FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERSELISIHAN KONTRAK DAN CARA PENYELESAIANNYA PADA PROYEK
PEMBANGUNAN GEDUNG DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA PROPINSI MALUKU UTARA
Nortir Collins Pasaribu 1 , Sri Murni Dewi
2 , Arief Rachmansyah
2 Dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang
3 Dosen Jurusan Teknik Pengairan Universitas Brawijaya Malang
E-mail: collins_obata@yahoo.co.id
konstruksi dapat meningkatkan potensi terjadinya perbedaan pemahaman, perselisihan pendapat, maupun
pertentangan antara berbagai pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi. Potensi terjadinya perselisihan tersebut
sering tidak dapat dihindari dan jika dibiarkan dapat berubah menjadi sengketa konstruksi. Hal ini tidak bisa
dibiarkan berkepanjangan sehingga diperlukan tindakan penyelesaian sejak dini secara adil dan memuaskan bagi
semua pihak. Jika dibiarkan, perselisihan akan berakibat pada penurunan kinerja secara keseluruhan dalam
pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi
penyebab terjadinya perselisihan kontrak konstruksi dan cara penyelesaiannya menurut pemilik proyek (owner) dan
kontraktor, serta untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapat antara kedua pihak tersebut. Proyek yang
dijadikan sebagai objek penelitian ini adalah proyek-proyek bangunan gedung milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara. Proses pengambilan data dilakukan dengan cara penyebaran kuisioner,
responden yang dimintakan pendapatnya mewakili pihak owner dan kontraktor masing-masing terdiri dari 25 orang,
serta pengambilan datanya dilakukan dengan sistem sensus.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Owner yang didasarkan pada Fakta dan Persepsi, faktor
yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya perselisihan kontrak konstruksi adalah Faktor Pendapat Teknis
(X4), masing-masing dengan nilai tingkat potensi rata-rata sebesar 89,33% dan 92,27%, nilai tersebut masuk dalam
kriteria tingkat potensi Sangat Tinggi. Menurut Kontraktor yang didasarkan pada Fakta dan Persepsi, faktor yang
paling dominan menjadi penyebab terjadinya perselisihan kontrak konstruksi adalah Faktor Pendapat Teknis (X4)
juga, masing-masing dengan nilai tingkat potensi rata-rata sebesar 94,67% dan 96,80%, nilai tersebut masuk dalam
kriteria tingkat potensi Sangat Tinggi. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapat Owner dan
Kontraktor tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan kontrak konstruksi, baik yang didasarkan atas
Fakta maupun Persepsi. Cara penyelesaian perselisihan umumnya dilakukan dengan Negosiasi, yaitu dengan cara
melakukan rapat, koordinasi, dan administrasi (surat-menyurat); sedangkan penyelesaian melalui lembaga
pengadilan tidak pernah dilakukan, karena selain membutuhkan biaya yang besar dan prosesnya relatif lama, juga
dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keharmonisan hubungan antara pihak yang terlibat (Owner-
Kontraktor) di waktu yang akan datang.
Kata-kata kunci: Infrastruktur, Konstruksi, Perselisihan.
1. PENDAHULUAN
teknologi konstruksi dapat meningkatkan potensi terjadinya perbedaan pemahaman, perselisihan
pendapat, maupun pertentangan antara berbagai pihak (pemilik proyek dan kontraktor) yang terlibat
dalam pekerjaan konstruksi.
Dengan banyaknya pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, maka potensi terjadinya konflik
sangat besar sehingga dapat dikatakan bahwa proyek konstruksi mengandung potensi konflik yang cukup
tinggi (Ervianto, 2005). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Yusuf (2007) dan Kamaludin (2008),
bahwa dalam kegiatan konstruksi hampir dapat dipastikan tidak ada satupun kontrak kerja konstruksi yang
bebas dari perselisihan, tuntutan, atau bahkan ketidakpuasan. Perbedaan pemahaman, perselisihan pendapat
JURNAL TEKNIK SIPIL
maupun pertentangan tersebut sering tidak dapat dihindari dan jika dibiarkan dapat berubah menjadi
sengketa konstruksi. Hal ini tentunya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, sehingga perlu diselesaikan sejak
dini secara adil bagi semua pihak yang terlibat. Jika dibiarkan perselisihan tersebut akan berakibat pada
penurunan kinerja secara keseluruhan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Bagi para pihak, mengidentifikasi berbagai faktor penyebab perselisihan dalam pekerjaan
konstruksi sangat penting. Karena kecenderungan faktor penyebab perselisihan itulah yang perlu secara
jelas dijadikan pertimbangan dalam membuat suatu kontrak perjanjian, sehingga dalam perjalanan
perkerjaan konstruksi dapat dikurangi timbulnya perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Jika
kontrak yang dibuat tidak benar atau berat sebelah, maka besar kemungkinan akan menimbulkan sengketa
dikemudian hari.
Fenomena yang terjadi di Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara, khususnya proyek
pembangunan gedung milik pemerintah daerah bahwa sering terjadinya perselisihan antara pihak pemilik
proyek dengan pihak kontraktor pelaksana. Hal tersebut telah dimuat di beberapa media cetak lokal
seperti Ternate Post, dan Tobelo Post, serta beberapa koran mingguan lainnya. Dari sekian banyak
perselisihan yang terjadi, di antaranya adalah proyek pembangunan gedung sekolah dasar Inpres
Tabanoma Kecamatan Malifut, proyek pembangunan kantor dinas social, beberapa proyek pembangunan
gedung milik dinas pertanian Kabupaten Halmahera Utara.
Atas dasar uraian sebelumnya di atas, maka dipandang perlu untuk dilakukannya penelitian yang
berkaitan dengan hal tersebut. Yang mana penelitian ini diberi judul “Faktor-Faktor Penyebab
Perselisahan Kontrak dan Cara Penyelesaiannya Pada Proyek Pembangunan Gedung Di Kabupaten
Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara”.
1.2 Rumusan Masalah
1. Faktor apakah yang dominan berpengaruh menimbulkan perselisihan kontrak di proyek pembangunan
gedung menurut persepsi owner dan kontraktor?
2. Apakah ada perbedaan persepsi antara owner dan kontraktor mengenai faktor-faktor potensial
penyebab perselisihan kontrak pada proyek pembangunan gedung?
