DRAFT RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2020 - 2024PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

2 5 A P R I L 2 0 1 9

SUBANDI SARDJOKODeputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan

Kementerian PPN/Bappenas

OUTLINE PAPARAN

2

PENDAHULUAN

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DALAM RT RPJMN 2020 - 2024

03

02

01

PENUTUP

PENDAHULUAN

01

PP Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara PenyusunanRencana Pembangunan Nasional.

PP 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional:

▪ Bappenas menyusun Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, hingga Proyek Prioritas.

▪ RKP mengintegrasikan pemanfaatan Belanja K/L, BelanjaNon-K/L (Subsidi, PSO, Hibah Daerah), Dana Transfer Khusus, Dana Desa, dan sumber pendanaan lainnya.

▪ Pengalokasian pagu baik K/L maupun Non K/L dilakukan Bappenas bersama-sama Kementerian Keuangan.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terutama Lampiran I Huruf N Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMN DAN RKP

4

PP Nomor 87 Tahun 2014 Tentang PerkembanganKependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga

TAHAPAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKANRPJPN 2005 - 2025

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

5

RPJM 1(2005-2009)

Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk mencipatakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

RPJM 2(2010-2014)

Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDMtermasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

RPJM 3(2015-2019)

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

RPJM 4(2020-2024)

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Visi Pembangunan 2005 - 2025INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DALAM RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2020 - 2024

02

Tema RPJMN IV 2020 - 2024

Prioritas RPJMN IV 2020 - 2024“Indonesia Berpenghasilan

Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”

3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya

saing

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi

Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan

yang Berkualitas

6. Membangun Lingkungan Hidup,

Meningkatkan Ketahanan Bencana dan

Perubahan Iklim

5. Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengambangan Ekonomi

dan Pelayanan Dasar

Pengarusutamaan RPJMN IV 2020 - 2024

Pembangunan Berkelanjutan

Tata Kelola (Governance)

Kesetaraan Gender

Modal Sosial Budaya

Pembangunan Transformasi Digital

MembangunKemandirian

MenjaminKeadilan

MenjagaKeberlanjutan

Kaidah Pembangunan RPJMN IV 2020 - 2024

TEMA, PRIORITAS, PENGARUSUTAMAAN DAN KAIDAH RPJMN 2020 - 2024

7

RPJMN 2015-2019

Pertumbuhan penduduk seimbang

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Pendidikan Tinggi

IPTEK-Inovasi

Prestasi Olahraga

Sehat Cerdas Adaptif Kreatif Inovatif Terampil Bermartabat

Layanan Dasar & Perlindungan Sosial

ProduktivitasPembangunan

Karakter

Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Pendidikan

Kesehatan

Perlindungan Sosial

Pendidikan Agama dan Karakter

Pemahaman dan Pengamalan Agama

Kualitas Anak, Perempuan dan

Pemuda

Pendidikan Kewargaan

Tata Kelola Kependudukan

Penguatan Keluarga

Bab IV Pembangunan Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Bab V Pembangunan Kebudayaan dan

Karakter

8

KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2020 - 2024

9

DRAFT RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2020 - 2024

Daftar IsiRingkasan EksekutifBab 1 RPJMN 2020 – 2024Bab 2 Memperkuat Ketahanan Ekonomi UntukPertumbuhan yang BerkualitasBab 3 Mengembangkan Wilayah untukMengurangi Kesenjangan dan MenjaminPemerataanBab 4 Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya SaingBab 5 Membangun Karakter BangsaBab 6 Memperkuat Infrastruktur untukMendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan DasarBab 7 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan IklimBab 8 Memperkuat Stabilitas Polhukhankamdan Transformasi Pelayanan PublikBab 9 Kaidah PelaksanaanBab 10 Menuju Indonesia 2045

BAB IVPEMBANGUNAN MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN MANUSIA

11

Perlindungan sosial belum menyeluruh dan mencakup seluruh penduduk.

Layanan dasar belum merata di seluruh wilayah.

Pengendalian penduduk dan pengelolaan kependudukan belum optimal.

Produktivitas dan daya saing penduduk masih rendah.

Pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemberdayaan dan perlindungan perempuan, serta pembangunan pemuda belum berjalan optimal.

Tingkat kemiskinan masih tinggi.

12

SASARAN/INDIKATOR/TARGET PEMBANGUNAN MANUSIA (1)

No Indikator Baseline Target 2024Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan

1 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) 2,28

(SUPAS, 2015)

2,16

2 Cakupan NIK 96 100Kepemilikan akte kelahiran 83,3 100Pencatatan akte kematian N.A 100Kepemilikan buku nikah N.A 100Pencatatan perceraian N.A 100Penyebab kematian Belum Diterapkan 100

3 Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan 25 804 Jumlah kab/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monev unit

terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan

86 kab/kota 300 kab/kota

SASARAN/INDIKATOR/TARGET PEMBANGUNAN MANUSIA (2)

No Indikator Baseline Target 2024Pemenuhan Layanan Dasar

1 Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 305(SUPAS, 2015)

183

2 Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) 24(SDKI, 2017)

16

3 Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Cara Modern (mCPR) 57,2

(SDKI, 2017)

63,41

4 Unmet Need (persen) 10,60

(SDKI, 2017)

7,4

5 ASFR 15 – 19 Tahun 36

(SDKI, 2017)

18

6 Prevalensi stunting/pendek dan sangat pendek pada balita (persen) 30,8(Riskesdas, 2018)

19

7 Prevalensi wasting/kurus dan sangat kurus pada balita (persen) 10,2(Riskesdas, 2018)

7

8 Insidensi HIV 0,24(Kemkes, 2018)

0,18

9 Insidensi TB (per 100.000 penduduk) 319

(Global TB Report, 2017)

190

10 Eliminasi malaria (kab/kota) 285

(Kemkes, 2018)

405

11 Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun 9,1

(Riskesdas, 2018)

8,7

12 Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun (persen) 21,8

(Riskesdas, 2018)

21,8

13 Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan 57,9

(Riskesdas, 2018)

80

14 Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi 40

(Kemkes, 2018)

85

13

14

SASARAN/INDIKATOR/TARGET PEMBANGUNAN MANUSIA (3)

No Indikator Baseline Target 2024Pemenuhan Layanan Dasar

15 Persentase rumah sakit terakreditasi 63

(Kemkes, 2018)

95

16 Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 23

(Kemkes, 2018)

83

17 Persentase puskesmas tanpa dokter 15

(Kemkes, 2018)

0

18 Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial 86

(Kemkes, 2018)

96

19 Persentase obat memenuhi syarat 80,9

(BPOM, 2018)

92,3

20 Persentase makanan memenuhi syarat 71

(BPOM, 2018)

90

21 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun) 8,45

(Susenas 2017)9,16

22 Harapan Lama Sekolah (Tahun) 12,85

(Susenas 2017)14,16

23

Angka Partisipasi Kasar (Persen)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)34,36

(Susenas 2017)53,10

SD/MI/ sederajat108,50

(Susenas 2017)106,71

SMP/MTs/ sederajat90,23

(Susenas 2017)95,43

SMA/SMK/MA/sederajat82,84

(Susenas 2017)84,02

Pendidikan Tinggi (PT)29,93

(Susenas 2017)43,86

15

SASARAN/INDIKATOR/TARGET PEMBANGUNAN MANUSIA (4)

No Indikator Baseline Target 2024Pemenuhan Layanan Dasar

24

Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya

a. SMA/SMK/MA/Sederajat 0,70 0,85

a. Pendidikan Tinggi 0,16 0,50

25

Nilai rata-rata hasil PISA:

a. Membaca

b. Matematika

c. Sains

397

386

403

399,7

392,3

406,2

26

Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen):

a. Membaca

b. Matematika

c. Sains

44,62

31,40

44,05

49,80

39,83

48,00

27

Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test AKSI (Persen):

a. Membaca

b. Matematika

c. Sains

53,2

22,9

26,4

61,2

30,1

34,428 Persentase Guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang Bersertifikat Pendidik (Persen) 55,92

