Click here to load reader

 · ii daftar isi hal. kata pengantar daftar isi daftar gambar daftar tabel bab i pendahuluan 1.1 latar belakang

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · ii daftar isi hal. kata pengantar daftar isi daftar gambar daftar tabel bab i pendahuluan 1.1...

  • ii

    DAFTAR ISI

    hal.

    KATA PENGANTAR

    DAFTAR ISI

    DAFTAR GAMBAR

    DAFTAR TABEL

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang …………………………………...…………..….. I-1

    1.2 Landasan Hukum ………………………………..………...……. I-2

    1.3 Maksud dan Tujuan ………………………...……………...……. I-4

    1.4 Sistematika Penulisan ……………………...…...………………. I-4

    BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

    2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organiasi Perangkat Daerah …...….. II-1

    2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah ……………………….……….. II-17

    2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……………...…………..... II-19

    2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

    Daerah …………………………………………………...……….

    II-24

    BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

    3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

    Pelayanan Perangkat Daerah ……………………………………..

    III-1

    3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil

    Kepala Daerah Terpilih …………………………………………..

    III-4

    3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra ……………………………… III-10

    3.3.1 Kebijakan Pembangunan Perdagangan Nasional ............... III-1

    3.3.2 Kebijakan Pembangunan Koperasi dan UMKM …...……. III-2

    3.3.3 Kebijakan Energi Sumber Daya Mineral ...…..…..…...… III-3

    3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian

  • iii

    Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ….……………...………… III-16

    3.5 3.1. Penentuan Isu-Isu Strategis ….…………………………..………. III-17

    BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

    4.1 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ……..... IV-1

    4.2 4.2. Visi dan Misi …………………………………………………….. IV-3

    BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

    5.1 4.3. Strategi ………………………………...………………………… V-1

    5.2 4.4. Arah Kebijakan ………………………………………………….. V-2

    BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

    PENDANAAN

    6.1 4.5. Program ………………………..………………………………… VI-1

    6.2 4.6. Kegiatan ……………………….………………………………… VI-2

    BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN ................... VII-1

    BAB VIII PENUTUP .............................................................................................. VIII-1

  • iv

    DAFTAR GAMBAR

    hal.

    Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan

    ESDM Kabupaten Karimun ...........................................................

    II-16

  • v

    DAFTAR TABEL

    hal.

    Tabel 2.1a Komposisi ASN sesuai Pangkat/Golongan ........................................... II-v

    Tabel 2.1b Komposisi ASN Sesuai Tingkat Pendidikan ......................................... II-v

    Tabel 2.1c Komposisi dan Kedudukan Pegawai dalam Organisasi ......................... II-18

    Tabel 2.1d Komposisi Status dan Golongan Pegawai dalam Organisasi ................ II-18

    Tabel 2.1e Komposisi Jenjang Pendidikan Tenaga Honorarium ............................ II-19

    Tabel 2.2a Capaian Kinerja Pelayanan OPD periode 2011 – 2015 ......................... II-22

    Tabel 2.2b Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi

    Kabupaten Karimun 2011 – 2015 ..........................................................

    II-22

    Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian,

    Perdagangan, Koperasi dan UKM Periode 2014 s/d 2017 .....................

    II-23

    Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD ........................ IV-5

    Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .............................................. V-4

    Tabel 6.1 Matrik Program Teknis dan Generik/Pendukung .................................. VI-1

    Tabel 6.2 Matrik Program dan Indikasi Kegiatan ................................................. VI-2

    Tabel 6.3 Rumusan Perencanaan Program Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM

    dan ESDM Tahun 2016-2021 ................................................................

    VI-8

    Tabel 6.4 Rumusan Perencanaan Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM

    dan ESDM Tahun 2016-2021 ...............................................................

    VI-11

    Tabel 7.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

    2016-2021 ..............................................................................................

    VII-4

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 I-1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

    Nasional merupakan landasan hukum dibidang perencanaan pembangunan baik oleh

    Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata

    cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang,

    jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan

    di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

    Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

    Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

    mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien,

    efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun

    perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang

    melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan

    pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam

    suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

    Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) memuat Visi, Misi,

    Tujuan, Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan

    fungsi OPD dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

    (RPJMD) Kabupaten Karimun tahun 2016 s/d 2021.

    Dalam penyusunan dokumen Renstra, OPD perlu membangun komitmen dan

    kesepakatan dari semua stakeholder melalui proses yang transparan, demokratis dan

    akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif dan politis.

    Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber

    daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dan

    permasalahan daerah, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen

    nasional. Oleh karena itu, perumusan Renstra OPD memperhatikan Renstra OPD sebelumnya

    dan RPJMD Kabupaten tahun 2016-2021.

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 I-2

    Isi pokok dari dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

    Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun ini juga mengacu pada :

    - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

    - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun;

    - Visi dan Misi Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Karimun terpilih;

    - Visi dan Misi Kementrian Lembaga terkait;

    - Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau;

    - Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kepulauan Riau;

    - Visi dan Misi dari Dinas ESDM Propinsi Kepulauan Riau, dan;

    - Isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat.

    Dokumen ini nantinya akan menjadi acuan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

    Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun khususnya dan bagi

    stakeholder sektor perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, energi dan sumber daya

    mineral pada umumnya.

    1.2 Landasan Hukum

    Berbagai peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum dalam penyusunan

    Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi

    Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun, yaitu :

    1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

    Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

    Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota

    Batam. (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 151); Tambahan Lembaran Negara

    Repblik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan

    undang-undang nomor 34 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

    Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

    Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;

    2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional;

    3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

    Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 I-3

    4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

    Daerah;

    5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

    Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

    Daerah;

    6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

    Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

    7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Negeri Nomor 86 Tahun 2017

    tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

    Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

    Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

    Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

    8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025;

    9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2005 tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 – 2025

    10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan

    dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun;

    11. Peraturan Bupati Karimun nomor 36 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan

    Uraian Dinas Daerah;

    12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 08 tahun 2017 tentang Perubahan atas

    Peraturan Daerah nomor 05 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

    Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021;

    13. Peraturan Bupati Karimun nomor 69 tahun 2017 tentang Penetapan Revisi Rencana

    Strategis Organisasi Perangkat Daerah tahun 2018.

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 I-4

    1.3 Maksud Dan Tujuan

    a. Maksud

    Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen rencana resmi

    yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan dari Dinas

    Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral

    Kabupaten Karimun tahun 2016-2021, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam

    penyusunan program dan kegiatan pembangunan dengan mengakomodir berbagai

    kepentingan dan aspirasi dari segenap lapisan masyarakat dan stakeholder sehingga lebih

    memantapkan dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Untuk mewujudkan visi misi

    tersebut maka didalam Renstra juga disusun rencana kerja yang menuangkan

    Program/Kegiatan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman kerja selama 5 (lima)

    tahun kedepan.

    b. Tujuan

    Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

    Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun sebagai berikut :

    1. Sebagai pedoman bagi OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi,

    serta menjaga keberlanjutan kebijakan dan program kerja yang terukur meskipun

    terjadi perubahan pimpinan organisasi.

    2. Memberikan arah dan pedoman bagi organisasi dalam menjalankan Rencana Kerja

    selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga Program/Kegiatan yang disusun dapat

    dilaksanakan secara berkelanjutan.

    3. Memudahkan organisasi dalam melakukan kontrol terhadap capaian kinerja dan

    meminimalkan kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang

    ditetapkan.

    1.4 Sistematika Penulisan

    Sistematika penyusunan dokumen Renstra Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi,

    Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun periode tahun

    2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 I-5

    BAB I Pendahuluan

    Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra

    Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan

    Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,

    Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat

    Daerah.

    BAB II Gambaran Pelayanan SKPD

    Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam

    penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja

    sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan

    fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui

    pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian

    program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan

    RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih

    dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

    BAB III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis

    Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

    beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat

    Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah

    terpilih, mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari

    pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

    ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah

    provinsi/kabupaten/kota, dan mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari

    pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

    ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan

    Hidup Strategis (KLHS).

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 I-6

    BAB IV Tujuan dan Sasaran

    Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

    Perangkat Daerah, pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta

    indikator kinerjanya.

    BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

    Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

    Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

    BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

    Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

    kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

    BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

    Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara

    langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun

    mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

    RPJMD.

    BAB VIII Penutup

    Bab ini menjelaskan simpulan Revisi Rencana Strategis Perangkat Daerah.

