BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang fondasi

dari landasan negara dan pemerintahannya cukup spesifik tertera di Pembukaan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, namun sekaligus adalah

negara yang paling sering berdebat karena ideologinya sendiri. Mengenai dasar

negara kita, Pancasila, kita tahu bahwa meskipun falsafah negara kita dijelaskan

dengan perincian yang spesifik, masih banyak terjadi pelanggaran norma-norma

yang umum ada di masyarakat.

Nampaknya, berbagai pelanggaran ini sudah merupakan hal yang umum

di mata penyelenggara maupun warga negara. Semua orang tahu akan pentingnya

Pancasila apalagi penyelenggara negara kita yang kini duduk di kursi kehormatan

Dewan Perwakilan Rakyat. Namun pemahaman akan Pancasila justru tidak

mendapat perhatian khusus dibandingkan kasus hukum dari para pelaku Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme. Padahal jika kita tarik benang kusut dari kasus-kasus

korupsi yang terkoordinasi itu dan merentangkannya, maka kita akan melihat

masalah sesungguhnya.

Masalah dari berbagai kasus kejahatan tindak pidana korupsi tersebut

adalah masyarakat yang tidak ‘bermoral’. Sekarang kita lihat pada kenyataannya

dimana Pancasila dianggap bukan hal yang utama. Ketidakpedulian terhadap

1

kepribadian luhur bangsa seperti tertuang dalam Pancasila ini sedang terjadi

sekarang dan akan berlanjut di masa yang akan datang apabila urgensi

pemahaman Pancasila diabaikan.

Kita ambil contoh yang termuat dalam website Kompas.com pada hari

Selasa , 30 oktober 2012 . 12:25 pm jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat

kembali mengungkap penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Penimbunan menjadi salah satu penyebab kelangkaan BBM bersubsidi terutama

jenis solar di Kalimantan barat.

pada hari Selasa (30/10/2012) Polisi menyita 8, 64 ton bbm sejenis solar

dan premium dari dua pemilik. Kedua pemilik masih di minta keterangan oleh

polisi.

Kedua pemilik BBm itu, masing-masing abay, Edy BBM dibeli dari abay

di boyan tanjung.

Polisi lalumendatangi tempat penimbunan BBm subsidi milik abay di

boyan tanjung dan mendapati sekitar 30 drum solar yang masing-masingf berisi

240liter.

Jika kedua pemilik itu terbukti menyimpang BBM bersubsidi tanpa

dokumen yang sah, mereka akan di jerat menggunakan undang-undang No 22

tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi.

Sesunguhnya penimbunan BBM itu Melanggar pancasila pada sila ke -5

yang berisi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” karena adanya

2

penimbunan BBM ini orang lain jadi tidak mendapat kesempatan untuk

memperoleh distribusi BBM secara adil

Sesungguhnya penimbunan bbm itu Melanggar pancasila dapa sila ke 5

yang berisi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia" karena adanya

penimbunan bbm ini org lain jadi tidak mendapat k

Saat ini pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila

dibandingkan dengan enam puluh tujuh tahun lalu sudah sangat jauh berbeda.

Sebagian masyarakat cenderung menganggap Pancasila hanya sebagai suatu

simbol negara dan mulai melupakan nilai-nilai filosofis yang terkandung di

dalamnya. Padahal Pancasila yang menjadi dasar negara dan sumber dari segala

hukum dan perundang-undangan adalah nafas bagi eksistensi bangsa

Indonesia.Lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara merupakan akibat dari perbuatan para pemimpin bangsa

yang tidak mencerminkan kewibawaannya. Pancasila hanya dijadikan slogan di

bibir para pemimpin, tetapi berbagai tindak dan perilakunya justru jauh dari nilai-

nilai luhur Pancasila.

