Tatacara Penyusunan, Penyampaian, dan Penilaian …v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/2016_Bahan Papar… · Pendidikan SMK. 12 . Provinsi . 2 : KESEHATAN. dan KELUARGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Tatacara Penyusunan, Penyampaian, dan Penilaian Usulan DAK sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik

Tahun Anggaran 2017

Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

2

OUTLINE

1. SIKLUS APBN 2. PENETAPAN BIDANG/SUBBIDANG DAN MENU KEGIATAN DAK FISIK.

3. PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN USULAN DAK FISIK

4. PENILAIAN KELAYAKAN USULAN DAK FISIK 5. PENGHITUNGAN ALOKASI DAK FISIK

6. PENETAPAN ALOKASI DAK FISIK

3

Perumusan KEM dan PPKF, Resource Envelope, dan Pagu Indikatif

Maret T-1

Mei T-1

Juni T-1

Agustus – Oktober T-1

Oktober T-1

Jan-Des

Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan

RAPBN

Penyusunan dan Penetapan

RKP

Penetapan pagu sementara dan

penyusunan RAPBN

Pembahasan dan Penetapan APBN

Pelaksanaan APBN

Pelaporan dan Pencatatan

APBN

Jan-Des

Pemeriksaan dan pertanggungja-

waban APBN

Jan-Des T+1

SIKLUS APBN

Penetapan Bidang/Subbidang/ Menu kegiatan dan

format/template Usulan DAK

Pemberitahuan Bidang/Subbidang/ Menu

kegiatan dan format/template Usulan

DAK kepada daerah

Penyusunan dan Penyampaian

Usulan DAK oleh daerah

Verifikasi dan Penilaian Usulan

DAK oleh K/L, Bappenas, dan

Kemenkeu

Sinkronisasi & harmonisasi perencanaan DAK antar

kab./kota dan antara kab./kota dengan provinsi

berdasarkan RKPD dan RPJMD serta RKP dan

RPJMN, dengan memperhatikan masukan

dari DPD dan DPR

Penentuan pagu per Bidang/

subbidang/subjenis berdasarkan

kebutuhan daerah dan ketersediaan pagu DAK

dalam RAPBN

Penghitungan alokasi sementara DAK per Bidang/Subbidang/ Subjenis per Daerah

Pertimbangan DPD atas arah kebijakan DAK

Pembahasan RUU APBN (Panja Transfer Ke Daerah dan Dana

Desa)

Penetapan Alokasi DAK per

Daerah 4 4

MEKANISME PENGALOKASIAN DAK

Agustus

Awal Mei Mei- Awal Juni

Juni-Juli Akhir Juli

Agustus-September

April

September Oktober Oktober

5

PENETAPAN BIDANG/SUBBIDANG/MENU KEGIATAN (RUANG LINGKUP DAK FISIK)

DAK FISIK

DAK REGULER (Prov./Kab./Kota)

DAK INFRASTRUKTUR

PUBLIK (Kab./Kota)

DAK AFIRMASI (Kab./Kota Tertinggal,

Perbatasan, Kepulauan, dan Transmigrasi)

1. Pendidikan 2. Kesehatan & Keluarga Berencana 3. Perumahan dan Permukiman, Air Minum &

Sanitasi 4. Kedaulatan Pangan 5. Energi Skala Kecil 6. Kelautan & Perikanan 7. Sarana Prasarana Pemerintah Daerah 8. Lingkungan Hidup & Kehutanan 9. Transportasi 10. Sarana Prasarana Perdagangan, Industri

Kecil Menengan, dan Pariwisata

1. Transportasi 2. Kedaulatan Pangan 3. Perumahan dan Permukiman, Air Minum

dan Sanitasi 4. Kelautan dan Perikanan 5. Pendidikan 6. Kesehatan 7. Sarana Prasarana Perdagangan, Industri

Kecil Menengan, dan Pariwisata

1. Perumahan dan Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi

2. Irigasi 3. Transportasi (jalan, transportasi desa,

dermaga kecil, dan tambatan perahu) 4. Kesehatan 5. Pendidikan

6

NO BIDANG DAK SUBBIDANG DAK JUMLAH MENU ALOKASI PEMDA

1 PENDIDIKAN

a. Pendidikan SD/SDLB 11 Kabupaten/Kota b. Pendidikan SMP/SMPLB 12 Kabupaten/Kota c. Pendidikan SMA 10 Provinsi d. Pendidikan SMK 12 Provinsi

2 KESEHATAN dan KELUARGA BERENCANA

a. Pelayanan Kesehatan Dasar 27 Kabupaten/Kota

b. Pelayanan Kesehatan Rujukan 23 a.Provinsi b.Kabupaten/Kota 23

c. Pelayanan Kesehatan Kefarmasian

3 a.Provinsi b.Kabupaten/Kota 3

d. Keluarga Berencana 23 Kabupaten/Kota

3

INFRASTRUKTUR PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI

a. Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman 2 Kabupaten/Kota

b. Infrastruktur Air Minum 9 Kabupaten/Kota c. Infrastruktur Sanitasi 8 Kabupaten/Kota

4 KEDAULATAN PANGAN

a. Infrastruktur Irigasi 6 a. Provinsi b. Kabupaten/Kota 6

b. Pertanian 11 a. Provinsi b. Kabupaten/Kota 30

5 ENERGI SKALA KECIL Energi skala kecil 13 Provinsi

6 KELAUTAN DAN PERIKANAN Kelautan dan perikanan 5 a. Provinsi

b. Kabupaten/Kota 3

PENETAPAN BIDANG/SUBBIDANG/MENU KEGIATAN (MENU KEGIATAN PER SUBBIDANG DAK FISIK)

