Kebijakan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi … · Palembang, 28 Februari t 3 Maret 2018 DIREKTORAT JENDERAL ... Peningkatan Produktivitas Lahan melalui Agribisnis dan Agroindustri

Kebijakan Program Pengembangan

Kawasan Transmigrasi Dalam Upaya

Pemenuhan Target RPJMN 2015-2019

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI

Palembang, 28 Februari – 3 Maret 2018

DIREKTORAT JENDERAL

PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

1

SISTEMATIKA PAPARAN

BAB 1 •EVALUASI RPJMN 2015-2019

BAB 2 •PELAKSANAAN PROGRAM 2018

BAB 3 •RENCANA PROGRAM 2019

2

BAB 1

EVALUASI RPJMN 2015-2017



ditjenpktrans.kemendesa.go,id I @DitjenPKTrans 3

Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu

kesatuan sistim pengembangan ekonomi wilayah yang mandiri dan berdaya saing berupa :

1. Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan

Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yang

merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/ perkebunan/peternakan /perikanan

serta mendukung sasaran kemandirian pangan nasional.

2. Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio kota

kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan

perdagangan.

4

SASARAN RPJMN KETRANSMIGRASIAN TAHUN 2015 - 2019 1

CAPAIAN TARGET RPJMN 2015 - 2019 DITJEN PKTRANS TAHUN 2017 2

Target RPJMN Indikator Kinerja Utama

Jumlah kawasan transmigrasi yang dibangun dan

dikembangkan dengan berfokus pada Satuan Permukiman

menjadi pusat Satuan kawasan Pengembangan

Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang

memenuhi kriteria menjadi pusat pelayanan kawasan

transmigrasi (PPKT) dan berkembang sebagai embrio

Pusat Pertumbuhan

144 KAWASAN

20 KPB

Target RKP

86 KAWASAN

12 KPB

1

2

Intervensi yang telah dilakukan oleh Ditjen PKTrans

INTERVENSI

106 KAWASAN

12 KPB

Berdasarkan penilaian evaluasi paruh waktu RPJMN dari Bappenas, Bidang pengembangan kawasan transmigrasi mendapatkan capaian

warna kuning (perlu kerja keras). Intervensi Ditjen PKTrans telah sesuai dengan Target RKP 2017. 5

PEMBANGUNAN/REHA

B DRAINASE

83,05 KM

PEMBANGUNAN/REHA

B JALAN/ JEMBATAN

783,59 KM

PEMBANGUNAN/REHA

B SARANA AIR BERSIH

43 UNIT

PEMBANGUNAN/REHA

B PLTS & PJU/SHS

28 & 113 UNIT

PEMBANGUNAN

FASILITAS UMUM

368 UNIT

PENGEMB LAHAN

USAHA PRODUKTIF

21.411,5 HA

REHAB

RUMAH TRANS

987 UNIT

PENERAPAN TEKNOLOGI

PENGOLAHAN HASIL

64 KIMTRANS

PEMBENTUKAN

LEMBAGA EKONOMI

350 LEMBAGA

LAYANAN WIRAUSAHA

TRANSMIGRASI

3.685 ORANG

SHM TRANSMIGRASI

TERBIT 76.523 BIDANG

BANTUAN BERAS/NON

BERAS

32.537 KK

PENYELESAIAN MASALAH

PERTANAHAN

33 KASUS

LAYANAN KEMITRAAN

93 PKS/NKB/IPT

LAYANAN SOSIAL

BUDAYA

436 KIMTRANS USULAN 117.248 BIDANG


KEMENDESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI CAPAIAN KINERJA DITJEN

PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI TAHUN 2015 - 2017 3

6

NAD

Riau

Jambi

Sumatera

Selatan

Lampung

Jawa Barat Jawa Tengah

Jawa Timur Bali

NTB

NTT

Kalimantan Barat

Kalimantan Tengah

Kalimantan

Timur

Sulawesi Utara Gorontalo

Sulawesi

Tenggara

Maluku

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Bangka

Belitung

DKI Jakarta

DIY

Kep. Riau

KTM LAGITA

Koordinasi antar Sektor:

