KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL

DAN

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH

TAHUN 2012

Surabaya, 16 April 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

2

POKOK BAHASAN

11 KEBIJAKAN FISKAL 2012

22 HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH SAAT INI

33 PENGELOLAAN KEUANGAN PEMDA PROV JAWA TIMUR

Outline

Kebijakan Fiskal Nasional

3

Hubungan Kebijakan Fiskal Nasional dan Daerah

4

Kebijakan

Moneter

Kebijakan

Neraca

Pembayaran

Kebijakan

Sektor Riil

Kebijakan

Fiskal

• Kebijakan fiskal daerah

harus sejalan dan

mendukung dengan

keempat kebijakan makro

nasional.

• Seluruh kebijakan makro,

terutama Kebijakan Fiskal

mempengaruhi Kebijakan

Transfer ke Daerah

Interrelasi Kebijakan Makro

Kebijakan Fiskal Nasional yang Sustainable

Kesehatan

APBN

Kesehatan

APBD

Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

LKPP LKPP LKPP LKPP APBNP APBNP APBNP

Pendapatan 638 707,8 981,6 848,8 992,4 1.292,9 1.358,2

Belanja 667,1 757,6 985,7 937,4 1.126,1 1.418,5 1.548,3

Surplus/Defisit (29,1) (49,8) (4,1) (88,6) (133,7) (125,6) (190,1)

% thd PDB (0,9) (1,3) (0,1) (1,6) (2,1) (1,5) (2,23)

Pembiayaan 29,4 42,5 84,1 112,6 133,7 125,6 190,1

Kebijakan fiskal yang sustainable apabila dalam jangka panjang, defisit

terkendali

dalam triliun rupiah

5

Tantangan Kebijakan Fiskal Nasional

TA 2012 dan Ke Depan

6

Kebijakan MakroHarga

PanganInflasi

Harga

Minyak

Kebijakan Fiskal

Kebijakan

Transfer ke Daerah

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro 2011

7

Pertumbuhan

Ekonomi 6,2% 6,5%

Inflasi 5,65% 3,79%

TargetTarget CapaianCapaian

Nilai Tukar Rp8.700/USD Rp8.779/USD*

Suku Bunga SPN

3 Bulan 5,6% 4,84%*

* Nilai rata-rata sepanjang tahun 2011

ICP 95 USD 111,55 USD*

Lifting Minyak 945 ribu barrel/hr 898,5 ribu barrel/hr

8

Asumsi Makro Ekonomi APBN-P 2012

Indikator2011

APBN-P

2012

APBN

2012

APBN-P

Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,5 6,7 6,5

Inflasi (yoy,%) 5,65 5,3 6,8

Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD) 8.700 8.800 9.000

Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 5,6 6,0 5,0

Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)

(USD/barrel)95 90 105

Lifting Minyak Indonesia (Ribu Barrel per

hari)945 950 930

9

Kebijakan Umum APBN-P 2012

Menjaga sustainabilitas fiskal dan meningkatkan daya

tahan fiskal ditengah ketidakpastian ekonomi global.

1

Memperbaiki efisiensi ekonomi2

Meningkatkan investasi untuk menstimulasi ekonomi3

Menjaga daya beli masyarakat4

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat5

10

PertumbuhanKontribusi

Pertumbuhan

2011 2012 2011 2012

PDB 6.5 6.5 6.5 6.5

Pengeluaran

Konsumsi RT 4.7 4.9 2.7 2.7

Konsumsi Pemerintah 3.2 6.8 0.3 0.6

Investasi 8.8 10.9 2.1 2.7

Ekspor 13.6 9.9 6.3 4.9

Impor (13.3) (11.4) (4.8) (4.4)

Net Ekspor 14.4 4.9 1.5 0.5

Sektoral

Pertanian 3 3.5 0.4 0.4

Pertambangan 1.4 2.0 0.1 0.2

Industri 6.2 6.1 1.6 1.6

Listrik, Gas, dan Air 4.8 6.2 0 0

Konstruksi 6.7 7.0 0.4 0.5

Perdagangan 9.2 8.9 1.6 1.6

Transp & Kom 10.7 11.2 1 1.1

Keuangan 6.8 6.3 0.7 0.6

Jasa-jasa 6.7 6.2 0.6 0.6

Pertumbuhan Ekonomi 2012

2012: • Kontribusi ekspor netto menurun akibat

perlambatan ekspor

• Kontribusi investasi meningkat:

� Perbaikan iklim investasi

� Program MP3EI

• Sektor industri pengolahan, perdagangan

dan transportasi masih menjadi kontributor

pertumbuhan terbesar

6.36

4.63

6.26.5 6.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

2007 2008 2009 2010 2011 APBNP

2012

Pertumbuhan Ekonomi

Inflasi 2012

11

• Rencana kebijakan penyesuaian harga BBM domestik diduga akan

mendorong inflasi sebesar 6,8%.

