1. LKjIP 2015

| LKjIPKabupaten Kulon Progo i

BAB

1

P uji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang

Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-

Nya,sehinggaPenyusunanLaporan Kinerja Instansi

Pemerintah(LKjIP)Kabupaten KulonProgo ini dapat

diselesaikan.Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2015 sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Sejalan dengan upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan

prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

dan secara teknis sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka penyampaian Laporan Kinerja ini berisi

capaian kinerja daerah secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah pada Tahun 2015.

Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-

2016 dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kulon Progo.Peningkatan akuntabilitas

menuntut kinerja pemerintah yang berorientasi pada hasil (result oriented government),

untuk itu pelaporan kinerja disusun berdasarkan indikator kinerja daerah yang telah

KATA PENGANTAR

| LKjIPKabupaten Kulon Progo ii

terukur dengan target tahun 2015sebagaimana Perubahan RPJMD sesuai Peraturan

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014.

Laporan Kinerja ini disusun dengan membandingkan target dan capaian indikator

kinerja daerah yang bersifat outcomes, yang menggambarkan capaian kinerja pelayanan

sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Laporan ini akan

memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja daerah dan

berbagai inovasi daerah yang dilakukan pada Tahun 2015.

Secara umum kinerja tahun 2015 telah memberikan hasil yang positif, namun

masih terdapat beberapa indikator yang perlu akselerasi dalam upaya mencapai

kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya laporan ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi

agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dalam manajemen kinerja dan keuangan.

Akhirnya atas segala kekurangan dalam penyampaian laporan ini, kami mohon

maaf yang setulus-tulusnya.

Wates, Maret 2016

| LKjIPKabupaten Kulon Progo iii

BAB

1

enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan institusi

pemerintah melaporkan kinerjadalam memberikan pelayanan publik menjadi

salah satu upaya yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi core instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses

penilaian kinerja yang terukur dan bersifat outcomes menjadi bagian dari upaya untuk

terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga bisa terus meningkatkankinerjanya

sesuai peran yang diemban.

Laporan KinerjaTahun 2015 inimerupakan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan

kinerja tahun ke-4 periode RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016, sebagai

bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerahsecara transparan dan

akuntabel. Pengumpulan data dan analisa dilakukan terhadap sasaran pembangunan yang

menunjukkan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati yang telah

dicanangkan pada tahun 2015.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Kulon

Progo tahun 2015yang berjumlah 21 indikator (100%), 17 indikator kinerja (80,96%) telah

memenuhi kriteria Sangat Tinggi, 2 indikator kinerja (9,52%) memenuhi kriteria Tinggi,

serta 2 indikator kinerja (9,52%) kriteria Sangat Rendah.

Indikator Kinerja Utama Bupati yang telah berkinerja Sangat Tinggi sebanyak 17

indikator, pada indikator sasaran strategis sebagai berikut:

a. rata-rata lama sekolah tercapai 98,09%

b. angka melek huruf tercapai 102,20%

c. persentase akses dan mutu pendidikan tercapai 101,08%;

d. angka harapan hidup tercapai 100,36%;

e. angka kematian ibu 130,10%;

f. angka kematian bayi 90,20%

g. angka kemiskinan tercapai 110,10%;

h. nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai 96,64%;

i. nilai akuntabilitas kinerja 166,67%;

P

IKHTISAR EKSEKUTIF

| LKjIPKabupaten Kulon Progo iv

j. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tercapai 100%;

k. pertumbuhan ekonomi tercapai 95,18%;

l. pendapatan perkapita penduduk (atas dasar harga konstan) tercapai 230,85%;

m. nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) (jutaan rupiah) tercapai 248,42%;

n. persentase peningkatan pelayanan infrastruktur daerah tercapai 102,72%;

o. persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tercapai 102,59%;

p. indeks kualitas lingkungan hidup tercapai 95,59%;

Sementara itu satu Indikator Kinerja Utama berkinerja Tinggi yaitu angka

pengangguran tercapai 86,61%, dan Persentase partisipasi masyarakat dalam

pengembangan dan pelestarian budaya tercapai 84,98%;sertadua Indikator Kinerja

Utamaberkinerja Sangat Rendahyaituindikator sasaranangka pengangguran tercapai 33,93%

dan indikator Persentase Penurunan pelanggaran perda tercapai 20,91%;

Akuntabilitas keuangan dari target program-program utama pencapaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah tahun 2015Rp. 457.006.210.947,00 terealisasi Rp.

423.592.375.215,00 atau 92,69%.Disisi yang lain target Pendapatan Daerah

Rp.155.969.689.703,00 terealisasi Rp. 170.822.326.558,34 atau 109,52%.

Terkaitupaya perbaikan akuntabilitas kinerja beberapa tindaklanjut atas

rekomendasi hasil evaluasi LKjIP Tahun 2014 yang telah diambil dalam meningkatkan

kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

yaitumelakukanpengintegrasian sistem informasi.

Disamping itu, jugatelah dilakukan perumusan indikator kinerja yang terdapat

keterkaitan indikator kinerja SKPD, indikator kinerja program dan indikator kinerja

kegiatanuntuk mencapai indikator kinerja daerah (Peta Kinerja). Untuk menyajikan capaian

kinerja sasaran strategis atau hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU),

sertaditerapkannya sistem informasi manajemen akuntabilitas kinerja mulai dari

perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja online yang berbasis website. Langkah

ini akan meningkatkan perbaikan kinerja dan pelayanan publik dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang akuntabel.

| LKjIPKabupaten Kulon Progo v

BAB

1

Halaman

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM ix BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................

1.1 Dasar Hukum .................................................................................... 1

1.2 Gambaran Umum Daerah ................................................................. 2

1.3 Struktur Organisasi ........................................................................... 10 1.4 Isu Isu Strategis ..................................…………………………………………… 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA...................……………...........................................

2.1 Rencana Strategik............................................................................. 14 2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ................................................ 14

2.1.2 Strategi Arah Kebijakan dan Program .................................... 21

2.1.3 Program.................................................................................... 24

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ........................................................... 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ............................................................... 31

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .............................................. 35

3.2.1 Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat.......... 35

3.2.2 Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.......... 41

3.2.3 Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat .................. 47

3.2.4 Sasaran Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja ............... 49

3.2.5 Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian

Nilai-Nilai Budaya ....................................................................

53

3.2.6 Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan

Aparatur Pemerintah ..............................................................

57

DAFTAR ISI

| LKjIPKabupaten Kulon Progo vi

3.2.7 Sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan

Masyarakat ..............................................................................

61

3.2.8 Sasaran Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah ............... 92

3.2.9 Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisata .............................. 96

3.2.10 Sasaran Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang

Mendukung Pengembangan Wilayah .....................................

101

3.2.11 Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi

Sumberdaya Alam ....................................................................

110

3.2.12 Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang Tenteram dan Tertib

Berdasarkan Kesadaran atas Hukum .....................................

120

3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..................................... 125

3.4 Akuntabilitas Keuangan ..................................................................... 126

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................

..

138

LAMPIRAN

| LKjIPKabupaten Kulon Progo vii

BAB

1

Halaman

Tabel 1.1 Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan..........................................................................

7

Tabel 1.2 Garis Kemiskinan ................................................................................ 8

Tabel 1.3 Rasio Gini Kabupaten/Kota di DIY ..................................................... 9

Tabel 1.4 Indikator Komponen IPM .................................................................... 10

Tabel 1.5 Organisasi Perangkat Daerah ........................................................... 11

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ............................................ 20

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ........................................................... 29

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja .................................................................. 31

Tabel 3.2 Pencapaian IKU Bupati Tahun 2015 .................................................. 32

Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat ........................................................................................

35

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Peningkatan Mutu Guru ............................................... 39

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Pendidikan Non Formal .............................................. 40

Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat ............................................................................

41

Tabel 3.7 Cakupan Pengembangan Kesehatan .................................................. 43 Tabel 3.8 Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat ......................................... 44 Tabel 3.9 Capaian Kinerja Program Pelayanan Medis ......................................... 44 Tabel 3.10 Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat .................................... 45 Tabel 3.11 Performa RSUD Wates ......................................................................... 45 Tabel 3.12 Rencana dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Keberdayaan

Masyarakat ......................................................................................... 47

Tabel 3.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja ................................................................

49

Tabel 3.14 Capaian Penyerapan dan Penempatan Tenaga Kerja ........................... 50 Tabel 3.15 Capaian Peserta Pelatihan yang Terserap di Dunia Kerja ...................... 51 Tabel 3.16 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan

dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya ......................................................... 53

Tabel 3.17 Capaian Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya ...................... 55

Tabel 3.18 Prestasi Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan ............................... 55

DAFTAR TABEL

| LKjIPKabupaten Kulon Progo viii

Tabel 3.19 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah ...........................................

57

Tabel 3.20 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat ..............................................

62

Tabel 3.21 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Daerah ................................................................................................

92

Tabel 3.22 Realisasi Nilai Investasi PMA, PMDN dan Perizinan Daerah ................ 93

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Nilai Investasi Kabupaten dengan Realisasi Nilai Investasi Nasional ..................................................................................

94

Tabel 3.24 Nilai Realisasi Investasi per Sektor/Sub Sektor ....................................... 95

Tabel 3.25 Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisata ....................................................................................................

96

Tabel 3.26 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang mendukung Pengembangan Wilayah ......................

101

Tabel 3.27 Capaian Ketersediaan Air Baku ............................................................ 104

Tabel 3.28 Capaian Peningkatan Pelayanan Irigasi ............................................... 105

Tabel 3.29 Capaian Drainase Pengairan dalam Kondisi Baik .................................. 105

Tabel 3.30 Capaian Peningkatan Infrastruktur Perdesaan ........................................ 106

Tabel 3.31 Capaian Peningkatan Infrastruktur Perkotaan ........................................ 107

Tabel 3.32 Cakupan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik …………………………………………………....................................................

108

Tabel 3.33 Capaian Layanan Air Bersih dan Air Limbah ........................................... 109

Tabel 3.34 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi SDA ........................................................................................

110

Tabel 3.35 Capaian Indikator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam .........................................................................................................

114

Tabel 3.36 Capaian Indikator Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ………………………….......................................

116

Tabel 3.37 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang Tenteram dan Tertib berdasarkan Kesadaran dan Hukum .....................

121

Tabel 3.38 Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan ………………………………………….................................................

122

Tabel 3.39 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah ............................................... 127

Tabel 3.40 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah ......................................... 127

Tabel 3.41 Perbandingan Capaian Kinerja IKU dengan Kinerja Keuangan ................ 128

| LKjIPKabupaten Kulon Progo ix

BAB

1

Halaman

GAMBAR :

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo ................................... 2

Gambar 3.1 Layanan Pendidikan Sekolah .......................................................... 37

Gambar 3.2 Layanan Kesehatan DasarPuskesmas dan Posyandu ................... 43 Gambar 3.3 Bedah Rumah dan Geblek Renteng ................................................ 48

Gambar 3.4 Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan ............................... 49

Gambar 3.5 Halaman Muka Website Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja .............................................................................................

59

Gambar 3.6 Alur Kerja Sistem Kinerja Daerah Terintegrasi ................................ 60

DIAGRAM :

Diagram 3.1 Capaian IKU Tahun 2015 ................................................................... 34

Diagram 3.2 Kondisi Pegawai Menurut Golongan ............................................. 125

Diagram 3.3 Kondisi Pegawai Menurut Pendidikan ........................................... 126

DAFTAR GAMBAR DAN DIAGRAM

| LKjIP Kabupaten Kulon Progo 1

BAB

1

1

1.1 Dasar Hukum

Kabupaten Kulon Progo berdiri diawali dengan dikeluarkannya Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 yang mengatur tentang

pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa

Yogyakarta yang meliputi: Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten

Adikarta.

Penggabungan Kabupaten Kulon Progo (Kasultanan) yang beribukota di

Sentolo dengan Kabupaten Adikarta (Paku Alaman) yang beribukota di Wates terjadi

pada tanggal 1 Januari 1951. Sesuai usulan Sri Paku Alam VIII Kabupaten yang baru

diberi nama Kulon Progo dan atas usulan Sri Sultan Hamengku Buwono IX

ibukotanya di Wates.

Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun

1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia

untuk Penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon

Progo, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan pada

tanggal 15 Oktober 1951.

Kabupaten Kulon Progo yang berhak mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri (otonom) berdasarkan tanggal pengundangan pada tanggal 15

Oktober 1951, selanjutnya disepakati berdirinya Kabupaten Kulon Progo.

Seiring dengan Keistimewaan DIY berdasarkan Undang-undang Nomor 13

Tahun 2012, Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu wilayah di Daerah

Istimewa Yogyakarta.

PENDAHULUAN


1.2 Gambaran Umum Daerah

1.2.1 Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari 5 (lima) kabupaten/kota di

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian barat. Batas Kabupaten

Kulon Progo di sebelah timur yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, di

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, di

sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan di

sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia yang digambarkan dengan peta

administrasi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kulon Progo

#S

Wates

KEC. KOKAP

KEC. GIRIMULYO

KEC. PENGASIH

KEC. GALUR

KEC. KALIBAWANG

KEC. SENTOLO

KEC. SAMIGALUH

KEC. LENDAH

KEC. WATES

KEC. TEMON

KEC. NANGGULAN

KEC. PANJATAN

Banaran

Karangsewu

Tirtarahayu

Brosot

Pandowan

Nomporejo

Kranggan

Jatimulyo

Giripurwo

Purwosari

Pendoworejo

Banjaroyo

Banjarasri

Banjarharjo

Banjararum

Kalirejo

Hargorejo

Hargotirto

Hargowilis

Hargomulyo

Sidorejo

Bumirejo

Jatirejo

Ngentakrejo

Wahyuharjo

Gulurejo

Donomulyo

Wijimulyo

Banyuroto

Tanjungharjo

Kembang

Jatisarono

Pleret

Bugel

Bojong

Cerme

Garongan

Krembangan

Depok

Tayuban

Gotakan

Panjatan

Sidomulyo

Tawangsari

Sendangsari

Karangsari

Kedungsari

Margosari

Pengasih

Sidoharjo

Gerbosari

Purwoharjo

Pagerharjo

Ngargosari

Kebonharjo

Banjarsari

Tuksono

Sukoreno

Sentolo

Srikayangan

Kaliagung

Banguncipto

Demangrejo

Salamrejo

Glagah

Kulur

Palihan

Plumbon

SindutanJanten

Demen

Karangwuluh

Jangkaran

KebonrejoTemon Kulon

TemonWetan

Kaligintung

KedundangKalidengen

Giripeni

Triharjo

Karangwuni

Wates

Bendungan

Sogan Ngestiharjo

Kulwaru

KAB. BANTUL

KAB. SLEMAN

PROVINSIJAWA TENGAH

390000

390000

405000

405000

420000

420000

9120000 9120000

9135000 9135000

9150000 9150000

mT

mU

SKALA

U

WILAYAH ADMINISTRASIKABUPATEN

KULON PROGO

LEGENDA

KAB. SLEMAN

KAB. GUNUNG KIDUL

KOTA

YOGYAKARTA

KAB. KULON PROGO

KAB. BANTUL

PROVINSI

JAWA TENGAHPROVINSI

JAWA TENGAH

Wilayah administrasi kecamatandi Kabupaten Kulon Progo :

GALURGIRIMULYOKALIBAWANGKOKAPLENDAHNANGGULAN

PANJATANPENGASIHSAMIGALUHSENTOLOTEMONWATES

Garis pantai

Jaringan jalanjalan arterijalan kolektorrel kereta api

batas desa / kelurahanbatas kecamatanbatas kabupaten / kotabatas provinsi

%U Ibukota provinsi

#S Ibukota kabupaten

Batas administrasi

2 0 2 Km

Analisa dan desain oleh : Yanu Koesumakristi


Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo adalah 58.627,54 hektar, terletak

diantara 110o 1' 37" -- 110o 16' 26" Bujur Timur dan antara 7o 38' 42" -- 7o 59' 03"

Lintang Selatan, dan memiliki topografi yang bervariasi dengan ketinggian antara 0-

1.000 meter diatas permukaan air laut, yang terbagi menjadi 3 wilayah meliputi:

a. Bagian Utara, merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian

antara 500 – 1000 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Girimulyo,

Kokap, Kalibawang dan Samigaluh. Wilayah ini penggunaan tanah diperuntukkan

sebagai kawasan budidaya konservasi dan merupakan kawasan rawan bencana

tanah longsor.

b. Bagian Tengah; merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 –

500 meter dari permukaan air laut, meliputi Kecamatan Nanggulan, Sentolo,

Pengasih dan sebagian Lendah, wilayah dengan lereng antara 2 – 15%, tergolong

berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan

perbukitan.

c. Bagian Selatan; merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 100 meter dari

permukaan air laut, meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur dan

sebagian Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0 – 2%,

merupakan wilayah pantai sepanjang 24,9 km, apabila musim penghujan

merupakan kawasan rawan bencana banjir.

Kabupaten Kulon Progo dilewati oleh 2 (dua) prasarana perhubungan yang

merupakan perlintasan nasional di Pulau Jawa, yaitu Jalan Nasional sepanjang 28,57

Km dan jalur Kereta Api sepanjang kurang lebih 25 Km. Disamping itu hampir

sebagian besar wilayah di Kabupaten Kulon Progo dapat dijangkau dengan

menggunakan transportasi darat.

1.2.2 Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Kulon Progo menjadi satu-satunya daerah di DIY dan Jawa

Bagian Selatan yang akan memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan

ekonomi wilayah selatan Jawa. Beberapa program yang mulai dikembangkan untuk

menumbuhkan perekonomian wilayah selatan diantaranya:


a. Pengembangan Bandar Udara Internasional Baru

Penyediaan infrastruktur transportasi Bandar Udara di Yogyakarta menjadi

kebutuhan ditengah keterbatasan layanan Bandara Adisutjipto yang tidak dapat

dikembangkan lagi karena lokasi di perkotaan Yogyakarta. Kebutuhan Bandara di

Yogyakarta sangat penting, karena DIY merupakan pusat pertumbuhan dan

pelayanan wilayah selatan Jawa, yang menghubungkan koridor timur-barat Jawa

bagian selatan terutama antara Ponorogo sampai Cilacap, serta koridor utara

selatan Semarang, Magelang dengan Yogyakarta.

Keberadaan pengembangan bandara baru Yogyakarta di Kulon Progo juga

sesuai dengan indikasi program dalam RTRW sebagaimana Peraturan Daerah DIY

Nomor 2 Tahun 2010 dan RPJMD sebagaimana Peraturan Daerah DIY Nomor 6

Tahun 2013. Studi kelayakan dan Rencana Induk Pembangunan Bandara Baru

telah disusun, selanjutnya telah dikeluarkan ijin lokasi dari Kementerian

Perhubungan dengan lokasi di Desa Glagah, Palihan, Sindutan, dan Jangkaran

Kecamatan Temon yang membutuhkan lahan + 637 ha.

b. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Adikarta

Perkembangan pembangunan pelabuhan perikanan Tanjung Adikarta

sampai dengan akhir tahun 2015 telah dilakukan pengerukan alur dan

pendalaman kolam pelabuhan.

c. Pengembangan Sektor Kawasan Industri Berbasis Baja

Pasir besi di Kabupaten Kulon Progo terdapat di pantai selatan antara

muara Sungai Progo sampai muara Sungai Bogowonto dengan panjang pantai 22

km. Arah pengembangan sesuai RTRW Kabupaten Kulon Progo sepanjang pantai

dengan lebar 1,8 km, dengan cadangan 240 juta ton dengan kadar Fe 14%.

Rencananya juga akan dilaksanakan selain penambangan juga pembuatan

pabrik besi baja, dan akan dapat diolah menjadi produk-produk turunan yang

akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Oleh karena itu, perlu

dikembangkan kawasan industri berbasis baja di Kabupaten Kulon Progo.

Perkembangan rencana pengolahan potensi pasir besi, Pemerintah Daerah

tetap konsisten mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan Kontrak Karya dan


ketentuan perundang-undangan Mineral dan Batubara yang terbaru. Sehubungan

rencana pembangunan bandara sesuai yang dipersyaratkan dalam KKOP, maka

harus terjadi redesign pabrik pig iron dari rencana awal 1 juta ton per tahun

menjadi 340 ribu ton pig iron per tahun untuk tahap pertama, dan harus bergeser

ke timur 3 km. PT JMI tetap komitmen untuk membangun pabrik, dengan

dibuktikan pelaksanaan akuisisi lahan tetap dilanjutkan dan telah dilakukan

pemagaran area.

d. Pengembangan Kawasan Industri Sentolo

Kawasan Industri Sentolo sesuai dengan RTRW DIY dan Kulon Progo

direncanakan dengan luas 42.000 ha di 4 Desa Kecamatan Sentolo dan 2 Desa

Kecamatan Lendah. Selain sebagai kawasan industri berbasis baja direncanakan

pengembangan industri secara umum, pada tahun 2013 telah dimulai dibangun

pabrik hand tractor oleh PT Kubota. Kawasan industri baja akan disinergikan

dengan serangkaian kegiatan penambangan dan pengolahan pasir besi dan

pemrosesannya, antara lain: industri pengolahan, pabrik baja, pabrik besi, dan

pabrik baja khusus. Pemenuhan sarana pendukung telah dibangun pelebaran

sarana jalan, penyiapan kebutuhan air bersih, dan listrik.

Untuk Kawasan Industri Sentolo telah masuk beberapa investor yaitu: PT

IGP International yang memproduksi boneka, PT Odixa Pharma Laboratories dari

industri obat, PT. Cakra Persada Adikarya yang memproduksi plastik dan PT Dian

Niaga Yogyakarta yang memproduksi arang briket. Beberapa investasi tersebut,

sinergis dan sesuai dengan rencana pengembangan kawasan industri di Kulon

Progo dalam wilayah DIY dan sesuai Masterplan Perluasan dan Percepatan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

e. Penataan Kawasan Pertumbuhan ekonomi Koridor Temon-Wates-Yogyakarta-

Prambanan

Jalan yang melintasi kawasan ekonomi strategis Temon-Prambanan

berfungsi sebagai jalur jalan selatan jawa yang mengurangi kepadatan pantura.

Jalur ini memperkuat peran penting simpul orientasi arus perdagangan Yogyakarta

dari tiga arah, yaitu timur (Solo ke Surabaya), utara (ke Semarang), barat

(Purwokerto ke Bandung).


f. Potensi unggulan lainnya

Kabupaten Kulon Progo juga memiliki berbagai potensi unggulan lain yang

memberikan keunggulan daya saing daerah yang bertumpu pada pemberdayaan

ekonomi lokal, antara lain: komoditas pertanian unggulan daerah (padi, jagung,

semangka, melon,cabe, bawang merah, buah Naga), industri (batik tulis/cap, serat

alam, akar wangi), dan perkebunan (cengkeh, kopi, panili dan kakao).

Potensi pariwisata dibagi pada 2 (dua) kawasan yaitu: Kawasan Pantai dan

Kawasan Pegunungan. Karena kawasan pantai arah pengembangan untuk

investasi, maka pengembangan pariwisata diarahkan ke wilayah utara terutama

untuk pengembangan obyek wisata Suroloyo yang hanya berjarak 7 km dengan

Candi Borobudur, obyek wisata religius Sendangsono dan Waduk Sermo.

Selain itu terdapat potensi investasi lainnya dan pembangunan

infrastruktur antara lain: Pembangunan hotel berbintang dan

RencanaPembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

1.2.3 Kondisi Perekonomian

a. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009-

2014selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2015 berdasarkan

perhitungan angka sangat sementaraterjadi pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Kulon Progo 4,94%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten selalu meningkat dan

mengalami percepatan pada 5 tahun terakhir, namun demikian pada tahun 2015

melambat.


b. Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Kulon Progo pada tahun 2015 menunjukkan

bahwa tiga sektor ekonomi yaitu sektor pertanian, sektor jasa-jasa, serta sektor

perdagangan, hotel, dan restoran masih merupakan leading sector bagi

perekonomian di Kulon Progo. Artinya bahwa ketiga sektor tersebut masih

menjadi sektor yang dominan di Kabupaten Kulon Progo. Maju mundurnya sektor-

sektor tersebut secara umum akan sangat mempengaruhi perekonomian

Kabupaten Kulon Progo.

Struktur ekonomi Kabupaten Kulon Progo mengarah pada kelompok

sektor tersier dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor

pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

serta sektor jasa-jasa memberikan kontribusi yang tertinggi.

c. PDRB Perkapita

Nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Kulon Progo

selalu meningkat selama 5 tahun terakhir, yang mengindikasikan terjadi

peningkatan pendapatan rata-rata penduduk. PDRB atas dasar harga berlaku

Tahun 2012 sebesar 4,196 triliun rupiah dengan jumlah penduduk sebesar

393.221 jiwa, maka diperoleh PDRB per kapita sebesar Rp 10.671.984,-.Sedangkan

dilihat dari pertumbuhan rata-rata pendapatan, pada tahun 2011 PDRB perkapita

atas dasar harga konstan sebesar Rp. 4.790.630,- menjadi Rp. 4.992.301,- pada

tahun 2012 atau mengalami laju pertumbuhan 4,21%. Perkembangan tingkat

PDRB Per kapita selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan PDRB Per Kapita

Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 – 2014

No. Tahun

Nilai PDRB

ADHB (Jutaan

Rp)

Nilai PDRB

ADHK

(Jutaan Rp)

Penduduk

Pertengahan

Tahun *)

Nilai PDRB

Perkapita

ADHB (Rp)

Nilai PDRB

Perkapita

ADHK (Rp)

1 2009 3.286.278 1.728.304 387.493 8.480.876 4.460.215

2 2010 3.547.055 1.781.227 388.869 9.121.466 4.580.532

3 2011 3.867.136 1.869.338 390.207 9.910.472 4.790.630


No. Tahun

Nilai PDRB

ADHB (Jutaan

Rp)

Nilai PDRB

ADHK

(Jutaan Rp)

Penduduk

Pertengahan

Tahun *)

Nilai PDRB

Perkapita

ADHB (Rp)

Nilai PDRB

Perkapita

ADHK (Rp)

4 2012 4.196.448 1.963.078 393.221 10.671.984 4.992.301

5 2013 4.641.905 2.062.182 394.365 11.770.580 5.229.120

6 2014** 5.150.193 2.167.147 405.222 12.709.560 5.348.048

Sumber : BPS Kab. Kulon Progo, 2014 (diolah), **angka sangat sementara perhitungan Bappeda Kabupaten Kulon Progo, 2015

d. Angka Kemiskinan

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dapat diukur dari tingkat

kesejahteraan masyarakat juga dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan pemerataan

pendapatan dan masalah kemiskinan. Untuk melihat ketimpangan pendapatan

penduduk, salah satu indikator yang sering dipakai adalah Rasio Gini. Sedangkan

kemiskinan akan semakin meluas, jika perbedaan pendapatan antara penduduk

kaya dan miskin semakin melebar. Adapun data Garis kemiskinan, Penduduk

Miskin dan prosentasenya Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2010 – 2013 pada

tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase

Penduduk Miskin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2015

No. Tahun Persentase (%)

1. 2010 23,15

2. 2011 23,62

3. 2012 23,32

4. 2013 21,39

5. 2014 20,64

6. 2015 20,25**

Sumber data : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2015, **angka sangat sementara BPS 2016


e. Rasio Gini

Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo angka sangat sementara tahun 2015

sebesar 0,2828 lebih baik pemerataan pendapatan dibanding tahun 2013 sebesar

0,2959. Rasio Gini ini menunjukkan kriteria ketimpangan moderat (Ketimpangan

rendah dengan nilai 0,0 - 0,3, ketimpangan moderat dengan nilai 0,3 ‐ 0,5).

Dengan adanya kenaikan indeks /nilai Rasio Gini di Kabupaten Kulon Progo pada

tahun 2014 berarti ada penurunan dalam pemerataan pendapatan di Kabupaten

Kulon Progo dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.Adapun data Rasio Gini

Kabupaten Kulon Progo sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Rasio Gini Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 – 2014

No. Tahun Rasio Gini Kriteria Oshima

1 2010 0,2408 Ketimpangan Rendah

2 2011 0,3365 Ketimpangan Moderat


4 2013 0,2959 Ketimpangan Rendah


6 2015** 0,4030 Ketimpangan Moderat

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2015, **angka sangat sementara BPS 2016

1.2.4 Kualitas Pembangunan Manusia

Angka Harapan Hidup Kabupaten Kulon Progo untuk tahun 2015 sebesar

75,15 meningkat dibanding angka tahun 2014 sebesar 74,90 tahun. Dibanding

kabupaten/kota lain di DIY pada tahun 2015 menempati posisi kedua setelah Sleman

yang mencapai 75,79 tahun. Angka harapan hidup penduduk ini juga berada di atas

rata-rata angka harapan hidup provinsi tercatat sebesar 73,62 tahun. Hal ini

menunjukkan keberhasilan capaian pembangunan manusia bidang peningkatan

derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

Pada tahun 2015, angka melek huruf penduduk dewasa Kabupaten Kulon

Progo mencapai 94,19 meningkat dibanding angka tahun 2014 sebesar 93,36 persen.

Dibanding kabupaten/kota lain di DIY pada tahun 2015berada di atas Kabupaten


Gunung Kidul dan Bantul dengan capaian angka melek huruf masing-masing sebesar

85,22 persen dan 92,81 persen. Namun capaian Kulon Progo masih berada di bawah

Kota Yogyakarta sebesar 98,43 persen, dan Kabupaten Sleman sebesar 95,11 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo tahun 2010 - 2015

disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Indikator Komponen IPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 - 2012

No. Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Angka Harapan Hidup (tahun)

74,09 74,48 74,58 75,03 75,20 75,15

2 Angka Melek Huruf (%) 89,52 92,00 92,04 93,13 94,04 94,19

3 Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

7,89 8,37 8,37 8,37 8,52 8,23

4 Konsumsi Riil per kapita (000 Rp.)

629,50 631,42 634,34 635,95 638,11

Indeks IPM

1. Kesehatan 82,30 82,47 82,63 83,38

2. Pendidikan 78,68 79,93 79,96 80,69

3. Pendapatan 62,48 62,72 63,40 63,77

IPM 74,49 75,04 75,33 75,95

Reduksi Shortfall 2,74 2,16 1,17 2,50

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, 2015

1.3 Struktur Organisasi

Organisasi perangkat daerah sebagai wadah penyelenggaraan

pemerintahan,pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Sruktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melalui

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan

Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo


Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

Wates dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Tabel 1.5 Organisasi Perangkat DaerahKabupaten Kulon Progo

Sekretariat Dinas Daerah Lembaga Teknis

Daerah Kecamatan Lainnya

Sekretariat Daerah

Dinas Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kecamatan Temon

RSUD Wates

Sekretariat DPRD

Dinas Kesehatan Badan Kepegawaian Daerah

Kecamatan Wates

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Inspektorat Daerah Kecamatan Panjatan

Kelurahan Wates

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Badan Pemberdy Masyarakat Pemdes Perempuan dan KB

Kecamatan Galur

Satuan Polisi Pamong Praja

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Kecamataan Lendah

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Kantor Lingkungan Hidup

Kecamatan Kokap

Dinas Pekerjaan Umum

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan

Kecamatan Pengasih

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kecamatan Sentolo

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kecamatan Girimulyo

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kecamatan Nanggulan

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kecamatan Samigaluh

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Kecamatan Kalibawang

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, 2015


Sementara itu, untuk meningkatkan kinerja Dinas Daerah dibentuk Unit

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

Progo Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

sebanyak 21 UPTD

Organisasi perangkat daerah lainnnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Wates, untuk menyesuaikan peningkatan kelas dari kelas C menjadi B pada tahun

2010 telah diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates.Sedangkan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah. Bada ini dibentuk untuk mengantisipasi bencana di Kabupaten Kulon

Progo yang merupakan daerah rawan bencana.Kelurahan Wates dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates.Satuan Polisi

Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17

Tahun 2012 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi

Pamong Praja.

1.4 Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan

bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi

isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian

yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan

peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dengan mendasarkan pada gambaran umum geografis, ekonomi dan kualitas

pembangunan manusia serta potensi unggulan daerah diatas, maka isu-isu strategis

yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut :

a. Kualitas Sumberdaya Manusia yang masih relatif rendah


b. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi

c. Pendapatan masyarakat relatif rendah

d. Kebutuhan pelayanan infrastruktur semakin meningkat

e. Peluang investasi semakin meningkat

f. Potensi penurunan kualitas SDA dan bencana yang tinggi


BAB

2

2.1 Rencana Strategik

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

a. Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2011–2016 yaitu:“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang

sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan

taqwa”.

Visi Kabupaten Kulon Progo merupakan kondisi yang diharapkan dapat

memotivasi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.

Pernyataan visi Kabupaten Kulon Progo tersebut mempunyai pemahaman

sebagai berikut:

- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan

kualitas kesehatan masyarakat, baik sehat jasmani, rohani maupun sehat

dalam pengertian masyarakat mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan

hidupnya dalam lingkungan yang bersih dan nyaman. Sehat dalam bidang

ekonomi, sehat birokrasi, sehat semua program pembangunan termasuk sehat

dalam kehidupan sosial politik dan sosial budaya. Demikian juga lima tahun

kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas aparatur dan

kelembagaan pemerintahan sehingga mampu memberikan pelayanan prima,

dengan prinsip transparan, dan akuntabel. (SEHAT)

- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat meningkatkan

kemampuan sumberdaya manusia dan masyarakat serta wilayah dalam rangka

memenuhi kebutuhan sendiri dengan fokus utama kemandirian dalam bidang

ekonomi. (MANDIRI)

PERENCANAAN KINERJA


- Pembangunan diberbagai sektor lima tahun mendatang diharapkan dapat

mencerminkan pemerintahan dan masyarakat yang mampu berinovasi dengan

etos kerja tinggi sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang inovatif

dan produk daerah berdaya saing tinggi. Tercapainya nilai obyektif yang tinggi

dari penilaian indikator kinerja pembangunan di berbagai bidang baik dari sisi

output, outcome, benefit dan impact. (BERPRESTASI)

- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh

masyarakat dalam segala bidang kehidupan yang bermuara pada upaya

perwujudan kesejahteraan. (ADIL)

- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan suatu

keadaan tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram, sehingga

diharapkan masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan

damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan. (AMAN)

- Pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang

diharapkan mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang tercukupi

kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan,

kesehatan maupun memiliki pendapatan secara layak. Mewujudkan keluarga

yang mampu mengatur kebutuhan secara proposional dan seimbang sehingga

mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap keadaan yang tidak normal.

(SEJAHTERA)

- Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan

masyarakat dan aparatur yang mempunyai nurani moralitas serta kepekaan

sosial yang tinggi, harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan

akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan

tuntunan dalam menjalankan kehidupan. (BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA).

Visi Kabupaten Kulon Progo selanjutnya dijabarkan ke dalam misi dan

untuk mewujudkan misi tersebut menjadi tanggungjawab seluruh lapisan

masyarakat Kulon Progo.


b. Misi

Untuk mencapai visi Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 - 2016

ditetapkan 6 misi pembangunan sebagai berikut:

1) Misi Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak

mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos

kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan.

Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai

peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan

keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan

sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan produktif untuk mencapai tujuan

pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan

kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan

kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi

manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan

perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pembangunan kesehatan

mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang

sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan

ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Sebagai obyek pembangunan,

sumberdaya manusia harus dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dalam

bentuk peningkatan kualitas kehidupan yang tercermin dalam menurunnya

angka kemiskinan dan pengangguran. Untuk mewujudkan SDM bermartabat

dibutuhkan SDM yang senantiasa ingin meningkatkan nilai-nilai yang

terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan

kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Misi Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur

pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan

good governance. Good public governance mengandung makna

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government), demokratis

dan efektif. Prinsip-prinsip good public governance meliputi wawasan ke

depan (visioner), keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat,

tanggung gugat, supremasi hukum, demokrasi, profesionalisme dan

kompetensi, daya tanggap, efisiensi dan efektivitas, desentralisasi, kemitraan


dengan dunia usaha, komitmen pada pengurangan kesenjangan, komitmen

pada perlindungan lingkungan hidup dan komitmen pada pasar yang fair.

Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan

yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

3) Misi Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada

pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan

berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Untuk

mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dibutuhkan pengembangan

keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri

dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi dengan

memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan

demikian setiap program pengembangan ekonomi harus ditujukan untuk

meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

4) Misi Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah. Infrastruktur merupakan

roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan

infrastruktur mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa,

sehingga secara tidak langsung mampu meningkatkan nilai tambah produk

yang dihasilkan. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan

berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

5) Misi Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara

optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan peran ganda sumberdaya alam

sebagai modal pertumbuhan ekonomi dan sebagai sistem penopang

kehidupan maka untuk mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang adil dan

bermartabat, pemanfaatan sumberdaya alam harus dikelola secara optimal

dan berkelanjutan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian sebagai basis

ekonomi daerah maka sumberdaya alam merupakan tulang punggung utama

perekonomian. Oleh karena itu, pemanfaatan sumberdaya alam berwawasan

lingkungan akan menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi yang

memberikan peningkatan pendapatan. Selain itu, dengan konfigurasi fisik

wilayah yang rawan terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam,

pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan akan

menghindarkan wilayah dari kerusakan lingkungan dan bencana alam.


6) Misi Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian,

perlindungan dan penegakan hukum. Ketentraman dan ketertiban

merupakan kondisi yang diharapkan masyarakat agar dapat melangsungkan

kehidupan dengan tenang dan damai, dan merupakan jaminan bagi

terselenggaranya pembangunan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita

bersama. Kondisi yang tenteram dan tertib akan terwujud apabila terdapat

kesadaran kolektif dan komitmen patuh dari seluruh stakeholder

pembangunan terhadap berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama,

yang direalisasikan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan hukum. Penegakan

hukum dan ketertiban merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu,

penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsekuen dan adil tanpa

diskriminasi. Selain itu, faktor penting bagi terpeliharanya stabilitas kehidupan

yang tentram, tertib dan dinamis adalah adanya rasa saling percaya dan

harmoni dari seluruh stakeholder pembangunan.

c. Tujuan

Tujuanpembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1) Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia;

2) Terwujudnya iklim yang kondusif bagi pengembangan ketenagakerjaan dan

penurunan angka pengangguran;

3) Terwujudnya pelestarian nilai-nilai budaya;

4) Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

yang transparan, akuntabel dan partisipatif;

5) Meningkanya pendapatan masyarakat dan daya saing daerah;

6) Terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah;

7) Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya

hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari;

8) Menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian,

perlindungan dan penegakan hukum.


d. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima)

tahun mengacu pada Misi yang telah ditetapkan yaitu :

1) Misi : Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak

mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja,

tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan, dengan

sasaran :

a. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;

b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

c. Meningkatnya keberdayaan masyarakat;

d. Meningkatnya keterserapan tenaga kerja;

e. Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya.

2) Misi : Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur

pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan

good governance, dengan sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan

aparatur pemerintahan.

3) Misi : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis pada

pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing dan

berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat, dengan Sasaran :

a. Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat;

b. Meningkatnya daya saing investasi daerah;

c. Meningkatnya kunjungan wisatawan.

4) Misi : Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah, dengan sasaran

Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan

wilayah.

5) Misi : Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara

optimal dan berkelanjutan, dengan sasaran Meningkatnya perlindungan dan

konservasi sumberdaya alam.

6) Misi : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian,

perlindungan dan penegakan hukum, dengan sasaran Terwujudnya

masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran hukum.


Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

No Sasaran Strategik Indikator Sasaran Satuan Kondisi

Awal 2011

Target

2016

1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,37 8,40

Angka Melek Huruf Persen 92,04 92,20

Persentase akses dan mutu pendidikan

Persen 91,05 91,53

2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Angka Harapan Hidup Tahun 74,58 74,98

Angka Kematian Ibu 100.000 kelahiran

hidup

52,74 53,21

Angka Kematian Bayi 1.000 kelahiran

hidup

12,10 7,96

3 Meningkatnya keberdayaan masyarakat

Angka kemiskinan Persen 23,32 19,27

4 Meningkatnya keterserapan tenaga kerja

Angka pengangguran Persen 3,91 1,93

5 Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya

Persentase partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya

Persen 78,63 100,00

6 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Skor 0-4 3,216 3,300

Nilai akuntabilitas kinerja

Nilai C B

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Opini BPK WDP WTP

7

Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat

Pertumbuhan Ekonomi % 5,01 5,39

Pendapatan perkapita penduduk (Atas Dasar Harga Konstan)

Rp. 4.992.301 5.819.834

Rasio Gini Indeks 0,3429 0,3320

8 Meningkatnya daya saing investasi daerah

Nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) (Jutaan Rupiah)

Rp. 143.654 494.471

9 Meningkatnya kunjungan wisatawan

Persentase peningkatan kunjungan wisata

Persen 9,13 10,11

10 Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung

Persentase peningkatan pelayanan infrastrukur daerah

Persen 73,41 82,28


No Sasaran Strategik Indikator Sasaran Satuan Kondisi

Awal 2011

Target

2016

pengembangan wilayah

11 Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

Persen 70,43 81,07

Indeks kualitas lingkungan hidup

Indeks 71,33 71,85

12 Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib, berdasarkan kesadaran atas hukum

Persentase penurunan pelanggaran hukum daerah

Persen -5,50 4,55

2.1.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka

upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui

perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur

capaian kinerja, maka dirumuskan indikator sebagai tolok ukur kinerja.

a. Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi adalah sebagai berikut :

1) Strategi untuk mencapai misi Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas

tinggi dan berakhlak mulia melalui peningkatan kemandirian, kompetensi,

ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kualitas

keagamaan

a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta ketrampilan masyarakat

untuk pengembangan sumberdaya lokal

b. Peningkatan akses dan kualitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

c. Peningkatan keberdayaan masyarakat

d. Pengembangan kapasitas dan kompetensi ketenagakerjaan

e. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian

nilai-nilai budaya

2) Strategi untuk mencapai misi 2 : Mewujudkan peningkatan kapasitas

kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-


prinsip clean government dan good governance adalah Meningkatkan

akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan

3) Strategi untuk mencapai misi : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah

yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang

berdaya saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan

masyarakatadalah :

a. Pengembangan pertanian, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri

dan koperasi yang berorientasi pada peningkatan ketahanan pangan,

produktivitas, pendapatan dan daya saing produk.

b. Peningkatan daya tarik investasi dan pariwisata dengan mengedepankan

peran serta masyarakat.

4) Strategi untuk mencapai misi : Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Wilayah

adalah Meningkatkan Aksesibilitas masyarakat.

5) Strategi untuk mencapai misi : Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam

dan Lingkungan Secara Optimal dan Berkelanjutan adalah:

a. Pengembangan penataan ruang secara berkelanjutan yang sesuai dengan

daya dukung dan daya tampung lingkungan.

b. Pelestarian kualitas lingkungan hidup menuju pembangunan berkelanjutan.

6) Strategi untuk mencapai misi : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban

melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum adalah:

a. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

b. Pengembangan tata kehidupan masyarakat yang mengedepankan

supremasi hukum.

c. Peningkatan kapasitas sumberdaya dalam penanggulangan bencana.

b. Arah Kebijakan

1) Arah kebijakan untuk mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas Tinggi

Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Kemandirian, Kompetensi,

Ketrampilan, Etos Kerja, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Kualitas

Keagamaan

a. Meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah dari 8,37 tahun menjadi 8,40 tahun

b. Meningkatkan Angka Melek Huruf dari 92,00 persen menjadi 92,20 persen


c. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan dari 89,96 persen menjadi 91,33

persen

d. Meningkatkan Angka Harapan Hidup dari 74,48 tahun menjadi 74,98 tahun

e. Menurunkan Angka Kematian Ibu dari 105,06 menjadi 53,21 per 100.000

Kelahiran

f. Menurunkan Angka Kematian Bayi dari 12,78 menjadi 7,96 per 1.000

Kelahiran Hidup

g. Menurunkan Angka Kemiskinan dari 23,62 persen menjadi 19,52 persen

h. Menurunkan Angka Pengangguran dari 3,47 persen menjadi 2,80 persen

i. Meningkatkan persentase pengembangan dan pelestarian budaya 77,80

persen menjadi 100 persen

2) Arah kebijakan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan

aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean

government dan good governance

a. Meningkatkan nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

dari 2,952 menjadi 3,300.

b. Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah dari C menjadi B.

c. Meningkatkan opini pengelolaan keuangan daerah dari Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3) Arah kebijakan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang

berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya

saing dan berkelanjutan bertumpu pada pemberdayaan masyarakat

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 4,95% menjadi 5,41%.

b. Meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dari Rp. 9.910.472,-

menjadi Rp. 15.318.287,-.

c. Meningkatkan pemerataan pendapatan penduduk dari rasio gini 0,3365

menjadi 0,3320

d. Meningkatkan nilai investasi PMA/PMDN sebesar Rp. 123.871.000.000,-

menjadi Rp. 494.471.000.000,-.

e. Meningkatkan persentase peningkatan kunjungan wisata dari -3,84 persen

menjadi 10,11 persen.


4) Kebijakan Untuk Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Wilayah

Meningkatkan persentase peningkatan pelayanan infrastruktur daerah dari

64,26 persen menjadi 77,43 persen.

5) Kebijakan untuk Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Secara Optimal dan Berkelanjutan

a. Menurunkan luas lahan kritis dari 9,56 persen menjadi 8,38 persen.

b. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang kesesuaian pemanfaatan

ruang dari 70,43 persen menjadi 81,07 persen

c. Meningkatkan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik perkotaan dari 13,79

persen menjadi 13,84 persen

d. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 67,37 menjadi 66,17

6) Kebijakan untuk Mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian,

perlindungan dan penegakan hukum

Meningkatkan persentase pelanggaran hukum yang diselesaikan dari 69,50

persen menjadi 75,00 persen.

2.1.3 Program

Program untuk mewujudkan capaian keberhasilan misi pembangunan,

Pemerintah Daerah telah menetapkan program pembangunan menurut sasaran

yang terdiri dari:

1) Sasaran Meningkatnya derajat Pendidikan Masyarakat terdiri dari Program-

program :

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

c. Program Pendidikan Menengah

d. Program Pendidikan Non Formal

e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

g. Program Peningkatan Peran Serta Pelajar

h. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


2) Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat terdiri dari program-

program :

a. Program Pelayanan Medis

b. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

c. Program Pengembangan Kesehatan

d. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

e. Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

f. Program Keluarga Berencana

g. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga

h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga

i. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

3) Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat terdiri dari program-program :

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

c. Program Perlindungan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

e. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat

f. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

g. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

4) Sasaran Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja terdiri dari program-program:

a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

b. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

c. Program Perlindungan Ketenagakerjaan

5) Sasaran Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya terdiri

dari program-program :

a. Program Pengembangan Nilai Budaya

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Keragaman Budaya

6) Sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan

terdiri dari program-program :

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

b. Progam Kerjasama Pengembangan Iptek

c. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

e. Program Peningkatan Kapasitas SDM SKPD

f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

h. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

i. Program Peningkatan Pelayanan KDH/wakil KDH

j. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

k. Program Pengembangan Pelayanan Publik

l. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah

m. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

n. Program peningkatan pelayanan Kecamatan

o. Program peningkatan pelayanan Kelurahan

p. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

q. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah

r. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

s. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa

t. Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan Non Bank

u. Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media massa

v. Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan

w. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

x. Program Pengelolaan Sumberdaya Aparatur

y. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

z. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa

aa. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik

bb. Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

7) Sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat terdiri dari

program-program :

a. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

c. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

d. Program Pemberdayaan Penyuluhan

e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


f. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

g. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan

h. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

i. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan

j. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

k. Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak

l. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

m. Program Pengembangan Pariwisata

n. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

o. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

p. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan

q. Program Pembinaan dan Penataan Pasar tradisional

r. Program Pengembangan Usaha Perdagangan

s. Program Pengembangan Industri

8) Sasaran Meningkatnya daya saing investasi daerah terdiri dari program-program:

a. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

b. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Publik

9) Sasaran Meningkatnya kunjungan wisatawan terdiri dari Program Pengembangan

Pariwisata

10) Sasaran Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung

pengembangan wilayah terdiri dari program-program :

a. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

c. Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-Gorong

d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

e. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sumber Daya air

f. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

g. Program peningkatan Sarana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan

Umum

h. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

i. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

j. Program Pengembangan Perumahan


k. Program Lingkungan Sehat Perumahan

l. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan

m. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-Lintas

n. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

o. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

p. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

q. Pengembangan Kegeologian dan Energi.

11) Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam terdiri

dari program-program :

a. Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

c. Program Perencanaan Tata Ruang

d. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

e. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

f. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

g. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

h. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian

Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

i. Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan

j. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

k. Program Penanggulangan Dini Bencana

l. Program Tanggap Darurat Bencana

m. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

12) Sasaran Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib, berdasarkan

kesadaran atas hukum terdiri dari program-program :

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

b. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

c. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat

d. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

e. Program Pelayanan Bantuan Hukum


2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Berdasarkan pada dokumen RPJMD Tahun 2012-2016 dan Indikator Kinerja

Utama, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang telah sesuai dengan

dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen RPJMDsebagai berikut

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

No Sasaran Kinerja

Indikator Target

1.

Meningkatnya derajat

pendidikan masyarakat

Rata-rata lama sekolah 8,39 tahun

Angka Melek Huruf 92,16%

Persentase Akses dan Mutu

Pendidikan

91,13%

2.

Meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat

Angka Harapan Hidup 74,88 tahun

Angka Kematian Ibu per 100.000

Kelahiran Hidup

54,66

Angka Kematian Bayi per 1.000

Kelahiran Hidup

8,36

3. Meningkatnya Keberdayaan

Masyarakat

Angka Kemiskinan 20,27%

4. Meningkatnya keterserapan

Tenaga Kerja

Angka Pengangguran 2,24%

5. Meningkatnya Pengembangan

dan Pelestarian Nilai-Nilai

Budaya

Persentase Partisipasi Masyarakat

dalam Pengembangan dan

Pelsetarian Budaya.

87,92%

6.

Meningkatnya Kapasitas

Kelembagaan dan Aparatur

Pemerintah

Nilai Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah.

3,165

Nilai Akuntabilitas Kinerja (CC)

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Daerah (Opini BPK)

(WTP)

7.

Meningkatnya Kinerja

Ekonomi dan Pendapatan

Masyarakat

Pertumbuhan Ekonomi 5,19

Pendapatan Perkapita Penduduk

(Atas Dasar Harga Konstan)

5.566.365

Rasio Gini 0,3350

8. Meningkatnya Daya Saing

Investasi Daerah

Nilai Realisasi Investasi

(PMA/PMDN) (Jutaan rupiah)

450.694

9. Meningkatnya Kunjungan

Wisatawan

Persentase Peningkatan Kunjungan

Wisata

10,03


No Sasaran Kinerja

Indikator Target

10. Meningkatnya Pelayanan

Infrastruktur yang

Mendukung Pengembangan

Wilayah

Persentase Peningkatan Pelayanan

Infrastruktur Daerah

79,76%

11.

Meningkatnya Perlindungan

dan Konservasi Sumberdaya

Alam

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan

Ruang

80,27

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 71,72

12. Terwujudnya Masyarakat

yang Tenteram dan Tertib,

berdasarkan Kesadaran Atas

Hukum

Persentase Penurunan Pelanggaran

Hukum Daerah

-4,35


BAB

3

esuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2016, terdapat 12 Sasaran. Berdasarkan

dari hasil pengukuran Kinerja Sasaran dapat disimpulkan bahwa dari 9 Sasaran

dapat dicapai dengan Sangat Tinggi, 1 Sasaran dicapai dengan skala Tinggi dan 2

Sasaran Sangat Rendah, dengan skala pengukuran kinerja sebaga berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja

No. Nilai Skala Pengukuran Kinerja

1. 91 ≤100 Sangat Tinggi

2. 76 ≤ 90 Tinggi

3. 66 ≤ 75 Sedang

4. 51 ≤ 65 Rendah

5. ≤ 50 Sangat Rendah

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah

dilakukan dengan membandingkan antara terget kinerja dengan realisasi kinerja.

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk

mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun 2015. Pencapaian

IKU Bupati Tahun 2015 secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut :

S

AKUNTABILITAS KINERJA


Tabel 3.2

Pencapaian IKU Bupati Tahun 2015

No Sasaran Indikator Kinerja

Satuan Capaian

2014

Capaian 2015 Target Akhir

RPJMD Tahun 2016

Capaian s/d

2015 terhadap

2016

Target Realis

asi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

Rata-rata lama sekolah**

Tahun 8,20 8,39 8,23 98,09 8,4 97,98

Angka Melek Huruf**

Persen 93,36 92,16 94,19 102,20 92,20 102,16

Persentase Akses dan Mutu Pendidikan

Persen 91,91 91,13 92,80 101,83 91,53 101,38

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Angka Harapan Hidup**

Tahun 74,90 74,88 75,15 100,36 74,98 100,23

Angka Kematian Ibu

per 100.000

kelahiran hidup

94,23 54,66 38,21 130,10 53,21 128,19

Angka Kematian Bayi

per 1.000 kelahiran

hidup

11,50 8,36 9,17 90,20 7,96 84,74

3. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Angka Kemiskinan**

Persen 20,64 20,27 20,25 100,10 19,27 94,91

4. Meningkatnya keterserapan Tenaga Kerja

Angka Pengangguran**

Persen 2,88 2,24 3,72 33,93 1,93 7,25

5. Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya.

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelsetarian Budaya

Persen 75,83 87,92 81,65 92,82 100,00 81,65

6. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah.

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

Skore 0-4 3,225 3,2500 3,165 96,64 3,215 98,44



Satuan Capaian

2014


RPJMD Tahun 2016

Capaian s/d

2015 terhadap

2016

Target Realis

asi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nilai Akuntabilitas Kinerja (AA=6, A=5, B=4, CC=3, C=2, D=1)*

Nilai B CC B 133,33 B 100

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (WTP=4, WDP=3, Disclaimer = 2)*

Opini BPK

WTP WTP WTP 100,00 100 100

7. Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi**

Rp. 5,05 5,19 4,94 95,18 5,39 91,65

Pendapatan PerkapitaPenduduk (Atas Dasar Harga Konstan)**

Juta Rp. 5,348 5,566 5,523 99,22 5,820 94,90

Rasio Gini** Indeks 0,3699 0,3350 0,4030 79,70 0,3320 78,61

8. Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah

Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN)

Juta Rupiah

634.860 450.694 1.040.440 230,85 494.471 210,41

9. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata

Persen -0,45 10,03 24,92 248,42 10,11 246,52

10. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Pengembangan Wilayah

Persentase Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Daerah

Persen 83,95 79,76 81,93 102,72 82,28 99,57

11. Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Ala

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Persen 79,55 80,27 82,35 102,59 81,07 101,58



Satuan Capaian

2014


RPJMD Tahun 2016

Capaian s/d

2015 terhadap

2016

Target Realis

asi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks 66,21 71,72 68,56 95,59 71,85 95,42

12. Terwujudnya Masyarakat yang Tenteram dan Tertib, berdasarkan Kesadaran atas Hukum

Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Daerah

Persen -6,72 -4,35 -0,91 20,91 4,55 -19,98

Catatan : *Untuk indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja”, merupakan capaian kinerja tahun 2014, karena realisasi kinerja tahun 2015 baru bisa dilihat pada tahun 2016. ** untuk sumber data BPS hasil sangat sementara perhitungan Bappeda Kulon Progo Tahun 2015.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Tahun yang berjumlah 21 indikator

(100%), 17 indikator kinerja (80,96%) telah memenuhi kriteria Sangat Tinggi, 2

indikator kinerja (9,52%) memenuhi kriteria Tinggi, serta 2 indikator kinerja (9,52%)

kriteria Sangat Rendah yang digambarkan pada diagram berikut :

Diagram 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016

17

2

0 02

Capaian Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2015

Sangat TinggiTinggiSedangRendahSangat Rendah


3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan manganalisis dan menguraikan evaluasi dan analisis capaian

kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan

dalam bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran

strategis.

3.2.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan

penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Meningkatnya kualitas derajat

pendidikan masyarakat merupakan bagiandari fokus pembangunan untuk

peningkatan human capital, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian

dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan

terhadap pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi

dan sosial. Pada tahun 2015, realisasi pencapaian sasaran Meningkatnya derajat

pendidikan masyarakat telah menunjukkan hasil yang positif, hal ini dapat dilihat

dari capaian indikator kinerjanya yang telah mencapai kinerja Sangat Berhasil.

Adapun indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.3

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat


Satuan Capai

an 2014

Capaian 2015 Target Akhir RPJM

D (2016)

Capaian s/d

2015 terhadap

2016

Target Reali-sasi

%

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

Rata-rata lama sekolah**

tahun 8,20 8,39 8,23 98,09 8,4 97,98

Angka Melek Huruf **

persen 93,36 92,16 94,19 102,20 92,20 102,16


persen 91,91 91,13 92,80 101,83 91,53 101,38

Sumber Data : **angka sangat sementara BPS dan Dinas Pendidikan


Berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja dapat diketahui bahwa capaian

rata-rata lama sekolah Kabupaten Kulon Progopada tahun 2015 adalah 8,23 tahun

belum mencapai target RPJMD sebesar 8,39tahun (98,09%). Apabila dibandingkan

dengan capaian Tahun 2014 sebesar 8,20 mengalami peningkatan sebesar 0,03%.

Capaian tahun 2015 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD baru tercapai 97,98%.

Keberhasilan peningkatan derajat pendidikan masyarakat juga ditunjukkan

dengan realisasi target angka melek huruf sebesar 94,19% telah mencapai target

RPJMD sebesar 92,16%. Apabila dibandingkan dengan capaian angka melek huruf

tahun 2014 sebesar 93,36% mengalami peningkatan sebesar 0,83%. Capaian tahun

2015 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (92,20%) telah melampaui sebesar

1,99%.

Sedangkan presentase akses dan mutu pendidikan pada tahun 2015 sebesar

92,80 % meningkat sebesar 0,89% dari tahun 2014 (91,91%). Capaian ini telah melebihi

target RPJMD 91,13%. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2014 (91,91%) terjadi

peningkatan sebesar 0,89%. Capaian Tahun 2015 jika dibandingkan dengan Target Akhir

RPJMD (91,53) telah melampaui sebesar 1,27%. Capaian akses dan mutu pendidikan ini

merupakan agregasi Angka Partisipasi Sekolah sebesar 98,81%, Angka Kelulusan

sebesar 99,99% dan sekolah berakreditasi A sebesar 79,37%.

Data capaian presentase akses dan mutu pendidikan pada tahun 2015 diperoleh

dari formula pengukuran Jumlah penduduk usia 7-18 tahun di jenjang SD/MI, SMP/MTs,

SMA/MA/SMK / jumlah penduduk usia 7-18 tahun + Sekolah Berakreditasi A / Jumlah

Sekolah + Jumlah Siswa Lulus / Jumlah Siswa Mengikuti UN/3. Dengan elemen data

sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk usia 7-18 tahun di jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK

69.714;

2. jumlah penduduk usia 7-18 tahun 70.387;

3. Sekolah Berakreditasi A 400;

4. Jumlah Sekolah 504;

5. Jumlah Siswa Lulus 17.542;

6. Jumlah Siswa Mengikuti UN 17.545;


Gambar 3.1 Layanan Pendidikan Sekolah

Capaian kinerja urusan pendidikan tahun 2015terlihat pada capaian indikator

kinerja program pendidikan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kulon Progo

diantaranya capaian kinerja akses dan pemerataan pendidikan dasar, capaian kinerja

peningkatan mutu guru, capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan, capaian

kinerja pendidikan non formal.Secara rinci capaian kinerja Program Utama bidang

pendidikan sebagai berikut:

1) Capaian kinerja akses dan pemerataan pendidikan dasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar jenjang SD/MI pada tahun

2014 sebesar 103,52 % dan tahun 2015 sebesar 101,59 %. APK jenjang SMP/MTs

tahun 2014 sebesar 101,20% dan tahun 2015 sebesar 97,15%. Realisasi APK

jenjang SD diatas seratus 100 % artinya keterjangkuan pendidikan dasar merata,

hal ini dimungkinkan terdapat siswa SD/MI yang usianya di bawah 7 tahun karena

keberhasilan program Pendidikan Anak Usia Dini atau ada siswa SD/MI yang

usianya diatas 12 tahun. APK jenjang SMP/MTs dibawah 100 % artinya

keterjangkuan pendidikan dasar belum merata, dimungkinkan ada siswa

SMP/MTs yang usianya di bawah 13 tahun atau di atas 15 tahun atau ada siswa

SMP/MTs Daerah lain khususnya di wilayah perbatasan.

2) Capaian kinerja akses dan pemerataan pendidikan menengah

Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah (SMA/MA/SMK)

tahun 2014 sebesar 96,88 % dan tahun 2015 sebesar 105,53 % atau mengalami

kenaikan sebesar 8,65 %. Kondisi ini menggambarkan bahwa seluruh penduduk

usia 16-18 tahun mengikuti sekolah pendidikan menengah. APK jenjang


SMA/MA/SMK di atas 100 %, karena ada siswa SMA/MA/SMK di luar Kabupaten

Kulon Progo ada yang sekolah di Kabupaten Kulon Progo terutama di wilayah

perbatasan dan ada siswa yang usianya di bawah 16 tahun atau di atas 18 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) lebih menggambarkan kondisi

keterserapan siswa pada usia jenjang sekolah untuk pendidikan menengah

(SMA/MA/SMK).Tahun 2014 sebesar 98,71 % dan pada tahun 2015 sebesar

98,78 % atau mengalami kenaikan sebesar 0,07%. APM SMA/SMK di bawah 100%

dimungkinkan ada siswa SMA/SMK yang usianya di bawah 16 tahun dan ada

siswa yang usianya di atas 18 tahun, serta ada siswa SMA/MA dan SMK

Kabupaten Kulon Progo yang sekolah di Kabupaten/Daerah lain khususnya di

wilayah perbatasan.

3) Capaian kinerja peningkatan mutu guru

Indikator kinerja Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2015 dari target 78,12% terealisasi

79,39%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 77,88%

mengalami kenaikan 1,51%. Capaian ini dihitung dari Sub Indikator guru

memenuhi kualifikasi dan kompetensi jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA

dan SMK (pendidikan S-1/D-IV) sebanyak 6.347 orang dibanding dengan jumlah

seluruh guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebanyak 7.810 orang

sebesar 81,27 %.

Sub Indikator guru bersertifikat pendidik jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,

SMA/MA dan SMK (pendidikan S-1/D-IV) sebanyak 4.445 orang dibanding dengan

jumlah seluruh guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebanyak 7.810

orang adalah sebesar 56,38 %.

Sub Indikator guru bersertifikat pendidik jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,

SMA/MA dan SMK (pendidikan S-1/D-IV) sebanyak 4.445 orang dibanding dengan

jumlah seluruh guru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sebanyak 7.810

orang adalah sebesar 56,38 %.

Program yang dijalankan dalam peningkatan kualitas jenis dan jenjang

pendidikan dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah pemberian peluang

kepada Guru untuk melnjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan diklat-diklat

fungsional.


Secara rinci capaian kinerja program peningkatakan mutu guru terlihat

dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4

Capaian Kinerja Peningkatan Mutu GuruTahun 2014-2015

No. Uraian Satuan

Capaian Kinerja program

2014 2015

Target Realisasi

1 Jumlah Guru layak mengajar (berijazah D4/S1) guru 5.533 5.560 6.347

2 Jumlah Guru bersertifikat pendidik guru 4.566 4.600 4.445

3 Jumlah Guru kompeten (sesuai mapel) guru 7.557 7.561 7.810

4 Jumlah Guru seluruhnya guru 7.557 7.561 7.810

Capaian indikator kinerja program % 77,88 78,12 79,39

Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2016

4) Capaian kinerja peningkatan mutu pendidikan

Indikator kinerja program Peningkatan Manajemen Pelayanan

Pendidikanpada tahun 2015 dari target 92,16% terealisasi 92,96%, jika

dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 91,93% mengalami

peningkatan 1,03%. Capaian ini dihitung dari sub indikator prosentase sekolah

terakreditasi A tahun 2015sebanyak 386 sekolah dibagi jumlah seluruh sekolah di

Kabupaten Kulon Progo sebanyak 503 sekolah atau sebesar 76,74%.

Angka Putus Sekolah (APS) jenjang pendidikan dasar mengalami

penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Angka Putus Sekolah (APS)

jenjang SD/MI pada 2014 sebesar 0,17 % dan tahun 2015 sebesar 0,09 % atau

mengalami penurunan sebesar 0,08 %; Angka Putus Sekolah (APS) jenjang

SMP/MTs pada 2014 sebesar 0,24 % dan tahun 2015 sebesar 0,13 % atau

mengalami penurunan sebesar 0,11 %. Angka Putus Sekolah jenjang

SMA/MA/SMK pada tahun 2014 sebesar 0,10 % dan tahun 2015 sebesar 0,19 %

atau mengalami kenaikan sebesar 0,09 %.

Penurunan Angka Putus Sekolah jenjangSD/MI dan SMP/MTs karena

adanya Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah

Kabupaten berupa BOS Pusat, BOSDA Provinsi, BBPD Kabupaten, beasiswa

retievel untuk anak putus sekolah, beasiswa miskin/beasiswa transisi bagi siswa


rawan putus sekolah, dan Beasiswa berprestasi bagi siswa berprestasi dari

keluarga tidak mampu.

Kenaikan angka putus sekolah jenjang SMA/MA/SMK disebabkan karena

ada siswa yang gagal di sekolah formal, sehingga mereka tidak mau melanjutkan

sekolah atau karena kondisi ekonomi orangtua kurang mampu sehingga tidak

melanjutkan sekolah.

Jumlah siswa mengulang jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK

sebanyak 204 dibanding dengan jumlah seluruh siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA

dan SMK sebanyak 70.977 siswa atau sebesar 0,28 %.

5) Capaian kinerja pendidikan non formal

Realisasi capaian kinerja pendidikan non formal pada tahun 2015 sebesar

99,54% telah melebihi target RPJMD sebesar 80,51%. Adapun secara rinci capaian

kinerja program peningkatkan mutu pendidikan terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Pendidikan Non FormalTahun 2014-2015

No. Uraian Satuan

Capaian Kinerja program

2014 2015

Target Realisasi

1 Jumlah penduduk yang bisa baca tulis usia diatas 15 tahun Orang 305.150 310.000 331.473

2 Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun Orang 416.209 418.876 331.521

3 Jumlah lembaga PNF memenuhi standar mutu Lembaga 52 53 52

4 Jumlah lembaga PNF

53 53 53


Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, 2016

Permasalahan

1. Belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi

penduduk usia sekolah;

2. Kemampuan akademik dan profesionalisme sebagian tenaga pendidik dan

kependidikan belum memenuhi standar minimal dan jenis pendidikan yang

ditamatkan oleh guru;

3. Kurang meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya jenjang

SD/MI.


Solusi

1. Pemerataan dan perluasan pendidikan pada semua jenjang, jenis dan jalur

pendidikan serta program pendidikan gratis bagi pendidikan Sekolah Dasar dan

Sekolah Menengah Pertama;

2. Peningkatan kualitas SDM dan manajemen penyelenggaraan pendidikan terutama

pendidik dan tenaga pendidik baik formal maupun non formal;

3. Mengoptimalkan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang

SD/MI.

3.2.2 Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat menunjukkan

keberhasilan dimana tahun 2015 dari 3 (tiga) indikator dalam sasaran ini capaian

kinerjanya 2 (dua) indikator sangat tinggibahkan melebihi target pada indikator

peningkatan usia harapan hidup dan angka kematian Ibu. Untuk indikator Angka

Kematian Anak masih belum tercapai dari target disebabkan tidak hanya sekedar

peningkatan pelayanan, namun juga dipengaruhi perilaku hidup sosial

masyarakat.Capaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakatdengan Tahun 2014-2015


Satuan Capaian

2014

Capaian 2015 Target Akhir RPJM

D (2016)

Capaian s/d

2013 terhadap

2016

Target Realisa

si %

1 2 3 4 6 7 8 9 10

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Angka Harapan Hidup **

Tahun 74,90 74,88 75,15 100,36 74,98 100,23

Angka Kematian Ibu

per 100.000

kelahiran hidup

94,25 54,66 38,21 130,10 53,21 128,1

Angka Kematian Bayi

per 1.000

kelahiran hidup

11,50 8,36 9,17 90,20 7,96 84,74

Sumber Data : **angka sangat sementara BPS dan Dinas Kesehatan


Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2015, capaian indikator Angka

Harapan Hidup di Kabupaten Kulon Progo dalam tiga tahun terakhir terus meningkat,

yaitu dari 74,58 pada tahun 2012 menjadi 74,68 pada tahun 2013 dan pada Tahun

2014 meningkat menjadi 74,90 tahun dan Tahun 2015 menjadi 75,15. Angka

Harapan Hidup target sudah tercapai dari Target RPJMD.

Peningkatan Angka Harapan Hidup sangat dipengaruhi oleh variabel

kesehatan, diantaranya adalah penurunan Angka Kematian Ibu dan Penurunan

Angka Kematian Bayi, penurunan jumlah balita gizi buruk, angka kesakitan dan

ketersediaan fasilitas kesehatan.

Angka Kematian Ibu (AKI) Pada tahun 2015telah melampauitarget yaitu

tercapai 38,21/100.000 KH (jumlah kematian ibu melahirkan 2/ jumlah ibu bersalin

5.488 x 100.000) dari target yang telah ditetapkan yaitu 54,66/100.000KH, data yang

diperoleh yaitu bahwa dari 5.234 Ibu bersalin terdapat 2 kasus kematian.Untuk

Angka kematian bayi belum mencapai target yaitu dari 8,36/1.000 KH terealisasi

9,17/1.000 KH (106,63%). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 maka

terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 11,50,00/1.000 KH pada tahun

2014 menjadi 9,17/1.000 KH pada tahun 2014 (target 8,36/1.000 KH) data yang

diperoleh yaitu bahwa dari Jumlah kelahiran hidup Tahun 2015 sejumlah 5.232

terdapat 48 kematian bayi.

Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di

Kabupaten Kulon Progo sudah berada jauh di bawah capaian angka Nasional, tetapi

bila dibandingkan dengan Tingkat Propinsi Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten

Kulon Progo masih berada diatas AKI DIY, yaitu sudah mencapai 87,04 /100.000.


Gambar 3.2 Layanan Kesehatan Dasar Puskesmas dan Posyandu

Pencapaian sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat didukung

dengan capaian indikator kinerja program pengembangan kesehatan pada tahun

2015telah sesuai target RPJMD sebesar 100%. Dari 296 sarana kesehatan seluruhnya

telah menerapkan sistem manajemen mutu yang secara rinci dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 3.7 Cakupan Pengembangan Kesehatan

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2015

No. Uraian

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

2014 2015

Target Realisasi

1. Jumlah sarana kesehatan yang sudah menerapkan sistem manajemen mutu pelayanan (rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dokter praktek swasta)

296 296 296

2. Jumlah seluruh sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, dokter praktek swasta)

296 296 296

Capaian indikator kinerja program 100,00 100,00 100,00

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 2016

Tingkat capaian kinerja Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada

tahun 2015dengan capaian 99,37%, belum mencapai target RPJMD sebesar 99,45%,

dengan perhitungan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 3.8 Capaian Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2015

No. Uraian

Capaian Kinerja

2014 2015

Target Realisasi

1 Jumlah Kematian Bayi 97 48 50

2 Jumlah Kelahiran Hidup 5.322 5.984 5.232

3 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan 7 3 2


5 Jumlah Kematian balita 112 80 75


7 Jumlah Balita Gizi Buruk 173 170 205

Capaian Indikator Kinerja Program 99,26 99,45 99,37


Capaian kinerjaProgram Pelayanan Medis pada Tahun 2015 sebesar 94,12%

lebih rendah dari target sebesar 94,76%, hal ini disebabkan karena jumlah pemohon

ijin industri rumah tangga melebihi dari yang ditargetkan berdasarkan target pada

Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 pada indikator capaian

kinerja program pelayanan medis sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Program Pelayanan Medis Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2015

No. Uraian Indikator

Capaian Kinerja

2014 2015

Target Realisasi

1 Jumlah Puskesmas yang tersedia kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan

21 21 21

2 Jumlah Puskesmas dapat melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan (UGD)

21 21 21

3 Jumlah Puskesmas 21 21 21

4 Jumlah ijin industri rumah tangga yang diterbitkan

92 50 100

5 Jumlah pemohon ijin industri rumah tangga 102 105 122 Capaian Indikator Kinerja Program 99,02 94,76 94,95



Pada program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan pada

RSUD terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pelayanan.Tingkat capaian kinerja

program tahun 2015 sebesar 88% dari target RPJMD sebesar 90%, secara rinci

capaian indikator kinerja program sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat


No. Uraian

Capaian Kinerja

2014 2015

Target Realisasi

1 Capaian kinerja mutu pelayanan 21,00 22,00 22,00

2 Capaian kinerja kepedulian kepada masyarakat

4,00 4,50 4,50

3 Capaian kinerja kepuasan pelanggan 3,75 5,50 5,50

4 Capaian kinerja kepedulian terhadap lingkungan

4,00 4,00 4,00

Capaian Indikator Kinerja Program 81,88 90,00 88,00

Sumber data : RSUD Wates, 2016

Selanjutnya performakinerja RSUD Wates pada tahun 2015dengan capaian

kinerjapemanfaat RSUD Wates sebagian besar dari Keluarga Miskin (Gakin). Hal ini

dapat dilihat pada ratio kunjungan Gakin di RSUD sebesar 57,47% dan dari sis

pemanfaatan tempat tidur (BOR) Kelas III yang mencapai angka lebih dari 100%

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11

Performa RSUD Wates Tahun 2014-2015

No Indikator Kinerja Satuan

Capaian Kinerja

2014 2015

Target Realisasi

1 BOR % 88,56 74,5 94,5

2 LOS Hari 3,01 3,84 3,27

3 TOI Hari 0,42 1 0,2

4 GDR ‰ 30,04 <45 28,04

5 NDR ‰ 15,53 <25 16,45

6 Hari Perawatan (hari) Hari 66.913 46.100 64.852

7 Rasio Tempat Tidur kelas III % 85 49,78 52,12

8 Pemanfaatan TT (BOR) kelas III % 114,5 79,54 100,02

9 Ratio Kunjungan Gakin RS terhadap Total Kunjungan RS (%)

Rawat Inap (64,93%)

Rawat Jalan (46,02%)

% 42,23 52,31 57,47

Sumber data : RSUD Wates, 2016


Berdasarkan grafik Barber Johnson maupun nilai ideal menurut Kementerian

Kesehatan RI pemanfaatan tempat tidur di RSUD Wates masuk kategori yang belum

efisien, hal ini tampak pada Bed Occupancy Rate (BOR / PemanfaatanTempat Tidur)

lebih dari 85% yaitu 94,5% dan Turn Over Interval/TOI (Interval Penggunaan Tempat

Tidur) kurang dari 1 hari. Faktor utama penyebab kurang efisiennya penggunaan

tempat tidur adalah tingginya animo masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan

kesehatan di RSUD Wates.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat sebagai berikut:

a) Dengan dicanangkannya “eleminasi malaria” tahun 2015, merupakan tantangan

bagi Kabupaten Kulon Progo, Hal tersebut di karenakan masih terdapatnya 4

wilayah Kecamatan yang merupakan Daerah Endemis malaria, yaitu Kecamatan

Kalibawang, Samigaluh, Girimulyo dan Kokap

b) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang

berkualitas.

c) Sistem rujukan yang belum optimal

d) Mencermati data 10 besar penyakit baik rawat jalan maupun rawat inap di RSUD

Wates masih didominasi penyakit-penyakit yang seharusnya dirawat di pelayanan

dasar, hal tersebut menyebabkan tidak idealnya pelayanan di RSUD Wates (Grafik

Barber Johnson).

Solusi yang ditempuh sebagai berikut:

a) Meningkatkan kerja sama lintas batas antar Propinsi/Kabupaten dalam upaya

mewujudkan eleminasi malaria di kabupaten Kulon Progo

b) Percepatan pengembangan Rumah Sakit Kelas D di sentolo

c) Penegakan sistem rujukan berjenjang sesuai dengan ketentuan yaitu sesuai

dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2012

Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan.


3.2.3 Sasaran Strategis Meningkatnya keberdayaan masyarakat

Penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu indikator keberhasilan

pelaksanaan pembangunan terutama dari aspek ekonomi. Sasaran untuk

Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat ini terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Angka

Kemiskinan dengan capaian kinerja Sangat Tinggi.

Tabel 3.12 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Keberdayaan

Masyarakat


Satuan Capaian

2014


RPJMD (2016)

Capaian s/d 2013

terhadap

2016

Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Angka Kemiskinan**

persen 20,64 20,27 20,25 100,10 19,27 94,91

Sumber Data : angka sangat sementara BPS

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi capaian sasaran

meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui indikator kinerja Angka Kemiskinan

dari target sebesar 20,27% telah tercapai sebesar 20,25%, yang berarti mampu

melampaui target RPJMD dengan capaian sebesar 100,10%.

Jika capaian kinerja 2015 ini dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun

2014 sebesar 20,64 juga mampu naik menjadi 101,93%. Hal ini berarti capaian tahun

2015 telah naik melampaui kinerja tahun sebelumnya sebesar 0,39%.

Sedangkan jika capaian kinerja 2015 ini dibandingkan dengan target

pencapaian dalam dokumen perencanaan RPJMD yang mematok target Angka

Kemiskinan pada 2016 sebesar 19,27 maka realisasi kinerja tahun 2015 ini telah

mampu mencapai 94,91%.

Penurunan angka kemiskinan tersebut tidak lepas dari upaya keras

pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat.

Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukan

bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah


telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam

mengembangkan hak-hak dasarnya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat,

penciptaan lapangan kerja melalui gerakan Bela dan Beli Kulon Progo, antara lain

melalui Batik Geblek Renteng, Air Mineral dalam Kemasan “Airku”, pemanfaatan

batu andesit untuk bangunan, dan peningkatan kualitas nilai tambah produk gula

kelapa menjadi gula semut. Selain itu juga dengan mengedepankan local genius

budaya dan karakter yang dimiliki masyarakat seperti meningkatkan rasa

kepedulian, kegotong-royongan dan kesetiakawanan.

Gambar 3.3 Bedah Rumah dan Geblek Renteng

Ketercapaian sasaran meningkatnya keberdayaan masyarakat juga didukung

oleh ketepatan obyek sasaran program dan kegiatan yaitu adanya database album

kemiskinan by name, by address dan by case yang secara transparan dipublikasikan

dan didokumentasikan dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan

(Sinangkis). Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

dalam upaya mengurangi angka kemiskinan melalui intervensi pada beberapa

program yang relevan.

Faktor lain yang mendukung ketercapaian sasaran ini adalah adanya program

penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan bersumber Non APBD Kabupaten,

yaitu dari APBD Provinsi, kebijakan CSR perusahaan, Gerakan Gotong Royong

Masyarakat (Gentong Rembes), Program Bela Beli dan Desa Binaan. Berbagai

program diarahkan pada data album kemiskinan.


Gambar 3.4 Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Sinangkis)

dan data kemiskinan

3.2.4 Sasaran Strategis Meningkatnya Keterserapan Tenaga Kerja

Salah satu tantangan yang dihadapi bidang ketenagakerjaan dengan semakin

bertambahnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan

jumlah lapangan kerja. Untuk capaian sasaran dengan indikator Angka

Pengangguran dari target 2015 sebesar 2,24% terealisasi 3,72belum mencapai

target kinerja yang yang ditetapkan dengan capaian kinerja 33,93%. Capain kinerja

sasaran ini dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.13 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya KeterserapanTenaga Kerja

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Capaian

2014


RPJMD (2016)

Capaian s/d 2014

terhadap

2016

Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Meningkatnya keterserapan Tenaga Kerja

Angka Pengangguran**

Persen 2,88 2,24 3,72 33,93 1,93 7,25

Sumber Data : angka sangat sementara BPS

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut, jika dibandingkan

dengan tahun 2014 sebesar 2,94% atau mengalami kenaikan sebesar 0,84%. Jika

dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2016 sebesar 1,93% baru tercapai

7,25%.


Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya keterserapan Tenaga Kerja

dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja program utama sebagai

berikut:

1) Capaian penyerapan dan penempatan tenaga kerja

Indikator program peningkatan kesempatan kerja adalah penyerapan

dan penempatan tenaga kerja. Penyerapan dan penempatan tenaga kerja

dimaksud diarahkan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada

pencari kerja, yang dilakukan melalui pelayanan penempatan tenaga kerja lokal

(AKL), pelayanan tenaga kerja antar daerah (AKAD) dan pelayanan tenaga kerja

antar negara (AKAN), kegiatan padat karya insfrastruktur maupun pelayanan

penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja khusus (BKK) di sekolah menengah.

Untuk memberikan daya dukung program tersebut dilakukan melalui penguatan

jejaring kerja ketenagakerjaan daerah serta peningkatan pelayanan penempatan

tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja yang paling melaluiperluasan kesempatan

kerja sistem padat karya yang mampu menyerap 1.054 tenaga kerja, kemudian

melalui mekanisme penempatan tenaga kerja AKL, AKAD dan AKAN mencapai

2.019 orang, dan melaui bursa kerja khusus mencapai 2.000 orang, melalui

Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri sejumlah 312 orang. Total penempatan tenaga

kerja Tahun 2014 adalah 5.385 orang. Capaian penyerapan tenaga kerja ini telah

mengalami penurunan jika dibandingkan capaian tahun 2014. Perhitungan Capain

penyerapan dan penempatan tenaga kerja tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 3.14 Capaian Penyerapan dan Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2015

No. Uraian 2014 Tahun 2015

Target Realisasi

1 Jumlah penempatan tenaga kerja 7.107 5.500 5.385

2 Jumlah pencari kerja yang terdaftar 7.000 7.000 7.000

Capaian indikator kinerjaprogram 101,53% 78,57% 76,93%

Sumber data : Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Kulon Progo, 2016


2) Capaian Peserta Pelatihan yang terserap di Dunia Kerja

Program peningkatan produktifitas tenaga kerja dilaksanakan melalui

pelatihan keterampilan yang berbasis kompetensi, berbasis kewirausahaan dan

berbasis masyarakat. Pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan melalui UPTD

Balai Latihan Kerja, sedangkan untuk pelatihan berbasis kewirausahaan dan

masyarakat dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan pemberian sarana

usaha. Indikator dari Program Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja adalah

Capain peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja.

Capaian peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja telah sesuai

dengan target yang ditetapkan yaitu dari target 82,03% telah tercapai 77,78%, dan

capaian ini telah meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar

45,78%.Penghitungan capaian Tahun 2015 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.15 Capaian Peserta Pelatihan yang Terserap di Dunia Kerja Tahun 2015

No. Uraian 2014 Tahun 2015

Target Realisasi

1. Jumlah peserta pelatihan yang terserap di dunia kerja tahun n-1

309 300 315

2. Jumlah peserta pelatihan tahun n-1 675 400 384

Capaian indikator kinerja program 45,78 75,00 82,03

Sumber data : Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Kulon Progo, 2016

Walaupun secara umum indikator kinerja program urusan Ketenagakerjaan

telah sesuai target namun indikator kinerja daerah yaitu angka pengangguran

belum sesuai target. Angka pengangguran di Kabupaten Kulon Progo pada tahun

2015 sebesar 3,72% belum mencapai target RPJMD sebesar 2,24%. Angka

pengangguran ini apabila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 2,88%, maka

mengalami sedikit peningkatan.

Beberapa permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang dihadapi sebagai

berikut:

a. Rendahnya ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja

khususnya yang menyangkut etos kerja.


b. Terbatasnya sarana dan prasarana pelatihan ketenagakerjaan yang sesuai

stándar kebutuhan peralatan berbasis kompetensi dan perkembangan

teknologi.

c. Masih rendahnya jiwa kewirausahaan tenaga kerja.

d. Terbatasnya fungsi pengawasan terhadap perusahaan, sehinggara ada beberapa

perusahaan yang belum melaksanakan norma ketenagakerjaan secara

konsekuen, serta belum optimalnya peran dan fungsi organisasi / lembaga

ketenagakerjaan.

Berbagai upaya terus dilakukan guna mengatasi berbagai permasalahan

tersebut sebagai berikut:

a. Peningkatan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga penyalur

ketenagakerjaan guna meningkatkan aksesibilitas pencari kerja;

b. Dilakukannya revitalisasi sarana dan prasarana pelatihan di BLK, sehingga

mampu mengikuti trend pasar kerja modern saat ini;

c. Optimalisasi pelayanan ketenagakerjaan melalui Bursa Layanan Kerja Online;

d. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja yang dilakukan melalui

program padat karya telah terbukti mampu menyerap tenaga kerja yang cukup

banyak, selain itu juga melalui peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor

informal, terapan TTG serta pembentukan wirausaha baru;

e. Meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma-norma

ketenagakerjaan di seluruh perusahaan, sehingga tenaga kerja terlindungi dan

memperoleh hak-haknya secara layak.


3.2.5 Sasaran Strategis Meningkatnya Pengembangan dan Nilai-Nilai Budaya

Urusan kebudayaan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan

signifikan di DIY sebagai daerah “Istimewa”. Peningkatan dan pengembangan Nilai-

nilai budaya dimaksudkan sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang

telah ada.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam budaya diukur dari keterlibatan

masyarakat dalam dalam pengembangan dan pelestarian budaya dan seni melalui

kelembagaan/organisasi di masyarakat.

Capaian sasaran dicapai dengan indikator Persentase Partisipasi Masyarakat

dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya pada tahun 2015 dengan target 87,92

% dengan realisasi 81,65 % atau tercapai 92,87%.

Tabel 3. 16

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pengembangan

DanNilai Pelestarian Nilai-nilai BudayaTahun 2014-2015


Satuan Capaian

2014


RPJMD (2016)

Capaian s/d 2015 terhadap

2016

Target Realisa

si %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Meningkatnya Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya

Persen 75,83 87,92 81,65 92,87 100 81,65

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kulon Progo

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2015 belum

sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 81,65 % dari target 87,92%

(capaian kinerja 92,87 %)

Capaian tahun 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami

peningkatan sebesar 5,83 % yaitu dari 75,83% tahun 2014naik menjadi 81,65 %

tahun 2015. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir RPJMD telah mencapai 81,65 %

dari target akhir 100%.

Capaian Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan

Pelestarian Budaya diperoleh dengan menggunakan formula : (jumlah organisasi


budaya kategori maju/Jumlah organisasi budaya akhir tahun RPJMD)+(Jumlah desa

budaya kategori maju/jumlah desa budaya)/2. Dengan elemen data :

1. Jumlah organisasi budaya kategori maju (memiliki perijinan lengkap dan

kegiatannya rutin sejumlah 652;

2. Jumlah organisasi budaya akhir tahun RPJMD sejumlah 1.030;

3. Jumlah desa budaya kategori maju sejumlah 10;

4. Jumlah desa budaya sejumlah 10.

Permasalahan yang dihadapi adalah dari aspek pembinaan group kesenian,

berdasarkan hasil pendataan terbaru, di Kabupaten Kulon Progo terdapat 1030

group kesenian, yang terdiri dari group/kelompok kesenian baik tradisi maupun

modern. Namun demikian, setelah dilakukan verifikasi lebih mendalam, dari jumlah

group kesenian yang ada, masih banyak yang belum memiliki akte group kesenian

maupun mengadakan kegiatan secara rutin.Berdasarkan hasil verivikasi,

group/kelompok kesenian yang sudah memiliki akte group kesenian baru sekitar

652 kelompok. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan kegiatan

pembinaan bagi group-group kesenian di kabupaten Kulon Progo, dengan tujuan

untuk mendorong agar group-group kesenian yang ada bisa lebih maju dan tertata

baik dari sisi administrative maupun dalam kegiatan operasionalnya.

Pengembangan Desa Budaya juga dilaksanakan secara rutin setiap tahun,

sehingga sampai dengan 2015, dari seluruh Desa Budaya yang ada di kabupaten

Kulon Progo sudah terfasilitasi dengan berbagai pembinaan baik secara teknis

maupun operasional kegiatan terutama setelah disalurkannya Dana Keistimewaan

tahun 2015.Jumlah organisasi budaya kategori maju tahun 2015 sebanyak 652

lembaga, dan jumlah desa budaya kategori maju sebanyak 10 desa budaya.

Realisasi pelaksanaan sasaran dicapai dengan indikator kinerja program

utama sebagai berikut :

1) Cakupan Pengembangan Nilai Budaya

Cakupan Pengembangan Nilai Budaya mengalami capaian kinerja yang

cukup tinggi, hal ini disebabkan pada tahun 2015 telah dilaksanakan berbagai

kegiatan yang difasilitasi dengan Dana Keistimewaan ( Danais) Tahun 2015 yang


nilainya cukup besar sehingga capaian kinerjanya dari target 84,87 % terealiasi

216,20 %.

2) Capaian Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Cakupan Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya belum mencapai

target yang diharapkan, dikarenakan masih banyak group-group kesenian yang

belum memiliki kelengkapan administratif maupun melaksanakan kegiatan secara

rutin. Berdasarkan hasil pendataan tahun 2013, jumlah group kesenian yang ada

di Kabupaten Kulon Progo berjumlah 1.030 group kesenian yang meliputi

berbagai jenis kelompok kesenian baik kesenian tradisional maupun modern.

Tabel 3.17

Capaian Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

No Indikator Kinerja Program Satuan 2014 2015

Target Realisasi

1 Jumlah warisan dan cagar budaya yang dipelihara Buah 203 204 204

2 Jumlah warisan dan cagar budaya akhir tahun RPJMD Buah 205 205 205

3 Jumlah organisasi budaya kategori maju (memiliki perijinan lengkap dan kegiatannya rutin) Buah 1.030 1.150 652

4 Jumlah organisasi budaya akhir tahun RPJM Buah 1.200 1.200 1.030

5 Jumlah desa budaya kategori maju Buah 10 10 10

6 Jumlah desa budaya Buah 14 10 10


Sumber data : Dinas Kebudparpora Kabupaten Kulon Progo, 2015

Adapun berbagai prestasi penyelenggaraan urusan Kebudayaan selama

tahun 2014, baik di tingkat DIY maupun Nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18 Prestasi Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Tahun 2015

No Nama Event Prestasi Keterangan

1. Kontingen Jathilan Progresif Sanggar Singlon

Festival Reog dan

Jathilan se- DIY

Juara 1 Diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata DIY

Sumber data : Dinas Kebudparpora Kabupaten Kulon Progo, 2015


Beberapa permasalahan di bidang kebudayaan yang dihadapi sebagai berikut:

a) Belum adanya tempat menyimpan benda cagar budaya bergerak yang relatif

memadai (Museum)

b) Belum adanya fasilitas/bangunan sebagai pusat pentas /aktifitas dan apresiasi

seni dan budaya di tingkat kabupaten yang representatif (Taman Budaya )

c) Perlunya pembinaan seni budaya unggulan

Berbagai upaya terus dilakukan guna mengatasi berbagai permasalahan

tersebutsebagai berikut:

a) Perlunya museum yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan tempat studi

serta wisata sejarah yang representatif.

b) Perlunya meningkatkan pembinaan dengan sasaran pelaku seni generasi muda

melalui berbagai ajang festival seni budaya daerah maupun pengiriman

kontingen atau duta seni budaya ke luar daerah untuk menambah wawasan dan

kreatifitas serta promosi seni budaya ke luar daerah serta perlunya

pembangunan Taman Budaya sebagai wahana meningkatkan apresisi seni

budaya bagi masyarakat ( pada tahun 2014 pembangunan Taman Budaya sudah

dimulai dengan menggunakan Dana Kesitimewaan Tahun 2014) dan dilanjutkan

pembangunannya pada tahun 2015.

c) Reaktualisasi pembinaan ke arah seni budaya unggulan di tiap kecamatan sebagai

berikut:

No. Kecamatan Kesenian Khas

1 Wates Jathilan Tradisional

2 Temon Incling

3 Panjatan Wayang Wong

4 Galur Reog Wayang

5 Lendah Hadrah/Shalawat

6 Sentolo Oglek

7 Pengasih Kethoprak

8 Nanggulan Panjidur

9 Girimulyo Wayang Topeng

10 Kokap Krumpyung

11 Kalibawang Jabur

12 Samigaluh Lengger tapeng

Sumber data: Dinas Kebudparpora Kab. Kulon Progo, 2015


3.2.6 Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

Pemerintah

Salah satu upaya untuk meningkatkan

kualitas penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan

adalah dengan memperbaiki kinerja

baik dari sisi kelembagaanmaupun

aparaturnya. Dengan tuntutan

perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi menjaditantangan tersendiri

bagi pemerintah dalam

meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah. Capaian sasaran

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah dapat dilihat dari 3 (tiga)

indikator yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Nilai

Akuntabilitas Kinerja serta Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini BPK). Dari 3

indikator tersebut 2 indikator telah mencapai hasil sangat memuaskan, sementara satu

indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja masih menggunakan data tahun 2014. Hal ini karena

untuk LAKIP Tahun 2015 nilainya keluar tahun 2016.

Tabel 3.19

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya KapasitasKelembagaan

dan Aparatur Pemerintah


Satuan Capaian

2014


RPJMD (2016)

Capaian s/d 2015

terhadap

2016

Target Realis

asi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- 3,204 3,275 3,165 96,64 3,215 98,44

Nilai Akuntabilitas Kinerja

- B CC B** 133,33 B 100



Satuan Capaian

2014


RPJMD (2016)

Capaian s/d 2015

terhadap

2016

Target Realis

asi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)

- WTP WTP WTP 100 WTP 100

Catatan : ** data sementara

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, tahun 2015 indikator kinerja Nilai

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari target 3,275 terealisasi 3,165

(96,64%) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 mengalami penurunan sebesar

0,04% yaitu capaian tahun 2014 sebesar 3,204 dan tahun 2014 sebesar 3,2. Capain

indikator ini jka dibandingkan dengan target akhir RPJMD (2016) sudah tercapai 97,39%

dari target akhir RPJMD 3,215. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kualitas

penilaian.

Untuk indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dari target yang telah ditetapkan di

tahun 2015 dengan nilai “CC” sampai saat ini masih menggunakan data sementara

tahun 2014 dengan predikat “B”. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah

tercapai 100%.

Sementara itu, indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah telah

sesuai target yang ditetapkan yaitu “WTP”. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir

RPJMD telah sesuai target.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur

Pemerintah dilaksanakan dengan berbagai program utama diantaranya program

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ditunjukkan dengan ketepatan

laporan pemerintah daerah yang meliputi Laporan Keterangan pertanggungjawaban

Bupati (LKPJ) kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

kepada pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada

masyarakat dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


Kinerja peningkatan akuntabilitastelah mencapai target yang ditetapkanmelalui

berbagai upaya perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang

dimulai dengan adanya Review terhadap dokumen RPJMD, Perumusan Indikator

Kinerja baik ditingkat Pemda maupun SKPD serta pembangunan berbagai sistem

informasi online mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang sudah

terintegrasi databasenya dengane-Musrenbang, e-Planninge-Monev, dan e-SAKIP

dengan gambar halaman muka tampilan websitedan alur kerja sebagai berikut:

Gambar 3.5 Halaman muka website Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja


Gambar 3.6 Alur Kerja Sistem Kinerja Daerah Terintegrasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintah melalui Tim Nasional

EPPD dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Daerah melakukan evaluasi kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

Realisasi Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun

2015 berdasarkan hasil evaluasi Tim Daerah DIY sebesar 3,165 termasuk dalam kategori

sangat tinggi atau 96,64 % dari target RPJMD sebesar 3,215. Namun apabila

dibandingkan tahun sebelumnya mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,004 %.

Penurunan ini karena adanya beberapa perubahan kriteria data pendukung indikator

kinerja kunci (IKK) dari tahun sebelumnya.

• Renstra

SKPD • RKPD • Renja

SKPD • PPAS

• RKPDesa • RPTK • Pokpik DPRD • Ranc. Renja SKPD • Ranc. RKPD

eeMMuussrreennbbaanngg

eePPllaannnniinngg

• ROFK • Realisasi Fisik • Realisasi

Keuangan • Realisasi Kinerja

• Evaluasi RKPD

eeMMoonneevv

SSIIMMDDAA

KKeeuu

• Capaian IKU

Pemda, IKU

SKPD (LAKIP)

eeSSAAKKIIPP

• APBD • Realisasi

Anggaran


Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

pada 2015 Pemkab Kulon Progo berhasil mendapatkan prestasi Baik (B) dengan nilai

68,11. Hasil ini cukup membanggakan dan merupakan capaian tertinggi setelah selama

ini hanya berhasil meraih nilai C.

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerahdiukur melalui 2

(dua) indikator program yaitu Capaian peningkatan realisasi pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset terealisasi 98,33% sedangkan capaian pengembangan kebijakan

keuangan daerah terealisasi 100%.

Jumlah dokumen keuangan daerah yang ditetapkan tepat waktu meliputi APBD,

perubahan APBD dan perhitungan APBD. Tertib administrasi asset telah dilakukan oleh

semua SKPD.

3.2.7 Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat

Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat suatu daerah diukur

melalui indikator kinerja tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita

penduduk (atas dasar harga konstan) serta rasio gini suatu daerah.

Dalam IKU Bupati 2015, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,19% dengan realisasi

4,94% (capaian 95,18%), Pendapatan Perkapita Penduduk (Atas dasar harga konstan)

ditargetkan Rp. 5.566.365.- terealisasi Rp. 5.523.025,-(capaian 99,22%), Rasio Gini

ditargetkan 0,3350% terealisasi 0,4030% (capaian 79,70%).Capaian indikator kinerja

Tahun 2014 serta target dan realisasi Tahun 2015 selengkapnya disajikan pada Tabel

3.27.


Tabel 3.20

Rencana dan Realisasi Capaian sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi

dan Pendapatan Masyarakat


Satuan Capaian

2014

Capaian 2015

Target Akhir

RPJMD (2016)

Capaian s/d

2015 terhadap

2016

Target Realis

asi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat

Pertumbuhan Ekonomi**

% 5,05 5,19 4,94 95,18 5,39 91,65

Pendapatan Perkapita Penduduk (Atas Dasar Harga Konstan)**

Rp (Juta) 5.348.049 5.566.365 5.523.025 99,22 5.820.000 94,90

Rasio Gini** Indeks 0,3699 0,3350 0,4030 79,70 0,3320 78,61

Sumber : angka sangat sementara BPS

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2015 yang diukur dengan pertumbuhan nilai PDRB Atas Dasar Harga

Konstan mengalami pertumbuhan sebesar 4,94%. Dalam hal ini indikator kinerja

pertumbuhan ekonomi belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 5,19%

(capaian 95,18%). Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2014, pertumbuhan

ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,11%. Capaian tahun 2015 jika dibandingkan

dengan target akhir RPJMD (Tahun 2016) capainnya adalah sebesar 91,65%. Penurunan ini

disebabkan adanya penyesuaian prediksi pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Indikator kinerja Pendapatan Perkapita Penduduk dapat digunakan untuk

mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Pendapatan Perkapita

Penduduk (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 sebesar

Rp.5.523.025,-. Dalam hal ini indikator kinerja Pendapatan Perkapita Penduduk belum

mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.5.566.365,- (capaian 92,22%). Apabila

dibandingkan dengan capaian Tahun 2014, Pendapatan Perkapita Penduduk juga


mengalami peningkatan sebesar 3,27%. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD

(Tahun 2016) capaiannya adalah sebesar 94,90%.

Indikator kinerja Rasio Gini digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya

ketimpangan distribusi pendapatan penduduk secara kuantitatif. Rasio Gini Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2015 sebesar 0,4030. Dalam hal ini indikator kinerja Rasio Gini belum

dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,3350 (capaian 79,70%). Apabila

dibandingkan dengan capaian Tahun 2014, Indeks Rasio Gini mengalami peningkatan

besaran yaitu 0,3699 pada Tahun 2014 menjadi 0,4030 pada Tahun 2015. Hal ini berarti

ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan

atau dengan kata lain terjadi penurunan pemerataan pendapatan. Apabila dibandingkan

dengan target akhir RPJMD (Tahun 2016) yaitu sebesar 0,3320, capaian pada Tahun 2015

sudah melampaui target dengan capaian 78,61%.

Dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2015 maka sasaran meningkatnya

kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat relatif dapat dikatakan tercapai.

Tercapaianya sasaran tersebut didukung oleh pelaksanaan beberapa Program utama

diantaranya :

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Pada Tahun 2015, Indikator Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

yaitu cakupan peningkatan produktivitas pertanian/ perkebunan tidak dapat mencapai

target dengan capaian 95,24% dari target yang ditetapkan sebesar 100,00% (tingkat

capaian 95,24% dari target). Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2014,

indikator Cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan capaiannya tetap

yaitu sebesar 95,24%. Indikator cakupan peningkatan produktivitas pertanian/perkebunan

diperhitungkan melalui peningkatan produktivitas 21 komoditas pertanian yaitu Padi,

Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Cabe, Melon, Semangka, Bawang Merah, Durian,

Rambutan, Mangga, Pisang, Manggis, Kakao, Kopi, Kelapa, Tebu, Cengkeh, Jahe dan

Kunyit.

Pada Tahun 2015 ditargetkan semua atau 21 (dua puluh satu) komoditas

meningkat produktivitasnya. Realisasi pada tahun 2015 terdapat 20 (dua puluh)

komoditas yang meningkat produktivitasnya sehingga indikator program tidak dapat

tercapai sesuai target yang ditetapkan (capaian 95,24%). 1 (satu) komoditas yang

menurun produktivitasnya pada yaitu Kedelai. Penurunan produktivitas Kedelai


dibandingkan Tahun 2014 dikarenakan musim kemarau yang relatif panjang dan

penggunaan sebagian benih yang kurang bagus.

Tercapaianya target peningkatan produktivitas untuk 20 (dua puluh) komoditas

disebabkan oleh adanya peningkatan penerapan teknologi sesuai rekomendasi teknis

secara intensif, terkendalinya serangan OPT serta penanganan dampak perubahaniklim

dan bencana alam serta adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana produksi . Di

samping itu peningkatan ketersediaan infrastruktur pertanian/perkebunan relatif

memberikan kontribusi terhadap pencapaian target tahun 2015 dan peningkatan

capaian dari tahun 2014.

2. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan

Indikator Program Penyediaan Sarana/ Prasarana Pertanian/Perkebunan yaitu

Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dapat mencapai

target dengan capaian 105,86% dari target yang ditetapkan sebesar 93,15% (tingkat

capaian 113,64% dari target). Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun

2014, indikator program ini mengalami peningkatan sebesar 11,84%.

Indikator Capaian peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian

diperhitungkan melalui perhitungan jumlah alat dan mesin pertanian budidaya, panjang

jalan pertanian dan panjang jaringan irigasi tertier Alat dan mesin pertanian budidaya

dapat melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 9.729 unit pada tahun 2015.

Kondisi ini melebihi dari target sebesar 8.443 unit (capaian 115,23%). Dibandingkan

kondisi tahun 2014, dalam hal ini terjadi penambahan alsin budidaya sejumlah 571 unit

pada tahun 2015. Jenis alat mesin pertanian untuk budidaya antara lain traktor roda-2,

traktor roda-4, alsin budidaya krisan, pompa air, handsprayer, transplanter, hand drill,

gunting pangkas, angkong, cangkul, sabit dan pisau okulasi.

Panjang jalan pertanian dapat melampaui target yang ditetapkan dengan capaian

106.167,40 meter pada tahun 2015. Kondisi ini melebihi dari target sepanjang

105.753,68 meter (capaian 100,39%). Dibandingkan kondisi tahun 2014, dalam hal ini

terjadi penambahan jalan pertanian sepanjang 9.387,15meter.

Panjang jaringan irigasi tertier dapat melampaui target yang ditetapkan dengan

capaian 113.626,01 meter pada tahun 2015. Kondisi ini melebihi dari target sepanjang

91.092,55 meter (capaian 124,74%). Dibandingkan kondisi tahun 2014, dalam hal ini


terjadi penambahan jaringan irigasi tertier sepanjang 18.904 meter. Pembangunan

jaringan irigasi tertier sebagian besar bersumber dana dari APBN yaitu Program

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian.

Tercapainya target dan terjadinya peningkatan capaian untuk 3(tiga) komponen

tersebut berkontribusi terhadap tercapainya target indikator kinerja program tahun

2015 dan peningkatan capaian kinerja program dibanding tahun 2014.

3. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Indikator Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan yaitu Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian dapat

mencapai target dengan capaian 113,08% dari target yang ditetapkan sebesar 85,02%

(tingkat capaian 133,00% dari target). Apabila dibandingkan dengan pencapaian pada

Tahun 2014, indikator program ini mengalami peningkatan sebesar 41,54%.

Indikator Capaian peningkatan kualitas hasil pertanian diperhitungkan melalui

perhitungan jumlah alat dan mesin pengolahan, jumlah kemitraan dan jumlah SOP/GAP

Alat dan mesin pengolahan dapat melampaui target yang ditetapkan dengan

capaian 10.574 unit pada Tahun 2015. Kondisi ini melebihi dari target sebesar 10.029

unit (capaian 105,43%). Dibandingkan kondisi tahun 2015, dalam hal ini terjadi

penambahan alsin pengolahan sejumlah 263 unit pada tahun 2014. Jenis alat mesin

pertanian pengolahan antara lain : Combine harvester, tresher bermotor, power

tresher multiguna, corn seller, RMU, alat ubinan, kendaraan roda-3, timbangan, seller,

alsin pengolahan minyak kelapa, alsin pengolahan teh, alsin pasca panen dan

pengolahan biofarmaka (jahe, kencur), alsin pasca panen krisan. Realisasi alat dan

mesin pengolahan sebagian besar bersumber dana APBN baik untuk sub sektor

tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan.

Jumlah kemitraan dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan capaian

7 paket pada tahun 2015. Kondisi ini melebihi dari target sebesar 5 paket (capaian

140,00%). Dibandingkan kondisi tahun 2014, dalam hal ini terjadi penambahan jumlah

kemitraan sejumlah 2 paket pada tahun 2015. Kemitraan tersebut adalah kemitraan

antara PT Sang Hyang Sri (SHS) dengan Kelompok Penangkar benih padi di Desa

Sukoreno Kecamatan Sentolo dan dengan Kelompok Penangkar benih padi di Desa

Kedundang Kecamatan Temon.


Jumlah SOP/GAP dapat melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan capaian

13 buah pada tahun 2015. Kondisi ini melebihi dari target sebanyak 8 buah (capaian

162,5%). Dibandingkan kondisi tahun 2014, dalam hal ini terjadi penambahan SOP/GAP

sebanyak 7 buah yaitu SOP Tomat, SOP Terong, SOP Cabe rawit lahan sawah, SOP Cabe

rawit lahan pantai, SOP Caisin lahan pantai, SOP Caisin dataran rendah dan SOP Caisin

dataran tinggi. Tercapainya target dan terjadinya peningkatan capaian untuk 3 (tiga)

komponen tersebut berkontribusi terhadap pencapaian target indikator kinerja

program Tahun 2015 dan peningkatan capaian kinerja program dibanding Tahun 2014.

4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan bertujuan untuk

meningkatkankemampuan teknis dan manajemen kelompok/ peternak, sehingga

berdampak positif terhadap upaya peningkatan produksi, populasi ternak, serta

meningkatkan akurasi data statistik daerah. Indikator kinerja program yaitu capaian

produksi peternakan yang meliupti produksi daging, telur dan susu. Pada tahun 2015,

Indikator Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan yaitu capaian produksi

peternakan Tahun 2015 ( 100,55%) atau tercapai 107,20% terhadap target Tahun 2015

(93,80%).

Produksi daging Tahun 2015 (11.730.140 kg) meningkat 16,48% dari Tahun 2014

(10.070.267 kg) dan tercapai sebesar 111,62% dibandingkan dengan target Tahun 2015

(10.509.173 kg). Produksi telur Tahun 2015 (9.111.954 kg) meningkat 4,30% dari Tahun

2014 (8.736.456 kg) dan tercapai sebesar 110,95% bila dibandingkan dengan target

Tahun 2015 (8.213.033 kg). Produksi susu Tahun 2015 (57.841 kg) menurun 41,19%

dari Tahun 2014 (98.354 kg) dan tercapai sebesar 24,45% bila dibandingkan dengan

target Tahun 2015 (236.571 kg).

Peningkatan produksi peternakan sangat dipengaruhi oleh peningkatan populasi

ternak dan pemotongan ternak. Dari sisi populasi ternak, kondisi populasi ternak Tahun

2015 secara umum semua meningkat baik untuk ternak besar, ternak kecil dan unggas.

Populasi ternak besar mencapai 49.866 ekor, naik 0,69% dibanding populasi Tahun

2014 sebanyak 49.522 ekor. Populasi ternak kecil mencapai 134.411 ekor, naik 1,03 %

bila dibanding populasi Tahun 2014 sebanyak 133.047 ekor.Populasi ternak unggas

mencapai 4.253.792 ekor, naik 3,08% bila dibanding populasi Tahun 2014 sebanyak


4.126.843 ekor. Penurunan terjadi pada komoditas ternak sapi perah sebesar 25,49%

(turun dari 51 ekor di Tahun 2014 menjadi 38 ekor di tahun 2015). Sapi perah bukan

merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Kulon Progo sehingga populasinya hanya

sedikit sekali. Komoditas ternak menurun sebsar 23,44% (turun dari 1.203 ekor di

Tahun 2014 menjadi 921 ekor di Tahun 2015). Penurunan ini terjadi kaitannya dengan

unsure religious masyarakat yang dominan memeluk agama Islam. Komoditas lain yang

menurun yaitu burung puyuh dengan persentase penurunan sebesar 8,50% (turun dari

611.676 ekor di Tahun 2014 menjadi 559.701 ekor di Tahun 2015). Penurunan populasi

burung puyuh dikarenakan kenaikan harga pakan.

Dari sisi pemotongan ternak, jumlah pemotongan ternak ruminansia (sapi,

kambing, domba) sebanyak 20.757 ekor, menurun 26,63% bila dibanding Tahun 2014

sebanyak 28.290 ekor, sedang untuk pemotongan unggas sebanyak 11.788.947 ekor,

meningkat 18,92% dibanding Tahun 2014 sebanyak 9.913.448 ekor. Sedangkan dari sisi

Inseminasi Buatan, jumlah akseptor inseminasi buatan (IB) pada sapi potong 15.443

ekor, turun 13,64% dibanding akseptor Tahun 2014 (17.882 ekor), bunting 15.443 ekor,

turun 13,64% dibanding Tahun 2014 (17.882 ekor) dengan jumlah kelahiran pedhet

13.887 ekor, turun 8,36% dibanding Tahun 2014 (15.154 ekor).

Penurunan produksi susu disebabkan peternak mengurangi jumlah ternaknya

karena keuntungan yang diperoleh kecil. Hal ini disebabkan karena rendahnya harga

jual susu dan tingginya biaya operasional terutama pakan (konsentrat).

5. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan

Program Penyediaan Sarana Prasarana Peternakan bertujuan untuk memfasilitasi

penambahan/ memperbaiki sarana prasarana usaha peternakan dikawasan usaha

peternakan. Sasaran yang ingin dicapai berupa ketersediaan sarana prasarana dan

permodalan usaha peternakan. Fasilitasi sarana prasarana yang dilakukan antara lain

peningkatan kualitas/ kuantitas sarana kesehatan hewan (puskeswan), jalan produksi,

dan permodalan. Indikator kinerja program yaitu capaian ketersediaan sarana dan

permodalan usaha peternakan yang meliputi jumlah poskeswan, panjang jalan usaha

peternakan dan jumlah permodalan usaha peternakan.

Pada Tahun 2015, Indikator Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan

yaitu capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha peternakan, mencapai 85,81%


atau tercapai 92,04% dari target sebesar 93,23%, sedang bila dibanding dengan capaian

Tahun 2014 menurun 1,20%.

Indikator capaian ketersediaan sarana dan permodalan usaha diiperhitungkan dari

sarana peternakan, panjang jalan peternakan dan jumlah permodalan. Pada Tahun

2015, jumlah poskeswan mengalami kenaikan sebesar 10%, menjadi 11 unit dari 10 unit

dari Tahun 2014 dan tercapai 91,67% terhadap target Tahun 2015 (12 unit). Panjang

jalan peternakan mengalami kenaikan 44,91% dari Tahun 2014, semula 6.184 meter2

menjadi 8.962 meter2 dan angka tersebut tercapai 124,63% terhadap target Tahun

2015 yaitu 7.173 meter2. Jumlah permodalan usaha peternakan menurun 45,79% bila

dibandingkan dengan Tahun 2014, dari Rp.11.723.000.000,- menjadi Rp. 6.355.000,-.

Sedangkan bila dibandingkan terhadap target Tahun 2015, tercapai sebesar 66,20% dari

angka target Rp. 9.600.000.000,-.

Penurunan realisasi permodalan usaha peternakan disebabkan oleh enggannya

peternak untuk mengambil kredit usaha peternakan (khususnya sapi potong).

Keengganan tersebut dipicu oleh rendahnya keuntungan yang diperoleh.Selama ini

usaha peternakan masih kebanyakan masih merupakan usaha sampingan.

6. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produk Peternakan bertujuan

melindungi konsumen dari peredaran produk pangan asal hewan (PAH) yang tidak layak

konsumsi sertak memfasilitasi kelompok/ peternak dalam meningkatkan usahanya.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengawasan peredaran produk peternakan (daging,

telur, susu) dan pengembangan kerjasama usaha peternakan (temu usaha) dan promosi

hasil produk peternakan unggulan daerah. Diharapkan dengan program/kegiatan ini

permasalahan yang berkaitan dengan aspek mutu dan pemasaran produk dan aspek

teknis lainnya dapat diminimalisir. Indikator kinerja program yaitu capaian mutu produk

pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan yang meliputi jumlah produk

pangan asal hewan berkualitas baik dan jumlah kemitraan usaha peternakan.

Pada tahun 2015, Indikator Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan yaitu capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran

hasil peternakanTahun 2015 (95,54%) atau tercapai 101,33% dari target Tahun 2015

(94,28%), sedang bila dibanding dengan capaian Tahun 2014 (86,88%) meningkat


9,97%.Jumlah produk pangan asal hewan berkualitas baik Tahun 2015 (77,01%)

meningkat sebesar 9,92% dari Tahun 2014 (70,06%) sedangkan bila dibandingkan

dengan target Tahun 2015 (69%) tercapai 111,61%. Jumlah kemitraan usaha

peternakan Tahun 2015 (507 kali) meningkat sebesar 5,85% dari Tahun 2014 (479 kali)

dan tercapai 86,96% terhadap target Tahun 2015 (583 kali)

Capaian mutu produk pangan asal hewan dan pemasaran hasil peternakan

diperhitungkan melalui produk pangan asal hewan berkualitas baik dan jumlah

kemitraan

Untuk menjamin kualitas peredaran produk peternakan/ pangan asal hewan

(produk primer dan olahan) dilakukan pengawasan mulai dari produsen (proses

produksi), distribusi dan pemasaran.

7. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan dilaksanakan dalam rangka

mendukung upaya peningkatn produksi dan produktifitas perikanan budidaya, baik

produksi benih, ikan konsumsi maupun ikan hias. Indikator Program Pengembangan

Budidaya Perikanan yaitu capaian produksi ikan budidaya. Capaian produksi ikan

budidaya Tahun 2015 (98,55%) atau tercapai 100,52% terhadap target Tahun 2015

(98,04%), sedangkan bila dibandingkan dengan capaian produksi Tahun 2014 (98,45%)

meningkat sebesar 0,11%.

Penghitungan capaian produksi ikan budidaya yaitu dengan membagi jumlah

produksi ikan budidaya terhadap jumlah target produksi ikan budidaya akhir RPJM.

Peningkatan produksi ikan terbesar dibanding dengan produksi ikan Tahun 2014 terjadi

pada produksi ikan dari tambak yang meningkat sebesar 72,50 %, sedang untuk

produksi ikan dari kolam menurun sebesar 8,33% sedangkan karamba/KJA pada Tahun

2015 ini tidak berproduksi dikarenakan musim kemarau panjang. Usaha budidaya ikan

tambak masih menarik minat warga di pantai selatan karena keuntungannya lebih

signifikan dibandingkan dengan budidaya ikan di kolam meskipun usaha budidaya

tambak ini masih merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara bijaksana

kedepannya karena tidak mengindahkan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan dan

tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kulon Progo. Namun,


usaha budidaya tambak ini produktifitasnya sudah mulai menurun dikarenakan sudah

mulai muncul penyakit yang menyerang udang.

Produksi ikan konsumsi terbesar jenis dari ikan lele (64,87%), kemudian berturut-

turut dari udang vaname (18%), gurami (12,84%), nila (3,91%)%, bawal tawar (0,20%),

ikan mas 0,08%, tawes 0,05%, ikan lainnya 0,04%, ikan patin 0,02%. Untuk komoditas

ikan bandeng di Tahun 2015 tidak ada produksi. Hal ini menunjukan bahwa komoditas

lele masih merupakan primadona dalam usaha perikanan budidaya di kolam.

Pembudidayaan lele yang lebih tahan terhadap penyakit dan kebutuhan akan airnya

yang sedikit cocok untuk kondisi Kulon Progo. Budidaya ikan lele ini dominan dilakukan

dalam kolam-kolam terpal. Kendala yang dihadapi dalam usaha budidaya lele yang

merupakan masalah selama bertahun-tahun yaitu mahalnya pakan ikan. Beberapa

usaha seperti pelatihan yang bekerja sama dengan pihak Perguruan Tinggi dilakukan

dalam rangka mengembangkan pakan ikan mandiri agar biaya operasional bisa

berkurang.

Dari sisi jumlah pelaku usaha perikanan budidaya/ rumah tangga perikanan (RTP)

perikanan budidaya kolam terjadi penurunan jumlah RTP sebesar 1,71% (10.006 RTP),

bila dibanding dengan jumlah RTP Tahun 2014 (10.180 RTP). Sedangkan untuk RTP

budidaya tambak naik sebesar 18,87% dari Tahun 2014 (265 menjadi 315) dan RTP

budidaya ikan hias juga meningkat yaitu sebesar 22,73% dari Tahun 2014 (22 menjadi

27).

Jumlah kolam menurun1,42% (23.702 unit) dibanding Tahun 2014 (24.004 unit).

Penurunan terjadi di budidaya kolam yang menurun sebesar 2,64%. Sedangkan jumlah

kolam di tambak sebesar meningkat sebesar 58,55% dan kolam di budidaya ikan hias

meningkat 2,14%.

Luas kolam budidaya meningkat 32,26% (177,94 Ha) dibanding Tahun 2014 (134,54

Ha). Peningkatan ini terjadi pada luas budidaya tambak yang meningkat 59,43% (75,67

Ha menjadi 120,64 Ha) sedangkan luas kolam budidaya di kolam menurun sebesar 2,79%

dari Tahun 2014 (dari 56 Ha menjadi 54,52Ha).

Produksi benih ikan untuk mendukung usaha budidaya pembesaran sebanyak

78.364.753 ekor, menurun 9,89% bila dibanding dengan produksi Tahun 2014

(86.969.074 ekor). Dari total produksi benih 86.969.074 ekor tersebut 99,49%


dihasilkan oleh Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan 0,51 % dihasilkan oleh UPTD

Perbenihan Ikan.

Intensifikasi usaha perikanan budidaya juga sangat dipengaruhi oleh beberapa

kegiatan dalam program tersebut yang didalamnya terdapat pelatihan Cara Budidaya

Ikan yang Baik (CBIB), pelatihan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) serta

pemantauan penyakit ikan dan kesehatan lingkungan. Pelatihan-pelatihann dan

pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan meningkatkan pemahaman dan

keterampilan pembudidaya ikan dalam menjalankan usaha budidaya perikanan

maupun perbenihan perikanan sehingga tingkat keberhasilan usahanya meningkat.

8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Tujuan Program Pengembangan Perikanan Tangkap untuk meningkatkan

kemampuan teknis dan manajemen kelompok/ nelayan dalam mengelola usaha

penangkapan ikan. Diharapkan melalui program/ kegiatan ini dapat meningkatkan

produksi/ produktifitas perikanan tangkap, baik perikanan tangkap di laut maupun di

perairan umum (PU). Hasil dari program/kegiatan ini berupa peningkatan pengetahuan

dan ketrampilan nelayan dalam mengelola kapal 30 dan 40 GT, penambahan sarana

prasarana kelautan dan perikanan, serta pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan

4 TPI.

Indikator Program Pengembangan Perikanan Tangkap yaitu capaian produksi ikan

tangkap Tahun 2015 (70.40%) atau tercapai 73.10% terhadap target Tahun 2015

(96,31%), sedang bila dibandingkan dengan capaian produksi perikanan tangkap Tahun

2014 (70,20%) meningkat sebesar 0,28%.

Penghitungan capaian produksi ikan tangkap yaitu dengan membagi jumlah

produksi ikan tangkap terhadap jumlah target produksi ikan tangkap akhir

RPJM.Produksi ikan tangkap ini meliputi produksi ikan tangkap laut dan produksi ikan

tangkap perairan umum (PU). Produksi ikan tangkap laut sebesar 35,94% (534 Ton) dari

keseluruhan produksi tangkap ikan di Kabupaten Kulon Progo 1.487 Ton, sedangkan

produksi ikan tangkap perairan umum (PU) sebesar 64,06% atau sebanyak 952 Ton.

Produksi perikanan tangkap dari tangkap laut Tahun 2015 (534 Ton) menurun 1,56%

dari tahun 2014 (543 Ton) sedangkan dari tangkap perairan umum (PU) Tahun 2015

(952 Ton) atau meningkat 1,35% dari produksi Tahun 2014 (940 Ton). Rendahnya atau


menurunnya capaian produksi perikanan tangkap laut ini dikarenakan produksi

perikanan tangkap dengan menggunkan perahu motor tempel (PMT) sangat tergantung

oleh cuaca seperti angin, gelombang, posisi bulan, dan pasang surut. Selain itu,

terjadinya kemarau panjang menyebabkan suplai nutrient dari sungan ke laut menurun

sehingga kandungan nutrisi air laut di jalur 1 minimal yang menjadikan kelimpahan

fitoplankton menurun. Menurunnya kelimpahan fitoplankton di jalur 1 tersebut

menyebabkan tidak datangnya ikan-ikan untuk mencari makan di jalur 1 dan ikan-ikan

tersebut berada di jalur 2 dan 3, sedangkan PMT tidak menjangkau di perairan jalur 2

dan 3.

Beberapa langkah yang ditempuh dalam upaya meningkatkan produksi ikan dari

sektor perikanan tangkap antara lain dengan melaksanakan pelatihan dan magang bagi

nelayan, fokus pembangunan diarahkan pada upaya menyelesaikan pembangunan fisik

pelabuhan Tanjung Adikarta, memfasilitasi permodalan bagi nelayan dengan

pemanfaatan kredit program serta mengembangkan kemampuan “KSU Swamitra Mina”

sebagai lembaga keuangan mikro yang khusus menyediakan dana medukung

pengembangan usaha perikanan tangkap.

Jumlah tenaga kerja/ nelayan sebanyak 548 orang menurun 2,14% dibanding

Tahun 2014 sebanyak 560 orang. Penurunan jumlah nelayan terjadi karena banyak

nelayan yang beralih di usaha budidaya tambak yang jauh lebih menguntungkan dan

lebih rendah resikonya.

Pendapatan buruh nelayan sebesar Rp. 1.442.632,-, naik 7,36% dibanding Tahun

2014 (Rp.1.343.750,-), sedang pendapatan pemilik kapal/perahu sebesar Rp.

2.885.265,-, naik 9,60% dibanding Tahun 2014 (Rp. 1918.750,-).

9. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan

Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Produk Perikanan bertujuan untuk

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan (pembudidaya ikan, dan pengolah) dalam

menangani pasca panen (pengolahan) dan pemasaran ikan, serta meningkatkan

konsumsi makan ikan. Keluaran dari program ini berupa meningkatnya kemampuan

pengolah dan pemasar ikan dalam menjalankan usahanya serta meningkatnya

konsumsi makan ikan. Indikator capaian produk pangan olahan perikanan dan

ketersediaan ikan konsumsi dihitung dengan menjumlahkan persentase produk pangan


olahan (jumlah produk pangan olahan dibagi dengan jumlah rencana produk pangan

olahan akhir RPJMD) dengan persentase ketersediaan ikan konsumsi (ketersediaan

ikan konsumsi dibagi dengan target ketersediaan angka konsumsi akhir RPJM)

kemudian dibagi 2 (dua).

Capaian produk pangan olahan perikanan dan ketersediaan konumsi ikansebesar

97,75% atau tercapai 103,12% dari target 94,79%, sedang bila dibandingkan dengan

capaian produksi Tahun 2014 meningkat sebesar 9,16%. Angka ketersediaan ikan juga

meningkat sebesar 7,29% dari Tahun 2014 dari 23,88 kg/kap/th menjadi 23,98

kg/kap/th. Selain dari produksi ikan dalam daerah Kulon Progo sendiri, ketersediaan

ikan konsumsi tergantung dari banyaknya ikan yang masuk dan keluar wilayah Kulon

Progo. Ikan yang masuk dan keluar baik berupa ikan segar maupun ikan olahan seperti

ikan asin, pindang, dan lain-lain.

Dalam rangka pengembangan usaha perikanan maka dilaksanakan kegiatan berupa

fasilitasi terjalinnya kerjasama usaha perikanan menghasilkan 3 jalinan usaha antara

lain:

1. Kerja sama antara Asosiasi Poklah Mina Binangun dengan pengusaha di Batam

dan Singapura. Jalinan usaha berupa pemasaran produk-produk olahan hasil

perikanan.

2. Kerja sama antara pengolah dan pemasar ikan di Kabupaten Kulon Progo

dengan Asosiasi Poklahsar Projomino Bantul. Jalinan usaha berupa penyediaan

bahan baku olahan ikan dari hasil Kapal Inkamina yang mendarat di PPI Sadeng,

Gunungkidul.

3. Kerja sama antara pengolah dan pemasar ikan di Kabupaten Kulon Progo

dengan Alfamart area Jawa Tengah dan DIY.

Selain itu dinas juga melakukan kegiatan pengawasan peredaraan dan

perdagangan produk perikanan yang dilakukan pada 54 pedagang sebanyak 229

terdapat vahwa 58 sampel positif mengandung formalin (25,38%) dan sebanyak 171

sampel (74,62%) negative atau tidak mengandung formalin.

Untuk meningkatkan konsumsi makan ikan maka dilakukan lomba masak ikan

tingka kabupaten dan Gemarikan yang melibatkan 60 siswa Sekolah Dasar. Selain itu,

bantuan alat pengolahann dan sarana pemasaran serta pelatihan pengolahan dilakukan

untuk meningkatkan konsumsi ikan di Kabupaten Kulon Progo.


10. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Indikator program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yaitu Cakupan

Peningkatan Produksi Hasil Hutan dapat melampaui target yang ditetapkan dengan

capaian 96,74% (100,88% dari target). Pada Tahun 2015 , indikator Cakupan

peningkatan produksi hasil hutan mengalami peningkatan sebesar 3,29% apabila

dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2014.

Indikator cakupan peningkatan produksi hasil hutan diperhitungkan melalui

produksi kayu bulat dan produksi kayu olahan primer.

Tercapainya target produksi kayu bulat pada Tahun 2015 dan peningkatan capaian

dibanding Tahun 2014 disebabkan oleh keberhasilan penanaman tanaman kehutanan.

Target produksi kayu bulat yang merupakan tujuan ekonomis dapat tercapai tanpa

mengesampingkan tujuan konservasi. Dalam hal ini pengendalian penebangan tanaman

kehutanan dilaksanakan melalui pendekatan perhitungan etat tebang.

Etat tebang diartikan sebagai volume penebangan kayu yang masih diperkenankan

untuk pengelolaan hutan secara lestari di Kabupaten Kulon Progo. Perhitungan etat

tebang Tahun 2015 adalah 57.703,55 m3. Dengan produksi kayu bulat sebesar

45.305,00 m3 (di bawah etat tebang), dapat dikatakan bahwa pengelolaan hutan di

Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah kelestarian

11. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Implementasi dari penyelenggaraan program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

adalah tercapainya target indikator capaian jumlah Koperasi aktif dari target 92,56%

terealisasi sebesar 93,15% yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Formula penghitungan yang dipergunakan adalah ((Jumlah koperasi aktif tahun ke

n/jumlah seluruh koperasix100 %) dari perhitungan ini dapat diketahui bahwa jumlah

Koperasi aktif melampaui target dari 336 unit terealisasi 340 unit atau 101,19%

sedangkan untuk jumlah Koperasi juga mencapai target dari 363 unit menjadi 365 unit

atau 100,55%.Hal ini dapat tercapai karena ada beberapa inovasi dalam menghadapi

dinamika kondisi Koperasi antara lain dengan pembuatan Surat Petugas Kecamatan

bagi seluruh Pegawai, Kerjasama dengan beberapa pihak seperti dengan PT Sumber


Alfaria Tbk dalam rangka Take Over Alfamart oleh Koperasi disamping itu juga adanya

Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebanyak 3 orang yang dibiayai dari

anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Secara umum jumlah perkembangan koperasi di Kabupaten Kulon Progo dari tahun

2013 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan Selain itu juga dapat diketahui jumlah

Koperasi aktif/pasif pada tahun 2014 dengan beberapa indikator yang harus dipenuhi

seperti sudah melaksanakan RAT 2 kali berturut-turut, masih ada kegiatan usaha dan

administrasi yang dilaksanakan serta Pengurus dan anggota masih memenuhi

kewajibannya sesuai AD/ART. Berikut data Koperasi aktif/pasif berdasarkan kecamatan:

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan revitalisasi pendataan KUMKM,

sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman Koperasi, Pelayanan Perijinan akta pendirian,

perubahan AD dan pembubaran Koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP dan Diklat

organisasi, Manajemen Usaha dan Keuangan Koperasi. Melalui program ini diharapkan

dapat menumbuhkan semangat bagi masyarakat untuk meningkatkan dan

mengembangkan Koperasi secara modern serta kuat secara kelembagaan. Selain itu

dengan program ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat luas terhadap

Koperasi secara utuh sehingga dapat membuka wacana yang positif terhadap Koperasi

khususnya bagi generasi muda.

Revitalisasi/pendataan dilaksanakan dengan sasaran 75 Koperasi dengan tujuan

untuk mendapatkan data yang up to date sehingga dapat memberikan informasi yang

akurat bagi pengambil keputusan, masyarakat luas atau pihak yang berkepentingan

terhadap data koperasi di kabupaten Kulon Progo. Selain itu dengan pelaksanaan

kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan anggota koperasi dan masyarakat

terhadap koperasi yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo sehingga Koperasi dapat

berkembang dengan lebih maju dan berkualitas.

Sosialisasi prinsip-prinsip Perkoperasian dimulai dengan kegiatan-kegiatan

menyambut Hari Koperasi ke 67 tahun 2014. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan

yaitu Tangkas Terampil Perkoperasian, diikuti oleh siswa dari 27 SMP dan 15 SMA/SMK

se-Kulon Progo dengan hasil kejuaraan sebagai berikut : Untuk Tingkat SMP dengan

hasil sebagai berikut : Juara 1 SMP N 2 Sentolo, Juara 2 SMP N 1 Nanggulan, Juara 3

SMP N 1 Panjatan. Untuk Tingkat SMA/SMK dengan hasil sebagai berikut : peringkat

pertama SMK Maarif I Temon, peringkat kedua SMA N I Lendah dan peringkat ketiga


SMK N I Girimulyo. Dari hasil kejuaraan tingkat Kabupaten ini para juara 1 akan diajukan

ke tingkat DIY.

Kemudian dilaksanakan kegiatan Sarasehan dalam rangka memperingati hari

Koperasi tingkat kabupaten Kulon Progo yang terpusat di KPRI Pepadang Kalibawang

dengan peserta kurang lebih 110 orang pengurus Koperasi di wilayah Kulon Progo.

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penandatanganan kerjasama kemitraan antara

Gerakan Koperasi dengan PT Sumber Alfaria Tbk. dan kemitraan KUMKM dengan PT

SGM Yogyakarta serta penyampaian bantuan pisang Cavendish bagi 4 kelompok UMKM

di Girimulyo .

Selain Rangkaian kegiatan ini, bertepatan dengan Hari Koperasi setiap Tahun

disampaikan penghargaan tingkat Nasional kepada Koperasi dan Tokoh Koperasi yang

berprestasi oleh Presiden RI dan Menteri Koperasi dan UKM RI. Untuk tahun 2014

Bapak Bupati Kulon Progo dr. H. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) dan Ketua Puskopsyah

Kabupaten Kulon Progo Bapak Haniffudin masing-masing mendapatkan Penghargaan

Satya Lancana Pembangunan bidang Koperasi dari Presiden RI dan Bhakti Koperasi dari

Menteri Koperasi dan UKM RI sebagai wujud kepeduliannya terhadap pemberdayan

dan pembinaan koperasi dan UMKM di Kabupaten Kulon Progo.Koperasi Primkop

Kartika B.09 Pengasih juga mendapatkan penghargaan Koperasi Berprestasi tingkat

nasional untuk kategori Koperasi konsumen. Semua Penghargaan ini diserahkan pada

Puncak acara Hari Koperasi tingkat Nasional pada di Medan Sumatra Utara.

Selanjutnya dilaksanakan kegiatan pelayanan perizinan Akta Pendirian, Perubahan

AD dan pembubaran Koperasi. Dengan dilaksanakannya Pelayanan perijinan akta

pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi maka akan terwujud kepastian

hukum bagi koperasi dalam menjalankan usahanya. Dalam memperoleh Badan Hukum

ada beberapa proses yang harus dilalui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4

Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yaitu : sebelum mendirikan koperasi, didahului

dengan penyuluhan tentang perkoperasian kemudian dimulai dengan pelaksanaan

rapat pembentukan Koperasi yang membahas mengenai AD/ART Koperasi, setelah itu

dilakukan pembuatan dan penyusunan akta pendirian Koperasioleh Notaris

pembuatAkta Koperasi. Selanjutnya Notaris atau kuasa pendiri

mengajukanpermohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yangberwenang


yang akan ditindak lanjuti dengan penelitian dan pengecekan terhadap keberadaan

Koperasi, dan terakhir apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat

lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap, jika permohonan ditolak maka

keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling

lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini

adalah :

Pertama, dilaksanakan penyuluhan Perkoperasian kepada 26 Kelompok Pra

koperasi yang mengajukan permohonan penyuluhan Pendirian Koperasi,

Kedua, Pelayanan perizinan akta pendirian Koperasi dilaksanakan kepada 13

Koperasi yang mengajukan pelayanan badan hukum. Sesuai dengan pakta integritas

pelayanan prima proses pelayanan badan hukum dapat selesai selama 3 minggu setelah

semua persyaratan lengkap. Ketiga, Pelayanan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

mengacu Peraturan Menteri Nomor : 01/Per/M.KUMKM/I/2006. Perubahan anggaran

dasar diperlukan sesuai dengan perkembangan Koperasi, ketentuan mengenai

perubahan anggaran dasar antara lain memuat alasan diadakan perubahan anggaran

dasar dan kuorum sahnya rapat anggota serta kuorum sahnya keputusan rapat anggota

rapat perubahan anggaran dasar. Sedangkan pembubaran Koperasi dilaksanakan

kepada 1 (satu) Koperasi. Pembubaran Koperasi dilaksanakan berdasarkan usulan

Koperasi dengan beberapa sebab yaitu koperasi bersangkutan tidak dapat memenuhi

kebutuhan ketentuan undang-undang koperasi dan berdasarkan keputusan Pengadilan

Negeri, kegiatan koperasi bersangkutan dinyatakan bertentangan dengan kepentingan

umum. Berikut data Koperasi dalam proses pembubaran;

Untuk menilai kinerja Koperasi khususnya KSP/USP maka dilaksanakan penilaian

Kesehatan Koperasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menekan jumlah koperasi

tidak sehat yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Program ini diselenggarakan dengan

beberapa kegiatan antara lain : Pelaksanaan penilaian kesehatan didasarkan pada

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh

Koperasi, dan berbagai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM yang menyertainya.

Penilaian ini bertujuan untuk memacu dan memicu pengelolaan koperasi simpan

pinjam baik yang berpola konvensional maupun syariah agar dapat dikelola secara

profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu kewajaran aspek permodalan,


kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan

pertumbuhan serta jatidiri koperasi. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas

SDM dan organisasi Koperasi maka dilaksanakan kegiatan Diklat Organisasi, Manajemen,

Usaha dan keuangan Koperasi. Terselenggaranya Diklat sebanyak 2 kali meliputi Diklat

Akuntansi Simpan Pinjam untuk Bendahara/Juru Buku/Pengelola Koperasi sebanyak 2

angkatan dengan peserta 30 orang dan Diklat audit bagi Pengawas Koperasi sebanyak 1

angkatan dengan peserta 30 orang Pengawas. Diharapkan dengan pelaksanaan diklat

ini dapat mengatasi beberapa permasalahan yang sering dihadapi Koperasi yaitu terkait

administrasi keuangan / pembukuan yang kurang baik dan pengawasan yang kurang

akuntabel.

Dampak dari keikutsertaan dalam diklat ini diharapkan dapat meningkatkan

akuntabilitas para pengurus koperasi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga

tercipta laporan keuangan yang baik dan akhirnya berdampak pada kualitas Koperasi

yang terpercaya dan dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Selain itu juga

bagi pengawas sangat bermanfaat untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi melalui langkah-langkah pemeriksaan

yang meliputi: analisis, pengecekan, komparasi, konfirmasi, footing, inspeksi, verifikasi,

rekonsiliasi, testing, penelusuran dan vouching (memeriksa dokumen dasar).

Inovasi yang dilakukandalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas Koperasi

dan UMKM khususnya menghadapi dinamika perekonomian global serta

mengoptimalkan produk unggulan Kulon Progo dengan melakukan Take Over Toko

Modern Alfamart oleh 3 Koperasi yaitu Koppaneka Wates, Koperasi Bima Wates dan

KSU BMT Giri Makmur Girimulyo.

12. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah

Implementasi penyelenggaraan Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah adalah tercapainya target indikator

kinerja capaian peningkatan kualitas UMKM dari target 93,82 % terealisasi sebesar

110,67 % yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Formulapenghitungan indikator capaian peningkatan kualitas UMKM adalah

sebagai berikut: ((jumlah UMKM/jumlah target UMKM pada akhir RPJMD x 100%)+


( Jumlah UMKM yang mendapatkan Fasilitasi/Jumlah target UMKM yang di fasilitasi

Akhir RPJMD x 100%)/2)). Dari formula penghitungan dapat dilihat bahwa jumlah

UMKM dari target sebesar 33.491 unit terealisasi sebesar 33.743 unit atau 100,60 %

sedangkan untuk jumlah UMKM yang difasilitasi dari target 375 unit terealisasi sebesar

515 unit atau 137,33%, target ini terealisasi karena pembinaan pengembangan UMKM

selain dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten juga dilaksanakan

secara sinergis bersama pihak lain dalam bentuk kerjasama seperti dengan

Kementerian Koperasi dan UKM RI, Bank Indonesia Perwakilan Yogyakarta, Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) Bank Mandiri dan ASEI, Yayasan Damandiri, PT Sumber

Alfaria Trijaya Tbk., PT SGM Yogyakarta, Universitas Janabadra dan Universitas

Atmajaya.

