Bab 10 Hukum Adat Waris

5/7/2018 Bab 10 Hukum Adat Waris - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bab-10-hukum-adat-waris 1/21

M A T E R I K U L IA H H U K U M A D A T

D isusun O leh :

J B . SO ES A N TO , S .H . M S

F A K U L T A S H U K U M

U N I V E R S IT A S W A H I D H A S Y I M

S E M A R A N G

2011

1



H U K U M A D A T W A R IS

1 . P E N G E R T I AN H U K U M A D A TW A R I S .

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta

kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari

seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus

juga mengatur saat, cara dan pro ses peralihannya.

Prof. Soepomo dalam " Bab-bab tentang hukum Adat " merumuskan

hukum adat waris sebagai berikut: " Hu kum adat waris memuat peraturan-

peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-

barang har ta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda

(immateriele goederen) dari suatu angkatan manu sia (generatie) kepada

turunannya. (Halaman 67 buku tersebut).

Ter Haar dalam "Beginselen en stelsel v/h adat recht" merumuskan

hukum adat waris sebagai beri kut: "Hukum adat waris meliputi peraturan-

peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat

mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan

pengoperan kekayaan materiil, dan immateriil dari satu generasi kepada

genera si berikutnya." (Halaman 197 buku tersebut),

Proses peralihannya itu sendiri.sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa

pemilik harta kekayaan itu sendiri masih hidup serta proses itu selanjutnya

berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga-

keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri (mentas dan mencar (Jawa).

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah, bahwa pengertian

warisan itu memperlihat-kan adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan

unsur esenaialia (mutlak), yakni :

2



a. seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta

kekayaan.

b. seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan

yang ditinggalkan itu.

c. harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "in concreto" yang

ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

2. SIFAT HUKUM ADAT WARIS.

Hukum Adat waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran

tradisionil Indonesia. Hukum Adat Waris bersendi atas prinsip yang timbul dari

aliran-aliran pikiran komunal serta konkrit bangsa Indonesia.Oleh karena itu,

maka hukum adat waris memperlihatkan perbedaan yang prinsipiil dengan

Hukum Waris Barat a.l. sbb. :

Hukum Adat Waris Hkum Waris Barat seperti yang

tercantum dalam KUH Perd

Tidak mengenal “legitieme portie”,

akan tetapi Hukum adat waris

menetapkan dasar persamaan hak, hak

sama ini mengandung hak untuk

diperlakukan sama oleh orang tuanya

di dalam proses meneruskan dan

mengoperkan harta benda keluarga.

Disamping dasar persamaan hak

hokum adat waris juga meletakkan

dasar kerukunan pada proses

pelaksanaan pembagian berjalan

secara rukun dengan memperhatikan

keadaan istimewa dari tiap waris.

Harta warisan tidak boleh dipaksakan

untuk dibagi antara para ahli waris.

Mengenal hak tiap-tiap ahli waris atas

bagian yang tertentu dari harta

peninggalan, bagian warisan menurut

ketentuan Undang-undang (“wetttelijk

erfdeel” atau “legitieme portie” pasal

913 s/d 929).

Menentukan adanya hak mutlak dari

ahllli waris masing-masing untuk

sewaktu-waktu menuntut pembagian

dari harta warisan. (Pasal 1066 KUH.

Perdata).

3



Sedangkan, kalau kita adakan perbandingan dengan hukum waris

menurut hukum Islam, maka diketemukan perbedaan-perbedaan prinsipiil yang

a.l. sbb :

Hukum adat waris sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat

kekeluargaan daripada masyarakat hukum ybs. beserta pengaruhnya pada harta-

kekayaan yang ditinggalkan dan berada dalam masyarakat itu.

Lain daripada itu, hukum adat waris juga mendapat pengaruh tidak hanyadari perubahan-perubahan sosial, misalnya yang disebabkan makin kuatnya

hubungan kekeluargaan "somah" dan makin lemahnya ika tan clan dan kerabat,

tetapi juga dari peraturan peraturan hukum asing sejenis- yang oleh para hakim

agama selalu diterapkan in concrete walaupun pengaruhnya itu sangat kecil.

3. SISTIM KEWARISAN ADAT

Di Indonesia ini kita menjumpai tiga sistim kewarisan dalam hukum adat

sebagai berikut :

a. Sistim kewarisan individual.

Cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahliwaris

seperti dalam masyarakat bilateral di Java. b. Sistim kewarisan kolektif

Cirinya harta peninggalan itu diwaris oleh sekumpulan ahli waris yang

bersama-sama merupakan -semacam badan hukum dimana harta tsb., yang

disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para

ahliwaris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja

kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam

masyarakat matrilineal di Minangkabau.

4



c. Sistim, kewarisan mayorat

Ciri harta peninggalan diwaris keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah

harta pokok dari satu keluarga) oleh seorang anak saja, halnya di Bali dimana

terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah-Semendo di

Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak per rempuan yang tertua.

Sebab sesuatu sistim tsb. diatas dapat diketemukan juga dalam berbagai

bentuk susunan masya rakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat

dapat pula dijumpai lebih dari satu sistim kewarisan dimaksud diatas.Contohnya misalnya :

- sistim kewarisan mayorat (hak anak perempuan tertua) selain dijumpai pada

masyarakat patri-lineal di Tanah Semendo Sumatera Selatan,didapat juga di

Kalimantan Barat pada masyarakat bilateral suku Dayak.

- sistim kewarisan kolektif, selain didapat dalam masyarakat matrilineal di

Minangkabau, dalam batas-batas tertentu dijumpai pula di Minahasa, dalam

masyarakat yang bilateral.

4. HARTA PENINGGALAN YANG TIDAK DAPAT DI BAGI-BAGI

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi ini, berdasarkan atas

alasannya tidak dibagi-bagi, dapat dibeda-bedakan sbb. :

a. Karena sifatnya memang tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi (misalnya barang-barang milik suatu kerabat atau famili.)

b. Karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada suatu tempat/jabatan

tertentu (contohnya misalnya barang-barang keramat keraton Kasepuhan

Cirebon seluruhnya tetap jatuh pada ahliwaris yang menjadi Sultan Sepuh

serta barang-barang itu tetap disimpan dikeraton Kesepuhan).

c. Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum ybs., seperti tanah

kasikepan di daerah Cirebon.

5



d. Karena pembagiannya untuk sementara ditunda, seperti banyak dijumpai di

Jawa,misalnya apabila terdapat anak-anak yang ditinggalkan masih belum

dewasa, maka demi kepentingan janda berserta anak-anaknya supaya tetap

mendapat nafkah untuk hidup terus harta peninggalan tidak dibagi-bagi. Dan

tiap tuntutan untuk membagi-bagi dari ahliwaris yang menurut hakim akan

mengakibatkan terlantarnya janda beserta anak-anak tsb. Selalu akan ditolak

oleh hakim.

e. Karena hanya diwaris oleh seorang saja (sistim kewarisan mayorat), sehingga

tidak perlu dibagi-bagi.

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi ini dibeberapa

lingkungan hukum adat disebabkan karena sifatnya yang memang tidak memberi

kemungkinan untuk tidak memiliki barang itu bersama-sama, dengan ahli waris

lain-lainnya

Sebagai contoh daripada harta peninggalan semacam ini dapat disebut :

a. harta-pusaka di Minangkabau.

b. tanah-dati disemenanjung

Harta-pusaka di Minangkabau

Sifat kekeluargaan di Minangkabau yang matriarchaal ini

memperlihatkan adanya barang-barang keluarga seperti tanah pertanian,

pekarangan dengan rumah dan ternak, perkebunan, keris dlsb., yang merupa-kan

harta-pusaka tnilik suatu keluarga. Barang-barang demikian ini hanya dapat

dipakai saja ("genggambaun tuiq") oleh segenap warga keluarga ybs., tetapi ti

dak boleh dimiliki oleh mereka itu masing Oleh para anggota keluarga tsb.hanya

memiliki hak pakai saja, maka meninggalnya seseorang anggota tidak

mempunyai akibat sedikitpun terhadap hubungan hukum antara para anggota

keluarga dimaksud yang masih hidup dengan harta-pusaka ybs. Tetapi wafatnya

seorang anggota malahan menambah harta-pusaka keluarga ybs. dengan barang-

barang yang diperoleh orang yang wafat itu (harta pencaharian) setelah di

6



kurangi dengan pembayaran hutang-hutang si-wafat tsb.