7

NO BIDANG DAK SUBBIDANG DAK JUMLAH MENU ALOKASI PEMDA

7 KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Lingkungan Hidup 30 a. Provinsi b. Kabupaten/Kota

b. Kehutanan 45 a. Provinsi 19 b. Kabupaten/Kota

8 TRANSPORTASI

a. Infrastruktur Jalan 6 a. Provinsi b. Kabupaten/Kota 6

b. Perhubungan 11 a. Provinsi b. Kabupaten/Kota

c. Transportasi Perdesaan 11 Kabupaten/Kota

9

SARANA PERDAGANGAN, INDUSTRI KECIL & MENENGAH, dan PARIWISATA

a. Sarana Perdagangan 2 a. Provinsi b. Kabupaten/Kota 7

b. Industri Kecil dan Menengah 2 Kabupaten/Kota

c. Pariwisata 13 a. Provinsi b. Kabupaten/Kota

10 PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH

a. Prasarana Pemda 8 a. Provinsi b. Kabupaten/Kota

b. Prasarana Satpol PP 6 a. Provinsi b. Kabupaten/Kota

c. Prasarana Pemadam Kebakaran 6 Kabupaten/Kota TOTAL JUMLAH MENU 412

PENETAPAN BIDANG/SUBBIDANG/MENU KEGIATAN (MENU KEGIATAN PER SUBBIDANG DAK FISIK)

8

Menetapkan bidang/

subbidang/ subjenis dan

pagu anggaran DAK

Menetapkan lingkup kegiatan,

sasaran dan target per bidang/

subbidang/ subjenis DAK

Menetapkan format dan Template

Usulan DAK

BAPPENAS

KEMENTERIAN KEUANGAN

KEMENTERIAN/ LEMBAGA

KEMENTERIAN KEUANGAN

Pokok2 pemberitahuan kepada daerah : a.Jenis DAK dan bidang/subbidang/subjenis serta lingkup kegiatannya; b.Sasaran/target output dan lokus prioritasnya; c.Sinkronisasi kegiatan per bidang/subbidang/subjenis DAK dengan prioritas nasional per bidang/subbidang (peta pendanaan per bidang/subbidang dari DAK + Dana Dekon + Tugas Pembantuan + anggaran Kantor Pusat); d.Tatacara penyusunan, penyampaian, verifikasi/ penilaian kelayakan usulan DAK dan penghitungan alokasi DAK per bidang/subbidang/subjenis (dilengkapi dengan aplikasi format usulan dan template usulan DAK).

Disampaikan ke daerah Bulan Mei

PENETAPAN BIDANG/SUBBIDANG/ MENU KEGIATAN DAN FORMAT/TEMPLATE USULAN DAK

BERKAS USULAN DAK

9

Menyusun usulan awal DAK & Data Pendukung sesuai

kebutuhan dan prioritas daerah

dalam RKPD/RPJMD

mengacu pada prioritas nasional

dalam RKP dan RPJMN

Pembahasan berdasarkan kriteria: a. Kesesuaian thd RKPD/RPJMD; b. Kesesuaian thd prioritas

nasional dalam RKP dan RPJMN;

c. Sinkronisasi usulan kegiatan; d. Urutan prioritas kegiatan per

bidang; e. Kesesuaian usulan kegiatan thd

SPM; f. Kewajaran target output

kegiatan; g. Lokasi pelaksanaan kegiatan; h. Standar biaya masing2 daerah; i. Mempertimbangan kinerja

pelaksanaan DAK 3 tahun sebelumnya.

a. Menyusun rekapitulasi Usulan DAK semua bidang/subbidang/ subjenis DAK;

b. Menyusun surat pengantar kepala daerah;

c. Mengajukan usulan DAK per bidang/

subbidang/ subjenis, rekapitulasi usulan DAK, dan surat pengantar usulan DAK kepada kepala Daerah.

USULAN FINAL DAK & DATA PENDUKUNG

USULAN AWAL DAK & DATA

PENDUKUNG

a. Surat pengantar kepala daerah.

b. Rekapitulasi usulan DAK; c. Usulan DAK per bidang/

subbidang/subjenis beserta data pendukung;

d. Data Pendukung

PENYUSUNAN USULAN DAK FISIK

Mei Minggu I Juni

SEKDA

10

BERKAS USULAN DAK

PENYAMPAIAN USULAN DAK FISIK

Mei Minggu I Juni

a. Surat Pengantar Usulan Kepala Daerah

b. Usulan DAK per bidang/subbidang/subjenis

c. Data pendukung

K/L TEKNIS


b. Rekapitulasi usulan DAK semua bidang/subbidang/subjenis

c. Usulan DAK per bidang/subbidang/subjenis

d. Data pendukung

GUBERNUR

KEMENKEU dan BAPPENAS


b. Rekapitulasi usulan DAK semua bidang/subbidang/subjenis

c. Usulan DAK per bidang/subbidang/subjenis

d. Data pendukung

a. Surat pengantar kepala daerah.

b. Rekapitulasi usulan DAK; c. Usulan DAK per bidang/

subbidang/subjenis beserta data pendukung;

d. Data Pendukung

11

VERIFIKASI DOKUMEN USULAN DAK FISIK

No. Uraian K/L Teknis Bappenas Kemenkeu

1 Kelengkapan dokumen Usulan DAK (Usulan DAK, Data Pendukung, dokumen hardcopy dan softcopy) √ √ √

2 Kesesuaian Usulan DAK dengan format dan komponen data teknis yang telah ditetapkan. √ √ √

3 Pemenuhan unsur keabsahan Usulan DAK. √ √ √

4 Kesesuaian antara Rekapitulasi Usulan DAK dengan Rincian Usulan DAK per bidang/subbidang/subjenis. √ √ √

5 Kesesuaian antara dokumen hardcopy (dokumen fisik) dan softcopy (dokumen elektronik) Usulan DAK.

√ √ √

6 Kesesuaian antara tanggal penyampaian Usulan DAK dengan batas waktu yang ditetapkan. √ √ √

12

No K/L Teknis Bappenas Kementerian Keuangan 1 Memastikan kesesuaian usulan kegiatan dengan

lingkup/menu kegiatan per bidang/subbidang yang ditetapkan oleh K/L teknis.

Memastikan kesesuaian usulan kegiatan dengan usulan dalam e-Musrenbang.

Memastikan kesesuaian usulan kegiatan dengan lingkup/menu kegiatan per bidang/subbidang yang ditetapkan oleh K/L teknis.

