Rancangan TeknokratikRPJMN 2015-2019 Sektor Transportasi & Arah Pengembangan Transportasi Jabodetabek

Ikhwan HakimKasubdit Jalan, Direktorat Transportasi

Jakarta, 20 November2014

Kementerian PPN/Bappenas

Isi

- Tantangan dan Target Kinerja RPJMN 2015-2019- Infrastruktur Transportasi yang Harus Dibangun, 2015-

2019- Kebutuhan dan Strategi Pemenuhan Pendanaan

Infrastruktur 2015-2019

2

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Sektor Transportasi

1

Arah Pengembangan Transportasi Jabodetabek2- Rencana Induk dan Kelembagaan

Tantangan

SingaporeHong Kong

FranceAustralia, NZ

UK, Los Angeles (USA)Malaysia (Port Klang)

ThailandTanjung Priok

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.12

33

44

58

Waktu Tunggu Pelabuhan (hari) Pangsa Angkutan Umum di Kota (%)

Jakarta

Taipei

Hong Kong

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2.3

14

25

62.2

46

11

12.9

20

63

22.6

19

0

Rail

Private Transport

Non-Rail Public Transport

Others

Waktu Tempuh Moda Jalan (jam/100 km)

Tingginya biaya logistik, diukur dengan Rasio Biaya Logistik terhadap PDB: Indonesia: 25%, Thailand : 20.4%, China: 18.1%, Japan: 11.4%.

23,54%

58,86%

82,40%

17,60%

0

20

40

60

80

100

Sumatera Jawa Bali KBI KTI

Kontribusi PDB Wilayah

85%

7% 8%

Passenger Transport

Jalan

Kereta Api

Laut, Udara, ASDP

91%

1% 8%

Freight Transport

Pangsa Pasar Moda Transportasi

Provinsi 2015 2025 2035

Kep. Riau 83,0 83,8 85,3Jabar 72,9 83,1 89,3Jatim 51,1 58,6 66,7Banten 67,7 73,7 84,9NTB 45,4 53,6 62,7Kaltim 66,0 71,8 77,7Sulut 49,8 59,2 68,7

Proyeksi Jumlah Penduduk Kota di Beberapa Provinsi (Proyeksi Nasional 2035: 66,6%)

3

4

Har

ga B

ensin

(Rp.

)

Rp. 6,500

Rp. 4,500

Rp. 2,400Rp. 1,200

Publ

ic Tr

ansp

ort

Shar

e (%

)M

otor

Cyc

le S

hare

(%)

17%

38%

55%

201220021992

47%

21%

14%

Kota-kota di IndonesiaPenurunan Peran Angkutan Umum

Kondisi Estimasi dan Target

Target RPJMN

Trend

2019

32%

24%

9%

Angkutan Umum

Sepeda Motor

2014

Rp. 8,500

Indikator Kinerja

RPJPN 2005-2025 mengamanatkan Indonesia sebagai salah satu negara berpendapatan menengah pada tahun 2025

Indikator Kinerja Tahun Dasar, 2014 Target, 2019Biaya Logistik (rasio terhadap PDB) 25 % 20 %Waktu Tempuh Rata-Rata Moda Jalan 2,6 jam/100 km 2,2 jam/100 kmPangsa Moda Angkutan Umum di Perkotaan 23 % 32%Pangsa Moda Kereta Api untuk Angkutan Barang 2 % 6 %Waktu Tunggu di Pelabuhan Utama 6-7 hari 3-4 hariKinerja Tepat Waktu Angkutan Udara 70 % 95 %Jalan Nasional dengan Kondisi Mantap 94 % 100 %

Kinerja Infrastruktur Harus Sesuai

5

Kebijakan dan StrategiOrientasi Baru Kebijakan Nasional:

• Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah• Membangun Dari Pinggir dan Dari Desa• Pembangunan Daerah yang Berkualitas