• Kebijakan pengurangan subsidi energi akan disertai dengan kebijakan

pengendalian (mis. Stabilisasi harga pangan).

6.59

11.06

2.78

6.96

3.79

6.8

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

2007 2008 2009 2010 2011 APBNP 2012

Nilai Tukar 2012

12

Sentimen Positif:

� Peningkatan credit rating Indonesia menjadi investment grade

� Arus modal masuk masih terjadi walau tidak sekuat di tahun 2011

Sentimen Negatif:

� Kekhawatiran terhadap pemulihan ekonomi global karena ketidakjelasan penanganan krisis ekonomi di

negara-negara EU dan ketegangan geopolitik Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga komoditas

� Menipisnya surplus neraca transaksi berjalan Indonesia karena peningkatan laju impor; serta

� Potensi tekanan inflasi sebagai dampak kebijakan pemerintah di bidang harga.

APBN 2012 8800

91649140

9691

10408

9087

8799

APBN-P 2012

9000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Perkembangan Nilai Tukar

APBN XR Realisasi

HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

(KEBIJAKAN UMUM DAN ISSUE SAAT INI)

13

Kebijakan Umum HKPD

• Perimbangan keuangan dilakukan melalui transfer/hibah dari Pusatkepada Daerah dan didukung dengan penyerahan sebagian kewenanganperpajakan kepada daerah.

• Mengingat bahwa kewenangan perpajakan di daerah masih sangat

terbatas, maka dukungan pendanaan daerah melalui transfer masih lebih

mendominasi (untuk saat ini).

• Sesuai esensi otonomi daerah, maka sebagian besar dukungan dana dari

APBN berbentuk block grants (bebas digunakan oleh daerah)

• Block grants juga didukung dengan specific grants, yg berfungsi untuk

mengawal prioritas nasional dan kesetaraan kualitas layanan publik antar

daerah.

• Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan daerah, Pemerintah

Pusat terus mendorong upaya kemandirian pendanaan melalui penguatan

local taxing power dan transfer diupayakan terus meningkat dari tahun ke

tahun.

• Untuk mendorong ekspansi pembangunan daerah guna mendorong

perekonomian, daerah dapat melakukan pinjaman.

14

Melalui

Angg K/L

Belanja

Pemerintah

Pusat

Transfer

Ke Daerah

DaerahPemerintah Pusat

Mendanai

kewenangan

di luar 6 Urusan

Mendanai

kewenangan 6

Urusan

PENDAPATAN

BELANJA

PEMBIAYAAN

APBN

Alur Belanja APBN ke Daerah

Dana Vertikal

di Daerah

Hibah

Pinjaman

• Dana Perimbangan

• Dana Otsus dan

Penyesuaian

Dana Dekonsentrasi

Dana Tgs Pembantuan

PNPM dan Jamkesmas

Subsidi dan Bantuan

Masuk APBD

15

Mendanai

kewenangan

Daerah

(Desentralisasi)

MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY

Melalui

Angg

Non K/L

15

Belanja Pusat di Pusat;

Rp.635.1 T ; 41.02%

Belanja Pusat di Daerah;

Rp.179.7; 11.61%

Transfer ke Daerah;

Rp.478.8 T ; 30.92%Hibah;

Rp.1.8 T ; 0.12%

Subsidi;

Rp.237.4 T ; 15.33%

Bantuan ke Masyarakat;

Rp.15.6 T ; 1.01%

Dana ke Daerah 913,25 (58,98%)

Total Belanja = 1.548,31Belanja APBN-P 2012(Triliun Rupiah)

Belanja APBN-P 2012(Triliun Rupiah)

Sumber : APBN-P -2012

Melalui Angg.K/L dan APP

(Program Nasional)Melalui APP (Subsidi) Hibah

Melalui Angg. Transfer ke Daerah

(Masuk APBD)Melalui Angg. K/L

•PNPM 9.6(0.62%) • BBM 137.4(8.87%) • Hibah 1.8(0.12%) •DBH 108.4(7.00%) • Dana Dekon 21.9(1.42%)

•Jamkes 5.9(0.38%) • Listrik 65(4.19%) •DAU 273.8(17.68%) • Dana TP 14.2(0.92%)

• Pangan 20.9(1.35%) •DAK 26.1(1.68%) • Dana Vertikal 143.6(9.28%)

• Pupuk 14(0.90%) •OTSUS 12(0.77%)

• Benih 0.1(0.00%) • Penyesuaian 58.5(3.77%)

*) APP = Anggaran Pembiayaan

dan Perhitungan

Total 15.6(1.01%) Total 237.4(15.33%) Total 1.8(0.12%) Total 478.8(30.92%) Total 179.7(11.61%)

16

pemberian kewenangan

yang lebih besar

kepada daerah

dalam hal pajak daerah dan retribusi

daerah

peningkatan akuntabilitas daerah dalam penyediaan

layanan dan penyelenggaraan

pemerintahan

pemberian kepastian bagi dunia

usaha mengenai jenis-jenis pungutan

daerah

Local taxing

power melalui UU 28/2009

Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah

17

No. Tujuan Strategi Kebijakan

1. MEMPERBAIKI

KEWENANGAN

PEMUNGUTAN

MENETAPKAN JENIS

PUNGUTAN DAERAH

CLOSED LIST

Daerah hanya memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam UU No. 28

Tahun 2009

2. PENGUATAN LOCAL

TAXING POWER

MEMPERLUAS BASIS

PUNGUTAN DAN DISKRESI

PENETAPAN TARIF

1. MEMPERLUAS OBJEK (Pajak Hotel, Pajak Restoran)

2. MENAMBAH JENIS (Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Rokok, BPHTB, PBB-

Perkotaan dan Perdesaan)

3. MENAIKKAN TARIF MAKSIMUM (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak

parkir, Pajak Hiburan)

4. DISKRESI PENETAPAN TARIF (Daerah bebas menetapkan tarif dalam batas tarif

minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam UU)

3. MENINGKATKAN

EFEKTIVITAS

PENGAWASAN

MENGUBAH SISTEM

PENGAWASAN

1. PENGAWASAN PREVENTIF DAN KOREKTIF

a. Raperda terlebih dahulu dievaluasi

b. Perda disesuaikan dengan hasil evaluasi

c. Perda yang telah ditetapkan disampaikan ke Pemerintah

d. Perda yang bertentangan dengan UU dibatalkan

2. SANKSI

a. Administratif (Prosedur): Penundaan DAU dan/atau DBH PPh

b. Substansif : Pemotongan DAU dan/atau DBH PPh

4. MEMPERBAIKI

SISTEM

PENGELOLAAN

MENINGKATKAN

KUALITAS PENGGUNAAN

HASIL PAJAK DAERAH

1. MEMPERBAIKI BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KE KAB/KOTA

a. PKB dan BBNKB: 30%

b. Pajak Rokok : 70%

c. PBBKB : 70%

d. Pajak Air Permukaan : 50%

2. MEMPERTEGAS EARMARKING

a. 10% PKB untuk perbaikan jalan

b. 50jalan% Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan

c. Sebagian PPJ untuk penerangan

3. MEMPERBAIKI SISTEM INSENTIF PEMUNGUTAN

Diberikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu

Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah

18

KESIAPAN DAERAH MEMUNGUT BPHTB

DI PROVINSI JATIM

Posisi: 15 Desember 2011

Sumber: DJPK dan DJP

19

No. Kesiapan Daerah

Jumlah Persentase (%)

Daerah

Penerimaan

BPHTB (Rp) Jumlah

Daerah

Penerimaan

BPHTB (Rp)

2010 2010

1. Perda yang telah siap 38 762,482,532,693 100 100

2. Raperda (dalam proses)

3. Belum menyusun Raperda

Total 38 762,482,532,693 100 100

Per 9 April 2012

19

Posisi: 15 Desember 2011

Sumber: DJPK dan DJP

KESIAPAN DAERAH MEMUNGUT PBB-P2*

Di PROVINSI JATIM

20

No. Kesiapan Daerah

Jumlah Persentase (%)

DaerahPenerimaan

PBB-P2 2010 (Rp)

Jumlah

Daerah

Penerimaan

PBB-P2 2010

1. Perda yang telah siap 19 878,823,748,360 50.0 80.71

2. Raperda (dalam proses) 5 41,303,981,086 13.16 3.79

3. Belum menyusun Raperda 14 168,748,397,323 36.84 15.50

Total 38 1,088,876,126,769 100 100

Per 9 April 2012

20

Sumber: Perpres No.5/2010 ttg RPJMN 2010-2014

412,5

226,2

253,3

292,4 309,3

344,6

Triliun Rupiah

150,8

21

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2005 2006 2007 2008 2009 APBN-P

2010

APBN-P

2011

RAPBN

2012

DBH DAU DAK Otsus dan Penyesuaian

478,8

Kebijakan Umum Transfer ke Daerah

•Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan

mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat

& daerah dan antar daerah.

• Menyelaraskan kebutuhan pendanaan di

daerah sesuai dengan pembagian urusan

pemerintahan.

•Meningkatkan kualitas pelayanan publik di

daerah & mengurangi kesenjangan pelayanan

publik antar daerah.

•Meningkatkan kemampuan daerah dalam

mendorong perekonomian daerah.

•Mendukung kesinambungan fiskal nasional.

•Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber

daya nasional.

•Meningkatkan sinkronisasi antara rencana

pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. APBNP

2012

TREN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2008 - 2012dalammiliarrupiah

dalam miliar rupiah

Komponen Transfer 2008 2009 2010 2011 2012

DAU 179.507,14 186.414,10 203,571,5 225.533,71 273.814,40

DAK 20.787,30 24.707,40 20.956,30 24.803,51 26.115,90

DBH 78.420,20 76.129,90 92.183,50 96.910,87 108.421,70

Dana Otonomi Khusus 7.510,29 9.526,60 9.099,61 10.421,31 11.952,60

Dana Penyesuaian 6.208,50 11.807,20 18.916,70 53.709,02 58.471,40

Total 292.433,43 308.585,20 344.727,42 411.378,42 478.775,90

Keterangan: Tahun 2008 – 2010 data diambil berdasarkan LKPPTahun 2011 data realisasi unauditedTahun 2012 data pagu APBNP

22

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2008 2009 2010 2011 2012

DAU

DAK

DBH

Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian

TREN TRANSFER KE DAERAH

SE-PROVINSI JATIM TAHUN 2008 - 2012

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 APBN 2012

da

lam

Mil

iar

Ru

pia

h

DAU

DAK

DBH

Dana Penyesuaian

Komponen 2008 2009 2010 2011 2012

DAU 5.351,55 5.489,44 5.593,76 6.332,75 7.353,90

DAK 1.269,27 691,26 453,64 584,01 515,37

DBH 930,50 952,39 1.125,71 1.153,30 1.078,64

D. Penyesuaian 0 373,99 559,42 706,66 610,70

Total 7.551,32 7.507,08 7.732,53 8.776,72 9.558,60

dalam miliar rupiah

23

PENGELOAAN KEUANGAN PEMDA

DI JAWA TIMUR

2424

NASIONAL SELURUH PEMDA DI JAWA TIMUR

PORSI BELANJA APBD TA 2012

• Data per 31 maret 2012 (510 Daerah).

PORSI BELANJA APBD TA 2012

� Porsi belanja pegawai JATIM DI TA 2012 mencapai 48,2% lebih besar dibanding

nasional yang hanya 42,2%.

� Porsi Belanja modal JATIM lebih rendah dari Nasional.

42.20%

22.21%

19.85%

15.74%

Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang Belanja Lainnya

48.2%

17.5%

19.3%

14.9%

Belanja Pegawai Belanja Modal Belanja Barang Belanja Lainnya

25

Perbandingan Belanja Pegawai terhadap total

Belanja

� Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi

dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah

daerah, pensiunan dan pejabat daerah, kecuali pekerjaan yang berkaitan

dengan pembentukan modal.

� Baik secara Nasional ataupun JATIM, proporsi belanja pegawai mengalami

peningkatan, namun proporsi JATIM lebih baik dimana lebih rendah dibanding

Nasional.