Misalnya di daerah Minangkabau ini ads seorang isteri yang mempunyai

milik perorangan sebidang sawah meninggal dunia, maka sawah ini menjadi

harta-pusaka dari anak-anak kandungnya; harta-pusaka demikian ini dinamakan

"harta pusaka dalam generasi pertama", juga disebut "harta saka" atau "harta-

pusaka rendah.

Dengan demikian, maka harta-pusaka itu mempunyai tingkatan yang

sesuai, dengan tingkatan-tingkatan keluarga, artinya sebagai berikut :

a. harta pusaka tinggi dikuasai oleh keluarga yg lebih besar atau kerabat

(Ter Haar menyebut -"familie") yang dipimpin oleh seorang "penghulu

andiko."

b. "harta-pusaka rendah" dikuasai oleh keluarga yang lebih kecil, yang terdiri

atas isteri de ngan anak-anaknya, atau suami dengan saudara-saudaranya

sekandung beserta keturunan saudaranya perempuan yang sekandung.

Tanah - dati disemenanjung Hitu (Ambon)

Sifat kekeluargaan didaerah ini adalah patriarchaal. Tanah-tanah yang

didapat seorang secara membeli atau membuka hutan, lama-lama menjadi

miliknya keluarga dan kemudian menjadi miliknya famili keturunan-pemilik

semula. Jadi sepeninggalnya pemilik semula tanah-tanah dengan tatanannya

tetap tinggal tidak dibagi-bagi. Seperti halnya harta-pusaka di Minangkabau,

maka tanah dati ini, apabila bati (=kerabat) yang menguasai tanah itu lenyap

(habis karena tiada keturunannya lagi), maka tanah itu jatuh ketangan. Dati yang

mempunyai hubungan kekeluargaan yang terdekat

Di Minahasa terdapat juga suatu sebidang tanah yang selalu

dipertahankan menjadi milik bersama-famili, yaitu. yang disebut "tanah

wawakes un teranak". Tanah demikian ini mempunyai fungsi sebagai tanda

pengikat yang riil terhadap tali kekeluargaan famili, jadi sebagai lambang

7



persatuan, dan kesatuan famili. Disamping itu, tanah demian ini lazimnya

merupakan sejengkal tanah yang kurang artinya apabila akan dibagi-bagi merata

diantara para akhliwaris.

Ada pula harta peninggalan yang tidak dibagi-bagi bukan karena harta itu

tidak dapat dibagi-bagi, melainkan karena pembagiannya memang untuk

semetara ditangguhkan. Hal demikian ini dapat dijumpai didaerah - daerah

dengan sifat kekeluargaan parental, seperti misalnya di Jawa. Pertangguhan

pembagian harta peninggalan di sini pada pokoknya berdasar atas kebutuhan

menegakkan langsung hidupnya suatu somah yang terdiri atas suatni-isteri dananak-anak.

5. PENGHIBAHAN ATAU PEWARISAN (TER HAAR:

"TOESCHEIDINGEN")

Merupakan kebalikan daripada harta-peninggalan yang tidak dapat

dibagi-bagi adalah perbuatan penghibahan atau pewarisan, yaitu pembagian

keseluruhan ataupun sebagian dari pada harta-kekaya-an semasa pemiliknya

masih hidup.

Adapun dasar pokok ataupun motif daripada penghibahan ini adalah

tidak berbeda dengan motif dari pada tidak memperbolehkan membagi-bagi

harta peninggalan kepada para akhliwaris yang berhak, yaitu harta kekayaan

somah raerupakan dasar kehidupan materiil yang disediakan bagi warga somahybs. beserta keturunannya.

Agar supaya didapat gambaran yang jelas mengenai masalah

penghibahan ini, maka di bawah ini diuraikan beberapa contoh penghibahan

yang terjadi diketiga daerah sifat kekeluargaan yang ada, yaitu parentil,

patriarchaal dan matriarchaal.

8



a. Pada suatu somah dengan sifat kekeluargaan parentil

Kita ambil sebagai contoh suatu keluarga di Java yang terdiri atas suami-

isteri dengan beberapa anak laki-laki dan anak perempuan. Apabila anak yang

tertua itu seorang anak laki-lakit maka ada suatu kebiasaan untuk memberikan

kepadanya secara hibah sebagian daripada harta keluarga, misalnya sebidang

tanah pertanian, pada waktu ia menjadi dewasa dan telah cakap bekerja sendiri

( kuat gawe ) sebagai dasar materiil untuk kehidupannya selanjutnya setelah ia

mentas.

