KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALv2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Paparan

PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

OKTORIALDI, Ph.D.

Direktur Pengembangan Wilayah, Bappenas

Malang, 4 November 2015

POKOK BAHASAN

Pentingnya Penyelarasan

Dasar Hukum

Perubahan dari Rancangan Teknokratik ke Perpres RPJMN

Kebijakan Pembangunan Nasional

Agenda Pembangunan Nasional

Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN

Agenda Pembangunan Nasional (Koordinatif dan Integratif)

Sasaran Prioritas Nasional

Indikator Sasaran Prioritas

KesimpulanSlide - 2

PENTINGNYA PENYELARASAN


PENTINGNYA PENYELARASAN (1)

NKRI secara tingkat pemerintahan terdiri dari Pemerintahan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Tujuan bernegara secara nasional adalah tujuan semua tingkat pemerintahan

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Nasional adalah tujuan bernegara di semua tingkat pemerintahan

Dalam pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional, bisa:

Hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, seperti pertahanan, keamanan, politik luar negeri, dll.

Dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.

Slide - 4


Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional adalah rencana untuk mencapai tujuan bernegara yang harus dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan

Sasaran dan Prioritas RPJMN adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya,

Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi sekolah, tingkat kematian ibu, IPM, dll yang menjadi sasaran prioritas nasional, mustahil bisa dicapai dengan hanya menghandalkan SDM dan Anggaran dari Kementerian/Lembaga di pusat saja.

Partisipasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mutlak diperlukan.

Slide - 5


Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tsb, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.

Slide - 6

RPJM Kab/Kota

RPJM Provinsi

RPJM Nasional

Penjabaran Sasaran

Pencapaian Sasaran

SUATU KENISCAYAAN dalam NKRI

DASAR HUKUM


Dasar Hukum

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional, Pasal 5 ayat 2:

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerahyang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikanRPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategipembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja PerangkatDaerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertaidengan rencana-rencana kerja dalam

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 263 ayat4:

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabarandari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi,arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta programPerangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangkapendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusundengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Akan diterbitkan Peraturan Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri DalamNegeri, dan Menteri Keuangan tentang Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019.

Slide - 8

PEMBAGIAN TUGAS DALAM PERATURAN BERSAMA

a) menilai dan menjamin terciptanya keselarasan antara RPJMD Provinsi dengan RPJMN Tahun 2015-2019;

b) menilai kesesuaian dengan tahapan, tata cara penyusunan, dan pembagian urusan pemerintahan dalam rencana pembangunan daerah.

c) menilai kelayakan keuangan daerah untuk jangka menengah terutama terkait dengan transfer daerah.

9

I. PERUBAHAN DARI RANCANGAN TEKNORATIK KE PERPRES NO. 2 TENTANG RPJMN 2015-2019


RPJMN 2015-2019Rancangan Teknoratik – PerPres No. 2/2015

Slide - 11

VISI MISI + NAWA CITA PRESIDEN

Buku I – Agenda Pembangunan NasionalRancangan Teknokratik Perpres No. 2 Tahun 2015

1 Bab I – Pendahuluan 1 Bab I – Pendahuluan• Meneguhkan kembali Jalan Ideologis;

Sistematika

2 Bab II – Pencapaian Pembangunan Nasional• Struktur Visi Misi RPJPN, Pencapaian RPJMN

2005-2009 dan 2010-2014

2 Bab II – Kondisi Umum• Latar Belakang; Permasalahan dan Tantangan

3 Bab III – Lingkungan Strategis• Geopolitik; Geoekonomi; Bonus Demografi

3 Bab III – Lingkungan Strategis• Geopolitik; Geoekonomi; Bonus Demografi

4 Bab IV – Kerangka Ekonomi Makro• Kondisi Ekonomi akhir 2014, Prospek

Ekonomi 2015-2019, dan Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan

4 Bab IV – Kerangka Ekonomi Makro• Kondisi Ekonomi akhir 2014, Prospek

Ekonomi 2015-2019, dan Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan

5 Bab V – Tema, Kerangka dan Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019• Tema Pembangunan, Kerangka

Pembangunan, Keterkaitan RPJPN & RPJMN, Sasaran Pokok Pembangunan

5 Bab V – Kebijakan Pembangunan Nasional• Visi Misi Pembangunan; Strategi

Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda

Prioritas; Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

6 Bab VI – Agenda Pembangunan Nasional• 6 Bidang (yang disarikan dari 9 Bidang

RPJPN)

