DRAFT - bpkad.banyuwangikab.go.idbpkad.banyuwangikab.go.id/themes/template/img/Kebijakanisi/18.pdf · dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi, dan penentuan isu-isu strategis. Bab IV Visi,

Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2016-2021

1 | Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Banyuwangi

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DRAFT

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI


Tahun 2016-2021



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya merupakan upaya konkrit untuk

mewujudkan perubahan seutuhnya, perubahan yang dimaksud tentu saja

tertuju pada kesejahteraan manusia seutuhnya yakni penduduk Indonesia

pada umumnya dan penduduk Kabupaten Banyuwangi pada khususnya.Dalam

hal ini manusia bukan hanya sebagai obyek pembangunan, namun juga

sebagai subyek pembangunan. Paradigma pembangunan yang memandang

manusia sebagai obyek pembangunan telah menghilangkan partisipasi

manusia dalam pembangunan. Sebaliknya, ketika masyarakat memiliki peran

sebagai subyek pembangunan diperlukan upaya pemberdayaan guna

menyadarkan hak manusia dan meningkatkan kapasitas manusia dalam

pembangunan. Hal ini memantabkan pentingnya pembangunan sumber daya

manusia yang berkualitas, tanpa membedakan usia dan jenis kelamin tertentu.

Upaya tersebut tentu saja dimulai sejak usia dini, mengingat anak merupakan

generasi penerus bangsa. Oleh karena itu menjadi sangat penting pula

pemenuhan hak dan perlindungan anak, sehingga pembangunan dapat

terlaksana secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai penyelenggara

pemerintahan daerah, memiliki komitmen besar terhadap pembangunan

berkelanjutan. Komitmen tersebut tertuang dalam Visi pembangunan daerah

Kabupaten Banyuwangi periode RPJMD 2016 – 2021 yaitu “Kebupaten

Banyuwangi Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Semakin Sejahtera

Mandiri, dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan

Kualitas Sumber Daya Manusia”. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai pelaksanan urusan penunjang,

memiliki tanggungjawab dalam mewujudkan visi pembangunan tersebut.

Kinerja pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

lima tahun kedepan ditujukan untuk mendorong dan mensukseskan

pembangunan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tertuang dalam RPJMD

2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari ke-lima Misi

pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan, terdapat Satu


Tahun 2016-2021



Misi pembangunan yang secara menjadi urusan Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah sesuai dengan tupoksi yaitu, Mewujudkan tata

pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta

layanan public yang berkualitas berbasis Teknologi (Misi ke 5). Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi

menterjemahkan visi dan misi tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana

Setrategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016 -

2021.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Banyuwangi 2016-2021 tesebut memuat tujuan, sasaran, program dan

kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang

dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Banyuwangi. Renstra Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 2016-2021 menjadi dasar pembuatan Rencana

Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuai dengan Rencana Kerja

Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra)Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021

diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini

menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program

dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target

sasaran pembangunan Kabupaten Banyuwangi.

1.2. Landasan Hukum

Aspek regulasi yang dijadikan sebagai landasan bagi Badan

Pengelolaan Keuang an dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam

penyusunan dokumen Renstra Tahun 2016 - 2021, adalah:

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya

dengan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;


Tahun 2016-2021



3. 4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007

tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -

2025

6. 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerahsebegaimana telah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11.

12.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang

RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019

Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Jawa Timur Nomor 900/527/KPTS/213.1/2015 tentang Review

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019


Tahun 2016-2021



13. Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang RPJPD

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005 - 2025

14. Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2016– 2021

15.

16.

Peraturan Daerah Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi

Perangkata Daerah

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.

1.3. Maksud danTujuan

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun

2016–2021 adalah :

a. Menjabarakan Visi Misi Kabupaten Banyuwangi kedalam Program dan

kegiatan lima Tahun ke Depan.

b. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan

prioritasBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Banyuwangi

c. Untuk menjadi dasar penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mencerminkan

penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

d. Menjamin konsistensi pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan and

Aset Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.

e. Menjamin komitmen seluruh pelaksana untuk berperan sesuai dengan

kewenangan

f. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan

pembangunan yang sinergis dengan pembangunan Kabupaten

banyuwangi


Tahun 2016-2021



1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021secara garis

besar disusun dengan sistematika penulisan sebagaiberikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan

tujuan serta sistematika penyusunan Dokumen Rencana

Strategis (Renstra).

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Banyuwangi

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi;

sumberdaya yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, kinerja pelayanan sampai

saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di


Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Banyuwangi; telaah visi, misi dan program kepala

daerah dan wakil kepala daerah; telaah Renstra; telaah

dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi, dan penentuan isu-isu

strategis.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2016 - 2021, serta strategi dan kebijakan

dalam menjabarkan sasaran jangka menengah.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Memuat rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi selama 5


Tahun 2016-2021



(lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD. Memuat indikator kinerja Badan Pengelolaan dan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi yang terkait

langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD Kabupaten Banyuwangi

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan

Dokumen Rencana Strategis (Renstra)Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi , disertai

dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman

pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam


Banyuwangi.


Tahun 2016-2021



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi


Banyuwangi merupakan unsur pelaksana bidang Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian, dipimpin oleh Kepala Badan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

otonomi daerah dibidang Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Banyuwangi berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan

Bupati Banyuwangi No. 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi (Struktur Organisasinya seperti

terlihat pada Gambar 1).

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah

membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas tersebut

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidangpengelolaan

keuangan dan aset daerah;


Tahun 2016-2021



c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidangpengelolaan keuangan dan aset daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah di bidangpengelolaan keuangan dan aset

daerah;

e. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas,

berdasarkan Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587), Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi

melaksanakan kewenangan bidang Urusan Penunjang Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah , dengan rincian kewenangan Sub Bidang

Administrasi Keuangan Daerah ;

Penjabaran Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah yang menjadi

kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Banyuwangi meliputi : (a) Anggaran Daerah, (b) Investasi dan Aset Daerah,

(c) Dana Perimbangan (d) Pelaksanaan Penatausahaan Akuntansi, dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1. Penetapan Perda tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Penetapan Standart Satuan harga dan analisa standart belanja daerah

Kabupaten/kota

3. Perncanaan Anggaran penanganan urusan pemerintahaan

kabupaten/kota.

4. Penetapan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD.

5. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah

kabupaten/kota

6. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/kota


Tahun 2016-2021



7. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten/kota

8. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten/kota.

9. Pengelolaan DAU kabupaten/ kota.

10. Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten/kota

11. Usulan program dan kegiatan kabupaten/kota untuk didanai dari DAK

12. Pengelolaan DAK (bagi kabupaten/kota yang menerima DAK).

13. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK

14. Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten/kota

15. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi

pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota

16. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD kabupaten/kota

17. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban

pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung

jawab bersama.

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 66 Tahun

2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Banyuwangiterdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;

c. Bidang Anggaran;

d. Bidang Akuntansi;

e. Bidang Pengelolaan Keuangan;

f. Bidang Aset;

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Banyuwangi pada Gambar 1


Tahun 2016-2021



KEPALA BADAN

KELOMPOK

JABATANFUNGSIONAL

S E K R E T A R I A T

SUB BAG UMUM

DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SUB BAG PENYUSUNAN

PROGRAM

BIDANG

ANGGARAN

BIDANG

AKUTANSI

BIDANG PENGELOLAAN

KEUANGAN

BIDANG

ASET

SUB BIDANG

PERENCANAAN ANGGARAN

SUB BIDANG PELAPORAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN

SUB BIDANG

PENERIMAAN KEUANGAN

SUB BIDANG

INVENTARASASI DAN PEMANFAATAN

SUB BIDANG

VERIFIKASI DAN EVALUASI

ANGGARAN

SUB BIDANG

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWA

BAN BELANJA

SUB BIDANG

PENGELUARAN KEUANGAN

SUB BIDANG

PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN


Tahun 2016-2021



2.1.1 Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan

Badan;

b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah dengan merujuk pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh

sekretariat, bidang, subbag dan subbidang;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja Badan dengan

cara mengadakan pertemuan secara rutin dengan seluruh pegawai

Badan untuk mendapatkan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan serta

menemukan solusi pemecahan masalah terhadap kendala yang

dihadapi;

d. mengkoordinasikan penyusunan arah kebijakan umum, strategi dan

prioritas APBD Kabupaten Banyuwangi bersama-sama dengan Tim

Eksekutif dan Legislatif;

e. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pedoman

penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD dan

pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);

f. mengkoordinasikan dan mengarahkan penetapan surat

penyediaan dana, penerbitan surat perintah pencairan dana serta

pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah;


Tahun 2016-2021



g. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah,

pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta

rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan penerbitan surat keterangan

pemberhentian pembayaran, pemungutan / pemotongan dan

penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta

restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan;

i. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan

daerah, pelaksanaan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan dan

aset daerah, penyusunan laporan keuangan daerah dalam

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta penyajian

informasi keuangan dan aset daerah;

j. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pedoman,

pembinaan dan pelaksanaan administrasi aset daerah, pembinaan

pengelolaan keuangan SKPD se-Kabupaten Banyuwangi serta

evaluasi rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD dan

rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

k. memrosesan tuntutan pengelolaan keuangan dan tuntutan ganti rugi;

l. mengkoordinasikan penatausahaan atas investasi, pinjaman daerah,

obligasi daerah dan pembiayaan daerah lainnya serta pembinaan

pengelolaan keuangan BLUD;

m. mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan serta

menyempurnakannya agar didapat hasil kerja yang

berkualitas sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan

lebih lanjut oleh pimpinan;

n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja

dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan

disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;


Tahun 2016-2021



o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan


p. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di

bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan

program, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan

perencanaan program, kegiatan dan anggaran di

lingkungan Badan;

b. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor,

pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;

c. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan semua

unit organisasi di lingkungan Badan;

d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, organisasi, hukum,

rumah tangga, hubungan kerja di bidang administrasi dengan

perangkat daerah lain dan hubungan masyarakat;

e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, ganti rugi, tindak

lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan

penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja badan

dan surat menyurat;

f. pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU)

badan;

g. pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI);

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Tahun 2016-2021



Sekretaris mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sekretariat

berdasarkan rencana kerja Badan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

b. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;

e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;

f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan

protokol;

g. melaksanakan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan

anggaran di lingkungan Badan;

h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan badan;

j. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan

tatalaksana;

k. melaksanakan penyelenggaraan hubungan kerja di bidang

administrasi dengan perangkat daerah terkait;

l. melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan ganti rugi, tindak

lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan

dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas

dan surat menyurat;

m. mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama (IKU)

badan;

n. mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu

(IKI);

o. mengkoordinasikan penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra)

badan;


Tahun 2016-2021



p. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

(RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional

badan;

q. mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan

penilaian/pengukuran kinerja badan/Individu;

r. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Badan dan individu;

s. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan

LP2P dilingkungan Badan dan Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten;

t. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan

LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun;

u. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur

penyusunan LKPD setiap akhir tahun;

v. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian

kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk

peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta

pengembangan karier;

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai tugas dan fungsinya; dan

x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja Badan;

b. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam,

urusan surat-menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian



Tahun 2016-2021





d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

sesuai tugas dan fungsinya; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian

Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja Badan;

b. mengarahkan pelaksanaan administrasi keuangan meliputi

gaji pegawai, perjalanan dinas dan hak-hak keuangan lain;

c. meneliti kelengkapan pengajuan SPP/SPM UP, LS, GU/TU dan Gaji

disesuaikan dengan pedoman kerja dan plafon anggaran yang

tersedia;

d. mengarahkan pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan, penelitian terhadap SPJ dan membuat pengesahan

SPJ;

e. mengendalikan pembayaran belanja langsung, belanja gaji,

pemotongan pajak-pajak dan rekapitulasi bukti pungut dan

setor dalam rangka tertib administrasi keuangan;

f. mengarahkan kendali terhadap pagu anggaran dan penyusunan

laporan realisasi anggaran per bulan, triwulan dan akhir tahun;

g. melakukan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan dalam

rangka pelaksanaan, penatausahaan, pembuatan laporan dan

pertanggungjawaban keuangan Badan agar sesuai dengan pedoman

kerja daerah;


Tahun 2016-2021



h. meneliti dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait

dengan pengelolaan keuangan;

i. melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Penyusunan Program

dalam rangka penyusunan anggaran;

j. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan

inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai badan;

k. memberi petunjuk dan memantau pelaksanaan penyusunan

kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan

kantor, usulan penghapusan aset serta penyusunan laporan

pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;

l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian




m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya; dan

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan

badan;

b. mengawasi dan memantau pelaksanaan penghimpunan data,

penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, pelaksanaan

pengolahan data dan perencanaan program;

c. mengarahkan analisis terhadap tujuan-tujuan realistis yang dapat

dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan

strategis jangka pendek, menengah dan panjang;


Tahun 2016-2021



d. mengarahkan penyusunan konsep telaahan tentang prioritas

program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan

pengambilan keputusan;

e. mengkoordinasikan perumusan konsep program anggaran

dan rencana strategis Badan;

f. menyusun perencanaan strategis (Renstra) Badan;

g. menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja)

tahunan serta kegiatan operasional Badan;

h. menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/

pengukuran kinerja;

i. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Badan;

j. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan;

k. mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Individu

(IKI) pegawai di lingkungan badan;

l. mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati dan

LPPD setiap akhir tahun;

m. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka

rencana tindak lanjut (RTL) perencanaan dan program kerja badan;

n. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program badan;

o. mengarahkan penghimpunan data dan penyiapan bahan

penyusunan program anggaran dalam rangka

penyusunan perencanaan RKA, DPA dan DPPA Badan;

p. mengarahkan penyiapan bahan penataan kelembagaan,

ketatalaksanaan dan perundang-undangan;


Tahun 2016-2021



q. mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan program dan penyerapan

anggaran bidang-bidang;

r. meneliti dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait

dengan penyusunan program;

s. melaksanakan tugas kedinasan yang diberkan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya. melaksanakan pembinaan dan

pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada

bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi

dan prestasi kerja serta pengembangan karier;

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.1.3. Bidang Anggaran Bidang Anggaran mempunyai tugas

melaksanakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta

penyusunan anggaran daerah;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang

Anggaran mempunyai fungsi :

a. penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan APBD sebagai

dasar pelaksanaan dan pertanggunjawaban;

b. pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran SKPD;

c. verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran SKPD;

d. penyusunan laporan di bidang anggaran daerah;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olek Kepala Badan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.