(Kemdikbud, 2017) 81,75

29

Persentase Satuan Pendidikan Berakreditasi Minimal B (Persen)

a. SD/MI 76,84

(Kemdikbud, 2017) 84,46a. SMP/MTS 70,13

(Kemdikbud, 2017) 81,33a. SMA/MA 71,01

(Kemdikbud, 2017) 80,8630 Jumlah Perguruan Tinggi Terakreditasi A 73 162

1

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

TATA KELOLA KEPENDUDUKAN

16

PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING (PN)

2 3 4 5 6 7

PENGUATAN PELAKSANAAN

PERLINDUNGAN SOSIAL

PENINGKATAN AKSES DAN

MUTU PELAYANAN KESEHATAN

PEMERATAAN LAYANAN

PENDIDIKAN BERKUALITAS

PENINGKATAN KUALITAS ANAK,

PEREMPUAN DAN PEMUDA

PENGENTASAN KEMISKINAN

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING

KP1. Percepatan

Cakupan Administrasi

Kependudukan

KP2. Integrasi Sistem

Administrasi Kependudukan

KP3. Pemaduan dan

Sinkronisai Kebijakan

Pengendalian Penduduk

KP1. Peningkatan KIA,

KB dan Kespro

KP2. Percepatan

Perbaikan Gizi Masyarakat

KP3.Peningkatan

Pengendalian Penyakit

KP4. Penguatan

Germas

KP5. Penguatan Sistem

Kesehatan dan Pengawasan Obat

dan Makanan

KP1. Peningkatan

Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

KP2. Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun

KP3. Peningkatan

Pengelolaan dan Penempatan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

KP4. Penjaminan Mutu Pendidikan

KP5. Peningkatan Tata Kelola Pendidikan

KP1. Pemenuhan Hak

dan Perlindungan

Anak

KP2. Pemberdayaan

dan Pelindungan Perempuan

KP3. Kualitas Pemuda

KP1. Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga

KP2. Keperantaraan

Usaha dan Dampak Sosial

KP3. Reforma Agraria

KP4. PerhutananSosial

KP1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

BerbasisKerjasama

Industri

KP2. Penguatan Pendidikan

Tinggi Berkualitas

KP3. PeningkatanKapabilitas IPTEK dan Penciptaan

Inovasi

KP4. Pengembangan

Budaya dan Prestasi Olahraga

Stra

tegi

PP 1. Pengendalian Penduduk dan

Tata Kelola Kependudukan

PP 3. Peningkatan Akses

dan Mutu Pelayanan Kesehatan

PP 4. Pemerataan

Layanan Pendidikan Berkualitas

PP 5. Peningkatan

Kualitas Anak, Perempuan dan

Pemuda

PP 6. Pengentasan Kemiskinan

PP 7. Peningkatan Produktivitas

dan Daya Saing

17

PROGRAM PRIORITAS (PP) DAN KEGIATAN PRIORITAS (KP)

KP1. Sistem Jaminan Sosial Nasional

KP2. Bantuan Sosial

dan Subsidi Tepat Sasaran

KP3.Perlindungan Sosial Adaptif

KP4. Kesejahteraan

Sosial

PP 2. Penguatan

Pelaksanaan Perlindungan

Sosial

Mengendalikan pertumbuhanpenduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan, melalui:

18

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN

Percepatan cakupanadministrasi kependudukan.

Integrasi sistem administrasi kependudukan.

1

2

3

Percepatan cakupan administrasi kependudukan, mencakup :

Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk pencatatan sipilbagi seluruhpenduduk.1

Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus.3

Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.2

Pemaduan dan sinkronisai kebijakan Pengendalian Penduduk

Integrasi sistem administrasi kependudukan, mencakup :

Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan danpelaksanaan pembangunan.

1

Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar-kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi, pemerintahkabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sertapengembangan statistik hayati.

2

Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk, mencakup :

1. Penguatan sinergitas kebijakan Pengendalian Penduduk dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk seimbang.

2. Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Pusat dan daerah dalam Bidang Pengendalian Penduduk.

3. Pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga.

1

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, melalui:

19

Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi.

Percepatan perbaikan gizi masyarakat.

