Upload
tessa-lonika-limbong
View
229
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
1/27
KAJIAN PUSTAKA
1. Pengertian dan Dasar Hukum Bisnis
Berikut beberapa pengertian hukum bisnis atau business law(dalam bahasa
Inggris),bestuur rechts(dalam bahasa Belanda):
a) Menurut Dr.Abdul R Saliman,S.H.,M.M. dalam bukunya yang berudul
Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh kasus,halaman
!,mengatakan:hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan"peraturan
hukum,baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak dan
ke#aiban yang timbul dari peranian"peranian maupun perikatan"
perikatan yang teradi dalam praktik bisnis.
b) Menurut Munir $uady, pengertian hukum binis adalah suatu perangkat
atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur
mengenai tata %ara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau
keuangan yang dihubungkan dengan pr&duksi atau pertukaran barang atau
asa dengan menempatkan uang dari para enterpreneur dalam risik&
tertentu dengan usaha tertentu dengan m&ti' untuk mendapatkan
keuntungan.
%) Menurut Dr. &hannes Ibrahim, SH, M.Hum, dalam persepsi manusia
m&dern, pengertian hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang
diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai pers&alan yang
timbul dalam aktiitas antar manusia, khususnya dalam bidang
perdagangan.
• Ruang lingkup hukum bisnis diantara lain:
*. +&ntrak Bisnis.
. ual Beli.
-. Bentuk"bentuk erusahaan.
/. erusahaan 0& ubli% dan asar M&dal.
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
2/27
1. enanaman M&dal Asing.
2. +epailitan dan 3ikuidasi.
4. Merger dan Akuisisi.
!. erkreditan dan embiayaan.
5. aminan Hutang.
*6. Surat Berharga.
**. erburuhan.
*. Hak atas +ekayaan Intelektual.
*-. Anti M&n&p&li.
*/. erlindungan +&nsumen.
*1. +eagenan dan Distribusi.
*2. Asuransi.
*4. erpaakan.
*!. enyelesaian Sengketa BIsnis.
*5. Bisnis Internasi&nal.
6. Hukum engangkutan (Darat, 3aut, 7dara, dan Multim&da.)
• Dasar hukum bisnis di Ind&nesia yang tertulis adalah sebagai berikut:
*. +7H Dagang yang belum banyak diubah
a. +eagenan dan distribut&r (makelar dan k&misi&ner)
b. Surat berharga (#esel, %ek, dan aksep)
%. engangkutan laut
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
3/27
. +7H Dagang yang sadah banyak diubah
a. embukuan dagang
b. Asuransi
-. +7H Dagang yang sudah diganti dengan perundang"undangan yang baru
a. erser&an 8erbatas
b. embukuan erser&an
%. Reklame dan penuntutan kembali dalam kepailitan
/. +7H erdata yang belum banyak diubah
a. +&ntrak
b. ual Beli
%. Hip&tik (atas kapal)
1. +7H erdata yang sudah banyak berubah9
a. erkreditan (peranian pinam"meminam)
2. +7H erdata yang sudah diganti dengan perundang"undangan yang baru
a. Hak 8anggungan (dahulu hip&tik atas tanah)
b. erburuhan
4. erundang"undangan yang tidak terkait dengan +7H Dagang maupun +7H
erdata
a. erusahaan 0& ublik dan asar M&dal
b. enanaman M&dal Asing
%. +epailitan dan 3ikuidasi
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
4/27
d. Akuisisi dan Merger
e. embiayaan
'. Hak atas +ekayaan Intelektual (HA+I)
g. Anti M&n&p&li
h. erlindungan +&nsumen
i. enyelesaian sengketa bisnis
. Bisnis Internasi&nal
• $ungsi Hukum Bisnis
ada dasarnya hukum dibuat untuk men%iptakan kehidupan dalam
bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram, begitupula dengan hukum bisnis.
Adapun 'ungsi hukum bisnis diantarnya :
a. Menadi sumber in'&rmasi yang berman'aat bagi pelaku bisnis,
b. Memberikan penelasan mengenai hak dan ke#aibannya di dalam praktik
bisnis,
%. Me#uudkan aktiitas bisnis dengan disertai #atak dan perilaku pelakunya
sehingga ter%ipta kegiatan bisnis yang sehat, dinamis dan berkeadilan karena
diamin &leh kepastian hukum.
• Sumber Hukum Bisnis
Sumber hukum bisnis merupakan dasar dibentuknya hukum bisnis. Sumber
hukum bisnis meliputi :
a. asas k&trak peranian antara pihak"pihak yang terlibat dimana masing"masing
pihak tunduk terhadap aturan yang telah disepakatinya.
b. Asas kebebasan k&ntrak dimana pelaku bisnis dapat membuat dan menentukan
isi peranian yang mereka sepakati.
Se%ara umum sumber hukum bisnis menurut perundangan"undangan, meliputi
a. Hukum erdata (+7H erdata)
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
5/27
b. Hukum ublik (pidana k&n&mi;+7H idana)
%. Hukum Dagang (+7H Dagang)
d. eraturan erundang"undangan di luar +7H erdata, +7H idana, maupun
+7H Dagang
Sedangkan sumber hukum bisnis menurut pendapat Munir $uady, meliputi :
erundang"undangan, peranian, traktat, yurisprudensi, kebiasaan dan d&ktrin ahli
hukum.