RPJMN, WPS, KPPN

Beban SHM: -

BUMDes: 13

Padi: 3.488, Jagung: 9.253

KTM CAHAYA BARU


RPJMN, WPS, KPPN

Beban SHM: -

BUMDes: 7

Padi: 90446, Jagung: 72

KTM AIR TERANG


RPJMN, WPS, KPPN

Beban SHM: 1.150 bidang

BUMDes: pendataan

Padi: 8.709, Jagung: 3.500

KTM TOBADAK


RPJMN, WPS, KPPN

Beban SHM: -

BUMDes: 10

Padi: 13.665,3, Jagung:

936,1

KTM MALOY KALIORANG


WPS, KEK


BUMDes: 7

Padi: 9.159

KTM MAHALONA


WPS, KPPN

Beban SHM: 0 (sudah

1.770)

BUMDes: 7

Padi: pendataan

KTM SALOR


RPJMN, KPPN, KEK

Beban SHM: -

BUMDes: pendataan

Padi:27.678,2 Jagung:

1.000

Ket:

BUMDes = Badan Usaha

Milik Desa

KTM = Kota Terpadu Mandiri

WPS = Wilayah Pengembangan

Strategis PUPR

KPPN = Kawasan Perdesaan

Prioritas Nasional

KEK = Kaw Ekonomi Khusus

SHM = Sertifikat Hak Milik

RMP = Rice Milling Plant

PMK = Lokasi Kegiatan Kemenko

Bidang Pembangunan

Manusia & Kebudayaan

IPJ = Industri Pengolahan Jagung

KTM TELANG


RPJMN, WPS, KPPN

Beban SHM: 485 bidang

BUMDes: 2


9.500

RMP KTM BATU BETUMPANG


RPJMN, WPS, KPPN


BUMDes: 4

Padi: 4.391,6 Jagung: 37

RMP KTM GERBANG KAYONG


RPJMN, WPS, KPPN

Beban SHM: -

BUMDes: pendataan


495,0

RMP

KTM MESUJI


RPJMN, WPS, KPPN

Beban SHM: -

BUMDes: 16

Padi: 26.210, Jagung:

1.822

RMP

KTM KOBISONTA

Koordinasi antar Sektor

RPJMN, WPS, KPPN


BUMDes: 7

Padi: 8.000, Jagung: 2.500

RMP KTM LUNANG SILAUT


RPJMN, WPS

Beban SHM: -

BUMDes: 15

Padi: 3.983,0 Jagung:

2.264

RMP

KTM RAWA PITU


RPJMN, WPS, KPPN

Beban SHM: -

BUMDes: 9

Padi: 19.307, Jagung:

5.516

RMP

KTM GERAGAI


RPJMN


BUMDes: pendataan

Padi: 2.821, Jagung: 157

KTM TAMBORA


RPJMN, WPS, PMK

Beban SHM: 0 (sudah 900)

BUMDes: 10

Padi: 5.901, Jagung: 14.777

KTM PONU


RPJMN, WPS


BUMDes: 2

Padi: 7.947, Jagung: 10.493

KTM PAWON SARI


RPJMN, KPPN, PMK

Beban SHM: -

BUMDes: pendataan

Padi: 4.784,1 Jagung:

17.207,7

KTM BUNGKU


RPJMN

Beban SHM: -

BUMDes: 16

Padi: 15.643, Jagung: 7.178

KTM HIALU


RPJMN, WPS

Beban SHM: -

BUMDes: 22

Padi: 325, Jagung: 2.967

KTM BELITANG


RPJMN, KPPN


BUMDes: 28

Padi: 42.755,9

RMP

KTM RASAU JAYA


RPJMN, WPS, KKPN

Beban SHM: -

BUMDes: 7


478,5

RMP

DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

KEMENDESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI

IPJ

IPJ

IPJ

IPJ

IPJ

RMU 2018

RMU 2018

RMU 2018

RMU 2018

RMU 2018

RMU 2018

RMU 2018

RMU 2018

RMU 2018

RMU 2018

7

SEBARAN 22 KAWASAN TRANSMIGRASI KTM/KPB PRIORITAS RPJMN 4

8

Keterangan:

Penilaian Tingkat Perkembangan KTM mengacu pada Juknis Evaluasi Perkembangan KPB/KTM Tahun 2016

Terdiri atas Dimensi Fisik (40%), Ekonomi (30%), Sosial (20%), Regulasi & Kelembagaan (10%)