Transportasi Multimoda antarmoda dengan prioritas moda angkutan laut dan kereta apiMembangun jalan akses ke daerah terpencil seperti pegunungan tengah di PapuaPembangunan jalan tol pada koridor utama antar kota seperti Highgrade Highway Sumatera dan Tol Trans Jawa

Implementasi RUNK untuk menurunkan fatalitas kecelakaan di jalanPenyelesaian permasalahan pembebanan berlebih secara multisektorAkselerasi proses pengadaan lahan untuk infrastrukturIntegrasi infrastruktur dan tata ruang, energi dan lingkungan

Membangun angkutan masal berbasis rel di kota metropolitanMembangun BRT pada kota berukuran sedang dan kecilMembangun perlintasan tak sebidang KA-jalan untuk mengurai kemacetan di perkotaan

Mengembangkan dan memanfaatkan industri pendukung termasuk industri gerbong dan lokomotif, kapal, busMengembangkan aspal butonMemperkuat jasa konstruksi untuk membangun proyek infrastruktur besar

Membangun Konektivitas Nasional

Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor

Membangun Transportasi Perkotaan

Membangun Industri Transportasi Nasional

6

Enggano

Kertajati

Singkawang

Muara Teweh

Miangas

Maratua

Tojo Una-Una

Pohuwato

Moa

Namniwel

Taria

KenyamAboy

KorowayBatu

Infrastruktur yang Harus Dibangun, 2015-2019 Jalan baru 2.650 Km Jalan tol 1.000 Km Pemeliharaan jalan 46.770 Km

Pembangunan 15 Bandara baru Pengadaan 20 Pesawat Perintis Pengembangan Bandara untuk

pelayanan Cargo Udara di 6 Lokasi

Pembangunan 24 Pelabuhan baru

Pengadaan 26 Kapal Barang Perintis

Pengadaan 2 Kapal Ternak Pengadaan 500 unit kapal

Rakyat

Pembangunan Jalur KA 3.258 km di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan terdiri dari: - KA Antar kota 2.150 km dan KA Perkotaan 1.100 km

Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di 60 lokasi

Pengadaan kapal penyeberangan perintis sebanyak 50 unit

Pembangunan angkutan massal cepat di kawasan perkotaan (6 Kota metropolitan, 17 Kota besar)

Pembangunan BRT di 29 kota

Lokasi 15 bandara dan 24 Pelabuhan 7

8

Perkiraan Kebutuhan Pendanaan RPJMN 2015-2019

Rp Triliun

1) Dukungan pendanaan APBN yang diharapkan2) Dukungan pendanaan BUMN yang diharapkan.3) Kemampuan maksimal swasta melalui percepatan kerjasama pemerintah dan swasta4) Kemampuan PT PLN hanya sekitar 250 T, selebihnya memerlukan PMN

Sektor APBN1 APBD BUMN2 Swasta3 TotalJalan 340 200 65 200 805Kereta Api 150 0 11 122 283Perhubungan Laut 153 10 75 115 353Udara 85 5 50 25 165Darat (termasuk ASDP) 50 0 10 0 60Transportasi Perkotaan 90 15 5 5 115Ketenagalistrikan 4 100 0 445 435 980Energi (Migas) 3,6 0 36 467 506,6

Teknologi Komunikasi dan Informatika 12,5 15,3 27 223 277,8

Sumber Daya Air 275,5 68 7 50 400,5Air Minum dan Limbah 227 198 44 30 499Perumahan 384 44 12,5 87 527,5

TOTAL INFRASTRUKTUR 2065,6 555,3 592,5 1759 4972,4

Persentase 41,54% 11,17% 11,92% 35,38% 100,0%

PENGEMBANGAN ANGKUTAN MASSAL PERKOTAAN

Pembangunan Angkutan Massal Cepat berbasis Rel • MRT Jakarta (Utara –Selatan dan Barat - Timur)• Monorail dan Tram Surabaya• KA dan Monorail Bandung

Pengembangan Kereta Perkotaan di 9 Kota MetropolitanYaitu : Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makasar.