6 Bab VI – Agenda Pembangunan Nasional• Nawa Cita

7 Bab VII – Kaidah Pelaksanaan 7 Bab VII – Kaidah Pelaksanaan12

BERUBAH KARENA VISI MISI DAN NAWA CITA PRESIDEN TERPILIH

Bab V. Kebijakan Pembangunan Nasional

I. Visi Misi Pembangunan; II. Sembilan Agenda Prioritas,

III. Strategi Pembangunan Nasional; IV. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

13

I. VISI MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, danBerkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Slide - 14

II. 9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsadan memberi rasa aman pada seluruh WN

2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratisdan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistemdan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat danterpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasarinternasional

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Slide - 15

III. STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

KONDISI PERLU

Kepastian dan Penegakan Hukum

Keamanan dan Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Antarkelompok Pendapatan

Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran,

(3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan

Kemaritiman danKelautan

Pariwisata dan Industri

1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan

ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan;

3) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

Mental / Karakter

Slide - 16

IV. Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

• Sasaran Makro

• Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat

• Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan

• Sasaran Dimensi Pemerataan

• Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah

• Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

17

Sasaran Pembangunan Nasional

• Perubahan dari Rancangan Teknokratik menjadi Perpres juga berdampak pada sasaran pembangunan nasional, dalam hal:• Remapping (Pemetaan kembali) disesuaikan dengan

Strategi Pembangunan (spt. 3 Dimensi dan Kondisi Perlu)

• Perubahan target sasaran yang sudah ada sebelumnya.

• Penambahan sasaran yang tidak ada sebelumnya (lebih banyak pada sasaran output).

• Pembangunan 49 waduk

• Pembangunan 1000 km jalan tol

• Pembangunan sawah baru 1 juta ha

• Reforma agraria 9 juta ha

• Dll. 18

Bab VI. Agenda Pembangunan Nasional

(Nawa Cita)

19

Buku I – Bab VI. Agenda Pembangunan Nasional

20

Rancangan Teknokratik Perpres No. 2 Tahun 2015

1 Agenda Pembangunan Ekonomi 1 Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara

2 Agenda Pembangunan Pelestarian Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana

2 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif, dan Terpercaya

3 Agenda Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

3 Membangun Indonesia dari Pinggiran denganMemperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan

4 Agenda Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

4 Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya

5 Agenda Pembangunan Wilayah 5 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia

6 Agenda Pembangunan Kelautan 6 Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional

7 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis

8 Melakukan Revolusi Karakter Bangsa

9 Memperteguh Kebhinnekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Berdasarkan 9 Bidang dalam RPJPN (UU 17 Tahun 2007)

Buku I - Bab VI. Agenda Pembangunan Nasional

• Pola Penyajian per Agenda antara ke dua dokumen, sama;• Sasaran

• Arah Kebijakan dan Strategi

• Penyesuaian dalam pemetaan dilakukan pada tingkat yang lebih detail; • Pangan – Agenda Ekonomi menjadi Bagian Nawa Cita

VII.

• Politik – Agenda Polhukhankam menjadi Bagian Nawa Cita I

• Hukum – Agenda Polhukhankam menjadi Bagian Nawa Cita IV.

21

Buku I – Bab VI. Agenda Pembangunan NasionalPembangunan Ekonomi

A Pembangunan Sektor-Sektor Ekonomi Nawa Cita 6

• Sektor Primer, Pertumbuhan Industri, Modernisasi Sektor Jasa

• Peningkatan Industri (Kawasan Industri)

B. Pengamanan Ketahanan Pangan, Energi dan Air

Nawa Cita 7

• Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, dan Ketahanan Air

• Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi, Kedaulatan Air

C. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nawa Cita 6

• Konektivitas Nasional, Transportasi Perkotaan, Infrastruktur Dasar, Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan

• Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Daya Saing

D Penguatan Faktor Utama Pembangunan Ekonomi

Nawa Cita 6

• Daya Saing TK, Investasi, Keuangan, Inovasi dan Teknologi, Daya Saing BUMN, Logistik dan Distribusi Nasional

• Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Daya Saing

22

Contoh Agenda Pembangunan Nasional (1)

23


24


25

Buku II – Agenda Pembangunan Bidang (1)

26

Buku II – Agenda Pembangunan Bidang (2)

27

Buku III – Agenda Pembangunan Wilayah (1)

28

Buku III – Agenda Pembangunan Wilayah (2)

29

II. SUBSTANSI PENYELARASAN


SUBSTANSI PENYELARASAN

I. Agenda Pembangunan

II. Sasaran Prioritas

III. Indikator Prioritas

Slide - 31

I. Agenda Pembangunan

Karakteristik Agenda Pembangunan Nasional

A. Diambil dari Nawa Cita.

B. Pencapaian tujuan Agenda yang lebih jelas

o Agenda tidak merupakan sectoral based.

o Agenda lebih fokus pada tujuan dari multi sektor dan multi region.

C. Pendekatan koordinatif dan integratif

o Multi-sectoral approach

o Fokus yang jelas (integratif)

Slide - 32

B. Pencapaian Tujuan Agenda Lebih Jelas(tidak sectoral based, dan lebih fokus pada tujuan)

Slide - 33

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

1

Pendidikan2

Kesehatan3

Penanggulangan Kemiskinan

4

Ketahanan Pangan

5

Infrastruktur 6

Iklim Investasi danIklim Usaha

7

Energi8

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

9

Daerah Tertinggal,Terdepan,Terluar, & Pascakonflik

10

Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

11

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

12

Bidang Perekonomian

13

Bidang Kesejahteraan Rakyat

14

AGENDA PRIORITAS NASIONALRPJMN 2010 - 2014

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap

bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN

2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat

daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,

bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat

Indonesia

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Agenda Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019

C. Pendekatan Koordinatif dan Integratif (1)

Pencapaian tiap Agenda Prioritas Pembangunan, perlu:

Pendekatan multi sektor (koordinatif)

Pendekatan integratif (fokus yang jelas)

Pendekatan kewilayahan (spasial).

Slide - 34


Contoh: Agenda Prioritas Pembangunan/Nawa Cita VII:

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, al.

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi

Kemaritiman

Slide - 35


Contoh: Kedaulatan Pangan, mempunyai multitarget (banyak sasaran)

Sasaran Pokok, al.:

o Produksi padi, jagung, ternak

Sasaran Agenda, al.:1. Sawah baru 1 juta ha

2. Rehab/Bangun irigasi untuk 3 juta ha sawah

3. Pertanian lahan kering 1 juta ha

4. Desa mandiri benih

5. Pasar

6. Pengendalian impor pangan

7. Reforma agraria 9 juta ha

8. ....dst. (ada 13 sasaran Kedaulatan pangan)

Slide - 36


Koordinatif: Untuk mencapai sasaran sawah baru 1 juta ha, perlu koordinasi paling tidak 4 kementerian, yaitu Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, serta Pemerintah Daerah.

Integratif: pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya dengan 1 juta sawah baru, perlu rehab irigasi, lahan kering, pasar, stop konversi lahan, dst. (kombinasi paling tidak 13 sasaran)

Spasial: pembangunan sawah baru harus mempertimbangkan lokasi, harus berdekatan dengan lokasi irigasi, gudang, pasar dll.

Slide - 37

AGENDA PEMBANGUNAN:VII. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK

SUB AGENDA PEMBANGUNAN: KEDAULATAN PANGAN

TAHUN: 2016

SASARAN KEDAULATAN PANGANINSTANSI PELAKSANA

(K/L/BUMN/DAK)PROGRAM/KEG

IATANTARGET

2016INDIKATOR KEGIATAN

ALOKASI (RP. JUTA)