Tahun 2016-2021



Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang

Anggaran sesuai dengan rencana kerja Badan;

b. menyusun perancanaan program kerja Bidang Anggaran

sebagai acuan pelaksanaan tugas;

c. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis tentang

penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

d. mengkoordinasikan penyusunan dan pembahasan RKA SKPD,

rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

e. mengkoordinasikan penyiapan bahan nota keuangan

rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD serta

kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam

rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan

APBD;

f. mengkoordinasikan penyempurnaan rancangan APBD dan

rancangan perubahan APBD, penyusunan anggaran kas SKPD dan

SKPKD serta penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan

DPA/DPPA;

g. mengarahkan penyiapan informasi keuangan daerah dalam

rangka penyusunan Peraturan Daerah APBD/Perubahan

APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Perubahan

APBD;

h. melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan

Umum Daerah (BLUD) dalam rangka penyusunan anggaran;

i. mengkoordinasikan pembinaan, monitoring dan evaluasi anggaran

SKPD;

j. mengkoordinasikan usulan Belanja Tidak Langsung Hibah dan

Bantuan;


Tahun 2016-2021



k. meneliti dan menyempurnakan hasil kerja bawahan serta

memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan pekerjaan oleh

bawahan;

l. menandatangani dan atau memberi paraf koreksi terhadap

naskah dinas sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya;

m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian




n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai tugas dan fungsinya; dan

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang

Perencanaan Anggaran sebagai bahan acuan pelaksanaan

kegiatan;

b. mengarahkan dan mengawasi penyiapan bahan inventarisasi,

mendistribusikan dan mensosialisasikan petunjuk teknis

penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD

terkait dengan perencanaan anggaran dan pembiayaan;

c. mengarahkan dan mengawasi penyiapan bahan dan

pengolahan data perencanaan anggaran dan pembiayaan dalam

rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan

perubahan APBD;

d. mengkoordinasikan pembahasan dan verifikasi RKA terkait dengan

perencanaan anggaran dan pembiayaan sebagai bahan

penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;


Tahun 2016-2021



e. mengarahkan penyusunan konsep nota keuangan rancangan

APBD dan rancangan perubahan APBD terkait dengan perencanaan

anggaran dan pembiayaan;

f. mengkoordinasikan pembahasan dan verifikasi DPA dan DPPA serta

anggaran kas terkait dengan perencanaan anggaran dan pembiayaan

sebagai dasar pelaksanaan APBD dan perubahan APBD;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan kompilasi bahan perencanaan

anggaran dan pembiayaan dalam rangka menyusun jawaban

eksekutif dan penyusunan rancangan APBD dan rancangan

perubahan APBD terkait dengan perencanaan anggaran dan

pembiayaan;

h. mengkoordinasikan bahan penyempurnaan rancangan APBD dan

rancangan Perubahan APBD terkait dengan perencanaan anggaran

dan pembiayaan;

i. mengkoordinasikan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan;

j. mengkoordinasikan bahan pemrosesan usulan penunjukan

pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

k. mengkoordinasikan usulan Belanja Tidak Langsung Hibah dan

bantuan Sosial;

l. meneliti dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait

dengan pendapatan dan pembiayaan;





n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai




Tahun 2016-2021



Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas:

a. menyusun rencana progam, kegiatan dan anggaran Sub Bidang

Verifikasi dan Evaluasi Anggaran sesuai dengan rencana kerja Badan;

b. mengarahkan dan mengawasi penyiapan bahan DPA dan DPPA SKPD

dan memberikan petunjuk teknis petunjuk teknis penyusunan draf

DPA dan DPPA SKPD;

c. mengarahkan dan mengawasi penyiapan bahan dan pengolahan

data belanja dalam rangka penyusunan draft DPA dan DPPA SKPD;

d. mengkoordinasikan pembahasan dan verifikasi RBA / RKA terkait

dengan belanja sebagai bahan penyusunan rancangan APBD dan

Perubahan APBD;

e. mengkoordinasikan pembahasan dan verifikasi DPA dan DPPA

terkait dengan belanja sebagai dasar pelaksanaan APBD dan

perubahan APBD;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan kompilasi bahan penyusunan

jawaban eksekutif dan penyempurnaan rancangan APBD dan

rancangan perubahan APBD terkait dengan belanja;

g. mengkoordinasikan pembinaan verifikasi dan evaluasi anggaran

BLUD;

h. menghimpun data DPA dan DPPA dalam rangka verifikasi dan

evaluasi Anggaran;

i. melakukan verifikasi dan evaluasi DPA dan DPPA SKPD dalam rangka

pelaksanaan program dan kegiatan;

j. melakukan verifikasi dan evaluasi anggaran kas dan kode rekening

dalam rangka pelaksanaan APBD;


Tahun 2016-2021



k. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis peyusunan DPA dan

DPPA SKPD;

l. mengkoordinasikan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja

SKPD;

m. mengkoordinasikan dan memverifikasi usulan belanja tidak

langsung Hibah dan Bantuan;

n. meneliti dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait

dengan belanja SKPD;

o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian




p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.1.4. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan proses akuntansi

keuangan daerah, mengidentifikasi, mengukur, mencatat pelaksanaan

APBD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah

yang dapat disajikan sebagai informasi untuk bahan penyusunan

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.


Akuntansi mempunyai fungsi :

a. perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan pengendalian di

bidang akuntansi;

b. pelaksanaan Sisten Akuntansi Keuangan Daerah sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP);


Tahun 2016-2021



c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan

fungsinya.

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Akuntansi

sesuai rencana kerja Badan;

b. merumuskan konsep kebijakan teknis mengenai Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

c. menyusun peraturan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah

Daerah;

d. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi

pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi;

e. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penyusunan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi;

f. mengkoodinasikan dan mengarahkan penyusunan laporan keuangan


g. mengkoordinasikan pembinaan dalam rangka pelaporan BLUD dan

pengelolaan non Kas Daerah lainnya;

h. mengkoordinasikan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka


Banyuwangi;

i. mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan penyajian informasi

Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

j. mengkoodinasikan pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada masing-masing SKPD;

k. mengkoordinasikan pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan entitas

akuntansi dan efektifitas pelaporan;

l. mengkoordinasikan dan mengawasi penyusunan laporan realisasi anggaran

pendapatan dan belanja daerah secara periodik;

m. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas Bukti

Memorial;


Tahun 2016-2021



n. menandatangani dan atau memberi paraf koreksi terhadap naskah dinas

sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya;

o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja

dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan

disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan


q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan

mempunyai tugas :


Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan sesuai rencana kerja

Badan;

b. mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan identifikasi dan klasifikasi

dokumen/bukti transaksi pendapatan;

c. mengkoordinasikan pengumpulan bahan data transaksi,

pengiikhtisaran pendapatan, identifikasi dan klasifikasi

dokumen/bukti transaksi pendapatan distribusi dokumen dan

pengarsipan;

d. mengkoordinasikan penyiapan bahan pencatatan dan

penggolongan transaksi pendapatan, rekonsiliasi data

pendapatan dengan SKPD terkait serta melaporkan pendapatan

secara periodik;

e. mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan data laporan

realisasi pendapatan APBD triwulanan, semester I dan realisasi

penerimaan APBD Tahunan;

f. meneliti dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang berkaitan

dengan hal akuntansi pendapatan kas;


Tahun 2016-2021



g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian




h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja

mempunyai tugas :


Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja sebagai acuan

pelaksanaan tugas;

b. menyusun peraturan terkait akuntansi belanja dan akuntansi

aset Pemerintah Daerah;

c. mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan identifikasi dan klasifikasi

dokumen/bukti transaksi belanja;

d. mengkoordinasikan pengumpulan bahan data transaksi,

pengikhtisaran belanja, identifikasi dan klasifikasi

dokumen/bukti transaksi belanja;

e. mengkoordinasikan penyiapan bahan pencatatan dan

penggolongan transaksi belanja, rekonsiliasi data belanja dengan

SKPD terkait serta laporan realisasi belanja secara periodik;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi;

g. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi;


Tahun 2016-2021



h. melaksanakan rekonsilisasi belanja dan akuntansi aet pada masing-

masing SKPD;

i. melaksanakan pembinaan dalam rangka pelaporan belanja dan

akuntansi aset BLUD serta pelaporan pengelolaan dana non kas

lainnya;

j. melaksanakan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka


Banyuwangi;

k. melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh entitas akuntansi


l. meneliti, menyempurnakan dan memberi paraf terhadap naskah

dinas sesuai dengan kewenangan serta tugas dan fungsinya;





n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai



2.1.5. Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas membukukan serta

meneliti berkas-berkas dan bukti penerimaan, melakukan proses dan

mekanisme pengeluaran.


Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan

dan pengeluaran daerah;

b. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh data penerimaan dan

pengeluaran;


Tahun 2016-2021



c. pendokumentasian pembukuan dan laporan;

d. pelaksanaan evaluasi dan analisis terhadap system dan mekanisme

pelaksanaan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas

dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sesuai

rencana kerja Badan;

b. mengkoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka

rekening kas umum daerah, pelaksanaan dan pengendalian

penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas

umum daerah, serta pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan

pengeluaran kas daerah;

c. mengarahkan dan mengawasi dalam hal pemrosesan, penerbitan dan

pendistribusian SP2D;

d. mengkoodinasikan pelaksanaan verifikasi, pemberian

pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan

non gaji, serta pelaksanaan verifikasi dan penerbitan SKPP;

e. mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan

dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan

pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK;

f. mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan

dan pengeluaran dana transfer ke pusat;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan piutang dan utang

daerah, pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang

daerah melalui investasi jangka pendek;


Tahun 2016-2021



h. mengkoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan

pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D

dengan instansi terkait;

i. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan

dengan penerimaan dan pengeluaran kas;

j. meneliti dan menyempurnakan hasil kerja bawahan serta


bawahan;

k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian




l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan


m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bidang Penerimaan Keuangan mempunyai tugas :


Penerimaan Keuangan sebagai acuan pelaksanaan tugas;

b. mengarahkan dan mengawasi penelitian dokumen atau bukti

penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah

sesuai dengan rekening kas umum daerah;

c. mengarahkan dan mengawasi pembukuan dan

pengadministrasian penerimaan daerah yang berupa kas dan yang

setara kas dalam bentuk buku kas;

d. mengarahkan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi

pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;


Tahun 2016-2021



e. mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan laporan

penerimaan kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan

instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;

f. mengarahkan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah

melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;

g. menyusun dan melaporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran

dana transfer ke pusat;

h. meneliti dan menyempurnakan konsep naskah badan yang berkaitan

dengan pengelolaan kas;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian




j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bidang Pengeluaran Keuangan mempunyai tugas :


Pengeluaran Keuangan sesuai rencana kerja Badan;

b. mengarahkan dan mengawasi penelitian dokumen atau bukti

pengeluaran uang daerah dan penatausahaan sesuai dengan rekening

kas umum daerah;

c. mengarahkan dan mengawasi pembukuan dan

pengadministrasian pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang

setara kas dalam bentuk buku kas;

d. mengarahkan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi

pertanggungjawaban pengeluaran kas;


Tahun 2016-2021



e. mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan laporan

pengeluaran kas serta rekonsiliasi data pengeluaran kas dengan

instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;

f. meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

g. menyusun laporan realisasi APBD secara berkala kepada instansi

terkait sebagai dasar perhitungan dana transfer;

h. meneliti dan menyempurnakan konsep naskah badan yang

berkaitan dengan pengelolaan kas;

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian




j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.1.6. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan program pengelolaan aset daerah termasuk

inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pemeriksaan, penghapusan

dan keamanan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Aset

mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana pengelolaan aset daerah;

b. Pengumpulan dan pengelolaan data aset daerah dalam rangka

penyusunan neraca daerah;

c. pengadministrasian aset daerah;

d. pelaksanaan inventarisasi aset daerah;


Tahun 2016-2021



e. pemeliharaan dan keamanan aset daerah yang belum dikelola SKPD;

f. pemeriksaan dan pengawasan aset daerah;

g. penghapusan aset daerah;

h. pelaporan barang inventarisasi daerah;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas

dan fungsinya.

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Aset

sesuai rencana kerja Badan;

b. merumuskan kebijakan, program dan petunjuk pelaksanaan

di bidang penyelenggaraan pengelolaan aset daerah, penatausahaan,

inventarisasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan,

penghapusan, perubahan status hukum dan TP-TGR serta

pengendalian aset daerah;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan akuntansi

aset daerah dan pemberian ijin penggunaan aset daerah sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku;

d. mengkoodinasikan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi

penyelenggaraan pengelolaan aset daerah;

e. mengarahkan pemantauan pelaksanaan program dan administrasi

pengelolaan aset daerah;

f. mengarahkan pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan serta

petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan aset daerah;

g. meneliti dan menyempurnakan hasil kerja bawahan serta


bawahan;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian



Tahun 2016-2021





i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan


j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan mempunyai tugas :


Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset sebagai bahan acuan

pelaksanaan kegiatan;

b. mengarahkan penyiapan bahan perumusan kebijakan

administrasi penatausahaan dan inventarisasi aset daerah;

c. mengkoordinasikan pengumpulan bahan dalam rangka perumusan

kebijakan dan petunjuk pelaksanaan di bidang

d. pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum aset daerah

serta TP-TGR; mengarahkan dan mengawasi koordinasi dan

fasilitasi pelaksanaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan

status hukum aset daerah dan TP-TGR;

e. mengkoordinasikan pengumpulan dan analisis bahan

pelaksanaan penghapusan, perubahan status hukum aset daerah dan

TP-TGR;

f. mengarahkan pelaksanaan pengkajian terhadap aset milik daerah

yang akan dihapus dan dipindahtangankan serta permasalahan

keterlambatan pembayaran TP-TGR;

g. mengawasi proses administrasi penghapusan, perubahan status

hukum aset daerah serta TP-TGR;

h. mengkoordinasikan pengumpulan bahan dalam rangka

pemantauan dan evaluasi di bidang penghapusan,

perubahan status hukum aset daerah serta TP-TGR;


Tahun 2016-2021



i. mengarahkan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan koordinasi,

pembinaan, penatausahaan, inventarisasi aset;

j. mengarahkan pelaksanaan koordinasi, pembinaan,

penatausahaan, inventarisasi aset daerah;

k. mengkoordinasikan pelaksanaan sistematisasi laporan

penatausahaan, inventarisasi;

l. mengarahkan pengumpulan evaluasi inventarisasi aset daerah

Laporan Hasil Pengadaan Barang;

m. mengarahkan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aset daerah

dan pengumpulan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

pengelolaan aset daerah;

n. menghimpun Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);

o. menyusun Daftar Kebutuhan Barang Unit (DKBU);

p. melaksanakan Sensus Barang Daerah;

q. menghimpun, meneliti dan membuat laporan data barang inventaris

yang dipersiapkan untuk penghapusan;

r. meneliti dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang berkaitan

dengan hal perencanaan dan penatausahaan;

s. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian




t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengawasan mempunyai tugas:


Pemeliharaan dan Pengawasan sesuai rencana kerja Badan;


Tahun 2016-2021



b. menyelesaikan bukti kepemilikan aset daerah;

c. mengkoordinasikan pengumpulan bahan dalam rangka perumusan

kebijakan administrasi Pemeliharaan dan Pengawasan belanja

barang aset daerah;

d. menjaga keamanan barang milik daerah;

e. mengarahkan pengumpulan bahan petunjuk koordinasi, pembinaan,

Pemeliharaan dan Pengawasan aset daerah;

f. mengkoordinasikan pengumpulan bahan dalam rangka

pemantauan dan evaluasi Pemeliharaan dan Pengawasan aset

daerah;

g. mengarahkan dan mengawasi pemrosesan administrasi dalam hal

Pemeliharaan dan Pengawasan aset daerah;

h. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pemeliharaan

dan Pengawasan aset daerah;

i. meneliti dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang berkaitan

dengan hal penggunaan dan pemanfaatan aset daerah;

j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian




k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai


l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.1.7. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur

pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsinya;


Tahun 2016-2021



(2) (Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai

dengan keahlian dan kebutuhan;

(3) (Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan

ditetapkan oleh kepala badan dengan memperhatikan

senioritas, kepangkatan dan profesionalitas;

(4) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas

bertanggungjawab kepada kepala badan melalui kepala bidang yang

membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk kepala badan;

(5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

(6) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan

spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur

ketentuan yang berlaku;

(7) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan,

beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;

(8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(9) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan; dan

(10) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan

spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur

ketentuan yang berlaku;

2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Banyuwangi.

Sumber daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu

institusi/organisasi.Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat


Tahun 2016-2021



berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam

pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia.Jadi, manusia

merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi

akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan

kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Secara keseluruhan jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah 52orang.Berikut disajikan

potensi pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Banyuwangi berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dan Tingkat

Pendidikan (table-II.1)

Tabel- II.1 : Potensi Tingkat Pendidikan

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi

Pada Tahun 2015

Pada dasarnya secara kulaitas pegawai Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sudah cukup baik.

