BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN nasional ( RPJMN 2015-2019)maka dalam pelaksanaan tahun 2017…

Embed Size (px)

Text of BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN nasional ( RPJMN 2015-2019)maka dalam pelaksanaan tahun...

BAB IV

1

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan nasional merupakan serangkaian program/kegiatan

yang diarahkan pada urgensi yang paling penting untuk sasaran tertentu di tingkat nasional.Dalam merealisasikannya untuk tujuan tertentu perlu harmonisasi perencanaan karena pada hakekatnya pembangunan nasional juga merupakan agregat dari pembangunan daerah.

Mengingat periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur lebih dahulu (2014-2019) dari perencanaan pembangunan nasional ( RPJMN 2015-2019)maka dalam pelaksanaan tahun 2017 perlu dilakukan harmonisasi prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Timur yang sinergis dengan pembangunan nasional. Penyelarasan prioritas tersebut dilakukan mulai dari pemahaman Visi, Misi dan Agenda Prioritas Nasional yang kemudian menjadi acuan pendekatan pembangunan daerah. Keselarasan perencanaan tersebut dapat digambarkan dalam tabulasi dan grafik keterkaitan sebagai berikut:

Gambar 4.1 Harmonisasi RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

2

Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas dan

sasaran pembangunan daerah tahun 2017 adalah berdasarkan permasalahan yang belum terselesaikan di tahun 2016 dan berkembangnya isu strategis yang urgen untuk segera diselesaikan.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Adapun pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jawa Timur yang disampaikan pada acara Musrenbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, adalah sebagai berikut : 1. Pemerintahan hadir untuk menyelesaikan urusan public (public affair ), dimana

urusan ini menyangkut kepentingan 2. Kebijakan proses dinamis. Kebijakan (Tesis) merupakan Jawaban (Solusi) atas

masalah publik (Problem). Input, berupa respon masyarakat (antitesis) merupakan masalah baru sebagai dasar perumusan kebijakan baru (sintesis) dan hal tersebut terus berlanjut

Gambar 4.2.Siklus Kebijakan (lester and stewart, 2000)

BAB IV

3

membentuk sebuah lingkaran. (SIKLUS KEBIJAKAN). 3. Solusi atas Problem/Isi Kebijakan dapat berupa kebijakan

mainstream/Inkremental, dan Inovatif. 4. Inovasi sangat urgen dalam formulasi kebijakan. 5. Indonesia khususnya Jatim belum sepenuhnya siap menghadapi MEA. Indikasinya

daya saing produk-produk dalam negeri masih belum siap bersaing secara global. Sedangkan 40% pasar ASEAN terletak di Indonesia.

6. Tingkat Pengangguran terbuka mengalami kenaikan pada tahun 2015, terhambat pada sertifikasi SDM/Profesional/Keahlian tenaga kerja dalam menghadapi MEA

7. Aksesibilitas Infrastruktur transportasi darat dari panjang jalan provinsi Jatim sepanjang 1.760,912 km. Masih terdapat 186,09 km panjang jalan dalam kondisi buruk

8. Perlunya antisipasi perlambatan ekonomi sebagai akibat gejolak perekonomian global maupun penurunan daya beli konsumen.

9. Penguatan UMKM karena Kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB Jatim cukup besar. Yaitu sebesar 54,98 persen atau senilai Rp. 825 triliun. Dari 6,8 juta UMKM yang ada di Jatim dapat menyerap tenaga kerja sebesar 11,12 juta orang. Sejauh ini, di tengah kondisi krisis ekonomi yang masih bergejolak, kondisi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Jatim relatif stabil.

10. Perlunya segera menyelesaikan pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) 11. Pembangunan inklusif untuk mereduksi potensi radikalisme.

a) Variabel, ekonomi, sosial, politik dan budaya sebagi penyebab seseorang untuk bergabung dalam jaringan radikalisme

b) Tidak hanya jalur represif, tetapi pendekatan holistik yang meliputi inklusifitas pembangunan agar para penganut radikalisme kegamaan tersebut tidak melakukan resistensi

12. Pendidikan Inklusi a) Ekslusi sosial, terutama pendidikan, masih terjadi di beberapa daerah,

seperti pada anak-anak buruh perkebunan Kabupaten Jember, anak buruh migran di Tulungagung dan Trenggalek, pekerja rumah rumah tangga dan anak serta anak yang dilacurkan di Surabaya, maupun kepulauan di Madura.

b) Perlu desain pendidikan inklusi, yang mengakomodasi semua anak-anak dari segala lapisan, terutama anak-anak yang tereksklusi (terpinggirkan), baik

BAB IV

4

karena keterbatasan ekonomi (kemiskinan) maupun keterbatasan fisik (anak dengan kebutuhan khusus/disable).

13. Balita Gizi Buruk, berdasarkan data Dinas Kesehatan a) Pada tahun 2013, balita status gizi buruk sebesar 2,2 persen, b) Pada tahun 2014 menjadi 2,0 persen, c) Pada tahun 2015, meningkat menjadi 2,2 persen, artinya dalam 100 balita

terdapat 2 balita lebih yang mengalami gizi buruk. 14. Secara Yuridis Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) merupakan

pelaksanaan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang juga berpedoman pada RPJMN. Oleh karena itu, Musrembang kali ini, yang salah satu pedomannnya adalah RPJMD Jawa Timur tahun 2014-2019, harus menginternalisasi nilai-nilai Nawa Cita yang menjadi roh RPJMN 2015-2019.

15. Piranti Hukum Kewenangan Provinsi a) Bidang Pendidikan; Penyelenggaraan Pendidikan Menengan Atas b) Bidang Kehutanan; pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan

kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi c) Energi; Ijin usaha pertambangan d) Perikanan dan Kelautan; Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut

sampai dengan 12 mil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan

e) Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Fasilitasi kerjasama kawasan perdesaan antar kabupaten .

16. Perlu menghidupkan kembali budaya gotong royong. Berdasarkan permasalahan pembangunan (seperti yang diurai pada Bab II),

dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jawa Timur serta realita tuntutan perkembangan maka isu strategis pembangunan daerah Jawa Timur tahun 2017 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) terkendala penambahan kewenangan/urusan .

Pendidikan dan Kesehatan merupakan urusan dasar kebutuhan manusia yang wajib diusahakan lebih sistematik untuk mencapai masyarakat yang maju, cerdas dan mandiri. Setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang,memiliki hak

BAB IV

5

yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan jaminan kesehatan yang lebih layak. Mengingat saat ini telah memasuki periode liberalisasi perdagangan ASEAN (AFTA), maka tingkat pendidikan dan kesehatan perlu ditingkatkan lebih baik. Di tahun 2017 beban pelayanan dasar untuk urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi bertambah banyak dengan tambahan urusan SMA/SMK. Wilayah pelayanan dasar juga dituntut makin mendekatkan kepada masyarakat, bahkan dalam cakupan wilayah terkecil di perdesaan.

2. Daya saing kualitas SDM yang relatif masih rendah

Dalam rangka mewujudkan daya saing SDM di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) kualitas tenaga kerja Jawa Timur yang didominasi sekitar 70 % lulusan pendidikan SD & SMP akan menghadapi masalah serius jika sejak dini tidak dicarikan solusi antisipatif . Ketrampilan yang dapat memenuhi tuntutan dunia kerja serta standarisasi ketrampilan yang dibuktikan dengan sertifikasi terstandart internasional menjadi kebutuhan yang mendesak untuk disegerakan di samping pemenuhan pendidikan inklusi di Jawa Timur.

3. Kemiskinan yang stagnan dan Pengangguran yang cenderung meningkat

Penanggulangan kemiskinan adalah suatu hal yang kompleks serta multidimensi karena menyangkut berbagai faktor, yaitu : sosial, budaya, agama, pola pikir masyarakat, semangat juang, psikologi masyarakat, gaya hidup dan lain-lain. Penanggulangan kemiskinan juga erat kaitannya dengan faktor tuna usaha atau pengangguran. Oleh karena itu pengentasan penduduk miskin layak disinergikan dengan pengurangan tingkat pengangguran yang di akhir tahun 2015 mulai terlihat trend yang meningkat. Solusi multi dimensi menjadi tuntutan di era globalisasi yang membutuhkan tenaga kerja lebih produktif serta kesetaraan gender.

4. Momentum Industri dan Perdagangan yang mulai membaik.

Gejolak perekonomian global berimbas pada melambannya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan kinerja sektor Industri pengolahan yang juga melamban. Kondisi tersebut terjadi sampai dengan triwulan III 2015. Ada momentum yang berbeda ketika memasuki Triwulan IV 2015 dimana indek

BAB IV

6

tendensi konsumen mulai menaik (akselerasi) dan kinerja sektor perdagangan tumbuh akselerasi bahkan melebihi total pertumbuhan PDRB induknya. Fenomena ini mengindikasikan adanya pasar yang mulai bergairah yang menuntut supply industrialisasi (bahkan IKM) yang cenderung meningkat pula. Mengingat kewenangan Pemerintah Provinsi lebih kepada pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM), maka inovasi terkait potensi ketenaga-kerjaan yang masih didominasi di sektor pertanian dan elastisitas yang lebih tinggi di sektor industry menjadi urgen untuk disolusikan.

5. Pengembangan Koperasi dan UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur memiliki nilai penting dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi Jawa Timur, karena keberadaannya dalam situasi kondisi global saat ini yang penuh ketidakpastian masih mampu sebagai penopang ekonomi, disamping itu keberadaannya sebagai penggerak perekonomian daerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin. Hal ini direpresentasikan dengan kontribusi nilai tambah UKM Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku terhadap total PDRB yang cukup baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Timur yaitu sebesar 54,98%. Disisi lain, perkembangan Koperasi sebagai salah satu entitas ekonomi di Jawa Timur juga menunjukkan perkembangan yang sangat bai