2. Sengketa Bisnis
Dalam +amus bahasa Ind&nesia sengketa adalah pertentangan atau
k&n'lik. +&n'lik berarti adanya &p&sisi, atau pertentangan antara kel&mp&k
atau &rganisasi terhadap satu &bek permasalahan.
• Menurut %hange &r transa%ti&n pr&%ess is
%entral t& market e%&n&my?(suatu sengketa bisnis adalah suatu hal yang mun%ul
selama berlangsungnya pr&ses transaksi yang berpusat pada ek&n&mi pasar).
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
6/27
Dengan demikian,sengketa yang timbul di antara para pihak yang terlibat
dalam kegiatan bisnis atau perdagangan disebut sengketa bisnis.Dalam praktik
sengketa bisnis dapat diperin%i berupa sengketa"sengketa sebagai
berikut(Bambang Sutiy&s&,662:4)@
• Sengketa perniagaan
• Sengketa perbankan
• Sengketa keuangan
• Sengketa inestasi
• Sengketa perindustrian
•
Sengketa H+I• Sengketa k&nsumen
• Sengketa k&ntrak
• Sengketa ketenagakeraan
• Sengketa perdagangan publik
• Sengeketa pr&perty
• Dan sengketa lain yang berkaitan dengan bisnis.
3. Cara Penyeesaian Sengketa Bisnis
enyelesaian sengketa bisnis merupakan tata %ara bagaimna pelaku bisnis
dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang teradi di antara pelaku
bisnis.Sengketa adalah k&nsekuensi l&gis dari dari para pihak yang mengikatkan
diri dalam sebuah k&ntrak bisnis,&leh karena itu sangat disarankan adanya klausul
penyelesaian sengketa di setiap k&ntrak bisnis.
+lausul penyelesaian sengeketa ini menentukan bagaimana penyelesaian yang
dilakukan para pihak terhadap sengketa yang mungkin timbul,menentukan '&rum
mana yang ber#enang untuk menyelesaikan setiap sengketa se%ara tepat,baik dan
benar.
Bunyi klausul dalam suatu k&ntrak bisnis yang menyatakan bah#a kedua
belah pihak sepakat bila di kemudian hari teradi sengketa berkaitan dengan
pelaksanaan maupun pena'siran peranian ini,maka akan diselesaikan dengan %ara
musya#arah mu'akat,namun apabila tidak ter%apai para pihak sepakat
menundukkan diri berdasarkan segala akibat hukum yang timbul kepada
pengadilan negeri setempat.
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
7/27
Dengan demikian,met&de dalam penyelesaian sengketa bisnis dan bisnis
syariah pada umumnya dapat melalui musya#arah mu'akat di antara para pihak
dan met&de penyelesaian melalui lembaga pengadilan;litigasi dan melalui
penyelesaian sengketa alternatie(Alternatie Dispute Res&luti&n;ADR).
!. "em#aga Penyeesaian Sengketa Bisnis di Ind$nesia
3embaga"lembaga penyelesaian sengketa bisnis pada umumnya dibagi dua
yaitu melalui pengadilan;litigasi dan melalui penyelesaian sengketa alternatie
(Alternatie Dispute Res&luti&n;ADR).
a. enyelesaian sengketa melalui pengadilan(3itigasi)
enyelesaian sengketa melalui '&rum pengadilan pada umumnya diselesaikan
berdasarkan hukum a%ara yang sudah ditentukan(HIR;Rb0).enyelesaian
sengketa bisnis pada umumnya tidak dituukan pada suatu kemenangan sepihak
se%ara mutlak dan alan keluarnya adalah menghindari penyelesaian sengketa
yang si'atnya '&rmal dan biasanya penyelesaian melalui lembaga peradilan ini
sebisa mungkin dihindari ke%uali memang tidak ada alternati' lain,meliputi
pengadilan umum,dan pengadilan niaga.
Adapun sisi p&siti' menyelesaikan sengketa di alur pengadilan adalah :
*. Hukum yang berlaku adalah sistem hukum Ind&nesia.
. Berlangsung di #ilayah Republik Ind&nesia.
Sedangkan sisi negati'nya adalah :
*. artner asing belum memberikan keper%ayaan kepada e'ektiitas hukum di
Ind&nesia.
. r&ses peradilan memakan #aktu yang lama. +arena terbukanya kesempatan
untuk mengaukan upaya hukum atas putusan hakim, melalui banding, kasasi dan
peninauan kembali.
-. r&ses dilakukan terbuka untuk umum
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
8/27
• engadilan 7mum
Merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Ind&nesia.Menurut
asal 16 77 & 8ahun *5!2,dinyatakan pengadilan negeri bertugas dan
ber#enang memeriksa,mengadili,memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan
perdata di tingkat pertama.Dengan demikian,pengadilan negeri ber#enang
memeriksa sengketa bisnis.
iri"%iri pengadilan umum,sebagai berikut:
*. r&sesnya sangat '&rmal.. +eputusan dibuat &leh pihak ketiga yang ditunuk &leh egara(maelis
hakim).