Komponen Pengembangan BRT

Pembangunan jalur khusus bus

Penngadaan armada bus

Pembangunan halte

Pembangunan sistem kontrol / ATCS

Penyediaan PSO

Pengembangan BRT di 29 Kota Besar Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda,Balikpapan, Makassar, Gorontalo dan Ambon.

9

Kebutuhan Sarana Prasarana Bus Rapid Transit 2015-2019

*Biaya per bus sedang 500 juta*Lajur Khusus per km 10 Milyar*NMT per Km 2 M*Park and Ride 5 M per Lokasi* ITS/ATCS : 5 M per simpang*Investasi Road Pricing / unit 1 T*MRLL kota Sedang/Kecil: 1 milyar/tahun*Water Bus : 5 Milyar

Inv. Cost (Rp. Milyar)

1 BRT (Transjakarta)A Bus BRT (Besar) > 10 Juta 1 500 bus besar/tahun 9,000

Bus BRT (Sedang) > 10 juta 1 1000 bus sedang/tahun 2,500

B Lajur Khusus > 10 Juta 1 20 km 1,500

C Halte + JPO > 10 juta 1 20 halte/tahun 100

C ITS (Bus Priority) > 10 juta 1 5 Simpang/Tahun 125 13,225

2 Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan

ABUS Sistem Transit (Kota Metropolitan > 1 Juta 16 70 bus sedang/tahun 2,800

BUS Sistem Transit (Kota Besar) 500 ribu 12 40 bus sedang/tahun 1,200

B Halte + JPO > 500 ribu 28 20 halte/tahun 1,400

C PSO BRT > 500 ribu 29 1.400 bus, Subsidi: 3 tahun 3,024

CBUS Perkotaan (Angkot, Kopata, Kopaja)* > 100 ribu 70 100 bus/tahun 14,000

DFasilitas Intermoda(Kota Metropolitan) 500 ribu 12 2 lokasi/thn 360

Fasilitas Intermoda (Kota Besar) > 1 juta 17 4 lokasi/thn 1,020 E Lajur Khusus 2 juta 8 15 km 1,200 F Non Motorised Transport 1 juta 17 2 km/tahun 340

26,194 3 Sistem Pendukung

A ATCS > 500 ribu 28 3 simpang/tahun 2,100 B MRLL- Kota sedang < 500 ribu 50 3 paket/tahun 750

MRLL- Kota kecil < 100 ribu 250 1 paket/tahun 1,250 B ROAD PRICING > 3 Juta 3 1 lokasi 3,000 C Pembangunan Stasiun SPBG > 500 ribu 29 1 SPBG/tahun 2,175 D Pengadaan Konverter Kit > 500 ribu 29 4.000 /tahun 5,000 E Jaringan Pipa >500 ribu 29 15km 4,350

F Water Bus** 7 1 Dermaga & 3 Water bus/tahun 630

Pengerukan Alur Sungai 7 4km/tahun 140

19,395

58,814

850

Komponen Asumsi Pagu Jumlah Kota Jumlah Unit/ Kota

1 juta

Jumlah

Park & Ride 17 2 lks/tahunJumlah

Jumlah

TOTAL

No.

G

10

Strategi untuk Memenuhi Gap Pendanaan• Percepatan proses pengadaan dengan melakukan revitalisasi dan harmonisasi peraturan

perundangan tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS): Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Perpres 78/2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, PP 50/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

• Percepatan proses & kepastian pengambilan keputusan proyek KPS: championship at the top untuk pelaksanaan KPS melalui pembentukan Pusat KPS dibawah Presiden dalam rangka memperjelas komitmen Pemerintah dan rujukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan KPS

• Memperkuat jejaring KPS dengan membentuk Pusat KPS dan simpul-simpul KPS (di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah)