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-1

    BAB II

    GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

    2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

    Keberadaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber

    Daya Mineral Kabupaten Karimun diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten

    Karimun nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan

    Peraturan Bupati Karimun nomor 36 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas

    Dinas Daerah, bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber

    Daya Mineral Kabupaten Karimun bertugas membantu Bupati dan Wakil Bupati Karimun

    dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha

    Kecil Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral.

    Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya

    Mineral Kabupaten Karimun mempunyai fungsi :

    a. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang

    Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM;

    b. Melaksanakan teknis operasional dibidang Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM;

    c. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;

    d. Melaksanakan kegiatan lain di bidang Perdagangan, Koperasi, UKM dan ESDM sesuai

    dengan kebijakan Bupati.

    Secara spesifik tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah,

    dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun, berdasarkan Peraturan Bupati Karimun

    Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah, dengan

    ketentuan didalamnya sebagai berikut :

    A. Kepala Dinas

    Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan,

    mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

    kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-2

    B. Kepala Bagian Sekretariat

    Sekretariat (Sekretaris) mempunya tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan

    administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas.

    Adapun uraian tugas Kepala Bagian Sekretariat sebagai berikut:

    1. Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan Dinas;

    2. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan surat menyurat kepada seluruh unit organisasi

    di lingkungan dan di luar dinas;

    3. Mengelola urusan rumah tangga Dinas;

    4. Mengelola keuangan Dinas;

    5. Mengelola urusan kepegawaian di lingkungan Dinas;

    6. Merumuskan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;

    7. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

    Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

    1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

    2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

    3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.

    1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

    Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dinas

    dalam melaksanakan tugas pengelolaan teknis administrasi umum dinas dan

    melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas.

    Uraian tugas sub bagian umum dan kepegawaian sebagai berikut :

    a. Menyusun rencana teknis ketatausahaan dinas;

    b. Menyusun surat menyurat dinas;

    c. Melayani surat menyurat dinas;

    d. Menyusun kearsipan surat menyurat dinas;

    e. Melayani kerumahtanggan dinas;

    f. Melayani perlengkapan dinas;

    g. Menyusun rencana pengembangan karir pegawai di lingkungan dinas;

    h. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepegawaian dinas;

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-3

    i. Memeriksa syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat pegawai dinas;

    j. Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai dinas kepada bagian kepegawaian daerah;

    k. Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai dinas;

    l. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh sekretaris.

    2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

    Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas

    dalam melaksanakan tugas perencanaan dan evaluasi kegiatan di lingkungan dinas.

    Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagai berikut:

    a. Menyusun bahan perumusan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta

    evaluasi pelaporan dinas;

    b. Melaksankaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana, program,

    kegiatan dan anggaran;

    c. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh sekretaris.

    3) Sub Bagian Keuangan dan Aset

    Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu bagian sekretaris dinas

    dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset dinas.

    Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagai berikut :

    a. Menyusun rencana pengelolaan keuangan dan aset dinas;

    b. Melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset dinas;

    c. Mengkoordinasikan pengelolaan keuangan dan aset dinas;

    d. Menghimpun dan memeriksa keseluruhan bukti pengeluaran keuangan dinas;

    e. Menyusun laporan keuangan dan aset dinas;

    f. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh sekretaris.

    C. Bidang Perdagangan

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-4

    Bidang perdagangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumus kebijakan

    teknis di bidang sarana dan distribusi, barang kebutuhan pokok dan barang penting, bina

    usaha, pelaku distribusi dan pemasaran produk pengembangan perdagangan luar negeri.

    Uraian tugas Bidang perdagangan sebagai berikut :

    1. Menyusun program kerja di Bidang Perdagangan;

    2. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis sarana distribusi, barang kebutuhan

    pokok barang penting;

    3. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan perdagangan luar

    negeri;

    4. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang perdagangan;

    5. Menyiapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perdagangan;

    6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perdagangan;

    7. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan,

    pembinaan, pengembangan perdagangan dan pengembangan perdagangan luar negeri;

    8. Melaksanakan tugas kedinasa lainnya di bidang perdagangan yang ditugaskan oleh

    Kepala Dinas.

    Bidang Perdagangan, membawahi :

    1) Seksi Sarana Distribusi, barang kebutuhan pokok dan barang penting;

    2) Seksi Bina Usaha, pelaku distribusi dan pemasaran produk;

    3) Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.

    1) Seksi Sarana Distribusi, Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

    Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknik operasional

    pelaksanaan saran distribusi dan logistik barang kebutuhan pokok dan barang penting.

    Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut:

    a. Menyusun program kerja pada seksi sarana distribusi, barang kebutuhan pokok dan

    barang penting;

    b. Mengumpulkan dan mengolah bahan bahan perumusan kebijakan teknis sarana

    distribusi, barang kebutuhan pokok dan barang penting;

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-5

    c. Penyiapan perumusan pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana

    distribusi, kerjasama kebutuhan pokok dan barang penting, perdagangan antar pulau

    dan perbatasan serta pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar pulau;

    d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria dibidang

    pengembangan sarana distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerjasama

    kebutuhan pokok dan barang penting, perdagangan antar pulau dan perbatasan serta

    pengawasan sarana distribusi dan perdagangan antar pulau;

    e. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dibidang pengembangan

    sarana distribusi, pengelolaan sarana distribusi, kerjasama kebutuhan pokok dan

    barang penting, perdagangan antar pulau dan perbatasan serta pengawasan sarana

    distribusi dan perdagangan antar pulau;

    f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan sarana distribusi,

    pengelolaan sarana distribusi, kerjasama kebutuhan pokok dan barang penting,

    perdagangan antar pulau dan perbatasan serta pengawasan sarana distribusi dan

    perdagangan antar pulau;

    g. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang sarana distribusi, barang kebutuhan pokok dan

    barang penting oleh Kepala Bidang.

    2) Seksi Bina Usaha, Pelaku Distribusi dan Pemasaran Produk

    Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional

    pelaksanaan tugas lingkup bina usaha, pelaku distribusi dan pemasaran produk.

    Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut :

    a. Menyusun program kerja pada seksi bina usaha, pelaku distribusi dan pemasaran

    produk;

    b. Mengumpul dan mengolah bahan bahan perumusan kebijakan teknis bina usaha,

    pelaku distribusi dan pemasaran produk, pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah;

    c. Menyiapkan bahan perumusan bina usaha, distribusi langsung dan tidak langsung

    jasa perdagangan dan pemasaran produk, pupuk dan pestisida bersubsidi di

    daerah;

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-6

    d. Menyiapkan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria dibidang

    bina usaha, distribusi langsung dan tidak langsung jasa perdagangan dan

    pemasaran produk, pupuk dan pestisida bersubsidi di daerah;

    e. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dibidang bina usaha, distribusi

    langsung dan tidak langsung jasa perdagangan dan pemasaran produk, pupuk dan

    pestisida bersubsidi di daerah;

    f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang bina usaha, distribusi

    langsung dan tidak langsung jasa perdagangan dan pemasaran produk, pupuk dan

    pestisida bersubsidi di daerah;

    g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan kepala bidang.

    3) Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

    Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional

    pelaksanaan tugas lingkup perdagangan luar negeri.

    Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut:

    a. Menyusun program kerja pada seksi pengembangan perdagangan luar negeri;

    b. Mengumpul dan mengolah bahan-bahan perumusan kebijakan teknis

    pengembangan perdagangan luar negeri;

    c. Penyiapan perumusan pengembangan perdagangan luar negeri;

    d. Penyiapan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang

    pengembangan perdagangan luar negeri;

    e. Penyiapan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional,

    pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah dan

    penyelenggaran kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah provinsi (lintas

    daerah kabupaten/kota);

    f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan perdagangan luar

    negeri;

    g. Pelaksanaan tugas lainnnya di bidang pengembangan perdagangan luar negeri oleh

    Kepala Bidang.

    D. Bidang Pelayanan Kemetrologian

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-7

    Bidang Pelayanan Kemetrologian mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan

    teknis operasional di bidang pelayanan kemetrologian.

    Uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut:

    1. Menyusun rencana teknis operasional bidang pelayanan kemetrologian;

    2. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional Bidang Pelayanan

    Kemetrologian;

    3. Pemantauan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan

    Kemetrologian;

    4. Menyiapkan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Pelayanan Kemetrologian;

    5. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan penataan,

    pembinaan, pengembangan Bidang Pelayanan Kemetrologian;

    6. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya di Bidang Pelayanan Kemetrologian, yang

    ditugaskan oleh Kepala Dinas.

    Bidang Pelayanan Kemetrologian, membawahi :

    1) Seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang

    2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian

    3) Seksi Pengawasan Kemotrologian

    1) Seksi Pelayanan Tera / Tera Ulang

    Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyususunan petunjuk teknis operasional

    pelaksanaan tugas lingkup Pelayanan Tera/Tera Ulang

    Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut :

    a. Menyusun program kerja pada seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

    b. Menumpulkan dan mengolah bahan-bahan perumusan kebijakan teknis seksi

    Pelayanan Tera/Tera Ulang;

    c. Penyiapan perumusan teknis pelayanan seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

    d. Menyiapkan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria seksi Pelayanan

    Tera/Tera Ulang;

    e. Menyiapkan pelalksanaan pemberian bimbingan teknis seksi Pelayanan Tera/Tera

    Ulang;

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-8

    f. Menyelesaikan pengaduan/komplain yang diajukan wajib tera/pemilik UTTP dan

    berkoordinasi dengan yang terkait seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

    g. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan seksi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

    h. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahankan Kepala Bidang Pelayanan

    Kemetrologian.

    2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian

    Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operaasional

    pelaksanaan tugas Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian.

    Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut :

    a. Menyusun program kerja pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

    Kemetrologian;

    b. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan perumusan Seksi Pengembangan

    Sumber Daya Manusia Kemetrologian;

    c. Merencanakan dan menyiapkan peningkatan kemampuan SDM Penera dan SDM

    Penunjang lainnya pada Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

    Kemetrologian;

    d. Penyiapan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria Seksi Pengembangan

    Sumber Daya Manusia Kemetrologian.

    e. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis/penyuluhan Seksi

    Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian;

    f. Penyiapan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

    Kemetrologian;

    g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan

    Kemetrologian.

    3) Seksi Pengawasan Kemetrologian

    Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operaasional

    pelaksanaan tugas Pengawasan Kemetrologian.

    Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut :

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-9

    a. Menyusun program kerja pada Seksi Pengawasan Kemetrologian;

    b. Mengumpul dan mengolah bahan-bahan perumusan Seksi Pengawasan

    Kemetrologian;

    c. Penyiapan perumusan Seksi Pengawasan Kemetrologian.

    d. Melakukan pengawasan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran pada Seksi

    Pengawasan Kemetrologian;

    e. Penyiapan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria Seksi Pengawasan

    Kemetrologian;

    f. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis Seksi Pengawasan

    Kemetrologian;

    g. Penyiapan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Kemetrologian;

    h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan

    Kemetrologian di Seksi Pengawasan Kemetrologian.

    E. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

    Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, koordinasi

    serta pembinaan kelembagaan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

    Uraian tugas yang dimaksud sebagai berikut :

    1. Merumuskan perencanaan kebijakan teknis operasional, pengendalian pembinaan

    kelembagaan koperasi;

    2. Melaksanakan teknis operasional pembinaan dan pengembangan di Bidang Koperasi

    dan Usaha Kecil Menengah;

    3. Melaksanakan penataan koperasi, usaha kecil dan menengah;.

    4. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan

    pembinaan kelebagaan koperasi.

    5. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Dinas.

    Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi :

    1) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM.

    2) Seksi Permodalan, Sarana dan Prasarana Koperasi/UKM, Jaringan Usaha dan

    Pemasaran.

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-10

    3) Seksi Pengawasan Koperasi.

    1) Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM

    Mempunyai tugas merencanakan penyusunan kebijakan teknis kelembagaan,

    pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah.

    Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut :

    a. Menyiapkan program kelembagaan, pengembangan koperasi dan usaha kecil

    menengah;

    b. Menyusun petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan pengendalian, pembinaan

    Badan Hukum Koperasi;

    c. Melakukan fasilitasi penataan kelembagaan koperasi;

    d. Melaksanakan pemberian izin terhadap pengusaha di bidang koperas;

    e. Melakukan pembinaa dan pengembangan kelembagaan di bidang koperasi;

    f. Melakukan pembinaan personel koperasi;

    g. Melakukan kordinasi dan kerja sama dengan instansi lain dalam rangka

    pelaksanaan pengembangan usaha koperasi;

    h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

    2) Seksi Permodalan, Sarana dan Prasaranan Koperasi dan UKM, Jaringan Usaha

    dan Pemasaran

    Mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis pelaksanaa fasilitasi dan perkreditan

    pengembangan usaha dan pemasaran di bidang koperasi.

    Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut :

    a. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan fasilitasi, penataan perkreditan,

    pengendalian dan pemasaran;

    b. Melakukan fasilitasi dan pemberian kredit terhadap pengembangan usaha kecil dan

    menengah;

    c. Meningkatkan pemasaran hasil-hasil UKM melalui berbagai media promosi

    pameran dan prorgam peningkatan pemasaran lainnya;

    d. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi ain untuk mendukung

    fasilitasi dan pemberian kredit pengembangan modal usaha;

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-11

    e. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan permodalan

    yang dikucurkan melalui perkreditan;

    f. Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh Kepala Bidang.

    3) Seksi Pengawasan Koperasi

    Melaksanakan tugas pokok pengawasan kegiatan perkoperasian.

    Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut:

    a. Mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan program

    pengawasan kegiatan perkoperasian;

    b. Melaksanakan pengendalian terhadap pertumbuhan dan perkembangan

    perkoperasian;

    c. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kehidupan perkoperasian;

    d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap koperasi simpan

    pinjam/usaha simpan pinjam;

    e. Melaksanakan pengawasan kerja sama antar koperasi serta badan usaha lainnya;

    f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

    g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan

    fungsinya.

    F. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

    Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok menyusun

    perencanaan dan petunjuk teknis penataan, pengelolaan, pembinaan, monitoring, evaluasi

    dan pengembangan kegiatan / urusan energi dan sumber daya mineral yang menjadi

    kewenangan daerah.

    Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut:

    1. Membina, mengatur, mengarahkan dan membagi tugas dan menilai kinerja bawahan;

    2. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan energi dan sumber daya

    Mineral;

    3. Menyusun konsep sasaran dan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian

    sektor pemanfaatan langsung panas bumi dan menyusun konsep, sasaran dan petunjuk

    pelaksanaan sektor migas khususnya BBM tertentu dan LPG serta kelistrikan daerah;

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-12

    4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan

    pemanfaatan langsung panas bumi, hilir migas, energi dan kelistrikan daerah;

    5. Melakukan inventarisasi dan identifikasi data pemanfaatan langsung panas bumi, hilir

    migas, energi dan kelistrikan daerah;

    6. Melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan

    dan pengelolaan urusan energi dan sumber daya mineral;

    7. Membuat laporan pelaksanaan kerja tahunan pada kegiatan bidang energi dan sumber

    daya mineral;

    8. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pemimpin.

    Bidang energi dan sumber daya mineral membawahi:

    1) Seksi Pengelolaan Panas Bumi dan Sumber Daya Mineral

    2) Seksi Hilir Migas

    3) Seksi Energi dan Kelistrikan

    1) Seksi Pengelolaan Panas Bumi dan Sumber Daya Mineral

    Tugas pokok melakukan inventarisasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi

    pelaksanaan pengelolaan panas bumi dan sumber daya mineral yang menjadi

    kewenangan daerah.

    Uraian tugas yang dimaksud adalah :

    a. Menyusun rencana dan rumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan

    pengelolaan panas bumi dan sumber daya mineral;

    b. Mengarahkan dan membagikan tugas kepada bawahan;

    c. Melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan panas bumi dan sumber daya

    mineral;

    d. Menyiapkan, menghimpun data/bahan dan melaksanakan koordinasi, konsultasi

    dan rekonsiliasi pada kegiatan pengelolaan panas bumi dan sumber daya mineral;

    e. Melakukan inventarisasi, penyelidikan, penelitian dan evaluasi dalam rangka

    memperoleh data dan informasi pengembangan panas bumi serta melaksanakan

    pengelolaan data dan/atau informasi potensi panas bumi dan sumber daya mineral;

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-13

    f. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan evaluasi serta pelaporan

    pelaksanaan urusan pengelolaan panas bumi dan sumber daya mineral;

    g. Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada kepala bidang

    tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan pengelolaan panas bumi

    dan sumber daya mineral;

    h. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

    2) Seksi Hilir Minyak dan Gas

    Mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, evaluasi, pemantauan / monitoring dan

    koordinasi pelaksanaan kegiatan hilir migas yang menjadi kewenangan daerah.

    Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut :

    a. Menyusun rencana dan rumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan

    kegiatan hilir migas;

    b. Mengarahkan dan membagikan tugas kepada bawahan;

    c. Melakukan inventarisasi penyediaan / kebutuhan dan penyaluran migas kabupaten;

    d. Melakukan evaluasi, pemantauan / monitoring terhadap pendistribusian bahan

    bakar minyak dan gas di wilayah kabupaten;

    e. Menyiapkan rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu kepada pengguna sesuai

    tugas yang diberikan bupati;

    f. Melaporkan hasil-hasil kegiatan hilir migas kepada pimpinan;

    g. Melakukan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan hilir

    migas;

    h. Mengkonsultasikan, memberikan sasaran dan masukan kepada kepala Bidang

    tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan hilir migas;

    i. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

    3) Seksi Energi dan Kelistrikan

    Mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, inventarisasi dan pengembangan

    energi dan kelistrikan yang menjadi kewenangan daerah.

    Uraian tugas yang dimaksud, sebagai berikut :

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-14

    a. Menyusun rencana dan rumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan

    energi dan kelistrikan;

    b. Mengarahkan dan menbagikan tugas kepada bawahan;

    c. Melakukan pendataan dan inventarisasi kebutuhan penyediaan dan distribusi

    kelistrikan daerah;

    d. Mengelola perencanaan, pengendalian energi dan kelistrikan;

    e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pelaksanaan

    perencanaan pengendalian energi dan kelistrikan serta kerjasama pemanfaatan

    energi;

    f. Melaksanakan kerjasama pemanfaatan energi;

    g. Mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada kepala Bidang

    tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan energi dan kelistrikan;

    h. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

    G. Pelaksana Teknis Dinas

    Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas

    Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral. Unit

    pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan

    bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

    H. Kelompok Jabatan Fungsional

    Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari jumlah pegawai negeri sipil dalam jejang

    jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

    Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dinas daerah.

    Kelompok jabatan fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

    undangan. Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang

    ditunjuk oleh Bupati. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan pemegang

    jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang

    jabatan fungsional serta kepangkatan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan

    yang berlaku.

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-15

    Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun

    Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Daerah

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-16

    2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

    Sebagaimana Struktur Organisasi diatas, Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Energi

    Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun didukung oleh sumber daya yang masih dibawah

    standar mengingat banyaknya tugas dan fungsi yang ada, sampai saat ini sumber daya yang ada

    di Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

    Tabel 2.1.a.

    Komposisi ASN sesuai Pangkat/Golongan

    No. Pangkat/Golongan Jumlah (Orang)

    Golongan I 1

    Golongan II 11

    Golongan III 21

    Golongan IV 5

    Jumlah 38

    Tabel 2.1.b.

    Komposisi ASN Sesuai Tingkat Pendidikan

    No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)

    1 S.3 0

    2 S.2 5

    3 S.1 15

    4 D.3 7

    5 SLTA 10

    6 SLTP 0

    7 SD 1

    Jumlah 38

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-17

    Tabel 2.1.c.

    Komposisi dan Kedudukan Pegawai dalam Organisasi

    No. Kedudukan dalam Organisasi Komposisi Pegawai

    Laki-laki Perempuan Jumlah

    1 Kepala Dinas 1 - 1

    2 Sekretaris - 1 1

    2.1 Kepala Sub Bagian 1 1 2

    3 Kepala Bidang 3 1 4

    3.1 Kepala Seksi 7 4 11

    4 Kepala UPT - - -

    5 Kelompok Jabatan Fungsional - - -

    6 Staf :

    Aparatur Sipil Negara (ASN) 13 6 19

    Honorarium Daerah 22 17 39

    Honorarium Dinas 8 2 10

    Petugas Perbantuan Penyuluhan KUKM 1 - 1

    Jumlah Pegawai 56 32 88

    Persentase Pegawai Berdasarkan Gender 63,64 % 36,36 % 100 %

    Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha

    Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral menurut Status Pangkat dan Golongan

    adalah sebagaimana dtunjukkan pada tabel dibawah ini :

    Tabel 2.1.d.

    Komposisi Status dan Golongan Pegawai dalam Organisasi

    Status Kepegawaian Gol/

    Ruang

    Kepala

    Dinas

    Sekre-

    taris

    Kepala

    Bidang

    Kasi /

    Kasubbag

    Kepala

    UPT

    Fungsi-

    onal Staf

    Pembina Tk. I IV.b 1 1

    Pembina IV.a 3

    Penata Tkt I III.d 6

    Penata III.c 1 4

    Penata Muda Tkt I III.b 3 2

    Penata Muda III.a 5

    Pengatur Tkt I II.d 2

    Pengatur II.c 6

    Pengatur Muda Tkt I II.b 1

    Pengatur II.a 2

    Juru Tkt I I.d

    Juru I.c 1

    Juru Muda Tkt I I.b

    Juru Muda I.a

    Honorarium Daerah 39

    Honorarium Kantor 10

    Tenaga Pembantuan 1

    Jumlah 1 1 4 13 69

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-18

    Tabel 2.1.e

    Komposisi Jenjang Pendidikan Tenaga Honorarium

    Status Kepegawaian Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin

    S.1 Diploma SLTA SMP SD L P

    Honorarium Daerah 7 4 25 1 2 22 17

    Honorarium Dinas 5 5 8 2

    Tenaga Pembantuan 1 1

    Jumlah 8 4 30 1 7 31 19

    2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

    Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan baik oleh pribadi maupun

    organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan apa yang direncanakan, maka dapat dikatakan

    kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang

    direncanakan, maka dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Sedangkan apabila pencapaiannya

    tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan maka dapat

    dikatakan kinerjanya kurang baik.

    Aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas

    pokok yang antara lain tercermin dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan

    pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat atau disebut juga pelayanan

    publik. Pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala bentuk pelayanan sektor publik yang

    dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan

    masyarakat dan ketentuan pelaksanaannya harus mengikuti peraturan perundang-undangan

    yang berlaku.

    Unsur organisasi yang menangani urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

    Menengah, dan Energi Sumber Daya Mineral, pada awalnya merupakan dua dinas terpisah

    yakni Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

    Karimun yang menangani urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan

    Perdagangan, dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun yang menangani urusan

    Pertambangan dan Energi. Sejak terbitnya Peraturan Daerah nomor 07 tahun 2016 tentang

    Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedua dinas ini dilebur menjadi satu Organisasi

    Perangkat Daerah bernama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Energi

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-19

    Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun. Sedangkan urusan perindustrian dilebur bersama

    dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

    Menjadi OPD baru, tidak mengurangi peran organisasi dalam meningkatkan

    pembangunan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan energi sumber daya

    mineral. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Energi Sumber Daya

    Mineral Kabupaten Karimun membuat SOP (Standard Operational Procedure) sebagai standar

    pelayanan minimal yang wajib ikuti dan dipenuhi oleh semua pemangku kepentingan dalam

    organisasi. SOP ini terdapat disetiap bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

    Terbitnya Undang-undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

    terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah

    kabupaten/kota sehingga SOP yang lama perlu adanya perubahan menyesuaikan kewenangan

    yang dimiliki organisasi saat ini.

    2.3.1 Profil Kinerja Pelayanan OPD

    Kinerja pelayanan publik dipengaruhi oleh faktor kemampuan lembaga dalam

    mengenali dan merespon berbagai tuntutan yang berasal dari perubahan yang terjadi dalam

    lingkungannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh kinerja yang baik, lembaga pelayanan

    publik harus memiliki kemampuan dalam melakukan adaptasi dengan lingkungannya dan

    melakukan rekayasa terhadap lingkungan tersebut.

    Didukung letak geografis pada Kabupaten Karimun yang strategis, ditunjang potensi

    sumber daya alam dan sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif cukup

    tersedia, maka Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Energi Sumber Daya

    Mineral Kabupaten Karimun membagi pelayanan publik tersebut yang ditangani oleh masing-

    masing bidang.

    Sebagai OPD teknis, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Energi

    Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun memiliki beberapa jenis pelayanan langsung

    dengan ke masyarakat yang dilaksanakan secara rutin setiap hari kerja, yakni :

    1. Pelayanan Tera/Tera Ulang yang dilaksanakan oleh Bidang Kemetrologian.

    Bentuk pelayanan berupa tera/tera ulang alat UTTP kepada wajib tera. Dari pelayanan

    tersebut dipungut retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 08 tahun

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-20

    2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah

    nomor 09 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

    2. Pelayanan penerbitan rekomendasi pembelian Migas Subsidi (BBM) di Agen Minyak Tanah

    (AMT) / Agen Premium Minyak Solar (APMS) bagi pengecer yang dilaksanakan oleh

    Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Bentuk pelayanan berupa pemberian surat

    rekomendasi pembelian BBM subsidi tidak dipungut biaya.

    3. Pelayanan Izin (Surat Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) yang dilaksanakan oleh Bidang

    Perdagangan. Bentuk pelayanan berupa pemberian izin tempat usaha usaha bagi pedagang

    kecil di komplek Pusat Jajanan Rakyat Tanjung Rambut, Costal Area. Dari pelayanan

    tersebut dipungut retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah nomor 09 tahun 2011 tentang

    Retribusi Daerah.

    4. Pelayanan penerbitan rekomendasi pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman

    Beralkohol (SIUP –MB) untuk penjual/pengecer yang dilaksanakan oleh Bidang

    Perdagangan. Bentuk pelayanan berupa pemberian izin penjualan minuman beralkohol bagi

    penjual/pengecer.

    Selain pelayanan rutin, Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan

    Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Karimun melaksanakan pelayanan lainnya kepada

    masyarakat yang dilaksanakan melalui beberapa jenis kegiatan di setiap Bidang. Pelayanan

    tersebut menjadi penting karena berpengaruh besar terhadap capaian kinerja pelayanan OPD

    secara menyeluruh dan dilaporkan dalam sebuah laporan kinerja.

    Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil

    Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral periode 2011 - 2015 dapat dilihat pada tabel

    berikut :

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-21

    Tabel 2.2 a

    Capaian Kinerja Pelayanan OPD periode 2011 – 2015

    Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karimun 2011 - 2015

    No. Indikator Kinerja Target Satuan

    Target SKPD Realisasi capaian tahun ke- Capaian tahun ke- (%)

    2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

    1 Koperasi Aktif 200 unit 20% 20% 20% 20% 20% - - 51 54 65 - - 15,4 16 19

    Tabel 2.2.b

    Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun 2011 - 2015

    No Indikator Kinerja Target Satuan

    Target SKPD (%) tahun ke- Realisasi capaian tahun ke- Capaian tahun ke- (%)

    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2011 2012 2013 2014 2015

    1 Persentase Perusahaan Tambang yang menerapkan Good Mining Practices

    % 88 78

    2 Persentase pengguna APD pada Perusahaan

    tambang. % 80 80

    3 Persentase pemanfaatan hasil bahan galian

    tambang di kab.Karimun % 51 52,27

    4 Persentase Kawasan Perusahaan Tambang yang

    telah di Rehabilitasi dan Reklamasi % 2 19,59

    5 Persentase rumah Tangga Pengguna Listrik % 78 78,51

    6 Rasio ketersediaan daya listrik di Kab.Karimun % 41,5 80

    7 Persentase Rumah Tangga Miskin yang

    mendapatkan Listrik % 33 23,97

    Tabel 2.3

    Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-22

    Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

    Periode 2014 s/d 2017

    NO. URAIAN TARGET PENDANAAN TAHUN (Rp) REALISASI PENDANAAN TAHUN (Rp) CAPAIAN PENDANAAN TAHUN (%)

    2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

    1

    BELANJA TIDAK LANGSUNG

    1.1 BELANJA PEGAWAI

    3,128,151,775.00 3,235,783,200.00 2,959,529,860.00 3,432,309,368.00 2,791,864,815.00 2,590,383,169.00 2,853,812,002.00 3,217,146,823.00 89.24 80.1 96.4 93.7

    2

    BELANJA LANGSUNG

    2.1 BELANJA PEGAWAI

    1,422,900,000.00 4,884,373,200.00 1,751,275,000.00 1,509,075,000.00 1,373,850,000.00 4,445,729,569.00 1,561,660,000.00 1,463,150,000.00 96.55 91 89.2 97

    2.2 BELANJA BARANG

    DAN JASA

    7,863,227,150.00 6,476,498,239.00 5,624,648,500.00 4,472,431,400.00 7,552,958,210.00 6,167,541,032.00 5,476,215,673.00 4,286,985,091.00 96.05 95.2 97.4 95.9

    2.3 BELANJA MODAL

    728,207,500.00 2,563,746,300.00 1,950,922,000.00 212,879,500.00 493,504,500.00 802,425,600.00 1,471,759,091.00 210,779,500.00 67.76 31.3 75.4 99

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-23

    2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

    Rencana Strategis (Strategic Plan) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah

    lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan

    yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut

    Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Energi Sumber Daya Mineral

    Kabupaten Karimun harus melakukan analisis melalui metode SWOT (Strengths,

    Opportunities, Weakness, Threats).

    Metode analisis SWOT terdiri dari empat factor yakni Stengths (kekuatan),

    Opportunities (peluang), Weakness (kelemahan) dan Threats (ancaman). Analisis SWOT

    adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi dalam

    menemukan solusi bagi penyelesaian permasalahan yang dihadapi organisasi dalam

    menjalankan tugas dan fungsinya. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat

    memaksimalkan kekuatan (Stengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan

    dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

    Analisa SWOT dibutuhkan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan

    dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Energi Sumber Daya

    Mineral Kabupaten Karimun untuk lima tahun kedepan. Dan hal tersebut harus disesuaikan

    dengan kondisi sektor perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan energi sumber daya

    mineral di Kabupaten Karimun yang selalu dinamis.

    2.4.1 Analisa SWOT

    Sebelum menganalisis SWOT, akan dijelaskan secara singkat permasalahan dan

    hambatan umum yang timbul ketika organisasi menyelenggarakan tugas dan fungsinya dalam

    menggerakan pembangunan daerah sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

    Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dan harus diselesaikan adalah :

    1. Perlunya kepastian hukum seperti Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang

    nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    2. Perlunya payung hukum petunjuk pelaksanaan yang jelas dan mengikat terhadap

    program / kegiatan pasca terbitkannya Undang-Undang 23 tahun 2014.

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-24

    3. Perlunya mengusulkan pelimpahan sebagaian kewenangan dari pemerintah provinsi

    kepada pemerintah kabupaten, dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi.

    Adanya permasalahan itu, bukan saja dapat berdampak terganggunya kinerja organisasi dalam

    melaksanakan tugas dan fungsinya tetapi juga dapat mengganggu proses pencapaian target

    program secara nasional.

    Adapun dampak umum yang berpotensi timbul terhadap pencapaian program secara nasional,

    yakni :

    1. Lemahnya pengawasan dan pembinaan usaha/kegiatan perdagangan, koperasi, UKM,

    energi dan pengelolaan sumber daya mineral.

    2. Sulitnya organisasi membuat kebijakan strategis mengingat hilangnya beberapa

    kewenangan yang mana pada tahun-tahun sebelunya bisa digerakkan secara penuh.

    3. Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.

    4. Rendahnya persentase usulan program / kegiatan yang terealisasi.

    A. Sektor Perdagangan dan Pelayanan Kemetrologian

    Analisa SWOT sektor perdagangan antara lain:

    Kekuatan :

    1. Potensi sumber daya manusia yang cukup besar yang dapat diberdayakan secara

    maksimal untuk menunjang pertumbuhan sektor perdagangan daerah.

    2. Pemerintah Kabupaten Karimun konsisten mengembangkan potensi perdagangan antar

    daerah dan antar negara.

    3. Kawasan maritim yang berbatasan antar negara.

    Kelemahan :

    1. Hilangnya sebagaian kewenangan sektor perdagangan yang berdampak terhadap

    penurunan fungsi pengawasan dan monitoring perdagangan.

    2. Masih rendahnya profesionalisme pelaku usaha perdagangan.

    3. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.

    4. Masih lemahnya sistem distribusi dan pengendalian harga.

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-25

    5. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk unggulan

    daerah.