-. ara pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan.
/. Isi keputusan #in"l&se s&luti&n
1. Si'at keputusan memaksa dan mengikat(%&er%ie and binding).
2. Crientasi pada 'akta hukum(men%ari pihak yang bersalah).
4. $&kus ke masa lampau.
!. r&ses persidangan bersi'at terbuka.
• engadilan iaga
Menurut asal -62 77 & -4 8ahun 66/ tentang +epailitan telah dinyatakan
bah#a engadilan iaga atau engadilan +&mersial(&mmer%ial &urt) adalah
pengadilan khusus yang berada di bah#a engadilan egeri yang mempunyai
#e#enang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa bisnis seperti sengketa
kepailitan,sengketa hak atas kekayaan intelektual(Ha+I) dan sengketa lainnya di
bidang perniagaan.
iri"%iri pengadilan niaga sebagai berikut:
*. r&sesnya sangat '&rmal.
. +eputusan dibuat &leh pihak ketiga yang ditunuk &leh egara(maelis
hakim).
-. ara pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan.
/. Si'at keputusan memaksa dan mengikat(%&er%ie and binding).
1. Crientasi pada 'akta hukum(men%ari pihak yang bersalah).
2. r&ses persidangan bersi'at terbuka.
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
9/27
4.
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
10/27
persetuuan bah#a mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang
diberikan &leh para hakim yang mereka pilih atau tunuk.
asal * angka * dari 77 & -6 8ahun *555 tentang Arbitrase dan
Alternati' enyelesaian Sengketa,memberikan de'inisi arbitrase yaitu %ara
penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada
peranian arbitrase yang dibuat se%ara tertulis &leh para pihak yang bersengketa.
Arbitrase adalah suatu pr&ses yang mudah dan sederhana yang dipilih &leh
para pihak se%ara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus sesuai denga
pilihan mereka,dimana putusan mereka didasarkan dalil"dalil dalam perkara.ara
pihak setuu seak semula untuk menerima putusan tersebut se%ara 'inal dan
mengikat.
• Cbek Arbitrase
Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di
bidang perdagangan dan yang menurut hukum dan peraturan perundang"undangan
dikuasai sepenuhnya &leh pihak yang bersengketa. Adapun sengketa yang tidak
dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang menurut peraturan perundang"
undangan tidak dapat diadakan perdamaian.
Di dalam asal / 77 &. -6;*555 disebutkan bah#a engadilan egeri
tidak ber#enang menyelesaikan sengketa para pihak yang telah terikat dalam
peranian arbitrase dan putusan arbitrase adalah 'inal ('inal and binding), artinya
tidak dapat dilakukan banding, peninauan kembali atau kasasi, serta putusannya
berkekuatan hukum tetap bagi para pihak.
• Hal"hal rinsip dalam Arbitrase
*. enyelesaian sengketa dilakukan diluar peradilan
. +einginan untuk menyelesaikan sengketa diluar peradilan harus berdasarkan
atas kesepakatan tertulis yang dibuat &leh pihak yang bersengketa.
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
11/27
-. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa dalam
bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan
perundang"undangan dikuasai sepenuhnya &leh pihak yang bersangkutan.
/. ara pihak menunuk arbiter;#asit di luar peabat peradilan seperti hakim,
aksa, panitera tidak dapat diangkat sebagai arbiter.
1. emeriksaan sengketa dilaksanakan se%ara tertutup. ihak yang bersengketa
mempunyai hak yang sama dalam mengemukakan pendapat masing"masing.
2. enyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan menggunakan lembaga
arbitrase nasi&nal atau internasi&nal.
4. Arbiter;maelis arbiter mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau
berdasarkan keadilan dan kepatutan.
!. utusan diu%apkan dalam #aktu paling lama -6 hari seak pemeriksaan ditutup
utusan arbitrase bersi'at 'inal and binding artinya 'inal dan mempunyai kekuatan
hukum tetap serta mengikat.
5. utusan arbitrase diserahkan dan dida'tarkan &leh arbiter kepada panitera
pengadilan egeri, dan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan
arbitrase se%ara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah +etua
, atas perm&h&nan salah satu pihak yang bersengketa. ang ber#enang
menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan utusan Arbitrase Internasi&nal
adalah engadilan egeri akarta usat.
• enis Arbitrase
*. Arbitrase Ad H&% (Arbitrase E&lunteer)
Arbitrase yang dibentuk se%ara khusus untuk menyelesaikan atau memutus
perselisihan tertentu.
. Arbitrase Institusi&nal
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
12/27
Merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersi'at permanen,
%&nt&hnya di Ind&nesia yaitu BAI (Badan Arbitrase asi&nal Ind&nesia)
sedangkan lembaga arbitrase internasi&nal misalnya 8he Internati&nal enter &'
Settlement &' inestment Disputes (ISID).
• Asas"Asas Dalam Arbitrase
*. Asas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk menunuk se&rang atau
beberapa &ramg arbiter.
