Embed Size (px)
Citation preview
DRAFT RANCANGAN TEKNOKRATIKPEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2020-2024
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
Kementerian PPN/Bappenas
Jakarta, 01April 2019
REPUBLIK INDONESIA
Outline
❖ Sustainable Development Goals❖ Penguatan Perencanaan untuk Menjamin Dampak Pembangunan
Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pengembanan Kawasan (Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Perkotaan)
❖ Major Projects
Kerangka Pembangunan Infrastruktur 2020-2024
Kesinambungan Pembangunan Infrastruktur
Kerangka Pendanaan dan Pembiayaan
Inisiatif Baru untuk 2020-2024
2
REPUBLIK INDONESIA
1. KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
3
REPUBLIK INDONESIA
86 1
14 14
6
15
6 17
8
29
0 31
3
38
7 41
0
42
0
0
100
200
300
400
500
600
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Trili
un
Ru
pia
h
Tahun
*
Makro Ekonomi…alokasi pembiayaan infrastruktur ditingkatkan sehingga penurunan stok infrastruktur dapat ditahan…
TOTAL 2010-2014:
Rp. 679 T
TOTAL 2015-2019:
Rp. 1.820 T
*Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2019
Stok infrastruktur Indonesia berdasarkan kajian Prospera (43%)masih dibawah rata-rata negara-negara maju dan Emerging (70%)
ALOKASI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
42.5%
4.210,2
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
-
20
40
60
80
100
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
2005
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
as % of GDP Capital Stock
STOK INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSEN PDB)
Berdasarkan Persentase PDB (LHS) dan Rp triliun (RHS)
IndonesiaUK
43%
57%
76%87%
Sumber: World Bank (2015), Mckinsey Global Institute Report (2013)
PERBANDINGAN STOK INFRASTRUKTUR (PERSEN PDB)
Sumber: Prospera
CanadaIndia
USAGermany
Spain PolandChina
South Africa
Italy
58% 58%64%
71% 73%80% 82%
Trili
un
Rp
.
Pe
rse
n(%
)4
REPUBLIK INDONESIA
5
Kualitas Infrastruktur Indonesia Meningkat…peningkatan alokasi infrastruktur juga mendorong kualitasnya…
Ranking Kualitas Infrastruktur
Sebagian besar kualitas infrastruktur telah
meningkat, namun tetap menjadi salah satu
faktor utama penghambat melakukan usaha
Sumber: The Global Competitiveness Report 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 dan 2017-2018
2014 2015 2016 2017
2nd pillar: Infrastructure 56 62 60 52
Quality of overall infrastructure 72 81 80 68
Quality of roads 72 80 75 64
Quality of railroad infrastructure 41 43 39 30
Quality of port infrastructure 77 82 75 72
Quality of air transport infrastructure 64 66 62 51
Available airline seat kilometers millions/week 14 15 14 14
Quality of electricity supply 84 86 89 86
Mobile-cellular telephone subscription /100 pop. 54 49 38 18
Fixed telephone lines /100 pop. 71 80 86 105
Indeks daya saing tahun 2015 mengalami penurunan dari
2014 antara lain disebabkan:
▪ Penilaian Indikator didasarkan hasil survei para
responden (sekitar dua-per-tiga responden baru)
sehingga hasilnya tergantung dari persepsi responden
baru
▪ Pembangunan infrastruktur jalan, kereta api,
infrastruktur transportasi laut, infrastruktur transportasi
udara, listrik dan telepon tetap negara lain relatif lebih
cepat
5
REPUBLIK INDONESIA
2. KERANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2020-2024
66
REPUBLIK INDONESIA
Sasaran Pembangunan Nasional… pertumbuhan ekonomi stabil, harga-harga terkendali serta angka pengangguran,
kemiskinan dan ketimpangan menurun …
Tingkat Kemiskinan
Pertumbuhan Ekonomi
RPJMN ke IV tahun 2020 – 2024 diformulasikan dengan menjadikan faktor kesejahteraan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan
pembangunan lima tahun kedepan. Komitmen pemerintah untuk memberikan akses pelayanan dasar yang merata kepada seluruh
masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan yang tercermin dari peningkatan dan perbaikan beragam indikator
sosial dan budaya masyarakat.
5,4%-6,0%
9,82% 6,5-7,0%
Pencapaian pertumbuhan dan
perkembangan makro ekonomi
tersebut tergantung dari efektivitas
perbaikan kebijakan lintas sektor
(kebijakan reformasi struktural)
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
5,34% 4,0-4,6%
Ketimpangan/
Gini Ratio
0,389 0.370-0,374 71,38 75,35
Target-target Pembangunan Tahun 2024
(2018) (2024)(Maret 2018) (2024) (Agustus 2018) (2024)(Maret 2018) (2024)
2,99 juta 2,7-3,0 juta
(Agustus 2018) (2024)
Penciptaan
Kesempatan KerjaIPM
Sumber: Bappenas
(2024)
5,3%(2018) (2024)
3,2(2018)
Inflasi
3,0
77
REPUBLIK INDONESIA
Kerangka Pembangunan Infrastruktur 2020-2024
Infrastruktur Ekonomi Infrastruktur Perkotaan
Konektivitas Sektor Ekonomi
Tol Laut Antarmoda
Pengembangan Wilayah /
Pusat pertumbuhan
Pengembangan Wilayah /
Pusat pertumbuhanTOL LAUT
Kawasan
Terbangun
KTI / Daerah
TertinggalArea
Pelabuhan
Area
Pelabuhan
Pertanian-Perkebunan-
Kelautan Perikanan
Industri Pengolahan
Jasa dan
Pariwisata
Pembangunan Energi dan Ketenagalistrikan (Trilema)
Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi
Aksesibilitas Daerah Tertinggal
+
Transformasi Digital
Kesetaraan Gender
Tata Kelola Pemerintahan yang BaikPengarusutamaan
Energi Berkelanjutan untuk Perkotaan
Pembangunan Transportasi Perkotaan
Infrastruktur
Pelayanan Dasar
Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau
Keamanan dan
Keselamatan Transportasi
Ketahanan Kebencanaan
Infrastruktur
Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Aman Berkelanjutan
Infrastruktur dan
Ekosistem ICT Perkotaan
Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) yang Layak dan Aman
Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan
Penyediaan Akses Air Minum
dan Sanitasi (Air Limbah dan Sampah) Layak dan Aman
8Pembangunan Berkelanjutan
Modal dan Sosial Budaya
Transformasi Digital
REPUBLIK INDONESIA
Capaian Infrastruktur dan Pemerataan Pembangunan
Perbatasan Kalimantan
Total Panjang: 1.921 kmJalan Tembus: 1.692 km
Jalan Belum Tembus: 229 km
Perbatasan NTT
Total Panjang: 176,2 kmJalan Tembus: 176,2 km
Jalan Belum Tembus: 0 km
Perbatasan Papua
Total Panjang: 1.098,2 kmJalan Tembus: 909 km
Jalan Belum Tembus: 189 km
Menembus Isolasi Perbatasan - 2018
Penyediaan Listrik NasionalPerkembangan Elektrifikasi Nasional
Kondisi Saat Ini: Capaian Infrastruktur dan Pemerataan Pembangunan
Pemerataan Dengan Perintis
94 trayek
86 trayek
2016
2015
96 trayek2017
Rute Perintis Laut
113 trayek2018
91,2%
95,4%
88,3%
2017
2016
2015
2018 98,3%Rasio Elektrifikasi
98,83%
Akses Air Minum 100%61,29% (susenas BPS, 2018)
Akses Sanitasi 100%77,91% (susenas BPS, 2018)
Akses Perumahan
Layak Huni38,3% (Susenas BPS, 2018)
Aksesibilitas
Perbatasan &
Tertinggal
Penyediaan
Pelayanan Dasar
Keamananan
Keselamatan
Transportasi
Sektor
Ekonomi
Pertanian
659 lokasi
201 lokasi
2017
2016
Pembangunan Base Transceiver Stationdengan dana USO (kumulatif)
1.086 lokasi2018
TIK Mendukung Pelayanan Dasar
TIK
Konektivitas
Ketahanan
Kebencanaan
Infrastruktur
Pembangunan
65 Bendungan
2014 - 2019Selesai2017
9On Going
2017
34Rencana
2018
14Rencana
2019
8
Mendukung Ketahanan Pangan
Pembangunan Perumahan
22.006 unit
610.581 unit
43.173 unitRumah Susun
Rumah Khusus
Rumah Swadaya
Penyediaan PerumahanHingga 2018
Universal akses air minum, sanitasi, dan pengentasan kumuhAkses Air Minum Nasional Akses Sanitasi Nasional
37,2%
38,3%
34,24%
2018
2016
2015
76,37%
76,91%
73,68%
2018
2016
2015
71,14%
72,04%
70,97%
2017
2016
2015
*
61,12%
59, 07%
61,17%
2018
2016
2015
**
*Susenas, BPS (2017)**Berdasarkan Metodelogi yang telah disesuaikan dengan SDGs
Akses Perumahan Nasional(Menempati Rumah Layak Huni)
9
REPUBLIK INDONESIA
10
Dukungan Infrastruktur untuk Pemerataan Pembangunan
Contoh Dukungan Infrastruktur dalam Peningkatan IPM
Kesehatan
Pendidikan
Pengeluaran
❑Menekan angka stunting melalui layanan perumahan, air minum dan sanitasi yang
layak dan terjangkau
❑Pemanfaatan akses internet untuk aplikasi online layanan kesehatan (pelaporan BPJS
Kesehatan, konsultasi online SehatPedia, aplikasi tracking lokasi fasilitas kesehatan)
❑ Peningkatan partisipasi pendidikan di daerah tertinggal melalui akses telekomunikasi
dan listrik yang memadai
❑ Pembangunan jalan di perbatasan dan daerah tertinggal mempermudah mobilitas
ke sekolah
❑ Peningkatan volume perdagangan dengan dibukanya jalur logistik dari pusat
perekonomian rakyat
❑ Pemanfaatan infrastruktur TIK untuk mempermudah produktivitas masyarakat
❑ Pemanfaatan waduk multipurpose dan jaringan irigasi mengairi lahan dan
persawahan untuk produktivitas petani
REPUBLIK INDONESIA
111111
Sasaran dan Arah Kebijakan Infrastruktur dan Pemerataan
Penyediaan Akses
Air Minum Layak dan
Aman
2016: 61,12%
2018: 61,29%
2024: 100,00%
Penyediaan Akses
Sanitasi Layak dan
Aman
2016: 76,37%
2018: 77,91%
2024: 100,00%
Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Trjangkau
2016: 37,2%
2018: 38,30%
2024: 52,78%
Penurunan BABS
2016: 11,68%
2018: 9,36%
2024: 0,00%
❖ IPAL Setia Budi hanya melayani 2,5% dari DKI Jakarta.
❖ Efisiensi pengolahan air limbah saat ini diperkirakan hanya
24%
❖ Pembangunan IPAL memiliki permasalahan pada
implementasi sambungan rumah (house connection)
❖ Aerator pada IPAL tidak berfungsi secara maksimal
WATER, FOOD, ENERGY NEXUS IPAL Eksisting di DKI Jakarta
9 Selesai2017
9
29 Selesai2019
29
Pembangunan 65
Bendungan
(Akumulasi)
Target2024
36
Penyelesaian sisa 36
bendungan
11
REPUBLIK INDONESIA
Pemanfaatan Waduk Multi Purpose… mendukung ketahanan air, ketahanan pangan, dan ketahanan energi …
Sumber : (1) Buku Pusat Bendungan (Oktober 2018); (2) Lakip Capaian 2015-2017 Kementerian PU; (3) Dinas Pertanian Jabar – PIRIMP 2011; (4) BBWS Cimanuk Cisanggarung 2018 ; (5) Kementan (2018); (6) Paparan Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA (Desember 2018)
IMPACT WADUK
MULTI PURPOSE
9 Bendungan Baru PUPR (2015-2018) dari Program 65 Bendungan Baru untuk mendukung (1) Ketahanan
Pangan (2) Ketahanan Air (3) Ketahanan Energi
Terbangun Daerah Irigasi Pusat & Daerah (Kumulatif): 632.098 ha (2) untuk
mendukung (1) ketahanan pangan dan (2) kesejahteraan petani
IMPACT PEMBANGUNAN &
REHABILITASI IRIGASI
Produksi Padi DI Jatigede (Juta Ton)
0,61(3)
1,58(4)
Daerah Irigasi (DI) JatigedeMeningkatkan Indeks Pertanaman
dan Produktivitas Pertanian
(2009/2010)
(2017/2018)
Irigasi :
97.048 ha (1)
Air Baku :
4,80 m3/s (1)
PLTA :
112,04 mw (1)
03
02
01 Produksi komoditas pertanian
meningkat: Padi 4,7%; Jagung
15,2%; serta Daging 15%
Peningkatan kualitas konsumsi
dan gizi masyarakat. Skor PPH
88,0 dan Angka Rawan
Pangan 7,91
Peranan PDB sektor Pertanian 12,68%, menampung 29% penduduk
usia kerja
Produksi padi nasional 2015-2016(79,5 – 81,1) juta ton (5)
(6)
(6)
(6)
Reduksi Banjir :
1.928,89 m3/s (1)
12
REPUBLIK INDONESIA
Layanan, Distribusi, Dan
Penanganan Air Minum
Permintaan Dan
Penawaran AirKetersediaan Air
13
Water Safety Plan (WSP)…pengelolaan air dari sumber hingga ke konsumen…
Kelembagaan, Regulasi Dan Pembiayaan
1 2 3
5
Ko
nse
pA
rah
Ke
bija
ka
n
Tantangan
1. Membutuhkan 90 m3/dtk
pasokan air pipa (2024) untuk
mencapai akses universal.