KERANGKA REGULASI

1. Pembukaan 1 Juta Ha Lahan sawah baru

Kementerian PertanianProgram

Kegiatan 1

Kegiatan 2

Kemen. Agraria & Tata RuangProgram

Kegiatan 1

Kegiatan 2

Kementerian Kehutanan dan LH

Program

Kegiatan 1

Kegiatan 2

Kementerian PU dan PeraProgram

Kegiatan 1

Kegiatan 2

2. Pembukaan pertanian lahan kering 1

juta Ha di luar Jawa

Kementerian Pertanian Program

Kegiatan 1

Kegiatan 2

Kemen. Agraria & Tata Ruang Program

Kegiatan 1

Kegiatan 2

Kementerian Kehutanan dan LH

Program

Kegiatan 1

Kegiatan 2

Kementerian PU dan Pera Program

Kegiatan 1

Kegiatan 2

Sasaran Agenda PrioritasBerdasarkan Program K/L

Slide - 38

AGENDA PEMBANGUNAN:VII. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK

SUB AGENDA PEMBANGUNAN: KEDAULATAN PANGAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN PERTANIAN

PROGRAM STRATEGIS: PROGRAM A

KEGIATAN STRATEGIS: KEGIATAN A.1

SASARAN NAWACITA PROVINSI TARGET 2016ALOKASI 2016

(RP.JUTA)

1. Pembukaan 1 Juta Ha Lahan sawah baru Kalimantan Barat

Gorontalo

Sumatera Selatan

Jawa Barat

Papua

2. Pembukaan pertanian lahan kering 1 juta Ha di luar Jawa Kalimantan Selatan

Sulawesi Barat

Sumatera Utara

Sulawesi Tengah

Papua Barat

3. Dst...

Sasaran Agenda PrioritasBerdasarkan Lokasi

Slide - 39

II. Sasaran Prioritas

Slide - 40

INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNANNASIONAL DAN DAERAH

Slide - 41

RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional.

PROVINSI

KAB/KOTA

RPJPN RPJMN RKP

RPJPD RPJMD RKPD

RPJPD RPJMD RKPD

Sasaran Pemb.

Nasional

Sasaran Pemb.

Provinsi

Sasaran Pemb.

Kab./Kota

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 260

KERANGKA LOGIS HUBUNGAN DAN INTEGRASI KINERJA

Slide - 42

RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

Struktur kebijakan (policy structure) dan kinerja pembangunan mengikuti kerangka logis yang menggambarkan program/kegiatan saling terkait dan

bekerja dengan baik untuk mencapai sasaran Prioritas Nasional.

PROVINSI

KAB/KOTA

Kegiatan Program

Kegiatan Program

Kegiatan Program

Sasaran Pemb.

Nasional

Sasaran Pemb.

Provinsi

Sasaran Pemb.

Kab./Kota

• Prioritas Nasional

• Arah kebijakan• dll

• Prioritas Daerah• Arah kebijakan• dll

• Prioritas Daerah• Arah kebijakan• dll

“Impact” “Outcome” “Output”

Permasalahan & Penyebab Permasalahan



Hirarki Pencapaian Sasaran

Kewenangan

Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi

Pemerintah Kab/Kota

Rehab Waduk

Waduk dan Saluran Primer

Saluran Sekunder

Saluran Tersier

Kawasan Industri

Jalan Nasional dan Tol,

Pelabuhan, Bandara

Jalan Provinsi, SMK

Jalan Kabupaten,

Tanah

43

II. SASARAN PRIORITAS

A. Sasaran Pokok

1. Sasaran Makro

2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat

3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan

4. Sasaran Dimensi Pemerataan

5. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antar Wilayah

6. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

B. Sasaran Agenda Prioritas

Slide - 44

1. Sasaran Makro

45

2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat

46

3. Sasaran Sektor Unggulan (1)

47

3. Sasaran Sektor Unggulan (2)

48

4. Sasaran Dimensi Pemerataan

49

5. Sasaran Pembangunan Wilayah (1)

50

5. Sasaran Pembangunan Wilayah (2)

51

Sasaran Agenda Prioritas (1)

52

KEDAULATAN PANGAN1) Pembukaan 1 juta ha lahan sawah baru2) Pembukaan pertanian lahan kering 1 juta ha di luar Jawa3) Perbaikan/pembangunan irigasi untuk 3 juta ha lahan

sawah4) Pembangunan pasar5) Pembangunan sarana prasarana transportasi6) Stop konversi lahan produksi7) Pemulihan kesuburan lahan (1000 desa mandiri benih)8) Gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen9) Bank pertanian dan UMKM10) Peningkatan kemampuan pertanian11) Pembangunan agribisnis kerakyatan12) Pengendalian impor pangan13) Reforma agraria 9 juta ha

Sasaran Agenda Pembangunan (2)