. Asas musya#arah, yaitu setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan
se%ara musya#arah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun antara arbiter
itu sendiri@
-. Asas limitati', artinya adanya pembatasan dalam penyelesaian perselisihan
melalui arbirase, yaiu terbatas pada perselisihan"perselisihan di bidang
perdagangan dan hak"hak yang dikuasai sepenuhnya &leh para pihak@
/. Asa final and binding, yaitu suatu putusan arbitrase bersi'at puutusan akhir dan
mengikat yang tidak dapat dilanutkan dengan upaya hukum lain, seperi banding
atau kasasi. Asas ini pada prinsipnya sudah disepakati &leh para pihak dalam
klausa atau peranian arbitrase.
Sehubungan dengan asas"asas tersebut, tuuan arbitrase itu sendiri adalah untuk
menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan dan hak dikuasai
sepenuhnya &leh para pihak, dengan mengeluarkan suatu putusan yang %epat dan
adil,8anpa adanya '&rmalitas atau pr&sedur yang berbelit"belit yang dapat yang
menghambat penyelisihan perselisihan.
Berdasarkan pengertian arbitrase menurut 77 &m&r -6 8ahun *556 diketahui
bah#a.
*. Arbitrase merupakan suatu peranian @
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
13/27
. eraian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis@
-. eranian arbitrase tersebut merupakan peranian untuk menyelesaikan
sengketa untuk dilaksanakan di luar perdilan umum.
Dalam dunia bisnis,banya pertimbangan yang melandasi para pelaku bisnis untuk
memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang akan atau
yang dihadapi.amundemikian,kadangkala pertimbangan mereka berbeda,baik
ditinau dari segi te&ritis maupun segi empiris atau kenyataan dilapangan.
DASA% HUKU& A%BIT%AS'
Se%ara singkat sumber Hukum Arbitrase di Ind&nesia adalah sebagai berikut:
A. Pasa II Aturan Perai(an UUD 1)!*
asal II Aturan eralihan 77D *5/1 menentukan bah#a Fsemua peraturan yang
ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut 77D
ini.? Demikian pula halnya dengan HIR yang diundang pada Gaman +&l&neal
Hindia Belanda masih tetap berlaku, karena hingga saat ini belum diadakan
pengantinya yang baru sesuai dengan eraturan eralihan 77D *5/1 tersebut.
B. Pasa 3++ HI%, Herzien Indonesis Reglement atau %egemen Ind$nesia
Baru ,Staat#ad 1)-! N$. 1/ yang di0er#a(arui dengan Staat#ad 1)!1 N$.
!!. Beraku untuk Jaa dan &adura.
+etentuan mengenai arbitrase dalam HIR ter%antum dalam asal -44 HIR
atau asal 461 RB0 yang menyatakan bah#a :
Fika &rang Ind&nesia atau &rang 8imur Asing menghendaki perselisihan mereka
diputus &leh uru pisah atau arbitrase maka mereka #aib memenuhi peraturan
pengadilan yang berlaku bagi &rang r&pah?. Sebagaimana dielaskan di atas,
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
14/27
peraturan pengadilan yang berlaku bagi Bangsa r&pah yang dimaksud asal -44
HIR ini adalah semua ketentuan tentang A%ara erdata yang diatur dalam RE.
C. Pasa /1* sd /*1 %4,Reglement of de Rechtsvordering)
RE merupakan hukum a%ara perdata yang berlaku bagi &rang r&pa dan 8imur
Asing yang berada di Ind&nesia
eraturan mengenai arbitrase dalam RE ter%antum dalam Buku ke 8iga
Bab ertama asal 2*1 s;d 21* RE, yang meliputi :
= ersetuuan arbitrase dan pengangkatan para arbiter (asal 2*1 s;d 2- RE)
= emeriksaan di muka arbitrase (asal 2-* s;d 24/ RE)
= utusan Arbitrase (asal 2-* s;d 24/ RE)
= 7paya"upaya terhadap putusan arbitrase (asal 2/* s;d 24/ RE)
= Berakhirnya a%ara arbitrase (asal 2/!"21* RE)
D. Pen5easan Pasa 3 ayat ,1 UU N$. 1! 1)+6
Setelah Ind&nesia merdeka, ketentuan yang tegas memuat pengaturan lembaga
arbitrase dapat kita temukan dalam mem&ri penelasan asal - ayat (*) 77 &. */
tahun *546 tentang +etentuan"ketentuan &k&k +ekuasaan +ehakiman, yang
menyatakan F enyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau
melalui #asit atau arbitrase tetap diperb&lehkan?.
'. Pasa -6 UU N7. 1!1)-*
Satu"satunya undang"undang tentang Mahkamah Agung yang berlaku di
Ind&nesia yaitu 77 &. */;*5!1, sama sekali tidak mengatur mengenai arbitrase.
