ANIS ISTIQOMAH11010114140572HUKUM AGRARIA KELAS D

Hubungan Fungsional antara

Hukum Adat dengan Hukum Tanah Nasional

Secara garis besar, hubungan antara hukum adat dan hukum pertanahan nasional menunjukkan hubungan fungsional dimana peran hukum adat adalah sebagai sumber utama dan pelengkap di dalam hokum pertanahan nasional. Hubungan tersebut ditunjukkan dalam konsideran UUPA (”...perlu adanya hukum agraria nasional yg berdasarkan atas hukum adat tentang tanah”) dan Pasal 5 UUPA (“Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat”).

1. Hukum Adat sebagai sumber utama dalam pembentukan Hukum Tanah Nasional

Makna dari sumber utama adalah bahwa dalam rangka pembentukan Hukum Tanah Nasional, Hukum Adat merupakan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahannya, yang berupa:

a. Konsepsinya memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. (hak ulayat)

b. Asas-asasnya mengenai asas pemisahan horizontal atau horizontale scheiding, yaitu memisahkan kepemilikan antara tanah dan bangunan dan atau tanaman di atasnya.

c. Sistemnya tata jenjang atau hierarkhi hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional.

Sistem Hukum Adat Sistem HTN

1. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

2. Hak Kepala/Tetua Adat

1. Hak bangsa Indonesia2. Hak Menguasai dari Negara3. Hak-hak Penguasaan

ANIS ISTIQOMAH11010114140572HUKUM AGRARIA KELAS D

3. Hak-hak atas tanah Individual

d. Lembaga hukumnya Lembaga Hukum Adat yang diambil dalam rangka pembangunan Hukum Tanah Nasional adalah yang sudah disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang akan dilayaninya, yaitu lembaga hukum adat yang telah dimodernisir.

2. Hukum Adat sebagai pelengkap positif Hukum Tanah Nasional

Menunjukkan makna dari Pasal 5 UUPA yaitu “Hukum Agraria Nasional ialah Hukum Adat”. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hukum adat sebagai sumber pelengkap (melengkapi) dalam Hukum Tanah Nasional positif tertulis. Dalam hal Hukum Tanah Nasional tertulis belum langkap, maka norma-norma hukum adat berfungsi sebagai pelengkap. Jika suatu soal belum ada atau belum lengkap mendapat pengaturan dalam Hukum Tanah Nasional tertulis, maka yang berlaku terhadapnya adalah ketentuan hukum adat yang bersangkutan yang berlaku di daerah tersebut pada waktu terjadinya kasus yang akan diselesaikan atau pada waktu diperlukan untuk penyelesaiannya.

3. Syarat-syarat berlakunya norma-norma Hukum Adat

Dalam Pasal 5 UUPA memberi syarat –syarat norma hukum adat yang dipakai sebagai pelengkap:

a. Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara;

b. Berdasarkan atas persatuan bangsa;c. Tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia;d. Tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tercantum

dalam UUPA; dan

ANIS ISTIQOMAH11010114140572HUKUM AGRARIA KELAS D

e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lainnya.