53

PARIWISATA

1) Akses transportasi

2) Akses informasi dan komunikasi

3) Pengembangan budaya lokal

4) Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata

5) Kualitas SDM masyarakat lokal

6) Ekonomi kreatif berbasis eco-tourism

7) Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lokasi pariwisata

8) Kebijakan anggaran pembangunan pariwisata

9) Peningkatan jumlah investor nasional

III. Indikator Prioritas

Slide - 54

III. INDIKATOR PRIORITAS

55

1. Penyederhanaan Indikator

2. Standarisasi Indikator

56

1. PENYEDERHANAAN INDIKATOR (1)


• Dalam MDGs ada 3 tahapan yang menjadi acuan, apakah MDGs itu tercapai atau tidak. Tahapan tersebut adalah:• Goals

• Targets

• Indicators

• Contoh 1:• Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger

• Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

• Indicator 1.1: Proportion of population below $1 (PPP) per day

• Indicator 1.2: Poverty gap ratio

• Indicator 1.3: Share of poorest quantile in national consumption 57


• Contoh 2:• Goal 2: Achieve universal primary education

• Target 2.A: Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling

• Indicator 2.1: net enrolment ratio in primary education

• Indicator 2.2: proportion of pupils starting grade 1 who reach last grade of primary

• Indicator 2.3: Literacy rate of 15-24 years-old, women and men

58

Penetapan Indikator Pembangunan dalam RPJMN dan RKPCita

GoalTarget

IndikatorContoh 1:

Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategisekonomi domestik

Goal 7.1: Kedaulatan PanganTarget 7.1.1: Pencetakan sawah baru 1 juta ha

Indikator 1: Luas lahan yang dibebaskan (ha)Indikator 2: Luas lahan sawah yang dicetak (ha)

Contoh 2:Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategisekonomi domestik

Goal 7.1: Kedaulatan PanganTarget 7.1.2: Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 Juta Ha lahanpertanian

Indikator 1: Luas jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi (Ha)Indikator 2: Luas Layanan jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi(Ha)Indikator 3: Pengembangan jaringan dan optimasi air (ha)

2. STANDARISASI INDIKATOR

59

2. STANDARISASI INDIKATORGoal: Kedaulatan Pangan (1)

• Penetapan Indikator Nomenklatur Program K/L dan SKPD dalam Renstra dan RKA– Kementerian/Lembaga atau SKPD

– Program• Kegiatan

– Sasaran» Indikator Sasaran

• Contoh 1:– K/L 018 : Kementerian Pertanian

• Program 018.1 : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

– Kegiatan 018.1.1: Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian » Sasaran : Pencetakan sawah baru 1 juta ha

» Indikator Sasaran : Jumlah perluasan/cetak sawah (Ha)• Contoh 2:

– SKPD XXX : Dinas Pertanian dan Perternakan• Program XXX.1 : Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian – Kegiatan XXX.1.2 : Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian

» Sasaran : Pencetakan sawah baru …. ha» Indikator Sasaran 1 : Jumlah perluasan/cetak sawah (Ha)

60

2. STANDARISASI INDIKATORGoal: Kedaulatan Pangan (2)

• Penetapan Target Pembangunan dalam NAWACITA, RPJMN dan RKP– Target

• Indikator– Provinsi

» Per Tahun Anggaran» TA 2015» TA 2016» TA 2017» TA 2018» TA 2019

» Per Kegiatan» ID Proyek» Nama Proyek» Jumlah Proyek

• Contoh 1:– Target 7.1.1: Pencetakan sawah baru 1 juta ha

» Indikator 2 : Luas lahan sawah yang dicetak (ha)» Provinsi 01 : Aceh

» TA 2015 : 1000 (ha)» TA 2016 : 1300 (ha)» TA 2017 : 1200 (ha)» TA 2018 : 2000 (ha)» TA 2019 : 1500 (ha)

61

2. STANDARISASI INDIKATORGoal: Kedaulatan Energi (1)

62




• Contoh 1:– K/L 020 : Kementerian ESDM

• Program 020.1 Program pengelolaan ketenagalistrikan– Kegiatan 020.1.1: Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

» Sasaran : Percepatan pembangunan pembangkit listrik» Indikator Sasaran : Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit

Tenaga Listrik Terkait Program 35.000 MW, FTP I dan FTP II• Contoh 2:

– SKPD XXX : Dinas ESDM• Program xxx.1 Program pengelolaan ketenagalistrikan

– Kegiatan xxx.1.1: Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik» Sasaran : Percepatan pembangunan pembangkit listrik

» Indikator Sasaran : Pelaksanaan Pembangunan PembangkitTenaga Listrik Terkait ...

2. STANDARISASI INDIKATORGoal: Kedaulatan Energi (2)





• Contoh 1:» Target/Sasaran : Percepatan pembangunan pembangkit listrik» Indikator Sasaran : Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

Terkait Program 35.000 MW, FTP I dan FTP II» Provinsi 01 : Aceh

» TA 2015 : 10 MW» TA 2016 : 40 MW» TA 2017 : 30 MW» TA 2018 : 60 MW» TA 2019 : 30 MW 63

2. STANDARISASI INDIKATORGoal: Kemaritiman (1)

64




• Contoh 1:– K/L 032 : Kementerian Kelautan dan Perikanan

• Program 032.1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Perikanan Tangkap– Kegiatan 032.1.1: Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan

Pelabuhan Perikanan» Sasaran : Pembangunan 100 sentra perikanan

» Indikator Sasaran : Jumlah pengembangan pelabuhan perikanandi lokasi sentra perikanan terpadu dan SEKAYA maritim

• Contoh 2:– SKPD XXX : Dinas Kelautan dan Perikanan

• Program xxx.1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Perikanan Tangkap– Kegiatan xxx.1.1: Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan

Pelabuhan Perikanan» Sasaran : Pembangunan ..... sentra perikanan

» Indikator Sasaran : Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan....

2. STANDARISASI INDIKATORGoal: Kemaritiman (2)





• Contoh 1:» Target/ Sasaran : Pembangunan 100 sentra perikanan» Indikator Sasaran : Jumlah pengembangan pelabuhan perikanan di lokasi sentra

perikanan terpadu dan SEKAYA maritim» Provinsi 01 : Aceh

» TA 2015 : 1 pelabuhan» TA 2016 : 4 pelabuhan» TA 2017 : 3 pelabuhan» TA 2018 : 6 pelabuhan» TA 2019 : 3 pelabuhan 65

2. STANDARISASI INDIKATORGoal: Industri/Kawasan Industri (1)

66




• Contoh 1:– K/L 019 : Kementerian Perindustrian

• Program 019.1 Program Pengembangan Perwilayahan Industri– Kegiatan 019.1.1: Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah III

» Sasaran : Penyediaan lahan kawasan industri» Indikator Sasaran : Pembebasan lahan (Ha)

• Contoh 2:– SKPD XXX : Dinas Perindustrian

• Program xxx.1 Program Pengembangan Perwilayahan Industri– Kegiatan xxx.1.1: Pengembangan Perwilayahan Industri Wilayah III

» Sasaran : Penyediaan lahan kawasan industri ....» Indikator Sasaran : Pembebasan lahan (Ha) ....

2. STANDARISASI INDIKATORGoal: Industri/Kawasan Industri (2)





• Contoh 1:» Target/ Sasaran : Penyediaan lahan kawasan industri» Indikator Sasaran : Pembebasan lahan (Ha)

» Provinsi 01 : Aceh» TA 2015 : 1500 Hektar» TA 2016 : 800 Hektar» TA 2017 : 1300 Hektar» TA 2018 : 600 Hektar» TA 2019 : 800 Hektar

67

2. STANDARISASI INDIKATORGoal: Pariwisata (1)

68




• Contoh 1:– K/L 040 : Kementerian Pariwisata

• Program 040.1 Program Pengembangan Kepariwisataan– Kegiatan 040.1.6: Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

» Sasaran : Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata» Indikator Sasaran : Jumlah Destinasi Wisata Alam dan Buatan

yang dikembangkan menjadi Taman Nasional, Taman Laut Nasional dan Taman Geo (GEOPARK)

• Contoh 2:– SKPD XXX : Dinas Pariwisata

• Program xxx.1 Program Pengembangan Kepariwisataan– Kegiatan xxx.1.6: Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

» Sasaran : Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata» Indikator Sasaran : Jumlah Destinasi Wisata Alam dan Buatan

yang dikembangkan ....