Penurunan moralitas bangsa merupakan masalah sosial yang kini dihadapi

Indonesia. Masalah sosial yang berlarut-larut dari generasi sebelumnya telah

berdampak pada karakter bangsa yang tengah dilanda degradasi moral. Degradasi

moral ini adalah keadaan dimana negara tidak lagi dapat mencegah tindakan

pelaggaran terhadap nilai dan kesusilaan di masyarakat sehingga meimbulkan

3

maraknya kasus pelanggaran hukum. Kurangnya komitmen dan tanggung jawab

para pemimpin bangsa untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut telah

mendorong munculnya keadaan masyarakat yang melupakan Pancasila sebagai

falsafah dan pegangan hidup bangsa Indonesia. Akibatnya, terjadilah kekacauan

dalam tatanan kehidupan berbangsa dimana kelompok tertentu berusaha menuntut

haknya secara berlebihan tanpa melaksanakan kewajibannya dengan benar.

Lunturnya nilai-nilai Pancasila pada sebagian masyarakat dapat berarti

awal sebuah malapetaka bagi bangsa dan negara kita. Dalam situasi dimana

degradasi moral melanda bangsa Indonesia, orang-orang akan merasa biasa saja

ketika melakukan bentuk-bentuk pelanggaran dan kejahatan karena mereka tidak

mengukur sikap tindak mereka dengan ukuran nilai-nilai yang ideal dalam

Pancasila. Semakin lama, jika kasus-kasus dan tindak melawan hukum tidak dapat

di bendung dan di bentengi dengan perangkat negara apapun, maka akan berakibat

pada lunturnya nilai-nilai adat ketimuran bangsa Indonesia yang biasanya

melakukan tindakan sesuai standar nilai yang baik di masyarakat. Tentunya,

semakin banyak pelanggaran hukum yang terjadi.

Dengan ini kami membuat sebuah makalah mengenai “Pancasila Dalam

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Antara Negara, Rakyat, dan Hukum”

untuk memberikan paparan (gambaran) kepada pembaca yang belum memahami

mengenai pancasila dan hakikat negara tersebut. melalui makalah sederhana ini,

kami harap agar pembaca dapat memahami gejala-gejala lunturnya nilai-nilai

Pancasila yang terjadi di tengah-tengah kita sekarang.

4

B. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu :

1. Mengetahui pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam

bertingkah laku,

2. Untuk meningkatkan kesadaran pembaca untuk menjunjung tinggi

pedoman bangsa sendiri karena Pancasila merupakan jati diri bangsa, dan

3. Menjelaskan kepada pembaca bahwa segala kasus pelanggaran hukum

yang belum mengetahui secara detail.

Demikianlah tujuan penulisan ini, diharapkan akan memberikan suatu

pemahaman mendalam tentang kaitan Pancasila dengan maraknya kasus

pelanggaran hukum di Indonesia melalui data-data yang disajikan secara

sistematis.

C. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan judul penulisan karya tulis ini, maka ruang lingkup

pembahasannya adalah berbagai permasalahan hukum terkait dengan lunturnya

nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa yang meliputi 2 sudut segi yaitu

pemerintah sebagai penyelenggara negara yang bertugas untuk mejamin adannya

keadilan dan warga negara dengan hak serta kewajibannya terhadap negara.

5

D. METODE PENGUMPULAN DATA

Kajian ini dilakukan dengan diskusi kelompok menggunakan metode

kualitatif.

Adapun, penulis menentukan batasan-batasan tertentu dalam kajian

pustaka dengan maksud agar makalah terarah dan tidak menyimpang dari tujuan

semula. Batasan tersebut sebagai berikut :

Batasan wilayah, yaitu wilayah hukum positif Republik Indonesia.

Batasan komunitas, komunitas kajian penulisan adalah masyarakat

hukum di negara Indonesia.

E. HIPOTESIS

Permasalahan disebabkan oleh masalah utama yaitu ketidakpercayaan

masyarakat terhadap penegakan hukum.

6

BAB II

ISI

A. Masalah Indonesia Saat Ini

“Orang-orang semakin kehilangan kepercayaan terhadap penegakan

hukum. Orang-orang khawatir tidak mendapatkan bagiannya dengan adil.

Masyarakat menantikan campur tanganpara penyelenggara negara dalam

menindaklanjuti kondisi negara ini secara nyata. Rakyat bingung apakah

mereka masih dapat mempercayai aparat pemegang kekuasaan kehakiman

maupun aparat penegak hukum. Penyelenggara negara mulai sakit kepala,

begitu pula rakyatnya. Faktor percaya (trust) terhadap penegakan hukum yang

tegas inilah yang menjadi masalah kita sekarang.”

