Kajian Pustaka Hukum

7/28/2019 Kajian Pustaka Hukum

1/27

Pengertian hukum,Sumber Hukum& Metode Penemuan Hukum


2/27

PENGERTIAN HUKUM MENURUT Dr. O. NOTOHAMIDJOJO, SH

Hukum adalah kompleks peraturan yang tertulis dan

tidak tertulis, yang biasanya bersifat memaksaterhadap kelakuan manusia di dalam masyarakat, yangberlaku dalam berjenis lingkungan hidup danmasyarakat negara (serta antar negara) dengan tujuanmewujudkan keadilan, tata serta damai.

MENURUT H.M.N. PURWOSUTJIPTO, SHHukum adalah keseluruhan Norma, yang oleh penguasanegara atau penguasa masyarakat yang berwenangmenetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai

peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruhanggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakansuatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut


3/27

PENGERTIAN HUKUM SECARA

UMUM

Hukum adalah keseluruhan norma

yang oleh penguasa masyarakat yang

berwenang menetapkan hukum,

dinyatakan atau dianggap sebagaiperaturan yang mengikat bagi sebagian

atau seluruh anggota masyarakat

tertentu, dengan tujuan untuk

mengadakan suatu tata yangdikehendaki oleh penguasa tersebut.


4/27

Adanya kecenderungan stigma dalam masyarakat:

Dengan memberikan suatu pengertian tentang hukum

dapat menimbulkan kesan yang keliru terutama sekalibagi seorang yang baru belajar ilmu hukum, sehinggapada saat perkenalan pertama dengan hukum telah timbulsuatu kesalah pahaman, sebab ide atau gambaran tentanghukum tidak sama dengan kenyataan yang diharapkan.Dengan kata lain, hukum yang seharusnya berlaku tidaksama dengan hukum yang senyatanya berlaku.

Selain itu pendapat para ahli hukum mengenai pengertianhukum selalu berbeda-beda. Adanya perbedaan ini dapatkita pahami karena hukum itu mempunyai banyak segidan bermacam-macam masalah sehingga tidak mungkintercakup dalam suatu pengertian yang memuaskan.


5/27

LINGKUP LAKU BERLAKUNYA HUKUM

(J.H.A. LOGEMANN)

LINGKUP LAKU PRIBADI(PERSONENGEBIED)

Mempunyai kaitan erat dengansiapa(pribadi kodrati) atau apa (peran

pribadi hukum ) yang oleh kaedahhukum dibatasi.

LINGKUP LAKU MENURUTWAKTU (TIJDSGEBIED)

Menunjukkan waktu kapan suatuperistiwa tertentu diatur oleh kaedahhukum.


6/27

LINGKUP LAKU MENURUTWILAYAH (RUIMTEGEBIED)

Berkaitan dengan terjadinyasuatu peristiwa hukum yangdiberi batas-batas (dibatasi) oleh

kaedah hukum. LINGKUP LAKU MENURUT

HAL IKHWAL

Berkaitan dengan hal-hal apa sajayang menjadi obyekpengaturandari suatu kaedah.


7/27

PENGERTIAN HUKUM YANG

DIBERIKAN OLEH MASYARAKAT

Hukum sebagai Ilmu Pengetahuan;

Hukum sebagai Disiplin;

Hukum sebagai Kaedah

Hukum sebagai Tata Hukum

Hukum sebagai Petugas (Hukum) Hukum sebagai Keputusan Penguasa

Hukum sebagai Proses Pemerintahan

Hukum sebagai Peri Kelakuan yangajeg atau sikap tindak yang teratur

Hukum sebagai Jalinan Nilai-nilai


8/27

1.Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuanyang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan

pemikiran. 2. Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran

tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi.

3. Hukum sebagai kaedah, yakni pedoman atau patokansikap tindak atau perikelakuan yang pantas ataudiharapkan.

4. Hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan prosesperangkat kaedah-kaedah hukum yang berlaku pada suatuwaktu dan tempat tertentu serta berbentuk terulis.

5. Hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yangmerupakan berhubungan erat dengan penegakan hukum(Law-enforcement officer).


