LKJIP - bpkad.banyuwangikab.go.idbpkad.banyuwangikab.go.id/themes/template/img/Kebijakanisi/20.pdf · Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

--

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BPKAD TAHUN 2018

i | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 8

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya,sehingga Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut

mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam

rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang

telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara

periodik, LKjIP 2018 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan

atau kegagalan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Banyuwangi dalam melaksanakan misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang

menjadi urusannya yaitu misi 5 “Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan

bersih (good and clean governance) serta layanan public yang berkualitas berbasis

Teknologi”.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 dan analisis

akuntabilitas kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan,

sasaran, kebijakan serta program kegiatan.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 ini diharapkan

dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja

yang telah ditetapkan.

Banyuwangi, Pebruari 2019 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI SAMSUDIN, SE. M.Si. Pembina NIP. 19700907 199103 1 001

ii | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 8

DAFTAR ISI

Kata Pengantar…………………………………………………………………………………………………… i

Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………………………. ii

Ringkasan Eksekutif …………………………………………………………………………………………… iii

Bab I Pendahuluan ……………………………………………………………………………………………. 1

Bab II Perencanaan Kinerja ………………………………………………………………………………… 7

Bab III Akuntabilitas Kinerja ……………………………………………………………………………….. 13

Bab IV Penutup ………………………………………………………………………………………………….. 24

iii | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 8

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Tahun 2018 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka

mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 – 2021 yang

dijabarkan dalam rencana kerja tahun 2018.

LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan

perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD menuju terwujudnya

good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya

memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2018 yang

diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Banyuwangi menetetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua)

indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan iktisar hasil (outcome)

berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah

dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian

output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran

strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Terwujudnya sumberdaya Indeks Kepuasan 79.23 82.28 103.8

dan manajemen perangkat Masyarakat

daerah yang profesional

Peningkatan Kualitas Opini Opini WTP BPK WTP WTP 100

BPK Terhadap Laporan terhadap LKPD

keuangan Pemerintah

Daerah

iv | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 8

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis

Terwujudnya sumberdaya dan manajemen perangkat daerah yang profesional

dengan indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat dapat terealisasi 103.8 %

berdasarkan survey yang telah kami lakukan.

Untuk sasaran strategis Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Laporan

keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator Opini BPK terhadap LKPD pada tahun

2016 adalah wajar tanpa pengecualian (WTP). dari uraian tersebut dapat disimpulkan

bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik.

1 | L K j I P B P K A D T A H U N 2 0 1 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaiman diubah

kedua kalinya dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka

misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk

melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke

Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan

efesiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih

meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan tersebut diatas, Pemerintah telah

menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor

41 Tahun 2007 memberikan pedoman menyeluruh bagi penyusunan dan

pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh

urusan pemerintahan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai wujud

Pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan, serta dalam rangka

mewujudkan Good Goverment, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagai langkah awal terlebih dahulu

menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan penjabaran dari tujuan

yang ingin dicapai selama kurun waktu selama 5 (lima) tahun dengan mengacu

pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021.


Rencana Strategis tersebut menguraikan tentang Visi dan Misi serta

faktor-faktor kunci keberhasilan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, didalam upaya melaksanakan

pencapaian secara optimal dan untuk menilai atau melihat

keberhasilan/kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan

tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja dapat dilihat melalui

pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

kegiatan.

Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis

dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu suatu

sistem laporan untuk Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas

kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka

pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi

dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun

2018 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Sesuai dengan peraturan bupati nomor 66 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang

urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan

daerah

Dalam Pemerintah Kabupaten Banyuwangi peran Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, sangat

vital sekali yaitu sebagai stakeholders dalam menggali Pendapatan Daerah

dan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung

kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Banyuwangi.

2. Tugas Pokok dam Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 66 Tahun 2016

tentang Rincian tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Badan Pengelolaan Keuangan


dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

Kabupaten. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidangpengelolaan keuangan dan

aset daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidangpengelolaan

keuangan dan aset daerah;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis di bidangpengelolaan keuangan dan aset daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang

urusan pemerintahan daerah di bidangpengelolaan keuangan

dan aset daerah;

e. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.


3. STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA BADAN

S E K R E T A R I S

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN

SUB BAGIAN

SUB BAG

UMUM DAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN

KEPEGAWAIAN PERLENGKAPAN PROGRAM

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

ANGGARAN

AKUTANSI

PENGELOLAAN ASET KEUANGAN

SUB BIDANG

SUB BIDANG

SUB BIDANG

SUB BIDANG

PERENCANAAN PELAPORAN DAN PENERIMAAN INVENTARASASI DAN ANGGARAN PERTANGGUNGJAWA KEUANGAN PEMANFAATAN

BAN PENDAPATAN

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG

VERIFIKASI DAN

PELAPORAN DAN

PENGELUARAN

PEMELIHARAAN DAN

EVALUASI ANGGARAN PERTANGGUNGJAWA KEUANGAN PENGAWASAN

BAN BELANJA


1.3. ASPEK STRATEGIS

Penerapan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,

harus didukung dengan penerapan desentralisasi pada pengelolan keuangan

daerah. Sejumlah UU dan PP berkaitan pengelolaan keuangan negara seperti UU

Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1/2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 14/2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; yang kemudian dijabarkan

dalamPP Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan

lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri nomor 21 tahun 2011, menegaskan tentang komitmen Pemerintah Pusat

dalam mendorong terwujudnya desentralisasi pengelolaan keuangan daerah.

Desentrasi pengelolaan keuangan daerah menjadi penting, karena

memaksa pemerintah daerah untuk memastikan terjadinya transparansi,

efisiensi dan akuntabilitas yang kuat dalam pemanfaatan keuangan daerah. Hal

ini diperlukan, agar prinsip performance budget yang dianut dalam penyusunan

dan pelaksanaan anggaran, dapat ditegakkan, dan dengan demikian realisasi

belanja pemerintah atas program dan kegiatan prioritas pembangunan, dapat

memberi manfaat optimal bagi kemaslahatan masyarakat.

Dalam perjalanannya, penerapan desentralisasi pada pengelolaan

keuangan di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal pertanggungjawaban

pengelolaam keuangan selama lima tahun mendapatkan predikat Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari BPK. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi dalam

pengelolaan keuangan daerah sejatinya sudah memenuhi azas transparansi,

efisien dan berakuntabilitas.

Opini WTP BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah merupakan salah

satu indikator kinerja pembangunan daerah yang juga merupakan indikator

kinerja sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten

Banyuwangi. Dalam rangka pencapaian sasaran, strategi yang ditetapkan adalah

perbaikan mekanisme pengendalian pengawasan dan evaluasi pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang akuntabel. Ada beberapa aspek strategis yang

menjadi perhatian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabuapeten

Banyuwangi untuk mengimplementasikan strategi tersebut, antara lain:


1. Menetapkan regulasi tingkat daerah sebagai penjabaran dari regulasi-

regulasi tingkat nasional terkait dengan pengelolaan keuangan yang sesuai

dengan SAP;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan-

tuntutan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan telah tersedia;

3. Melaksanakan fasilitasi perencanaan anggaran, penatausahaan dan

pertanggungjawaban bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi.

4. Mengoptimalkan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi

dan membangun sistem pengendalian yang berorientasi pada hasil.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi disajika secara berurutan dan tersistem

guna mempermudah pemahaman dan telah disesuaikan dengan standar

pelaporan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latarbelakang, kedudukan, tugas pokok

dan fungsi, Struktur Organisasi dan Aspek Strategis

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja

dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Penetapan

Kinerja Tahun 2018

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja

sebagai hasil perbandingan Penetapan Kinerja Tahun 2018

dengan Pencapaian kinerja Tahun 2018 dan Analisis

Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan tentang keberhasilan

kinerja selama tahun 2018

BAB IV : PENUTUP

berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dan

Saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, program

dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang

dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Banyuwangi. Renstra Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah 2016-2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja

(Renja) Program dan Kegiatan yang disesuai dengan Rencana Kerja Jangka

Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi.

2.1.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5

(lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan

pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Administrasi Keuangan

Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 –

2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi,

maka dirumuskan tujuan “Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan

aset daerah”.

2.1.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Sasaran yang harus dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Banyuwangi adalah:

1. Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Terwujudnya sumberdaya dan manajemen Perangkat Daerah yang

professional.


KETERKAITAN (INTERELASI) TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

1. Peningkatan Kualitas Opini 1. Opini WTP BPK BPK Terhadap Pengelolaan terhadap LKPD Keuangan Daerah

2. Terwujudnya sumberdaya 2. Indeks Kepuasan dan manajemen Perangkat

Daerah

Masyarakat yang profesional

2.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran

Renstra SKPD dengan efektif dan efesien. Melalui pendekatan yang

komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan

Daerah

- Strategi: Perbaikan mekanisme pengendalian pengawasan

dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

akuntabel

- Kebijakan: Peningkatan koordinasi dan evaluasi pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang akuntabel

2. Sasaran 2 : Terwujudnya sumberdaya dan manajemen Perangkat Daerah

yang professional

- Strategi: Menciptakan tata kelola profesional melalui

pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah

- Kebijakan : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan

penunjang Perangkat Daerah yang efektif dan efisien


2.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN


pada Tahun Anggaran 2018, melaksanakan 6 (enam) program yaitu:

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan dan Evaluasi

Anggaran Daerah

5. Program Peningkatan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Daerah

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

Kegiatan Tahun 2018

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program diatas,


melaksanakan 56 (lima puluh enam) kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

3. Penyediaan Jasa Perkantoran

4. Penyediaan alat tulis kantor

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8. Penyediaan peralatan rumah tangga

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10. Penyediaan bahan logistik kantor

11. Penyediaan makanan dan minuman

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

14. Pengadaan mebeleur

15. Pemeliharaan gedung kantor

16. Pemelihraaan kendaraan dinas/operasional

17. Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

18. Pemeliharaan peralatan /perlengkapan kantor

19. Rahab sedang/berat gedung kantor

20. Pemeliharaan rutin/berkala taman kantor


21. Pembangunan gedung kantor

22. Pemeliharaan website SKPD

23. Pengembangan system informasi manajemen

24. Evaluasi dan penyusunan laporan capaian kinerja perangkat daerah

25. Penyusunan laporan keuangan

26. Penyusunan Perbup Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten

Banyuwangi

27. Penyusunan dan Pelaporan Posisi Kas Bendahara Umum Daerah

28. Pelayanan dan Pencairan APBD Penerbitan SP2D

29. Pembinaan dan Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Daerah

30. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

31. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

32. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD :

Penyusunan Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA

2018 Kabupaten Banyuwangi

33. Penyusunan Buku Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD :

Penyusunan Buku Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA

2018 Kabupaten Banyuwangi

34. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan

APBD : Penyusunan Buku Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Banyuwangi

35. Penyusunan Buku Penetapan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan

APBD : Penyusunan Buku Penetapan Peraturan KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Banyuwangi

36. Fasilitasi penyusunan APBD dan perubahan APBD

37. Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan APBD : imbingan Teknis

Penyusunan Perubahan APBD 2018

38. Bimbingan Teknis Penyusunan APBD : Bimbingan Teknis Penyusunan APBD

2019

39. Asistensi Raperda APBD dan PAPBD Kabupaten Banyuwangi

40. Asistensi dan Verifikasi Penyusunan RKA, DPA dan DPPA SKPD Kabupaten

Banyuwangi

41. Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)

42. Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis Akuntansi Akrual


43. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD : Penyusunan Rancangan Buku Perda tentang

Pertanggungjawaban APBD 2017

44. Penyusunan Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD : Penetapan Buku Perda Pertanggungjawaban APBD 2017

45. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD : Penyusunan Hasil Rancangan

Peraturan KDH tentang Pertanggunjawaban APBD TA 2017

46. Penyusunan Penetapan Peraturan KDH tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD : Penyusunan Buku Peraturan

Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017

47. Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

48. Fasilitasi Pemulihan Keuangan Daerah

49. Penyusunan Realisasi Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi

50. Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah

51. Pembinaan Akuntansi Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

52. Pembinaan Akuntansi Pencatatan Aset Daerah

53. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

54. Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah

55. Revaluasi/appraisal Aset/Barang Daerah

56. Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

57. Penyusunan Standar Satuan Harga

58. Pensertifikatan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

59. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah

60. Fasilitasi pemamfaatan barang milik daerah

2.2. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan

kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan

pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan

tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar


pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Penetapan Kinerja

Tahun 2018 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2017

(1) (2) (3)

Terwujudnya sumberdaya

dan manajemen perangkat


Indeks Kepuasan

Masyarakat

79,23 % (skala 1

– 100)

Peningkatan Kualitas Opini

BPK terhadap Laporan

Keuangan Pemerintah

Daerah

Opini WTP BPK terhadap

LKPD

WTP

Penetapan kinerja tersebut di atas didukung anggaran sebesar Rp.

18.814.438.950,00 (Delapan belas milyar delapan ratus empat belas juta empat

ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah).


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang

menerima pelaporan akuntabilitas.

Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 ini ada 3 aspek yang akan

dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Capaian Kinerja (PCK);

2. Analisis Capaian Kinerja (ACK);

3. Akuntabilitas Keuangan ( AK ) ;

3.1 Pengkuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan

realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata,

angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung

dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian

rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 dengan realisasinya.

No. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI

1. Terwujudnya

sumberdaya dan

manajemen perangkat


Indeks Kepuasan

Masyarakat

79,23 %

(skala 1 –

100)

82,28 %

(skala 1 –

100)*

2. Peningkatan Kualitas

Opini BPK terhadap

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Opini WTP BPK

terhadap LKPD

WTP WTP

*) berdasarkan perhitungan hasil survey indeks kepuasan masyarakat (kuesioner)


Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis

kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran

strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi

dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kenerja yang diharapkan untuk

mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator

sasaran.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut

indikator kinerja sasaran. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang

pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk

perbaikan di masa yang akan datang.

Tujuan : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya sumberdaya dan manajemen perangkat daerah

yang professional

Sasaran strategis Terwujudnya sumberdaya dan manajemen perangkat

daerah yang profesional dengan indikator indeks kepuasan masyarakat

ditetapkan berdasarkan renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2016 -2021 yang mengacu pada RPJMD tahun 2016-2021.

Ada beberapa jenis layanan yang dilaksanakan pada Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi meliputi Klinik Akuntansi dan

Konsultasi terpadu, Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, Klinik

Penatausahaan Keuangan, Klinik Fasilitasi Perencanaan Anggaran, Fasilitasi

Pengamanan Aset dan Pelayanan Lainnya. Berikut kami sajikan hasil survey

Indeks Kepuasan Masyarakat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan mengambil 70 responden sebagai

sampel.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi nomor 16 Tahun 2016 tentang pedoman Survey

Keupasan Masyarakat terhadap pelayanan public, terdapat 9 unsur pelayanan

yang digunakan sebagai variable pengukuran survey IKM yaitu persyaratan,

prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan,

kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan penanganan

pengaduan, saran dan masukan. dari 9 variabel tersebut hanya 8 unsur

pelayanan yang digunakan pada survey IKM pada BPKAD Kabupaten Banyuwangi.


Responden

1 3 3 3 3 3 3 3 3

2 3 3 3 4 4 3 4 3

3 3 4 3 3 4 4 4 4

4 4 4 3 4 4 3 4 3

5 4 3 2 3 3 3 3 3

6 4 4 3 3 4 4 3 4

7 4 4 4 4 3 4 4 4

8 3 3 3 4 4 4 3 3

9 3 2 3 4 3 3 3 3

10 3 3 3 3 4 3 3 3

11 3 4 3 3 3 3 3 3

12 3 3 3 3 3 3 3 3

13 3 3 3 3 3 3 3 3

14 4 4 4 4 4 3 3 3

15 3 3 3 4 4 3 3 4

16 3 3 3 2 3 3 3 3

17 4 3 3 3 4 4 3 3

18 3 3 3 3 3 3 3 3

19 3 3 3 3 4 4 3 3

20 3 3 3 4 4 4 4 4

21 3 3 3 3 3 3 3 3

22 3 3 2 3 3 3 3 3

23 3 3 3 3 3 2 3 3

24 3 3 3 3 3 3 3 3

25 4 3 3 4 4 4 4 4

26 3 3 3 3 3 3 3 3

27 3 3 3 3 4 3 3 3

28 4 4 4 4 4 4 4 4

29 3 3 3 3 4 3 3 3

30 3 4 4 3 3 4 3 3

31 3 3 3 3 3 3 3 3

32 3 3 3 3 3 3 3 3

33 3 3 3 3 3 3 3 3

34 3 3 3 3 3 3 3 3

35 3 3 3 3 3 3 3 3

36 4 3 4 3 4 3 3 4

37 4 3 3 3 4 4 4 3

38 3 3 3 3 3 3 3 3

39 3 4 3 3 4 3 3 3

40 3 4 3 3 3 3 3 3

41 3 3 4 3 4 4 3 3

42 3 2 2 4 3 3 2 3

43 3 4 3 4 4 3 3 3

44 3 4 3 3 4 3 3 3

45 3 3 3 4 4 4 4 4

46 4 3 3 3 4 3 3 4

47 3 3 3 4 4 4 4 4

48 3 3 3 4 3 4 3 4

49 3 3 3 3 4 4 4 4

50 3 3 3 4 4 4 3 4

51 3 3 3 3 4 4 3 3

52 3 3 3 3 3 3 3 3

53 3 3 3 3 3 3 3 3

54 4 4 4 4 4 4 4 4

55 3 3 3 3 3 4 4 3

56 3 3 3 3 3 3 3 3

57 4 3 3 4 4 4 3 3

58 4 4 4 4 4 4 4 3

59 4 3 4 3 3 4 4 2

60 3 3 3 4 4 3 4 3

61 3 4 3 3 4 4 4 3

62 3 3 3 4 3 3 4 3

63 3 3 3 3 4 3 3 3

64 4 4 4 4 4 4 4 4

65 3 4 4 4 3 4 4 4

66 3 3 3 3 3 3 3 3

67 3 4 4 4 3 4 4 3

68 3 4 3 3 4 3 3 3

69 3 3 3 3 4 3 4 3

70 3 2 3 3 3 3 3 3

Jumlah Nilai Perunsur 226 226 219 233 246 236 231 226

NRR Per Unsur

=Jumlah Nilai

PerUnsur : Jumlah

Kuesioner Yang Terisi 3.23 3.23 3.13 3.33 3.51 3.37 3.30 3.23

NRR Tertimbang Per

Unsur = NRR Per

Unsur X N 0.40 0.40 0.39 0.42 0.44 0.42 0.41 0.40 3.29

82.28

Unsur yang dinilai

TABEL HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT UNTUK PELAYANAN TAHUN 2018

IKM UNIT PELAYANAN


Dari 70 responden yang telah mengikuti Survei Kepuasan masyarakat

dalam memperoleh pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah , dari setiap unsur pelayanan dapat digambarkan indeks kepuasan

masyarakat sebagai berikut:

No. Unsur Pelayanan Nilai Rata-

rata

Nilai rata-rata kali

nilai timbang

1 Persyaratan 3.23 0,40

2 Prosedur 3,23 0,40

3 Waktu Pelayanan 3,13 0,39

4 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,33 0,42

5 Kompetensi Pelaksana 3,51 0,44

6 Prilaku Pelaksana 3,37 0,42

7 Maklumat Pelayanan 3,30 0,41

8 Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan

3,23 0,40

NRR Tertimbang Per Unsur 3,29

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (0,125 x 3,29) 82,28

Berikut adalah tabet nilai persepsi, interval, interval konversi IKM, mutu

pelayanan dan kinerja unit pelayanan:

Nilai Nilai Interval Interval Konversi IKM Mutu Kinerja Unit

1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak baik

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang baik

3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,26 B Baik

4 3,26 – 4,00 81,26 – 100 A Sangat Baik

Dari hasil tabel diatas, Dari unsur pelayanan dari unsur pelayanan dan nilai

rata-rata dikali nilai timbang diperoleh hasil 82,28. Dengan nilai tersebut IKM

Unit Pelayanan (Nilai Interval Konversi IKM) berada di kategori A, maka dapat

disimpulkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dikatakan

Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan adalah SANGAT BAIK.

Sasaran Strategis 2. Peningkatan Kualitas Opini BPK Terhadap Laporan keuangan

Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Satuan Tahun 2018 Capaian Kinerja

2018 (%) Target Realisasi

Opini WTP BPK

terhadap LKPD

Opini WTP WTP 100 %

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Opini WTP BPK terhadap LKPD ada tahun

2017 dapat terealisasi 100 % artinya opini WTP berhasil dicapai berdasarkan hasil

pemeriksaan BPK.


3.3. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun

2018 disajikan pada table berikut ini :

PAGU REALISASI

1

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,000,000.00 9,996,000.00 99.96

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan listrik

250,000,000.00 203,135,201.00 81.25

3 Penyediaan Jasa Perkantoran 409,000,000.00 398,750,000.00 97.49

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150,000,000.00 149,074,500.00 99.38

5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

180,000,000.00 178,725,800.00 99.29

6 Penyediaan Komponen Instalasi

listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

84,294,500.00 84,224,400.00 99.92

7 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

380,500,000.00 352,741,300.00 92.70

8 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

75,000,000.00 74,960,000.00 99.95

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

20,000,000.00 13,944,000.00 69.72

10 Penyediaan Bahan logistik Kantor 169,500,000.00 169,474,400.00 99.98

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 210,000,000.00 209,703,150.00 99.86

12 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar Daerah

698,150,000.00 669,832,733.00 95.94

13 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

25,000,000.00 24,983,000.00 99.93

14 Pengadaan Mebeleur 20,000,000.00 19,690,000.00 98.45

15 Pemeliharaan Gedung Kantor 265,000,000.00 263,038,000.00 99.26

16 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/

Operasional

455,000,000.00 434,418,800.00 95.48

17 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung

Kantor

50,000,000.00 49,500,000.00 99.00

18 Pemeliharaan Peralatan/

Perlengkapan Kantor

100,000,000.00 99,576,700.00 99.58

19 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung

Kantor

310,481,200.00 308,000,000.00 99.20

20 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman

Kantor

20,000,000.00 20,000,000.00 100.00

21 Pembangunan gedung kantor 35,000,000.00 34,852,000.00 99.58

22 Pemeliharaan Web Site SKPD 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00

2

1 Pengembangan Sistem Informasi

Manajemen

50,000,000 49,808,000 99.62

2 Evaluasi dan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja Perangkat Daerah

(Penyusunan Laporan tentang

Bantuan Sosial dan Hibah)

145,032,000 144,145,300 99.39

3 Evaluasi dan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja Perangkat Daerah

(Penyusunan LKjIP, RENJA, LPPD, IKK

dan RENSTRA)

253,855,750 246,519,400 97.11

4 Penyusunan Laporan Keuangan 124,799,950 120,497,800 96.55

DAFTAR REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2018

Program Perencanaan dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah

Program Peningkatan Manajemen dan

Pelayanan Administrasi

NO PROGRAM/KEGIATANANGGARAN CAPAIAN

%


3

1 Penyusunan Perbup Tentang

Pedoman Pelaksanaan APBD

Kabupaten Banyuwangi

125,000,000.00 124,992,800.00 99.99

2 Penyusunan dan Pelaporan Posisi

Kas Bendahara Umum Daerah

100,000,000.00 99,987,400.00 99.99

3 Pembinaan dan Sosialisasi

Administrasi Penerimaan Daerah

87,500,000.00 84,243,800.00 96.28

4 Pelayanan dan Pencairan APBD

Penerbitan SP2D

1,099,600,000.00 1,010,628,700.00 91.91

5 Pelayanan dan Pencairan APBD

Penerbitan SP2D (Pengelolaan Arsip

Dokumen Realisasi SP2D)

20,000,000.00 19,994,200.00 99.97


Penatausahaan Keuangan Daerah

75,400,000.00 72,157,600.00 95.70



(Asistensi Pelaksanaan

Penatausahaan Keuangan Daerah)

30,000,000.00 29,979,500.00 99.93



(Sosialisasi dan evaluasi

pelaksanaan non tunai)

112,500,000.00 110,887,100.00 98.57

4

1 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD

3,324,042,300.00 3,241,794,300.00 97.53


KDH tentang Penjabaran APBD

288,485,800.00 285,752,800.00 99.05

3 Penyusunan Buku Penetapan

Peraturan KDH tentang Penjabaran

APBD

222,465,300.00 222,207,700.00 99.88


Daerah tentang Perubahan APBD

(Penyusunan buku Rancangan

Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD TA. 2019)

189,665,000.00 183,759,500.00 96.89


Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD (Penyusunan Buku

Penetapan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD TA. 2019

Kabupaten Banyuwangi)

186,239,500.00 183,356,700.00 98.45


KDH tentang Penjabaran Perubahan

APBD (Penyusunan Buku Rancangan


Perubahan APBD TA. 2019

Kabupaten Banyuwangi)

189,995,000.00 181,679,200.00 95.62



Perubahan APBD (Penyusunan Buku

Penetapan Peraturan KDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD TA.

2019 Kabupaten Banyuwangi)

182,544,000.00 182,165,500.00 99.79

Program Peningkatan dan

Pengembangan Perencanaan dan

Evaluasi Anggaran Daerah


Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah


8 Fasilitasi Penyusunan APBD dan

Perubahan APBD

139,034,700.00 139,013,100.00 99.98

9 Fasilitasi Penyusunan APBD dan

Perubahan APBD (Pembinaan

Penyusunan Penatausahaan dan

Pertanggungjawaban APBD)

222,700,000.00 222,699,900.00 100.00

10 Bimbingan Teknis Penyusunan

Perubahan APBD (Bimbingan Teknis

Penyusunan Perubahan APBD TA.

2019)

192,524,000.00 189,023,800.00 98.18

11 Bimbingan Teknis Penyusunan

APBD (Bimbingan Teknis

Penyusunan APBD TA. 2020)

192,809,000.00 167,720,000.00 86.99

12 Peningkatan Pengelolaan Keuangan

Belanja Tidak Langsung

163,920,500.00 163,712,400.00 99.87

13 Asistensi Raperda APBD dan PAPBD


149,579,400.00 147,252,600.00 98.44

14 Asistensi dan Verifikasi Penyusunan

RKA, DPA dan DPPA SKPD Kabupaten

Banyuwangi

138,993,000.00 138,943,100.00 99.96

15 Penyusunan Analisa Standar Belanja

(ASB)

452,000,000.00 337,392,300.00 74.64

5


Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD (Penyusunan Rancangan Buku

Perda tentang Pertanggungjawaban

APBD TA. 2018)

203,697,300.00 200,933,914.00 98.64

2 Penyusunan Penetapan Peraturan

Daerah tentang


APBD (Penetapan Buku Perda

tentang Pertanggungjawaban APBD

TA. 2018)

223,148,250.00 218,713,500.00 98.01


KDH tentang Penjabaran


APBD (Penyusunan Hasil Rancangan

Peraturan KDH tentang

Pertanggungjawaban APBD TA.

2018)

199,434,000.00 187,657,100.00 94.09


KDH tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Pelaksanaan APBD

(Penyusunan Hasil Rancangan

Peraturan KDH tentang

Pertanggungjawaban APBD TA.

2018)

210,148,400.00 199,956,600.00 95.15


KDH tentang Penjabaran


APBD (Penyusunan Buku Penetapan

Peraturan Bupati tentang

Penjabaran

Pelaksanaan APBD TA. 2018)

199,246,050.00 179,032,200.00 89.85

Program Peningkatan

Pertanggungjawaban Pendapatan dan

Belanja Daerah


Realisasi anggaran Tahun 2018 berdasarkan Tebel diatas dapat diketahui bahwa

pagu sebesar Rp. 18.814.438.950 Realisasi sebesar Rp. 17.371.482.354,00 atau

92,33 %. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 terdapat peningkatan jumlah

pagu anggaran yaitu pagu tahun 2017 sebesar Rp. 15.412.902.650,00 realisasi

sebesar Rp. 14.580.064.741,00 atau 94,60 %. Hal ini disebabkan karena ada

kegiatan-kegiatan yang perlu diintensifkan seperti kegiatan fasilitasi penyusunan

laporan keuangan desa, validasi barang milik daerah dan beberapa kegiatan

lainnya.

6 Penyusunan Sistem Informasi

Akuntansi Keuangan Daerah

420,962,050.00 363,971,812.00 86.46

7 Fasilitasi Pemilihan Keuangan

Daerah

242,386,200.00 194,595,800.00 80.28

8 Penyusuanan Realisasi Pelaksanaan

APBD Kabupaten Banyuwangi

446,670,200.00 399,691,200.00 89.48

9 Pendampingan Pengelolaan

Keuangan Daerah (Fasilitasi

524,514,200.00 463,136,700.00 88.30

10 Pendampingan Pengelolaan

Keuangan Daerah

299,426,150.00 248,175,147.00 82.88

11 Pembinaan Akuntansi Pelaporan

Pengelolaan Keuangan SKPD

(Pembinaan Akuntansi dan

326,571,350.00 271,097,468.00 83.01

12 Pembinaan Akuntansi Pencataan

Aset Daerah

249,972,600.00 177,300,729.00 70.93

6

1 Penyusunan Rencana Kebutuhan

Barang Milik Daerah (Penyusunan

Rencana Kebutuhan/Pemeliharaan

Barang Milik Daerah)

72,176,000.00 71,287,600.00 98.77

2 Penyusunan Pelaporan Barang Milik

Daerah (Asistensi Penyusuanan

47,400,000.00 29,999,100.00 63.29


Daerah

240,750,000.00 188,302,800.00 78.22


Daerah (Validasi Barang Milik

642,646,100.00 639,092,300.00 99.45

5 Revaluasi/appraisal Aset/Barang

Daerah

158,850,000.00 133,559,700.00 84.08

6 Revaluasi/appraisal Aset/Barang

Daerah(Penilaian dan Lelang Barang

20,000,200.00 - 0.00

7 Pemeliharaan dan Pengamanan Aset

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

296,794,200.00 287,625,900.00 96.91

8 Pemeliharaan dan Pengamanan Aset


(Sosialisasi Pengamanan Aset Milik

Pemerintah Daerah)

120,000,000.00 119,999,600.00 100.00

9 Penyusunan Standar Satuan Harga 300,000,000.00 198,065,900.00 66.02

10 Pensertifikatan Aset Tanah


294,836,000.00 135,674,100.00 46.02

11 Pengembangan Sistem Informasi

Manajemen Barang Daerah

166,875,000.00 111,307,700.00 66.70

12 Fasilitasi Pemanfaatan Barang Milik

Daerah

484,500,000.00 437,685,800.00 90.34

13 Fasilitasi Pemanfaatan Barang Milik

Daerah (Pengawasan dan

Pengendalian Pemanfaatan Barang

Milik Daerah)

37,823,800.00 35,685,200.00 94.35


Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah


Pagu Realisasi

6 7 8 9

1Program Peningkatan Management dan Pelayanan

Administrasi

3.402.958.000 3.192.823.296 93,82

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000,00 9.996.000,00 99,96

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

listrik

236.103.450,00 205.310.108,00 86,96

c) Penyediaan Jasa Perkantoran 276.000.000,00 276.000.000,00 100,00d) Penyediaan Alat Tulis Kantor 180.000.000,00 179.652.500,00 99,81e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 180.065.070,00 178.625.900,00 99,20

f) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan 63.000.000,00 59.949.500,00 95,16g) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 234.167.630,00 231.888.500,00 99,03h) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 42.673.050,00 41.682.450,00 97,68i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

13.316.050,00 12.889.200,00 96,79

j) Penyediaan Bahan logistik Kantor 135.000.000,00 126.639.400,00 93,81

k) Penyediaan Makanan dan Minuman 160.000.000,00 138.260.000,00 86,41

l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

Daerah

812.471.400,00 713.751.355,00 87,85

m) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 129.632.150,00 126.432.000,00 97,53

n) Pengadaan Mebeleur 38.309.200,00 37.000.000,00 96,58o) Pemeliharaan Gedung Kantor 100.000.000,00 99.906.300,00 99,91p) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional 70.000.000,00 65.325.000,00 93,32

p) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional

(Perpanjangan Surat Kendaraan)

382.220.000,00 358.658.333,00 93,84

q) Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000,00 21.150.000,00 84,60

r) Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor 95.000.000,00 89.850.000,00 94,58s) Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 175.000.000,00 174.993.000,00 100,00t) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor 45.000.000,00 44.863.750,00 99,70

2 Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah 528.108.000 527.017.580 99,79a) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen 40.000.000,00 39.711.000,00 99,28b) Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

243.056.000,00 242.995.450,00 99,98

c) Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

130.332.000,00 130.203.480,00 99,90

d) Penyusunan Laporan Keuangan 114.720.000,00 114.107.650,00 99,47

3Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

1.435.000.000 1.398.702.300 97,47

a)Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman

Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi

65.000.000,00 64.932.400,00 99,90

b)Penyusunan dan Pelaporan Posisi Kas Bendahara

Umum Daerah

100.000.000,00 96.294.800,00 96,29

c)Pembinaan dan Sosialisasi administrasi penerimaan

daerah

0 0 0,00

d)Pelayanan dan pencairan APBD penerbitan SP2D 1.099.600.000,0 1.067.432.700,00 97,07

e)Pembinaan dan Sosialisasi Penatausahaan

Keuangan Daerah

70.400.000,00 70.043.250,00 99,49

f)Pembinaan dan Sosialisasi Penatausahaan

Keuangan Daerah (Sosialisasi Implementasi Transaksi

Non Tunai Keuangan Daerah)

100.000.000,00 99.999.150,00 100,00

4Program Peningkatan dan Pengembangan

Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah

4.924.620.650 4.796.278.700 97,39

a)Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

APBD

2.999.999.000,0

0

2.920.723.000,00 97,36

b)Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang

Penjabaran APBD

243.812.850,00 242.876.300,00 99,62

c)Penyusunan buku penetapan peraturan KDH

tentang penjabaran APBD

187.479.500,00 165.053.400,00 88,04

d)Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang

Perubahan APBD 2017

179.900.100,00 177.930.000,00 98,90

NO. Program/ KegiatanAnggaran Capaian

%

TABEL REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2017


e)Penyusunan buku penetapan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD 2017

178.356.700,00 175.621.000,00 98,47

f)Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang

Penjabaran Perubahan APBD 2017

189.230.300,00 188.648.500,00 99,69

g)Penyusunan buku penetapan peraturan KDH

tentang penjabaran perubahan APBD 2017

182.625.000,00 180.487.000,00 98,83

h)Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan APBD 187.524.000,00 180.710.000,00 96,37

i)Bimbingan Teknis Penyusunan APBD 188.809.000,00 184.710.000,00 97,83

j)Peningkatan Pengelolaan Keuangan Belanja Tidak

Langsung

198.037.500,00 197.831.500,00 99,90

k) Asistensi Raperda APBD dan PAPBD Kabupaten

Banyuwangi

89.689.800,00 83.250.000,00 92,82

l) Asistensi dan verifikasi penyusunan RKA, DPA dan

DPPA SKPD se Kabupaten Banyuwangi

99.156.900,00 98.438.000,00 99,27

5Program Peningkatan Pertanggungjawaban

Pendapatan dan Belanja Daerah

3.418.200.000 3.160.375.710 92,46

a) Penyusunan perencanaan dan pengendalian teknis

akuntansi akrual

260.000.000,00 245.844.562,00 94,56

b)Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016

215.000.000,00 211.495.500,00 98,37

c)Penyusunan Penetapan Peraturan Daerah Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016

215.000.000,00 203.874.500,00 94,83

d)Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

TA. 2016

200.000.000,00 193.383.100,00 96,69

e)Penyusunan Penetapan Peraturan KDH Tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

TA. 2016

200.000.000,00 181.242.100,00 90,62

f)Penyusunan sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah

490.600.000,00 455.108.023,00 92,77

g) Fasilitasi Pemulihan Keuangan Daerah 219.000.000,00 188.303.676,00 85,98

h)Penyusunan Realisasi Pelaksanaan APBD


513.114.250,00 495.220.450,00 96,51

i)Pendampingan pengelolaan keuangan 517.385.750,00 432.917.618,00 83,67

k)Pembinaan Akuntansi pelaporan pengelolaan

keuangan SKPD

297.180.000,00 283.607.905,00 95,43

l) Pembinaan Akuntansi Pencatatan Aset Daerah 290.920.000,00 269.378.276,00 92,60

6Program Peningkatan dan Pengembangan Aset

Daerah

1.704.016.000 1.504.867.155 88,31

a)Penyusunan rencana kebutuhan barang daerah 69.812.000,00 69.732.250,00 99,89

b)Penyusunan pelaporan barang milik daerah 164.380.000,00 133.675.350,00 81,32

c)Penyusunan pelaporan barang milik daerah

Bimbingan Teknis Penyusunan CalBMD dan Neraca

Awal Aset Tahun 2017

100.000.000,00 99.999.900,00 100,00

d)Revaluasi/apresial aset/barang daerah 150.000.000,00 102.609.650,00 68,41

e)Fasilitasi pemanfaatan aset tanah dan bangunan

milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

232.045.100,00 205.203.000,00 88,43

f)Pemeliharaan dan pengamanan aset Pemerintah


245.580.000,00 228.106.390,00 92,88

g)Penyusunan Standart Harga 267.418.900,00 252.608.300,00 94,46

h)Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi

322.780.000,00 266.802.665,00 82,66

i)Pengembangan sistem informasi menajemen barang

daerah

152.000.000,00 146.129.650,00 96,14

15.412.902.650 14.580.064.741 94,60JUMLAH


3.4. Analisis sumber daya

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa ada dua sasaran strategis yang

ditetapkan dalam renstra Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah tahun

2016 – 2021 yaitu Opini WTP BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan

WTP sebagai indikatornya dan Terwujudnya sumberdaya dan manajemen

Perangkat Daerah yang professional dengan indikator Indeks Kepuasan

Masyarakat. Untuk mencapai kedua sasaran tersebut, Analisa sumberdaya perlu

dilakukan sebagai suatu upaya untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Analisa sumber daya berangkat dari penilaian kompetensi sumberdaya yang

dimiliki baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainnya. Selanjutnya

melakukan idenifikasi terhadap isu-isu strategis yang memerlukan perhatian yang

dapat menghambat pencapaian sasaran.

Untuk peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, BPKAD selaku unsur

penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan

daerah telah melakukan beberepa kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan

kapasitas dan meningkatkan sinergitas sumberdaya pengelola keuangan yang

tidak hanya terbatas pada BPKAD saja melainkan pengelola keuangan disemua

SKPD berupa kegiatan fasilitasi penyusunan anggaran, panatausahaan sampai

dengan pelaporan yang meliputi pelaporan pengelolaan keuangan dan pelaporan

pengelolaan barang milik daerah, yang dilakukan indoor dan outdoor.


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian Laporan Kinerja Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 ini disusun, merupakan bentuk

pertanggungjawaban Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun

Anggaran 2018 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan,

sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik dan

dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran

Agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan

sebaiknya dilakukan evaluasi berkala oleh pimpinan dan diharapkan masing-masing

bidang lebih fokus melaksanakan program dan kegiatannya agar sasaran

sebagaimana tersebut dalam RKT tercapai.

Banyuwangi, Pebruari 2019 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

SAMSUDIN, SE. M.Si. Pembina NIP. 197009071991031001

Documents

LKJIP - bpkad.banyuwangikab.go.idbpkad.banyuwangikab.go.id/themes/template/img/Kebijakanisi/20.pdf · Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang