HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. TAKDIR RAHMADI HAKIM AGUNG RI/ANGGOTA POKJA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN. PERKEMBANGAN SUMBER HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA. MASALAH LINGKUNGAN HIDUP: KERUSAKAN LH DAN PENCEMARAN LH. DARI UU NO. 4 THN 1982 KE UU NO. 23 THN 1997. - PowerPoint PPT Presentation

Text of HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PENEGAKAN HUKUM ATAS UU NO. 32 THN 2009.

HUKUM LINGKUNGAN SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTAKDIR RAHMADIHAKIM AGUNG RI/ANGGOTA POKJA SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN

PERKEMBANGAN SUMBER HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIAMASALAH LINGKUNGAN HIDUP: KERUSAKAN LH DAN PENCEMARAN LH.DARI UU NO. 4 THN 1982 KE UU NO. 23 THN 1997.DARI UU NO. 23 THN 1997 KE UU NO 32 THN 2009.MEMPERLIHATKAN ADANYA PERKEMBANGAN NORMA-NORMA UNDANG-UNDANG DAN INSTRUMEN-INSTRUMEN KEBIJAKAN.UU NO. 32 THN 2009 MENGADOPSI ASAS-ASAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM DEKLARASI RIO + OTOMOMI DAERAH.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)DEVELOPMENT THAT MEET THE NEEDS OF THE PRESENT GENERATION WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF NEEDS OF FURTURE GENERATION TO MEET THEIR OWN NEEDS (OUR COMMON FUTURE).UPAYA SADAR DAN TERENCANA YG MEMADUKAN ASPEK LINGKUNGAN HIDUP, SOSIAL DAN EKONOMI KE DALAM STRATEGI PEMBANGUNANUNTUK MENJAMIN KEUTUHAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA KESELAMATAN, KEMAMPUAN, KESEJAHTERAAN DAN MUTU HIDUP GENERASI KINI DAN GENERASI MASA DEPAN (PASAL 1 BUTIR 3 UUPPLH).ASAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTangggungjawab negara (prinsip 2 Deklarasio Rio);Kelestarian dan Keberlanjutan;Keserasian dan keseimbangan;Keterpaduan (Prinsip 4 Deklarasi Rio)Manfaat. Kehati-hatian (Prinsip 15 Deklarasi Rio).Keadilan (Prinsip 3, 5 dan 6 Delarasio Rio).Ekoregion.LANJUTANKeanekaragaman Hayati.Pencemar Membayar (Prinsip 6 Deklarasi Rio).Partisipatif (Prinsip 10).Kearifan Lokal. (Prinsip 22)Tata Kelola Pemerintah yang baik.Otonomi Daerah.

MAKNA ASASA principle ...states a reason that argues in one direction, but does not necessitate a particular decision (Ronald Dworkin1980, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, hal. 22-23. principles embody legal standards, but standards they contain are more general than commitmments and do not specify particular actions, unlike rules (Sands1995, International Law in th e Field of Sustainable Development: Emerging Legal Principles, dalam Winfired Lang (ed), Sustainable Development and International Law, Graham & Trotman/Martinus Nijhoof, hal. 61. ). principles provide the legal and philosophical basis for the development and application of sustainable development (Sands).ASAS VS NORMA UNDANG-UNDANGUNDANG-UNDANG NEGARA BAGIAN NEW YORK MENYATAKAN: SEORANG PEMBUNUH TIDAK KEHILANGAN HAK ATAS BENDA/KEKAYAAN YANG DIPEROLEH MELALUI WASIAT.KAKEK ELMER BERWASIAT, BAHWA ELMER MEMPEROLEH BEBERAPA HARTA SI KAKEK.WASIAT BARU BELAKU JIKA KAKEK TELAH MENINGGAL.

LANJUTAN KAKEK ELMER KAWIN LAGI, ELMER TAKUT WASIAT DIBATALKAN, ELMER BUNUH SI KAKEK.TANTE ELMER AJUKAN GUGAT KE PENGADILAN MINTA PEMBATALAN WASIAT.HAKIM KABULKAN GUGATAN ATAS DASAR ASAS: TAK SEORANG PUN BOLEH MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DARI PERBUATAN JAHATNYA SENDIRI.ASAS MENGALAHKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG.

INSTRUMEN KEBIJAKAN DAN HUKUMKLHS, TATA RUANG, BAKU MUTU LH, KRITERIA BAKU KERUSAKAN LH, AMDAL, UKL, UPL, PERIZINAN, INSTRUMEN EKONOMI, PERATURAN PERUU BERBASIS LH, ANGGARAN BERBASIS LH, ANALISIS RISIKO LH, AUDIT LH.PERKEMBANGAN HAKPENGAKUAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP (Pasal 65 ayat (1).PENGAKUAN HAK PERANSERTA MASYARAKAT, HAK MEMPEROLEH INFORMASI LH (Pasal 65 ayat 2, 3 dan 4).HAK UNTUK TIDAK DAPAT DITUNTUT SECARA PIDANA DAN PERDATA BAGI ORANG YANG MEMPERJUANGKAN HAK-HAK LH (Pasal 66) SBG DASAR HUKUM ANTI SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation) . PEMBIDANGAN HUKUM LINGKUNGANHUKUM ADMINISTRASIHUKUM PIDANAHUKUM PERDATA.HUKUM ADMINISTRASIInstrumen Izin Lingkungan, dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai peraturan perundang-undangan. Izin Lingkungan Terpadu (Pasal 123).Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan (Pasal 36 (1).Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL (Pasal 36 (2).Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL (Pasal 36 (3).

PENGAWASANPengawasan ketaatan Penanggungjawab Usaha terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Lingkungan (Pasal 71 dan Pasal 72)Menteri, gubernur, atau bupati/walikota Mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional

Penegakan Hukum Jalur kedua (2nd line Law enforcement)Pasal 73:Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

LANJUTANPasal 76:Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis;b. paksaan pemerintah;c. pembekuan izin lingkungan; ataud. pencabutan izin lingkungan.LANJUTANPasal 77 (2ND LINE ENFORCEMENT):Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

LANJUTANPasal 78:Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.Pasal 79:Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

LANJUTANPasal 80:Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:a.penghentian sementara kegiatan produksi;b. pemindahan sarana produksi;c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;d. pembongkaran;e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; f.penghentian sementara seluruh kegiatan; atau g.tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.LANJUTANPengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/ataukerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

LANJUTANPasal 81Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

LANJUTANPasal 82:(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. (2)Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

HUKUM PIDANAPasal 94PPNS LH BERWENANG:a..j k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana. Berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik POLRI. memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

KETENTUAN LARANGAN (PASAL 69 AYAT (1)Setiap orang dilarang:melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;membuang limbah ke media lingkungan hidup;membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;

LANJUTANg.melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

DELIK MATERIILPERBUATAN MENGAKIBATKAN TERLAMPAUINYA BAKU MUTU AIR, BAKU MUTU UDARA AMBIEN, BAKU MUTU AIR LAUT, KRITERIA BAKU KERUSAAKAN LH.DENGAN SENGAJA, ANCAMAN HUKUMAN: MIN. 3 TH, DENDA MIN, MILIAR RP, MAKS. 10 TH, DENDA MAKS. 10 MILIAR RP.AKIBATKAN LUKA/BAHAYA KESEHATAN MANS: MINIM. 4 TH, 4 MILIAR, 12 TH DAN 12 MILIAR MAKS.LUKA BERAT & MATI: 5 TH, 5 MILIAR MINIM, 15 TH DAN 15 MILIAR MAKS. LANJUTANKARENA LALAI, ANCAMAN HUKUMAN, 1 TH DAN 1 MILIAR RP MINIM, 3 THN DAN 3 MILIAR RP.AKIBATKAN LUKA/BAHAYA KSEHATAN MANS: 2 TH. DAN 2 MILIAR RP MINIM, 6 TH DAN 6 MILIAR RP MAKS.AKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATI: 3 TH DAN 3 MILIAR MINIM. DAN 9 TH DAN 9 MILIAR RP MAKS.DELIK MATERIIL TERHADAP PEJABAT PEMERINTAHPejabat yg berwenang tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penjab kegiatan usaha yang mengakibatkan terjadinya p