Berdasarkan tingkat Penddidikan dominasi pegawai dari S2 sebanyak 7

Orang 13.46 % Sarjana/DIV sebanyak 29 Orang 55,77%, SMA sebanyak 16

Orang 30,77 % . Namun dari segi kuantitas masih diperlukan adanya

penambahan pegawai dikarenakan beban kerja yang sangat berat.

S-2 S-1/D-IV SMA


Tahun 2016-2021



Berdasarkan pangkat, golongan dan ruang pegawai Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Banyuwangi di dominasi

oleh Golongan III/a sebanyak 12 orang atau23,53%, , Golongan III/d

sebanyak 7 orang atau 13,37%, GolonganIII/c sebanyak 8 orang atau

15,69%, Golongan III/b sebanyak 8 Orang atau sebanyak 15,69%, Golongan

II/b sebanyak 5 orang atau9,80%, Golongan III/c sebanyak 5 orang atau

9,43%, Golongan IV/a sebanyak 4 Orang atau 7,84% serta Golongan IV/b,

IV/c dan II/a sebanyakmasing – masing 1 orang atau 1,89 %.

Tabel-II.2. Keadaan Pegawai Saat Ini Berdasarkan Jabatan Struktural No. Jabatan Eselon Jumlah

1. Kepala Badan II.b 1 orang

2. Sekretaris III.a 1 orang

3. Kepala Bidang III.b 4 orang

4. Kepala Sub. Bagian IV.a 3 orang

5. Kepala Sub. Bidang IV.a 7 orang

4. Pelaksana - 35 orang

Jumlah 51 orang

1,96% 1,96%

7,84%

13,73%

15,69%

15,69%

23,53%

3,92%

9,80%

9,80%

Pembina Utama Muda

Pembina Tingkat I (IV/b)

Pembina (IV/a)

Penata Tk. I(III/d)

Penata (III/c)

Penata Muda Tk. I (III/b)

Penata Muda (III/a)


Tahun 2016-2021



Tabel-II.3. Keadaan Pegawai saat ini berdasarkan Pendidikan dan Latihan Penjenjangan, Teknis Substantif dan Fungsional

No. Jenis Pendidikan dan Latihan Jumlah / Orang

1. Spamen/ Diklatpim II 2

2. Spama/ Diklatpim III 6

3. Spada/Adum/Diklatpim IV 9

4. Sertifikasi Barang dan Jasa 2

5. Pelatihan Analisis Jabatan 1

6. Kursus Bendaharawan 0

7. Kursus Pelatihan Pelayanan Prima 1

8. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa 1

9. Pelatihan Administrasi Kepegawaian 1

2.2.1. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja

pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan

aktifitas dan mobilitas kerja kantor. Saa tini, jumlah perlengkapan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Hal ini merupakan salah satu

kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang

mendukung kinerja pegawai :

1. Ruangan Kantor Ukuran 27 m x 30 m yang terletak di Jln. Adi Sucipto

No. 28 Banyuwangi Lantai II.

2. Sarana dan prasarana kantor terdiri dari :


Tahun 2016-2021



No Nama Barang / Jenis Barang Jumlah

1 Jam dinding seiko 42 Kursi tamu 23 Kursi tunggu tamu 1

4 Kursi kadis verona 15 Kursi staf 146 Kursi staf elephant 4

7 Podium kayu 18 Papan tulis 19 Kursi hadap tiger 2

10 Kipas angin nasional 111 Printer canon IP 2770 912 Printer canon IP 1880 213 Mesin Pemotong Kertas 1

14 Kursi Esellon IV Tiger 615 MICROPHONE 216 Printer Canon IP 1980 1

17 Telpon Panasonic 318 Kursi Rapat 11019 Mesin Fax Panasonic 1

20 Mesin Pemotong Kertas 121 SPEAKER 4


Tahun 2016-2021



22 Almari Buffet 123 Printer Stylus C90 124 Printer Epson LX 300 125 Kursi Staf Futura 726 Aktive Speacker 327 Kursi Esellon IV 328 DISPENSER 529 kursi staf futura 830 KURSI STAF FUTURA 405 131 KURSI RAPAT OLIMPIA 4032 KURSI STAF FUTURA 405 1433 Kipas Angin Nasional 234 Meja Panjang 135 meja resepsionis 136 meja kecil 137 meja staf 138 meja kerja kadis 139 meja esellon III 240 meja resepsionis 141 meja esellon III yubi 142 meja esellon IV tiger 143 Penyemprot Tangan (Hand Sprayer) 144 kursi staf elephant 945 printer 746 Lain-lain 547 meja kecil katan 248 KURSI LIPAT elephant 1149 printer canon IP 1980 350 printer Epson IQ 2180 251 lemari rak arsip 252 printer canon IP 2770 353 Kereta Dorong 154 KURSI ESELON III 355 Mesin Tik 156 POMPA AIR 357 meja staf 358 meja pimpinan rapat 359 speker TOA 660 Lemari Arsip Besar 190x45x120 1


Tahun 2016-2021



61 PAPAN NAMA ASET 7662 MEJA STAF 663 Unintemuptible Power Supply (UPS) 1364 PROLINK UPS 1200SV 365 printer canon IP 2770 466 Papan Nama Instansi 6267 Monitor 168 KULKAS 169 ALMARI 1270 ALMARI ARSIP 2 PINTU 371 ALMARI ARSIP 272 Canon Scan 50 Lide 173 lemari besar 374 Kamera 775 KURSI ESELON IV 276 Inkjet MP-258,Scan,Fotocopy 277 Rak Kayu 578 almari buffet 479 Kelengkapan Komputer 180 Printer Inkjet IP2770 181 Peralatan Jaringan Komputer 182 FILLING KABINET LIAN 4 583 telepon 184 TANGGA ALUMUNIUM 185 AC Nasional 386 AC Panasonic 287 WIRELESS 188 CARPET 189 filling kabinet brother 290 amplivier BMB 191 Kursi Staf 492 POWER AMPLY 193 LAYAR SCREEN 194 lemari rak 195 lemari arsip 196 KALKULATOR CYTIZEN 2497 Honda C 86 / Star P 2708 WP 198 Kursi Eselon III 2


Tahun 2016-2021



99 AC 1 PK 1100 Rak Arsip 10101 Honda C 100M P 3791 WP 1102 meja staf 10103 PC edvance 1104 PC BenQ 1105 AC panasonic 2106 notebook lenovo 2107 PC 1108 LG 32 LK 330 32" LCD 1109 Thosiba 40PB10E 32" LCD TV 1110 filling kabinet brother 2111 filling kabinet lion 2112 Kursi tunggu Isi 4 Tempat duduk set 2113 CAMERA DIGITAL CANON 1114 Meja Rapat 200x80x70 Tes blok jati 2115 CAMERA DIGITAL CANON 1116 meja staf 12117 meja rapat 12118 Handycam 1119 AC 1,5 PK 3120 Alat Penghancur Kertas 3121 MESIN PENGHANCUR KERTAS 2122 Ups Tamayasaki 600V 10123 Meja Resepsionis 300x80x60 Kayu Jati 1124 Lemari Arsip Besar 190x45x125 2125 brankas royal 1126 RAK ARSIP EPSON 1127 RAK ARSIP EPSON 1128 AC panasonic 3129 AC panasonic 3130 I-PAD 1131 lenovo 1132 laptop acer 1133 laptop HP 1134 laptop fujitsu 1135 laptop Axio 1136 Meja Kursi Tamu Tesblok Jati 1


Tahun 2016-2021



137 Proyektor Infocus - 102 Automatic Scren 1138 WIN P 2228 WP 1139 WIN P 2514 WP 1140 PRINTER DOT MATRIK EPSON LQ 2190 2141 MESIN TIK ELEKTRONIK 1142 Komputer/PC lenovo 1143 P.C. unit 9144 Komputer/PC lenovo 6145 NOTE BOOK FUJITSU LH 531 6146 Kursi eselon IV 7147 notebook lenovo 1148 KORDEN 1149 laptop/notebook 5150 LCD LG 32 LK 311 32" 2151 meja staf 24152 Kamera 1153 handy cam 1154 Brankas 1155 Supra P 3343 WP 1156 Rak Arsip 1157 Meja Biro Eselon III 4158 Almari 5159 PC acer 2160 PC LG 2161 PC TreQ 2162 PC BenQ 2163 PC lenovo 2164 Thunder P 2556 WP 1165 Thunder P 2557 WP 1166 SEPEDA MOTOR Axelo FL125 RCD 1167 AC nasional 7168 Meja setengah Biro 11169 Print,Scan,Copy& fax Canon MX 357 9170 Meja Biro Besar Eselon IV 7171 PC acer 3172 BRANKAS 1173 laptop Compaq 2174 laptop Fujitsu 2175 laptop Acer 2


Tahun 2016-2021



176 Rak Arsip 6177 Komputer PC 1178 Lenovo Z 372 3179 AC 4180 LCD PROYEKTOR PANASONIC 1181 P.C. unit 1182 Korden 1183 Brankas 1184 Peralatan Jaringan Komputer 1185 kamera canon power shot 1186 laptop Acer 3187 Komputer Mainframe / Server 1188 Kelengkapan Komputer 1189 Printer 1190 printer 1191 Komputer PC 2192 PRINTER PRINTONIK P 7210 1193 Genset 1194 Mobil Suzuki APV Arena 1195 Avanza P 384 VP 1196 Taruna P 513 VP 1197 Inova P 40 VP 1198 AC Split - LG 2 PK 1199 Alat Pemadam/Portable - Tabung 6 kg 3200 Komputer All In One - ( Hp pavilion pc 3201 Komputer Tablet - Komputer Tablet 2202 Kursi Kerja Pejabat Eselon III - 1203 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV - 1204 Kursi Rapat Bermeja/Kuliah - 20205 Meja Kursi Tamu - Model cafe 2206 Meja Kursi Tamu - model sofa 211 1207 Mesin Absensi - 1208 Mobile File Cabinet - 1209 Note Book - 1210 Papan Nama Instansi - 1211 Papan Pengumuman - 1212 Printer - 14

213

Rak besi/Metal - uk.panjang

200cm,lebar80cm,tinggi200cm,bahan

besi siku, triplek tebal,susun 4

7


Tahun 2016-2021



214

SOUND System - Speaker Aktif Wharfedale

12\",2 Pasang (300 Watt,Max power 300 Watt,

Equalizer),Mixer Wharfedale R.1604FX 1

pc,Stand Speaker ELITE 2 pasang (SPS

502),Kabel Speaker (Canare), Conector Kabel

Speaker Neutrix 10 pc,Mic Kabel Shure SM 58,1

pc

1

215 Tangga Aluminium - uk 3m 1

216 Televisi - 32 inc LED Samsung UA32EH4003 2

217 TV LED 50 Inchi - 1

218 Meja Rapat Pejabat Eselon III 2

219 Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf 50

220 Meja 1/2 Biro - Kayu Jati, Uk. 6

221 Kamera - 1

222 Hardisk External - 1

223 UPS - 2

224 Lemari Kaca - 1

225 Komputer All In One - 6

226 Komputer All In One - 2

227 Scanner - 1

228 LCD Projector + Screen - 1

229 Kursi Putar - 3

230 Meja Rapat - 1

231 Kursi Putar - 2

232 Papan Nama - Ukuran 120x150 Cm 1

233 Rak Kayu - 2

234 Bracket - 1

235 AC 1 1/2 PK - 2

236 Proyektor / Infocus - 1

237 TV LED - 2

238 Rak - 7

239 Lemari File - 3

240 Komputer All In one Core i3-41 2

241 Printer - Canon IP 2770 Ink Je 5

242 Monitor - 2

243 Backdrop - 1

244 Power Amplifier - 1

245 Stand Mix Sennheiser - 3

246 Mic Kabel - 2


Tahun 2016-2021



2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tabel T-II.5 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Periode 2011-2015

NO

Indikator

Kinerja sesuai

Tugas dan

Fungsi Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

Target SPM Target IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada

Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Meningkatnya

pelayanan public

dalam rangka

memberikan

pelayanan kepada

masyarakat secara

optimal

Tercukupinya

kebutuhan pendukung

pelayanan publik

Jasa Surat Menyurat

12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 100

%

100

% 100

% 100

% 100

% Terbayarnya telpon, air,

listrik


%

100

% 100

% 100

% 100

% Terbayarnya petugas

pengaman, kebersihan

dan administrasi 12 Org


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Terbayarnya jasa

peralatan dan

perlengkapan kantor:

Printer, Komputer,

Genset, Pompa Air, Ac,

telpon, Fax, Sound, Tv


%

100

% 100

% 100

% 100

%


Tahun 2016-2021



NO

Indikator

Kinerja sesuai

Tugas dan

Fungsi Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


Target

Indikator

Lainnya


Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Tersedianya Alat tulis

kantor


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Tersedianya cetakan

dan penggandaan


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Tersedianya komponen

listrik


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Tercukupinya peralatan

dan perlengkapan

kantor untuk

operasional

16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 100

%

100

% 100

% 100

% 100

%

Tersedianya alat

kebersihan kantor


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Tercukupinya makanan

dan minuman


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Tersedianya opersional

kantor


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Tersedianya kursi dan

meja kerja 12 Unit 2 Unit - - - 12 Unit 2 Unit - - - 100

%

100

% - - -

Tersedianya

perlengkapan gedung

kantor

2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100

%

100

% 100

% 100

% 100

%

Terpeliharanya gedung

kantor 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100

%

100

% 100

% 100

% 100

%

Terpeliharanya

kendaraan opersional

kantor

- - 12 Bln 12 Bln 12 Bln - - 12 Bln 12 Bln 12 Bln - - 100

% 100

% 100

%

Terpeliharanya

peralatan mebeleur

kantor

- - 12 Bln - - - - 12 Bln - - - - 100

% - -


Tahun 2016-2021



NO

Indikator

Kinerja sesuai

Tugas dan

Fungsi Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


Target

Indikator

Lainnya


Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Terwujudnya

laporan kinerja

SKPD an. Lakip,

LKPJ, LPPD dan

Renja SKPD

5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 100

%

100

% 100

% 100

% 100

%

Tersedianya

Laporan keuangan

an. LRA, CALK,

Akuntansi


%

100

% 100

% 100

% 100

%

2 Terwujudnya

pengelolaan

anggaran yang

tepat waktu,

transparan dan

akuntable

Perbup tentang

Pedoman pelak

sanaan APBD

Kab. Banyuwangi


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Perbup tentang

Sistem dan Prosedur

pengelolaan keuang

- 1 Dok 1 Dok - - - 1 Dok 1 Dok - - - 100

% 100

% - -

Tersedianya Ranc

Perda APBD


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Tersedianya

Penjabaran

Pengesahan APBD


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Rancangan Perda

tentang Perubahan


%

100

% 100

% 100

% 100

%


Tahun 2016-2021



NO

Indikator

Kinerja sesuai

Tugas dan

Fungsi Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


Target

Indikator

Lainnya


Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

APBD

Rancangan Perda

tentang perubahan

APBD


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Rancangan

peraturan KDH

tentang penjabaran

perubahan APBD


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Rancangan

peraturan KDH

tentang penjabaran

perubahan APBD


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Penerbitan SP2D

sesuai dengan

DPA dan

Anggaran Kas

2 Hari 2 Hari 2 Hari 2 Hari 2 Hari 2 Hari 2 Hari 2 Hari 2 Hari 2 Hari 100

%

100

% 100

% 100

% 100

%

Penerbitan SKPP

bagi PNS yang

purna tugas

1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 1 Hari 100

%

100

% 100

% 100

% 100

%

Register/pencatatan

semua penerimaan

dan pengeluaran

daerah


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Laporan potongan

pajak


%

100

% 100

% 100

% 100

%


Tahun 2016-2021



NO

Indikator

Kinerja sesuai

Tugas dan

Fungsi Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


Target

Indikator

Lainnya


Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Memberikan

pemahaman tentang

penyusunan APBD

dan P-APBD

- 86 Org 86 Org 86 Org 86 Org - 86 Org 86 Org 86 Org 86 Org 100

%

100

% 100

% 100

% 100

%

Tersedianya Buku

perda tentang APBD

yang akuntable


%

100

% 100

% 100

% 100

%

3 Tersedianya

dan

meningkatnya

laporan belanja

daerah yang

lengkap dan

tepat waktu

Dokumen realisasi

pelaksanaan APBD


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Rancangan perda

tentang pertanggung

jawaban APBD


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Jumlah buku

rancangan perda

tentang pertanggung

jawaban pelaksanan

APBD


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Jumlah buku perda

tentang penjabaran

pertangung jawaban


%

100

% 100

% 100

% 100

%


Tahun 2016-2021



NO

Indikator

Kinerja sesuai

Tugas dan

Fungsi Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


Target

Indikator

Lainnya


Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

pelakssanaan APBD

Peningkatan

kualitas pelaporan

keuangan

86

SKPD

86

SKPD

86

SKPD

86

SKPD

86

SKPD

86

SKPD

86

SKPD

86

SKPD

86

SKPD

86

SKPD

100

%

100

% 100

% 100

% 100

%

Peningkatan

kemandirian

SKPD dalam

menyusun

akuntansi dan

pelaporan

86

Orang

86

Orang

86

Orang

86

Orang

86

Orang

86

Orang

86

Orang

86

Orang

86

Orang

86

Orang

100

%

100

% 100

% 100

% 100

%

4 Tertatanya

laporan aset

dan barang

daerah

Laporan Aset


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Laporan

pengadaan barang

daerah


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Laporan daftar

kebutuhan barang

daerah


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Laporan

pemelihraan

barang daerah


%

100

% 100

% 100

% 100

%

Kerjasama di bidang

aset/ Barang Daerah

0 Kerja

sama

- - - 0 Kerja

sama

- - - - 100

% - - -


Tahun 2016-2021



NO

Indikator

Kinerja sesuai

Tugas dan

Fungsi Badan

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah


Target

Indikator

Lainnya


Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Jumlah barang

yang direvauasi/

appraisel aset/

barang daerah

0 1 Dok 1 Dok - - 0 1 Dok 1 Dok - - - 100

% 100

% - -

Jumlah aset yang

disertifikat

50

Sertifikat

50

Sertifikat

50

Sertifikat

50

Sertifikat

50

Sertifikat

50

Sertifikat

50

Sertifikat

50

Sertifikat

50

Sertifikat

50

Sertifikat

100

%

100

% 100

% 100

% 100

%

5 Pelaksanaan

pemanfaatan

aset tanah atau

bangunan

secara optimal

Jumlah Aset tanah

150

bidang

150

bidang

150

bidang

100

Bidng

100

Bidng

150

bidang

150

bidang

150

bidang

100

Bidng

100

Bidng

100

%

100

% 100

% 100

% 100

%

Jumlah Aset

gedung

520

Gedung

520

Gedung

520

Gedung

- - 520

Gedung

520

Gedung

520

Gedung

- - 100

%

100

% 100

% - -


Tahun 2016-2021



Penjabaran kinerja Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Banyuwangi yang melekat pada Sasaran dan Indikator Pelayanan kepada

masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi pada 5 (lima) tahun, terdiri dari:

2.3.1. Sekretariat

Pelayanan Pencairan Bantuan Sosial dan Hibah Kepada Masyarakat serta

bantuan Keuangan

Regulasi yang dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan

pelayanan dimaksud adalah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun

2016 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor : 37 Tahun 2015 Tentang

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah,

Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil.

2.3.2. Bidang Akuntansi

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yaitu Klinik Akuntansi,

sasarannya adalah Perangkat Daerah dan Lembaga Sektor Publik Lainnya

seperti BUMD, Partai Politik, UMKM dan lain-lain. yang menjadi acuan

layanan tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang

diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014.

2.3.3. Bidang Pengelolaan

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tentang penerbitan SP2D

kepada Bendahara untuk Belanja Langsung maupun tidak langsung sesuai

dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor : 48 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016.


Tahun 2016-2021



2.3.4. Bidang Anggaran

Pelayanan yang diberikan berkaitan dengan penyusunan APBD dan

Perubahan APBD untuk Belanja Langsung maupun tidak langsung sesuai

dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3.5. Bidang Aset

Pelayanan yang diberikan berkaitan dengan pengelolaan asset daerah sesuai

dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.


Tahun 2016-2021



Tabel T-II.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Periode 2011 - 2015

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran realisasi

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18

PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah 87.091.140 106.124.047 132.846.110 171.602.586 225.108.843 90.656.905 111.336.553 139.514.584 183.235.877 283.488.703 104,09 104,91 105,02 106,78 125,93 144.554.545 161.646.524

- Hasil pajak daerah 21.116.165 28.308.388 37.242.520 59.715.970 69.440.753 26.131.270 32.449.080 40.288.363 65939965 94.194.550 123,75 114,63 108,18 110,42 135,65 43.164.759 51.800.646

- Hasil retribusi daerah 19.755.863 21.907.957 22.103.845 26.894.945 64.340.151 20.810.313 21.621.743 24.818.889 28.650.551 67.276.765 105,34 98,69 112,28 106,53 104,56 31.000.552 32.635.652

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan 10.481.591 11.998.335 15.560.721 16.066.339 15.929.867 8.786.914 9.983.335 14.503.063 14.141.339 15.562.62283,83 83,21 93,20 88,02 97,69 14.007.371 12.595.455

- Lain-lain PAD yang Sah 35.737.520 43.909.365 57.939.023 68.925.331 75.398.071 34.928.406 49.310.393 59.904.266 74.504.021 106.454.764 97,74 112,30 103,39 108,09 141,19 56.381.862 65.020.370

Dana Perimbangan 906.774.713 969.233.081 1.186.178.479 1.307.181.620 1.404.484.226 927.297.552 982.023.260 1.199.056.681 1.313.865.318 1.387.611.468 102,26 101,32 101,09 100,51 98,80 1.154.770.424 1.161.970.856

- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 63.282.331 72.164.897 88.305.252 75.688.689 85.934.357 83.805.170 84.955.081 101.183.454 82.372.387 85.075.009 132,43 117,72 114,58 108,83 99,00 77.075.105 87.478.220

- Dana alokasi umum 761.897.082 815.156.284 1.030.217.037 1.154.495.171 1.254.496.229 761.897.082 815.156.284 1.030.217.037 1.154.495.171 1.254.496.229 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.003.252.361 1.003.252.361

- Dana alokasi khusus 81.595.300 81.911.900 67.656.190 76.997.760 64.053.640 81.595.300 81.911.900 67.656.190 76.997.760 48.040.230 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 74.442.958 71.240.276

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 172.892.966 334.272.405 352.204.765 428.395.702 712.885.111 190.203.442 354.933.058 351.542.446 419.956.839 748.140.382 110,01 106,18 99,81 98,03 104,95 400.130.190 412.955.233

- Pendapatan hibah 1.000.000 - 1.132.540 3.028.350 142.642.687 - - - 411.010 146.734.510 0,00 0,00 0,00 13,57 102,87 29.560.715 29.429.104

- Dana darurat - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan

pemerintah daerah lainnya 50.659.095 64.900.255 82.306.549 92.490.251 141.941.014 75.855.662 87.622.916 82.426.500 95.561.380 161.298.343149,74 135,01 100,15 103,32 113,64 86.459.433 100.552.960

- Dana penyesuaian dan otonomi khusus 101.364.381 232.186.499 209.618.226 302.689.746 292.405.155 103.287.685 231.980.466 210.000.496 293.368.228 304.287.104 101,90 99,91 100,18 96,92 104,06 227.652.801 228.584.796

- Bantuan keuangan dari provinsi atau

pemerintah daerah lainnya 18.972.957 37.185.649 59.147.450 30.187.355 135.896.253 10.519.400 35.329.674 59.115.450 30.616.220 135.820.42455,44 95,01 99,95 101,42 99,94 56.277.933 54.280.234

- Sumbangan Pihak Ketiga 896.531 - - - - - - - - - - - - - - - -

- Pendapatan Lainnya - - - - - 540.694 - - - - - - - - - - -

BELANJA DAERAH 1.400.623.284 1.631.397.418 1.865.588.732 2.104.452.542 2.557.268.868 1.219.964.887 1.443.011.683 1.682.675.962 1.886.309.069 2.299.307.896 87,10 88,45 90,20 89,63 89,91 1.911.866.169 1.706.253.899

Belanja tidak langsung - 1.052.885.746 1.198.555.481 1.280.964.290 1.355.827.749 - 956.935.147 1.086.820.824 1.179.565.578 1.235.378.892 0,00 90,89 90,68 92,08 91,12 977.646.653 891.740.088

- Belanja pegawai 767.672.679 860.656.478 984.045.897 1.086.707.708 1.168.857.910 712.838.363 791.455.675 919.880.835 1.005.725.339 1.078.911.578 92,86 91,96 93,48 92,55 92,30 973.588.134 901.762.358

- Belanja bunga 48.700 - - - - 9.698 - - - - 19,91 0,00 0,00 0,00 0,00 9.740 1.940

Uraian

Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara realisasi dan anggaran tahu ke- Realisasi Pertumbuhan


Tahun 2016-2021



- Belanja subsidi - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Belanja hibah 110.363.776 57.645.978 106.902.082 106.484.582 92.992.383 90.855.265 51989911 70.523.019 94.690.869 72.860.137 82,32 90,19 65,97 88,92 78,35 94.877.760 76.183.840

- Belanja bantuan sosial 60.833.710 80.135.922 24.323.751 11.879.000 10.724.020 50.275.116 64.718.188 22.830.673 11.270.125 10.026.215 82,64 80,76 93,86 94,87 93,49 37.579.281 31.824.063 - Belanja bagi hasil kepada

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan

desa 123.556 190 1.933.750 1.060.000 3.424.000 33.272 41,513 1.780.517 1.023.802 3.171.74026,93 21,85 92,08 96,59 92,63 1.308.299 1.201.875

- Belanja bantuan keuangan kepada

provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan 66.989.873 48.757.366 76.350.000 70.583.000 75.800.000 63.968.949 47.127.607 71.805.778 66.855.441 70.409.21995,49 96,66 94,05 94,72 92,89 67.696.048 64.033.399

- Belanja tidak terduga 14.442.237 5.500.000 5.000.000 4.250.000 4.029.435 4.876.665 1.602.250 - - - 33,77 29,13 0,00 0,00 0,00 6.644.334 1.295.783

Belanja langsung 380.148.751 578.511.672 667.033.250 823.488.251 1.201.441.119 297.107.555 486.076.536 595.855.137 706.743.491 1.063.929.004 78,16 84,02 89,33 85,82 88,55 730.124.609 629.942.345

- Belanja pegawai 13.212.151 860.656.478 38.093.254 49.970.636 83.311.004 10.310.102 791.455.675 34.536.247 44.112.292 68.950.463 78,03 91,96 90,66 88,28 82,76 209.048.705 189.872.956

- Belanja barang dan jasa 169.104.285 222.759.009 234.755.199 298.769.156 469.610.400 149.539.518 206.129.849 205.837.086 257.770.995 436.431.864 88,43 92,53 87,68 86,28 92,93 278.999.610 251.141.862

- Belanja modal 197.832.315 322.301.313 394.184.796 474.748.457 648.519.714 137.257.934 250.847.215 355.481.803 404.860.203 558.546.677 69,38 77,83 90,18 85,28 86,13 407.517.319 341.398.766

PEMBIAYAAN - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penerimaan pembiayaan - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun

anggaran sebelumnya 242.639.271 220.755.627 228.139.377 201.772.632 227.680.687 242.639.271 220.755.627 228.139.377 201.772.632 227.680.687100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 224.197.519 224.197.519

- Pencairan dana cadangan - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Penerimaan pinjaman daerah - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Penerimaan kembali pemberian pinjaman 2.500.000 1.300.000 500.000 500.000 10.000 892.262 476.460 396.862 159.090 12.350 35,69 36,65 79,37 31,82 123,50 962.000 387.405

- Penerimaan piutang daerah - - 200.000 - - - - - - - - - - - - 40.000 -

Pengeluaran pembiayaan 11.274.807 487.742 - - - 10.968.921 401.899 - - - 97,29 82,40 0,00 0,00 0,00 2.352.510 2.274.164

- Pembentukan dana cadangan - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Pengeluaran Pihak Ketiga 487.742 401.899 0,00 82,40 0,00 0,00 0,00 97.548 80.380

- Penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah 10.000.000 - 34.100.000 5.000.000 12.900.000 10.000.000 - 34.000.000 5.000.000 12.900.000100,00 0,00 99,71 100,00 100,00 12.400.000 12.380.000

- Pembayaran pokok utang 1.274.807 - 380.000 - - 968.921 - 201.356 - - 76,01 0,00 52,99 0,00 0,00 330.961 234.055

- Pemberian pinjaman daerah - - - - - - - - - - - - - - - - -

Total - - - - - - - - - - - - - - -


Tahun 2016-2021

60 Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi

Banyuwangi saat ini menjadi salah satu Kabupaten di Jawa Timur

yang sedang naik daun. banyak prestasi yang dicapai dari inovasi-inovasi yang

dilakukan diantaranya memperoleh predikat terbaik dalam Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Inovasi Pelayanan Publik. Wujud apresiasi tersebut

diberikan Kemenkeu berdasarkan kemampuan Banyuwangi dalam

mewujudkan pengelolaan APBD untuk menunjang program-program

pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan di Banyuwangi telah dinilai

transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan kondisi ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu

melakukan perbaikan dan peningkatan dalam hal:

1. Penyampaian Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah SKPD per

Semester belum tepat waktu

2. Penyusunan Lapoaran Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKPBU) dan

Rencana Kebutuhan Pemelihraaan Unit (RKPBU) SKPD tidak sesuai

dengan waktu yang telah ditentukan

3. Validasi data asset daerah yang tercatat belum optimal.

Tantangan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah atas kondisi dan perkembangan tersebut memang perlu untuk

ditindaklanjuti mengingat Kabupaten Banyuwangi saat ini sudah dikenal oleh

dunia internasional karena prestasi skala Nasional dan Internasional yang

telah diraih.


Tahun 2016-2021


Adapun peluang untuk mengembangkan pelayanan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi didukung

oleh beberapa hal berikut ini:

1. Implementasi Akuntansi Pendapatan secara akrual sesuai dengan

Peratuaran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

2. Implementasi Akuntansi Belanja secara Akrual sesuai dengan Peraturan

pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

3. Sinergi pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan

daerah

4. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para

pemangku kepentingan (stakeholders)


Tahun 2016-2021


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam rangka

mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati Banyuwangi Tahun 2016 -

2021, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 - 2021, Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi telah dapat

mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan dimaksud, terdiri dari:

1. Ketidaksesuaian antara Alokasi Anggran dengan perencanaannya

2. Lemahnya penyusunan rencana pelaksanaan Anggaran

3. Kurangnya Kemampuan pemahaman SKPD terhadap capaian output

pada kegiatan yang menjadi tupoksinya pada SKPD.

4. Lemahnya pemahaman output kegiatan dikaitkan dengan pembebanan

pada rekening belanja.

5. Ketepatan penyampaian laporan aset dan Rencana Kebutuhan Barang

Milik Daerah (RKBMD) dan validasi aset Tetap dan barang tercatat

6. Lemahnya proses pengawasan aset dari aspek pemeliharaan

pengawasan maupun dokumentasi bukti kepemilikan.

7. Kesiapan Sumber Daya Manusia Pengelolaan pendapatan di seluruh

SKPD Penghasil dalam hal Implementasi Akuntansi Pendapatan secara

Akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010


Tahun 2016-2021


8. Kesiapan Sumber Daya Manusia Pengelolaan belanja di seluruh SKPD

Pengguna Anggaran dalam hal Implementasi Akuntansi Belanja secara

Akrual sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

9. Belum tertibnya bendahara penerimaan SKPD penghasil dalam

menginput data dalam penerimaan secara real time

10. Sumber Daya Manusia pengelola keuangan pendapatan SKPD yang

belum optimal dalam memahami kebijakan dan prosedur pencatatan

sesuai dengan regulasi yang ada.

11. Lemahnya adaptasi Pejabat Pengelola Keuangan SKPD terhadap

transformasi peraturan perundangan-undangan dan dinamikanya


Tahun 2016-2021


Tabel T-III.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi

Aspek Kajian

Capaian/ Kondisi Saat ini

Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR KEWENANGAN

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

85 % 85 % 1. Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

2. Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran,pelaksanaan dan pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

1. Sinergi pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah

2. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)

1. Ketidaksesuaian antara Alokasi

Anggran dengan perencanaannya

2. Lemahnya penyusunan rencana

pelaksanaan Anggaran

3. Kurangnya Kemampuan

pemahaman SKPD terhadap

capaian output pada kegiatan yang

menjadi tupoksinya pada SKPD.

4. Lemahnya pemahaman output

kegiatan dikaitkan dengan

pembebanan pada rekening

belanja.

5. Ketepatan penyampaian laporan

aset dan Rencana Kebutuhan

Barang Milik Daerah (RKBMD) dan

validasi aset Tetap dan barang

tercatat

6. Lemahnya proses pengawasan aset

dari aspek pemeliharaan

pengawasan maupun dokumentasi

bukti kepemilikan.

7. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan pendapatan di seluruh

SKPD Penghasil dalam hal

Implementasi Akuntansi

Pendapatan secara Akrual sesuai

dengan Peraturan Pemerintah

Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah

85 % 85 %

Peningkatan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Daerah

85 % 85 %

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

85 % 85 %


Tahun 2016-2021


Aspek Kajian

Capaian/ Kondisi Saat ini

Standar yang

Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR KEWENANGAN

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Nomor 71 Tahun 2010


Pengelolaan belanja di seluruh

SKPD Pengguna Anggaran dalam

hal Implementasi Akuntansi Belanja

secara Akrual sesuai dengan

Peraturan pemerintah Nomor 71

Tahun 2010

9. Belum tertibnya bendahara

penerimaan SKPD penghasil dalam

menginput data dalam penerimaan

secara real time

10. Sumber Daya Manusia pengelola

keuangan pendapatan SKPD yang

belum optimal dalam memahami

kebijakan dan prosedur pencatatan

sesuai dengan regulasi yang ada.

11. Lemahnya adaptasi Pejabat

Pengelola Keuangan SKPD terhadap

transformasi peraturan

perundangan-undangan dan

dinamikanya.


Tahun 2016-2021


3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih.

3.2.1. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sangat dipengaruhi dan

merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan

daerah Kabupaten Banyuwangi, sehingga semua langkah - langkah yang

disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sejalan dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi 2016 -2021.

Visi Kabupaten Banyuwangi :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG SEMAKIN SEJAHTERA,

MANDIRI, DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN

PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ”

Penjelasan dari visi diatas selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas SDM Banyuwangi

Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan

SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa

yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh

dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak

hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu daerah,

namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Peningkatan

kualitas SDM terutama diupayakan melalui : 1) pendidikan yang

berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia, 2) layanan

kesehatan yang terjangkau, merata dan berkualitas.


Tahun 2016-2021


2. Meningkatnya Perekonomian Daerah

Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya

pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai

dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat

memiliki peran yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi

melalui peningkatan pendapatan perkapita, sehingga melalui tercapainya

pembangunan ekonomi maka akan berdampak kepada peningkatan

perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Basis ekonomi Banyuwangi

diletakkan pada 3 komponen utama yaitu 1) pertanian dalam skala luas

yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan dan kelautan,

kehutanan, perkebunan, dan hortikultura, 2) pariwisata alam dan budaya

dengan segala kekhasannya di Banyuwangi, 3) UMKM dan perdagangan

tradisional yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat.

3. Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera Berlandaskan Semangat

Gotong Royong

Semangat gotong royong yang melandasi pergerakan perekonomian

dimana didalamnya terkandung nilai moral yaitu adanya rasa ikhlas untuk

berpartisipasi, kebersamaan dan saling membantu antar sesama karena

lebih mengutamakan kepentingan bersama yang akan berdampak

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

4. Kemandirian Masyarakat & Daerah

Mandiri dan majunya suatu daerah tentu bersumber dari kemandirian dan

kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah

gerbang utama menuju kemajuan dan kesejahteraan. Kemadirian daerah

akan memacu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar

dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi krisis.


Tahun 2016-2021


Misi Kabupaten Banyuwangi :

adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak

dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Sejalan dengan harapan untuk

meningkatkan konstribusi Banyuwangi dalam konstelasi regional dan

nasional, maka untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan lima misi sebagai

berikut:

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan,

kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;

2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi

yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam

dan kearifan lokal;

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan

sosial;

4. Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat,

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean

governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi

informasi;

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi,hal

ini ditunjukkan melalui Penjabaran Misi ke 5: Mewujudkan tata

pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta

layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi. Dalam

menjabarkan misi kelima ini, terlihat dengan jelas peran dari Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam


Tahun 2016-2021


melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang Administrasi

Keuangan Daerah sebagai unsur penunjang

Tabel T-III.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MANDIRI, DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

No Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Misi 5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Program:

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Belum tertibnya bendahara penerimaan SKPD penghasil dalam menginput data dalam penerimaan secara real time

- Sumber Daya Manusia pengelola keuangan pendapatan SKPD yang belum optimal dalam memahami kebijakan dan prosedur pencatatan sesuai dengan regulasi yang ada

- lemahnya adaptasi Pejabat Pengelola Keuangan SKPD terhadap transformasi peraturan perundangan-undangan dan dinamikanya

Belum optimalnya Sumber Daya Manusia pengelola keuangan SKPD dalam memahami kebijakan dan prosedur pencatatan sesuai dengan regulasi yang ada

1. Implementasi Akuntansi

Pendapatan secara akrual

sesuai dengan Peratuaran

Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010

2. Implementasi Akuntansi

Belanja secara Akrual

sesuai dengan Peraturan

pemerintah Nomor 71

Tahun 2010

3. Sinergi pelaksanaan

pengelolaan keuangan

pemerintah pusat dan

daerah

4. Hubungan yang harmonis

dengan Instasi lain dan

- Peningkatan dan

Pengembangan

Perencanaan dan

Evaluasi Anggaran

Daerah

- Ketidaksesuaian antara Alokasi Anggran dengan perencanaannya

- Lemahnya penyusunan rencana pelaksanaan Anggaran

- Kurangnya Kemampuan pemahaman SKPD terhadap capaian output pada kegiatan yang menjadi tupoksinya pada SKPD

- Lemahnya pemahaman output kegiatan dikaitkan dengan pembebanan pada rekening belanja

- Peningkatan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Daerah

- Kesiapan Sumber Daya Manusia Pengelolaan pendapatan di seluruh SKPD Penghasil dalam hal Implementasi Akuntansi Pendapatan secara Akrual


Tahun 2016-2021


sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

- Kesiapan Sumber Daya Manusia Pengelolaan belanja di seluruh SKPD Pengguna Anggaran dalam hal Implementasi Akuntansi Belanja secara Akrual sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

juga dengan para

pemangku kepentingan

(stakeholders)

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

- Ketepatan penyampaian laporan aset dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan validasi aset Tetap dan barang tercatat

- Lemahnya proses pengawasan aset dari aspek pemeliharaan pengawasan maupun dokumentasi bukti kepemilikan.

3.2.2. Telaah Dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi.

Dalam pencapaian target dan sasaran program pembangunan

bidang Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2016 -2021, Kabupaten

Banyuwangi telah menetapkan Visi yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG SEMAKIN SEJAHTERA,

MANDIRI, DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN

PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2016-2021 adalah:

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan,

kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;

2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi

yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumberdaya alam

dan kearifan lokal;

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik, ekonomi, dan

sosial;


Tahun 2016-2021


4. Optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat,

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean

governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi

informasi.

Pernyataan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

memberikan arahan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Banyuwangi didalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang

Administrasi Keuangan Daerah. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan

dalam penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Banyuwangi, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang taat azas (akuntabel, efektif,

efisien, kepatutan, transparans) sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam

melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada stakeholders

secara professional, aspiratif, pastisipatif dan transparan.

3. Meningkatkan daya guna hasil guna dan optimalisasi nilai ekonomis Aset

Daerah untuk menunjang Pembangunan dan peningkatan kapasitas

daerah dimasa datang.


Tahun 2016-2021


3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Propinsi.

3.3.1.Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan Visi Kementerian Dalam Negeri adalah :

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang

desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta

keberdayaan masyarakat yang partisipatif,dengan didukung sumber daya

aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia”.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri telah

menetapkan beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu :

1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam

negeri yang demokratis;

2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;

3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

yang desentralistik.

4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan

antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan

pembangunan secara berkelanjutan;

5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat

dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya;

6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.


Tahun 2016-2021


Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri telah memberi

pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dituangkan

kedalam dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

adalah sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah;

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidangpengelolaan

keuangan dan aset daerah;

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidangpengelolaan keuangan dan aset daerah;

4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan

pemerintahan daerah di bidangpengelolaan keuangan dan aset

daerah;

5. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan


3.3.2. Telaah Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa

Timur

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur adalah

sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Lebih

Transparan dan Akuntabel”


Tahun 2016-2021


Sedangkan misi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

”Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah secara tertib dan normatif”

a. Yang dimaksud secara tertib : Mengandung Arti keuangan daerah dikelola

secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti

administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. Yang dimaksud Normatif : Mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan

daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan tentang visi dan misi Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi telah merumuskan

beberapa kebijakan yang akan dilaksanakan dalam menyelenggarakan

pembangunan selama 5 (lima) tahun yaitu Mendukung proses transparansi

anggaran daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan

bertanggung jawab

Dari penjelasan di atas, terlihat adanya keserasian/keselarasan dan

konsistensi antara dokumen Renstra Kementerian Keuangan dengan Renstra

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dan Renstra

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.


Tahun 2016-2021


Tabel T III.3 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No Indikator Kinerja Capaian Sasaran

Renstra SKPD Kabupaten/Kota

Sasaran pada Renstra BPKAD

Provinsi Jawa Timur

Sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Opini WTP BPK terhadap LKPD

Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah provinsi jawa timur

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan kabupaten/ kota se jawa timur

1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;

2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;

3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik.

4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;

5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya;

6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021

telah memperhatikan kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah


Tahun 2016-2021


(RTRW) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032. Penyelarasan dilakukan

terhadap program dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi dengan

kebijakan, strategi, dan indikasi program dalam RTRW Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2012-2032.

Tidak ada keterkaitan antara kebijakan strategi struktur ruang dan

pola ruang RTRW Kabupaten Banyuwangi dengan Renstra Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.

3.4.2. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus

dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan

lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS

ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan

berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan

kebijakan dan program pemerintah.

KLHS merupakan suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi

terhadap pengaruh lingkungan dan penjaminan integrasi prinsip-prinsip

keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan

daerah yang bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan

berkelanjutan yang menjadi dasar dalam pembangunan. Kaitannya

dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian

kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka

prinsip keberlanjutan, hal ini disesuaikan dengan rumusan Permendagri

Nomor 67/2012 tentang pedoman penyusunan KLHS untuk rencana

pembangunan daerah. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap


Tahun 2016-2021


kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat

menghindarkan atau mengurangi dampak negative terhadap lingkungan

hidup.

Tidak ada keterkaitan antara dokumen KLHS Kabpaten Banyuwangi

dengan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena

atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki

dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga

perlu diatasi secara bertahap.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap isu-isu strategis yang

berhubungan atau mempengaruhi SKPD dari faktor-faktor eksternal, yang

disajikan dalam tabel berikut ini:

TABEL T-II I .4

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No

Isu Strategis

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika

Regional/Lokal Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Program pembangunan dunia yang berkelanjutan bertujuan untuk kesejahteraan manuasia dan planet bumi yang dinamakan SDGs

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan

2 Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi

Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan

Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi dan


Tahun 2016-2021


Asean (MEA) memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

membangun early warning system pengendalian yang berorientasi pada hasil

3

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada potensi daerah

4

Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Pengarusutamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketentraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah

5

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong L A N D R E F O R M dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian melalui kemitraan (partnership) pembiayaan pembangunan

6

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

Penciptaan Inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis Pariwisata

7

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment melalui penguatan interkonektivitas


Tahun 2016-2021


spasial

8

Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9

Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Berikut diuraikan permasalahan-permasalahan yang ada yang

mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset daerah Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan sasaran Renstra Kementerian

dan SKPD Propinsi sebagai berikut :

Tabel T-III.5

Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka

Menengah Renstra Kementrian Dalam Negeri

Permasalahan Pelayanan SKPD

Provinsi/Kabupaten/Kota

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1.

2.

3.

4.

Memperkuat Keutuhan NKRI, serta

memantapkan sistem politik

dalam negeri yang demokratis;

Memantapkan penyelenggaraan

tugas-tugas pemerintahan umum;

Memantapkan efektivitas dan

efisiensi penyelenggaraan

pemerintahan yang desentralistik.

Mengembangkan keserasian

1. Ketidaksesuaian antara Alokasi Anggran

dengan perencanaannya



3. Kurangnya Kemampuan pemahaman SKPD

terhadap capaian output pada kegiatan

yang menjadi tupoksinya pada SKPD.

4. Lemahnya pemahaman output kegiatan

Belum optimalnya Sumber Daya Manusia pengelola keuangan SKPD dalam memahami kebijakan dan prosedur pencatatan sesuai dengan

1. Implementasi Akuntansi Pendapatan secara akrual sesuai dengan Peratuaran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

2. Implementasi Akuntansi Belanja


Tahun 2016-2021


No Sasaran Jangka

Menengah Renstra Kementrian Dalam Negeri



Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

5.

6.

hubungan pusat-daerah, antar

daerah dan antar kawasan, serta

kemandirian daerah dalam

pengelolaan pembangunan secara

berkelanjutan;

Memperkuat otonomi desa dan

meningkatkan pemberdayaan

masyarakat dalam aspek ekonomi,

sosial, dan budaya;

Mewujudkan tata pemerintahan

yang baik, bersih, dan berwibawa

dikaitkan dengan pembebanan pada

rekening belanja.

5. Ketepatan penyampaian laporan aset dan

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

(RKBMD) dan validasi aset Tetap dan

barang tercatat

6. Lemahnya proses pengawasan aset dari

aspek pemeliharaan pengawasan maupun

dokumentasi bukti kepemilikan.


Pengelolaan pendapatan di seluruh SKPD

Penghasil dalam hal Implementasi

Akuntansi Pendapatan secara Akrual

sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010


Pengelolaan belanja di seluruh SKPD

Pengguna Anggaran dalam hal

Implementasi Akuntansi Belanja secara

Akrual sesuai dengan Peraturan


9. Belum tertibnya bendahara penerimaan

SKPD penghasil dalam menginput data

dalam penerimaan secara real time


keuangan SKPD yang belum optimal dalam

memahami kebijakan dan prosedur

pencatatan sesuai dengan regulasi yang

ada.

11. Lemahnya adaptasi Pejabat Pengelola Keuangan SKPD terhadap transformasi peraturan perundangan-undangan dan dinamikanya.

regulasi yang ada

secara Akrual sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010




Tahun 2016-2021


Tabel T-III.6

Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra

BPKAD Propinsi Jawa Timur



Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1.

2.

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Propinsi Jawa Timur Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota se Jawa Timur

1. Ketidaksesuaian antara Alokasi Anggran

dengan perencanaannya



3. Kurangnya Kemampuan pemahaman

SKPD terhadap capaian output pada

kegiatan yang menjadi tupoksinya pada

SKPD.

4. Lemahnya pemahaman output kegiatan

dikaitkan dengan pembebanan pada

rekening belanja.

5. Ketepatan penyampaian laporan aset

dan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD) dan validasi aset Tetap

dan barang tercatat

6. Lemahnya proses pengawasan aset dari

aspek pemeliharaan pengawasan

maupun dokumentasi bukti kepemilikan.


Pengelolaan pendapatan di seluruh SKPD

Penghasil dalam hal Implementasi

Akuntansi Pendapatan secara Akrual

sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010


Belum optimalnya Sumber Daya Manusia pengelola keuangan SKPD dalam memahami kebijakan dan prosedur pencatatan sesuai dengan regulasi yang ada

1. Implementasi Akuntansi Pendapatan secara akrual sesuai dengan Peratuaran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

2. Implementasi Akuntansi Belanja secara Akrual sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010




Tahun 2016-2021


Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, dapat diperoleh isu strategis sebagai berikut :

1. Ketidaksesuaian antara Alokasi Anggran dengan perencanaannya

2. Lemahnya penyusunan rencana pelaksanaan Anggaran

3. Kurangnya Kemampuan pemahaman SKPD terhadap capaian output pada

kegiatan yang menjadi tupoksinya pada SKPD.

4. Lemahnya pemahaman output kegiatan dikaitkan dengan pembebanan pada

rekening belanja.

5. Ketepatan penyampaian laporan aset dan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD) dan validasi aset Tetap dan barang tercatat

6. Lemahnya proses pengawasan aset dari aspek pemeliharaan pengawasan

maupun dokumentasi bukti kepemilikan.

7. Kesiapan Sumber Daya Manusia Pengelolaan pendapatan di seluruh SKPD

Penghasil dalam hal Implementasi Akuntansi Pendapatan secara Akrual

Pengelolaan belanja di seluruh SKPD

Pengguna Anggaran dalam hal

Implementasi Akuntansi Belanja secara

Akrual sesuai dengan Peraturan


9. Belum tertibnya bendahara penerimaan

SKPD penghasil dalam menginput data

dalam penerimaan secara real time


keuangan SKPD yang belum optimal

dalam memahami kebijakan dan

prosedur pencatatan sesuai dengan

regulasi yang ada.

11. Lemahnya adaptasi Pejabat Pengelola Keuangan SKPD terhadap transformasi peraturan perundangan-undangan dan dinamikanya.


Tahun 2016-2021


sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

8. Kesiapan Sumber Daya Manusia Pengelolaan belanja di seluruh SKPD

Pengguna Anggaran dalam hal Implementasi Akuntansi Belanja secara Akrual

sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

9. Belum tertibnya bendahara penerimaan SKPD penghasil dalam menginput

data dalam penerimaan secara real time

10. Sumber Daya Manusia pengelola keuangan pendapatan SKPD yang belum

optimal dalam memahami kebijakan dan prosedur pencatatan sesuai dengan

regulasi yang ada.

11. Lemahnya adaptasi Pejabat Pengelola Keuangan SKPD terhadap transformasi peraturan perundangan-undangan dan dinamikanya


Tahun 2016-2021


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 RUMUSAN VISI

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Banyuwangi sesuai pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk

periode RPJMD 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang

Semakin Sejahtera, Mandiri, dan Berakhlak Mulia melalui Peningkatan

Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Pokok-pokok Visi RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 adalah

berikut :

1. Meningkatnya Kualitas SDM Banyuwangi

Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan

SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa

yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh

dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak

hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu daerah,

namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Peningkatan

kualitas SDM terutama diupayakan melalui : 1) pendidikan yang

berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia, 2) layanan

kesehatan yang terjangkau, merata dan berkualitas.

2. Meningkatnya Perekonomian Daerah

Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya

pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai

dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat


Tahun 2016-2021


memiliki peran yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi

melalui peningkatan pendapatan perkapita, sehingga melalui tercapainya

pembangunan ekonomi maka akan berdampak kepada peningkatan

perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Basis ekonomi Banyuwangi

diletakkan pada 3 komponen utama yaitu 1) pertanian dalam skala luas

yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan dan kelautan,

kehutanan, perkebunan, dan hortikultura, 2) pariwisata alam dan budaya

dengan segala kekhasannya di Banyuwangi, 3) UMKM dan perdagangan

tradisional yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat.

3. Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera Berlandaskan Semangat

Gotong Royong

Semangat gotong royong yang melandasi pergerakan perekonomian

dimana didalamnya terkandung nilai moral yaitu adanya rasa ikhlas untuk

berpartisipasi, kebersamaan dan saling membantu antar sesama karena

lebih mengutamakan kepentingan bersama yang akan berdampak

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

4. Kemandirian Masyarakat & Daerah

Mandiri dan majunya suatu daerah tentu bersumber dari kemandirian dan

kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah

gerbang utama menuju kemajuan dan kesejahteraan. Kemadirian daerah

akan memacu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar

dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi krisis.


Tahun 2016-2021


4.2. Perumusan Misi

TABEL T-IV.1.

Matrik Perumusan Misi

Visi Pilar-Pilar Visi Penjelasan Pilar-Pilar Visi Misi

Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatnya Kualitas SDM Banyuwangi

Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu daerah melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian suatu daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Peningkatan kualitas SDM terutama diupayakan melalui : 1) pendidikan yang berkualitas, berkarakter, bermoral dan berakhlak mulia, 2) layanan kesehatan yang terjangkau, merata dan berkualitas.

a. Mewujudkan

aksesibilitas dan

kualitas

pelayanan

bidang

pendidikan,

kesehatan dan

kebutuhan dasar

lainnya;

b. Mewujudkan

daya saing

ekonomi daerah

melalui

pertumbuhan

ekonomi yang

berkualitas dan

berkelanjutan

berbasis potensi

sumberdaya

alam dan

kearifan lokal;

c. Meningkatkan

Meningkatnya Perekonomian Daerah

Modal untuk melakukan pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi,


Tahun 2016-2021



sehingga pembangunan ekonomi akan tercapai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita, sehingga melalui tercapainya pembangunan ekonomi maka akan berdampak kepada peningkatan perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Basis ekonomi Banyuwangi diletakkan pada 3 komponen utama yaitu 1) pertanian dalam skala luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan, dan hortikultura, 2) pariwisata alam dan budaya dengan segala kekhasannya di Banyuwangi, 3) UMKM dan perdagangan tradisional yang menjadi mata pencaharian sebagian besar masyarakat.

kuantitas dan

kualitas

infrastruktur

fisik, ekonomi,

dan sosial

d. Optimalisasi

sumberdaya

daerah berbasis

pemberdayaan

masyarakat,

pembangunan

berkelanjutan

dan berwawasan

lingkungan

e. Mewujudkan

tata

pemerintahan

yang baik dan

bersih (Good and

Clean

Governance)

serta layanan

publik yang

berkualitas Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin

Semangat gotong royong yang melandasi pergerakan


Tahun 2016-2021



Sejahtera Berlandaskan Semangat Gotong Royong

perekonomian dimana didalamnya terkandung nilai moral yaitu adanya rasa ikhlas untuk berpartisipasi, kebersamaan dan saling membantu antar sesama karena lebih mengutamakan kepentingan bersama yang akan berdampak meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

berbasis

Teknologi

Informasi

Kemandirian Masyarakat & Daerah

Mandiri dan majunya suatu daerah tentu bersumber dari kemandirian dan kemajuan rakyatnya dan oleh sebab itu kemandirian masyarakat adalah gerbang utama menuju kemajuan dan kesejahteraan. Kemadirian daerah akan memacu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan dasar dan mekanisme untuk tetap dapat bertahan dalam situasi krisis.

Adapun Misi pembangunan yang secara menjadi urusan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tupoksi dan ditetapkan

sebagai misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten


Tahun 2016-2021


Banyuwangi yaitu “Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih

(good and clean governance) serta layanan public yang berkualitas berbasis

Teknologi (Misi ke 5)”.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5

(lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan

pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Administrasi

Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Banyuwangi.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 –

2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi,

maka dirumuskan tujuan “Meningkatkan Kualitas Pengelolan Keuangan dan

Aset Daerah ”.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam jangka waktu lima tahun

mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis

SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran

yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria,


Tahun 2016-2021


yaitu khusus (spesific), terukur (measureable), dapat dicapai (attainable),

nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).

Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021 adalah

1. Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

diukur dengan indikator Opini WTP BPK terhadap LKPD

2. Terwujudnya Sumberdaya dan Menejemen Organisasi yang Profesional

diukur dengan indicator Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel T-IV.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah


Opini WTP BPK terhadap LKPD

WTP WTP WTP WTP WTP

Terwujudnya Sumberdaya dan Menejemn Organisasi yang Profesional

Indeks Kepuasan Masyarakat

78,16 % 78,74 % 79,23 % 79,68 % 80,08 %


Tahun 2016-2021


Tabel T-IV.3: Pohon Kinerja Sasaran, Indikator Program dan Indikator Kegiatan

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan public yang berkualitas berbasis Teknologi MISI 5

Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Laporan keuangan Pemerintah Daerah Sasaran

SKPD Eselon 2

Impect

1. Presentase Pelayanan kepada masyarakat dalam pencairan SP2D

1. Presentase SKPD dalam penyusunan RKA, DPA, dan DPPA tepat waktu

1. Presentase Pemenuhan laporan keuangan yang tepat waktu

1. Presentase peningkatan kinerja aset daerah

Indikator Sasaran

Eselon 3

Outcome

INDIKATOR KEGIATAN 1. Jumlah Dokumen Peraturan Bupati

tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi

2. Jumlah Dokumen Laporan Posisi Kas 3. Jumlah Peserta Pembinaan 4. Jumlah berkas pencairan 5. Jumlah Peserta Pembinaan dan

Sosialisasi


Program

Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah


Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah

Peningkatan Pertanggungjawaban

Pendapatan dan Belanja Daerah


Pengelolaan Aset Daerah

Indikator Program

INDIKATOR KEGIATAN 1. Jumlah laporan tentang akuntansi

akrual 2. Jumlah dokumen Raperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

3. Jumlah dokumen Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

4. Jumlah dokumen Raperbup tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD

5. Jumlah dokumen Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

6. Jumlah aplikasi yang sesuai dengan SAP

7. Jumlah kerugian daerah yang sudah dipulihkan

8. Jumlah Dokumen realisasi pelaksanaan APBD

9. Jumlah fasilitas klinik akuntansi 10. Jumlah desa yang mendapatkan

fasilitsi penyusunan laporan keuangan desa

11. Jumlah Peserta Pembinaan 12. Jumlah waktu fasilitasi pembinaan

pencatatan asset daerah

INDIKATOR KEGIATAN 1. Jumlah Dokumen Raperda dan Perda

tentang APBD 2. Jumlah Dokumen Raperbup tentang

Penjabaran APBD 3. Jumlah Dokumen Perbup tentang

Penjabaran APBD 4. Jumlah Dokumen Raperda tentang

Perubahan APBD 5. Jumlah Dokumen Perda tentang

Perubahan APBD 6. Jumlah dokumen Raperbup tentang

Penjabaran Perubahan APBD 7. Jumlah dokumen Perbup tentang

Penjabaran Perubahan APBD 8. Jumlah Fasilitasi Penyusunan APBD

dan Perubahan APBD 9. Jumlah Penyusunan, Penatausahaan,

dan Pertanggungjawaban APBD 10. Jumlah Peserta Bimtek 11. Jumlah proposal yang difasilitasi 12. Jumlah dokumen Raperda APBD 13. Jumlah Dokumen RKA/DPA/DPPA

terverifikasi 14. Jumlah Dokumen ASB yang disusun

INDIKATOR KEGIATAN 1. Jumlah dokumen/laporan rencana

kebutuhan barang milik daerah

2. Jumlah dokumen/laporan barang milik daerah

3. Jumlah laporan pertanggung

jawaban Barang Milik Daerah

4. Jumlah laporan aset milik pemkab Banyuwangi yang direvaluasi/ appraisal

5. Jumlah laporan aset tanah dan bangunan milik pemkab Banyuwangi yang dimanfaatkan

6. Jumlah laporan pengamanan aset milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

7. Jumlah dokumen Standart Satuan Harga

8. Jumlah aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang bersertifikat

9. Jumlah Dokumen Perjanjian Kejasama Pemanfaatan

10. Jumlah dokumen barang milik daerah yang dimanfaatkan

11. Jumlah aplikasi sistem informasi Potensi Aset Daerah

Eselon 4

Output


Tahun 2016-2021


MISI 5

Terwujudnya sumberdaya dan manajemen Perangkat Daerah yang profesional Sasaran

SKPD Eselon 2

Impect

Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah

Indikator Sasaran

Eselon 3

Outcome

INDIKATOR KEGIATAN 1. Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat 2. Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Jumlah tenaga perkantoran 4. Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 5. Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 6. Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 8. Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan 9. Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 10. Jumlah waktu bahan logistik kantor yang disediakan 11. Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 12. Jumlah waktu fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 14. Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan 15. Jumlah mebeler yang diadakan 16. Jumlah Gedung Kantor yang diperlihara 17. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi 18. Jumlah surat kendaraan yang diperpanjang 19. Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara 20. Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara 21. Jumlah Waktu Jaringan intranet yang dipelihara 22. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara 23. Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi 24. Jumlah taman kantor yang dipelihara 25. Jumlah gedung yang dibangun, Jumlah sumur bor yang dibangun 26.

27. Jumlah web yang dipelihara


Program Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan

Administrasi

Indikator

Program

INDIKATOR KEGIATAN

1. Jumlah sistem informasi yang dikembangkan

2. Jumlah Laporan evaluasi dan penyusunan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (LAKIP, RENJA, LPPD dan IKK)

3. Jumlah Laporan evaluasi dan penyusunan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (Bansos dan Hibah)

4. Jumlah laporan keuangan yang disusun

5. Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya

Eselon 4

Output

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Presentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan public yang berkualitas berbasis Teknologi


Tahun 2016-2021


4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan

sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efesien. Melalui pendekatan yang

komperhensif tersebut, strategi juga dapat digunakan senbagai sarana untuk

melakukan tranformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi dalam

artian dapat menjadi instrumen Monitoring dan Evaluasi pembangunan.