• Kepastian pendanaan melalui penganggaran dana penyiapan, Transaksi serta dukungan dan jaminan proyek KPS pada setiap Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah

• Percepatan perijinan bagi proyek KPS melalui perijinan terpadu

Meningkatkan Peran Swasta dan Percepatan proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PPP)

• Penugasan BUMN untuk proyek-proyek strategis seperti waduk, PLTA, jalan tol trans sumatera, angkutan pelayaran

• Penyediaan dana Penyertaan Modal Negara untuk BUMN yang ditugaskan dalam percepatan pembangunan infrastruktur

Penugasan kepada BUMN

• Pembentukan Bank Tanah• Alokasi khusus untuk pengadaan tanah

Jaminan Ketersediaan Tanah

• Availability Payment/PBAS, Dana Penyiapan Proyek (PDF) – Transaksi, Viability Gap Fund (VGF), Bank Infrastruktur

Penyediaan Skema Pembiayaan untuk Mendukung Percepatan Proyek Infrastruktur

11

12

Tantangan Transportasi Jabodetabek

1970 1980 1990 2000 2010 -

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

10.0

0.8 1.1 2.1

3.2 4.0

5.0

1.1 1.5

2.7

4.1 4.7

5.9

1.9 2.7

3.9

5.3 6.1

7.5

4.6

6.5

8.2 8.4 8.8

9.6

DKI JakartaBogorTangerangBekasi

Pertumbuhan penduduk Jabodetabek Sebaran konversi lahan masif dari RTH menjadi permukiman, 2000-2010

13

Tantangan Transportasi Jabodetabek

(unit) 1,000

DKIJakart

a

Kota TangerangKota Tangerang

S.Kab. Tangerang

Kota BekasiKab. Bekasi

Kota DepokKota BogorKab. Bogor

(2002) 234(2010) 338

(2002) 247(2010) 344

(2002) 262(2010) 423

naik 40%

naik 40%

naik 60%

V/C Ratio Tahun 2002 V/C Ratio Tahun 2020: Business as Usual

<0.80.8-1.01.0-1.1>1.2

Volume/Capacity Ratio

Volume/Capacity Ratio

<0.80.8-1.01.0-1.1>1.2

Perjalanan di Jabodetabek Pada tahun 2003 berkisar 37,3 Juta/hari*menjadi 59 Juta/ Hari pada tahun 2010**

Jabodetabek berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar sekitar 25-30%. Kurang lebih 10,8% penduduk Indonesia tinggal di Jabodetabek.Kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kemacetan, polusi, kecelakaan, berdampak signifikan secara nasional

14

Tantangan Transportasi Jabodetabek

Desireline perjalanan ke tempat bekerja dengan tujuan CBD (segitiga emas Sudirman-Thamrin-Kuningan) berdasarkan data HIS 2004 (SITRAMP) menunjukkan dominasi kota inti sebagai tujuan perjalanan bekerja. Sekitar 40% perjalanan bekerja (commuting trip) menuju Jakarta, dengan asal perjalanan yang tersebar hingga ke pinggir Jabodetabek.

15

Rekomendasi Studi Rencana Induk(JUTPI, 2012)

Kebijakan1. Menyusun dan mengembangkan secara berkesinambungan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) sistem transportasi perkotaan Jabodetabek baik bagi sistem transportasi umum maupun pribadi;

2. Menyusun dan mengembangkan secara berkesinambungan sistem pemeriksaan laik jalan kendaraan umum dan pribadi;

3. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengemudi kendaraan umum dan pribadi;

4. Memperbaiki struktur operasi dan manajemen penyelenggaraan angkutan umum dan angkutan barang khususnya kendaraan berat, termasuk sistem perijinan, rute, dan pelelangan;

5. Menyediakan insentif fiskal dan non-fiskal bagi inisiatif swasta dan masyarakat yang secara sukarela memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran Rencana Induk;