+etentuan peralihan yang termuat dalam asal !6 77 &. */;*5!1, menentukan
bah#a semua peraturan pelaksana yang telah ada mengenai Mahkamah Agung,
http://hukumpedia.com/index.php?title=Herziene_Indonesisch_Reglement_(HIR)http://hukumpedia.com/index.php?title=Herziene_Indonesisch_Reglement_(HIR)
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
15/27
dinyatakan tetap berlaku sepanang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan
7ndang"7ndang Mahkamah Agung ini. Dalam hal ini kita perlu meruuk kembali
77 &. *;*516 tentang Susunan +ekuasaan dan alan engadilan Mahkamah
Agung Ind&nesia. 77 &. *;*516 menunuk Mahkamah Agung sebagai
pengadilan yang memutus dalam tingkat yang kedua atas putusan arbitrase
mengenai sengketa yang melibatkan seumlah uang lebih dari Rp. 1.666," (asal
*1 &. asal *6! 77 &. *;*516).
8. Pasa 22 ayat ,2 dan ,3 UU N$. 11)/+ tentang Penanaman &$da Asing
Dalam hal ini asal ayat () 77 &. *;*524 menyatakan:Fikalau di antara
kedua belah pihak ter%apai persetuuan mengenai umlah, ma%am,dan %ara
pembayaran k&mpensasi tersebut, maka akan diadakan arbitrase yang putusannya
mengikat kedua belah pihak?.
asal ayat (-) 77 &. *;*524 :
FBadan arbitrase terdiri atas tiga &rang yang dipilih &leh pemerintah dan pemilik
m&dal masing"masing satu &rang, dan &rang ketiga sebagai ketuanya dipilih
bersama"sama &leh pemerintah dan pemilik m&dal?.
9. UU N$. *1)/-
yaitu mengenai persetuuan atas F+&nensi 8entang enyelesaian erselisihan
Antara egara dan
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
16/27
emerintah Ind&nesia telah mengesahkan “Convention On the 'ecognition and
(nforcement of )oreign *rbitral *wards# disingkat e# &rk &nenti&n (*51!),
yaitu +&nensi 8entang engakuan dan elaksanaan utusan Arbitrase 3uar
egeri, yang diadakan pada tanggal *6 uni *51! di ## &rk, yang
diprakarsai&leh BB.
I. Peraturan &a(kama( Agung N$. 11))6
Selanutnya dengan disahkannya +&nensi e# &rk dengan +epres &. -/;*51!
, &leh Mahkamah Agung di keluarkan RMA &. *;*556 tentang 8ata araelaksanaan utusan Arbitrase Asing, pada tanggal * maret *556 yang berlaku
seak tanggal di keluarkan.
J. UU N$. 361)))
Sebagai ketentuan yang terbaru yang mengatur lembaga arbitrase, maka
pemerintah mengeluarkan 77 &. -6;*555 tentang Arbitrase dan Alternati'
enyelesaian Sengketa, pada tanggal * Agustus *555 yang dimaksudkan untuk
mengantikan peraturan mengenai lembaga arbitrase yang tidak sesuai lagi dengan
perkembangan Gaman dan kemauan perdagangan internasi&nal. Cleh karena itu
ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam asal 2*1 s;d 21* RE,
asal -44 HIR, dan asal 461 RB0, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan
demikian ketentuan hukum a%ara dari lembaga arbitrase saat ini telah
mempergunakan ketentuan yang terdapat dalam 77 C. -6;*555.
b. enyelesaian Sengketa Alternati'(ADR)
*) eg&siasi(eg&tiati&n)
+ata neg&siasi(neg&tium) pada umumnya,dipakai untuk suatu pembi%araan
atau perundingan yang meruuk pada bentuk ta#ar"mena#ar dengan tuuan untuk
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
17/27
men%apai suatu kesepakatan dan penyelesaian diantara para pihak tanpa
melibatkan pihak lain tentang &bek kepentingan yang dirundingkan merupakan
suatu pr&ses pembi%araan atau perundingan untuk men%apai suatu k&mpr&mi atau
kesepakatan di antara pihak yang melakukan neg&siasi.Hasil dari kesepakatan
tersebut selanutnya #aib dida'tarkan ke pengadilan setempat -6 hari seak
tanggal di%apainya kesepakatan(asal 2 77 & -6 8ahun *555).
) Mediasi(Mediati&n)
Mediasi adalah met&de penyelesaian yang dilakukan dengan sukarela,tanpa
paksaan dengan dibantu mediat&r yang ditunuk &leh para pihak,namun mediat&r
tersebut tidak memiliki kekuatan apapun untuk memutus,ia hanya ber'ungsi untuk
men%ari alan tengah,adi keputusan akhir dan eksekusi tetap ada di para pihak.
Mediasi adalah pr&ses peme%ahan masalah dimana pihak luar yang tidak
memihak(impartial) dan netral bekera dengan pihak yang bersengketa untuk
membantu mereka memper&leh kesepakatan k&ntrak dengan memuaskan.Berbeda
dengan hakim atau arbiter,mediat&r tidak mempunyai #e#enang untuk memutuskan sengketa antara para pihak,namun dalam hal ini para pihak
menguasakan kepada mediat&r untuk membantu mereka menyelesaikan
pers&alan"pers&alan diantara mereka.