3. Bagaimana cara penyelesaian perselisihan kontrak yang ditempuh menurut pengalaman owner dan
kontraktor?
1. Mengetahui faktor potensial yang dominan menimbulkan perselisihan kontrak di proyek pembangunan
gedung menurut persepsi owner dan kontraktor.
2. Menganalisis ada atau tidaknya perbedaan antara persepsi owner dan kontraktor mengenai faktor-
faktor potensial penyebab perselisihan kontrak pada proyek pembangunan gedung.
3. Mengidentifikasi cara penyelesaian perselisihan kontrak yang ditempuh menurut pengalaman owner
dan kontraktor.
1. Penelitian dilakukan pada proyek pembangunan gedung bertingkat dan tidak bertingkat milik
pemerintah daerah yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara.
2. Penelitian difokuskan pada proyek yang memiliki nilai kontrak lebih besar dari 500 juta rupiah dan
menggunakan jenis kontrak Lumpsum.
3. Waktu pelaksanaan proyek yang diteliti adalah antara tahun anggaran 2007 sampai dengan 2009.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Secara umum pengertian kontrak atau perjanjian menurut Undang-Undang Hukum Perdata Pasal
1313 adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau
lebih. Menurut Subekti (2001) pengertian kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang
JURNAL TEKNIK SIPIL
Jurnal PROKONS Politeknik Negeri Malang 61
berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
Selanjutnya menurut Jenie (2007) dalam Nurachmad (2010) bahwa dalam perkembangannya, pengertian
perjanjian berkembang menjadi suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata
sepakat yang beriktikad baik untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Semua pihak yang terkait dalam
kontrak mempunyai derajat yang sama dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan
posisinya. Dalam suatu kontrak telah tercantum pula hak, kewajiban, dan sanksi-sanksi apabila ada salah
satu pihak yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Khususnya di bidang konstruksi, kontrak atau perjanjian juga memiliki definisi yang dijabarkan
dengan lebih spesifik. Yaitu seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi, pengertian kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan
hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kontrak
pada proyek menentukan hak dan kewajiban antara dua belah pihak atau lebih yang terlibat dalam
kontrak, biasanya dilakukan antara pemilik dengan kontraktor, kontraktor dengan pemasok atau sub-
kontraktor, dan lain sebagainya. Kontrak bersifat mempunyai aspek hukum yang kuat serta mengikat,
sehingga para pihak yang terlibat mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, ditulis dengan
jelas dalam dokumen kontrak.
Menurut Husen (2008), bahwa secara umum proyek konstruksi memiliki dua jenis kontrak, yaitu
kontrak penawaran bersaing dan kontrak penawaran dengan negosiasi
- Kontrak Penawaran Bersaing
a. Kontrak Lumpsum, dimana biaya yang harus dikeluarkan pemilik proyek adalah suatu jumlah tetap
yang didapat dari perhitungan seluruh aspek pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak; seperti
gambar desain, spesifikasi umum, dan spesifikasi teknis, serta aturan-aturan administratif lainnya.
b. Kontrak Unit Price, didasarkan atas estimasi volume pekerjaan yang telah diklarifikasi bersama-
sama pemilik proyek dengan jumlah biaya per unit pekerjaan.
- Kontrak Penawaran Negosiasi Biaya
a. Kontrak Lumpsum, harga ditentukan dari negosiasi penawaran yang dilakukan oleh pemilik proyek
dengan kontraktor pelaksana.
b. Kontrak Unit Price, jenis kontrak ini juga sama dengan cara jenis kontrak penawaran bersaing,
namun harga ditentukan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak.
c. Kontrak Cost Plus Fee, pembayaran oleh pemilik proyek didasarkan atas daftar biaya yang
dikeluarkan oleh kontraktor setelah proyek selesai ditambah dengan keuntungannya.
2.2 Pengertian Faktor Potensial Perselisihan Kontrak
Yang dimaksudkan dengan perselisihan (dispute) menurut Logawa (1997) adalah diskusi antara
dua pihak yang saling bertentangan dan tidak berakhir. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan
interpretasi atas suatu masalah yang belum diatur dalam perjanjian/kontrak. Jadi, pengertian faktor-faktor
potensial terjadinya perselisihan kontrak adalah faktor-faktor apa saja yang mungkin dapat menyebabkan
terjadinya perselisihan kontrak di antara partisipan kontrak.
Faktor potensial terjadinya suatu perselisihan dapat juga diartikan sebagai faktor yang mungkin
dapat menyebabkan/mengakibatkan suatu masalah itu terjadi. Potensial ini diartikan sebagai peluang
kemungkinan yang bisa mengarah menjadi lebih tinggi atau berkualitatif menuju rendah. Dalam skala
kualitatif di antaranya kita mengenal tingkatan dari sangat rendah sampai ke tingkatan yang sangat tinggi.
2.3 Identifikasi Faktor Potensial Perselisihan Kontrak
Untuk memprediksi faktor yang mungkin mempengaruhi timbulnya perselisihan adalah sangat
banyak dan kompleks. Ibarat suatu perangkat peralatan, maka variabel-variabel penyebab itu bisa datang
dari sistemnya, orang yang menjalankan atau dari alatnya sendiri. Masing-masing bagian ini mempunyai
sub-bagian yang sifatnya merupakan faktor kontrak sebagai pembentuk. Kontrak itulah yang secara lebih
mendalam bisa diuraikan menjadi variabel-variabel pembentuk yang jumlahnya sangat banyak.
Berdasarkan hasil penelitian Diekmann dan Girard (1995), menyatakan bahwa karakteristik suatu
proyek bisa dilihat dari aspek pihak/orangnya, aspek proyek, dan aspek proses. Sedangkan menurut hasil
penelitian oleh Kerzner (2001) dan Thamhain (1984) dalam Aderiani (2005) bahwa faktor yang
JURNAL TEKNIK SIPIL
berpotensi menjadi penyebab perselisihan dalam proyek konstruksi adalah aspek prioritas proyek, aspek
prosedur administrasi, aspek pendapat teknis, aspek biaya, aspek jadual, dan aspek dokumen kontrak.
