1

ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DALAM RANCANGAN RKP 2017

Deputi Bidang Pengembangan Regional

Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, April 2016

11/05/2016 15:46

ARAHAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2017

(DALAM RATAS KAMIS, 28 APRIL 2016)

• Pendekatan “Money Follows Program” • Fokus pada pencapaian Program Prioritas dan

Tema RKP 2017 “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk

Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”

– Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan – Penyerapan Tenaga Kerja – Pengurangan Kemiskinan – Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah

• DAK bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

2

Slide - 2

3

KONSEP DAK 2017

Slide - 3

Landasan Kebijakan: 1. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah 2. PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (khususnya

Pembagian Urusan) 4. Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019 5. Prioritas Nasional RKP Tahun 2017

Slide - 3

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan

tujuan untuk membantu

mendanai kegiatan khusus yang

merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas

Nasional (UU 33/2004)

DAK

“Di prioritaskan

untuk membantu

daerah dalam Pemenuhan Pelayanan

Publik”

“Pencapaian Prioritas Nasional melalui

Penugasan”

DAK REGULER

DAK POLA INPRES

“Percepatan penyediaan

infrastruktur pada daerah

tertinggal, perbatasan, kepulauan,

dan transmigrasi ”

DAK AFIRMASI

4

KONSEP DAK 2017

1. 12 KEK di Luar Jawa dan Kawasan Industri lainnya (Prov + Kab/Kota)

2. 10 KSPN, KSPP dan KSPK 3. Provinsi dan Kab/Kota yang mendukung Konektivitas

Nasional

RANCANGAN BIDANG DAN SUB BIDANG DAK REGULER TAHUN 2017

5

JENIS DAK DESKRIPSI DAK BIDANG DAK SUB BIDANG *) K/L PENANGGUNG JAWAB

DAK REGULER

• Membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah (pencapaian pemenuhan Pelayanan Publik)

• Menggunakan murni usulan daerah (proposal based) yang disampaikan secara satu pintu kepada Kemenkeu

• Kementerian Keuangan

telah memiliki PMK No. 48 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang mengatur terkait pengusulan DAK Reguler

1. Pendidikan 1. SD/SDLB 2. SMP/SMPLB 3. SMA/SMLB 4. SMK

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2. Kesehatan dan KB 1. Pelayanan Kesehatan Dasar 2. Pelayanan Kesehatan Rujukan 3. Pelayanan Kefarmasian 4. KB

1. Kementerian Kesehatan 2. BKKBN

3. Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi

1. Perumahan 2. Air Minum 3. Sanitasi

Kementerian PUPERA

4. Kedaulatan Pangan 1. Pertanian 2. Irigasi

1. Kementerian Pertanian 2. Kementerian PUPERA

5. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1. Lingkungan Hidup 2. Kehutanan

Kementerian LHK

6. Energi Skala Kecil Kementerian ESDM

7. Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan

8. Praspem 1. Prasarana Pemerintah Daerah 2. Satpol PP 3. Pemadam Kebakaran

Kementerian Dalam Negeri

9. Transportasi 1. Jalan 2. Perhubungan 3. Transportasi Pedesaan 4. Transportasi Kawasan Strategis

Cepat Tumbuh

1. Kementerian PUPERA 2. Kementerian Perhubungan 3. Kementeriaan Desa, PDT, dan

Transmigrasi 4. Kementerian Dalam Negeri

10.Sarana Perdagangan, IKM, dan Pariwisata

1. Sarana Perdagangan 2. Industri Kecil dan Menengah 3. Pariwisata

1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Perindustrian 3. Kementerian Pariwisata

*) Penetapan dalam Forum Trilateral Meeting DAK

RANCANGAN BIDANG DAN SUB BIDANG DAK AFIRMASI TAHUN 2017

6

JENIS DAK DESKRIPSI DAK BIDANG DAK (EKSISTING

2016) SUB BIDANG K/L PENANGGUNG

JAWAB

DAK AFIRMASI

• Membantu percepatan pembangunan/penyediaan infrastruktur bagi 4 wailayah yang mendapat keberpihakan yaitu: Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Daerah Kepulauan, dan Kawasan Transmigrasi

• Menggunakan usulan daerah (proposal based) yang disampaikan secara satu pintu kepada Kemenkeu

• Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi

• Air Minum • Sanitasi

• Kementerian PUPERA

• Kedaulatan Pangan

• Irigasi • Kementerian PUPERA

• Transportasi • Jalan • Transportasi

Perdesaan

• Kementerian PUPERA

• Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

• Pendidikan • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

• Kesehatan • Kementerian Kesehatan

PERENCANAAN DAK POLA INPRES TAHUN 2017

Channeling pembiayaan Prioritas Nasional yang bersifat top-down

KONSEP AWAL

Memakai pendekatan kewilayahan sesuai dengan prinsip holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial

Diharapkan mampu menjawab persoalan DAK selama ini yang dianggap masih bersifat sektoral (alokasi kecil-kecil dan tersebar tidak beraturan, kegiatan tidak strategis, dll)

Diarahkan dapat menjadi komplementer program K/L (Pusat) yang menjadi prioritas (alokasi yang besar)