9/27

6.Hukum sebagai putusan penguasa proses diskresi

yang menyangkut (Wayne La Favre, 1964):

decision-making not strictly governed by

legal rurles, but rather with significant element of

personal judgement, oleh karena yang dimaksud

dari diskresi adalah (Roscoe Pound 1960):

an authority conferred by law to act in certain

conditions or situations in accordance with

anofficials or an official agencies own

considered judgment and conscience. It is an ideaof morals, belonging to the twilight zone between

law and moral.


10/27

7. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proseshubungan timbal balik antara unsur-unsur pokokdari sistem kenegaraan. Artinya, hukum dianggapsebagai (Henry Pratt et.al.1979):

A command or prohibitation emanating from theautorized agency of the state and back up bythe authority and the capacity to exercise forcewhich is characteristic of the state.

Dengan demikian yang dimaksud dengan hukumadalah (Donald Black):

the normative life of state and its citizens,such as legislation, litigation, and adjudication.


11/27

8. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau

peri-kelakuan yang teratur, yaitu peri-kelakuan yang diulang-ulang dengan cara

yang sama, yang bertujuan untuk mencapai

perdamaian.9. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu

jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak

tentang apa yang dianggap baik dan apayang dianggap buruk (G. Duncan Mitchell:

1977).


12/27

Sumber Hukum:

Sumber hukum dalam

arti materiil

Sumber hukum dalam

arti formil


13/27

Sumber hukum dalam arti

materialyaitu:Faktor-faktor yang turut serta menentukanisi hukum. Faktor-faktor kemasyarakatanyang mempegaruhi pembentukan hukumyaitu:

Stuktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhanmasyarakat antara lain: kekayaan alam, susunangeologi, perkembangan-perkembangan perusahaandan pembagian kerja.

Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakatyang telah berkembang dan pada tingkat tertentu

ditaati sebagai aturan tinglkah laku yang tetap. Hukum yang berlaku

Tata hukum negara-negara lain

Keyakinan tentang agama dan kesusilaan

Kesadaran hukum


14/27

Sumber hukum dalam arti

formal, yaitu :Sumber hukum yang bersangkut paut denganmasalah prosedur atau cara pembentukanya, terdiridari:

Sumber hukum dalam arti formal yang tertulis

1. Undang-undang :

a. UU dalam arti material: keputusan penguasa yang dilihatdari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat umummis. UU Teroisme, UU Pailit.

b. UU dalam arti formal : keputusan penguasa yang diberinama UU disebabkan bentuk yang menjadikannya UU,mis UU APBN


15/27

Sumber hukum dalam arti formal yangtidak tertulis

Prof. Soepomo dalam catatan mengenai pasal32 UUD 1950 berpendapat bahwa

Hukum adat adalah synonim dengan hukumtidak tertulis dan hukum tidak tertulis berartihukum yang tidak dibentuk oleh sebuah

badan legislatif yaitu hukum yang hidupsebagai konvensi di badanbadan hukum

negara (DPR, DPRD, dsb), hukum yangtimbul karena putusan-putusan hakim danhukum kebiasaan yang hidup dalammasyarakat.


16/27

Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 Tataurutan prundangan RI menurut UUD

1945

- Bentuk peraturan perundangan RI

Undang-undang Dasar 1945

Tap MPRUndang-undang/Perpu

Peraturan Pemerintah

Keputusan Presiden

Peraturahn Menteri

Instruksi Mentri

Dan lain-lain


17/27

Pasal 2 Tap MPR No III/MPR/2000 tentangSumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-

undangan

1. UUD 1945;

2. Tap MPR RI.

3. Undang-Undang,

4. Peperpu;

5. Peraturan Pemerintah,

6. Keputusan Presiden;

7. Peraturan Daerah.


18/27

2. Hukum Traktat

Traktat adalah perjanjian yang dibuat antara

negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu3. Putusan Hakim (yurisprudensi)

Istilah yurisprudensi berasal dari kataJurisprudentia (Bahasa Latin), yang berarti

pengetahuan hukum (Rechts geleerheid). Katayurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia,sama artinya dengan kata Jurisprudentia(Bahasa Belanda) dan Jurisprudence dalam

bahasa Perancis yaitu, Peradilan tetap atau

hukum peradilan.