2 Menilai usulan target output kegiatan mengacu pada: a. data teknis kegiatan pada Data Pendukung

Usulan DAK; b. perbandingan data teknis kegiatan pada Data

Pendukung Usulan DAK dengan data teknis yang dimliki oleh K/L;

c. tingkat pencapaian SPM pada subbidang/bidang yang terkait;

d. target output dan outcome yang akan dicapai oleh daerah dalam jangka menengah;

e. target output dan outcome yang akan dicapai pada bidang/subbidang terkait per tahun secara nasional;

f. Target output dan outcome terkait kegiatan yang akan didanai dari dana TP dan KP; dan

g. Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD serta RKP dan RPJMN.

Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada: a. Data teknis kegiatan pada Data

Pendukung Usulan DAK; b. lokasi prioritas per

bidang/subbidang per tahun secara nasional;

c. lokasi prioritas per bidang/subbidang dalam jangka menengah secara nasional;

d. Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN.

Menilai satuan biaya setiap usulan kegiatan menggunakan: a. Standar Biaya Masukan; b. Standar Biaya Keluaran usulan

K/L; c. Indeks kemahalan konstruksi.

3 Membandingkan dan menyesuaikan besaran satuan biaya per kegiatan yang diusulkan daerah berdasarkan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran.

Mengelompokkan skala prioritas per bidang/sub bidang per daerah dalam 3 skala, yaitu : a. Sangat prioritas b. Prioritas c. Tidak prioritas

Menilai kegiatan yang diusulkan daerah dengan mengacu pada kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.

PENILAIAN KELAYAKAN USULAN DAK FISIK (PEDOMAN)

13

PENGHITUNGAN ALOKASI DAK FISIK

K/L

•TARGET OUTPUT •UNIT COST

BAPPENAS • SKALA PRIORITAS

KEMENKEU

• SATUAN BIAYA •KINERJA PENYERAPAN

Total Kebutuhan dana perbidang

Total Volume Output Kegiatan = (total Volume Ouput Kegiatan yang disetujui K/L ) x (skala prioritas dari Bappenas) x (tingkat penyerapan dana dari Kemenkeu) Kebutuhan Dana per Kegiatan = (total Volume Ouput Kegiatan) x (satuan biaya yang telah disetujui Kementerian Keuangan)

Total Kebutuhan Dana

Total Kebutuhan Dana = total kebutuhan dana per kegiatan per daerah

Total Kebutuhan Dana vs Pagu DAK RAPBN

Bila total kebutuhan dana ≠ pagu DAK RAPBN, maka dilakukan penyesuaian total kebutuhan dana per bidang/subbidang secara proporsional berdasarkan pagu DAK RAPBN

Alokasi Sementara DAK per daerah

Sinkronisasi & harmonisasi perencanaan DAK antar kab./kota dan antara kab./kota dengan provinsi berdasarkan RKPD dan RPJMD serta RKP dan RPJMN, dengan memperhatikan masukan dari DPD dan DPR

• Output kegiatan disesuaikan dengan pagu DAK secara proporsional

• Output kegiatan yang telah disesuaikan dikalikan dengan standar biaya satuan untuk mendapatkan alokasi sementara DAK per daerah

• Alokasi sementara DAK per daerah mempertimbangkan keseimbangan alokasi DAK antar daerah dan alokasi DAK tahun sebelumnya.

14

PENETAPAN ALOKASI DAK FISIK

Alokasi Sementara DAK

per daerah

Pertimbangan DPD atas arah kebijakan

DAK

Pembahasan RUU APBN (Panja Transfer Ke

Daerah dan Dana Desa)

Penetapan Alokasi DAK per

Daerah

MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK

15

Pagu alokasi DAK per bidang dan Alokasi DAK sementara per

daerah

Usulan Daerah yang telah diverifikasi

K/L TEKNIS KEMENKEU BAPPENAS

Verifikasi

Usulan Daerah

Penilaian Kelayakan

Target output kegiatan dan

satuan biaya yang disetujui


Verifikasi

Usulan Daerah

Penilaian Kelayakan

Prioritas kegiatan dan lokasi


Verifikasi

Usulan Daerah

Penilaian Kelayakan

Satuan Biaya dan kinerja

penyerapan DAK T-2

Total kebutuhan dana

Penyesuaian total kebutuhan

dana dengan pagu DAK

RAPBN

KD = PAGU

Pagu DAK per bidang

KD ><PAGU

PEMDA

Usulan Daerah Pembahasan RUU APBN

dan Penetapan

Alokasi DAK

DPR RI

pertimbangan DPD kepada DPR

terkait dengan kebijakan DAK

dalam RUU APBN

DPD RI

TERIMA KASIH

16

17

FORMAT DAN KOMPONEN DATA TEKNIS DALAM USULAN DAK

Format Surat Pengantar Usulan DAK KOP KEPALA DAERAH

Nomor : ...................... Tempat, tanggal Sifat : ...................... Lampiran : ...................... Hal : ......................

Yth. .............................. di ……………….

Yang bertanda tangan di bawah ini, Gubernur/Bupati/Walikota …….................……......, bersama ini mengusulkan kegiatan yang akan didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah Provinsi/Kabupaten/Kota …….................……......Tahun Anggaran 2017. Usulan kegiatan tersebut telah kami rinci menurut bidang/subbidang/subjenis DAK sesuai dengan format dan data teknis yang ditentukan, dengan kebutuhan dana sebagai berikut:

1. DAK Reguler Rp xxxxx 2. DAK Infrastruktur Publik Daerah Rp xxxxx 3. DAK Affirmasi Rp xxxxx

JUMLAH Rp xxxxx Terbilang jumlah DAK sebesar .......................................................................................

.......................................................................................... (dalam huruf)

Usulan DAK tersebut, akan kami laksanakan dengan kesungguhan dan tanggung jawab sesuai jenis kegiatan, satuan, volume dan lokasi kegiatan yang kami usulkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Gubernur/Bupati/Walikota Tandatangan asli dan stempel basah Nama 18

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ............................

YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN …………………

No. Jenis/Bidang/Subjenis Subbidang Jumlah I DAK Reguler

A. Bidang ….. 1. Subbidang……… Rp - 2. Subbidang……… Rp - Jumlah Bidang Rp - B. Bidang ….. 1. Subbidang……… Rp - 2. Subbidang……… Rp - Jumlah Bidang Rp - Total DAK Reguler Rp - II DAK Infrastruktur Publik Daerah (IPD)

A. Bidang ….. 1. Subbidang……… Rp - 2. Subbidang……… Rp - Jumlah Bidang Rp - B. Bidang ….. 1. Subbidang……… Rp - 2. Subbidang……… Rp - Jumlah Bidang Rp - Total DAK IPD Rp - III DAK Affirmasi A. Subjenis …………. Rp - B. Subjenis …………. Rp - Total DAK Affirmasi Rp -

Total Usulan DAK Rp - Terbilang :………….

Nama Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Gubernur/Bupati/Walikota

Tandatangan asli dan stempel basah Nama

19

Format Rekapitulasi Usulan DAK

DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ............................(1)

YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN …………………(2)

1. BIDANG ..........................

NO.

PROGRAM DALAM

RPJMD / RKPD (3)

KEGIATAN (4) (Diurutkan Berdasarkan Prioritas

Kegiatan yang Diusulkan)

TARGET OUTPUT (5)

SATUAN (6)

VOLUME (7) BIAYA/ SATUAN 2017 (8)

LOKASI 2017 (9)

SUMBER DANA 2017 (10)

2017 2018 2019 DAK (11) APBD NON DAK (12)

A. SUB BIDANG ................ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. SUB BIDANG ................

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

Gubernur/Bupati/Walikota Tandatangan asli dan stempel basah

Nama 20

Format Usulan DAK per Bidang

DATA PENDUKUNG USULAN RENCANA KEGIATAN PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ............................

YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN ANGGARAN …………………

1. BIDANG …………….

A. SUB BIDANG …………

NO. DATA TEKNIS VOLUME SATUAN PENDUKUNG KEGIATAN (NOMOR….)

1

2

3

4

5

6

Nama Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Gubernur/Bupati/Walikota

Tandatangan asli dan stempel basah Nama

21

Format Data Pendukung Usulan DAK

22

MENU KEGIATAN PER BIDANG

DAK Subbidang SD

2. Peningkatan Sarana 1) Koleksi perpustakaan sekolah (buku pengayaan, referensi, panduan pendidik) 2) Media pendidikan: (Komputer/laptop/tablet, Proyektor; layar proyektor) 3) Peralatan pendidikan (Matematika, IPA, IPS, Bahasa, PJOK, Seni Budaya dan

Keterampilan)

1. Peningkatan Prasarana 1) Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat,

baik berikut perabotnya atau tanpa perabotnya 2) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat,

baik berikut perabotnya atau tanpa perabotnya 3) Rehabilitasi jamban dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik

berikut perabotnya atau tanpa perabotnya 4) Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya 5) Pembangunan ruang perpustakaan berikut perabotnya 6) Pembangunan ruang guru berikut perabotnya 7) Pembangunan jamban siswa dan/atau guru 8) Pembangunan rumah dinas guru di daerah 3T.

23

DAK Subbidang SMP

2. Peningkatan Sarana 1)Peralatan pendidikan (Matematika, IPA, IPS, Bahasa, PJOK, Seni Budaya, dan laboratorium komputer) 2)Koleksi perpustakaan sekolah

1. Peningkatan Prasarana 1) Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang lainnya (ruang laboratorium

dan ruang perpustakaan) yang mengalami rusak minimal sedang beserta perabotnya

2) Rehabilitasi ruang guru beserta perabotnya 3) Rehabilitasi jamban siswa dan guru beserta sanitasinya 4) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya 5) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya 6) Pembangunan laboratorium IPA beserta perabotnya 7) Pembangunan laboratorium komputer beserta perabotnya 8) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya 9) Pembangunan jamban siswa dan guru beserta sanitasinya 10) Pembangunan rumah dinas guru di daerah khusus

24

DAK Subbidang SMA

2. Peningkatan Sarana 1) Peralatan Laboratorium 2) Buku referensi/materi referensi dan/atau media pembelajaran 3) Sarana olahraga dan/atau kesenian

1. Peningkatan Prasarana 1) Rehabilitasi ruang belajar dan/atau ruang penunjang pembelajaran yang

mengalami rusak minimal sedang beserta perabotnya 2) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya 3) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya 4) Pembangunan laboratorium beserta perabotnya 5) Pembangunan ruang penunjang pembelajaran beserta perabotnya 6) Pembangunan jamban siswa dan guru beserta sanitasinya 7) Pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru di daerah khusus

25

DAK Subbidang SMK

2. Peningkatan Sarana 1)Peralatan lab 2)Peralatan praktik peserta didik 3)Buku referensi/materi referensi dan/atau media pembelajaran 4)Sarana olahraga dan/atau kesenian

1. Peningkatan Prasarana 1) Rehab ruang pembelajaran dan/atau ruang penunjang pembelajaran (ruang

laboratorium dan ruang perpustakaan) yang rusak beserta perabot 2) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya 3) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya 4) Pembangunan laboratorium beserta perabotnya 5) Pembangunan ruang praktik siswa beserta perabot 6) Pembangunan ruang penunjang pembelajaran beserta perabotnya 7) Pembangunan jamban siswa dan guru beserta sanitasinya 8) Pembangunan asrama siswa dan/atau rumah dinas guru di daerah khusus

26

27

DAK Bidang Kesehatan dan KB (1)

Ruang Lingkup Kegiatan A. Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar:

a.Sarana 1.Pembangunan baru 2.Renov/rehab puskesmas 3.Pembanguan rumah dinas b.Prasarana 1.Puskesmas Keliling (Pusling) Single Gardan 2.Puskesmas Keliling (Pusling) Doubel Gardan 3.Puskesmas Keliling (Pusling) Air 4.Generator Set Instalasi 5.Pengolahan Air Limbah (IPAL) 6.Sanitarian kit 7.Promkes kit Kendaraan khusus roda 2 8.Promkes di Puskesmas 9.Pengadaan perangkat komputer di Puskesmas 10.Pengadaan perangkat komputer di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 11.Pengadaan perangkat pendataan keluarga di Puskesmas (Program Keluarga Sehat)

c. Alat Kesehatan 1. Yankes

1) Set pemeriksaan kesehatan Ibu, Anak, KB, dan Imunisasi (vaccine carier dan vaccine refrigerator)

2) Set Imunisasi (vaccine carier dan vaccine refrigerator) 3) Set Pemeriksaan Umum 4) Set Laboratorium 5) Set Kesehatan Gigi dan Mulut

2. Kesga 1) Reagen Alat Deteksi Risiko Ibu Hamil 2) Pengadaan Alat – Alat Medik Pelayanan Kesehatan Bayi Baru

Lahir 3) Skrinning Kit dan DVD Stimulasi Deteksi Intervensi Dini

Tumbuh Kembang (SDIDTK) 4) Media KIE Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 5) Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Kit

3. Pengendalian Penyakit 1) Pengadaan Mesin Fogging 2) Pengadaan Larvasida 3) Posbindu Kit

28


B. Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan: a. Sarana 1. Bangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) 2. Bangunan Ruang Operasi 3. Bangunan Intensive Care Unit (ICU) 4. Bangunan Instalasi Rawat Inap Kelas III

(IRNA KL III) 5. Bangunan Radiologi 6. Bangunan Laboratorium 7. Bangunan Central Sterile Services

Department (CSSD) 8. Bangunan Unit Transfusi Darah (UTD RS) 9. Bangunan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) b. Prasarana 1. IPAL (Instalasi Pengolahan Alat Limbah) 2. Generator 3. Set Ambulans

c. Alat Kesehatan 1.Central Sterile Services Department (CSSD) 2.Radiologi Ruang Operasi Instalasi Gawat Darurat (IGD) 3.Pediatric Intensive Care Unit (PICU) 4.Neonatal Intensive Care Unit (NICU) 5.High Care Unit (HCU) 6.intensive Critical care unit (ICCU) 7.Intensive Care Unit (ICU) 8.Laboratorium Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD RS) 9.Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) 10.Alat Kesehatan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak d. RS Pratama

29


C. Subbidang Pelayanan Kefarmasian a.Kabupaten/Kota 1.Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota 2.Pembangunan Baru/Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota 3.Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) a.Provinsi 1.Pembangunan Baru Instalasi Farmasi Provinsi (IFP) 2.Rehabilitasi Instalasi Farmasi Provinsi (IFP) 3.Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Provinsi

30

DAK Bidang Kesehatan dan KB (4) D. Subbidang Keluarga Berencana : 1. Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB: Pengadaan Obgyn Bed 2. Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB: Pengadaan IUD KIT 3. Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB: Pengadaan Implant KIT 4. Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB: Pengadaan Tempat penyimpanan kit/ alat dan obat kontrasepsi 5. Pembangunan/Alih Fungsi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi: 6. Pembangunan gudang alat dan obat Kontrasepsi 7. Pembangunan/Alih Fungsi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi: Alih fungsi gudang alat dan obat Kontrasepsi 8. Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB: Pengadaan Kendaraan distribusi alokon 9. Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB: Pengadaan Kendaraan jemput antar calon akseptor 10. Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB: Pengadaan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB 11. Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB 12. Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan: Pengadaan BKB Kit 13. Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan: Pengadaan BKL Kit 14. Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan: Pengadaan Genre Kit 15. Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan: Pengadaan KIE Kit 16. Pengadaan Media/Alat Pengolah Data: Pengadaan Personal Computer untuk Balai Penyuluhan KB dan Gudang 17. Pengadaan Media/Alat Pengolah Data: Pengadaan LCD Proyektor untuk Balai Penyuluhan KB 18. Pengadaan Media/Alat Pengolah Data: Pengadaan Note Book/Laptop untuk Balai Penyuluhan KB 19. Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB: Pembangunan Balai Penyuluhan KB

Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB: Alih fungsi Balai Penyuluhan KB 20. Pembangunan/Alih Fungsi/Pengembangan Balai Penyuluhan KB: Pengembangan Balai Penyuluhan KB 21. Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB: Pengadaan Sarana Kerja PKB/PLKB dan Koordinator Lapangan KB 22. Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB: Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD 23. Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB: Pengadaan Sepeda Motor

31

Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (1)

Ruang Lingkup Kegiatan A. Subbidang Air Minum (Reguler) 1.Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yang sebagian dibiayai oleh sumber dana APBN 2.Perluasan dan peningkatan Sambungan Rumah (SR) murah perpipaan bagi masyarakat miskin perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan. 3.Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan 4.Peningkatan kapasitas sistem terpasang untuk SPAM yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal, dapat melakukan penambahan kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan intake dan komponen SPAM lainnya sampai SR.

32


B. Subbidang Air Minum (Affirmasi) 1.Pembangunan SPAM Perdesaan pada desa-desa rawan air, terpencil dan tertinggal, serta SPAM kawasan khusus di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar dan perbatasan

C. Subbidang Air Minum (IPD) 1.Pengembangan jaringan distribusi sampai dengan pipa tersier yang menjadi bagian dari kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DDUB mendukung kegiatan pengembangan SPAM yang sebagian dibiayai oleh sumber dana APBN 2.Perluasan dan peningkatan Sambungan Rumah (SR) murah perpipaan bagi masyarakat miskin perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan. 3.Pemasangan master meter untuk masyarakat miskin perkotaan khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan. Daerah yang menjadi sasaran adalah kabupaten/kota yang memiliki idle capacity yang memadai untuk dibangun SR perpipaan 4.Peningkatan kapasitas sistem terpasang untuk SPAM yang sudah mencapai kapasitas produksi maksimal, dapat melakukan penambahan kapasitas sistem terpasang melalui pembangunan intake dan komponen SPAM lainnya sampai SR.

33


D. Subbidang Sanitasi (Reguler) 1.IPAL komunal(dengan jaringan perpipaan berbasis masyarakat melayani minimal 50 KK) 2.Kombinasi IPAL komunal dengan MCK(melayani minimal 50 KK, minimal 25 SR) 3.Pengembangan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (pada IPAL Sanimas yang sudah ada, untuk melayani minimal 50 KK) 4.Tangki Septik Komunal(dengan media bakteri, 5 - 10 KK) 5.Perpipaan dan Tangki Septik Individual media bakteri(minimal satu lokasi 20 unit. Usulan prasarana ini khusus bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang sudah beroperasi, dan berkomitmen mengeluarkan perda/perbup/perwali tentang program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) pada tahun berjalan)

E. Subbidang Sanitasi (IPD) 1.IPAL Skala kawasan (minimal 200 SR melayani minimal 200 KK) 2.IPAL Komunal (minimal 50 SR, melayani minimal 50 KK) 3.Toilet Umum

34


F. Subbidang Sanitasi (Affirmasi)

1.IPAL komunal(dengan jaringan perpipaan berbasis masyarakat melayani minimal 50 KK) 2.Kombinasi IPAL komunal dengan MCK(melayani minimal 50 KK, minimal 25 SR) 3.Pengembangan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (pada IPAL Sanimas yang sudah ada, untuk melayani minimal 50 KK) 4.Tangki Septik Komunal(dengan media bakteri, 5 - 10 KK) 5.Perpipaan dan Tangki Septik Individual media bakteri(minimal satu lokasi 20 unit. Usulan prasarana ini khusus bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang sudah beroperasi, dan berkomitmen mengeluarkan perda/perbup/perwali tentang program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) pada tahun berjalan) 6.MCK Plus(Maksimal 4 Pintu)

G. Subbidang Perumahan (Reguler) 1.Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 2.Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

H. Subbidang Perumahan (Affirmasi) 1.Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 2.Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Bidang Kedaulatan Pangan (1)

Pemerintah Provinsi (Isii Oleh Pemerintah Provinsi) Pembangunan/Perbaikan UPTD/ Balai Diklat Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 1.Pembangunan UPTD/Balai Diklat Pertanian 2.Perbaikan UPTD/Balai Diklat Pertanian 3.Pembangunan UPTD/SMK Pertanian Pembangunan 4.Perbaikan UPTD/SMK Pertanian Pembangunan 5.Sarana Pendukung Pembangunan/Perbaikan UPTD Balai Mekanisasi Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 1.Pembangunan UPTD Balai Mekanisasi Pertanian 2.Perbaikan UPTD Balai Mekanisasi Pertanian 3.Sarana Pendukung Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 1.Pembangunan UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak 2.Perbaikan UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak 3.Sarana Pendukung

Sub Bidang Pertanian (1)

35

Pemerintah Kabupaten / Kota (diisi Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota) Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air (Kegiatan Wajib) meliputi Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam)/embung/dam parit/pintu air/long storage 1 Pembangunan Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam) 2 Pembangunan embung 3 Pembangunan dam parit 4 Pembangunan pintu air 5 Pembangunan Long storage 6 Perbaikan Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam) 7 Perbaikan embung 8 Perbaikan dam parit 9 Perbaikan pintu air 10 Perbaikan Long storage 11 Sarana Pendukung Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian ( Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi) 1 Pembangunan Jalan Usaha Tani 2 Pembangunan Jalan Produksi 3 Perbaikan Jalan Usaha Tani 4 Perbaikan Jalan Produksi 5 Sarana Pendukung

Bidang Kedaulatan Pangan (2)

Sub Bidang Pertanian (2)

36

Pemerintah Kabupaten / Kota (diisi Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota) 1.Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan penyediaan sarana pendukung penyuluhan 2.Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian 3.Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian 4.Sarana Pendukung Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan serta Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Rumah Potong Hewan (RPH) dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 1.Pembanguan UPTD/Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Pangan 2.Pembangunan UPTD/Balai Perbenihan Hortikultura 3.Pembangunan UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan 4.Pembangunan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak 5.Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) 6.Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Pangan 7.Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan Hortikultura 8.Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan 9.Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak 10.Perbaikan Rumah Potong Hewan (RPH) 11.Sarana Pendukung

37

Bidang Kedaulatan Pangan (3) Sub Bidang Irigasi

A. Subbidang Irigasi (Reguler) 1.Pemerintah Provinsi 1)Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi 2)Peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi 3)Pembangunan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi 4)Rehabilitasi jaringan rawa kewenangan Pemerintah Provinsi 5)Peningkatan jaringan rawa kewenangan Pemerintah Provinsi 6)Pembangunan jaringan rawa kewenangan Pemerintah Provinsi 2.Pemerintah Kabupaten / Kota 1)Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2)Peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 3)Pembangunan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kab/Kota 4)Rehabilitasi jaringan rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota 5)Peningkatan jaringan rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota 6)Pembangunan jaringan rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota

38

Bidang Kedaulatan Pangan (4) Sub Bidang Irigasi B. Subbidang Irigasi (Affirmasi) Pemerintah Kabupaten / Kota 1.Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2.Peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 3.Pembangunan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kab/Kota 4.Rehabilitasi jaringan rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota 5.Peningkatan jaringan rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota Pembangunan jaringan rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota

C. Subbidang Irigasi (IPD) Pemerintah Kabupaten / Kota 1.Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2.Peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 3.Pembangunan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kab/Kota 4.Rehabilitasi jaringan rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota 5.Peningkatan jaringan rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota 6.Pembangunan jaringan rawa kewenangan Pemerintah Kab/Kota

39

Bidang Energi Skala Kecil

Ruang Lingkup Kegiatan 1.Pembangunan PLTMH Off Grid 2.Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH Off Grid 3.Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTS Terpusat Off Grid 4.Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid 5.Pembangunan PLTS Tersebar 6.Pembangunan PLTS Roof Top 7.Pembangunan PLTS untuk pompa air P 8.embangunan PLT Hybrid Surya-Angin 9.Pemasangan Penerangan Lampu Jalan (PJU) Tenaga Surya 10.Rehabilitasi PLTMH Off Grid Terpusat yang rusak 11.Rehabilitasi PLTS Terpusat yang rusak 12.Pembangunan instalasi Biogas skala rumah tangga 13.Rehabilitasi Instalasi Biogas

Bidang Kelautan dan Perikanan Ruang Lingkup Kegiatan Provinsi 1. Pengadaan fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang Pangkalan Pendaratan Ikan/PPI

(UPTD Provinsi). 2. Pembangunan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan Sentral/BBIS (UPTD Provinsi). 3. Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 4. Pengadaan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan

konservasi perairan. 5. Pengadaan sarana dan prasarana pembinaan mutu hasil perikanan.