22 prioritas 3 prioritas

KAWASAN PARIWISATA • Pembangunan/Rehabilitasi

Jalan • Pembangunan Sumber Air

Baku • Pembangunan Pembangkit

Tenaga Listrik • Amenitas Pariwisata • Revitalisasi Balai Pelatihan

Kerja (BLK) • Renovasi SMK

KAWASAN INDUSTRI/KEK • Pembangunan/Rehabilitasi

Jalan • Pembangunan Sumber Air

Baku • Revitalisasi Balai Pelatihan

Kerja (BLK) • Renovasi SMK

KONEKTIVITAS NASIONAL

• Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

• Pembangunan/Rehabilitasi Dermaga

Sesuai tema RKP 2017: “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk

Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”

RANCANGAN KEGIATAN DAK POLA INPRES TAHUN 2017

8 *) Detail Lokus Menunggu Konfirmasi Direktorat Sektor Penanggungjawab PN

JENIS DAK FOKUS DAK PRIORITAS NASIONAL KEGIATAN DAK PRIORITAS LOKASI PRIORITAS *) DAK POLA

INPRES Pencapaian target Prioritas Nasional

melalui mekanisme Penugasan

I. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

• Pembangunan/Rehabilitasi Jalan 12 KEK di Luar Jawa dan

Kawasan Industri lainnya (Provinsi dan Kab/Kota)

• Pembangunan Sumber Air Baku

• Revitalisasi Balai Pelatihan Kerja (BLK)

• Renovasi SMK

II. Pembangunan Pariwisata

• Pembangunan/Rehabilitasi Jalan

10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

+ Kawasan Strategis

Pariwisata Provinsi (KSPP) Kawasan Strategis

Pariwisata Kabupaten (KSPK)

• Pembangunan Sumber Air Baku

• Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

• Pembangunan Amenitas Wisata

• Revitalisasi Balai Pelatihan Kerja (BLK)

• Renovasi SMK

III. Konektivitas Nasional

• Pembangunan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi dan Kab/Kota yang

mendukung konektivitas nasional • Pembangunan/Rehabilitasi

Dermaga

DIREKTORAT SEKTOR BAPPENAS PENANGGUNG JAWAB DAK POLA INPRES

• Direktorat Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

• Direktorat Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pembangunan Pariwisata

• Direktorat Transportasi

Konektivitas Nasional

9

RANCANGAN AWAL DAK POLA INPRES TAHUN 2017

Menu Kegiatan • Menu terbatas dan fokus pada pencapaian target prioritas nasional Kawasan

Industri dan KEK, Kawasan Pariwisata, serta Konektivitas Nasional; • Bersifat closed-menu dan menggunakan pendekatan top-down;

Prioritas Daerah Penerima

• Menentukan kriteria daerah (kawasan-kawasan strategis) dan ditentukan sampai dengan lokus pembangunan DAK (contoh: ruas jalan atau titik koordinat tertentu);

Mekanisme Pengusulan • Tidak ada pengusulan dari Daerah (murni top-down);

Mekanisme Pembahasan

• Hasil perumusan oleh Pemerintah Pusat akan disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah lewat forum tersendiri;

Penentuan Alokasi • Pengalokasian per bidang/daerah ditentukan oleh Bappenas, dengan melibatkan K/L Teknis dan Kemenkeu.

10

CONTOH MENU DAK PARIWISATA (DAK REGULER DAN DAK POLA INPRES)

PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS

Pengembangan 10 Destinasi Wisata

Penyiapan Daya Tarik Wisata

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Transportasi

Pembangunan Fasilitas Umum, Pemeliharaan dalam Kawasan

Penyediaan BBM dan Listrik

Kelembagaan Pengembangan Destinasi

DAK REGULER (existing) DAK INFRASTRUKTUR PUBLIK “POLA INPRES”

PRIORITAS NASIONAL: PEMBANGUNAN PARIWISATA INDONESIA

SUB BIDANG MENU KEGIATAN

SUB BIDANG PARIWISATA

1 Pembangunan Sarana-Prasarana Pariwisata Aksesibilitas Pariwisata

Amenitas Pariwisata 2 Revitalisasi/ Rehabilitasi Kawasan

Pariwisata

MENU KEGIATAN PROV/KAB/KOTA LOKASI

Pembangunan Sarana-Prasarana Pariwisata • Pembangunan/reh

abilitasi jalan akses menuju dan di dalam kawasan pariwisata

Kab. Toba Samosir

Kawasan wisata Danau Toba

Kab. Pandeglang

Kawasan wisata Tanjung Lesung

Kab. Lombok Tengah

Kawasan wisata Mandalika

DAK REGULER

DAK INPRES PN KAWASAN INDUSTRI/KEK

LOKASI PRIORITAS KAWASAN INDUSTRI

SUB BIDANG KSCT

Jalan & moda transportasi mendukung pusat-pusat pertumbuhan tersier

Prasarana jalan mendukung mantap jalan dan akses ke pusat-pusat pertumbuhan

Fasilitas rambu & halte mendukung keselamatan & angkutan perkotaan

KSCT

Boarding school

Energi Terbarukan

Jalan Nasional

REGULER POLA INPRES

ILUSTRASI INTEGRASI DAK DI KAWASAN INDUSTRI/KEK

TIME FRAME PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN DAK 2017

13 *) Hasil Trilateral Meeting DAK akan disampaikan dalam Forum Konfirmasi

*)

14

TERIMA KASIH