6. Mempercepat implementasi sistem kendali lalulintas, dan infrastruktur untuk lalulintas tidak sebidang, khususnya antara KA dan jalan raya;

7. Memperbesar kapasitas fiskal pemerintahan daerah untuk implementasi proyek-proyek fisik yang mampu mendorong peningkatan mobilitas lokal menuju jaringan angkutan umum, diantaranya fasilitas bagi pejalan kaki dan sepeda;

8. Meningkatkan keamanan dan penegakan hukum dalam bidang transportasi; 9. Mengaitkan pelaksanaan Rencana Induk dengan berbagai inisiatif nasional lain dalam

bidang sosial dan ekonomi, pengembangan wilayah, dan upaya pengelolaan dampak terhadap perubahan iklim;

10. Membentuk Otoritas Transportasi Jabodetabek sebagai pendorong, fasilitator dan pelaksana Rencana Induk.

16

　 Tujuan 　 Indikator　 Target　

2010 20202030

Transportasi yang Efisien

Kecepatan rata-rata dari pinggir ke pusat kota CBD (km/jam)

7 15 18

Kesetaraan Akses Transportasi　

Cakupan layanan kereta api dan busway di perkotaan (%)

27 45 60

% Adopsi desain standar pada fasilitas transportasi 0 60 100

Keselamatan Transportasi　

Jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas 1047 750 500

Jumlah luka berat akibat kecelakaan lalu lintas 3476 2500 1700

Kualitas Lingkungan　

Emisi CO2 per orang (kg/hari) 0.73 1 1.25

Emisi PM10 per orang 0.25 0.22 0.2

Target dan Indikator CapaianSasaran

1. Perjalanan yang lebih aman dengan emisi gas buang kendaraan yang lebih rendah

2. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan angkutan umum bagi semua kelompok masyarakat secara bertahap dan terukur

3. Pengelolaan jaringan jalan dan prasarana pendukungnya secara rasional

4. Peningkatan integrasi antara sistem transportasi dengan penataan ruang wilayah

Rekomendasi Studi Rencana Induk(JUTPI, 2012)

17

Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Tahun 2030

Rencana Pengembangan Angkutan Bus dan Kereta Api Tahun 2030

Rekomendasi Studi Rencana Induk(JUTPI, 2012)

18

Penutup: Rencana Induk & Kelembagaan Usaha integrasi perencanaan dan pelaksanaan

melalui pengembangan rencana induk telah berlangsung lama dan hingga saat ini belum efektif (terbatas studi, belum memiliki dasar hukum, bersifat rekomendasi sehingga hanya diadopsi sebagian) JMDP (1976) JMDPR (1992) SITRAMP Fase 1 (2000) dan Fase 2 (2004) JUTPI (2012) dan JUTPI 2 (pemutakhiran

JUTPI, dimulai Desember 2014 dengan pelaksana Kemenko Perekonomian))

Terobosan kelembagaan belum berhasil dilaksanakan karena badan yang dibentuk hanya bersifat koordinasi, dengan kewenangan dan pendanaan terbatas BKSP Jabotabek (1976) BKSP Jabodetabekpunjur (2008) Satker pada Kementerian Perhubungan

(Raperpres, posisi pada Setkab)

JMDP, 1976

JMDPR, 1992

19

Penutup: Rencana Induk & Kelembagaan

Proses revisi Perpres Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur perlu dilaksanakan bersama dan secara terpadu dengan studi pemutakhiran Rencana Induk Transportasi Perkotaan Jabodetabek (Studi JUTPI 2 oleh Kemenko Perekonomian). Rencana Induk perlu memiliki dasar hukum.

Dengan Pemerintahan yang baru, terobosan kelembagaan perlu direkomendasikan kembali (Otorita, atau penguatan BKSP dengan kewenangan dan pendanaan). Pembentukan OTJ masih termuat dalam draft Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019

Terima Kasih