Kelompok 3

Kata-kata diatas merupakan kutipan hasil diskusi mendalam kelompok

kami ketika membahas topik tentang Pancasila, Negara dan Pemerintahan

Indonesia serta Kewarganegaraan. Kami menyadari akan keadaan masyarakat

Indonesia sekarang ini yang berada dalam kondisi yang menyedihkan dimana

masih ada banyak rakyat miskin.

Kami mengkaji bagaimana lunturnya idealisme Pancasila memicu

munculnya berbagai masalah pelanggaran hukum di Indonesia. Obyek kajian yang

kami bahas ialah masyarakat. Dari data Badan Pusat Statistik yang kami temukan

dalam Berita Resmi Statistik (BPS) No. 45/07/Th.XV tanggal 2 Juli 2012,

7

dijelaskan kondisi ekonomi Indonesia secara rinci dengan presentasi angka

keadaan ekonomi maupun data kemiskinan yang didasarkan hasil penelitian BPS

dengan metode perhitungan Garis Kemiskinan (GK).

Presentase jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 11,96 persen

pada Maret 2012. Artinya, sekarang Indonesia masih menanggung beban moral

terhadap rakyat miskin yang mencapai angka 29,13 juta orang. Hal ini merupakan

suatu masalah besar yang sifatnya umum, namun bukan merupakan masalah

utama. Kemiskinan ini cenderung menyebabkan tingginya kesenjangan sosial,

perilaku menyimpang terhadap nilai-nilai ideal di masyarakat, lunturnya

kepribadian bangsa yang mencerminkan Pancasila, KKN, pelanggaran hukum

maupun tindakan kriminalitas dari pelanggaran ringan sampai yang berat, begitu

8

seterusnya sehingga menjadi sebuah permasalahan yang rumit di dalam lingkup

negara Indonesia. Permasalahan yang rumit inilah yang kemudian dicari

penyelesaiannya. Apa yang menyebabkan negara sulit menekan angka kemiskinan

meskipun memiliki landasan negara yag kuat seperti Pancasila dan konstitusi.

Kita mengerti bahwa kasus pelanggaran hukum marak terjadi belakangan

ini. Kasus pelanggaran tersebut terjadi karena nilai-nilai Pancasila yang mulai

dikesampingkan oleh kepentingan pribadi. Kebiasaan membina hubungan baik

dalam kelompok masyarakat kini telah berubah menjadi sikap apatis dari sebagian

besar masyarakat terhadap keadaan manusia di sekitarnya. Masyarakat semakin

individualis, ini ditandai denganturunnya rasa kepercayaan satu sama lain di

masyarakat ketika kejahatan terjadi dimana-mana. Dalam pembahasan ini, kami

akan menjelaskan mengenai permasalahan yang tengah kita hadapi sekarang yang

dipicu kasus-kasus penimbunan BBM di berbagai wilayah negara Indonesia.

Pertama, kita perlu mengetahui tentang apa itu negara dan apa perannya dalam

melindungi hak-hak warga negaranya.

B. Negara dan Hukum

I. Hakikat Negara

Kata negara berasal dari kata staat ( Belanda dan Jerman ); state

( Inggris ); etat ( Prancis ); status atau statum ( Latin ). Kata tersebut berarti

“meletakkan dalam keadaan berdiri “; “ menempatkan ”; atau “ membuat berdiri

“.Negara sendiri adalah kelanjutan dari keinginan manusia untuk bergaul dengan

orang lain dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Bangsa

9

dan negara merupakan dua hal yang saling terkait karena negara dapat terbentuk

oleh adanya manusia yang membentuk bangsa.

II. Hakikat Negara Menurut Pendapat Para Ahli

Ada berbagai macam pendapat tokoh mengenai hakikat negara. Hugo de

Groot mengatakan bahwa negara adalah ibarat suatu perkakas yang dibuat

manusia untuk melahirkan keberuntungan dan kesejahteraan umum. Seorang

filusuf Inggris yang bernama Thomas Hobbes kemudian menyatakan bahwa

negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak yang masing-masing

berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan

mereka.

Sementara itu, seorang filsuf besar Perancis pada abad Pencerahan yang

dikenal sebagai Bapak Teori Kedaulatan Rakyat, Jean-Jacques Rousseau,

berpendapat bahwa negara adalah perikatan dari rakyat yang melindungi dan

mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda anggota-anggota yang

tetap hidup dengan bebas merdeka. Seorang filsuf sekaligus pakar ekonomi

Jerman bernama Karl Marx percaya bahwa negara adalah suatu alat kekuasaan

bagi manusia untuk menindas kelas manusia yang lain.

Kemudian J.H.A. Logemann menjelaskan pengertian negara yang

menurutnya adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan

melalui kekuasaannya untuk mengatur serta menyelenggarakan sesuatu dalam

masyarakat. Seorang ahli hukum yang oleh teori-teorinya dikenal sebagai bapak

Ilmu Hukum, Hans Kelsen, menyatakan bahwa negara adalah suatu pergaulan

hidup bersama dengan tata paksa.

10

Meskipun pengertian mengenai hakikat negara yang telah diuraikan di atas

bervariasi, namun pada dasarnya hakikat negara memiliki sifat yang sama. Prof.

Miriam Budiarjo menjelaskan sifat negara sebagai hakikat negara yang sifatnya

memaksa. Artinya negara mempunyai kekuatan fisik secara legal agar peraturan

perundang-undangan dapat ditaati dan tindakan anarki dapat dicegah. Alat untuk

itu adalah polisi, tentara dan alat hukum lainnya. Menurut Prof. Miriam Budiarjo,

selain memaksa negara juga bersifat monopoli. Artinya negara menetapkan tujuan

bersama masyarakat yaitu menentukan mana yang boleh atau baik dan mana yang

tidak boleh atau tidak baik karena dianggap bertentangan dengan tujuan negara

dan masyatakat.Negara membuat aturan hukum yang sifatnya memaksa dan

mencakup semua. Artinya segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

oleh negara adalah untuk semua orang tanpa kecuali.

C. Negara dan Pokok Permasalahannya

I. Wilayah Negara Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat

kaya akan sumber daya alam. Wilayah Indonesia yang amat luas ini memiliki

banyak sekali manfaat bagi keberlangsungan kehidupan bernegara.Wilayah

termasuk dalam unsur-unsur yang diperlukan untuk terdapat adanya negara.

Setiap negara perlu mempertahankan wilayahnya dengan memiliki kesatuan

cara pandang bagi berbangsa akan dirinya dan lingkungan yang disebut juga

dengan wawasan kebangsaan atau wawasan nasional. Hal ini bertujuan untuk

menciptakan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang antara lain

11

adalah penjabaran dari tujuan nasional yang diimbangi dengan kondisi, posisi,

potensi geografi dan pedoman pola pikir dari kebijakan-kebijakan yang

dikeluarkan pemerintah nasional. Indonesia saat ini terkenal dengan sebutan

Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat dengan NKRI yaitu Negara

yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahnya

yang bercirikan dengan negara kepulauan, diantara 2 samudera dan berada di

bawah lintasan Geostationary Satelite Orb (GSO).

II. Konsep Ketahanan Nasional Berdasarkan Pancasila

Mewujudkan nasionalisme terhadap Pancasila ini sangat membutuhan

ketahanan nasional yang kuat, yang tentunya didasari oleh nilai-nilai Pancasila

yang merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu

kondisi dinamik akan suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan dan

kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan nasional

dalam menghadapi berbagai ancaman, salah satunya ada degradasi moral bagi

masyarakat Indonesia yang semakin hari semakin mengkhawatirkan dan

membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia.

Seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman akan nilai-nilai

Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan bernegara sangatlah kurang. Hal ini

dapat dilihat dari sikap tindak dari para pejabat maupun warga negaranya. Kita

dapat melihat di sekitar kita saat pemerintah menetapkan kebijakan bahwa mobil

pejabat tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi ternyata tetap saja dilanggar.

Melihat pelanggaran itu rakyat tentunya merasa dicurangi, maka mereka pun

12

melanggar aturan yang ditetapkan. Saat pejabat abdi negara melakukan

pelanggaran, rakyat bahkan dapat berbuat lebih ‘nakal’ dari pejabatnya.

Mengingat wilayah Indonesia yang teramat luas dan memiliki berbagai

tempat untuk dijadikan potensi sumber daya alam, sebenarnya Indonesia dapat

mengalahkan negara-negara maju di dunia yang wilayah negaranyakurang

memiliki potensi sumber daya alam. Namun, bangsa Indonesia masih tertinggal

dalam berbagai aspek-aspek kehidupan penunjang bagi pengembangan sumber

daya alam tersebut.

Pendidikan di Indonesia masih kurang merata, tidak semua dari

masyarakat dapat mengenyam pendidikan dengan layak. Hal ini disebabkan

kurangnya kesadaran akan pendidikan tersebut. Selain itu, ketimpangan yang

terjadi dalam pemerataan fasilitas pendidikan di beberapa wilayah di Indonesia

juga menjadi faktor pemicunya. Hal ini berdampak kepada ancaman ketahanan

nasional. Kurangnya pendidikan formal di Indonesia erat kaitannya dengan

memudarnya kesadaran bangsanya untuk turut serta untuk turut melakukan upaya

bela negara. Nilai-nilai pancasila yang seharusnya tertanam dengan baik dalam

kehidupan bernegara nyatanya tidak diamalkan oleh sebagian warga negara dan

juga pejabat negara. Hal inilah yang melemahkan ketahanan nasional di Indonesia

untuk mempertahankan wilayahnya.

Banyak warga di Indonesia saat ini menikmati hasil kekayaan sumber daya

alam yang melimpah dari negara kita ini, namun banyak juga manusia tidak

bermoral yang menikmati hasil alam tersebut dengan sesuka hati. Manusia tidak

bermoral ini ialah mereka yang menjadikan hasil kekayaan sumber daya alam

13

yang seharusnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan hidup orang banyak

tersebut menjadi ladang untuk mencari keuntungan pribadi. Banyak spekulan-

spekulan bahan bakar minyak ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Disaat ricuhnya organisasi di negara Indonesia yakni para pejabat

pemerintahan dalam menetapkan kebijakan untuk menaikkan kebijakan BBM

bersubsidi, para spekulan ini melakukan tindakan yang sangat tidak

mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dan melemahkan

ketahanan nasional, yakni menimbun BBM tersebut untuk beberapa waktu dan

menjualnya kembali pada waktu tertentu atau disaat terjadi kelangkaan dengan

harga yang melambung tinggi. Hal ini sangat merugikan negara Indonesia yang

mengalami kerugian besar dan juga “menyekik” para pengguna BBM yang

membutuhkan BBM dikala sedang langka.Para penimbun itu merupakan sebagian

kecil dari masyarakat yang erosi akan nilai-nilai pancasila dan konstitusi di negara

Indonesia.

Ketidaktegasan aparat pemerintah dalam penanganan masalah penimbunan

ini dapat dilihat dengan keikut-sertaan oknum TNI yang membantu dalam aksi

tidak bermoral ini. Padahal mereka seharusnya dijadikan contoh bagi masyarakat.

Aksi penimbunan ini dipicu oleh kurangnya supremasi hukum di negara

Indonesia. Banyak dari kasus-kasus penimbunan BBM ini terjaring oleh aparat

kepolisian namun beberapa diantaranya hanya “menguap” begitu saja. Ketegasan

dan ketegakan hukum dalam kasus penimbunan BBM illegal oleh para spekulan

dan mafia ini sangat diperlukan. Apabila hal ini tidak dituntaskan maka akan

memberi stereotip buruk terhadap citra aparatur negara tersebut dan secara tidak

langsung membiarkan dam memberikan ruang gerak bagi spekulan dan mafia

14

BBM lainnya. Ketidakjelasan proses hukum dari aparat penegakkan ini pun mulai

memudarkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang

seharusnya dicerminkan dari para alat kenegaraan tersebut.