291

278 273 273 271 269

252 251 250 249 246 245

231 226

214 207

201 193

182

171

146 143

86

176

266

356

TO

TA

L S

KO

R

Lay

an

an

da

sar

Be

rke

mb

an

g

Ma

nd

iri GRAFIK TINGKAT PERKEMBANGAN 22 KTM PRIORITAS

EVALUASI PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KTM 5

Taha

p

Perke

mb

ang

an

Tahapan yang telah mampu meningkatkan nilai

tambah kawasan dan menjadi pendukung

perekonomian bagi pusat pada hirarki yang lebih

tinggi berlangsung selama 4 tahun Tahapan yang telah memiliki kemampuan

untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan

minimal layanan sosial ekonomi kawasan

sehingga tidak memerlukan dukungan dari luar

kawasan berlangsung selama 3 tahun Tahapan yang telah dicapai oleh suatu

embrio pusat pertumbuhan dengan

fasilitas kebutuhan dasar kawasan

sudah terpenuhi seluruhnya berlangsung

selama 3 tahun

9

TAHAPAN PERKEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI KTM 5

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM 2018




ALOKASI

PENDANAAN

Pusat

28,10%

Daerah

71,90%

1 SATKER PUSAT

28 SATKER PROVINSI

47 SATKER KABUPATEN

TOTAL 76 SATKER

PROPORSI

PENDANAAN

Belanja Pegawai

8,50%

Belanja Barang

65,40% Belanja Modal

26,09%

KODE PROGRAM/KEGIATAN PUSAT (Rp 000) DAERAH (Rp 000) ALOKASI (Rp 000)

08 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 112,378,525 287,621,475 400,000,000

5515 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PKTRANS 61,041,972 18,014,204 79,056,176

5512 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARPRAS KAWASAN TRANSMIGRASI 12,344,503 103,854,452 116,198,955

5513 PENGEMBANGAN USAHA TRANSMIGRASI 6,973,226 47,576,316 54,549,542

5514 PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA TRANSMIGRASI 12,676,988 75,637,770 88,314,758

5515 PELAYANAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI 10,376,577 42,538,733 52,915,310

5516 PROMOSI DAN KEMITRAAN 8,965,259 0 8,965,259

Belanja modal: untuk memenuhi SPM di Kimtrans, SKP, dan KPB

Belanja barang: antara lain untuk Paket A, B, C; Jadup; Prukades; dan BUMDes

*) nilai usulan revisi Rp. 7.981.320.000,- yang diusulkan pada tanggal 19 Februari 2018 11

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN DITJEN PKTRANS 2018 1

TEMA PEMBANGUNAN DALAM RKP 2018:

Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan

SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN VOLUME SATUAN ANGGARAN

(000)

Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana di Kawasan Transmigrasi 68.221.631,00

Pembangunan dan Peningkatan Jalan 24,96 km 35.913.982,00

Peningkatan Fasilitas Umum 26 unit 5.397.124,00

Peningkatan Sarana Air Bersih 2 unit 1.953.462,00

Pembangunan dan Peningkatan Drainase 8 km 3.030.386,00

Pembangunan dan Peningkatan Jembatan 950 m 21.926.677,00

Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana di Kawasan Perkotaan Baru

(KPB) 39.835.095,00

Pembangunan dan Peningkatan Jalan 14,97 km 17.086.392,00

Peningkatan Fasilitas Umum 10 unit 6.836.651,00

Peningkatan Sarana Air Bersih 1 unit 274.660,00

Pembangunan dan Peningkatan Drainase 12,2 km 3.287.034,00

Pembangunan dan Peningkatan Bangunan Air 2 unit 1.286.000.00

Pembangunan dan Peningkatan Jembatan 742 m 11.064.358,00

Peningkatan Produktivitas Lahan melalui Agribisnis dan Agroindustri di KPB 10.714.976,00

Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri dalam mendukung Prukades 20 KPB 10.714.976,00

Fasilitasi Penerbitan SHM Transmigran 37.280.516,00

Pengurusan sertifikat tanah transmigrasi 100.000,00 bidang 37.280.516,00

Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi 14.944.447.00

Penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi 14 kasus 14.944.447.00

Fasilitasi Kemitraan dengan Lembaga/Kelompok Masyarakat dalam Pengembangan

Ekonomi di Kawasan Transmigrasi 10.258.832,00

Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah 7 kawasan 6.645.772,00

Kawasan Transmigrasi yang Diinventarisasi dan Dievaluasi Lahan Transmigrasinya

yang Dikerjasamakan dengan Pihak Lain 1.806.530,00

Inventarisasi dan evaluasi Lahan Transmigrasinya yang diikerjasamakan dengan

Pihak Lain 7 kawasan

1.806.530,00

TOTAL 181.255.497,00

Total Alokasi Kegiatan 2018

berkorelasi dengan Tema

Pembangunan pada RKP 2018

Rp. 181.255.497.000

(45,31%) dari Jumlah Total Anggaran

Ditjen PKTrans Tahun 2018

Rp 81.920.918.000,- (20,48%) dari Total

Anggaran Ditjen PKTrans Tahun 2018

dialokasikan untuk pengadaan saprotan dan

catu pangan yg merupakan kegiatan

mandatory Ditjen PKTrans

FOKUS DAN TEMA RKP 2018

TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

12

2

Rp 400 M Pagu Ditjen PKTrans

Tahun 2018

5,29%

REALISASI

Rp 21.142.780,- 28 Februari 2018

13

Outstanding Kontrak

Rp. 40.105.867.880,-

(10,02%) 1,21

5,29

1,3 2,55,75

13,520,23

30,1

41,75

53,75

64,58

76,25

88,74

99

0

20

40

60

80

100

120

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

DITJEN PKTRANS TAHUN 2017

REALISASI RENCANA

TARGET dan REALISASI ANGGARAN DITJEN PKTRANS TAHUN 2018

3

PEMBANGUNAN/

PENGEMB. DRAINASE

19,2 KM

PEMBANGUNAN/

PENINGKATAN JALAN

54 KM

REHAB SARANA AIR

BERSIH

2 UNIT

PEMBANGUNAN/

REHAB FASUM

33 UNIT

LEMBAGA EKONOMI

DI SP/KW

50 LEMBAGA

PENGEMBANGAN LAHAN

USAHA PRODUKTIF

6.591,65 Ha

LAYANAN WIRAUSAHA

TRANSMIGRASI

10 KPB

BANTUAN BERAS/NON BERAS

3.621 KK

PENYELESAIAN MASALAH

PERTANAHAN

14 KASUS

LAYANAN KEMITRAAN

7 KAWASAN

LAYANAN SOSIAL BUDAYA

159 KIMTRANS

TARGET KINERJA DITJEN PKTRANS TAHUN 2018

4

SHM LAHAN TRANS

100.076

BIDANG

REHAB/PENINGKATAN

JEMBATAN/GORONG2

1737 M

EMBUNG/BANGUNAN AIR

5 UNIT

14

Total Alokasi Kegiatan 2018

Mendukung 4 Program

Prioritas Kemendesa

Rp. 252.642.816.000,-

(63,16%) dari Jumlah Total

Anggaran Ditjen PKTrans

Tahun 2018

BUMDES

PRUKADES 94.69% (Rp 239.227.486.000,-) - Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Rp. 35.866.177.000

- Pengadaan Peralatan Pasca Panen Rp. 6.035.836.000

- Pengadaan Ternak untuk IPOG Rp.900.000.000

- Pembangunan Rumah IPOG Rp. 618.000.000

- Pengembangan Agrowisata Kebun Buah Rp. Rp. 869.400.000

- Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri Rp. 3.813.420.000

- Kompensasi LU mendukung prukades ternak (sapi) Rp. 14.350.545.000

- Pengadaan Catu Pangan (Food for Work) Rp. 41.350.075.000

- Pembangunan & Peningkatan Jalan & Jembatan Rp. 84.357.036.000

- Pembangunan Drainase Rp. 5.469.419.000

- Fasilitasi Pengurusan Sertipikat Rp. 44.006.328.000

- Peningkatan Sarana Air Bersih Rp.1.591.250.000

RAGA DESA 3,32% (Rp 8.400.000.000,-) Revitalisasi Sarana Olahraga Rp. 8.400.000.000

EMBUNG 0,66% (Rp 1.678.000.000,-) Pembangunan/ Revitalisasi Embung Rp. 1.678.000.000

BUMDES 1,32% (Rp 3.337.330.000,-) - Pembentukan & Pengembangan Lembaga Ekonomi Rp. 1.909.070.000

- Fasilitasi Penumbuhan Wirausaha Rp. 1.428.260.000

RENCANA KEGIATAN MENDUKUNG 4 PROGRAM PRIORITAS TA. 2018

Pengembangan Ekonomi di

Kawasan Transmigrasi

berbasis Prukades

(komoditas telah

ditetapkan, luas lahan

optimal, produksi maksimal)

serta dikelola oleh BUMDes

PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PDT, TRANSMIGRASI

PRUKADES, BUMDES, EMBUNG DESA, DAN RAGA DESA

15

KOMODITI

(ON FARM) Rp 62.453.378.000,-

(24.72%)

PENDUKUNG Rp 176.774.108.000,-

(69.79%)

5

16

PROGRES LELANG DITJEN PKTRANS 2018

Dari 675 Paket Senilai Rp. 260.526.691.000 :

Tayang RUP : Rp. 146.474.359.000 (54,07%)

Proses Lelang : Rp. 61.983.604.000 (23,79%)

Sudah Kontrak : Rp. 54. 992.154.000 (21,11%)

KEGIATAN RENCANA LELANG TAYANG RUP PROGRES LELANG KONTRAK

Paket Anggaran Paket Anggaran % Paket Anggaran % Paket Anggaran %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (11) (12) (13)

TOTAL RENCANA

LELANG 675 260.526.691.000 365 146.474.359.000 54,07% 11 61.983.604.000 23,79% 123 54.992.154.000 21,11%

DITJEN PKTRANS

6

NO DAFTAR SATKER YANG BELUM TAYANG RUP

1 Provinsi Sumatera Utara

2 Provinsi Sumatera Barat

3 KabuPaten Tanjung Jabung Timur

4 Kabupaten Mesuji

5 Provinsi Kalimantan Barat

6 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Target usulan pendaftaran

SHM Transmigrasi ke BPN tahun

2018 sebanyak 100.076

bidang, tersebar di 23 provinsi

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL: USULAN SHM TRANSMIGRASI 2018

17

7

Jumlah Sertipikat Terbit 2018 sebanyak 8.921 Bidang

(Edisi Minggu ke-3 Januari 2018)

Kalimantan Utara Kalimantan Selatan

8,535

386

SERTIPIKASI TERBIT TAHUN 2018

8

18

BAB III

RENCANA PROGRAM 2019




Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Reforma Agraria

1. Kasus tanah transmigrasi yang diselesaikan

2. Bidang tanah transmigrasi yang difasilitasi penerbitan SHM

1. Jumlah Kasus tanah transmigrasi yang diselesaikan

2. Jumlah Bidang tanah transmigrasi yang difasilitasi penerbitan SHM

20

PRIORITAS NASIONAL

KEGIATAN PRIORITAS

OUTPUT KEGIATAN

OUTPUT PROYEK

PRIORITAS NASIONAL 1 1

21

Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas

PRIORITAS NASIONAL

Kawasan Pedesaan dan Transmigrasi

KEGIATAN PRIORITAS

1. Kawasan Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan sarana dan prasarananya

2. Kawasan Perkotaan Baru yang dibangun dan dikembanglan sarana dan prasarananya

3. Kawasan Transmigrasi yang ditingkatkan produktivitas lahannya dan dikembangkan agrobisnis dan agroindustrinya

4. Kawasan Perkotaan Baru yang ditingkatkan produktivitas lahannya dan dikembangkan agrobisnis dan agroindustrinya

5. Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi Kemitraan dengan lembaga/ kelompok masyarakat dalam pengembangan ekonomi

OUTPUT KEGIATAN PRIORITAS

1. Jumlah Kawasan yang mendapat pendampingan

2. Jumlah prasarana dan sarana pasca panen pengolah hasil yang dibangun dan berfungsi

3. Panjang jalan yang dibangun

4. Jumlah embung yang dibangun

5. Panjang saluran irigasi tersier yang dibangun/ direhabilitasi

6. Yang terlayani air bersih

7. Jumlah BUMDES bersama yang dikembangkan

8. Jumlah Kesepakatan kerjasama pengembangan produk unggulan yang ditindaklanjuti

9. Jumlah promosi produk unggulan yang ditindaklanjuti

OUTPUT PROYEK

PRIORITAS NASIONAL 2 2

1

2

3

4

Pemenuhan kebutuhan layanan dasar Kimtrans Bina

T+1, T+2, T+3

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat (Pendidikan, Kesehatan, Sosial

Budaya, Kelembagan Masyarakat dan Ekonomi, Kewirausahaan) di

Permukiman dan Kawasan Transmigrasi

Fasilitasi penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah transmigran dan

advokasi masalah pertanahan (Reforma Agraria)

Pengalokasian kegiatan non standar terbatas untuk mendukung Kimtrans

mandiri di 2018 dan lanjutan pembangunan dan pengembangan 72 SP

menjadi Pusat SKP/ Desa Utama serta 20 KPB yang menjadi target RPJMN

22

KEBIJAKAN PENGALOKASIAN ANGGARAN DITJEN PKTRANS 3 TAHUN 2018

18,969

3,495

6,405

973

4,014

5,335

15,615

9,700

688

8,635

3,526

4,818

2,340

66

1,275

870

3,543

3,185

2,590

3,078

5,685

2,677

400

3,000

- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

ACEH

SUMATERA UTARA

RIAU

SUMATERA BARAT

JAMBI

BENGKULU

SUMATERA SELATAN

LAMPUNG

BANGKA BELITUNG

KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN TENGAH

KALIMANTAN SELATAN

KALIMANTAN UTARA

KALIMANTAN TIMUR

GORONTALO

SULAWESI TENGAH

SULAWESI SELATAN

SULAWESI TENGGARA

NUSA TENGGARA BARAT

NUSA TENGGARA TIMUR

MALUKU

MALUKU UTARA

PAPUA

PAPUA BARAT

Target usulan pendaftaran

SHM Transmigrasi ke BPN

tahun 2019 sebanyak 116.889

bidang, tersebar di 26 provinsi

23

RANCANGAN PROGRAM SHM TAHUN 2019

4

1. Bertanggung jawab sebagai pembina wilayah untuk Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi

dalam DAK Penugasan dan DAK Afirmasi

2. Sebagai pengampu DAK Afirmasi Bidang Transportasi Perdesaan dan mengawal pengalokasian DAK

Penugasan di Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

3. Mengkoordinasikan Proposal usulan dari Kabupaten Daerah Tertinggal dan Kawasan Transmigrasi

untuk DAK Penugasan dan DAK Afirmasi khususnya untuk Bidang Transportasi perdesaan

24

DAK

DAK

REGULER

DAK

AFIRMASI

DAK

PENUGASAN

1. Pendidikan;

2. Kesehatan;

3. Perumahan dan Permukiman;

4. Pertanian;

5. Kelautan dan Perikanan;

6. Sentra Industri Kecil dan

Menengah; dan

7. Pariwisata

1. Pendidikan SMK;

2. Kesehatan (RS Rujukan);

3. Air Minum;

4. Sanitasi;

5. Jalan;

6. Pasar;

7. Irigasi; dan

8. Energi Skala Kecil.

1. Transportasi Perdesaan (Jalan

non status, Dermaga Rakyat,

Tambatan Perahu dan Moda

Transportasi

2. Perumahan dan Permukiman, Air

Minum dan Sanitasi

3. Kesehatan (Puskesmas)

Fokus pada pemenuhan

Standar Pelayanan

Minimum (SPM) sarana dan

prasarana dasar.

Mendanai kegiatan khusus dalam

rangka pencapaian sasaran Prioritas

Nasional dengan menu terbatas dan

lokus yang ditentukan

*Daerah Tertinggal dan Kawasan

Transmigrasi termasuk dalam lokus

penugasan

Khusus untuk lokus Daerah

Tertinggal, Kawasan

Transmigrasi, Perbatasan dan

Pulau Kecil terluar

1. Dana yang bersumber

dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada

Daerah tertentu dengan

tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan

khusus yang merupakan

urusan Daerah dan sesuai

dengan Prioritas Nasional

(UU 33/2004).

2. Menggunakan

mekanisme Proposal

Based; daerah

mengajukan kebutuhan

berdasarkan menu yang

tersedia kemudian pusat

melakukan penilaian

untuk menentukan

alokasi DAK

Peran Kementerian Desa, PDT,

dan Transmigrasi

(Para Direktorat Jenderal terkait berperan

aktif berkoordinasi dengan mitra terkait dan

daerah dalam proses pengusulan, penilaian

dan pengalokasian DAK )

GAMBARAN UMUM DAK TAHUN 2019

5

ARAH KEBIJAKAN

1. Mendukung pengurangan

kesenjangan wilayah sesuai

Agenda Nawacita ke 3, melalui

penyediaan sarana transportasi.

2. Mendukung peningkatan

aksesibilitas masyarakat

daerah tertinggal, perbatasan

negara, kawasan transmigrasi

dan PPKT berpenduduk

terhadap pelayanan dasar dan

fasilitas perekonomian

MENU KEGIATAN KELEMBAGAAN

1. Tim Koordinasi Tingkat Pusat dikoordinasikan oleh Kemendes PDTT dan Bappenas dengan melibatkan Kemenkeu (DJPK), BNPP, Kemendagri (Ditjen Bina KEUDA), Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen KP dan pemerintah daerah.

2. Tim Koordinasi Tingkat Provinsi yang terdiri dari Setda (Koordinator), Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan, BPKD, BPPD, Disnakertras serta SKPD terkait lainnya

3. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari Bappeda, Dinas PU, Dinas Perhubungan, BPKD, BPPD serta SKPD terkait lainnya

25

Pembangunan Jalan Non Status

penghubung antar desa

Pengadaan moda transportasi darat

Pengadaan moda transportasi

perairan

Pembangunan dermaga rakyat

Pembangunan tambatan perahu

Arah kebijakan dan menu kegiatan TA 2019

melanjutkan TA 2018 dengan fokus penekanan

pada peningkatan akses untuk pelayanan dasar

dan fasilitas ekonomi

1

2

3

4

5

KONSEP DAK AFIRMASI TRANSPORTASI TAHUN 2019 6

25

122 Kabupaten Tertinggal sesuai Perpres No. 131 Tahun 2015, akan difokuskan ke KTI

7 PLBN, 10 PKSN, dan 187 Kecamatan Lokpri di 43 Kab/Kota Perbatasan Negara sesuai Perka BNPP No 1 Tahun 2015

91 dari 144 Kawasan Transmigrasi target RPJMN 2015-2019 dengan RKT yang telah ditetapkan melalui Kepmendes tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi (2015-2018)

111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PKT) sesuai Kepres No 6 Tahun 2017 tentang Penetapan PKT, yang berpenghuni, berada di Kab luar Pulau Jawa

Seluruh Kab/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam mendukung Percepatan Pembangunan Wilayah Papua sesuai Inpres No 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat

26

TOTAL: 220

Kab/Kota

Diperlukan penentuan

lokasi prioritas hingga

LEVEL KECAMATAN

untuk setiap usulan

menu dak transportasi

2019

SASARAN LOKASI DAERAH AFIRMASI TAHUN 2019 7

26

27

Pengampu DAK afirmasi( kab/kota yang masuk dalam kategori daerah

tertinggal,perbatasan, kepulauan dan transmigrasi) transportasi perdesaan (

moda transportasi, dermaga kecil, tambatan perahu). Sbg pengelola di

daerah adalah Dinas Perhubungan (untuk tahun 2019).

DAK penugasan jalan, pengampunya adalah Kementerian PUPR, kendala

jalan kws trans adalah jalan non status sementara DAK penugasan jalan yg

berstatus jalan kabupaten. Untuk itu Bupati agar segera menetapkan status

jalan di Kawasan Transmigrasi menjadi jalan kabupaten dan segera

dilaporkan ke KemenPUPR.

Usulan penanganan jalan non status dilengkapi dengan peta jaringan jalan,

DED, jelas ruasnya. Sedangkan untuk usulan Sarana Penerangan di kawasan

transmigrasi berpedoman pada Permen ESDM NO 10/ 2012.

INFORMASI DAK TAHUN 2019 8

JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

15 Januari Rapim Penentuan

Bidang DAK

01 Februari Multilateral Meeting

I DAK Fisik, Non Fisik

05-16 Maret Sosialisasi Dana

Alokasi Khusus

(DAK) Fisik

M3 Maret – M4 April Pengusulan DAK Fisik oleh Daerah

M3-4 April Konfirmasi DAK

Penugasan/Afirmasi

dalam Musrenbang

M2-4 Mei Multilateral Meeting II

DAK: Pembahasan Ruas

dan Alokasi per-bidang DAK

M1-2 Juni Sidang Kabinet dan

Penetapan Perpres RKP

(termasuk lokasi

prioritas DAK

Penugasan dan Afirmasi

serta alokasi per-bidang

DAK)

Agustus-September

Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK

September-Oktober Pembahasan dengan DPR-RI serta penetapan pagu alokasi DAK per-daerah

Timeline Perencanaan DAK TAHUN 2019 9

28

TERIMA KASIH




Documents

Kebijakan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi … · Palembang, 28 Februari t 3 Maret 2018 DIREKTORAT JENDERAL ... Peningkatan Produktivitas Lahan melalui Agribisnis dan Agroindustri