+arakteristik mediasi mengandung unsur sebagai berikut:
a. Mediasi adalah suatu pr&ses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
se%ara sukarela.
b. Mediat&r terlibat dan diterima &leh para pihak yang bersengketa di dalam
perundingan.
%. Mediat&r bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk men%ari
penyelesaian bersama.
d. Mediat&r tidak mempunyai ke#enangan untuk membuat keputusan selama
perundingan berlangsung.
e. 8uuan mediasi adalah untuk men%apai atau menghasilkan kesepakatan yang
dapat diterima pihak"pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.
-) +&nsiliasi
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
18/27
+&nsiliasi(%&n%iliati&n)uga merupakan suatu pr&ses penyelesaian sengketa
diantara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak
memihak.
Biasanya k&nsiliasi menga%u pada suatu pr&ses yang mana pihak ketiga
bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu pena#aran penyelesaian anatara
para pihak tetapi perannya lebih sedikit dalam pr&ses k&nsiliasi dibandingkan
se&rang mediat&r.
Seperti uga mediat&r,tugas dari k&nsiliat&r hanyalah sebagai pihak 'asilitat&r
untuk melakukan k&munikasi diantara pihak sehingga dapat diketemukan s&lusi
&leh para pihak sendiri.
ihak k&nsiliat&r hanya melakukan tindakan"tindakaan seperti mengatur #aktu
dan tempat pertemuan para pihak,mengarahkan subek pembi%araan,memba#a
pesan dari satu pihak kepada pihak lain ika pesan tersebut tidak mungkin
disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka langsung dan lain"lain.
/) enilaian Ahli(>pert Appraisal)
Merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan
(asal * angka *6 77 & -6 8ahun *555).enilaian ahli adalah suatu pr&ses yang
menghasilkan pendapat &bekti',independen dan tidak memihak atas 'akta atau isu
yang diperselisihkan,&leh se&rang ahli yang ditunuk &leh para pihak yang
bersengketa,dimana pendapat para ahli bersiat 'inal dan mengikat sesuai
persetuuan para pihak.Dalam pasal 1,77 & -6 8ahun *555 dinyatakan para
pihak dalam suatu peranian berhak untuk mem&h&n pendapat yang mengikat
dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu peranian.
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
19/27
BAB III
P'&BAHASAN
1.P'N9'%TIAN DAN DASA% HUKU& BISNIS
Dasar Hukum Bisnis di Ind$nesia
*. +7H Dagang yang belum banyak di ubah
Masih banyak ketentuan dalam +7H Dagang yang pada prinsipnya belum
berubah yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis, meskipun
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
20/27
sudah barang tentu sudah banyak dari ketentuan tersebut yang sudah usang
dimakan Gaman. +etentuan"ketentuan dalam +7H Dagang yang pada prinsipnya
masih berlaku adalah pengaturan tentang hal"hal sebagai berikut:
a. +eagenan dan distribut&r (makelar dan k&misi&ner)
b. Surat berharga (#esel, %ek dan aksep)
%. engangkutan laut
. +7H Dagang yang sudah banyak berubah
Disamping itu, masih ada ketentuan dalam +7H Dagang yang pada prinsipnya
masih berlaku, akan tetapi telah banyak berubah yang mengatur tentang berbagai
aspek dari hukum bisnis. +etentuan"ketentuan dalam +7H Dagang yang pada
prinsipnya masih berlaku, tetapi telah banyak berubah adalah pengaturan tentang
hal"hal berikut:
a. embukuan Dagang
b. Asuransi
-. +7H Dagang yang sudah diganti dengan erundang"undangan yang baru
Selanutnya, ada uga ketentuan dalam +7H Dagang yang telah di%abut dan
diganti dengan perundang"undangan yang baru sehingga se%ara yuridis '&rmal
tidak berlaku lagi. akni ketentuan"ketentuan yang mengatur tentang berbagai
aspek dan hukum bisnis berupa:
a. erser&an 8erbatas
b. embukuan erser&an
%. Reklame dan penuntutan kembali dalam kepailitan
/. +7H erdata yang belum banyak diubah
+emudian, masih ada ketentuan dalam +7H erdata yang pada prinsipnya belum
berubah yang mengatur tentang berbagai aspek dari hukum bisnis. +etentuan"
ketentuan dalam +7H erdata yang pada prinsipnya masih berlaku adalah
pengaturan tentang hal"hal sebagai berikut:
a. +&ntrak
b. ual Beli
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
21/27
%. Hip&tik (atas +apal)
1. +7H erdata yang sudah banyak berubah
Disamping itu, masih ada ketentuan dalam +7H erdata yang pada prinsipnya
masih berlaku, tetapi telah banyak berubah yang mengatur tentang berbagai aspek
dari hukum bisnis. +etentuan"ketentuan dalam +7H erdata yang pada
prinsipnya masih berlaku, tetapi telah banyak berubah adalah pengaturan tentang
hal sebagai berikut:
" erkreditan (eranian inammeminam)
2. +7H erdata yang sudah diganti dengan erundang"undangan yang baru
Selanutnya, ada uga ketentuan dalam +7H erdata yang telah di%abut dan
diganti dengan perundang"undangan yang beru sehingga se%ara yuridis '&rmal
tidak berlaku lagi. akni ketentuan"ketentuan yang mengatur tentang berbagai
aspek dari hukum bisnis berupa:
a. Hak tanggungan (dahulu hip&tik atas tanah)
b. erburuhan
4. erundang"undangan yang tidak terkait dengan +7H Dagang maupun +7H
erdata
Banyak uga ketentuan perundang"undang an Ind&nesia yang mengatur berbagai
'a%et dari hukum bisnis yang tidak erikat, baik dengan +7H Dagang maupun
dengan +7H erdata. +etentuan yang tidak terikat dengan +7H erdata atau
+7H Dagang tersebut, antara lain adalah ketentuan"ketentuan tentang hal"hal
sebagai berikut:
a. erusahaan 0& ubli% dan pasar m&dal
b. enanaman m&dal asing
%. +epailitan dan likuidasi
d. Akusisi dan merger
e. embiayaan
'. Hak atas kekayaan intelektual (HA+I)
g. Anti m&n&p&li
h. erlindungan k&nsumen
i. enyelesaian sengketa bisnis
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
22/27
. Bisnis internasi&nal
2.S'N9K'TA BISNIS
A. S'N9K'TA
Sengketa atau k&n'lik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu
perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih.