2. STANDARISASI INDIKATORGoal: Pariwisata (2)





• Contoh 1:» Target/Sasaran : Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata» Indikator Sasaran : Jumlah Destinasi Wisata Alam dan Buatan yang dikembangkan

menjadi Taman Nasional, Taman Laut Nasional dan Taman Geo (GEOPARK)» Provinsi 01 : Aceh

» TA 2015 : 10 Destinasi» TA 2016 : 8 Destinasi» TA 2017 : 9 Destinasi» TA 2018 : 6 Destinasi» TA 2019 : 10 Destinasi

69

2. STANDARISASI INDIKATORGoal: Kawasan Perbatasan dan Daerah

Tertinggal (1)

70




• Contoh 1:– K/L 067 : Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

• Program 067.8 Program Pembangunan Dan Pengembangan KawasanTransmigrasi

– Kegiatan 067.8.11: Pengembangan Usaha Transmigrasi» Sasaran : Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal » Indikator Sasaran : Jumlah satuan permukiman (SP)/ KPB/

kawasan transmigrasi yang dikembangkan usaha ekonominya• Contoh 2:

– SKPD XXX : Dinas PDT• Program xxx.8 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan

Transmigrasi– Kegiatan xxx.8.11: Pengembangan Usaha Transmigrasi

» Sasaran : Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal » Indikator Sasaran : Jumlah satuan permukiman (SP)/ KPB/

kawasan transmigrasi yang dikembangkan usaha ekonominya ....

2. STANDARISASI INDIKATORGoal: Kawasan Perbatasan dan Daerah

Tertinggal (2)• Penetapan Target Pembangunan dalam NAWACITA, RPJMN dan RKP

– Target• Indikator

– Provinsi» Per Tahun Anggaran

» TA 2015» TA 2016» TA 2017» TA 2018» TA 2019


• Contoh 1:» Target/Sasaran : Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal » Indikator Sasaran : Jumlah satuan permukiman (SP)/ KPB/ kawasan transmigrasi

yang dikembangkan usaha ekonominya» Provinsi 01 : Aceh

» TA 2015 : 8 Kawasan» TA 2016 : 5 Kawasan» TA 2017 : 6 Kawasan» TA 2018 : 2 Kawasan» TA 2019 : 5 Kawasan 71

2. STANDARISASI INDIKATORGoal: REVOLUSI MENTAL (1)

72




• Contoh 1:– K/L 010 : Kementerian Dalam Negeri

• Program 010.11 Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik– Kegiatan 010.11.2: Fasilitasi Politik Dalam Negeri

» Sasaran : Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasipemerintahan

» Indikator Sasaran : Jumlah daerah yang terfasilitasi pelaksanaanpendidikan politik untuk politisi perempuan

• Contoh 2:– SKPD XXX : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

• Program xxx.11 Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik– Kegiatan xxx.11.2: Fasilitasi Politik Dalam Negeri

» Sasaran : Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasipemerintahan

» Indikator Sasaran : Jumlah daerah yang terfasilitasi pelaksanaanpendidikan politik untuk politisi perempuan ....

2. STANDARISASI INDIKATORGoal: REVOLUSI MENTAL (2)





• Contoh 1:» Target/Sasaran : Perkuatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan» Indikator Sasaran : Jumlah daerah yang terfasilitasi pelaksanaan pendidikan politik

untuk politisi perempuan» Provinsi 01 : Aceh

» TA 2015 : 3 Kab» TA 2016 : 5 Kab » TA 2017 : 6 Kab » TA 2018 : 2 Kab» TA 2019 : 5 Kab

73

KESIMPULAN


KESIMPULAN

Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN adalah suatu keniscayaan dalam NKRI untuk mencapai tujuan bernegara.

Ada dasar hukum penguatan penyelarasan tsb, yaitu UU 25/2004 tentang SPPN, dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam penyelarasan, pertimbangan yang harus diperhatikan adalah:

Proses perubahan dari Rencana Teknokratik menjadi Rencana Definitif.

Pendekatan yang bersifat koordinatif, integratif, dan spasial.

Penjabaran sasaran prioritas nasional sesuai dengan tingkat kewenangan,

Standarisasi ukuran pencapaian sasaran (indikator).

Slide - 75

Sekian dan Terima Kasih.


Documents

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN ...PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALv2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Paparan