Ruang Lingkup Kegiatan Kabupaten/Kota 1. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan-TPI

di luar PPI (milik UPTD Kab/Kota) 2. Pembangunan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan Lokal/BBIL (milik UPTD

Kab/Kota) 3. Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat pesisir

(Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan serta Petambak Garam)

40

41

Bidang Transportasi (1) Ruang Lingkup Kegiatan: A. Subbidang Transportasi Pedesaan : 1. Pembangunan jalan (di luar jalan provinsi dan kabupaten/kota); 2. Peningkatan jalan (di luar jalan provinsi dan kabupaten/kota); 3. Pembangunan jembatan (di luar jalan provinsi dan kabupaten/kota); 4. Peningkatan jembatan (di luar jalan provinsi dan kabupaten/kota); 5. Pembangunan tambatan perahu (jetty/quay); 6. Pembangunan dermaga; 7. Pengadaan sarana angkutan penumpang dan barang Darat 8. Pengadaan sarana angkutan penumpang dan barang Laut; 9. Pengadaan sarana angkutan penumpang dan barang Sungai; 10. Pengadaan sarana angkutan penumpang dan barang Danau; 11. Pembangunan Terminal Tipe C

42

Bidang Transportasi (2) B. Subbidang Jalan (Reguler) : Provinsi 1. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan, pada Jalan Provinsi 2. Peningkatan jalan, pada Jalan Provinsi 3. Pembangunan jalan, pada Jalan Provinsi 4. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan, pada Jembatan Provinsi 5. Peningkatan jembatan, pada Jembatan Provinsi 6. Pembangunan jembatan, pada Jembatan Provinsi Kab./Kota 1. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan, pada Jalan Kabupaten/Kota 2. Peningkatan jalan, pada Jalan Kabupaten/Kota 3. Pembangunan jalan, pada Jalan Kabupaten/Kota 4. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan, pada Jembatan Kabupaten/Kota 5. Peningkatan jembatan, pada Jembatan Kabupaten/Kota 6. Pembangunan jembatan, pada Jembatan Kabupaten/Kota

C. Subbidang Jalan (Affirmasi) : Kab./Kota 1. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan, pada Jalan Kabupaten/Kota 2. Peningkatan jalan, pada Jalan Kabupaten/Kota 3. Pembangunan jalan, pada Jalan Kabupaten/Kota 4. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan, pada Jembatan Kabupaten/Kota 5. Peningkatan jembatan, pada Jembatan Kabupaten/Kota 6. Pembangunan jembatan, pada Jembatan Kabupaten/Kota

43

Bidang Transportasi (3)

1. Rambu Jalan Marka Jalan 2. Pagar Pengaman Jalan 3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

(APILL) 4. Deliniator 5. Paku Jalan 6. Cermin Tikungan 7. Alat Penerangan Jalan 8. Alat Uji Kendaraan Bermotor

(Statis)

D. Subbidang Jalan (IPD) : 1. Pembangunan jalan dan jembatan 2. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan jembatan 3. Peningkatan struktur jalan dan jembatan 4. Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan 5. Pembangunan jembatan 6. Pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan Peningkatan struktur jembatan Peningkatan kapasitas

jembatan

9. Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

10. Media Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat (Baliho)

11. Halte dan Fasilitas Pendukung Halte 1) Halte 2) Papan Informasi Halte 3) Rambu Petunjuk Halte

E. Subbidang Perhubungan :

44

Bidang Sarana Perdagangan, Industri Kecil dan Menengah, dan Pariwisata (1)

Ruang Lingkup Kegiatan 1. Provinsi (Diisi oleh Pemerintah Provinsi) 1) Pusat Distribusi Provinsi (PDP) di setiap provinsi, 2) Pengembangan sarana pelayanan standardisasi dan pengembangan mutu 2. Kab./Kota (Diisi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota) 1) Pembangunan Pasar Rakyat, 2) Perluasan Pasar Rakyat, 3) Revitalisasi Pasar Rakyat yang rusak, 4) Pembangunan Gudang Non SRG 5) Pengembangan atau perluasan Gudang SRG 6) Penyediaan sarana penunjang SRG berupa Rice Milling Unit (RMU), Rumah dan Truk 7) Pengembangan sarana pelayanan tera dan tera ulang 8 Sarana penunjang pasar tertib ukur

Sub Bidang Sarana Perdagangan

45

Sub Bidang Industri Kecil dan Menengah

Ruang Lingkup Kegiatan 1. Pembangunan Sentra IKM 2. Revitalisasi Sentra IKM


46

Sub Bidang Pariwisata

Ruang Lingkup Kegiatan 1. Pembangunan pusat informasi wisata/TIC dan perlengkapannya 2. Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet Penataan taman: pembuatan pergola 3. Penataan taman: pemasangan lampu taman 4. Penataan taman: pembuatan pagar pembatas 5. Penataan taman: panggung kesenian/pertunjukan 6. Pembangunan kawasan pariwisata: Kios Cinderamata P 7. embangunan kawasan pariwisata: Plaza Pusat Jajanan Kuliner 8. Pembangunan kawasan pariwisata: tempat ibadah 9. Peningkatan/Revitalisasi Kawasan Pariwisata: Kios Cinderamata 10.Peningkatan/Revitalisasi Kawasan Pariwisata: Plaza Pusat Jajanan Kuliner 11.Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak, broadwalk dan pedestrian 12.Pembangunan dermaga/jetty 13.Pembangunan dive center dan peralatannya


Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (1)

Sub Bidang Lingkungan Hidup

Ruang Lingkup Kegiatan Pemerintah Provinsi (Isii Oleh Pemerintah Provinsi) Pembangunan IPAL 1. Pembangunan IPAL Komunal Domestik 2. Pembangunan IPAL Komunal Usaha Skala Kecil 3. Pembangunan IPAL Komunal Permukiman Nelayan 4. Pembangunan IPAL Usaha Skala Kecil 5. Pembangunan IPAL Leachate TPA Pemantauan Pengawasan Kualitas LH 6. Pengadaan Peralatan Lapangan Uji Sampel Air 7. Pengadaan Peralatan Lapangan Sampling Udara Ambient 8. Pengadaan Peralatan Lapangan Uji Sampel Udara Emisi tidak Bergerak 9. Pengadaan Peralatan Lapangan Uji Sampel Tanah/ Sedimen 10. Peralatan Utama Laboratorium 11. Peralatan Pendukung Laboratorium 12. Renovasi untuk Ruang Laboratorium