Dari hasil penelitian-penelitian tersebut, kemudian dibentuk menjadi faktor penyebab perselisihan
kontrak yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Faktor-faktor tersebut diuraikan lebih mendetail ke
dalam variabel-variabel yang mendasarinya. Variabel-variabel tersebut harus menjadi variabel kuantitatif
agar dapat diukur untuk menjadi alat pengambilan kesimpulan, sejauh manakah faktor itu berpotensi
sebagai penyebab perselisihan kontrak konstruksi. Uraian tentang faktor-faktor penyebab perselisihan
kontrak adalah sebagai berikut:
Penetapan jadual proyek umumya ditentukan oleh pemilik untuk kepentingan pemakaian sesegera
mungkin yang mendesak. Proyek selalu dibangun dalam tekanan waktu, walaupun ada banyak
ketidakpastian tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang dimana kondisi selalu berubah.
Kesalahan-kesalahan akan timbul karena adanya tekanan waktu berkaitan dengan jadual yang tidak
realistis. Jadual yang tidak realistis jarang sekali dapat digunakan untuk melaksanakan proyek dengan
sukses (Probowo, 1998).
Perselisihan juga bisa terjadi akibat terlalu banyaknya proyek yang ditangani dalam waktu yang
bersamaan oleh satu kontraktor. Yang mana konsentrasi lebih ditujukan pada proyek yang
diprioritaskan, sehingga proyek lainnya menjadi kurang maksimal. Perbedaan pandangan tentang
prioritas proyek antara pemilik proyek dan kontraktor juga menjadi salah satu sumber masalah dalam
pelaksanaan proyek (Saleh, 2005). Dana yang dimiliki oleh kontraktor apabila tidak direncanakan
dengan cermat pengalokasian dan penggunaannya akan berpeluang menimbulkan arus pembiayaan
untuk proyek itu sendiri. Sebagaimana lazimnya, kontraktor sendiri harus menanamkan sejumlah
biaya untuk proyek, sebelum menerima pembayaran dari pemilik. Kontrak-kontrak pekerjaan
konstruksi menyediakan pembayaran bertahap dari nilai kontrak sejalan dengan kemajuan pekerjaan.
Pembayaran yang terlambat oleh pemilik ke kontraktor menimbulkan masalah serius dalam industri
konstruksi, karena akan mengacaukan semua sistem pendanaan, dan mempengaruhi kelancaran
pekerjaan (Probowo, 1998).
- Aspek Sumber Daya Manusia
Para pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, baik pemilik proyek maupun kontraktor dituntut
memiliki sumber daya manusia yang berkualitas di bidang kerjanya masing-masing. Personil ini
bahkan seyogyanya memiliki kemampuan teknis dan manajemen yang lebih baik atau andal, karena
para personil ini berhadapan langsung dengan masalah perencanaan, pengaturan, dan pengendalian
sumber daya yang ada. Kurangnya pengalaman dari personil proyek dapat menyebabkan terjadinya
masalah-masalah dalam pelaksanaan suatu proyek (Saleh, 2005).
- Aspek Pendapat Teknis
Perencanaan gambar dan spesifikasi harus cukup lengkap, layak dan siap dipakai untuk dijadikan
pedoman pada proses pelaksanaan. Gambar menunjukkan apa saja yang harus dibangun, sedangkan
spesifikasi merupakan instruksi tertulis yang menjabarkan bagaimana proyek dibangun dan hasil apa
yang akan dicapai (Probowo, 1998). Adanya pekerjaan yang berbeda dari spesifikasi atau adanya
pekerjaan tambahan yang tidak tercantum dalam dokumen kontrak dapat menyebabkan konflik (Saleh,
2005). Pada umumnya pekerjaan tambah dalam jumlah besar akan disertai dengan kebijakan
pemberian tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan. Masalah yang harus diantisipasi adalah bahwa
pekerjaan-pekerjaan tambah yang diminta pada saat pekerjaan sedang berjalan, sering kali
menginterupsi pokok pekerjaan yang telah ada sebelumnya. Adanya interupsi-interupsi ini akan
mengganggu kelancaran pekerjaan secara keseluruhan atau bahkan memerlukan perencanaan ulang
(Probowo, 1998).
Adanya organisasi kerja yang efisien juga ikut mempengaruhi kesuksesan suatu manajemen dalam
proyek konstruksi. Oleh sebab itu dalam membentuk suatu organisasi proyek harus diperhatikan
bahwa jalur perintah yang ada sebaiknya bersifat langsung dan pendek, serta setiap individu sebaiknya
diberi wewenang sesuai posisinya (Saleh, 2005).
JURNAL TEKNIK SIPIL
- Aspek Dokumen Kontrak
Dokumen kontrak yang tidak jelas dapat menyebabkan adanya keterlambatan, dimana hal ini
berpotensi mengakibatkan terjadinya klaim (Saleh, 2005). Terminologi atau kata-kata yang bermakna
samar/ganda (ambiguous) dapat menimbulkan keragu-raguan dalam pengartian dan penafsirannya.
Akibatnya, masing-masing pihak akan berusaha memberikan penafsiran sendiri yang tentunya dengan
maksud untuk tidak merugikan diri sendiri sehingga kerap menjadi bibit perselisihan (Ervianto, 2005).
Ketidakjelasan dalam dokumen kontrak biasanya yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang
bermakna ganda, kejelasan tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, dan seterusnya.
- Aspek Force Majeure
Hujan lebat atau cuaca yang tidak memungkinkan dapat menyebabkan penundaan pelaksanaan
pekerjaan sehingga terjadi keterlambatan pada proyek (Saleh, 2005). Terjadinya bencana alam
(longsor, banjir, gempa bumi), adanya huru-hara atau kerusuhan, serta pengrusakan oleh pihak ketiga
juga berpotensi menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek, yang mana dapat menyebabkan
perselisihan jika tidak diatur dengan jelas dalam kontrak.
2.4 Penyelesaian Perselisihan Kontrak
cara yang sederhana sampai yang bersifat kompleks. Namun apapun pilihannya, penyelesaian perselisihan
hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang murah, cepat, tidak merugikan kedua belah pihak, serta yang
terpenting adalah tujuan utama pekerjaan dapat tercapai. Menurut Yusuf (2007) dan Sembiring (2011),
terdapat beberapa cara penyelesaian perselisihan, yaitu:
- Negosiasi
perundingan. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai
kesepakatan. Dengan cara ini, kedua belah pihak yang berselisih dapat mengupayakan
penyelesaiannya secara langsung yang tentunya akan lebih cepat dan hemat karena tidak melibatkan
pihak ketiga.
Mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang
memberikan masukan- masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan masalah mereka. Pihak
ketiga yang dilibatkan biasanya terdiri dari orang- orang yang dinilai mempunyai kemampuan dan
keahlian untuk membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan. Mediator bertugas mengumpulkan
data-data dan informasi terutama dari masing-masing pihak yeng berselisih. Kemudian mediator
membuat resume dari hasil analisisnya, menyampaikan keinginan satu pihak ke pihak yang lainnya
dan begitu sebaliknya. Untuk itu seorang mediator harus mampu membangun komunikasi yang baik
sehingga bisa menyerap semua pendapat dan keinginan masing-masing pihak serta memberikan
rekomendasi cara penyelesaian yang adil. Salah satu kunci sukses dalam proses mediasi adalah
kemauan keras dari kedua belah pihak untuk bekerja sama secara kooperatif untuk menyelesaikan
permasalahan yang ada. Mediator haruslah yang tidak memihak dan tidak memutuskan sesuatu, tetapi
hanya memberikan nasihat atau saran. Jadi keputusan yang diambil oleh mediator bersifat tidak
mengikat.
- Konsiliasi
Penyelesaian perselisihan dengan cara konsiliasi ini adalah upaya penyelesaian perselisihan dengan
cara melibatkan pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi
dan menjalankan hal yang diputuskan oleh pihak ketiga tersebut.
- Arbitrase
Cara penyelesaian perselisihan jenis ini hampir sama dengan mediasi. Dalam hal ini, pihak yang
berselisih meminta badan arbitrase untuk menunjuk seorang atau beberapa orang sebagai arbitrator.
Arbitrator harus orang yang ahli dalam bidang konstruksi dan administrasi kontrak. Proses arbitrase
dimulai dengan presentasi/penjelasan dari masing-masing pihak tentang persoalan yang diselisihkan.
Di antara para pihak juga memberikan kesaksian selama proses presentasi tersebut. Proses ini hampir
sama dengan trial proses dalam suatu ruang sidang. Hanya saja, proses ini tidak secara legal mengikat
JURNAL TEKNIK SIPIL
Jurnal PROKONS Politeknik Negeri Malang 64
kedua belah pihak. Di akhir keputusan proses arbitrase, kedua belah pihak bisa menerima keputusan
atau menolaknya. Penolakan terhadap keputusan badan arbitrase bisa disebabkan salah satu pihak
tidak puas atas keputusan yang diambil. Selanjutnya bila menolak keputusan tersebut, maka jalan
terakhir untuk upaya penyelesaian perselisihan adalah dengan membawa masalah ke lembaga
pengadilan.
- Pengadilan
permasalahan ke pengadilan untuk dicarikan upaya penyelesaian terakhir berdasarkan hukum. Proses
pengadilan tidak hanya membutuhkan biaya mahal tetapi juga memerlukan waktu yang relatif lama.
Dampak negatif lainnya dari cara penyelesaian perselisihan ini adalah hubungan antara para pihak
menjadi tidak harmonis lagi.
yang digunakan bukanlah rancangan penelitian yang benar, maka kemungkinan besar hipotesisnya tidak
terbukti kebenarannya, walaupun sebenarnya adalah benar. Penelitian yang dilakukan ini termasuk dalam
kategori penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bersifat menemukan fenomena perselisihan
hubungan kontrak yang terjadi di proyek berdasarkan pendapat dari sumber datanya. Dan metode
pengumpulan data sampelnya adalah dengan metode survei (kuisioner). Tujuan akhir penelitian ini adalah
menemukan faktor-faktor potensial perselisihan menurut pendapat owner dengan kontraktor dan
mengetahui faktor-faktor yang paling dominan penyebab perselisihan menurut kedua belah pihak
tersebut. Berdasarkan faktor-faktor potensial perselisihan kontrak, maka dibangun suatu variabel/sub-
faktor pembentuk faktor yang lebih rinci untuk dijadikan persoalan isian kuisioner. Selain faktor-faktor
berdasarkan teori juga dikembangkan beberapa faktor baru yang didasarkan atas hasil observasi awal
untuk melengkapi faktor yang ada. Variabel-variabel itu harus merepresentasikan faktor-faktor yang ada
sesuai dengan karakteristik proyek masing-masing. Untuk keperluan pengambilan data di lapangan
didasarkan atas rancangan penelitian yang ada, kemudian dibuat desain kuisioner. Bagan alir rancangan
penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini berlokasi di wilayah Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara, yaitu untuk
proyek-proyek pembangunan gedung milik pemerintah daerah, penentuan lokasi penelitian ini dilakukan
secara sengaja. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian, terutama proses pengambilan data di lokasi
(penyebaran kuisioner) dilakukan mulai dari bulan Juli 2010 sampai berakhir pada bulan September
2010.
Populasi penelitian adalah owner dan kontraktor yang pernah atau sedang malaksanakan pekerjaan
pembangunan gedung milik pemerintah daerah dalam periode tahun anggaran antara tahun 2007 sampai
dengan tahun 2009.
bawahnya seperti kepala proyek, site manager, staf teknik, sedangkan yang mewakili pihak pemilik
proyek adalah koordinator pengawas dan pengawasnya. Yang menjadi alasan pemilihan responden
tersebut adalah karena pihak-pihak tersebut dianggap menguasai persoalan penelitian, dimana pihak-
pihak tersebut yang memiliki wewenang dalam hal pengambilan keputusan di dalam struktur organisasi
proyeknya masing-masing.
Responden dalam penelitian ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok owner dan kelompok
kontraktor. Berdasarkan data dari pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara (dihimpun dari daftar
proyek di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD), terdapat 25 proyek yang menjadi objek
penelitian. Karena jumlah populasi yang ada relatif sedikit (kurang dari 30), maka dilakukan pengambilan
JURNAL TEKNIK SIPIL
data secara sensus, artinya dari seluruh populasi tersebut semuanya dijadikan sumber data. Yaitu masing-
masing sejumlah 25 responden mewakili pihak owner dan pihak kontraktor.
Gambar 1. Bagan Alir Penelitian
Sumber Data Penelitian
- Data Primer
Data primer dikumpulkan dari responden langsung, yaitu yang berada di kantor pusat maupun di
lokasi proyek. Responden dari pihak owner adalah koordinator pengawas dan pengawas. Sedangkan
dari pihak kontraktor antara lain direktur, kepala proyek, site manager, dan staf teknik. Dari setiap
proyek, diambil satu orang dari masing-masing pihak, baik pemilik proyek maupun kontraktor sebagai
responden.
Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, jurnal, praktisi yang bekerja di bidang konstruksi, dan
juga dari contoh kasus perselisihan yang pernah terjadi. Proses pengambilan data sekunder dilakukan
bersamaan dengan proses penyusunan/pencarian kajian teori.
3.5 Rancangan Kuisioner Penelitian
- Pembuatan Kuisioner
Ada tiga bagian isi dari kuisioner, yaitu di antaranya adalah: (1) tentang data responden dan informasi
proyek; (2) tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan perselisihan versi owner dan versi
kontraktor; dan (3) tentang informasi perselisihan kontrak yang sudah/sedang terjadi di proyek. Data
responden dan informasi proyek menjelaskan data-data pribadi responden dan perusahaan. Di samping
itu juga menjelaskan tentang pengalaman pekerjaan di proyek pembangunan gedung terutama yang
Ya
Mulai
berkaitan dengan lingkup penelitian. Di bagian kedua menguraikan tentang variabel-variabel yang
berpotensi menimbulkan perselisihan kontrak dengan penilaian skor kuantitatifnya. Sedangkan pada
bagian terakhir menjelaskan pengalaman responden selama mengikuti proses pelaksanaan dalam hal
penyelesaian perselisihan yang pernah dialami. Keseluruhan isi kuisioner diharapkan mampu
mendapatkan data-data yang valid untuk dapat dilakukan analisis penelitian, sehingga dapat mencapai
tujuan penelitian yang diharapkan.
Instrumen merupakan alat yang digunakan sebagai pengumpul data dalam suatu penelitian dapat
berupa kuisioner, sehingga skala pengukuran instrumen adalah menentukan satuan yang diperoleh,
sekaligus jenis data atau tingkatan data. Untuk mendapatkan data kuantitatif pada pengisian
interpretasi persoalan dalam instrumen penelitian, maka dibuatlah skala pengukuran variabel. Skala
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur
sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu (Siregar, 2010).
Dalam penelitian ini variabel yang diukur adalah pendapat pemilik proyek dan kontraktor tentang
faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan kontrak.
Dengan menggunakan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan dari variabel menjadi
indikator yang dapat diukur. Selanjutnya, indikator tersebut dijadikan tolak ukur untuk membuat suatu
pertanyaan yang akan dijawab oleh responden.
Skala yang digunakan adalah Skala Likert Pernyataan Positif yaitu dimulai dari rentang angka 1(satu)
sampai dengan 5 (lima). Skala angka 1 (satu) identik dengan pengukuran kualitatif sangat rendah,
skala angka 2 (dua) sama dengan rendah, skala angka 3 (tiga) sama dengan cukup tinggi, skala angka
4 (empat) sama dengan tinggi, dan skala angka 5 (lima) menunjukkan kualitatif sangat tinggi.
3.6 Pengumpulan Data Penelitian
Pengumpulan data primer dengan membagikan kuisioner kepada para responden. Untuk mendapatkan
data yang benar, yaitu yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, maka responden selalu
didampingi atau minimal ada penjelasan tentang apa dan bagaimana cara pengisian kuisioner.
Responden harus benar- benar mengerti tentang topik penelitian dan secara sungguh-sungguh menjaga
kebenaran persepsinya.
- Pengumpulan Data Sekunder
Data sekunder didapat dari literatur- literatur yang berupa jurnal, tugas akhir, makalah, media cetak,
serta pengalaman para praktisi yang pernah/ sedang terlibat dalam proyek pembangunan gedung.
3.7 Pengolahan Data Penelitian
Setelah proses pengumpulan data dengan kuisioner yang di dalamnya berisikan faktor penyebab
terjadinya perselisihan kontrak, maka dilakukan pengujuan validitas dan reliabilitas menggunakan
software SPSS versi 15. Selanjutnya, dilakukan analisis deskriptif dengan bantuan aplikasi software
microsoft excel. Hasil penelitian dikelompokkan dan dirangking sesuai urutannya, baik dari versi
owner maupun versi kontraktor. Rangking dilakukan berdasarkan tingkatannya, yaitu dari taraf sangat
rendah hingga taraf sangat tinggi potensinya terhadap terjadinya perselisihan. Dilanjutkan dengan
analisis uji beda rerata/ t-test (paired samples statistics) di antara dua faktor yang sama pada tingkat
perselisihannya potensial dominan. Hal ini untuk menguji hipotesa yang diajukan yaitu mengetahui
apakah memang terdapat perbedaan pendapat yang signifikan secara statistik tentang faktor penyebab
perselisihan kontrak antara pemilik proyek dengan kontraktor. Untuk menjawab rumusan masalah
yang ketiga, dilakukan pengelompokan data yang bersumber dari hasil jawaban kuisioner tentang
pengalaman perselisihan kontrak yang pernah atau sedang terjadi dalam proyek. Pengelompokan
tersebut dilakukan baik untuk permasalahan perselisihan yang dialami maupun cara penyelesaian yang
ditempuh, yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang memiliki karakteristik sama.
Khusus untuk prosedur pengelompokan cara penyelesaian perselisihan, jika terdapat beberapa cara
JURNAL TEKNIK SIPIL
Jurnal PROKONS Politeknik Negeri Malang 67
penyelesaian yang ditempuh, maka cara yang paling akhir yang akan dimasukkan ke dalam daftar
pengelompokan tersebut.
- Kategori Tingkat Perselisihan
Di dalam kategori model distribusi normal, asumsi nilai skor dalam subjek kelompok sampel
merupakan estimasi terhadap skor subjek dalam populasi. Hal ini karena distribusi sampel maupun
populasi adalah distribusi normal (Azwar, 1999). Dan dari situlah dapat dibuat skor kualitatif teoritis
yang terdistribusi dari distribusi normal. Di dalam distribusi normal, penentuan skala yang berjenjang
dari 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), terdapat 4 (empat) bagian/satuan deviasi standar. Dua bagian
berada di sebelah kiri dari nilai rata-rata dan dua bagian lagi berada di sebelah kanannya. Berdasarkan
4 (empat) bagian itulah, maka penentuan kategorisasi kualitatif dapat dianalogikan dengan skala
kuantitatif yang ada.
faktor yang terdiri dari sejumlah variabel dibuat grand rata-ratanya. Selanjutnya, berdasarkan rata-rata
nilai skor itu ditetapkan kategorisasi kualitatif potensial faktor. Adanya nilai rata-rata yang tidak
menunjukkan angka bulat, menjadikan kategorisasi kualitatif menjadi kategorisasi jenjang (ordinal).