Kepada anak perempuan yang telah dewasa dan dikawinkan, lazimnya

pada waktu dikawinkan itu, juga sebagai dasar materiil bagi kehidupannya lebih

lanjut setelah ia berdiri sendiri dengan suaminya sebagai suatu keluarga baru,

dihibahkan dari harta keluarga itu sebagian, misalnya sebidang tanah

perkebunan atau sebuah rumah.

Penghibahan sebagian dari harta keluarga kcpa da seorang atau beberapa

orang anak demikian ini, kemudian setelah meninggalnya orangtua yang

menghibahkan itu dan akan dilakukan pembagian harta peninggalan kepada para

ahliwaris, diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semustinya

diterima oleh anak-anak ybs

b. Pada suatu keluarga dengan sifat kekeluargaan patriarchaal

Menurut hukum adat waris yang berlaku di daerah Minangkabau, maka

harta-pencarian seorang suami tidak akan diwaris oleh anak-anaknya sendiri,

melainkan oleh saudara-saudaranya sekandung beserta keturunan saudara-

saudara perempuan sekandung. Ketentuan adat ini mungkin sekali

kini,mengingat akan kenyataan adanya perkembangan-perkembangan yang

sangat menguntungkan bagi hubungan kekeluargaan somah (suami-isteri dan

9



anak) didalam masyarakat Minangkabau, sudah berubah.

c. Pada suatu keluarga dengan sifat kekeluargaan patriarchaal

Pada suku Batak di daerah Toba, ketentuan hukum adat warisnya adalah,

bahwa hanya anak-anak laki laki sajalah yang akan mewarisi harta peninggalan

bapaknya.

Ketentuan-ketentuan demikian ini dalam prakteknya diperlu nak dengan

penghibahan sawah atau ternak oleh bapak kepada anak-anak perempuan yang

tidak atau yang sudah kawin bahkan juga kepada cucu-cucunya yang pertama.

Juga di Ambon, seorang bapak lazimnya melakukan penghibahan kepada

anak perempuannya yang kawin yang berwujud kebun buah-buahan yang

disebut "dusun lelepeello”.

Lain daripada itu, perlu pula diketahui, bahwa sesuai dengan Keputusan

Mahkamah Agung tanggal 23-8-1960 Reg.No. 225 K/Sip/1960tentang hibah ini

ditetapkan sebagai berikut :

a. Hibah tidak memerlukan persetujuan ahliwaris

b. Hibah tidak mengakibatkan akhliwaris dari si-penghibah tidak berhak lagi atas

harta pening galan dari sipenghibah.

6. HIBAH-WASIYAT , WEKASAN, (JAWA) , UMANAT

(MINANGKABAU PENUNEUSAN, (ACEH ), NGENDESKAN

(BATAK)

Hibah-wasiyat merupakan juga suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan

untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang

pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku

setelah ia meninggal dunia.

10



Keinginan terakhir ini, lazimnya diucapkan pada waktu sipeninggal

warisan sudah sakit keras serta tidak dapat diharapkan sembuh kembali lagi,

bahkan kadang-kadang dilakukan pada saat sebelum ia menghembuskan

nafasnya yang terakhir. Mengucapkan kemauan terakhir ini, biasanya dilakukan

dihadapan anggota keluarganya yang terdekat dan yang terpercaya olehnya.

Ucapan terakhir tentang keinginannya inilah yang di Jawa disebut "wekasan"

:atau"welingan", di Minangkabau "umanat", di Aceh "peuneusan" dan di

Tapanuli "ngeudes-kan.

Di kota-kota besar khususnya, pada akhir-akhir ini tidak jarang hibah-

wasiyat itu ditulis oleh seorang notaris yang khusus diundang untuk

mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi;

dengan cara demikian maka hibah-wasiyat memperoleh bentuk akta notaris dan

disebut "testamen"

Tetapi meskipun sudah berbentuk testamen, sah atau tidaknya, isi hibah

wasiyat itu tetap dikuasai hukum adat materiil. Misalnya tidak akan sah semua

ketentuan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum adat waris

setetnpat, seperti pemberian sebidang sawah kasikepan kepada seorang yang

bukan warga sedesa Dengan hibah wasiyat ini, peninggal warisan dapat

menentukan bagaimana harta-kekayaannya kelak akan dibagi-bagi diantara

anak-anaknya.

Apakah sesungguhnya maksud hibah-wasiyat itu? Maksudnya ialah

terutama untuk mewajibkan para ahliwarisnya membagi-bagi harta

peninggalannya dengan cara yang layak menurut anggapannya.

Maksud kedua ialah untuk mencegah perselisihan, keributan dan cekcok

dalam membagi harta-peninggalannya dikemudian hari diantara para ahliwaris.

11



Hibah-wasiyat ini, seperti juga pewarisan atau penghibahan, menurut

Prof. Soepomo mempunyai dua corak sbb. :

a. Mereka yang menerima barang-barang harta itu adalah ahliwaris, yaitu isteri

dan anak-anak. Olehsebab itu pewarisan atau hibah-wasiyat hanya

merupakan perpindahan harta-benda didalam ahliwaris.

b. Orang-tua yang mewariskan itu meskipun terikat oleh peraturan, bahwa

segala anak harus mendapat bagian yang layak.

Lagi pula pewarisan atau hibah-wasiyat mempunyai fungsi lain, yaitu :

"mengadakan koreksi dimana perlu, terhadap hukum waris abintestato menurut

peraturan-peraturan tradisionil atau agama, yang dianggap tidak memuaskan lagi

oleh peninggal warisan"

7. HARTA-KEKAYAAN KELUARGA YANG MERUPAKAN

HARTA-PENINGGALAN.

Harta-peninggalan keluarga tidak merupakan satu kumpulan ataupun

kesatuan harta benda yang semacam dan se-asal. Oleh karena itu, maka

pelaksanaan pembagiannya kepada para ahliwaris yang berkepentingan tidak

dapat begitu saja dilakukan melainkan wajib di-perhatikan sepenuhnya sifat

(macam), asal dan kedudukan hukum dari pada barang-barang itu masing-

masing.

Didalam harta-benda kekayaan keluarga yang merupakan harta-

peninggalan itu terdapat barang dari suami, barang asal dari isteri dan barang

gono-gini. Perbedaan sifat dari pada barang barang ini, sama sekali tidak berarti,

apabila suami-isteri ybs. mempunyai anak.

12



Barang-barang kerabat ataupun barang-barang famili

Barang-barang ini biasanya dibawa kedalam harta kekayaan keluarga

oleh isteri atau suami sebagai barang asal yang diperolehnya secara warisan dari

orang-tuanya dan orang-tuanya ini memperoleh barang-barang itu dulu juga

secara warisan dan be-gitu seterusnya; pokoknya barang-barang itu sudah turun-

menurun menjadi barang warisan

Apabila peninggal warisan tidak mempunyai anak, maka barang-barangfamili demikian ini kembali lagi kepada famili ybs, artinya barang asal dari

famili suami kembali kepada famili suami dan barang asal dari famili isteri

kembali kepada famili isteri. Adapun maksud dari pada ketentuan ini adalah agar

supaya barang-barang itu tetap menjadi harta milik famili ybs.

Barang-barang pusaka yang keramat

Barang-barang pusaka yang keramat, seperti keris , tumbak rencong dan

lain sebagainya yang dianggap dapat membawa kebahagiaan kepada keluarga,

tidak boleh disamakan dengan barang-barang biasa rumah - tangga lain-lainnya.

Barang-barang keramat ini kadang-kadang terikat kepada kwalitas yang

memegangnya, misalnya barang-barang keramat dari keraton Kesepuhan di

Cirebon akan tetap selalu diwaris oleh yang akan mengganti jadi Sultan Sepuh.

Barang-barang somah atau barang-barang keluarga.

Hubungan kekeluargaan didalam somah (suami-isteri-anak-anak)

menyebabkan adanya perbedaan hak mewaris terhadap barang-barang somah

bagi anak-anak dari per kawinan pertama, bagi anak-anak dari perkawinan ke-

dua, ketiga dan seterusnya.

13



Anak-anak dari perkawinan pertama berhak mewaris-barang-barang yang

diperoleh dalam masa perkawinan pertama, sedangkan anak-anak dari

perkawinan kedua tidak mempunyai hak itu. Ketentuan inilah yg menyebabkan

orang-orang di Sulawesi Selatan (Muna) ber kata " barang-barang somah yang

satu tidak boleh, berpindah kesomah yang lain.

Di Jawa kesulitan-kesulitan yang tirnbul karena seseorang kawin

beberapa kali, lazimnya diatasi dengan jalan menghibahkan barang-barang ybs.

semasa hi dupnya.

Barang-barang yang belum bebas dari hak pertuanan, hak ulayat desa

Seperti sawah "Kasikepan" di Cirebon yang tidak bebas dari hak

pertuanan itu, apabila pemegangnya meninggal dunia, maka sawah itu tidak

boleh jatuh kepada orang yang :

a. bukan warga desa ybs.

b. tidak bertempat-tinggal di desa didalam daerah mana sawah kasikepan

dimaksud terletak.

c. telah memiliki sawah kasikepan yang lain.

Barang-barang dengan wujud tertentu.

Peraturan sendiri yang mengatur tentang pengoperan barangbarang

dengan wujud tertentu ini ("feit elijk bepaalde goederen") bukan merupakan

peraturan yang melarang atau mewajibkan, melainkan merupakan suatu anjuran

yang seberapa boleh supaya diturut

Di Aceh misalnya, pekarangan yang menjadi tempat kediaman orang-tua,

pada waktu mereka meninggal dunia, seberapa boleh beralih kepada anak

perempuan yang tertua.

14



Hutang-hutang

Terhadap peninggalan yang merupakan beban ini terdapat kebiasaan-

kebiasaan sebagai berikut :

− Di daerah-daerah Tapanuli (suku Batak), Kalimantan (suku Dayak) dan di

pulau Bali misalnya, para akhliwaris wajib membayar hutang pewaris.

− Di daerah Gianyar di pulau Bali rupa-rupanya hutang-hutang sipeninggal

warisan hanya beralih dari orang tua kepada anak-anaknya dan dari suamikepada isteri atau sebaliknya.

− Di Jawa, orang menganggap bahwa hanya harta peninggalan pewaris dapat

dipergunakan untuk membayar hutangnya, sehingga harta itu tidak boleh

dibagi-bagi dulu, sebelum hutang pewaris dibayar dari harta tsb.

7. PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN

Pembagian harta-peninggalan adalah merupakan suatu perbuatan

daripada para akhliwaris bersama sama.

Apabila harta-peninggalan dibagi-bagi antara para akhliwaris, maka

pembagian itu biasanya berjalan secara rukun, didalam suasana ramah- tamah

dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tiap waris. Pembagian

berjalan atas dasar kerukunan.

Didalam menjalankan kerukunan itu semua pihak mengetahui haknya

masing-masing menurut hukum, sehingga mereka mengetahui juga apabila ada

pembagian yang menyimpang serta seberapa jauh penyimpangan tersebut dari

peraturan-peraturan hukum

Pembagian harta peninggalan yang dijalankan atas dasar kerukunan,

biasanya terjadi dengan penuh pengetahuan, bahwa semua anak, baik laki mau

15



pun perempuan, pada dasarnya mempunyai hak sama atas harta peninggalan

orang tuanya.

Apabila ternyata tidak terdapat permufakatan dalam penyelenggaraan

pembagian harta peninggalan ini, maka hakim berwenang atas permohonan para

ahliwaris, untuk menetapkan cara pembagiannya serta memimpin sendiri

pelaksanaan pembagiannya.

8. PARA AHLIWARIS.

Unsur akhliwaris ini, seperti telah diuraikan pada awal paragrap ini

menimbulkan suatu persoalan, yaitu bagaimana dan sampai dimana harus ada

tali-kekeluargaan antara si-peninggal warisan di satu pihak dan para akhliwaris

dilain pihak agar harta-kekayaan si-peninggal warisan dapat beralih kepada para

akhliwaris.

Dalam hukum adat anak-anak dari sipeninggal warisan merupakangolongan akhliwaris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya

merupakan satu-satunya golongan akhliwaris.

Didalam masyarakat Indonesia tidak hanya dikenal anak kandung saja,

melainkan terdapat juga : a. anak angkat. b. anak tiri, dan disamping itu, juga

anak yang lahir diluar perkawinan.

Anak yang lahir diluar perkawinan

Menurut hukum adat waris di Jawa, anak yang lahir diluar perkawinan

itu hanya menjadi waris didalam harta-peninggalan ibunya saja serta juga

didalam harta-peninggalan kerabat ataupun famili dari pihak ibu.

16



Anak angkat

Kedudukan hukum anak angkat ini, dibeberapa daerah lingkungan

hukum adat di Indonesia ternyata tidak sama, Didalam masyarakat hukum yang

sifat susunan kekeluargaannya parentil, seperti di Jawa Tengah dan di Jawa

Barat, dan didalam masyarakat hukum yang sifat susunan kekeluargaannya

patriarchaal, seperti dipulau Bali, kedudukan anak angkat adalah berbeda.

Di pulau Bali perbuatan mengangkat anak adalah merupakan perbuatan

hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanyasendiri serta memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak angkat.

Di Jawa (Timur-Tengah-Barat) perbuatan mengangkat anak itu hanyalah

memasukkan anak itu ke kehidupan rumah tangganya saja sehingga ia

selanjutnya menjadi anggota rumah-tangga orang-tua yg mengangkatnya, tetapi

tidak memutuskan pertalian-keluarga antara anak itu dengan orang-tuanya

sendiri.

Khusus di Jawa dan umumnya di daerah-daerah yang mengenal anak

angkat ini, maka dengan perbuatan mengambil serta mengasuh anak itu sampai

menjadi dewasa dalam lingkungan somahnya, lambat laun timbul dan

berkembanglah hubungan kerumah-tanggaan antara orang-tua angkat dan anak

yang diangkat

Konsekwensi itu digambarkan dalam beberapa yuris prudensi seperti dibawah

ini :

a. Putugan Landraad Purworejo tanggal 25 Agustus 1937, barang pencarian dan

barang gono-gini jatuh kepada janda dan anak angkat, sedangkan barang asal

kembali pada saudara-saudara peninggal harta, jikalau yang meninggal itu

tidak mempunyai anak kandung.

17



b. Putusan Raad Justisi Jakarta dahulu tanggal 24 Mei 1940 menurut hukum

adat Jawa-Barat, anak angkat berhak atas barang-barang gono-gini orang-

tuanya angkat yang telah meninggal, jikalau tidak ada anak kandung atau

turunan seterusnya.

Dalam kedua yurisprudensi diatas nampak dengan jelas digambarkan kedudukan

anak angkat sebagai anggota rumah-tangga, sedangkan ia bukan waris.

Jikalau orang-tua angkat semasa hidupnya telah menghibahkan barang-

barang kepada anaknya angkat , sejumlah demikian, hingga nafkah anak.tsb.telah terjamin seperlunya, maka ia pada pembagian harta peninggalan sudah

tidak berhak apa-apa lagi

Landraad Purworejo pada tanggal 6 Oktober 1937 dimuat dalam T.148

halaman 307 memutuskan, bahwa karena adopsi seorang-orang anak tidak

kehilangan hak warisnya dari harta peninggalan orangtuanya kandung

Anak tiri

Anak tiri yang hidup bersama dalam satu rumah dengan Ibu kandung dan

bapak tiri atau sebaliknya adalah warga serumah-tangga pula. Terhadap ibunya

atau bapaknya kandung, anak itu adalah akhliwaris, tetapi terhadap ibunya atau

bapaknya tiri, anak itu bukan akhliwaris, melainkan hanya warga serumah-

tangga saja.

Hidup bersama dalam satu rumah-tangga ini membawa hak-hak dan

kewajiban-kewajiban antara anggota yang satu terbadap anggota yang lain.

Kadang-kadang pertalian rumah tangga antara bapak tiri dan anak tiri yang

hidup bersama dalam satu-rumah-tangga itu menjadi begitu eratnya, hingga

terjadi kenyataan kenyataan, bahwa seorang bapak tiri menghibahkan sebidang

sawah kepada anak tirinya.

18



Anak tiri tidak berhak atas warisan bapak tirinya, tetapi ia ikut mendapat

penghasilan dan bagian dari harta peninggalannya bapak tiri yang diberikan

kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda (Putusan Landraad Purworejo

tanggal 14 Agustus 1937 dalam T.148 halaman 286).

Kedudukan Janda.

Selanjutnya menurut hukum adat di daerah Tapanuli pada perjalanan zaman

pada waktu sekarang temyata terdapat ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

a. Si isteri dapat mewarisi harta pencaharian sang suami yang meninggal dunia. b. Anak yang belutn dewasa dipelihara dan berada dalam pengampunan ibu.

c. Karena anak berada dibawah pengampunan ibu, maka harta kekayaan anak

dikuasai dan diurus oleh ibu.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 17-1-1959 Reg.No. 320 K/Sip./1958).

Hanya si janda tsb.wajib tetap berada dalam ikatan kekeluargaan kerabat

suaminya, bahkan sering terjadi janda itu kemudian menjadi isteri saudara laki-

laki almarhum suaminya

Janda berhak mendapat nafkah seterusnya, sehingga untuk keperluan itu

kadang-kadang harta peninggalan dibiarkan padanya tak dibagi-bagi, termasuk

juga barang asal suaminya. Janda atau orang tua lainnya yang masih hidup

( duda dalam bahasa Jawa ) selalu mendapat bagian waris bersama-sama dengan

ahli waris lain-lainnya.

Hukum Adat diseluruh Indonesia perihal warisan mengenai seorang

janda perempuan dapat dirumuskan sedemikian rupa, bahwa seorang janda

perempuan selalu merupakan akhliwaris terhadap barang asal suaminya dalam

arti, bahwa sekurang-kurangnya dari barang-barang asal itu sebagian harus tetap

berada ditangan janda, sepanjang perlu untuk hidup secara pantas sampai ia

meninggal dunia atau kawin lagi.

19



Kedudukan janda laki-laki atau "duda" (Jawa)

Juga kedudukan janda laki-laki atau " duda" (Jawa) ini dimasing-masing

daerah dengan sifat kekeluargaannya yang matrilineal, patrilineal atau parentil

itu tidak sama.

Di daerah Minangkabau dengan sifat kekeluargaan matrilineal, suami

pada hakekatnya tidak masuk keluarga isteri. Akibat daripada keadaan ini

adalah, bahwa suami pada hakekatnya tidak berhak menerima.apa-apa dari harta

warisan isterinya.

Di pulau Bali yang sifat kekeluargaannya patriarchaal, ditegaskan, bahwa

janda laki-laki mendapat bagian dari harta warisan isterinya, yaitu dari barang-

barang yang dulu oleh isteri dibawa dari rumahnya sendiri pada waktu nikah.

Ahli waris - ahli waris lainnya (selain anak dan janda)

Kalau peninggal warisan tidak meninggalkan anak atau cucu serta

keturunan seterusnya kebawah, maka orang tuanya adalah berhak atas harta

warisannya bersama - sama dengan jandanya kalau ada; kalau orang tuanya itu

sudah wafat lebih dahulu , maka harta warisannya jatuh kepada saudara-

saudaranya sekandung.

20



9. BEBERAPA HAL LAIN SEKITAR HUKUM ADAT ] WARIS.

Hadiah kepada orang bukan waris peninggal harta.

Dapatkah seorang yang mempunyai isteri dan anak menghadiahkan barang-

barang harta kekayaannya kepada seorang bukan waris?

Menurut Djojodigoeno-Tirtawinata di Jawa Tengah sering terjadi hadiah

kepada bukan waris. Pemberian hadiah ini tidak diganggu, kecuali jikalau

peristiwa itu akan menyebabkan para waris kehilangan bagian warisannya.

Dapatkah penghibahan itu dicabut ?

Putusan Raad Justisi Jakarta tanggal 31 Maret 1939 dalam T.151 halaman 183

berbunyi, bahwa penghibahan dapat dicabut kembali atas alasan-alasan berdasar

adat, sebagai misalnya kurang hormat atau tabiat lain yang membuktikankelalaian anak terhadap orang tua.

Djojodigoeno Tirtawinata menegaskan, bahwa pencabutan hibah demikian ini

hanya mungkin, sekedar barang-barang yang dihibahkan itu. masih ditangan

waris yang menerima hibah dimaksud.

21

Documents

Bab 10 Hukum Adat Waris