    6. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta belum berkembangnya

    kerjasama perdagangan internasional.

    7. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk

    dagang beberapa produk.

    8. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang

    beredar.

    9. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha

    Dagang Kecil Menengah.

    Peluang :

    1. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung

    perkembangan perdagangan daerah.

    2. Kebijakan pemerintah tentang MP3EI dan MP3ESB.

    3. Terbukanya pasar luar negeri Kawasan Asean (MEA 2015) dan Pasar Global 2020.

    4. Adanya rencana pemerintah untuk pengembangan kawasan pelabuhan sebagai gerbang

    perdagangan domestik dan internasional.

    5. Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    6. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern.

    Ancaman :

    1. Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean 2015 dan Pasar Global 2020.

    2. Beredarnya produk-produk impor yang belum ber-SNI.

    3. Banyaknya produk sejenis produk lokal dari daerah lain yang berpotensi mematikan

    industri kecil dan pemasaran produk lokal.

    4. Masih rendahnya pengawasan barang dan jasa yang beredar.

    B. Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

    Analisa SWOT sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah antara lain:

    Kekuatan :

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-26

    1. Berbagai keterbatasan dalam mengakses sumber daya produktif menjadikan UKM

    sebagai usaha yang mandiri, kukuh, dan fleksibel. Fleksibelitas koperasi dan UKM dari

    satu sektor ke sektor lainnya, justru menjadi kekuatannya dalam kelangsungan hidup

    dan mengembangkan usahanya.

    2. KUKM merupakan wahana dan tumpuan utama yang paling menjanjikan bagi

    penciptaan wirausaha baru. UKM merupakan tataran terdekat yang dapat dijangkau oleh

    masyarakat yang ingin memulai berwirausaha.

    3. KUKM mempunyai karakteristik keluasan daya tampung yang besar bagi perwujudan

    aspirasi ekonomis masyarakat luas untuk memperoleh penghidupan.

    4. KUKM mempunyai fleksibelitas dan ketahanan yang tinggi dalam mengantisipasi dan

    menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan (perkembangan) pasar. Ini disebabkan

    karena dominannya tumpuan pasar domestik, serta kuatnya akar pada penggunaan input

    sumber daya dalam negeri.

    5. KUKM tidak terpengaruh oleh fluktuasi mata uang asing, karena (terutama) masih

    menggunakan bahan baku dalam negeri.

    Kelemahan :

    1. Masih rendahnya tingkat profesionalisme aparatur dan SDM perkoperasian dan Usaha

    Kecil Menengah.

    2. Rendahnya daya saing produk UMKM dalam menghadapi dampak globalisasi.

    3. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan

    perkembangan usahanya.

    4. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk.

    5. Tidak adanya bantuan pinjaman dana bergulir sebagai modal usaha yang diprogramkan

    pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi wirausaha UMKM.

    6. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya

    dalam rangka peningkatan daya saing UMKM.

    7. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.

    Peluang :

    1. Semangat kerja aparatur cukup tinggi.

    2. Besarnya potensi Koperasi, UKM, industri dan perdagangan yang dapat dikembangkan

    menjadi kekuatan ekonomi

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-27

    3. Adanya peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan bagi pelaku koperasi dan

    UMKM

    4. Sumber daya alam tersedia memadai dan dapat dioptimalkan dalam rangka

    mengembangkan potensi koperasi dan UMKM.

    5. Meningkatnya kebutuhan barang dan jasa.

    6. Jumlah pelaku usaha koperasi dan UMKM banyak dan terus bertambah.

    7. Adanya perdagangan bebas.

    Ancaman :

    1. Lemahnya koordinasi dengan lintas instansi dan pemangku kepentingan lainnya dalam

    meningkatkan potensi Koperasi dan UMKM.

    2. Adanya pasar global, yang membuat persaingan semakin tajam.

    3. Belum siapnya sumber daya manusia pelaku usaha dalam menghadapi pasar global.

    4. Rendahnya mutu produksi UMKM atau standar mutu produk masih sangat labil.

    5. Ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor dan penggunaan bahan baku

    dalam negeri yang masih rendah.

    6. Belum adanya produk hukum daerah yang menaungi eksistensi dan pengawasan

    koperasi dan UMKM.

    C. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

    Analisa SWOT sektor Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain:

    Kekuatan :

    1. Besarnya potensi pertambangan dan sumber daya mineral yang dimiliki daerah.

    2. Kondisi geografis maritim yang membuka peluang jalur perdagangan internasional

    sektor pertambangan.

    Kelemahan :

    1. Masih adanya penambangan yang belum melaksanakan Good Mining Practice dan

    berwawasan lingkungan.

    2. Masih belum sinkronnya beberapa legislasi lintas sektor (pertambangan, kehutanan,

    lingkungan dan tata ruang) dan energi.

    3. Masih belum memadai ketersediaan SDM yang memahami tentang permasalahan dan

    perundang-undangan pertambangan dan energi.

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    II-28

    4. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan dan

    energi.

    5. Belum berkembangnya pengelolaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan di

    Kabupaten Karimun.

    Peluang :

    1. Masih tersedianya sumber daya pertambangan, air tanah dan energi yang dapat

    dikembangkan.

    2. Meningkatnya kebutuhan masyarakat, industri, perdagangan dan jasa terhadap energi

    listrik.

    3. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan propinsi tentang pertambangan dan energi.

    Ancaman :

    1. Hilanganya kewenangan pengawasan dan masih kurangnya SDM, sarana, prasarana dan

    anggaran untuk melaksanakan monitoring dan pengawasan pertambangan dan energi.

    2. Adanya kebijakan sektor ESDM yang kurang mendukung pengembangan usaha

    pertambangan dan energi daerah.

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    III-1

    BAB III

    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

    Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

    perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan

    karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan

    penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

    Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Pemerintah

    Kabupaten Karimun melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan

    secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek

    pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat

    pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui

    serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

    Permasalahan-permasalahan pembangunan bidang perdagangan, koperasi dan usaha kecil

    menengah dan energi sumber daya mineral akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor yang

    menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

    3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

    Seiring terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

    menjadikan Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan perombakan terhadap beberapa

    Perangkat daerah strategis yang pada awalnya berdiri sendiri mengikuti struktur kementerian

    masing-masing. Perombakan itu lebih dominan disebabkan adanya urusan kewenangan yang

    tadinya dimiliki oleh daerah diserahkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

    Hingga terbitnya Peraturan Daerah nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

    Susunan Perangkat Daerah, disusun kembali organisasi pemerintahan yang didalamnya terdiri

    dari bidang-bidang teknis yang diharapkan dapat tetap menopang kelancaran pemerintahan

    dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagaimana Dinas Perdagangan,

    Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral adalah gabungan dari dua

    OPD strategis yakni Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

    dan Dinas Pertambangan dan Energi.

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    III-2

    Permasalahan Umum OPD

    Selama ini ditemui beberapa hambatan atau kendala umum yang dihadapi dalam

    pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menunjang tercapainya sasaran yang telah

    ditetapkan, antara lain :

    1. Masih kurang optimal koordinasi antar bidang dalam menyusun perencanaan kegiatan;

    2. Masih belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan

    dan masih adanya jabatan struktural yang belum terisi sehingga kinerja organisasi juga

    kurang maksimal;

    3. Keterbatasan alokasi anggaran organisasi sehingga belum semua indikator kinerja didukung

    oleh kegiatan yang teranggarkan;

    4. Dukungan sarana dan prasarana dinas yang masih belum mencukupi kebutuhan yang

    sesungguhnya;

    5. Masih kurang lengkapnya dukungan data faktual guna memenuhi indikator target sasaran

    organisasi, mengakibatkan pengukuran kinerja kurang maksimal;

    6. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lintas sektor terkait, swasta

    maupun lembaga.

    Suatu permasalahan pada dasarnya timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan

    harapan atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan pasti akan

    menemui suatu masalah, kendala dan hambatan sehingga perlu adanya upaya untuk mengatasi

    setiap permasalahan yang timbul. Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala dan

    hambatan tersebut antara lain :

    1. Perangkat Daerah harus memahami dan bisa mengukur indikator kenerjanya masing-

    masing dan memprioritaskan kegiatan yang mendukung pencapaian indikatornya;

    2. Sangat diperlukan suatu perndanaan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan

    komprehensif;

    3. Kualitas SDM selalu ditingkatkan melalui pembinaan, bimbingan teknis, pendidikan dan

    pelatihan;

    4. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan dan

    didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang representatif;

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    III-3

    5. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan sangat diperlukan, untuk itu

    perlu juga adanya perencanaan yang baik terhadap fasilitas, sarana dan prasarana penunjang

    dan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana secara bertahap sesuai dengan

    kemampuan anggaran yang tersedia;

    6. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi dan lintas sektor terkait, swasta maupun

    lembaga, dengan harapan pelaksanaan koordinasi dapat terlaksana dengan baik.

    Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang

    belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak

    dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal

    bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-

    tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

    Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya

    yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau

    dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

    Menyikapi berbagai perkembangan pembangunan perdagangan, koperasi, usaha kecil

    menengah dan energi sumber daya mineral khususnya dalam upaya pencapaian visi dan misi

    yang direncanakan, diperlukan upaya kerja keras dari pemerintah dan masyarakat. Berbagai

    upaya yang akan dilakukan organisasi pada tahun-tahun yang akan datang diharapkan lebih

    fokus pada program maupun kegiatan yang mempunyai daya ungkit pencapaian target. Oleh

    karena itu, perkembangan pembangunan perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan

    energi sumber daya mineral di Kabupaten Karimun dihasilkan melalui evaluasi terhadap

    indikator makro dan kinerja pembangunan secara umum, yang kemudian menjadi dasar dalam

    menentukan isu–isu strategis yang akan menjadi rujukan utama dalam menentukan prioritas

    pembangunan perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan energi sumber daya mineral

    Kabupaten Karimun tahun 2016-2021.

    Permasalahan Sektor Bidang

    Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Dinas Perdagangan, Koperasi

    Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral banyak menemukan berbagai kendala

    atau hambatan yang berpotensi menjadi masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    III-4

    A. Bidang Perdagangan dan Pelayanan Kemetrologian

    1. Terbatasnya kewenangan dalam upaya pengawasan, penanggulangan gejolak harga dan

    kelangkaan bahan pokok.

    2. Kabupaten Karimun dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagian besar masih

    didatangkan dari luar daerah atau impor. Tingginya ketergantungan distribusi bahan pokok

    penting dan strategis serta disparitas harga memerlukan efisiensi perdagangan melalui

    kelancaran arus distribusi bahan pokok masyarakat.

    3. Terbatasnya jumlah dan fasilitas pasar tradisional yang memenuhi syarat sehingga perlu

    peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    4. Kurang lancarnya pasokan bahan pokok menjelang hari-hari besar keagamaan, adanya

    bencana alam dan anomali cuaca dapat memicu kenaikan harga/tingkat inflasi sehingga

    harus diantisipasi dengan baik.

    5. Peranan pengguna alat UTTP merupakan hasil akhir dalam menentukan jumlah, ukuran,

    takaran, dan timbangan sehingga komoditi yang diserahkan dapat dipercaya konsumen baik

    dalam maupun luar negeri

    6. Terbatasnya jumlah SDM teknis metrologi. Sejalan dengan kemajuan teknologi dimana

    terdapat berbagai alat Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan

    pelaku usaha perdagangan dengan tingkat kesulitan tera yang berbeda diperlukan SDM

    yang profesional dan ketersediaan alat kerja yang terkalibrasi dan bersertifikasi.

    B. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

    1. Kurangnya partisipasi anggota terhadap pengembangan koperasi

    2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi

    3. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha Koperasi, UKM dalam mengakses permodalan,

    memanfaatkan peluang pasar dan kemampuan SDM

    4. Terbatasnya daya saing produk KUMKM

    5. Belum adanya sistem informasi dan data base Koperasi, UKM yang akurat

    C. Bidang Energi Sumber Daya Mineral

    1. Masih perlunya peningkatan rasio elektrifikasi, terutama wilayah hinterland yang jauh

    dari jangkauan listrik PLN.

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    III-5

    2. Perlunya pengembangan sumber energi listrik alternatif dari potensi energi baru

    terbarukan seperti air, surya, dan gelombang arus laut.

    3. Masyarakat belum memahami tentang keselamatan listrik, banyak dijumpai instalatur

    liar dan peralatan/material listrik non SNI.

    4. Pembangunan pembangkit listrik terkendala kesulitan dalam pengadaan lahan dan

    pembangunan jaringan listrik terkendala pada jauhnya jarak ke lokasi pemukiman dan

    lahan kawasan hutan.

    5. Belum efisiennya konservasi energi, yang ditandai dengan masih rendahnya budaya

    hemat energi dan kemampuan SDM yang masih terbatas.

    6. Belum optimalnya pengelolaan pemanfaatan potensi panas bumi sebagai potensi

    sumber daya alam yang dimiliki daerah.

    7. Belum optimalnya pengembangan sumber bahan bakar yang berasal dari

    pengembangan potensi energi baru terbarukan disebabkan karena rendahnya kesadaran

    dan pengetahuan akan pemanfaatan serta pengoperasian energi baru terbarukan.

    8. Belum berjalannya program konversi minyak tanah menjadi gas subsidi (LPG 3 kg).

    Banyak dijumpai gas LPG 3 kg yang datang dari daerah lain dengan harga yang tidak

    standar.

    9. Produk bahan bakar nabati (biofuel), biomassa dan biogas belum digalakkan.

    3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

    3.2.1 Visi

    Visi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan

    umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya

    visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah guna mewujudkan kondisi akhir

    yang dicita-citakan melalui serangkaian tahapan perjalanan. Oleh karena itu, visi pembangunan

    mempunyai berbagai fungsi antara lain adalah (i) sebagai arah bagi semua kebijakan

    pembangunan, (ii) sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan

    pembangunan, (iii) sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan

    (iv) sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan

    pembangunan.

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    III-6

    Lebih jauh, visi pembangunan dapat menjadi prantara yang berfungsi sebagai pedoman

    perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai

    sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Jadi, penentuan visi pembangunan dengan misi

    dan strategi pencapaiannya amatlah penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan

    dengan arah dan kebijakan yang jelas. Berhubung dengan itu, untuk menjawab permasalahan

    dan isu strategis daerah ke depan, maka Visi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka

    waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut :

    ”TERWUJUDNYA KABUPATEN KARIMUN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN

    EKONOMI BERBASIS MARITIM YANG TERDEPAN BERLANDASKAN IMAN DAN

    TAQWA”

    Secara konseptual visi pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2016-2021, mengarah

    pada mendukung tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

    2019. Pengertian dari masing-masing kata kunci yang terkandung dalam Visi tersebut adalah

    sebagai berikut :

    1. Pusat Pertumbuhan

    Memiliki arti bahwa Kabupaten Karimun sebagai kawasan strategi nasional, berbentuk

    Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), yang memerankan dirinya

    sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah lain didalam kabupaten dan antar

    daerah sekelilingnya. Sebagai lokomotif penggerak, maka pusat pertumbuhan ini

    memerankan fungsinya melalui pemusatan kegiatan industri manufaktur dan perdagangan

    serta peningkatan nilai tambah bagi komoditas unggulan lokal.

    2. Berbasis Maritim

    Menandaskan kehendak untuk mengoptimalkan rahmat yang dimiliki Kabupaten karimun,

    yaitu sumber daya kelautan dan perikanan yang unggul, baik dalam bentuk barang (seperti

    produk perikanan) maupun jasa (seperti alur pelayaran) mulai dari hulu hingga hilirnya,

    mulai dari sektor primer hingga tersier, sebagai modal guna mewujudkan rakyat yang

    semakin sejahtera.

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    III-7

    3. Terdepan

    Merujuk pada dua hal, pertama adalah posisi geostrategis Kabupaten Karimun yang

    menjadi kawasan perbatasan negara, berbatasan laut dengan negara Singapura dan

    Malaysia. Menggunakan pengertian dan kacamata posisi geostrategis ini, maka “terdepan”

    juga menandaskan makna bahwa kasawan perbatasan negara tidak lagi menjadi halaman

    belakang, melainkan harus menjadi beranda depan negara yang representatif dak aktraktif.

    Hal ini dimulai dari Kabupaten Karimun. Kedua “Terdepan” juga merujuk pada kondisi

    yang lebih maju yang hendak diukir oleh pemerintahan daerah pada periode lima tahun

    mendatang, khususnya kemajuan dalam bidang ekonomi, infrastruktur, sosial budaya,

    lingkungan hidup dan reformasi birokrasi.

    4. Berlandaskan Iman dan Taqwa

    Memiliki arti bahwa membangun daerah dilakukan dengan tetap mengedepankan upaya

    untuk membangun manusianya, khususnya dari sisi akhlak dan moral yang bersumber pada

    nilai-nilai agama. Membangun manusia yang sehat, cerdas dan terampil adalah perlu tetapi

    belum cukup untuk mewujudkan manusia seutuhnya jika tidak diiringi dengan membangun

    akhlak yang baik dan moral yang terjunjung. Upaya ini menjadi semakin menemukan

    konteksnya ketika interaksi antar bangsa dan budaya menjadi semakin intens, pertukaran

    informasi menjadi semakin terbuka, sehingga nilai-nilai agama diharapkan dapat menjadi

    penapis dari berbagai pengaruh negatif, sekaligus memperkukuh insan yang berakhlak

    karimah.

    3.2.2 Misi

    Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karimun 2016-2021 tersebut, maka

    ditempuh melalui tujuh misi pembangunan sebagai berikut:

    1. Mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui

    kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. (TERDEPAN DALAM DAYA

    SAING).

    2. Membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim dan

    pertanian. (TERDEPAN DALAM BIDANG EKONOMI).

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    III-8

    3. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan. (TERDEPAN

    DALAM INFRASTRUKTUR).

    4. Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan kompetitif serta

    menjawab kebutuhan daerah. (TERDEPAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN

    KESEHATAN).

    5. Menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup. (TERDEPAN DALAM

    MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP).

    6. Membangun masyarakat yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa.

    (TERDEPAN DALAM BUDAYA DAN KEAGAMAAN).

    7. Mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan melayani (TERDEPAN DALAM

    PELAYANAN BIROKRASI)

    Adapun Penjelasan konsep dari masing-masing Misi adalah sebagai berikut:

    a. Mengembangkan pusat pertumbuhan yang handal dan berdaya saing melalui

    kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

    Dimaksudkan untuk mengoptimalkan keberadaan kawasan perdagangan bebas dan

    pelabuhan bebas sehingga Kabupaten Karimun dapat menjelma menjadi pusat

    pertumbuhan yang handal dan berdaya saing bagi kawasan di sekitarnya. “Handal”

    dimaksudkan sebagai pusat pertumbuhan yang dapat mengemban fungsinya

    dengan baik, yaitu i) menjadi pusat kegiatan industri manufaktur dan perdagangan,

    ii) meningkatkan nilai tambah produk komoditas unggulan yang berasal dari desadesa,

    wilayah-wilayah tertinggal, dan kawasan perbatasan, iii) melancarkan

    distribusi pemasaran baik nasional maupun global, iv) menjadi lokomotif

    pendorong bagi kawasan-kawasan di sekitarnya melalui efek pengganda (multiplier

    effect)/spread effect yang dihasilkan. “Berdaya saing” dimaksudkan bahwa pusat

    pertumbuhan di Kabupaten Karimun haruslah menjelma menjadi pusat

    pertumbuhan dengan kinerja yang unggul dibanding Kawasan Strategis Nasional

    sejenis, serta atraktif bagi investasi. “Berdaya saing” juga mengimplikasikan bahwa

    pusat kegiatan industri manufaktur dan perdagangan yang dikembangkan adalah

    pusat yang memiliki penciri/karakter/kekhasan, yaitu adalah pusat industri

    manufaktur maritim.

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    III-9

    b. Membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis sumber daya maritim dan

    pertanian.

    “Ekonomi kerakyatan yang tangguh” dimaksudkan sebagai jenis-jenis aktivitas

    ekonomi yang digeluti oleh sebagian besar masyarakat, dengan skala usaha dari

    mikro hingga menengah, yang dapat i) memberikan penghidupan yang layak bagi

    para pelakunya, ii) memberikan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja di

    lingkungan sekitarnya, serta iii) memiliki ketahanan terhadap berbagai gejolak

    ekonomi yang mungkin timbul. “Berbasis sumber daya maritim” dimaksudkan

    sebagai jenis-jenis aktivitas ekonomi yang menggunakan sumber daya pesisir,

    kelautan, dan perikanan sebagai modalnya. Sumber daya yang dimanfaatkan dapat

    dalam bentuk barang (seperti ikan hasil tangkapan), ataupun dalam bentuk jasa

    (seperti transportasi, pariwisata). Sektor yang digerakkan mencakup sektor primer

    (perikanan tangkap dan budidaya), sektor sekunder (usaha pengolahan), dan sektor

    tersier (sektor jasa-jasa). “Pertanian” yang dimaksud khususnya adalah subsektor

    perikanan, perkebunan, dan pertanian pangan. Tiga subsektor ini memiliki orientasi

    yang berbeda-beda, orientasi peningkatan adalah untuk subsektor perikanan dan

    perkebunan mengingat kedua subsektor ini telah teruji sebagai subsektor utama yang

    menghasilkan produktivitas bagi masyarakat, sedangkan orientasi untuk

    mempertahankan adalah untuk subsektor pertanian tanaman pangan mengingat

    meskipun secara luasan dan produksi subsektor ini relatif kecil, dan bahkan terus

    mengalami penurunan, namun mempertahankannya menjadi penting sebagai

    bagian dari upaya menguatkan ketahanan pangan.

    c. Memperkuat konektivitas antar wilayah dan pemerataan pembangunan.

    “Konektivitas” dimaksudkan sebagai segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk

    memperlancar arus keluar-masuk orang, barang, jasa, dan informasi. Untuk itu, sarana dan

    prasarana yang utama dikembangkan adalah pada sektorperhubungan, transportasi, dan

    komunikasi. Konektivitas yang kuat adalahkonektivitas yang tanpa kendala yang pada

    gilirannya akan meningkatkanperekonomian wilayah. “Antar wilayah” yang dimaksudkan

    adalah memperkuatkonektivitas antar pulau dalam satu kabupaten, antar wilayah dalam

    satu pulau,antar kabupaten, dan antar negara. Khusus untuk konektivitas antar negara,

    yangdiperkuat adalah Kabupaten Karimun sebagai pintu gerbang internasional.

  • Revisi Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

    III-10

    “Pemerataan pembangunan” yang dimaksud adalah penyediaan sarana danprasarana

    pelayanan publik (khususnya pendidikan, kesehatan, dan administrasipemerintahan) yang

    tersedia secara merata antar pulau dan antar wilayah dalamsatu pulau. Dengan pemerataan

    itu, maka tidak ada lagi kesenjangan pemberianpelayanan publik karena faktor lokasi

    geografis. Selain itu, “pemerataanpembangunan” juga dimaksud untuk memperkuat Pusat

    Kegiatan Lokal (PKL) diluar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Tanjung Balai Karimun

    sehingga pertumbuhan dapat lebih tersebar dan merata.

    d. Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan kompetitif

    sertamenjawab kebutuhan daerah.

    “Sumber daya manusia yang sehat, cerdas” adalah sumber daya manusia yangsecara fisik

    jasmani sehat, serta memiliki penguasaan ilmu, pengetahuan, danketerampilan. Untuk itu,

    dua sektor utama yang paling berperan gunamembangunnya adalah sektor kesehatan dan

    pendidikan. “Kompetitif”dimaksudkan sebagai sumber daya manusia yang dapat bersaing

    dengan angkatan kerja pendatang, khususnya pada posisi-posisi yang membutuhkan

    keterampilan sedang hingga tinggi. Dengan semakin terbukanya Kabupaten Karimun,

    ditambah lagi dengan pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015,

    maka membangun daya saing angkatan kerja lokal menjadi semakin mutlak untuk

    dikedepankan.“Menjawab kebutuhan daerah” dimaksudkan sebagai standar kualifikasi

    angkatan kerja yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari sektor-sektor yang

    berkembang dan akan dikembangkan di Kabupaten Karimun. Diantara sektor-sektor

    tersebut, penekanan khusus perlu diberikan pada kebutuhan dari sektor industri

    manufaktur, perikanan, perkebunan, dan pertanian tanaman pangan. Termasuk dari

    “menjawab kebutuhan daerah” adalah berkembangnya wirausahawan-wirausahawan yang

    mampu menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri baik pada sektor industri pengolahan