Artinya bahwa penentuan kategorisasi kualitatif berada pada suatu range nilai ordinal, dengan skala
nilai 1 sampai dengan 5 yang dianalogikan penilaian kualitatif dari sangat rendah hingga sangat tinggi.
Analogi skala jenjang kategori tingkat potensial perselisihan dari interval ke ordinal menurut Sugiyono
dan Wibowo (2000) seperti pada Gambar 2.
Gambar 2. Kategori Penilaian Perselisihan
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Profil Responden
Responden dalam penelitian ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok pemilik proyek
(owner) dan kelompok kontraktor, yaitu 25 orang mewakili pihak pemilik proyek dan 25 orang juga
mewakili pihak kontraktor, yang mana total responden berjumlah 50 orang. Uraian karakteristik dari
masing- masing kelompok responden dijelaskan seperti pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Dari Tabel 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk responden dari pihak owner, yang terbanyak
adalah dengan jabatan sebagai pengawas, yaitu 17 orang atau 68%, kemudian sisanya dengan jabatan
sebagai koordinator pengawas sejumlah 8 orang atau 32% dari keseluruhan responden sejumlah 25 orang.
Pengalaman responden dalam pengerjaan proyek gedung rata-rata adalah 7 kali, yang mana dapat
dikatakan bahwa responden cukup berpengalaman sehingga tepat untuk dijadikan sebagai narasumber.
Fungsi bangunan yang dikerjakan kebanyakan adalah perkantoran yaitu 13 unit atau 52% dari
keseluruhan proyek yang diteliti sejumlah 25 proyek, selanjutnya adalah gedung sekolah, rumah dinas,
gedung instalasi gawat darurat rumah sakit umum daerah, dan gedung laboratorium.
Jenjang Skala Ordinal
Cukup
Tabel 1. Ringkasan Karakteristik Responden Pemilik Proyek (Owner)
No. Uraian Owner %
2 Jabatan Responden:
4 Fungsi Gedung Yang Dibangun:
- Perkantoran 13 52
- Sekolah 2 8
No. Uraian Kontraktor %
2 Jabatan Responden:
- Direktur 12 48
- Sembilan s/d Tiga Belas Kali 9 36
4 Fungsi Gedung Yang Dibangun:
- Perkantoran 13 52
- Sekolah 2 8
- Rumah Dinas 8 32
- Gedung Khusus 2 8
Dari Tabel 2 tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk responden dari pihak kontraktor, yang
terbanyak adalah dengan jabatan sebagai direktur, yaitu 12 orang atau 48% dari keseluruhan responden
sejumlah 25 orang. Pengalaman responden dalam mengerjaan proyek gedung rata-rata adalah 7 kali, yang
mana dapat dikatakan bahwa responden cukup berpengalaman sehingga tepat untuk dijadikan sebagai
narasumber. Fungsi bangunan yang dikerjakan kebanyakan adalah perkantoran yaitu 13 unit atau 52%
dari keseluruhan proyek yang diteliti sejumlah 25 proyek, selanjutnya adalah gedung sekolah, rumah
dinas, gedung instalasi gawat darurat rumah sakit umum daerah, dan gedung laboratorium.
4.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Pada penelitian ini, pengujian validitas menggunakan teknik korelasi rumus Product Moment, yaitu
korelasi antara skor item dengan skor total. Jika terdapat korelasi yang nyata antara item dengan total
item, mengindikasikan bahwa item yang bersangkutan adalah valid. Korelasi nyata diidentifikasikan
dengan nilai |rhitung| ≥ rtabel atau nilai signifikansi (p-value) kurang dari (0,05) atau 5%. Dari hasil
pengujian validitas pertanyaan untuk owner dan kontraktor yang didasarkan atas fakta dan persepsi
dengan menggunakan program bantu SPSS Versi 15 diperoleh bahwa semua nilai korelasi (|rhitung|) lebih
besar dari rtabel (0,396) dan nilai signifikansi (p-value) juga kurang dari nilai (0,05). Sehingga dapat
disimpulkan bahwa dengan tingkat kesalahan 5% seluruh item pertanyaan adalah valid.
JURNAL TEKNIK SIPIL
Pengujian reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach Alpha, jika nilai alpha lebih besar dari 0,6
maka instrumen tersebut dikatakan andal. Dari hasil pengujian reliabilitas pertanyaan untuk owner dan
kontraktor yang didasarkan atas fakta dan persepsi dengan menggunakan program bantu SPSS Versi 15
diperoleh bahwa seluruh koefisien Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa semua item pertanyaan adalah reliabel.
Karena hasil pengujian dari seluruh item pertanyaan adalah valid dan reliabel, maka dapat
dilakukan tahapan proses analisis selanjutnya.
4.3 Penentuan Peringkat/Ranking Faktor Penyebab Perselisihan
Untuk menentukan peringkat (ranking) pengaruh dari masing-masing faktor penyebab perselisihan
kontrak konstruksi dapat dilihat dari nilai tingkat potensi rata-rata setiap faktornya. Semakin besar
persentasinya, menunjukkan semakin besar pengaruh faktor tersebut sebagai penyebab terjadinya
perselisihan kontrak konstruksi.
a) Ranking Faktor Menurut Owner Berdasarkan Fakta Tabel 3. Ranking Faktor Penyebab Perselisihan Kontrak Konstruksi
(Menurut Owner Berdasarkan Fakta)
Potensi (%)
2 Faktor Sumber Daya Manusia (X3) 85,60 SangatTinggi
3 Faktor Prioritas dan Biaya Proyek (X2) 85,60 SangatTinggi
4 Faktor Dokumen Kontrak (X6) 83,60 Tinggi
5 Faktor Jadual Pekerjaan (X1) 79,20 Tinggi
6 Faktor Force Majeure (X7) 73,07 Tinggi
7 Faktor Prosedur Administrasi (X5) 71,47 Tinggi
Dari hasil perhitungan pada Tabel 3 menurut owner berdasarkan fakta diketahui bahwa Faktor
Pendapat Teknis (X4) adalah faktor yang paling dominan pengaruhnya, dengan nilai tingkat potensi rata-
rata sebesar 89,33%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Faktor Pendapat Teknis (X4) masuk dalam kriteria
tingkat potensi Sangat Tinggi berpotensi menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan antara owner
dengan kontraktor.