Adapun strategi pembangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat

diformulasikan berdasarakan matrik análisis SWOT berikut ini :

Internal Eksternal

S W

Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunandan pelayanan masyarakat

Penyampaian Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah SKPD per Semester tidak tepat waktu

Penyusunan Lapoaran Rencana Kebutuhan Barfang Unit (RKPBU) dan Rencana Kebutuhan Pemelihraaan Unit (RKPBU) SKPD tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukanperencanaan anggaran,pelaksanaan dan pengelolaan keuangan SKPD di lingkunganPemerintah Kabupaten Banyuwangi

Validasi data asset daerah yang tercatat belum optimal

O

Implementasi Akuntansi Pendapatan secara akrual sesuai dengan Peratuaran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Perbaikan mekanisme pengendalian pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel

Menciptakan tata kelola profesional melalui pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah

Implementasi Akuntansi Belanja secara Akrual sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010


Tahun 2016-2021


Sinergi pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah

Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)

T

Proses pensertifikatan Aset Tanah sering mengalami hambatan karena dokumen yang kurang memadai

Mengoptimalkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan membangun sistem pengendalian yang berorientasi pada hasil

Meningkatkan koordinasi lintas sektoral serta akuntabilitas aparatur pemerintah

Pemanfaatan aset berupa Tanah dan bangunan masih belum optimal

Kesiapan sumber daya Manusia Pengelolaan Pendapatan di seluruh SKPD Penghasil

Penerapan penyerapan angaran sesuai budget cash

Penyesuaian data pengeluaran belanja dengan pihak bank dan pemindah bukuan dana dari Kas Daerah secara real time kepada rekening penerima

Integrasi system Penggjian dengan Sistem kepegawaian

Sebagaimana terlihat pada Bagan di atas, Strategi S-O ini merupakan

kondisi yang sangat diharapkan. Strategi ini memberikan penekanan dalam

menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya

peluang yang ada. terdapat dua kelompok strategi dalam rangka pencapaian


Tahun 2016-2021


tujuan dan sasaran Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Banyuwangi berdasarkan analisis SWOT, sebagai berikut :

St.1 Perbaikan mekanisme pengendalian pengawasan dan evaluasi pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang akuntabel

St.2 Menciptakan tata kelola profesional melalui pemenuhan kebutuhan

penunjang Perangkat Daerah

Tabel T-IV.4

Penentuan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran: Opini WTP BPK terhadap LKPD

No. Sasaran Indikator

Kinerja Sasaran Strategi

(1) (2) (3) (4)

1. Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah



Tabel T-IV.5 Penentuan Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat

No. Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran Strategi

(1) (2) (3) (4)

1. Terwujudnya sumberdaya dan manajemen Perangkat Daerah yang profesional



Adapun kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah demi

terwujudnya tujuan dan sasaran SKPD dalam lima tahun mendatang, meliputi :


Tahun 2016-2021


1. Peningkatan koordinasi dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

yang akuntabel

2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah yang

efektif dan efisien.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan program kegiatan

untuk mencapai tujuan. Kebijakan yang bersifat internal yaitu kebijakan dalam

mengelola pelaksanaan program – program pembangunan, maupun kebijakan

yang bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan

memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Tabel T-IV.5

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berahlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia

MISI : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan public yang berkualitas berbasis Teknologi

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah



Peningkatan koordinasi dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel

Terwujudnya sumberdaya dan manajemen Perangkat Daerah yang profesional


Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah yang efektif dan efisien


Tahun 2016-2021


Tabel T-IV.6 : Linieritas Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Indikator Sasaran dan Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


NO

Visi RPJMD Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiridan Berahlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomiadan Kualitas Sumber Daya Manusia

Misi RPJMD Sasaran RPJMD

Tujuan SKPD

Sasaran SKPD

Indikator Sasaran SKPD

Program Indikator Program Strategi Kebijakan

1 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi

Meningkatnya

Kinerja

Laporan

Keuangan Dan

Kinerja

Birokrasi

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah



Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Presentase pelayanan kepada masyarakat dalam pencairan SP2D


Peningkatan koordinasi dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel

Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah

Presentase SKPD dalam menyusun RKA, DPA dan DPPA tepat waktu

Program Peningkatan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Daerah

Presentase pemenuhan laporan keuangan yang tepat waktu


Tahun 2016-2021


Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah

Presentase peningkatan kinerja aset daerah

2 Terwujudnya Sumberdaya dan Menejemn Organisasi yang Profesional


- Peningkatan Management dan Pelayanan Administrasi

- Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

- Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah

- Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu


Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah yang efektif dan efisien


Tahun 2016-2021


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui

capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai

kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang

dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi

guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan

pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Banyuwangi yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016-2021

meliputi:

5.1 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Indikator Kinerja

Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah

Kegiatan:

a) Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah waktu penyediaan Jasa surat

menyurat

Kelompok sasaran : BPKAD

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air & listrik


c) Penyediaan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor


Tahun 2016-2021


Indikator Keluaran (Output) : Jumlah jenis sewa jasa


d) Penyediaan Jasa Perkantoran

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Tenaga Perkantoran


e) Penyediaan alat tulis kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah ATK yang disediakan


f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah barang cetakan dan penggandaan

yang disediakan


g) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor yang disediakan


h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

yang disediakan


i) Penyediaan peralatan rumah tangga

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah peralatan rumah tangga yang

disediakan


j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan yang disediakan


Tahun 2016-2021



k) Penyediaan bahan logistik kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah waktu penyediaan bahan logistik

kantor


l) Penyediaan makanan dan minuman

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah makanan dan minuman yang

disediakan


m) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah waktu fasilitasi rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah


n) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang

diadakan


o) Pengadaan peralatan gedung kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah peralatan gedung kantor yang

diadakan


p) Pengadaan mebeleur

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah mebeleur yang diadakan


q) Pemeliharaan gedung kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah gedung kantor yang dipelihara



Tahun 2016-2021


r) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

- Sub Kegiatan : Perpanjangan Pajak Kedaraan Dinas Roda Dua dan Empat

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah surat kendaraan yang diperpanjang

Kelompok sasaran : Seluruh SKPD

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang

dipelihara


s) Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang

dipelihara


t) Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang

dipelihara


u) Pemeliharaan Jaringan Intranet

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah waktu Jaringan Internet yang

dipelihara


v) Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

yang dipelihara


w) Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi


Tahun 2016-2021



x) Pemeliharaan rutin / berkala taman kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Taman kantor yang dipelihara

Kelompok sasaran : Taman BPKAD

y) Pembangunan gedung kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah gedung yang dibangun, Jumlah sumur

bor yang dibangun


z) Pemeliharaan website SKPD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah web yang dipelihara


5.2 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja :

Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat

waktu

Kegiatan :

a) Pengembangan Sistem Informasi

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah sistem Informasi yang dikembangkan

Kelompok sasaran : Masyarakat yang membutuhkan informasi

b) Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

sub kegiatan :

- Penyusunan laporan LAKIP, RENJA, LPPD, IKK

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Evaluasi dan Penyusunan

capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (LAKIP,RENJA,LPPD &

IKK)



Tahun 2016-2021


- Sub kegiatan : Penyusunan laporan tentang bantuan sosial dan dan

hibah

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Evaluasi dan Penyusunan

capaian kinerja perangkat daerah yang disusun (Bansos & Hibah)


c) Penyusunan Laporan Keuangan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Keuangan yang disusun


d) Pengembangan Kapasitas SDM

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya


5.3 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Indikator kinerja:

Presentase pelayanan kepada masyarakat dalam pencairan SP2D

Kegiatan :

a) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD


Indikator Keluaran (Output) : jumlah Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi

Kelompok sasaran : SKPD se Kabupaten Banyuwangi

b) Penyusunan dan Pelaporan Posisi Kas Bendahara Umum Daerah

Indikator Keluaran (Output) : jumlah Dokumen Laporan Posisi Kas

Kelompok Sasaran : SKPD se Kabupaten Banyuwangi

c) Pembinaan dan Sosialisasi administrasi penerimaan daerah

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi

Kelompok Sasaran : Seluruh SKPD yang ada penerimaan pendapatan


Tahun 2016-2021


d) Pelayanan dan pencairan APBD penerbitan SP2D

Indikator Keluaran (Output) : jumlah berkas pencairan


e) Pembinaan dan Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi


5.4 Program peningkatan perencanaan dan evaluasi anggaran daerah

Indikator Kinerja:

- Presentase SKPD dalam menyusun RKA, DPA dan DPPA tepat waktu

Kegiatan:

a) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Dokumen Rancangan Perda dan Perda

APBD

Kelompok sasaran : SKPD se Kabupaten Banyuwangi, Anggota DPRD dan

Propinsi.

b) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen rancangan Perbub tentang

penjabaran APBD


Propinsi.

c) Penyusunan buku penetapan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Dokumen Perbub tentang penjabaran

APBD


Propinsi, DPR RI dan BPK

d) Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD


Tahun 2016-2021


Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Raperda tentang Perubahan

APBD

Kelompok sasaran : SKPD se Kabupaten Banyuwangi dan DPRD

e) Penyusunan buku penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Perda tentang Perubahan

APBD



f) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan

APBD

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Dokumen Raperbup Penjabaran

Perubahan APBD

Kelompok sasaran : SKPD se Kabupaten Banyuwangi dan DPRD

g) Penyusunan buku penetapan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan

APBD

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Dokumen Perbup Penjabaran

Perubahan APBD



h) Penyusunan system informasi keuangan daerah

Indikator Keluaran (Output): Jumlah aplikasi penyusunan anggaran

Kelompok sasaran : Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

i) Fasilitasi Penyusunan APBD dan Perubahan APBD

- Indikator Keluaran (Output): Jumlah fasilitasi penyusunan APBD dan

Perubahan APBD



Tahun 2016-2021


- Indikator Keluaran (Output): Jumlah Pembinaan Penyusunan,

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD


j) Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan APBD

Indikator Keluaran (Output): Jumlah peserta Bimtek


k) Bimbingan Teknis Penyusunan APBD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah peserta Bimtek


l) Peningkatan Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah proposal yang difasilitasi

Kelompok sasaran : Proposal yang diajukan oleh masyarakat se Kabupaten

Banyuwangi

m) Asistensi Raperda APBD dan PAPBD Kabupaten Banyuwangi

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen Raperda APBD

Kelompok sasaran : SKPD se Kabupaten Banyuwangi, DPRD dan Propinsi

n) Asistensi dan verifikasi penyusunan RKA, DPA dan DPPA SKPD se Kabupaten

Banyuwangi

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen RKA/DPA/DPPA terverifikasi


o) Penyusunan Analisa Standart Belanja

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen ASB yang disusun


5.5 Program peningkatan pertanggunjawaban pendapatan dan belanja daerah

Indikator kinerja:

- Presentase pemenuhan laporan keuangan yang tepat waktu


Tahun 2016-2021


Kegiatan:

a) Penyusunan perencanaan dan pengendalian teknis akuntansi akrual

Indikator Keluaran (Output): Jumlah laporan tentang akuntansi akrual

Kelompok sasaran: SKPD se Kabupaten Banyuwangi

b) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


c) Penyusunan Penetapan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen Peraturan Daerah

Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


d) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen Rancangan Peraturan

Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


e) Penyusunan Penetapan Peraturan KDH Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen Peraturan Bupati

Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


f) Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Indikator Keluaran : Jumlah aplikasi yang sesuai dengan SAP



Tahun 2016-2021


g) Fasilitasi Pemulihan Keuangan Daerah

Indikator keluaran (Output) : Jumlah kerugian daerah yang sudah

dipulihkan


h) Penyusunan Realisasi Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Dokumen realisasi pelaksanaan

APBD

Kelompok sasaran: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

i) Pendampingan pengelolaan keuangan;

- Indikator Keluaran (Output) : Jumlah fasilitas klinik akuntansi

Kelompok sasaran : Seluruh SKPD se Kabupaten Banyuwangi

- Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Desa yang mendapatkan

fasilitasi penyusunan laporan keuangan desa

Kelompok sasaran : Seluruh Desa se Kabupaten Banyuwangi

j) Pembinaan Akuntansi pelaporan pengelolaan keuangan SKPD;

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah peserta pembinaan


k) Pembinaan Akuntansi Pencatatan Aset Daerah;

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah waktu fasilitasi pembinaan

akuntansi pencatatan asset daerah


5.4 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah

Indikator kinerja:

1. Presentase peningkatan kinerja aset daerah

Kegiatan:

a) Penyusunan rencana kebutuhan barang daerah


Tahun 2016-2021


Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen/laporan rencana kebutuhan

barang milik daerah


b) Penyusunan pelaporan barang milik daerah

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen/laporan barang milik daerah

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Barag

Milik Daerah

Kelompok sasaran : Barang daerah milik Kabupaten Banyuwangi

c) Kegiatan pemetaan potensi aset tanah dan bangunan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen data digital potensi aset

tanah dan bangunan

Kelompok sasaran : Tanah dan bangunan milik Kabupaten Banyuwangi

d) Kegiatan inventarisasi dan penelitian aset bekas milik asing

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen inventaris aset bekas asing

Kelompok sasaran : Aset bekas asing

e) Revaluasi/apresial aset/barang daerah

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah laporan aset milik pemkab Banyuwangi

yang direvaluasi/appresial

Kelompok sasaran : Aset milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang

belum di appresial

f) Fasilitasi pemanfaatan aset tanah dan bangunan milik Pemerintah


Indikator Keluaran (Output) : Jumlah laporan aset tanah dan bangunan milik

pemkab Banyuwangi yang dimanfaatkan

Kelompok sasaran : Aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi

g) Pemeliharaan dan pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi


Tahun 2016-2021


Indikator Keluaran (Output) : Jumlah laporan pengamanan aset milik

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Kelompok sasaran : Aset milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

h) Penyusunan Standart Harga

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen standart harga


i) Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah aset tanah milik Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi yang bersertifikat

Kelompok sasaran : Aset tanah Kabupaten Banyuwangi

j) Pengembangan sistem informasi menajemen barang daerah;

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah aplikasi sistem informasi Potensi Aset

Daerah

Kelompok sasaran : Aset Daerah milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

k) Fasilitasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Indikator Keluaran (Output) :- Jumlah dokumen barang milik daerah yang

dimanfaatkan

- Jumlah Dokumen Penjanjian Kejasama

Pemanfaatan

Kelompok sasaran : Barang milik daerah Kabupaten Banyuwangi

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang

ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Banyuwangi pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan

dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator

capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan


Tahun 2016-2021


pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat dicapai.

Selanjutnya target capaian masing-masing program dan kegiatan dapat

dilihat seperti yang disajikan dalam tabel di bawah ini :


Tahun 2016-2021


TABEL T- V.1 Program dan Kegiatan Prioritas Rencana Strategis (Renstra)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 – 2021

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Data Capai

an pada

Tahun Awal Peren Cana

An

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penang gungj awab

Lokasi Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Kondisi Kinerja

pada akhir periode Renstra

SKPD

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dana asset daerah

Terwujudnya sumberdaya dan manajemen Perangkat Daerah yang profesional


05 01 01 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah

*) 85 3.585.000.000 85 4.629.000.000 87,5 4.169.000.000 90 4.169.000.000 92,5 4.169.000.000 92,5

1. Penyediaan jasa surat menyurat

- Jumlah waktu penyediaan Jasa surat menyurat

100 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000 *) *) sekretariat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

- Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

100 275.000.000 100 275.000.000 100 275.000.000 100 275.000.000 100 275.000.000 *) *) sekretariat

3. Penyediaan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor

- Jumlah waktu penyediaan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor

0 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 *) *) sekretariat


Tahun 2016-2021





Kegiatan (output)

Data Capai

an pada


An


Unit Kerja SKPD

Penang gungj awab


Kondisi Kinerja


SKPD

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

4. Penyediaan Jasa

Perkantoran - Jumlah Tenaga

Perkantoran

100 225.000.000 100 264.000.000 100 264.000.000 100 264.000.000 100 264.000.000 *) *) sekretariat

5. Penyediaan alat tulis

kantor - Jumlah ATK

yang disediakan

100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 *) *) sekretariat

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 *) *) sekretariat

7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

- Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan

100 65.000.000 100 65.000.000 100 65.000.000 100 65.000.000 100 65.000.000 *) *) sekretariat

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 *) *) sekretariat

9. Penyediaan peralatan rumah tangga

- Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan

100 60.000.000 100 60.000.000 100 60.000.000 100 60.000.000 100 60.000.000 *) *) sekretariat

10. Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

- Jumlah Bahan Bacaan dan

100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 *) *) sekretariat


Tahun 2016-2021





Kegiatan (output)

Data Capai

an pada


An


Unit Kerja SKPD

Penang gungj awab


Kondisi Kinerja


SKPD

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan

11. Penyediaan bahan logistik kantor

- Jumlah waktu penyediaan bahan logistik kantor

100 180.000.000 100 180.000.000 100 180.000.000 100 180.000.000 100 180.000.000 *) *) sekretariat

12. Penyediaan makanan dan minuman

- Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

100 160.000.000 100 160.000.000 100 160.000.000 100 160.000.000 100 160.000.000 *) *) sekretariat

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- Jumlah waktu fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 *) *) sekretariat

14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan

100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 *) *) sekretariat

15. Pengadaan peralatan gedung kantor

- Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 *) *) sekretariat

15. Pengadaan mebeleur - Jumlah

mebeleur yang

100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 *) *) sekretariat


Tahun 2016-2021





Kegiatan (output)

Data Capai

an pada


An


Unit Kerja SKPD

Penang gungj awab


Kondisi Kinerja


SKPD

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

diadakan

16. Pemeliharaan gedung kantor

- Jumlah gedung kantor yang dipelihara

100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 *) *) sekretariat

17. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional - Perpanjangan Pajak

Kedaraan Dinas Roda Dua dan Empat

- Jumlah surat kendaraan yang diperpanjang

100 95.000.000

100 450.000.000 100 450.000.000 100 450.000.000 100 450.000.000 *) *) sekretariat

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

- Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara

*) *) Bidang Aset

-

18. Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara

100 25.000.000 100 50.000.000 100 *) *) sekretariat

19.Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

- Jumlah Perlengkapan gedung antor yang dipelihara

100 25.000.000 100 30.000.000 100 35.000.000 *) *) sekretariat


Tahun 2016-2021





Kegiatan (output)

Data Capai

an pada


An


Unit Kerja SKPD

Penang gungj awab


Kondisi Kinerja


SKPD

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

20. Pemeliharaan Jaringan Intranet

- Jumlah waktu Jaringan Internet yang dipelihara

100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 *) *) sekretariat

21. Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor

- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara

100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 *) *) sekretariat

22. Rehabilitasi Sedang/

Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi

100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 *) *) sekretariat

23. Pemeliharaan rutin /

berkala taman kantor - Jumlah Taman

kantor yang dipelihara

100 65.000.000 100 65.000.000 100 65.000.000 100 65.000.000 100 65.000.000 *) *) sekretariat

24. Pembangunan gedung

kantor - Jumlah gedung

yang dibangun

100 0 100.000.000 100 400.000.000 100

25.Pemeliharaan website

SKPD - Jumlah web

yang dipelihara

100 40.000.000 100 40.000.000 100 40.000.000 *) *) sekretariat

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Persentase perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu

85 430.000.000 87,5 480.000.000 90 430.000.000 92,5 430.000.000 95 430.000.000


Tahun 2016-2021





Kegiatan (output)

Data Capai

an pada


An


Unit Kerja SKPD

Penang gungj awab


Kondisi Kinerja


SKPD

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

5 20 02 1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

- Jumlah system

Informasi yang

dikembangkan

100 50.000.000 *) *) sekretariat

2. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

- Jumlah Laporan

Evaluasi dan

Penyusunan

capaian kinerja

perangkat

daerah yang

disusun

(LKJIP,RENJA,LP

PD & IKK)

- Jumlah Laporan

Evaluasi dan

Penyusunan

capaian kinerja

perangkat

daerah yang

disusun (Bansos

& Hibah)

100 320.000.000 100 320.000.000 100 320.000.000 100 320.000.000 100 320.000.000 *) *) sekretariat


Tahun 2016-2021





Kegiatan (output)

Data Capai

an pada


An


Unit Kerja SKPD

Penang gungj awab


Kondisi Kinerja


SKPD

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

3. Penyusunan Laporan Keuangan

- Jumlah Laporan Keuangan yang disusun

100 110.000.000 100 110.000.000 100 110.000.000 100 110.000.000 100 110.000.000 *) *) sekretariat

4. Pengmbangan Kapasitas SDM

- Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya

100 250.000.000 100 250.000.000 *) *) sekretariat

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dana asset daerah



05 02 15 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1. Presentase pelayanan kepada masyarakat dalam pencairan SP2D

*) 85 150.000.000 89 1.360.000.000 91 1.370.000.000 93 1.380.000.000 95 1.390.000.000 100

Kegiatan Penyusunan Perbup Tentang Pelaksanaan APBD

jumlah Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi

*) 100 150.000.000 100 160.000.000 100 170.000.000 100 180.000.000 100 190.000.000 *) *) Bidang Pengelolaan

Kegiatan Penyusunan dan pelaporan posisi Kas BUD

jumlah Dokumen Laporan Posisi Kas

*) 100 0 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 *) *) Bidang Pengelolaan

Kegiatan Pembinaan an Sosialisasi Administrasi

jumlah peserta pembinaan dan



Tahun 2016-2021





Kegiatan (output)

Data Capai

an pada


An


Unit Kerja SKPD

Penang gungj awab


Kondisi Kinerja


SKPD

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Penerimaan Daerah sosialisasi

Kegiatan Pelayanan dan Pencairan APBD Penerbitan SP2D

Jumlah berkas pencairan


Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Penatausahaan keuangan

jumlah peserta pembinaan dan sosialisasi


05 02 16 Program Peningaktan dan Pengembangan dan Perencanaan evaluasi Anggaran Daerah

Presentase SKPD dalam menyusun RKA, DPA dan DPPA tepat waktu

85 5.180.000.000 89 5.210.000.000 91 5.210.000.000 93 5.210.000.000 95 5.210.000.000 100 Bidang Anggaran

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD

Jumlah Dokumen Rancangan Perda dan Perda APBD

*) 100 3.300.000.000 100 3.300.000.000 100 3.300.000.000 100 3.300.000.000 100 3.300.000.000 *) *) Bidang Anggaran

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Jumlah dokumen rancangan Perbub tentang penjabaran APBD

*) 100 175.000.000 100 175.000.000 100 175.000.000 100 175.000.000 100 175.000.000 *) *) Bidang Anggaran


Tahun 2016-2021





Kegiatan (output)

Data Capai

an pada


An


Unit Kerja SKPD

Penang gungj awab


Kondisi Kinerja


SKPD

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Penyusunan buku penetapan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Jumlah Dokumen Perbub tentang penjabaran APBD

*) 100 175.000.000 100 175.000.000 100 175.000.000 100 175.000.000 100 175.000.000 *) *) Bidang Anggaran

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Jumlah Dokumen Raperda tentang Perubahan APBD

*) 100 175.000.000 100 175.000.000 100 175.000.000 100 175.000.000 100 175.000.000 *) *) Bidang Anggaran

Penyusunan buku penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Jumlah Dokumen Perda tentang Perubahan APBD

*) 100 175.000.000 100 175.000.000 100 175.000.000 100 175.000.000 100 175.000.000 *) *) Bidang Anggaran

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Jumlah Dokumen Raperbup Penjabaran Perubahan APBD

*) 100 185.000.000 100 175.000.000 100 175.000.000 100 175.000.000 100 175.000.000 *) *) Bidang Anggaran

Penyusunan buku penetapan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

Jumlah Dokumen Perbup Penjabaran Perubahan APBD

*) 100 185.000.000 100 175.000.000 100 175.000.000 100 175.000.000 100 175.000.000 *) *) Bidang Anggaran

Penyusunan system informasi keuangan daerah

Jumlah aplikasi penyusunan anggaran

100 50.000.000 *) *) Bidang Anggaran


Tahun 2016-2021





Kegiatan (output)

Data Capai

an pada


An


Unit Kerja SKPD

Penang gungj awab


Kondisi Kinerja


SKPD

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Fasilitasi Penyusunan APBD dan Perubahan APBD

- Jumlah fasilitasi Penyusunan APBD dan Perubahan APBD

- Jumlah Pembinaan Penyusunan, Penata usahaan dan pertanggungjawaban APBD

100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 *) *) Bidang Anggaran

Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan APBD

Jumlah peserta Bimtek

*) 100 180.000.000 100 180.000.000 100 180.000.000 100 180.000.000 100 180.000.000 *) *) Bidang Anggaran

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan APBD

Jumlah peserta Bimtek

*) 100 180.000.000 100 180.000.000 100 180.000.000 100 180.000.000 100 180.000.000 *) *) Bidang Anggaran

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak Langsung

Jumlah proposal yang difasilitasi

*) 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 *) *) Bidang Anggaran

Kegiatan Asistensi Raperda APBD dan PAPBD Kab. banyuwangi

Jumlah dokumen Raperda APBD

*) 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 *) *) Bidang Anggaran

Kegiatan Asistensi dan Verifikasi penyusunan RKA, DPA dan DPPA

Jumlah Dokumen RKA/DPA/DPPA terverifikasi

*) 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 *) *) Bidang Anggaran


Tahun 2016-2021





Kegiatan (output)

Data Capai

an pada


An


Unit Kerja SKPD

Penang gungj awab


Kondisi Kinerja


SKPD

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

SKPD

Penyusunan Analisa Standart Biaya

Jumlah dokumen yang disusun

100 500.000.000 *) *) Bidang Anggaran

05 02 17 Program Peningaktan Pertanggung Jawaban pendapatan dan belanja daerah

Presentase pemenuhan laporan keuangan yang tepat waktu

85 3.831.000.000 89 4.081.000.000 91 4.081.000.000 93 4.081.000.000 95 4.081.000.000 100 Bidang Akuntansi

Penyusunan perencanaan dan pengendalian teknis akuntansi akrual

Jumlah laporan tentang akuntansi akrual

*) 100 280.000.000 100 280.000.000 100 280.000.000 100 280.000.000 100 280.000.000 *) *) Bidang Akuntansi

Kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


Kegiatan penyusunan penetapan perda tentang per tanggung jawaban pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


Kegiatan penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban

Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran



Tahun 2016-2021





Kegiatan (output)

Data Capai

an pada


An


Unit Kerja SKPD

Penang gungj awab


Kondisi Kinerja


SKPD

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

pelaksanaan APBD Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Kegiatan penyusunan penetapan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


Kegiatan penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Jumlah aplikasi yang sesuai dengan SAP


Kegiatan Fasilitasi pemulihan keuangan daerah

Jumlah kerugian daerah yang sudah dipulihkan


Kegiatan Penyusunan Realisasi Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen realisasi pelaksanaan APBD


Kegiatan pendamping an pengelo laan keuangan daerah

- Jumlah fasilitas klinik akuntansi - Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penyusunan laporan keuangan desa


Kegiatan Pembinaan sistem Akuntansi pelaporan

Jumlah peserta pembinaan



Tahun 2016-2021





Kegiatan (output)

Data Capai

an pada


An


Unit Kerja SKPD

Penang gungj awab


Kondisi Kinerja


SKPD

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pencatatan Aset Daerah

Jumlah peserta pembinaan


Kgiatan penyusunan

pengelolaan keuangan daerah

Jumlah buku pengelolaan keuangan daerah

*) 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 100 250.000.000 *) *) Bidang Akuntansi

05 02 18

Program Peningaktan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

Persentase peningkatan kinerja aset daerah

85 1.450.000.000 87 2.100.000.000 89 2.100.000.000 90 2.100.000.000 92 2.100.000.000

Kegiatan Penyusunan rencana kebutuhan barang Milik Daerah

Jumlah dokumen/laporan rencana kebutuhan barang milik daerah

*) 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 *) *) Bidang Aset

Kegiatan Penyusunan pelaporan barang milik daerah

- Jumlah dokumen/laporan barang milik daerah - Jumlah laporan pertanggungjawaban barang milik daerah

*) 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 *) *) Bidang Aset

Kegiatan pemetaan potensi aset tanah dan bangunan

Jumlah dokumen Data digital potensi Aset tanah dan bagunan

*) 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 *) *) Bidang Aset

Kegiatan inventarisasi dan penelitian aset bekas milik asing

Jumlah dokumen Inventaris Aset bekas Asing

*) 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000 *) *) Bidang Aset


Tahun 2016-2021





Kegiatan (output)

Data Capai

an pada


An


Unit Kerja SKPD

Penang gungj awab


Kondisi Kinerja


SKPD

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan Revaluasi/ Apresial Aset/Barang daerah

Jumlah laporan aset milik pemkab Banyuwangi yang direvaluasi/appresial

*) 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 *) *) Bidang Aset

Kegiatan Fasilitasi pemanfaatan Aset tanah dan bangunan milik Pemkab

Jumlah laporan aset tanah dan bangunan milik pemkab Banyuwangi yang dimanfaatkan

*) 100 200.000.000 100 200.000.000 *) *) Bidang Aset

Kegiatan Pemelihraan dan pengamanan asset Pemkab Banyuwangi

Jumlah laporan pengamanan aset milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

*) 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 *) *) Bidang Aset

Kegiatan Penyusunan Standart Satuan HArga

Jumlah dokumen standart harga

*) 100 300.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 100 300.000.000 *) *) Bidang Aset

Kegiatan Pesertifikatan Aset Tanah Pemkab Banyuwangi

Jumlah aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang bersertifikat

*) 100 600.000.000 100 600.000.000 100 600.000.000 100 600.000.000 100 600.000.000 *) *) Bidang Aset

Pengembangan Informasi manajemen barang daerah

Jumlah aplikasi sistem informasi Potensi Aset Daerah

*) 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 *) *) Bidang Aset

Kegiatan Fasilitasi pemanfaatan barang milik daerah

- Jumlah perjanjian kerjasama pemanfaatan

100 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 *) *) Bidang Aset


Tahun 2016-2021





Kegiatan (output)

Data Capai

an pada


An


Unit Kerja SKPD

Penang gungj awab


Kondisi Kinerja


SKPD

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

Target (%)

Rp Target

(%) Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

- Jumlah dokumen barang milik daerah yang dimanfaatkan


Tahun 2016-2021


BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Banyuwangi yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 adalah

sesuai dengan Misi 5 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good

and clean governace) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi

informasi.

Tujuan : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Sasaran 1: Peningkatan Kualitas Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah

Indikator sasaran : Opini WTP BPK terhadap LKPD

2 . Terwujudnya Sumberdaya dan Menejemn Organisasi yang Profesional

Indikator sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat


Tahun 2016-2021


TABEL T-VI.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MANDIRI, DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

MISI : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

Kondisi Kinerja pada Awal

Periode RPJMD

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-

Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode

1 2 3 4 5

Meningkatkan Kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah



WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

Terwujudnya Sumberdaya dan Menejemn Organisasi yang Profesional


78.16 % 78.16 % 78,74 % 79.23 % 79.68 % 80.08 % 80.44 %


Tahun 2016-2021


BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten BanyuwangiTahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang

disusun dengan menjabarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, dan merupakan rangkaian

rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan

dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam

rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan

pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang

dimiliki oleh badan, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diharapkan mampu

mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di

internalBadan maupun di lingkup Pemerintah KabupatenBanyuwangi.


Tahun 2016-2021


Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 semoga dapat

bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 yaitu ”TERWUJUDNYA MASYARAKAT

BANYUWANGI YANG SEMAKIN SEJAHTERA, MANDIRI, DAN BERAKHLAK MULIA

MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”.

Banyuwangi, 27 September 2016 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Drs . DJADJAT SUDRADJAT, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 195912271986031022

Documents

DRAFT - bpkad.banyuwangikab.go.idbpkad.banyuwangikab.go.id/themes/template/img/Kebijakanisi/18.pdf · dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi, dan penentuan isu-isu strategis. Bab IV Visi,