Generasi muda pada saat ini pun sudah tidak kenal lagi dengan Pancasila,

apalagi memahami dan menerapkannya kedalam kehidupan sehari-hari. Generasi

muda sejatinya yang akan meneruskan negara Indonesia ini, akan diarahkan

kemana negara Indonesia ini apabila generasi penerus bangsa tidak memiliki

fondasi akan nilai-nilai pancasila. Para penerus ini pun sudah mendapatkan

contoh yang tidak baik akan hal-hal yang melanggar nilai-nilai pancasila oleh

generasi terdahulu. Contohnya adalah kasus korupsi oleh pemerintah diberbagai

bidang dasar seperti bidang pendidikan, sumber daya alam yang berfungsi untuk

menyejahterakan rakyat dan juga dalam proses penegakan hukum pun mengalami

berbagai kecurangan yang sepatutnya tidak dijadikan pedoman bagi generasi

muda bangsa Indonesia.

Perlu diperhatikan lagi, sebagian besar wilayah negara indonesia yang

terdapat sumber minyak bumi diduduki oleh perusahaan-perusahaan asing yang

“menyedot” kekayaan Indonesia untuk kepentingannya. Seharusnya Indonesia

mampu memanfaatkan hasil sumber daya ini dengan semaksimal mungkin apabila

para pemegang kebijakan tidak melakukan perjanjian dengan asing untuk

kepentingannya sendiri dan golongannya.

15

III. Negara dan Perannya dalam Penanganan Kasus Pelanggaran

Hukum

Hubungan Negara dengan kasus penimbunan BBM yang sedang terjadi di

Indonesia adalah negara, dengan hakikatnya sebagai suatu struktur yang

menangani hubungan manusia dengan masyarakat, sudah seharusnya menindak

tegas para oknum yang melakukan penimbunan BBM dengan berbagai hukuman

yang bersifat memaksa karena itu juga merupakan hakikat negara yaitu organisasi

yang bersifat memaksa. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya dengan

memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat diatas segalanya karena

negara harus dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, mengatur dan

menyelenggarakan suatu masyarakat yang menjadi tujuan negara. Pemerintah

dengan segala upayanya memang telah berusaha mencegah dan memberantas

rakyat-rakyat nakal yang mengakali kawan sendiri sesama bangsa ini, yang sama-

sama sengsara, senasib, demi keuntungan kocek pribadi.

IV. Usaha Pemerintah dalam Menangani Masalah

Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi

masalah-masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Contoh upaya pemerintah

dapat kita lihat kepada pengadaan pasal-pasal yang dapat menjerat penimbun

BBM. Polisi juga telah dibekali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang

Penetapan UU Darurat tentang Penimbunan Barang. Undang-undang itu adalah

pengembangan UU Darurat Nomor 17/1951 untuk merespons secara darurat kasus

penimbunan BBM yang terjadi di negeri ini. Pada pasal 5, hukuman bagi

16

pelanggar atau penimbun sekurang-kurangnya enam tahun penjara dan objek

hukumnya disita untuk negara (pasal 6).

Pada UU Migas Nomor 22/2001, ketentuan pidana bagi pelanggar juga

ada dalam pasal 53. Setiap orang yang kedapatan melakukan penyimpanan BBM

tanpa izin usaha penyimpanan, maka pidana penjara tiga tahun penjara dan denda

maksimal Rp 30 miliar. Ada dua hukuman sekaligus, yakni pidana kurungan

(penjara) dan denda.

Pihak SPBU pun memiliki risiko hukum sama beratnya jika melayani

pembelian BBM untuk tujuan penimbunan atau spekulasi. Pasal 55 UU Migas

menyebutkan bahwa pihak yang menyalahgunakan pengangkutan atau niaga

BBM yang disubsidi negara potensial berhadapan dengan pidana penjara enam

tahun dan denda maksimal Rp 60 miliar.

Salah satu aparat negara yang bersifat memaksa yaitu Polisi sebetulnya

melakukan tindakan persuasif jika terpaksa harus menjaga setiap SPBU pada

akhir-akhir ini. Tugasnya ialah menyadarkan nafsu para spekulan dan penimbun

sebelum kejadian terjadi karena sanksi hukum dan dendanya demikian berat dan

tidak akan sebanding dengan jumlah keuntungan yang didapat. 

Bukti lain dari usaha pemerintah yaitu tindakan Aparat Tentara Nasional

Indonesia (TNI) yang bertugas sebagai Satuan Tugas Pengaman perbatasan

(Satgas Pamtas) RI-RDTL dari Batalyon Infanteri (Yonif) 312/Kala Hitam yang

berhasil membongkar penimbunan bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini

terjadi di perbatasan RI-RDTL. Seperti yang dilansir dari tribunews.com, Tim

gabungan dari satuan tugas (Satgas) Intel, Satgas POM, Satgas Tempur dibantu

17

Polres Belu mengamankan 17.890 liter untuk BBM jenis premium, solar dan

minyak tanah, Sabtu (1/9/2012) sekitar pukul 21.30 WITA hingga Minggu

(2/9/2012) pukul 10.00 Wita. Tindakan salah satu oknum warga ini sangat miris

karena disaat warga lain di daerah tersebut, daerah perbatasan, mengalami

kesusahan dalam mendapatkan BBM, ia malah sengaja menyelundupkannya

untuk kepentingan sendiri.

V. Dua Sudut Pandang antara Pemerintah dengan Rakyat

Dari sudut pandang pemerintah, negara telah melakukan berbagai upaya

untuk menangani kasus penimbunan ini. Hingga saat ini Pemerintah telah

berusaha mengatasi kasus ini namun belum maksimal karena kurangnya

kesadaran dari masyarakat untuk turut serta memerangi penimbunan BBM.

Negara telah melakukan perannya yaitu melindungi kepentingan umum. Namun

jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda yaitu masyarakat, tentu hal ini kontra

adanya. Masyarakat pun memiliki alasan yang melatarbelakanginya untuk turut

menimbun BBM dan merugikan rakyat lain. Alasan masyarakat selama ini adalah

ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah yang kerap kurang terbuka dalam

mengemukakan alasan dari dibentuknya suatu kebijakan yang berlaku bagi

rakyatnya, dalam hal ini adalah isu kenaikan BBM. Pemerintah kurang

mensosialisasikan alasan yang rasional dan matang mengenai apa alasan dari

rencana menaikan harga BBM tersebut.

18

BAB III

PENUTUP

i. Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan diatas adalah

1. Lunturnya nilai-nilai Pancasila pada sebagian masyarakat dapat berarti awal

sebuah malapetaka bagi bangsa dan negara kita. Oleh karena itu Pancasila

memiliki nilai yang sangat penting sebagai fondasi dalam bertingkah laku

karena.

2. Kita perlu kesadaran dari diri masing-masing untuk menjunjung tinggi

pedoman bangsa. Jangan sampai menjadi generasi muda yang melupakan

Pancasila karena generasi muda sejatinya yang akan meneruskan negara

Indonesia. Akan diarahkan kemana negara Indonesia ini apabila generasi

penerus bangsa tidak memiliki fondasi akan nilai-nilai pancasila. Cukup kata-

kata yang sederhana untuk memberikan alasan kepada kita mengapa harus

berpedoman kepada Pancasila, yaitu karena Pancasila merupakan jati diri

bangsa.

3. Banyak kasus pelanggaran hukum terutama masalah penimbunan Bahan Bakar

Minyak yang menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Pemerintah

berbekal UU Migas Nomor 22/2001, telah berusaha mengatasi kasus ini namun

belum maksimal karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk turut serta

memerangi penimbunan BBM.

19

ii. Saran

Saran dari kelompok kami terhadap berbagai permasalahan di Indonesia

khususnya kasus penimbunan BBM ini adalah negara haruslah memberikan

jaminan bagi rakyatnya secara nyata, bukan hanya berupa aturan-aturan kebijakan

maupun peraturan undang-undang. Karena jika negara hanya memberikan

peraturan-peraturan belaka tanpa alasan yang rasional dan matang dibalik

peraturan tersebut, maka pemerintah akan sulit mendapatkan kepercayaan secara

menyeluruh dari rakyatnya.

Solusi menghadapi krisis kepercayaan akan pemerintah ialah diadakannya

transparansi akan sistem pemerintahan agar masyarakat mengetahui dengan jelas

bahwa tujuan dari kebijakan pemerintah adalah semata-mata untuk mewujudkan

keadilan bagi seluruh rakyat.

Krisis kepercayaan terhadap pemerintah akan teratasi dengan adanya

“good political will” dari pemerintah dan tentunya juga “political do”.

20

DAFTAR PUSTAKA

regional.kompas.com/read/2012/10/30..

21