nilai tingkat potensi rata-ratanya sebesar 71,47% dimana hal tersebut menunjukkan bahwa Faktor
Prosedur Administrasi (X5) masuk dalam kriteria tingkat potensi Tinggi berpotensi menjadi faktor
penyebab terjadinya perselisihan antara owner dengan kontraktor.
b) Ranking Faktor Menurut Owner Berdasarkan Persepsi Tabel 4. Ranking Faktor Penyebab Perselisihan Kontrak Konstruksi
(Menurut Owner Berdasarkan Persepsi)
Potensi (%)
2 Faktor Jadual Pekerjaan (X1) 79,20 Tinggi
3 Faktor Dokumen Kontrak (X6) 78,20 Tinggi
4 Faktor Sumber Daya Manusia (X3) 78,13 Tinggi
5 Faktor Prioritas dan Biaya Proyek (X2) 78,13 Tinggi
6 Faktor Prosedur Administrasi (X5) 71,47 Tinggi
7 Faktor Force Majeure (X7) 68,80 Cukup Tinggi
Dari hasil perhitungan pada Tabel 4 menurut owner berdasarkan persepsi diketahui bahwa Faktor
Pendapat Teknis (X4) adalah faktor yang paling dominan pengaruhnya, dengan nilai tingkat potensi rata-
JURNAL TEKNIK SIPIL
Jurnal PROKONS Politeknik Negeri Malang 70
rata sebesar 92,27%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Faktor Pendapat Teknis (X4) masuk dalam kriteria
tingkat potensi Sangat Tinggi berpotensi menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan antara owner
dengan kontraktor.
nilai tingkat potensi rata-ratanya sebesar 74,40% dimana hal tersebut menunjukkan bahwa Faktor
Prosedur Administrasi (X5) masuk dalam kriteria tingkat potensi Tinggi berpotensi menjadi faktor
penyebab terjadinya perselisihan antara owner dengan kontraktor.
c) Ranking Faktor Menurut Kontraktor Berdasarkan Fakta Tabel 5. Ranking Faktor Penyebab Perselisihan Kontrak Konstruksi
(Menurut Kontraktor Berdasarkan Fakta)
Potensi (%)
3 Faktor Sumber Daya Manusia (X3) 90,13 Sangat Tinggi
4 Faktor Jadual Pekerjaan (X1) 85,60 Sangat Tinggi
5 Faktor Prioritas dan Biaya Proyek (X2) 84,53 Tinggi
6 Faktor Force Majeure (X7) 81,87 Tinggi
7 Faktor Prosedur Administrasi (X5) 74,40 Tinggi
Dari hasil perhitungan pada Tabel 5 menurut kontraktor berdasarkan fakta diketahui bahwa Faktor
Pendapat Teknis (X4) adalah faktor yang paling dominan pengaruhnya, dengan nilai tingkat potensi rata-
rata sebesar 94,67%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Faktor Pendapat Teknis (X4) masuk dalam kriteria
tingkat potensi Sangat Tinggi berpotensi menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan antara owner
dengan kontraktor.
Sedangkan faktor yang paling kecil pengaruhnya adalah Faktor Force Majeure (X7) dengan nilai
tingkat potensi rata-ratanya sebesar 68,80% dimana hal tersebut menunjukkan bahwa Faktor Force
Majeure (X7) masuk dalam kriteria tingkat potensi Cukup Tinggi berpotensi menjadi faktor penyebab
terjadinya perselisihan antara owner dengan kontraktor.
d) Ranking Faktor Menurut Kontraktor Berdasarkan Persepsi Tabel 6. Ranking Faktor Penyebab Perselisihan Kontrak Konstruksi
(Menurut Kontraktor Berdasarkan Persepsi)
Potensi (%)
4 Faktor Prioritas dan Biaya Proyek (X2) 85,33 Sangat Tinggi
5 Faktor Sumber Daya Manusia (X3) 84,80 Tinggi
6 Faktor Force Majeure (X7) 77,87 Tinggi
7 Faktor Prosedur Administrasi (X5) 73,33 Tinggi
Dari hasil perhitungan pada Tabel 6 menurut kontraktor berdasarkan persepsi diketahui bahwa
Faktor Pendapat Teknis (X4) adalah faktor yang paling dominan pengaruhnya, dengan nilai tingkat
potensi rata-rata sebesar 96,80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Faktor Pendapat Teknis (X4) masuk
dalam kriteria tingkat potensi Sangat Tinggi berpotensi menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan
antara owner dengan kontraktor.
nilai tingkat potensi rata-ratanya sebesar 73,33% dimana hal tersebut menunjukkan bahwa Faktor
JURNAL TEKNIK SIPIL
Prosedur Administrasi (X5) masuk dalam kriteria tingkat potensi Tinggi berpotensi menjadi faktor
penyebab terjadinya perselisihan antara owner dengan kontraktor.
4.4 Uji T (t-test) Dua Sampel Independen
Uji-t dua sampel independen adalah salah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang
digunakan bebas (tidak berpasangan). Uji-t ini dimaksudkan untuk membandingkan satu kumpulan
pengukuran dari kedua sampel yang berbeda. Oleh karena itu untuk mengetahui ada atau tidak adanya
perbedaaan pendapat yang didasarkan atas persepsi dan fakta antara kontraktor dan owner, maka
digunakan uji-t dua sampel yang independen.
- Antara Pendapat Kontraktor Dan Owner Yang Didasarkan Pada Persepsi
Tahapan pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapat atau tidak
antara kontraktor dan owner yang didasarkan pada persepsi mengenai faktor-faktor penyebab
terjadinya perselisihan kontrak konstruksi.