Peningkatan pengendalian penyakit.

Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

1

2

3

4

5

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, mencakup:

Peningkatan pelayanan kebidanan berkesinambungan (continuum of obstetric care) di fasilitaspublik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dankualitas pelayanan antenatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan, perbaikan sistemrujukan maternal, penyediaan sarana prasarana dan farmasi terutama jaminan ketersediaan darah setiapsaat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan.

Perluasan imunisasi dasar lengkap termasuk pengembangan imunisasi untuk menurunkan kematian bayi.

Peningkatan perilaku hygiene.

Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil.

Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah dengan optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah daerah melalui:▪ Advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling tentang pengendalian

penduduk, KB dan kesehatan reproduksi.▪ Peningkatan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga

Berencana (PLKB) serta kapasitas tenaga lini lapangan.▪ Penguatan fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB

dan kesehatan reproduksi serta usaha kesehatan bersumber daya masyarakat.

1

2

3

4

6

Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi.5

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.7

BAB VPEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN KARAKTER

21

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN KARAKTER

Melemahnya Ketahanan Budaya Bangsa.

Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia

Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti

Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Agama

Belum Kukuhnya Kerukunan Umat Beragama

Rendahnya Budaya Literasi

Belum Optimalnya Peran Keluarga

22

No Indikator Baseline Target 20241 Indeks Pembangunan Masyarakat 0,59 (2016) Meningkat

2 Indeks Pembangunan Kebudayaan 45,61 (2018) Meningkat3 Indeks Kerukunan Umat Beragama 72,27 (2017) Meningkat4 Indeks Pembangunan Keluarga 50,03 (2020) 54,035 Median Usia Kawin Pertama Perempuan 21,8

(SDKI, 2017)

22,1

6 Perkara Perceraian 365,633

(Badilag, 2016)

Menurun

SASARAN/INDIKATOR/TARGET PEMBANGUNAN

PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN KARAKTER (PN)

23

PENGUATAN KETAHANAN BUDAYA DAN

KARAKTER BANGSA

PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN

PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN NILAI – NILAI

AGAMA

PENINGKATAN LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS

1 2 3 4

PROGRAM PRIORITAS (PP) DAN KEGIATAN PRIORITAS (KP)

PP 1Penguatan Ketahanan Budaya dan Karakter

Bangsa

PP 2Pemajuan dan Pelestarian

Kebudayaan

PP 3Pemahaman dan

Pengamalan Nilai-Nilai Agama

KP 1. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

KP 2. Pengembangan dan Pemanfaatan KekayaanBudaya

KP 3. Penguatan Jaminan Produk Halal

KP 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

KP 1. Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama

KP 4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah

KP 2. Penguatan Pendidikan Kewargaan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

KP 4. Pengembangan BudayaBahari dan Sumber DayaMaritim

KP 1. PemantapanPendidikan Agama, Karakterdan Budi Pekerti

KP 3. Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah

KP 3. Pelindungan hakKebudayaan dan EkspresiBudaya

KP 4. Penguatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga

PP 4Peningkatan Literasi,

Inovasi dan Kreativitas

KP 3. Peningkatan Kreativitas dan Daya Cipta

KP 2. Pengembangan Budaya Iptek dan Inovasi

KP 1. Peningkatan Budaya Literasi

KP 5. Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan

KP 4. Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi

24

KP 5. PengembanganPromosi dan DiplomasiBudaya

Memperkukuh ketahanan budaya bangsa untukmembentuk mentalitas bangsa yang maju, moderen, danberkarakter:

25

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPENGUATAN KETAHANAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA (PP 1)

Penguatan ketahanan dan kualitas keluarga.

Pemantapan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti.

Penguatan pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan,dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalismedan patriotisme di era globalisasi.

Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

1

2

3

4

Penguatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga,mencakup:

Penyelenggaraan pembangunan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, karakteristik wilayah dan target sasaran.

Penguatan fungsi – fungsi keluarga dalammenjaga nilai – nilai keluarga untuk kesinambungan antargenerasi.

Penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup di era digitalisasi informasi.

1

2

3

TERIMA KASIH