19/27

Pendapat tentang Yurisprudensi

Apeldoorn :yurisprudensi, doktrin dan perjanjian

merupakan faktor-faktor yang membantu

pembentukan hukum.Sedangkan Lemaire:

yurisprudensi, ilmu hukum (doktrin) dan

kesadaran hukum sebagai determinanpembentukan hukum.


20/27

Sukdino M:[1] Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan.hal.179

Yurisprudensi sebagai peradilan padaumumnya (judicature, rechtspraak) yaitu

pelaksanaan hukum dalam hal konkrit

terjadi tuntutan hak yang dijalankan olehsuatu badan yang berdiri sendiri dan

diadakan oleh negara serta bebas dari

pengaruh apa atau siapapun dengan caramemberikan putusan yang bersifat mengikat

dan berwibawa.


21/27

4. Doktrin

Pendapat para sarjana hukum yang merupakandoktrin adalah sumber hukum.[1] Ilmu hukum itusebagai sumber hukum tapi bukan hukum karenatidak langsung mempunyai kekuatan mengikatsebagaimana undang-undang. Ilmu hukum barumengikat dan mempunyai kekuatan hukum biladijadikan pertimbangan hukum dalam putusan

pengadilan. Disamping itu juga dikenal adagiumdimana orang tidak boleh menyimpangi

daricommunis opinion doctorum (pendapatumum para sarjana).[1] Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan.hal.110.


22/27

5. Perjanjian

Apeldoorn :

Yurisprudensi, doktrin dan perjanjian

merupakan faktor-faktor yang membantu

pembentukan hukum.Sedangkan Lemaire

Yurisprudensi, ilmu hukum (doktrin) dan

kesadaran hukum sebagai determinanpembentukan hukum.


23/27

Metode Penemuan Hukum

Interpretasi menurut bahasa.

Interpretasi teleologis atau sosiologis;

Interpretasi sistimatis;

Interpretasi histories;

Interpretasi komparatif;

Interpretasi futuristis;


24/27

Pembagian Hukum

Sumbernya:

Hukum Perundang-undangan;

Hukum Kebiasaan (Hukum Adat);

Hukum Traktat;

Hukum Yurisprudensi;

Bentuknya:

Hukum Tertulis: dikodifikasikan dan tidakdikodifikasikan;

Hukum Tak Tertulis (Hukum Kebiasaan);


25/27

Tempat berlakunya:

Hukum Nasional; Hukum Internasional;

Hukum Lokal;

Waktu berlakunya:

Ius Constitutum (Hukum Positif);

Ius Constituendum (draft UU/

hukum akan datang);

Hukum Alam : hukum yang berlaku

universal;


26/27

Cara mempertahankannya :

Hukum Materiil; mengaturhubungan dan kepentingan yang

berupa perintah dan larangan;

Hukum Formil : cara menegakkanperintah dan pelanggaran;

Sifatnya:

Hukum yang memaksa, mempunyai

sanksi;

Hukum Pelengkap;


27/27

Isinya:Hukum Privat (Hukum Sipil): Hukum Perdata dan Hukum

Dagang (dalam arti luas, hk. Dagang saja dalam artisempit);

Hukum Publik(Hukum Negara); Hukum yg mengaturhubungan negara dengan warga negaranya danaparatnya, terdiri atas:

b.1 Hukum Tata Negara: hukum yg mengatur bentukdan susunan suatu negara serta hubungan kekuasaananatara lat-alat perlengkapan negara satu sama lain,

hubungan pemerintah. pusat dengan pemda; b.2 Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata

Usaha Negara); hukum yg mengatur cara menjalankantugas alat perlengkapan negara;

b.3 Hukum Pidana[1];

b.4 Hukum Internasional (Perdata dan

Publik)[1] Paul Schlten dan Logemann menganggap hukum pidana bukanhukum publik.

Documents

Kajian Pustaka Hukum