Pada Uji-t dua sampel independen ini digunakan α = 5% = 0,05. Ketentuan dari penerimaan atau
penolakan hipotesisnya adalah sebagai berikut:
H0 ditolak atau H1 diterima, Jika:
thitung > +ttabel atau thitung < -ttabel atau p-value ≤ α
H0 diterima atau H1 ditolak, Jika:
-ttabel < thitung < +ttabel atau p-value > α
Dimana: ttabel = 2,010 dengan db = 48 dan α = 0,05
- Antara Pendapat Kontraktor Dan Owner Yang Didasarkan Pada Fakta
Tahapan pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pendapat atau tidak
antara kontraktor dan owner yang didasarkan pada fakta mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya
perselisihan kontrak konstruksi.
Dapat dijelaskan bahwa nilai thitung dan p-value pada uji-t dua sampel independen ini berturut-turut
sebesar -1,239 dan 0,221. Karena -ttabel < thitung < +ttabel (-2,010 < -1,239 < +2,010) dan p-value
> α (0,221 > 0,05), maka diputuskan Ho diterima, dengan kata lain dapat disimpulkan dengan tingkat
kepercayaan 95%, bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat antara Kontraktor dan Owner yang
didasarkan pada Fakta yang terjadi pada proyek-proyek yang diteliti.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
1. Menurut Owner yang didasarkan pada Fakta, bahwa faktor yang paling dominan menjadi penyebab
terjadinya perselisihan kontrak konstruksi adalah Faktor Pendapat Teknis (X4) dengan nilai tingkat
potensi rata-rata sebesar 89,33%, dimana faktor tersebut memiliki 3 (tiga) indikator pembentuk yaitu
gambar/spesifikasi rencana yang salah/tidak lengkap, perubahan desain pekerjaan pada waktu
pelaksanaan proyek, dan adanya pekerjaan tambah/kurang dalam jumlah besar. Berdasarkan Persepsi
Owner, Faktor Pendapat Teknis (X4) juga menjadi faktor yang paling dominan berpengaruh sebagai
penyebab terjadinya perselisihan, dengan nilai tingkat potensi rata-ratanya sebesar 92,27%. Nilai
tersebut masuk dalam kriteria tingkat potensi Sangat Tinggi.
2. Menurut Kontraktor yang didasarkan pada Fakta, bahwa faktor yang paling dominan menjadi
penyebab terjadinya perselisihan kontrak konstruksi adalah Faktor Pendapat Teknis (X4) dengan nilai
tingkat potensi rata-rata sebesar 94,67%, dimana faktor tersebut memiliki 3 (tiga) indikator pembentuk
yaitu gambar/spesifikasi rencana yang salah/tidak lengkap, perubahan desain pekerjaan pada waktu
pelaksanaan proyek, dan adanya pekerjaan tambah/kurang dalam jumlah besar. Berdasarkan Persepsi
Kontraktor, Faktor Pendapat Teknis (X4) juga menjadi faktor yang paling dominan berpengaruh
sebagai penyebab terjadinya perselisihan, dengan nilai tingkat potensi rata-ratanya sebesar 96,80%.
Nilai tersebut masuk dalam kriteria tingkat potensi Sangat Tinggi.
3. Menunjukkan signifikansi tidak berbeda (sama) antara pendapat Owner dan Kontraktor tentang faktor-
faktor penyebab terjadinya perselisihan kontrak konstruksi, baik yang didasarkan atas Fakta maupun
Persepsi.
4. Untuk proses penyelesaian perselisihan kontrak yang terjadi, responden umumnya melakukan dengan
Negosiasi, baik secara langsung atau tidak langsung tanpa melibatkan pihak ketiga, yaitu dengan cara
melakukan Rapat, Koordinasi, dan Administrasi. Cara penyelesaian melalui lembaga pengadilan
(litigation) tidak pernah dilakukan, karena selain membutuhkan biaya yang besar dan prosesnya relatif
lama, juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keharmonisan hubungan antara pihak yang
terlibat (Owner-Kontraktor) di waktu yang akan datang.
5.2 Saran
1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera, agar proses seleksi dalam penetapan konsultan
perencana lebih ditingkatkan lagi supaya didapat hasil perencanaan yang baik dan benar.
2. Bagi para praktisi, khususnya pihak-pihak yang berkecimpung di bidang konstruksi disarankan agar
ketujuh faktor potensial penyebab perselisihan kontrak ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan
dalam proses pembuatan kontrak perjanjian.
3. Bagi penelitian selanjutnya, agar bisa dikembangkan penelitian yang memiliki tema sejenis namun
memiliki karakteristik proyek yang lebih kompleks, serta lebih diperlengkap variabel penelitian yang
belum bisa dijelaskan dalam penelitian ini agar dapat diperoleh gambaran lebih mendalam tentang
faktor penyebab terjadinya perselisihan kontrak di bidang konstruksi.
4. Penelitian lanjutan juga dapat dikembangkan untuk melihat pengaruh terjadinya perselisihan atau
konflik terhadap kinerja proyek khususnya pada tahap pelaksanaan proyek konstruksi.
6. DAFTAR PUSTAKA
Aderiani. 2005. Identifikasi Konflik Yang Terjadi Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi Gedung.
Laboratorium Manajemen Konstruksi Jurusan Teknik Sipil FTSP ITS. Surabaya.
Azwar, Saifuddin. 1999. Penyusunan Skala Psikologi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Diekmann, J.E., Girard, M.J. 1995. Are Contract Disputes Predictable. Journal of Contract for Works of
Civil Engineering Construction Engineering and Management.
Ervianto, Wulfram. 2005. Manajemen Proyek Konstruksi, Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Kamaludin, Y. Arief. 2008. Buku Pintar Membangun Rumah. Trans Media Pustaka. Jakarta.
Logawa, G. 1997. Claim and Dispute. Training Quantity Surveyor of Housing/Building. Bandung.
Nurachmad, M. 2010. Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian. Transmedia Pustaka.
Jakarta.
Penyebab-Penyebabnya. Program Pascasarjana Studi Manajemen Konstruksi Universitas Kristen
Petra. Surabaya.
Saleh, Nursyam. 2005. Faktor- faktor Yang Menyebabkan Klaim dan Penyelesaiannya Pada Industri
Konstruksi. Faculty of Civil Engineering University Teknologi Malaysia.
Sembiring, Jimmy Joses. 2011. Cara Menyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Visi Media. Jakarta.
Subekti. 2001. Hukum Perjanjian. Penerbit Intermasa. Jakarta
Yusuf, Tony. 2006. Memahami Kontrak Kerja Membangun Rumah. Penebar Swadaya. Jakarta.
---,Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.