38.4

40.141.5

45.744.5

42.3

45.3 45.946.5

50.9

49.148.2

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012

%

Nasional Jatim

* TA 2011 dan 2012 menggunkan data anggaran

26

Perbandingan Belanja Modal

terhadap total BelanjaPerbandingan Belanja Barang & Jasa

terhadap total Belanja

• Belanja Modal adalah pengeluaranyang dilakukan dalam rangkapengadaan aset yang mempunyaimasa manfaat lebih dari 12 bulan.

• Proporsi belanja modal JATIM danNasional mempunyai trend turun, namun Proporsi JATIM masih lebihbesar dibanding Nasional.

• Belanja Barang & Jasa adalah belanjauntuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang danjasa.

• Tahun 2008 & 2009 B. Barang&Jasa JATIM lebih tinggi dibanding dengan Nasional, namun ditahun 2010 kembali lebih kecildari Nasional seperti tahun 2007.

Perbandingan Belanja Modal dan Belanja Barang &

Jasa terhadap total Belanja

18.218.0

18.618.4

20.319.8

18.1

16.016.3

16.8

19.3 19.3

14

15

16

17

18

19

20

21

2007 2008 2009 2010 2011 2012

%

Nasional Jatim

28.9

26.3 25.3

21.4 22.1 22.3

20.519.4 20.0 13.5

15.917.5

10

20

30

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

%

Nasional Jatim

* TA 2011 dan 2012 menggunkan data anggaran * TA 2011 dan 2012 menggunkan data anggaran

27

% 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nasional 76.4 77.8 76.8 75.9 76.0 74.8

JATIM 73.75 72.56 70.37 68.15 67.9 66.6

� Transfer Ke Daerah terdiri dari

transfer dana perimbangan,

dana otsus dan dana

penyesuaian

� Transfer daerah yang rendah

menunjukkan tingkat

kemandirian daerah, semakin

rendah maka daerah semakin

mandiri dan semakin tinggi

semakin tergantung teradap

pusat.

� Berdasarkan grafik disamping

terlihat bahwa tingkat

kemandirian pengelolaan

keuangan Jatim semakin

membaik.

Perbandingan Transfer ke Daerah terhadap Total

Pendapatan

60

65

70

75

80

2007 2008 2009 2010 2011 2012%

Nasional Jatim

28

• SiLPA tahun berkenaan

adalah selisih lebih realisasi

penerimaan dan

pengeluaran anggaran

selama satu periode

anggaran.

• Rasio SiLPA yang besar

menggambarkan besaran

dana yang belum

tergunakan untuk

pelayanan dasar ke

masyarakat.

• SiLPA tahun berkenaan

JATIM turun drastis di tahun

2008 dan mendekati

proporsi secara Nasional di

tahun 2010.

% 2007 2008 2009 2010

Nasional 21,99 16,87 12,78 12,87

JATIM 30,06 14,47 11,29 12,66

Perbandingan SiLPA tahun Berkenaan Terhadap

Total Belanja

22.0

16.9

12.8 12.9

30.1

14.5

11.312.7

0

5

10

15

20

25

30

35

2007 2008 2009 2010

%

Nasional Kalteng

29

�Tingkat kemiskinan JATIM lebih tinggi

jika dibanding secara nasional.

�Trend kemiskinan JATIM mempunyai

trend yang sama dengan tren nasional

yaitu menurun dari tahun 2007-2010.

Tingkat Pengangguran

Pertumbuhan EkonomiTingkat Kemiskinan

�Tingkat pengangguran JATIM lebih

rendah dibanding Nasional

�Tingat pengangguran JATIM sudah

lebih rendah dibanding dengan target

Pengangguran 2012 (6,4-6,6%)

�Pertumbuhan Ekonomi JATIM mulai

tahun 2009 lebih tinggi dari Nasional

9.1

8.47.9

7.16.66.8

6.4

5.1

4.3 4.2

3

4

5

6

7

8

9

10

2007 2008 2009 2010 2011

%

Nasional Jatim

16.6

15.214.2

13.312.4

20.0

18.2

16.215.3

13.9

10

12

14

16

18

20

22

2007 2008 2009 2010 2011

%

Nasional Jatim

6.3 6.0

4.5

6.16.5

6.0 5.94.9

6.86.6

3

4

5

6

7

8

2007 2008 2009 2010 2011%

Nasional Jatim

30

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGANKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

GEDUNG RADIUS PRAWIROJALAN DR WAHIDIN NO. 1JAKARTA PUSAT 10710TELP. 021 3509442FAX. 021 3509443www.djpk.depkeu.go.id

Terima Kasih