Dalam literatur lain, se%ara lebih detail dituliskan bah#a dalam k&sakata
bahasa Inggris terdapat istilah, yakni ?conflict ? dan Fdis!ute? yang kedua"
keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di
antara kedua pihak atau lebih. Akan tetapi keduanya dapat dibedakan, k&sa kata
conflict sudah diserap ke dalam Bahasa Ind&nesia menadi Fk&n'lik?, sedangkan
k&sakata dis!ute dapat diteremahkan dengan k&sakata Fsengketa?. Sebuah
k&n'lik, yakni sebuah situasi dimana pihak atau lebih dihadapkan pada
perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menadi sebuah sengketa apabila
pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau
keprihatinannya. Sebuah k&n'lik berubah atau berkembang menadi sebuah
sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puasatau keprihatinannya, baik se%ara langsung maupun kepada pihak yang dianggap
sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.
Ada uga yang mengartikan sengketa sebagai perselisihan mengenai
masalah 'akta hukum atau p&litik dimana tuntutan atau pernyataan suatu pihak
dit&lak, dituntut balik atau diingkari &leh pihak lain. Dalam arti lebih luas
sengketa internasi&nal dikatakan ada bila perselisihan seperti ini melibatkan
pemerintah, +uristic !ersons (badan hukum) atau indiidu dalam bagian dunia
yang berlainan.
8idak hanya seperti yang tersebut di atas, literatur lain menyebutkan bah#a
sengketa adalah pertentangan atau k&n'lik yang teradi dalam kehidupan
masyarakat (p&pulasi s&sial) yang membentuk &p&sisi;pertentangan antara &rang"
&rang, kel&mp&k"kel&mp&k atau &rganisasi"&rganisasi terhadap satu &bek
permasalahan. Se%ara khusus literatur ini membedakan enis sengketa dalam
kel&mp&k besar:
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
23/27
• Sengketa S&sial ( social dis!ute)
Sengketa s&sial biasanya berhubungan dengan etika, tata krama atau tata susilayang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu.
• Sengketa Hukum %legal dis!ute).
Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik
karena adanya pelanggaran terhadap aturan"aturan hukum p&siti' atau karena
adanya benturan dengan hak dan ke#aiban sese&rang yang diatur &leh ketentuan
hukum p&siti'. Sengketa hukum se%ara garis besar dibagi menadi beberapa
kel&mp&k, antara lain:*) sengketa hukum pidana@
) sengketa hukum perdata@
-) sengketa hukum tata usaha negara@ dan
/) sengketa hukum internasi&nal
ika menelusuri lebih banyak lagi literatur, maka tentu saa akan mendapat
lebih banyak lagi pengertian;de'inisi sengketa. Akan tetapi dari beberapa
pemahaman di atas, dapat ditarik beberapa kata kun%i untuk memahami makna
dari sengketa, yaitu:
*) adanya pertentangan atau perbedaan atau k&n'lik kepentingan antara atau
lebih subek.
) pihak yang merasa dirugikan melakukan tindakan tertentu untuk
mengungkapkan kerugian yang dialaminya.
• Sebab =Sebab 8eradinya Sengketa:
*.
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
24/27
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
25/27
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
D. KA%AKT'%ISTIK S'N9K'TA BISNIS
Beberapa karakteristik atau %iri"%iri sengketa bisnis didasarkan pada beberapa
parameter sebagai berikut:
*. arameter subyek, yaitu pihak"pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis
baik se%ara langsung maupun tidak langsung terkena kepentingannya,
dalam hal ini dapat berupa per&rangan ( !ersoon) maupun badan hukum
(rechts !ersoon), seprti perusahaan, yayasan dll.
. arameter &byek, yaitu apa yang menadi pers&alan dalam suatu sengketa
bisnis (pelanggaran atau penyimpangan dan segala akibat hukumnya)
-. arameter hukum yang berlaku, yaitu aturan hukum manakah yang
mengatur aktiitas bisnis.
