Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ARAH DAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Jakarta, 9 Juni 2020
Hageng S. Nugroho, SE, MEMD.
KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
“Produktivitas sumbernya adalah dari peningkatan kapasitas produksi nasional, yakni
besaran total dari semua faktor yang memberikan kemampuan produktif (capital),
yaitu: 1. Phisycal capital (mesin, infrastuktur); 2. Human capital (SDM); 3. Natural
capital (SDA); 4. Social capital (institusi)”
KONSEP PEMBANGUNAN PANCASILA
PROF. BOEDIONO, 2016.
2
1
Penguatan Ekonomi
yang seimbang dan
terintegrasi
Setiap sektor semisal
industri, pertanian, dan
jasa harus berjalan secara
seimbang serta
mendukung satu sama lain.
2
Penguatan
Infrastruktur dan
Informasi
Infrastruktur menjadi
media impelementasi
sistem ekonomi nasional .
Sebagai negara kepulauan,
transportasi merupakan
unsur yang fundamental.
3
Penguatan
Ketahanan Pangan
dan Energi
Peningkatan Produktivitas
pangan dan energ akan
menjadi modal utama
STRATEGI PEMBANGUNAN PANCASILA
AZAS DABNSASARAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
SASARAN Pembangunan
Berkelanjutan
Mencapai 17 Goals dengan
169 capaian terukur, dalam
tenggat waktu sd. 2030
Kondisi terkini yang HARUS
DIPERTAHANKAN:
o Kualitas udara bersih/ less
polution.
o Penurunan emisi CO2/ less
human activities.
o Keanekaragamanhayati terjaga.
o Menjaga hutan dan tegakan
pohon.
3
SOSIAL EKONOMI
LINGKUNGAN
PEMBANGUNAN
BERKELAN-
JUTAN
KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN RENDAH KARBON:
DIDUKUNG OLEH 3 KEBIJAKAN FISKAL DAN PENGUATAN 5 SEKTOR
Pembangunan Rendah Karbon adalah: Pembangunan yang menjaga pertumbuhan
ekonomi dalam jangka panjang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan,
serta mengintegrasikan dengan kebijakan penanggulangan perubahan iklim.
Infrastruktur dan
Transportasi1
Energi2
Kehutanan3
Pertanian4
Limbah5
Dukungan: Stimulus fiskal ekonomi hijau yang inklusif, pemanfaatan dana publik untuk
investasi di sektor yang mendukung perekonomian dan sistem keuangan yang
memperhitungkan risiko dan peluang di kebijakan publik
PN1Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
Berkualitas dan Berkeadlian
PN 2Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
PN 3Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
PN 5Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
PN 6Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
PN 7Memperkuat Stabilitas Polhukhanham dan
Transformasi Pelayanan Publik
4
o Menjelaskan peluang pertumbuhan hijau dan memberikan kondisi
yang diperlukan untuk pengarusutamaan pertumbuhan hijau ke
dalam perencanaan nasional, sektoral dan daerah.
o Roadmap ini menggambarkan 50 tindakan prioritas, 5 kegiatan
lintas isu penunjang kebijakan; 10 investasi publik; 1 kebijakan
subsidi; 4 tindakan insentif; 11 tindakan untuk promosi pasar dan
19 studi, penelitian/ peningkatan kapasitas
Peta jalan
Pertumbuhan Hijau
(Green Growth
Roadmap)
o 4 prinsip keuangan berkelanjutan untuk pelaksanaan program2,
yaitu ; (a) Prinsip Pengelolaan Resiko; (b) Prinsip Pengembangan
Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan (c) Prinsip Pelaporan Tata
Kelola Lingkungan dan Sosial, (d) Prinsip Kemitraan Kolaboratif
dan Peningkatan Kapasitas melalui pengembangan SDM, IT.
o Membahas dimensi pembangunan hijau, kebijakan yang terkait,
koherensi, efektivitas, dampak dan keberlanjutan kebijakan,
tanggung jawab kelembagaan; dan implikasi anggaran.
o Menjelaskan dampak agregat pada anggaran, pada PDB dan
ketahanan pangan, pada emisi GRK dan penggunaan lahan.
o Memberikan set2 kebijakan utk menjaga PDB hijau, dan PDB
pertanian
Kerangka Kebijakan
Fiskal untuk
Pembangunan
Berkelanjutan di
Sektor Berbasis Lahan
Peta Jalan untuk
Keuangan
Berkelanjutan di
Indonesia (Roadmap
for Sustainable
Finance in Indonesia)
1
5Sumber: Paparan SAM MenLHK, 2019
TIGA REFERENSI STRATEGI PEMBANGUNAN HIJAU
2
3
Kebutuhan pendanaan diestimasikan berkisar antara Rp39,2
triliun sampai Rp770 triliun per tahun, dengan nilai tengah
sekitar Rp404 triliun1
o Berdasarkan BUR 2018, estimasi kebutuhan pendanaan untuk
mencapai target penurunan emisi pada tahun 2030 mencapai
US$247,2 miliar atau sekitar Rp3,461 triliun.
2
o Pendanaan perubahan iklim: dari anggaran pemerintah 66 persen dandana dari pendanaan publik internasional 34 persen.
Hasil identifikasi / pelacakan dana publik untuk perubahan
iklim adalah sebesar Rp109,7 triliun pada tahun 2018.
KONDISI TERKINI
KEBUTUHAN DANA DAN PELIBATAN MULTI SEKTOR
6
> GAP <
7
CATATAN KEBUTUHAN PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM
8
KOORDINASI DAN ALIRAN DANA MITIGASI
DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
1. Menggunakan beberapa instrumen intervensi yang ada, dari Alokasi anggaran, transfer keuangan,
pendanaan melalui bank dll..
2. Menerapkan kebijakan yang ringan seperti pemberian insentif oleh Pemerintah kepada Swasta.
3. Dengan berkembangnya sektor keuangan, sektor swasta diharapkan mengambil sebagian dari
peran pemerintah dengan memanfaatkan kebijakan terkait dengan insentif yang diberikan.
4. Dari hasil kajian, ternyata yang memiliki leverage rasio besar adalah pengawasan peraturan
pemerinta, penegakkan hukum.
Sumber: Strategi Perencanaan dan Pembangunan Hijau, 2015 9
STRATEGI PELIBATAN MULTI PIHAK (SWASTA, NGO, BUMN)
STRATEGI DALAM PELIBATAN PIHAK DI LUAR PEMERINTAH:
Sumber: Strategi Perencanaan dan Pembangunan Hijau, 2015
10
17 KEGIATAN PRIORITAS BERDASARKAN MANFAAT SAAT INI
DARI EFFORT DIBANDINGKAN BIAYA
KANTOR STAF PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
Gedung Bina GrahaJl. Veteran No. 16 Jakarta 10110 Indonesia
TERIMA KASIH
Sumber: Strategi Perencanaan dan Pembangunan Hijau, 2015 12
PRIORITAS, INSTRUMEN DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN
DALAM PELAKSANAAN STRATEGI P3H
Sumber: Strategi Perencanaan dan Pembangunan Hijau, 2015 13
PRIORITAS – INSTRUMEN KEBIJAKAN
15
PRIORITAS – INSTRUMEN YANG DIGUNAKAN