2. 33% Non Revenue Water
(NRW) air nasional (2015)
3. 38 m3/ dtk idle capacity di
Unit Produksi dan 6 m3/dtk di
Unit Distribusi (2017)
Kementerian PUPR
Ditjen SDA Ditjen CK PEMDA/PDAM
13
Penggunaan Air Tanah
4
Percepatan
penyediaan air
bersih / curah
yang cukup,
aman dan
terjangkau dari
sumber ke konsumen
a. Optimalisasi sumber daya air dari bendungan
b. Rehabilitasi infrastruktur penyediaan pasokan air, instalasi pengolahan air (IPA), dan sistem distribusi
c. Penggunaan Idle Capacity dari infrastruktur pasokan air dan optimalisasi Water Treatment Plan (WTP)
untuk air minum perkotaan
d. Pengembangan jaringan distribusi untuk air minum perkotaan
e. Konstruksi penyimpanan skala kecil dan teknologi air minum praktis untuk pulau terluar, termasuk Sea
Water Reverse Osmosis (SWRO) dan penggunaan teknologi Pemanenan Air Hujan.
f. Mengembangkan model bisnis/manajemen yang inovatif untuk penyediaan air regional.
g. Pengaturan kelembagaan dan regulasi untuk pengelolaan air minum curah / curahh. Kesadaran masyarakat tentang dan keterlibatan dalam perilaku hemat air
REPUBLIK INDONESIA
14
Capaian Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi
Infrastruktur
Mendukung Sektor Ekonomi
Konektivitas
Pembangunan
Pelabuhan Tol
Laut
Infrastruktur
Intermoda
mendukung
Tol Laut
Pembangunan
Jaringan Serat
Optik Mendukung
Digitalisasi
Pembangunan
Energi 35 GW
Sektor
Ekonomi
Jasa &
Pariwisata
Industri
Pengolahan
+
Palapa Ring Mempersatukan Indonesia
Kemajuan Proyek Palapa Ring (November 2018)
Barat: 100%Panjang Jaringan
Tengah: 100%
2.995 km
Timur: 95%
6.878 km2.275 km
Perkuatan Konektivitas Wilayah dengan Jaringan Jalan
94%
91%
89%
2017
2016
2015
Kemantapan Jalan Pembangunan Jalan Baru (kumulatif)
1.845 km
1.286 km
2016
2015
213 km
153 km
2016
2015
Merajut Logistik Nasional Untuk Perkuatan Ekonomi WilayahBandara Baru (Kumulatif)
4 bandara
2 bandara
2016
2015
Pembangunan Jalur KA (kumulatif)
144 km
101 km
2016
2015
Rute Subsidi Tol Laut
7 trayek
3 trayek
2016
2015
Pembangunan Jalan Tol (kumulatif)
2.621 km2017 398 km2017
13 trayek2017369 km20177 bandara2017
Kondisi Saat Ini:Capaian Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi
15 trayek2018735 km201811 bandara2018
3.432 km2018 1.180 km2018
Akses Internet dana USO 2015-2018 (kumulatif)
2.660 lokasi
1.605 lokasi
2017
2016
4.111 lokasi2018
2015 687 lokasi
Komitmen Penyediaan Listrik NasionalProyek 35.000 MW
Beroperasi:
2017
2016
2015
803,8 MW
483,4 MW
70,8 MW
2018 2.614 MW
984 MW: perencanaan
2.153 MW: pengadaan
12.006 MW: kontrak/PPA
17.678 MW: konstruksi
Status Agustus 2018:
14
REPUBLIK INDONESIA
Jembatan Udara
bagian dari Nawacita guna meneruskan distribusi logistik daripelabuhan ke kawasan yang hanya dapat diakses menggunakanmoda udara, dengan sasaran:
• Menjamin ketersediaan barang dan jasa untuk mengurangi
disparitas harga;
• Menjamin kelangsungan pelayanan angkutan barang ke
daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.
P. MOROTAIBerasTol Laut: Rp. 10.600/kgNon Tol Laut: Rp. 11.400/kg
GulaTol Laut: Rp. 11.400/kgNon Tol Laut: Rp. 12.000/kg
Minyak GorengTol Laut: Rp. 14.500/ltNon Tol Laut: Rp. 16.000/lt
7,02%
5%
9,38%
KEP. NATUNABerasTol Laut: Rp. 12.000/kgNon Tol Laut: Rp. 13.000/kg
GulaTol Laut: Rp. 12.500/kgNon Tol Laut: Rp. 13.000/kg
Minyak GorengTol Laut: Rp. 14.000/ltNon Tol Laut: Rp. 16.000/lt
7,69%
3,85%
12,5%
BIAK NUMFORBerasTol Laut: Rp. 12.000/kgNon Tol Laut: Rp. 13.000/kg
GulaTol Laut: Rp. 18.000/kgNon Tol Laut: Rp. 20.000/kg
Minyak GorengTol Laut: Rp. 15.000/ltNon Tol Laut: Rp. 16.000/lt
7,69%
10%
6,25%
Sumber: Kemendag, 2018)
BEOGABerasJembatan Udara: Rp. 19.000/kgSebelum J. Udara: Rp. 50.000/kg
GulaJembatan Udara: Rp. 23.000/kgSebelum J. Udara: Rp. 46.150/kg
Minyak GorengJembatan Udara: Rp. 18.000/ltSebelum J. Udara: Rp. 50.000/lt
62%
50%
64%
WAMENA JAYAWIJAYABerasJembatan Udara: Rp. 17.600/kgSebelum J. Udara: Rp. 25.000/kg
GulaJembatan Udara: Rp. 20.000/kgSebelum J. Udara: Rp. 24.000/kg
Minyak GorengJembatan Udara: Rp. 22.500/ltSebelum J. Udara: Rp. 56.600/lt
30%
17%
60%
Highlight Tol Laut Untuk Menurunkan Disparitas Harga … tol laut dan jembatan udara sebagai pengintegrasian moda transportasi logistik semakin dirasakan manfaatnya di
wilayah Papua khususnya dalam upaya menurunkan disparitas harga berbagai kebutuhan bahan pokok …
15
REPUBLIK INDONESIA
Dukungan Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi... untuk mendorong industrialisasi & pariwisata...
Faktor-faktor yang Mempengaruhi
(Berdasarkan Kajian Growth Diagnostic) Akar Pemasalahan Dampak Isu Strategis
01
02
03
06
07
Regulasi yang tumpang tindih
dan birokrasi yang menghambat
Rendahnya kualitas SDM dan
produktivitas tenaga kerja
Kualitas infrastruktur yang
masih rendah
Intermediasi sektor keuangan
rendah, dan pasar keuangan yang
dangkal
Sistem dan besarnya penerimaan
pajak belum cukup memadai untuk
mendorong pertumbuhan & stabilitas
Sistem inovasi yang tidak efektif
Keterkaitan hulu-hilir yang lemah
Rendahnya Inovasi danKualitas Investasi
Tidak Berjalannya Transformasi
Struktural
Fasilitasi transformasi struktural
melalui peningkatan efisiensi,
produktivitas, nilai tambah dan
penciptaan permintaan
Indikator:
Kontribusi industri
manufaktur menurun
Kontribusi dan
produktivitas tenaga
kerja manufaktur
relatif stagnan
Konstribusi ekspor
manufaktur terhadap
total ekspor rendah
Pertumbuhan Ekonomi
Stagnan
Defisit Transaksi Berjalan
Relatif Masih Tinggi
TantanganPemanfaatan Sumber
Pertumbuhan Baru (Pariwisata dan Ekonomi
Digital/Kreatif)
Penciptaan nilai tambah dan devisa
16Sumber: Deputi Bidang Ekonomi
05
04
16
REPUBLIK INDONESIA
17
INTEGRASI PELABUHAN DAN KAWASAN(CASE SEI MANGKEI - KUALA TANJUNG)
Integrasi Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur
KONEKTIVITAS LAUT SEBAGAI “BACK BONE” SISTEM TRANSPORTASI
Source: Proceedings of the 6th SoNorA University Think Tank Conference, October 2010
“Waterways” dan transportasi laut sebagai moda transportasi yang lebih hemat energi
PENGEMBANGAN KA
▪ Double Track Kereta Api Selatan Jawa
▪ Kereta Api Trans Sumatra
▪ Trans Sulawesi Railway (Makassar - Pare-Pare)
▪ HST Kereta Api (Jakarta - Bandung)
Makassar – Pare-Pare Railway Development
REPUBLIK INDONESIA
Strategi Integrated Port Network
Sumber: Roland Berger
Tujuan
Sinergi Pelabuhan Aliansi Jaringan Pelayaran
Pengembangan Industri
Meningkatkan performa 7 pelabuhan utama
Visi
Integrated Port Network akan menurunkan biaya logistik nasional sebesar 1,6%, memperbaiki konektivitas dan menyeimbangkan arus perdagangan antara Indonesia Barat dan Timur
Inisiatif Strategis
Impact
Meningkatkan efisiensi jaringan pelayaran
Menurunkan biaya transportasi darat dan menyeimbangkan kargo
En
ab
lers
Investasi / biaya Regulasi Kerangka institusi Sistem dan proses
18
Penurunan biaya operasional pelabuhan sebesar 15%
Standardisasi infrastruktur, suprastruktur dan pola
operasional di 7 pelabuhan utama melalui pembentukan
aliansi operatorship
Pembentukaan aliansi pelayaran untuk efisiensi
operasional jaringan pelayaran melalui peningkatan ukuran
kapal dan aktivasi rute pendulum (looping service)
Integrasi kawasan industri dengan pelabuhan melalui pembangunan infrastruktur
dasar dan peningkatan konkektivitas
Penurunan biaya operasional
pelayaran sebesar 15%Penurunan biaya transportasi
darat sebesar 16%
REPUBLIK INDONESIA
19
Mempercepat pengembangankawasan yang telah mendapatkandukungan infrastruktur.
Contoh:
KEK Sei Mangkei, KSPN Mandalika, KEK Maloy, KEK Bitung, KEK Sorong, dan seterusnya.
Pengembangan kawasan-kawasan barusecara terpadu dengan infrastrukturyang telah terbangun.
Contoh:
❑ Sepanjang Koridor Jalan Tol
❑ Pada kawasan/hinterland Pelabuhan
❑ Sepanjang Jalur Kereta Api
❑ Pada kawasan/Hinterland Bandara
Pengembangan Wilayah Memanfaatkan Infrastruktur Terbangun
Contoh Potensi Kawasan Industri Baru
Memanfaatkan Konektivitas Tol Trans Sumatera
Potensi Pengembangan Kawasan Baru pada Koridor Tol Trans Jawa
Penurunan Waktu Tempuh Kendaraan
Penumpang
Penurunan Waktu Tempuh Kendaraan
Barang
Jakarta-Surabaya Jakarta-Surabaya
Sebelum TolJakarta-
Surabaya
12-24 Jam
Setelah TolJakarta-
Surabaya
Sebelum TolJakarta-
Surabaya
24-36 Jam
Setelah TolJakarta-
Surabaya
8-12 Jam 12-24 Jam
Kawasan Industri yang masih perludidorong
Pembangunan Infrastruktur
❑ Kementerian PUPR
❑ Kementerian Perhubungan
Stakeholders Terkait
Pengembangan Kawasan
❑ Kementerian Perindustrian
❑ Kementerian Perdagangan
❑ Kementerian Pariwisata
❑ Kementerian BUMN
❑ BKPM
STRATEGI
REPUBLIK INDONESIA
20
Infrastruktur dan Pembangunan Perkotaan
Rasio
Populasi
Perkotaan
(Indonesia)
2012: 52% populasi nasional2045: 73% populasi nasional
(233jt dari 319jt)
(127jt dari 244jt)
Dari tahun 1970 sampai 2012, setiap kenaikan 1 persen urbanisasi
perkotaan berkorelasi dengan rata-rata persentase PDB per
kapita:
❑ India : 13% PDB per kapita per 1% urbanisasi
❑ China : 10% PDB per kapita per 1% urbanisasi
❑ Vietnam : 8% PDB per kapita per 1% urbanisasi
❑ Thailand : 7% PDB per kapita per 1% urbanisasi
❑ Indonesia : 4% PDB per kapita per 1% urbanisasi
0
10
20
30
40
50
60
0 1000 2000 3000 4000
% P
op
ula
si d
i U
rba
n A
rea
PDB Per Kapita (dalam USD)
1970
2014
Historikal Perkembangan PDB Perkapita dan %
Populasi Urban Indonesia Periode 1970-2014
Sumber: Indonesia Urban Story, World Bank, 2015; Bappenas, Vision of Indonesia 2045, BPS, 2018, Urbanization Flagship Report, 2018
Perekonomian perkotaan berkembang
Mega Tren Dunia (2045):
❑ Penduduk dunia di perkotaan diperkirakan meningkat
menjadi 65 persen (2045) dengan 95 persen
pertambahan terjadi di emerging economies
❑ Pembangunan perkotaan berperan meningkatkan
daya saing, pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup
masyarakat
Indonesia:
❑ Pertumbuhan penduduk mendorong urbanisasi dan
tumbuhnya kota kecil dan sedang di seluruh Indonesia
❑ Kota-kota besar dan daerah peri urban akan
membentuk mega urban
❑ Masyarakat yang tinggal di perkotaan pada tahun
2045 menjadi sekitar 73 persen
REPUBLIK INDONESIA
Capaian Angkutan Umum Perkotaan… meningkatkan jumlah pengguna angkutan umum guna mempermudah mobilitas masyarakat
perkotaan serta mengurangi kemacetan dan pemborosan …
Pembangunan MRT Jakarta
Selatan-Utara✓ ± 25 km dengan 21 stasiun
✓ Pengembangan TOD di tiap stasiun direncanakan selanjutnya✓ Progres konstruksi ± 95% (target operasi Maret 2019)
Timur-Barat✓ ± 87 km dengan 41 stasiun (Fase I ± 27 km dengan 22 stasiun)
✓ ± 39,1 km dengan 16 stasiun
Pembangunan LRT Jabodebek
✓ Pengoperasian Stasiun Bandara SMB - Jakabaring dalam rangka mendukung kelancaraan pelaksanaan Asian Games
2018✓ ± 23 km dengan 13 stasiun (saat ini 9 stasiun beroperasi)
Pembangunan LRT Sumatera Selatan
KA Komuter Jabodetabek✓ Pengembangan elektrifikasi sampai Cikarang✓ Pengembangan double double track lintas
Manggarai-Cikarang✓ Beroperasinya KRL Jakarta-Cikarang, Tanah
Abang-Rangkas Bitung✓ Pengurangan lintas sebidang menjadi tak
sebidang✓ Penambahan koridor jalur KA
Pengembangan BRT Perkotaan
✓ Hibah Bus Transjakarta ✓ Peluasan cakupan layanan koridor Transjakarta
✓ Pengembangan BRT Semarang
Sumber: PT Transjakarta (2017), UPTD BLU BRT Trans Semarang (2017). Kemenhub (2018)
962 Ribu/Hari
314 Juta/Tahun
Saat ini
Target 2021 1,4 Juta/Hari
493 Ribus.d Okt 2018
Trans Jakarta
2015
2017
42 Jt/Th
145 Jt/Th
Trans Semarang
2015
2017
4 Jt/Th
8 Jt/Th
Target 2020 412 Ribu/Hari
89 Juta Ton CO2/Tahun
Target 2020 160 Ribu/Hari
290 Ribu Ton CO2/Tahun21
REPUBLIK INDONESIA
Isu Strategis Pengembangan Transportasi Perkotaan
Urbanisasi yang berkembang pesat (52% - 2012; 73%- 2045)
Kerugian ekonomi > 5 milyar $/tahun di
Jabodetabek akibat kemacetan lalu lintas
Pangsa angkutan umum sangat rendah
(Case: Jakarta <20%; Bangkok: 43%;
Singapura: 48% Tokyo: 51% ;)
Pengembangan transportasi kota masih
berbasis batas administratif (belum
melihat wilayah perkotaan)
Dominasi sepeda motor dan eksternalitas: kecelakaan lalu lintas, kebisingan, kemacetan
Sepeda Motor (113 jt)
Jum
lah
Ke
nd
araa
n
Tahun
Mobil penumpang (15,5 jt)
Mobil barang (7,5 jt)
Bus (2,5 jt)
2017
Belum adanya kebijakan atau rencana
mobilitas perkotaan yang mengatur
pergerakan penumpang dan barang
$ 5 Milyar
< 20%
73%-2045
Keterbatasan kapasitas fiskal daerah: APBD, Debt Capacity
Kecepatan Pertumbuhan Populasi Kota Menuntut Transportasi yang Memadai
Source: World Bank, 2018
Skema dukungan masih bersifat arbitrary
Dukungan Pusat: LRT Sumsel: 100%,
MRT Jakarta: 49%, LRT Jabodebek:
Sinergi BUMN
Keterbatasan kelembagaan/otoritas yang mampu mengintegrasikan pengembangan
transportasi perkotaan lintas administrasi dan operator lokal
(serta belum kuatnya wewenang penuh seperti membuat regulasi, perencanaan,
pembangunan, pengoperasian, marketing, hingga pengawasan dan pengendalian
dalam transportasi perkotaan)
22
REPUBLIK INDONESIA
Framework Pengembangan Transportasi Perkotaan…perlunya kriteria dalam pengembangan transportasi perkotaan…
Ukuran Kota
Bentuk Kota
Ekonomi dan Fiskal
PDRB
Kapasitas Fiskal
Demografi Perkotaan
LoS Transportasi Publik
Eksisting
Penggunaan Transportasi
Publik Eksisting
Kondisi Angkutan Umum
Sumber: World Bank, 2017
Pemilihan Angkutan Umum Massal Perkotaan Integrasi Transportasi dan
Tata Guna Lahan
Network Planning
Integrasi dengan Jaringan
Eksisting
Kelembagaan
Institutional Arrangement
Operator Lokal
Regulasi
Kebijakan TDM
Kebijakan KTB
KRITERIA UMUM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN
23
REPUBLIK INDONESIA
Kriteria…dalam mendapatkan dukungan pemerintah…
✓ Dokumen perencanaan mobilitas perkotaan*
✓ Insitusi penyelenggara angkutan umum massal
✓ Komitmen penyediaan lahan
✓ Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
Eligibility Criteria
KriteriaUmum
Readiness Criteria
KriteriaKesiapan
Project Viability Criteria
KriteriaKelayakan
Dukungan Pemerintah diberikan pada perkotaan yang telah memenuhi:
*mengacu kepada panduan penyusunan perencanaan mobilitas
perkotaan yang akan dituangkan dalam peraturan menteri
✓ Kawasan Metropolitan (Berbasis Wilayah Perkotaan, Populasi > 1 juta penduduk)✓ Memiliki kebijakan/strategi pengembangan mobilitas perkotaan✓ Kapasitas fiskal daerah✓ Komitmen penerapan kebijakan, pengalokasian anggaran, dan komitmen
pengoptimalan sumber pendapatan lain dari penyelenggaraan angkutan umum
✓ Prastudi Kelayakan yang mengkomodasi
pemilihan moda, kelayakan sosial, lingkungan,
ekonomi, finansial, serta desain awal angkutan
terpilih
✓ Mengupayakan dan mengoptimalkan sumber
pembiayaan dari badan usaha dan/atau swasta
24
REPUBLIK INDONESIA
Highlight Capaian Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan… Program 35.000 MW …
26,6 GW8,6 GW
35,2
GW
3.388,2 MW (10%)
20.160,4 MW (57%)
9.507,1 MW (27%)
1.253 MW (3%)
934 MW (3%) IPP
SLO/COD/Komisioning
Konstruksi
Kontrak/PPA belum konsturksi
Pengadaan
Perencanaan
2.042,4 MW (24%)
4.422,3 (51%)
1.253 (14%)
934 (11%)
1.345,8 (5%)
15,738,1 (59%)
9.507,1 (36%)
Sumber: Summary report program strategis status Februari 2019
Program 35 GW
25
REPUBLIK INDONESIA
Impact Pembangunan Ketenagalistrikan
Ketersediaan listrik mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM)
Sejalan dengan
SDGs: Tujuan 1 dan 7
Peningkatan layanan kesehatan melalui rumah sakit
daerah dan puskesmas berlistrik PLN mencapai
72,04% di 2016
Penyediaan lampu tenaga surya hemat energi telah
menerangi 1.196 desa dan 79.556 kepala keluarga
(KK) yang mampu memberikan penerangan 6 sampai
12 jam untuk belajar dan kegiatan produktif lainnya
26
REPUBLIK INDONESIA
27
Highlight Capaian Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
27Sumber : Statistik PLN 2017, data diolah
*Belum termasuk PPU (Private Public utility) dan IO (Izin Operasi)
ACEH
464,2SUMUT
680,6
RIAU
611,2
JAMBI
334,5
BENGKULU
440,9
SUMBAR
641,7
NTB
338,5
KALBAR
456,5
SULTRA
326,8
SULSEL
595,2
KALSEL
435,6
KALTENG
435,6
KALTIM&KALUT
801,2
SULBAR
235
SULTENG
360,3 PAPUA BARAT
582,7
KEPRI
362,9
LAMPUNG
482,3
SUMSEL
628,4BABEL
684,3
DKI
3050,1
BANTEN
1741,7 JABAR
987,2 DIY
724,1
JATENG
614,6
JATIM
868,2BALI
1193,8
GORONTALO
393,8 SULUT
627,7
NTT
161,7
PAPUA
263
MALUKU
265,4
MALUT
196
27
DKI3050,1
PENJUALAN LISTRIK PER KAPITA NASIONAL 2017*
852 kWh jual/kapita
kWh Jual /Kapita
< 300 kWh/kapita (Perhatian Khusus)
REPUBLIK INDONESIA
28
Keseimbangan (Trade-Off) Tiga Tujuan Sektor Energi
KEAMANAN (Security)
KEBERLANJUTAN
(Sustainability)
AKSES DAN KEADILAN
(Access & Equity)
Trilema Energi
Pengelolaan pasokan energi primer yang efektif dari sumber
domestik dan luar negeri, kehandalan infrastruktur energi, dan
kemampuan penyedia energi untuk memenuhi permintaan saat ini
dan di masa mendatang.*
▪ Aksesibilitas dan keterjangkauan pasokan
energi untuk seluruh lapisan masyarakat.*
▪ Distribusi yang adil dari biaya dan
manfaat pasokan energi, baik untuk
generasi sekarang dan mendatang, dan
proses yang terbuka dan transparan
untuk manajemen sektor.
Pencapaian efisiensi energi baik dari sisi
pasokan dan permintaan serta
pengembangan pasokan energi bersumber
dari energi terbarukan dan energi rendah
karbon lainnya.*
Beberapa ukuran mendukung
beberapa tujuan (contoh:
efisiensi energi mendukung
keamanan dan keberlanjutan
*World Energy Council, “World Energy Trilemma Index 2017” 2828
REPUBLIK INDONESIA
29Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018
Paket Barat
Paket Tengah
Paket Timur
Kemajuan Palapa Ring
100% ; 2.275 km
100% ; 2.995 km
95% ; 6.878 km
Menjangkau 478 dari 514 Ibukota
Kabupaten/kota, yang didukung pembangunan operator dan Palapa Ring
Jangkauan jaringan serat optik
Jangkauan wireless broadband
4G/LTE
Infrastruktur TIK : Jangkauan Broadband
95,7%
492 kab/kota telah terjangkau
jaringan 4G
Oktober
2018
97,1%
499 kab/kota telah terjangkau
jaringan 3G
*
82,3%
423 kab/kota telah terjangkau jaringan 4G
Oktober
2018
88,5%
455 kab/kota telah terjangkau jaringan 3G
* berdasarkan sebaran BTS
* **
** berdasarkan wil. administrasi terjangkau sinyal 100% atau
permukiman terjangkau > 50%
REPUBLIK INDONESIA
Pemanfaatan Infrastruktur TIK Mendukung Pemerataan Pembangunan
30
81%
83%
87%
Rumah Sakit (2.758)
Puskesmas (9.754)
Fasilitas Kesehatan
1.599 (58%)
RS dengan akses internet
1.159 (42%)
RS tanpa akses internet
Puskesmas dengan akses internet
3.636 (37,3%)
6.118 (62,7%)
Puskesmas tanpa akses internet
Berinternet
Fasilitas Pendidikan
Penyaluran Bantuan Sosial
Penetrasi Internet dan Telpon Seluler
Penetrasi pengguna
Internet 2017: 143,26
juta (54,7%)
Penetrasi kepemilikan
smartphone/tablet: 50,1%
Akses yang lebih cepat dan akurat dalam
pelaporan BPJS Kesehatan, pelaporan sarana dan
prasarana kesehatan, serta membuka peluang
pemerataan layanan kesehatan melalui teknologi
telemedicine serta tracking lokasi fasilitas
kesehatan
Peserta UNBK dari setiap jenjang
pendidikan (SMP, SMA dan SMK
sederajat) tahun 2018 berjumlah 6,3
juta, atau meningkat 70% dari 2017
Penyaluran bantuan nontunai
lebih tepat waktu dan jumlah:
▪ Penyaluran Bantuan Pangan
Nontunai: 4,8 juta di 44
kabupaten/kota (2018)
▪ Program Keluarga Harapan
(PKH): 10 juta keluarga
penerima manfaat di 511
kabupaten/kota (2018)
30
19%
17%
13%
SMP
SMA
SMK
Belum Berinternet
REPUBLIK INDONESIA
31
Rencana Proyek Satelit Multifungsi
Sumber : Kemkominfo, 2019
Memberikan pelayanan akses telekomunikasi broadband pada wilayah-wilayah KPU/USO yang belum terjangkau oleh layanan broadbandterrestrial
Menurunkan biaya dalam pelaksanaan penyediaan akses internet melalui satelit
Telah dilakukan identifikasi kebutuhan layanan dari titik-titik pelayanan Pemerintah yang membutuhkan koneksi broadband di sektor berikut:• Pendidikan: SD/SMP/SMA• Kesehatan: Puskesmas, Rumah Sakit• Polisi dan Militer:
Mabes/Polres/Poltabes/Polsek, Mabes/AL/AD/AU
• Pemerintah Dalam Negeri: Kelurahan/ Kantor Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi
Tujuan:Mengurangi Kesenjangan Layanan Digital
Sasaran:Layanan Pemerintah yang membutuhkan koneksi Broadband
REPUBLIK INDONESIA
32
Kerangka Pembangunan Transformasi Digital
Prioritas Layanan Pemerintah Prioritas Layanan Swasta
Pemanfaatan Infrastruktur TIK
e-pemerintahan
e-sosial
e-pendidikan
e-kesehatan
e-pertanian
Kota Cerdas (Smart
City)
e-pengadaan
e-commerce
e-logistik
Platform digital
Industri 4.0
Pendukung (Enabler) Transformasi Digital
Literasi
Masyarakat
Keamanan
Siber
Pengembangan
SDM TIK
Pengembangan
Industri TIK
Diseminasi Informasi
Big Data, Artificial
Intelligence, IoT
Penuntasan Infrastruktur TIK
Jaringan Tetap Pitalebar (Fixed Broadband)
Jaringan Nirkabel Pitalebar (Wireless Broadband)
Infrastruktur Pasif (Ducting Bersama, Tunnel)
Pusat Data dan Jaringan
Intrapemerintah
Satelit Multifungsi
Infrastruktur Penyiaran
Research and
Development
3232
REPUBLIK INDONESIA
Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur 2020-2024
33
Perluasan Infrastruktur Dasar Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
Konektivitas
▪ Optimalisasi pemanfaatan waduk multipurposeuntuk mendukung kawasan prioritas (water, food,energy nexus)
▪ Kinerja pengelolaan irigasi menuju modernisasiirigasi (pemanfaatan waduk terbangun)
Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi
▪ Angkutan massal perkotaan
▪ Efisiensi pasokan dan pemanfaatanenergi dan ketenagalistrikan
▪ Transformasi digital untuk kota cerdas(smart city)
▪ Infrastruktur dan layanan dasarperkotaan
Perkotaan
Akses Perumahan dan Permukiman yang Layak danTerjangkau
Keamanan dan Keselamatan Transportasi
Pengelolaan Air Tanah, Air Baku, Air Minum (RumahTangga dan Industri)
Akses Sanitasi Layak dan Aman
Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur
Energi, Ketenagalistrikan dan Transformasi Digital
▪ Standar bangunan dan rantai pasokan konstruksi▪ Perlindungan terhadap daya rusak air▪ Ketahanan wilayah pantai di kawasan strategis
terutama di pesisir utara Pulau Jawa
▪ Pengamanan air tanah dan air baku berkelanjutan
(rumah tangga dan industri)▪ Akses layanan air minum yang layak, aman,
terjangkau dan berkelanjutan
▪ Akses hunian layak untuk rumah tangga
▪ Akses sanitasi (air limbah dan sampah domestik)▪ Layanan sanitasi berkelanjutan di kab/kota prioritas▪ Pengentasan perilaku Buang Air Besar Sembarangan
(BABS)
▪ Penerapan lima pilar keselamatan jalan
▪ Keselamatan Pelayaran Aksesibilitas Daerah Tertinggal
▪ Konektivitas antarmoda dan multimoda untuk jalurutama logistik (barang) dan penumpang
▪ Aksesibilitas transportasi terpadu multimoda dikawasan 3T sesuai karakteristik wilayah
▪ Penuntasan infrastruktur TIK▪ Pemanfaatan infrastruktur TIK▪ Fasilitas pendukung transformasi digital
▪ Keberlanjutan (sustainibility) energi dan ketenagalistrikan melalui peningkatan EBT yang realistis ▪ Perluasan akses dan pemerataan (equity) energi dan ketenagalistrikan untuk memenuhi SPM▪ Peningkatan ketahanan pasokan (security) energi dan ketenagalistrikan untuk mendukung
kawasan prioritas
33
REPUBLIK INDONESIA
34
3. KERANGKA PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kerangka Pembiayaan dan Pendanaan Infrastruktur
Proyek
Infrastruktur
Pembiayaan (financing): investasi dimuka Pendanaan (funding)**– dari mana uang berasal untuk
membayar kembali pembiayaan
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah
BUMN
Swasta
Pemerintah
Pusat
Pemerintah
Daerah
Biaya Pengguna
(User Fee)
Pajak
Masyarakat
Institusi yang membayar
investasi dimuka:Aliran uang untuk membayar
kembali investasi dimuka
Sumber
Pembiayaan:
Bank
Pasar
Modal
Investor
MDBs
Sumber
Pendanaan:
*) Mohon masukan Deputi Pendanaan untuk alokasi APBN/D dan dari Deputi Ekonomi untuk Rencana Capex BUMN
**) Dimungkinkan kombinasi antara Pajak (tax) dan user fees
35
REPUBLIK INDONESIA
Kerangka Pembiayaan Infrastruktur (2015 - 2019)… RPJMN 2015-2019 dirancang melibatkan kontribusi swasta bagi akselerasi pembangunan ekonomi nasional …
TOTALUSD 184.5 Bn
(Rp 2.563,3 Tn)
APBN+APBD*:
USD 98.9 Bn
(Rp 1.325,8 Tn)
(51,7%)
BUMN:
USD 52.3 Bn
(Rp 701,3 Tn)
(27,4%)
Swasta:
USD 39.7 Bn
(Rp 536,2 Tn)
(20,9%)
NILAI INVESTASI IINFRASTRUKTUR YANG DIREALISASIKAN TAHUN 2015-2018
TOTAL:USD 359.2 Bn
(Rp 4,796.2 Tn)
NILAI INVESTASI YANG DIBUTUHKAN INFRASTRUKTUR TAHUN 2015-2019
APBN+APBD:
USD 148.2 Bn
(Rp. 1.978,6 Tn)
(41,3%)
BUMN:
USD 79.8 Bn
(Rp. 1.066,2 Tn)
(22,2%)
Swasta:
USD 131.1 Bn
(Rp. 1.751,5 Tn)
(36,5%)
*) Bappenas diolah per Januari 2019
Keterangan:Sektor infrastruktur yang diperhitungkan adalah transportasi, ketenagalistrikan, SDA, telekomunikasi, air minum dan sanitasi serta perumahan dan permukiman
Persentasi total realisasi 53,4%
36
REPUBLIK INDONESIA
Fasilitas Perkotaan
Fasilitas Sosial
73proyek
14 Proyek
25 Proyek
1 Proyek
6 Proyek 1 Proyek
Konektivitas
8 Proyek 4 Proyek
1 Proyek
2 Proyek
3 Proyek
2 Proyek
Capaian Proyek dengan skema KPBU
Studi Pendahuluan Outline Business Case(OBC)
Final Business Case(FBC)
PQRequest for
ProposalBid Award
PPP Agreement Signing
Financial CloseTender
Preparation
Perencanaan Penyiapan Transaksi Konstruksi Operasi
.
Financial Closekonstruksi
Pemrakarsa Mengirimkan usulan dan
prastudi kelayakan
Evaluasi Prastudi kelayakan
Pemrakarsa mengirimkan Studi
Kelayakan
Evaluasi Studi kelayakan
PengadaanPPP
Agreement
Signing
Surat keputusan proyek prakarsa
KPBU
Capaian Proyek KPBU Unsolicited
Capaian Proyek KPBU Solicited
14 Proyek 10 Proyek 9 Proyek 5 Proyek 2 Proyek 1 Proyek 2 Proyek 13 Proyek 2 Proyek
4 Proyek 2 Proyek 6 Proyek 1 Proyek 2 Proyek
6 Proyek
IDR 5,6 T+ 9 Proyek dalam
perhitungan
IDR 28,5 T+ 1 Proyek dalam
perhitungan
IDR 18,6 T IDR 9,9 T IDR14,4 T IDR 1 T IDR 23 T IDR 133,4 T IDR 2,1 T
IDR 1.9 T+ 1 Proyek dalam
perhitungan
IDR 137,7 TIDR 1.9 T IDR 2 T IDR 29.5 T
Tahap Perencanaan Tahap Penyiapan
TahapKonstruksi Tahap Operasi
Tahap Prakarsa Unsolicited
TahapTransaksi
IDR 5,6 T IDR 47,1 T
IDR 50.3 TIDR 141.5 T
11 Proyek dalam perhitungan
IDR 162.9 T IDR 2.1 T
Capaian Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha s.d Maret 2019
373737
REPUBLIK INDONESIA
Bagaimana PINA Memfasilitasi Investor Dalam Pembiayaan Ekuitas?
Pembiayaan Ekuitas Langsung
Penyertaan langsung ekuitas ke perusahaan infrastruktur
Instrumen Investasi Ekuitas
Investor membeli instrumen investasi ekuitas yang dikeluarkan oleh perusahaan infrastruktur seperti RDPT, perpetuity notes, and callable preferred stocks or intrumen lainnya yang mendekati ekuitas
memperdalam pasar modal
38
39
2017 - 2018 Success Story
11 Projects
First Issuance Perpetuity Notes
22 mioIslamic Bonds
>700 km Toll Roads
Power Plants
USD 3.3 billion Total Financial Close
225 MW *
*
*
*Signed at the 2018 Annual Meetings IMF – World Bank in Bali
USD 190 million
USD 380 million
USD 2.2 billion
USD 190 million
39
REPUBLIK INDONESIA
40
Kerangka Pembiayaan Infrastruktur 2020-2024
Kebutuhan Investasi
Infrastruktur 2020-2024:
*Rp 5.957,7 T
Kebutuhan PembiayaanInfrastruktur
Sumber: Perpres Nomor 79 Tahun 2017 tentang RKP 2018*Dalam proses finalisasi
Skenario Menengah(Target Stok Infrastruktur 48,7%)
Paradigma Baru Pembangunan Infrastruktur
40
Proyek yang memberikan value for money bagipemerintah sehingga pembangunan akan on-budget, on-schedule dan on-service.
REPUBLIK INDONESIA
41
41
Kerangka Pendanaan Infrastruktur 2020-2024
Investasi Infrastruktur
Kebijakan Tarif Kebijakan Anggaran Pemerintah
3. Realokasi belanja
▪ Reformasi pajak oleh pemerintah pusat
▪ Meningkatkan pendapatan daerah (PAD)
▪ Realokasi belanja subsidi lainnya ▪ Refocusing pemanfaatan belanja
negara▪ Realokasi belanja antar waktu KPBU
AP ▪ Me-leverage belanja negara melalui
skema KPBU VGF/dukungan sebagian konstruksi dan tariff
▪ Me-leverage aset BUMN (PINA)
1. Meningkatkan Tarif
▪ Pertama, dengan menggunakan peningkatan tarif untuk melihat apakah sumber pendanaan dapat menutup selisih tersebut.
▪ Dengan melakukan analisis sensitifitas untuk menilai apkaah peningkatan tarif dapat menutup selisih pendanaan.
▪ Jika peningkatan tarif mencapai tingkat maksimal, maka akan dilihat apakah pemerintah memiliki kapasitas fiskal untuk menutup sisa selisih tersebut.
2. Peningkatan kapasitas fiskal
REPUBLIK INDONESIA
4. INISIATIF BARU UNTUK 2020-2024
4242
REPUBLIK INDONESIA
A. Sustainable Development Goals
4343
REPUBLIK INDONESIA
44
Dukungan Pembangunan Infrastruktur dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
8 Target
Target
Target6
Target32
Target3Target2
Target3 Target2 Target8
Target3 Target3
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR
Target1
9 Target10 Target13 Target8 Target7 Target
11 Target10 Target10 Target8 Target12 Target5 Target
19 Target12 Target12 Target10 Target5 Target 169
Target1
44
REPUBLIK INDONESIA
45
Contoh Dukungan Pembangunan Infrastruktur dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
TUJUAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
Target
DUKUNGAN
INFRASTRUKTUR
Target
8
2
Target 9.c.
Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan
penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.
Indikator Satuan 2019 2024
Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband % 86,2 94,5
Proporsi individu yang menggunakan Internet % 62,9 82,3
Indikator Satuan 2019 2024Kondisi mantap jalan nasional % 94 98
Panjang pembangunan jalan tol (kumulatif 5 tahun) km 1.000 3.000
Panjang jalur kereta api (kumulatif 5 tahun) Km 834 1.350
Jumlah dermaga penyeberangan (kumulatif 5 tahun) unit 25 30
Target 9.1.
Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur
regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan
fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
45
REPUBLIK INDONESIA
B. Penguatan Perencanaan untuk Menjamin Dampak Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pengembangan Kawasan(Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Perkotaan)
4646
REPUBLIK INDONESIA
47
Sinergi Perencanaan dan Penganggaran (PP 17/2017)... Prioritas HITS dan integrasi sumber-sumber pendanaan ...
Hal baru di RKP 2019 Integrasi pendanaan yang bersumber dari :
• Subsidi/Hibah (kebijakan)
• BUMN (proyek prioritas)
• KPBU (proyek prioritas)
• PINA (proyek prioritas)
Alokasi Pada Prioritas
Pasal 1Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
Integrasi Sumber-Sumber Pendanaan
Pasal 4 ayat 1Kerangka Pendanaan dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional.
Holistik
Integratif
Tematik
Spasial
Kerangka Pendanaan
APBN
K/LSubsidi, Hibah
Transfer ke daerah,
dana desaPMN BUMN KPBU
PINA Sumber lain
REPUBLIK INDONESIA
48
Penguatan Perencanaan melalui Five Case Model
STRATEGIC CASE
ECONOMIC CASE
COMMERCIAL CASEFINANCIAL CASE
MANAGEMENT CASE
STRATEGIC FIT WITH OTHER INITIATIVES & PRIORITIES
AFFORDABLE-WITHIN THE
BUDGET
SUPPLY SIDE INTEREST & CAPACITY &
COMMERCIALLY VIABLE
❑ Five Case Model adalah metodologi Business Caseyang dikembangkan sebagai dokumen yanghidup selama tahap persiapan program atauproposal proyek. Tujuan dari Business Case iniadalah untuk menjelaskan hasil-hasil studi dananalisis yang diperlukan untuk mendukung prosespengambilan keputusan yang transparan.
❑ Fungsi Five Case Model:
➢ Memberikan kerangka kerja untuk evaluasi dan
persetujuan proyek
➢ Sebagai salah satu faktor penentu bagi para pengambil
keputusan dalam memutuskan apakah suatu proyek
atau program akan dilanjutkan atau tidak
➢ Sebagai alat perencanaan penganggaran pemerintah
➢ Sebagai bukti audit pengambilan keputusan yang
transparan
❑ Manfaat Five Case Model:
➢ Memberikan struktur persiapan proyek untuk
memastikan proyek tersebut telah dipersiapkan
dengan baik untuk pasar dan tingkat kesuksesan
proyek yang besar
➢ Memastikan asas Value for Money dioptimalkan
➢ Memberikan Transparansi, Kepastian, dan Konsistensi
kepada investor
REPUBLIK INDONESIA
C. Major Projects
4949
REPUBLIK INDONESIA
50
Major Project
Sektor Transportasi• Pembangunan jalan tol trans sumatera• Pembangunan KA Cepat Jakarta – Semarang – Surabaya• Penguatan Pelabuhan Hub Utama Tol Laut• Pembangunan 25 bandara baru• Pengembangan Moda Transportasi Masal Perkotaan 6
Kota Metropolitan• Pembangunan Tol Semarang-Demak terintegrasi tanggul
Laut• Jalan Perbatasan dan Trans Pulau Papua, Kalimantan,
dan NTT
Sektor Pengairan & Irigasi• Pembangunan dan pengelolaan waduk multiguna dan
Irigasi modern untuk peningkatan produktifitas air• Smart and green water infrastructure (Smart Water
Management and Citarum Harum) and water safety plan• Pengelolaan Infrastruktur Berketahanan
Bencana/Disaster Resilience Infrastructure
Sektor Energi, Ketenagalistrikan dan TIK• Proyek Pembangunan PLTA Pumped Storage• Persiapan Pembangunan PLTN• Proyek penerapan SPM penyediaan akses listrik• Proyek pengembangan infrastruktur gas kota• Proyek Interkoneksi kehandalan sistem• Proyek penyediaan listrik untuk mendukung kawasan prioritas• Proyek peningkatan infrastruktur minyak bumi (RDMP, GRR,dan
Kilang Minyak)• Pengembangan jaringan komunikasi dan data nasional• Pengembangan pemanfaatan dan pendukung TIK dalam rangka
transformasi digital
Sektor Perumahan, Permukiman, dan Perkotaan• Citywide Sanitation Wilayah Metropolitan Banjarmasin
dan Wilayah Metropolitan Palembang• 0% BABS Nasional
• Perluasan Fasilitas Pembiayaan Perumahan• Perluasan Fasilitasi Pembangunan Rumah Swadaya• Urban Renewal• SPAM Regional
50
REPUBLIK INDONESIA
Rencana Tindak Lanjut
51
REPUBLIK INDONESIA
52
Breakout Session (termasuk Akademisi dan Pelaku Usaha)
• Transportasi : 4 – 5 April 2019
• Energi Ketenagalistrikan dan TIK : Pekan ke-2 April 2019
• Sumber Daya Air : Pekan ke-2 April 2019
• Perumahan, Permukiman, dan Perkotaan : Pekan ke-2 April 2019
• Pembiayaan dan Pendanaan Infrastruktur : Pekan ke-3 April 2019
Development Partners Meeting : Pekan ke-4 April 2019
52
AGENDA KE DEPAN
52
REPUBLIK INDONESIA
53
TERIMA KASIH