/. arameter inisiati' dan keakti'an berperkara, adalah ditentukan atau
tergantung dari pihak"pihak yang berperkara.
1. arameter '&rum penyelesaian sengketanya, yaitu semua '&rum atau
lembaga penyelesaian sengketa perdata yang memungkinkan
diselesaikannya sengketa bisnis, baik melalui alur litigasi maupun
n&nlitigasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
'. %UAN9 "IN9KUP S'N9K'TA BISNIS
Dalam penelasan asal 22 77 &m&r -6 8ahun *555 tentang Arbitrase
dan Alternati' enyelesaian Sengketa dirumuskan lebih lanut tentang ruang
lingkup hukum perdagangan, yang meliputi antara lain kegiatan di bidang
perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman m&dal (inestasi), industri dan hak
kekayaan Intelektual (HA+I). Dalam praktek sengketa bisnis terus mengalami
perkembangan dari #aktu ke #aktu itu, se%ara rin%i sengketa bisnis dapat berupa
sengketa"sengketa sebagai berikut:
*. Sengketa perniagaan
. Sengketa perbankan
-. Sengketa keuangan
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
26/27
/. Sengketa inestasi
1. Sengketa perindustrian
2. Sengketa HA+I
4. Sengketa k&nsumen
!. Sengketa k&ntrak
5. Sengketa pekeraan
*6. Sengketa perburuhan
**. Sengketa perusahaan
*. Sengketa &rganisasi
*-. Sengketa hak
*/. Sengketa priat
*1. Sengketa perdagangan publik
*2. Sengketa pr&perty
*4. Sengketa lainnya yang berkaitan dengan bisnis.
DA8TA% PUSTAKA
*. http:;;mriGa'ahli'i.bl&gsp&t.%&.id;6*/;6-;hukum"bisnis"yang"berlaku"di"
ind&nesia.html
. mahendraputra.net;...;BAHA"+73IAH"A38RA8I$"
3SAIA S0+8A
-. http:;;###.in'&rmasi"pendidikan.%&m;6*1;6-;hukum"bisnis"dan"
'ungsinya.html
http://mrizafahlifi.blogspot.co.id/2014/03/hukum-bisnis-yang-berlaku-di-indonesia.htmlhttp://mrizafahlifi.blogspot.co.id/2014/03/hukum-bisnis-yang-berlaku-di-indonesia.htmlhttp://www.informasi-pendidikan.com/2015/03/hukum-bisnis-dan-fungsinya.htmlhttp://www.informasi-pendidikan.com/2015/03/hukum-bisnis-dan-fungsinya.htmlhttp://mrizafahlifi.blogspot.co.id/2014/03/hukum-bisnis-yang-berlaku-di-indonesia.htmlhttp://mrizafahlifi.blogspot.co.id/2014/03/hukum-bisnis-yang-berlaku-di-indonesia.htmlhttp://www.informasi-pendidikan.com/2015/03/hukum-bisnis-dan-fungsinya.htmlhttp://www.informasi-pendidikan.com/2015/03/hukum-bisnis-dan-fungsinya.html
8/18/2019 Kajian Pustaka Hukum Bisnis
27/27
/. http:;;reGamadrid5.bl&gsp&t.%&.id;6*;61;pengertian"hukum"bisnis.html
1. http:;;###.ek&mar#ant&.%&m;6**;61;arbitrase"dan"alternati'"
penyelesaian.html
2. http:;;artikelterbaru.%&m;hukum;penyelesaian"sengketa"6***2-.html
4. https:;;rismaeka.#&rdpress.%&m;6*;62;*4;penyelesaian"sengket"bisnis"
melalui"arbitrase"dan"alternati'"penyelesaian"sengketa;
-. Dr. Saliman Abdul R.,S.H.,M.M. Hukum Bisnis /ntuk Perusahaan%Teori
dan Contoh 0asus& (disi 0elima.661.akarta:renadamedia 0r&up.
http://rezamadrid92.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-hukum-bisnis.htmlhttp://www.ekomarwanto.com/2011/05/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian.htmlhttp://www.ekomarwanto.com/2011/05/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian.htmlhttp://artikelterbaru.com/hukum/penyelesaian-sengketa-20111263.htmlhttps://rismaeka.wordpress.com/2012/06/17/penyelesaian-sengket-bisnis-melalui-arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa/https://rismaeka.wordpress.com/2012/06/17/penyelesaian-sengket-bisnis-melalui-arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa/http://rezamadrid92.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-hukum-bisnis.htmlhttp://www.ekomarwanto.com/2011/05/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian.htmlhttp://www.ekomarwanto.com/2011/05/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian.htmlhttp://artikelterbaru.com/hukum/penyelesaian-sengketa-20111263.htmlhttps://rismaeka.wordpress.com/2012/06/17/penyelesaian-sengket-bisnis-melalui-arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa/https://rismaeka.wordpress.com/2012/06/17/penyelesaian-sengket-bisnis-melalui-arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa/