Draf 0 Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Bidang Pertanahan

  • Published on
    12-Oct-2015

  • View
    47

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

disampaikan oleh Oswar Mungkasa (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas) pada Kursus Singkat Pertanahan "Strategi Pembebasan Tanah dan Perijinan Proyek Real Estat di Jakarta 17 Juli 2014

Transcript

<p>PowerPoint Presentation</p> <p>DRAFT-0 RPJMN 2015-2019 BIDANG PERTANAHANDIREKTORAT TATA RUANG DAN PERTANAHANKEMENTERIAN PPN/BAPPENASJAKARTA, 17 JULI 2014RPJMN 2015-2019 BIDANG PERTANAHAN1Kasus Pertanahan yang dimuat di media massa: Mesuji, Provinsi Lampung;Hardjokuncaran, Malang, Provinsi Jawa Timur;Atang Sanjaya, Bogor, Provinsi Jawa Barat;Alastlogo, Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;dsbRPJMN 2010 2014 akan segera berakhir; Kebutuhan mendesak untuk segera meningkatkan Pengelolaan Pertanahan NasionalLATAR BELAKANG2RPJMN 2015-2019 BIDANG PERTANAHAN2ALUR PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019 3Kebijakan Pertanahan Eksisting Kegiatan Prioritas Bidang Pertanahan 2010-2014Kondisi Aktual /Eksisting Pertanahan Usulan Kebijakan Baru RPJMN 2015-2019Review Peraturan Per-UU terkait bidang pertanahanArahan RPJPN 2005-2025RPJMN 2010-2014Penyediaan peta pertanahan; Legalisasi aset tanah masyarakat; Redistribusi tanah; Penyusunan Neraca PGT; Invent. dan identifikasi tanah terlantar; Larasita; Tersusunnya rancangan peraturan per-UU dan kebijakan bid. pertanahan;Penanganan sengketa, konflik &amp; perkara pertanahan.Maraknya kasus2 tanahKetimpangan P4T, serta rendahnya kesejahteraan masy.Kendala penyediaan tanah u/ pembangunan kep. umumBelum optimalnya pelayanan pertanahanPerubahan Sistem Pendaftaran Tanah Menjadi Sistem Publikasi PositifPercepatan Penyelesaian Kasus-Kasus PertanahanMeningkatkan Akses Tanah yang Berpihak Pada Masyarakat MiskinKebijakan Reforma Agraria (Asset dan Access Reform)Peningkatan Kualitas dan Proporsi SDM Bid. PertanahanAnalisaLFAKepastian hukum hak atas tanah;Kesejahteraan Masyarakat. IDENTIFIKASI PERMASALAHANNormatifpenguasaan tanah petani tidak ekonomisKepastian Hukum Hak Atas Tanah. Pemahaman yg berbeda antara Hukum Adat dan Hukum Modern Konsep tanah di PapuaPengelolaan :(i) Sistem Publikasi Negatif; (ii) Kurangnya Peta dasar pertanahan (39,09 %); (iii) Jumlah tanah yg sudah bersertifikat masih rendah (51,80 %); (iv) Tingginya konflik tanah &amp; berlarut2nya penyelesaian kasus tanah; (v) Sulitnya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; (vi) Batas kawasan hutan; (vii) Kurangnya jumlah tenaga ukur (8%)Berikut ini alur kerangka penyusunan RPJMN 2015-2019 terutama untuk bidang pertanahan. Pada tahap awal akan dilakukan review terhadap kebijakan pertanahan yang ada saat ini meliputi: Review Peraturan Perundang-undangan terkait bidang pertanahan; review Arahan RPJPN 2005-2025; dan mereview pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Melakukan review terhadap pelaksanaan beberapa kegiatan prioritas bidang pertanahan pada periode 2010-2019, antara lain: Penyediaan peta pertanahan; Legalisasi aset tanah masyarakat; Redistribusi tanah; Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah; Inventarisasi dan identifikasi tanah terlantar; dsb. Selain itu juga dilakukan review terhadap kondisi eksisting bidang pertanahan seperti maraknya terjadi kasus-kasus pertanahan, ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sebagainya. Pada tahap akhir disusunlah usulan kerangka kebijakan bidang pertanahan 2015-2019. slide berikutnya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal di atas.3THE LOGIC OF A PROGRAMME: A SET OF LINKED HYPOTHESES GOALPURPOSEACTIVITIESOUTPUTS ifthen ifthenthen if</p> <p>44LOGFRAME ANALYSISKepastian Hukum Hak Atas TanahKesejahteraan Masyarakat Dengan tercapainya tujuan maka diasumsikan amanat pengelolaan kekayaan alam berupa tanah oleh UUD telah terpenuhi TUJUANASUMSINegara menjamin kebenaran informasi sertipikat tanahPutusan perkara pert. cepat, dan dapat diandalkanPerbaikan proporsi kepemilikan tanah dan kesejahteraan masyarakat miskin Penyediaan tanah untuk pembangunan BPN memiliki kekuatan minimum untuk pengelolaan dan pelayanan pertanahanSASARANPengmb. stelsel positifKamar Khusus Pertanahan di PNPembentukan Bank TanahReforma Agraria Ideal TerlaksanaSDM Bidang Pertanahan Ideal (Proporsi Juru Ukur Mencapai 40 %)OUTPUTBila negara menjamin kebenaran informasi sertipikat tanah, maka kepastian hukum hak atas tanah dapat terpenuhiBila putusan perkara pert. cepat, dan dapat diandalkan maka kepastian hukum hak atas tanah dapat terpenuhiBila perbaikan proporsi kepemilikan tanah dan kesejahteraan masyarakat miskin meningkat maka ketimpangan P4T dan Kesejahteraan Masyarakat dapat diperbaikiBila tanah untuk pembangunan tersedia maka ketimpangan P4T dapat diperbaiki dan kepastian hukum hak atas tanah dapat terpenuhiBila BPN memiliki kekuatan minimum maka diasumsikan kepastian hukum hak atas tanah dapat terpenuhi55KERANGKA KEBIJAKAN BIDANG PERTANAHAN TAHUN 2015-2019Tanah dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945)Reforma AgrariaTercapainya Kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat IndonesiaKepastian hukum hak masyarakat atas tanahMengatasi Ketimpangan Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) dan Kesejahteraan MasyarakatMeningkatkan Pelayanan PertanahanPenyediaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan UmumSasaran Pokok6TujuanPrioritas PembangunanArah KebijakanABCDBerikut kerangka kebijakan bidang pertanahan tahun 2015-2019:Tujuan: Tanah dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945); Prioritas Pembangunan: Reforma Agraria; Strategi &amp; Arah Kebijakan: Tercapainya Kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat IndonesiaSasaran Pokok, meliputi:Mengatasi Ketimpangan Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) dan Kesejahteraan Masyarakat;Kepastian hukum hak masyarakat atas tanah;Meningkat-kan Pelayanan Pertanahan;Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.Adapun fokus prioritas meliputi: Redistribusi Tanah dan Access Reform;Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran TanahPercepatan Penyelesaian Kasus-Kasus PertanahanKepastian Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum AdatPeningkatan Kualitas dan Proporsi SDM Bidang PertanahanPencadangan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan UmumBertolak dari fokus prioritas di atas, strategi kebijakan dilaksanakan dengan melanjutkan kebijakan eksisting (2010-2014) dan menambahkan kebijakan baru untuk akselerasi penyelesaian masalah pertanahan dengan beberapa program/kegiatan prioritas berikut: Inventarisasi P4T; Redistribusi tanah; Penyediaan access reform; Percepatan pembuatan peta dasar pertanahan; Percepatan sertifikasi tanah; Pembentuk-an pengadil-an khusus pertanahan; Inventarisasi tanah masyarakat hukum adat; Pemetaan Tanah Adat Ulayat; Advokasi masyarakat adat; Penerimaan juru ukur; Pelaksaan pendidikan dan pelatihan; Pembentukan Bank Tanah6Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran TanahPercepatan Penye-lesaian Kasus-Kasus Per-tanahanKepastian Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum AdatRedistribusi Tanah dan Access ReformPening-katan Kualitas dan Proporsi SDM Bidang PertanahanPencadangan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan UmumFokus PrioritasProgram/KegiatanPercepatan pembuatan peta dasar pertanahanPercepatan sertifikasi tanah Publikasi Kws HutanPem-bentukan peng-adilan khusus per-tanahan</p> <p>Inventarisasi tanah masyarakat hukum adat;Pemetaan Tanah Adat Ulayat;Advokasi masyarakat adat Inventarisasi P4TRedistribusi tanahPenyediaan access reform</p> <p>Penerima-an juru ukurPelaksana-an pendidikan dan pelatihanPembentukan Bank Tanah7BACDBerikut kerangka kebijakan bidang pertanahan tahun 2015-2019:Tujuan: Tanah dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945); Prioritas Pembangunan: Reforma Agraria; Strategi &amp; Arah Kebijakan: Tercapainya Kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat IndonesiaSasaran Pokok, meliputi:Mengatasi Ketimpangan Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) dan Kesejahteraan Masyarakat;Kepastian hukum hak masyarakat atas tanah;Meningkat-kan Pelayanan Pertanahan;Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.Adapun fokus prioritas meliputi: Redistribusi Tanah dan Access Reform;Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran TanahPercepatan Penyelesaian Kasus-Kasus PertanahanKepastian Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum AdatPeningkatan Kualitas dan Proporsi SDM Bidang PertanahanPencadangan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan UmumBertolak dari fokus prioritas di atas, strategi kebijakan dilaksanakan dengan melanjutkan kebijakan eksisting (2010-2014) dan menambahkan kebijakan baru untuk akselerasi penyelesaian masalah pertanahan dengan beberapa program/kegiatan prioritas berikut: Inventarisasi P4T; Redistribusi tanah; Penyediaan access reform; Percepatan pembuatan peta dasar pertanahan; Percepatan sertifikasi tanah; Pembentuk-an pengadil-an khusus pertanahan; Inventarisasi tanah masyarakat hukum adat; Pemetaan Tanah Adat Ulayat; Advokasi masyarakat adat; Penerimaan juru ukur; Pelaksaan pendidikan dan pelatihan; Pembentukan Bank Tanah7ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI &amp; SASARAN8KEBIJAKANSTRATEGISASARANMembangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi PositifPercepatan Cakupan Peta Dasar Pertanahan</p> <p>60% dari luas wilayah darat nasional bukan hutan Percepatan Cakupan Bidang Tanah Bersertipikat70% dari luas wilayah nasional;Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan Pada Skala Pendaftaran Tanah (Kadastral, 1:5000)sepanjang 189.056,6 kmSosialisasi peraturan perundangan penetapan tanah adat/ulayat34 provinsi dan 539 kab/kota. RPJMN 2015-2019 BIDANG PERTANAHAN89ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI &amp; SASARANKEBIJAKANSTRATEGISASARANReforma Agraria melalui redistribusi tanah, pemberian tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat (1)Identifikasi sumber Tanah Obyek Landreform (TOL)Identifikasi Sumber TOL meliputi tanah terlantar sebesar 1.138.500 Ha Inventarisasi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), dilakukan selain sebagai instrumen untuk mengidentifikasi TOL, dapat juga dilihat sebagai instrumen percepatan sertipikasi tanah. Untuk itu kegiatan IP4T dapat dilanjutkan dengan sertipikasi tanah khususnya melalui Prona.IP4T sebanyak 5.034.975 bidang. RPJMN 2015-2019 BIDANG PERTANAHAN910ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI &amp; SASARANKEBIJAKANSTRATEGISASARANReforma Agraria melalui redistribusi tanah, pemberian tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat (2)Penetapan tanah terlantarIdentifikasi bidang tanah yang diredistribusiIdentifikasi Kegiatan Pemberdayaan MasyarakatTercapainya jumlah bidang tanah yang diredistribusi mencapai 3.150.000 HaRPJMN 2015-2019 BIDANG PERTANAHAN1011ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI &amp; SASARANKEBIJAKANSTRATEGISASARANPencadangan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum</p> <p>Penyiapan regulasiUU 1 paketPP 3 paketPerpres 5 paketPencapaian Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahanPerbaikan proporsi penerimaan SDM Juru Ukur Pertanahan melalui penerimaan PNS BPN yang terencana</p> <p>proporsi Juru Ukur mencapai 28% dari seluruh pegawai BPN;Termanfaatkannya TIK dalam pelayanan pertanahan dan pengelolaannya di 34 kantor wilayah BPN dan 539 kantor pertanahan kab/kotaRPJMN 2015-2019 BIDANG PERTANAHAN11TERIMA KASIH1212Lampiran1313LOGFRAME ANALYSISHIRARKI LOGISINDIKATORSUMBER DATA/CARA PENGUKURANASUMSITujuanKepastian Hukum Hak Atas Tanah Jumlah kasus pertanahanData BPS dan Data BPNDengan tercapainya Kepastian Hukum Hak atas Tanah dan dengan membaiknya proporsi kepemilikan tanah dan kesejahteraan masy miskin membaik maka diasumsikan amanat pengelolaan kekayaan alam berupa tanah oleh UUD telah terpenuhi Memperbaiki ketimpangan P4T dan Kesejahteraan MasyarakatPendapatan MasyarakatLuas bidang tanah yang dimiliki rata-rata masyarakat IndonesiaSasaranNegara menjamin kebenaran informasi dari sertipikat tanah yang diterbitkanKasus sertipikat ganda atas satu bidang tanahJumlah kasus sertipikat ganda atas satu bidang tanah Bila negara menjamin kebenaran informasi dari sertipikat tanah yang diterbitkan, maka kepastian hukum hak atas tanah dapat terpenuhiKeputusan terhadap perkara pertanahan tidak berlarut-larut, cepat, dan dapat diandalkanPerkara pertanahan yang dapat terselesaikanAngka kasus pertanahan yang diputuskan oleh pengadilanBila keputusan terhadap perkara pertanahan tidak berlarut-larut, cepat, dan dapat diandalkan maka kepatian hukum hak atas tanah dapat terpenuhiPerbaikan luas pemilikan tanah dan peningkatan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pengelolaan tanahnyaProduktivitas lahan masyarakat penerima program reforma agrariaAngka hasil produksi pengolahan tanah hasil program reforma agraria Bila Perbaikan luas pemilikan tanah dan peningkatan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pengelolaan tanahnya maka ketimpangan P4T dan Kesejahteraan Masyarakat dapat diperbaikiPenyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan Tersedianya tanah untuk pembangunan kepentingan umumJumlah dan lokasi tanah untuk pembangunan kepentingan umumBila tanah untuk pembangunan kepentingan umum tersedia maka ketimpangan P4T dapat diperbaiki dan kepastian hukum hak atas tanah dapat terpenuhiBPN memiliki kekuatan minimum untuk pengelolaan dan pelayanan pertanahanJumlah pegawai BPN ideal untuk melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinyaProporsi pegawai BPN di setiap kantor pertanahanBila kekuatan minimum untuk pengelolaan dan pelayanan tercapai maka diasumsikan kepastian hukum hak atas tanah dapat terpenuhi1414LOGFRAME ANALYSISHIRARKI LOGISINDIKATORSUMBER DATA/CARA PENGUKURANASUMSIOutputsPengembangan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi PositifCakupan Peta Dasar &gt;=80%;Cakupan Bidang Tanah Bersertipikat&gt;=80%Monitoring Pelaksanaan Kegiatan BPNBila Pengembangan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif tercapai maka negara dapat menjamin kebenaran informasi dari sertipikat tanah yang diterbitkanKamar Khusus Pertanahan di Pengadilan NegeriKamar khusus pertanahan di Pengadilan Negeri efektif terbentuk dan beroperasiLembar Negara UU Pembentukan Kamar Khusus Pertanahan di Pengadilan NegeriBila kamar khusus pertanahan di pengadilan negeri terbentuk dan beroperasi secara efektif maka keputusan terhadap perkara pertanahan tidak berlarut-larut, cepat, dan dapat diandalkanPembentukan Bank TanahDitetapkannya Model Bank Tanah Indonesia utk dilakukan studi pembentukannyaHasil Studi, laporan, dan FGD/SeminarBila Bank Tanah terbentuk maka penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dapat terpenuhiRedistribusi Tanah dan Access Reform Ideal terlaksanaJumlah bidang tanah dan bantuan yang diberikan kepada masyarakatMonitoring BPNBila Redistribusi Tanah dan Access Reform Ideal terlaksana maka diasumsikan peningkatan luas pemilikan dan peningkatan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pengelolaan tanahnya dapat terlaksanaSumber Daya Manusia di Bidang Pertanahan Ideal Proporsi Juru Ukur BPN mencapai 40 %Proporsi Juru Ukur mecapai 40%Monitoring Jumlah pegawai BPNBila proporsi juru ukur mencapai 40 % maka diasumsikan kekuatan minimum SDM BPN untuk pengelolaan dan pelayanan dapat tercapai.1515HIRARKI LOGISINDIKATORSUMBER DATA/CARA PENGUKURANASUMSIActivitiesPerubahan Sistem Pendaftaran Tanah dari Stelsel Negatif menjadi Stelsel PositifPercepatan Penyediaan Peta Dasar PertanahanCakupan peta dasar pertanahan sec...</p>