47


48

Restorasi Danau dan Sungai dan Pemulihan Kesehatan Hulu DAS 13. Penanaman DTA Danau 14. Penanaman Perlindungan Mata Air 15. Penanaman Kanan Kiri Sungai (di luar kawasan hutan) 16. Pengadaan bibit pohon 17. Sumur Resapan 18. Embung 19. Lubang Resapan Biopori

Pembangunan TAMAN KEHATI dan Taman Hijau 20. Penanaman di Taman KEHATI (jenis lokal/endemik/langka) 21. Penanaman di Taman Hijau 22. Pengadaan bibit pohon (jenis lokal/endemik/langka) 23. Jogging Track 24. Taman Bermain 25. Pembangunan sekat kanal gambut Pengelolaan Sampah 26. Pembangunan unit Bank Sampah 27. Rumah Pengomposan urban farming 28. Pengumpul gas landfill (methane capture) di TPA 29. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu-3R 30. Pengadaan Sarpras Pemilah sampah sederhana (Bak Sampah)


Sub Bidang Kehutanan

Ruang Lingkup Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota (di isii Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota) 1. Penyediaan Bibit 2. Penanaman 3. Pemeliharaan Tanaman 4. Pembangunan Dam Pengendali 5. Pembangunan Dam Penahan 6. Embung/gully plug 7. Sarana dan Prasarana Pengolahan HHBK 8. Pembangunan Mikrohido di TAHURA

49


9. Penataan areal kerja TAHURA 10. Jalan inspeksi 11. Kendaraan pengangkut bibit sederahana 12. Pembangunan menara pengawas 13. Pembangunan pos jaga 14. Pembangunan pagar dan gapura 15. Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan 16. Pembangunan sekat kanal gambut 17. Pembangunan shelter/ visitor information center wisata alam 18. Pengadaan Sarpras Pemilah sampah sederhana (Bak Sampah) untuk Wisata alam 19. Pembangunan Tempat pertemuan/ Pos Penyuluhan Pemerintah Provinsi (di isii Oleh Pemerintah Provinsi) Pembangunan dan Operasionalisasi KPH dan Kawasan hutan yang belum ada kelembagaan KPH 1. Penyediaan Bibit 2. Penanaman 3. Pemeliharaan Tanaman 4. Pembangunan Dam Pengendali 5. Pembangunan Dam Penahan 6. Embung/gully plug 7. Sarana dan Prasarana Pengolahan HHBK 8. Pembangunan Mikrohido di KPH 9. Pembangunan dan renovasi kantor resort 10. Penataan areal kerja KPH 11. Jalan inspeksi 12. Kendaraan pengangkut bibit sederahana

50


51

13. Pembangunan menara pengawas 14. Pembangunan pos jaga 15. Pembangunan pagar dan gapura 16. Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan 17. Pembangunan sekat kanal gambut 18. Pembangunan shelter/ visitor information center wisata alam 19. Pengadaan Sarpras Pemilah sampah sederhana (Bak Sampah) untuk Wisata alam 20. Pembangunan Tempat pertemuan/ Pos Penyuluhan Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota 21. Penyediaan Bibit 22. Penanaman 23. Pemeliharaan Tanaman 24. Jalur tracking 25. Pembangunan Dam Pengendali 26. Pembangunan Dam Penahan 27. Embung/gully plug 28. Penataan areal kerja Hutan Kota 29. Pembangunan menara pengawas 30. Pembangunan pos jaga 31. Pembangunan pagar dan gapura 32. Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan


52

Pembangunan Hutan Rakyat 33. Penyediaan Bibit 34. Penanaman 35. Pemeliharaan Tanaman 36. Pembangunan Dam Pengendali 37. Pembangunan Dam Penahan 38. Embung/gully plug 39. Sarana dan Prasarana Pengolahan HHBK 40. Pembangunan Tempat pertemuan/ Pos Penyuluhan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial 41. Penyediaan Bibit 42. Penanaman 43. Pemeliharaan Tanaman 44. Jalur track wisata 45. Gapura

53

Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah (1)

A. Ruang Lingkup Kegiatan Subbidang Prasarana Pemerintahan Daerah: 1. Pembangunan gedung kantor Gubernur/Bupati/ Walikota (Daerah yang belum memiliki gedung DOB

atau Induknya) 2. Perluasan gedung kantor Gubernur/Bupati/ Walikota 3. Pembangunan gedung kantor DPRD Provinsi/Kab/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kab/Kota

(Daerah yang belum memiliki gedung DOB atau Induknya) 4. Perluasan gedung kantor DPRD Provinsi/Kab/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kab/Kota 5. Pembangunan gedung kantor SKPD Provinsi/Kab/Kota 6. Perluasan gedung kantor SKPD Provinsi/Kab/Kota 7. Pembangunan gedung kantor Kecamatan di Kabupaten/Kota 8. Perluasan gedung kantor Kecamatan di Kabupaten/Kota

54

Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah (2)

B. Ruang Lingkup Kegiatan Subbidang Satpol PP: 1. Pembangunan gedung satpol PP 2. Pembangunan Pos Pantau 3. Pengadaan Kendaraan Dalmas 4. Pengadaan Kendaraan Patroli 5. Pengadaan Kendaraan angkut 6. Pengadaan Alat Pelindung Diri

C. Ruang Lingkup Kegiatan Subbidang Pemadam Kebakaran: 1. Pembangunan Kantor Damkar 2. Pembangunan Gudang & Garasi Damkar 3. Pembangunan Pos WMK 4. Pengadaan Kendaraan Damkar 5. Pengadaan Kendaraan Support Damkar 6. Pengadaan Alat Proteksi Petugas Damkar

Documents

Tatacara Penyusunan, Penyampaian, dan Penilaian …v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/2016_Bahan Papar… · Pendidikan SMK. 12 . Provinsi . 2 : KESEHATAN. dan KELUARGA