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah dilaksanakan dalam rangka untuk menumbuhkan kualitas UMKM agar lebih

berdaya saing yang dilaksanakan dengan 5 (lima) kegiatan yaitu peningkatan kerjasama

di bidang HKI (Hak Kekayaan Intelektual), Pengembangan Usaha KUMKM, Pemantauan

pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi KUMKM, Peningkatan dan

Pengembangan jaringan Kerjasama usaha bagi KUMKM dan Penguatan Ekonomi

KUMKM di Lingkungan Industri Hasil Tembakau.

Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah terlaksana

dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu pertama, Sosialisasi HKI diikuti 25 peserta,

dilaksanakan untuk memberikan wawasan, pengetahuan tentang pentingnya HKI dan

tata cara pengajuan HKI.

Hak atas kekayaan intelektual adalah hak hukum yang diberikan atas hasil kreasi

intelektual (kekayaan intelektual) yang telah diwujudkan secara nyata. Hak hukum ini

menimbulkan hak monopoli berupa; hak untuk menggunakan sendiri, hak untuk

memberikan izin dan mengalihkan hak tersebut kepada orang lain, dan hak untuk

melarang orang lain menggunakan hak tersebut. Hak kekayaan intelektual sendiri

sebagai hak hukum terbagi menjadi dua bagian, yakni; hak cipta (copyrights) dan hak

milik perindustrian (industrial property rights). Khusus untuk hak milik perindustrian

terbagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten, merek, desain industri, desain tata letak

sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis.


Beberapa regulasi yang mengatur HKI untuk bidang bisnis dan industri, yaitu:

kekayaan intelektual berupa seni, sastra dan ilmu pengetahuan diberikan hak hukum

berupa hak cipta (UU No. 19 Tahun 2002); untuk kekayaan intelektual berupa temuan

di bidang teknologi baik berupa produk atau proses atau pengembangan atau

penyempurnaan produk atau proses diberikan hak hukum berupa paten (UU No. 14

Tahun 2001); untuk logo/simbol dagang sebagai kekayaan intelektual diberikan hak

hukum berupa merek (UU No. 15 Tahun 2001); untuk kekayaan intelektual berupa

kreasi bentuk, konfigurasi dan komposisi dua dimensi atau tiga dimensi yang

mempunyai nilai estetika diberikan hak hukum berupa desain industri (UU No. 31

Tahun 2000), sedangkan kekayaan intelektual berupa informasi bisnis/teknologi yang

mempunyai nilai ekonomi diberikan hak hukum berupa rahasia dagang (UU No. 30

Tahun 2000).

Kedua Pelayanan pendaftaran HKI, dilaksanakan kepada 6 UMKM yang memiliki

produk-produk unggulan yaitu :

Dengan terealisasinya kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi pemberian HKI ini memiliki

manfaat bagi penguatan UKM yaitu: Pertama, mendorong UKM menghasilkan produk

dan proses yang sifatnya kreatif dan inovatif; Kedua, untuk meningkatkan income

generate UKM dalam melakukan kegiatan usahanya; Ketiga, untuk keberlanjutan UKM

sendiri dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

Sedangkan Pengembangan Usaha KUMKM dilaksanakan dengan kegiatan magang

perajin tenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) sebanyak 10 orang di kabupaten Jepara

dan pemberian bantuan peralatan produksi ATBM untuk Koperasi Tenun Mumbul

Kalibawang sebanyak 1 unit. Setelah mendapatkan pelatihan magang diharapkan dalam

pengembangan motif tenun kabupaten Kulon Progo semakin baik dan variatif serta

dapat menciptakan motif tenun khas Kulon Progo.

Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi UKM dilaksanakan

dengan monitoring dan evaluasi perkembangan dana pemerintah pada 50 KUMKM.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan monitoring dana perkuatan modal dari berbagai

sumber baik APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, BUMN maupun lembaga yang lain.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui

sejauh mana manfaat dari dana pemerintah yang telah dilaksanakan dan juga sebagai


upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya serta meningkatkan

akuntabilitas dana pemerintah.

Pemantuan pengelolaan dana juga untuk memberikan jaminan terlaksananya

kegiatan yang menggunakan dana pemerintah sesuai rencana dengan melakukan

pengecekan terhadap kegiatan-kegiatan yang dijalankan, mencatat kemajuan-kemajuan

sesuai dengan rencana serta mengetahui kekuatan-kekuatan dan masalah yang timbul,

sehingga keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan yang menggunakan dana

pemerintah ini dapat terlihat dan bagaimana perlu dilakukan perubahan-perubahan ke

arah yang lebih baik. Dengan kegiatan Pemantauan Pengelolaan Dana Pemerintah bagi

KUMKM berhasil memperoleh penerimaan bunga penguatan modal/PAD sebesar

Rp.195.200.000,- dari target sebesar Rp. 195.275.000,-atau 100,03 %.

Selain kegiatan pemantauan pengelolaan dana Pemerintah juga dilaksanakan

kegiatan peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha bagi KUMKM yang

dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu : pertama Sosialisasi kemitraan Bank Mandiri Program

Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang

permodalan yang dapat diakses melalui Bank Mandiri khususnya PKBL, kedua

Konsultasi Bisnis Usaha KUMKM oleh PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) dengan

tujuan untuk meningkatkan pengembangan usaha UMKM baik dari sisi struktural,

pemasaran, produksi maupun akses permodalan, ketiga Sosialisasi kemitraan BUMD

dengan implementasi penyaluran dana LPDB melalui PD Bank Pasar untuk 30 Koperasi

dan 100 UMKM.

Sedangkan dalam rangka optimalisasi usaha UMKM di wilayah penghasil tembakau

maka dilaksanakan kegiatan Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan Industri Hasil

Tembakau dengan implementasi kegiatan Bimbingan Teknis pengembangan bisnis bagi

50 UMKM di wilayah industri penghasil tembakau dan pemberian peralatan sarana dan

prasarana produksi serta pemasaran bagi Koperasi dan UMKM. Berikut tabel penerima

bantuan sarana prasarana bagi UMKM.

Pada tahun 2014 telah berhasil diperoleh bantuan perkuatan permodalan, bantuan

sarana prasana dan peralatan, untuk pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi

dan UMKM sebesar total Rp. 11.986.000.000,- di luar Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Potensi perkembangan Koperasi dan UMKM sangat baik apabila dilihat dari realisasi


perkuatan permodalan yang diperoleh, sedangkan pemetaan (mapping) persebaran

dana dan sarana yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

13. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Capaian peningkatan ketahanan pangan pada tahun 2014 sebesar 84,98% dari

target sebesar 97,91%,

Capaian Kinerja Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kulon Progo

tahun 2014 dengan realisasi 84,98% dari target 97,91% lebih rendah dibanding tahun

2013 sebesar 96,47.

capaian kinerja peningkatan ketahanan pangan dijelaskan sebagai berikut:

1) Ketersediaan Energi Perkapita

Berdasarkan perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2014, ketersediaan

energi/kapita/hariadalah 3.215 kkal/kapita/hari terdiri dari pangan nabati 2.900

kkal/kapita/hari dan pangan hewani 315 kkal/kapita/hari. Secara rinci ketersediaan

energy dari beberapa jenis pangan, yaitu: padi-padian 1.300,16 kkal/hari, makanan

berpati 253,64 kkal/hari, gula 260,29 kkal/hari, buah/biji berminyak 166,10

kkal/hari, buah-buahan 402,83 kkal/hari, sayur-sayuran 159,43 kkal/hari, daging

112,16 kkal/hari, telur 178,72 kkal/hari, susu 2,14 kkal/hari, ikan 20.99 kkal/hari,

minyak 357,08 kkal/hari, lemak 1,31 kkal/hari.

Capaian ketersediaan energi tahun 2014 sebesar 3.215kkal/kapita/hr relatif aman

dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 sebesar 3.110 kkal/kapita/hari.

Angka ketersediaan energi tersebut masih di atas angka minimal ketersediaan

energi 2.200 kkal/kapita/hari sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan

energi di kabupaten Kulon Progo relatif aman dan kecukupan.Capaian

SPMketersediaan energi tahun 2014 sebesar 3.215 kkal/kapita/hari sebesar 98,92%

dari target yang ditetapkan sebesar 3.250kkal/kapita/hari.

2) Ketersediaan Protein per Kapita

Ketersediaan protein pada tahun 2014 sebesar 85,38 gr/kapita/hari terdiri dari

beberapa jenis pangan yaitu padi-padian 32,27 gr/hari, makanan berpati 1,31

gr/hari, gula 0,03 gr/hari, buah/biji berminyak 11,23 gr/hari, buah-buahan 4,52


gr/hari, sayur-sayuran 10,30 gr/hari, daging 7,83 gr/hari, telur 13,96gr/hari, susu

0,11gr/hari, ikan 3,68 gr/hari, minyak 0,04 gr/hari dan lemak 0,00 gr/hari, dengan

total protein 85,38 gr/hari. Capaian ketersediaan protein tahun 201 sebesar 85,38

gr/kapita/hari relatif aman diatas angka batas minimal ketersediaan protein 56

gr/kapita/hari.

3) Penguatan Cadangan Pangan

Penguatan Cadangan Pangan terdiri dari Penguatan Cadangan Pemerintah dan

Penguatan Cadangan Pangan Masyarakat.

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 baru

sebesar 4,5 ton dari cadangan pangan yang diharuskan 100 ton setiap kabupaten

atau 4,5%. Cadangan pangan pemerintah tersebut apabila dibandingkan dengan

target tahun 2014 sebesar 45 ton baru mencapai 10%.

= Jumlah cadangan pangan Kab (4,5 ton)x 100 % = 4,5%

100 ton

Sedangkan cadangan pangan masyarakat tahun 2014 mencapai 1.068 ton atau

100,75 % dari target 1.060 ton. Cadangan pangan masyarakat tersebut berada di

kelompok-kelompok tani maupun gapoktan termasuk di dalamnya cadangan

pangan hibah bagi kelompok tani maupun gapoktan.

4) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

Perhitungan ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan tahun 2014

sebesar 91,45 % lebih tinggi dari target sebesar 90 %, dan perhitungan tersebut

hasilnya juga lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar 91,17 artinya bahwa

ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan cukup baik dan bisa

diakses dengan mudah oleh masyarakat.

5) Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan sebesar 98,55 % lebih tinggi dari target

sebesar 90% artinya kondisi harga dan pasokan pangan di Kabupaten Kulon Progo

relative aman dan tidak terjadi gejolak.


6) Pola Pangan Harapan

Dari hasil perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 mencapai 93,8

dengan konsumsi energi sebesar 1.882 kkal/kapita/hr atau 103,07 % dari target

sebesar 91. Perhitungan PPH juga meningkat dari tahun 2013 sebesar 91 dengan

konsumsi energi sebesar 1.834 kkal/kapita/hr.

Capaian konsumsi pangan di Kulonprogo cukup baik mencapai 1.882

kkal/kapita/hari dari ketentuan konsumsi pangan sebesar 2.000 kkal/kapita/hari,

dimana capaian konsumsi pangan diatas 1.800 kkal/kapita/hari termasuk kategori

baik.

Sedangkan konsumsi protein mencapai 56,8 gram/kapita/hari juga sudah

memenuhi ketentuan angka minimal 52 gram/kapita/hari.

untuk kelompok pangan hewani, buah/biji berminyak dan sayur & buah telah

memenuhi skor pola pangan harapan, sedangkan kelompok pangan padi-padian,

umbi-umbian, minyak & lemak dan gula masih sedikit di bawah angka skor pola

pangan harapan.Namun demikian secara umum konsumsi pangan di Kabupaten

Kulonprogo cukup baik mendekati Angka Kecukupan Energy 2.000 kkal/kapita/hari.

7) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Capaian pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sebesar 95,83% telah

memenuhi/melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2014 sebesar 80%.

8) Penanganan Daerah Rawan Pangan

Pada tahun 2011 masih terdapat 36 desa rawan pangan, tahun 2012 menurun

menjadi 34 desa rawan pangan, tahun 2013 menjadi 27 desa rawan pangan dan

tahun 2014 berkurang lagi menjadi 12 desa rawan pangan.

a) Indikator Ketersediaan Pangan

Pada awalnya penyebab utama terjadinya desa rawan pangan adalah faktor

ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan, tetapi dengan

adanya berbagai kegiatan di bidang ketahanan pangan faktor-faktor penyebab

kerawanan pangan tinggal faktor ketersediaan pangan dan akses

pangan/kemiskinan, sedangkan factor pemanfaatan pangan/gizi tidak lagi


menjadi faktor penyebab kerawanan pangan. Sedangkan di Kecamatan Wates

(Desa Giripeni, Bendungan dan Wates) penyebab adanya desa rawan pangan

adalah karena ketersediaan pangan, dimana kebutuhan konsumsi pangan

(karbohidrat) lebih tinggi dibandingkan dengan yang dihasilkan di daerah

tersebut, sementara pasokan dari daerah lain tidak diperhitungkan meskipun

sesungguhnya pangan di Kecamatan Wates tersedia dan cukup.

Sedangkan penyebab kerawanan pangan di wilayah-wilayah perbukitan seperti

Kokap, Girimulyo, dan Samigaluh terutama disebabkan masalah ketersediaan

pangan yang selama ini diperhitungkan adalah padi, ketela pohon, ubi jalar dan

jagung saja, sedangkan produksi umbi-umbian belum dimasukkan dalam

perhitungan SKPG. Padahal umbi-umbian seperti tales, bontik, gadung, uwi,

mbili, dan umbi-umbian lainnya banyak diproduksi / dibudidadayakan oleh

masyarakat di perbukitan menorah dan bahkan menjadi menu penunjang

kebutuhan karbohidrat.

Berdasarkan analisis SKPG di Kabupaten Kulon Progo adanya 12 Desa Rawan

Pangan terdapat 7 desa mempunyai tingkat ketersediaan pangan yang rendah,

4 desa mempunyai tingkat kemiskinan tinggi dan 1 desa mempunyai tingkat

ketersediaan pangan yang rendah dan tingkat kemiskinan tinggi. Sedangkan

dari faktor prevelensi gizi semua desa dalam kondisi aman.

b) Indikator Kesehatan

N Gizi Kurang < - 2 SD = 2.403

N Balita yang dikumpulkan PSG = 22.023

= 2.403 x 100% = 10,91%

22.023

Dari perhitungan pelayanan penanganan kerawanan pangan indikator

kesehatan sebesar 10,91%. Angka tersebut dikategorikan aman karena standar

rawan pangan dari sektor kesehatan jika prosentase KEP (Kekurangan Energi

Protein) kurang dari 15%.

c) Sosial Ekonomi Kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan keluarga ke

dalam status kemiskinan


Pada akhir tahun 2013 di Kabupaten Kulonprogo masih terdapat 24.019 KK

miskin atau 18,68%. Angka kemiskinan tersebut di bawah 20% sehingga cukup

signifikan pada pengurangan Desa Rawan dari 27 Desa Pangan pada tahun

2013 menjadi 12 desa Rawan Pangan pada tahun 2014.

14. Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional

Indikator capaian program kedua yaitu capaian peningkatan kualitas pasar

tradisional. Capaian peningkatan kualitas pasar tradisional dipengaruhi oleh empat

faktor, yaitu jumlah pedagang pasar tradisional yang berijin, jumlah pedagang pasar

tradisional, jumlah pasar tradisional dengan sarana prasarana baik, dan jumlah pasar

tradisional.

Capaian peningkatan kualitas pasar tradisional di tahun 2014 tercapai 43,57%

atau 119,53% dari target sebesar 36,45%. Hal ini disebabkan keberhasilan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan kesadaran pedagang pasar

tradisional untuk mengurus perijinan kios, los, maupun bango sesuai Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

n Progo, 2014

Jumlah pedagang tradisional yang mengurus perijinan kios, los, dan bango

tercapai 4.270 pedagang. Jumlah ini meningkat sebanyak 369 pedagang, atau

meningkat 9,46% dari tahun sebelumnya yang tercapai 3.901 pedagang pasar

tradisional berijin.

Selain jumlah pedagang pasar tradisional yang berijin, capaian peningkatan

kualitas pasar tradisional dipengaruhi pula oleh jumlah pedagang pasar tradisional,

jumlah pasar tradisional dengan sarana prasarana baik, dan jumlah pasar tradisional.

Usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar dengan

telah melakukan pembangunan Pasar Percontohan Sentolo tahap III, serta rehabilitasi

Pasar Jombokan dan Pasar Bangeran memberikan hasil yang memuaskan dengan

bertambahnya jumlah pasar tradisional dengan sarana prasarana baik, yaitu dari target

sejumlah 8 pasar menjadi 10 pasar. Kondisi pasar dengan sarana prasarana baik

mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan


Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pelayanan Pasar. Pasar tradisional dengan sarana prasarana baik harus memiliki 11

kriteria, meliputi:

1) Bangunan kios dan los sudah permanen dan baik;

2) terdapat tempat parkir;

3) terdapat tempat bongkar muat barang;

4) terdapat tempat mandi, cuci, kakus dalam kondisi baik;

5) terdapat pembuangan tempat sementara;

6) terdapat tempat peribadatan (mushola);

7) terdapat alat informasi dan komunikasi;

8) terdapat kantor koordinator pasar;

9) terdapat jalan dalam pasar;

10) terdapat drainase; dan

11) terdapat penerangan.

Jumlah pedagang di pasar tradisional menurun sejumlah 679 pedagang karena

perubahan status aset Pasar Sentolo, yaitu dari aset Pemerintah Daerah Kabupaten

Kulon Progo menjadi aset Desa Sentolo. Namun demikian terdapat pula pertambahan

jumlah pedagang dari Pasar Percontohan Sentolo sejumlah 139 pedagang. Sampai akhir

tahun 2014 jumlah pedagang di pasar tradisional sejumlah 7.689 pedagang.

15. Program Pengembangan Usaha Perdagangan

Capaian pengembangan usaha perdagangan di tahun 2014 tercapai 97,26%

atau 112,63% dari target sebesar 86,35%. Hal ini disebabkan faktor jumlah usaha

perdagangan berijin yang meningkat tajam akibat keberhasilan pemerintah kabupaten

Kulon Progo dalam melakukan pelayanan “jemput bola” kepengurusan SIUP bagi para

pedagang di pasar tradisional.

Jumlah usaha perdagangan berijin meningkat dari 3.017 usaha menjadi 3.438

atau meningkat sejumlah 421 usaha perdagangan. Jumlah tersebut terdiri dari 367

usaha kecil, 43 usaha menengah, dan 11 usaha besar.

Capaian pengembangan usaha perdagangan yang melebihi target juga

disebabkan faktor meningkatnya jumlah ekspor komoditas unggulan ke beberapa


negara di dunia. Membaiknya perekonomian dunia membuat permintaan buyers ikut

meningkat. Berkembangnya industri kreatif di Kulon Progo juga turut mendorong

bertambahnya jumlah pelaku usaha yang berani mengekspor produk unggulannya.

Pada tabel 33.3 di atas nilai ekspor meningkat sebesar 3.120.378,95 US $ atau

meningkat sebesar 26,09% dari tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat tiga tambahan

komoditas ekspor, yaitu kerajinan dekorasi rumah, traktor tangan dan stagen, sehingga

jumlah komoditas bertambah dari 7 komoditas menjadi 10 komoditas.

16. Program Pengembangan Industri

Capaian pertumbuhan industri di tahun 2014 tercapai 105,07% atau 105,86%

dari target sebesar 99,5%. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah industri, yaitu dari

19.933 unit di tahun 2013 menjadi 20.105 unit, atau meningkat 172 unit. Selain itu nilai

usaha pada tahun 2014 juga melebihi target, yaitu Rp. 500.952.670.000,00 dari target

Rp. 444.552.000,00.Selain itu nilai usaha pada tahun 2014 juga melebihi target, yaitu

Rp. 500.952.670.000,00 dari target Rp. 444.552.000.000,00. Salah satu faktor yang

menyebabkan naiknya angka nilai usaha adalah terjadinya kenaikan BBM yang

berpengaruh juga terhadap nilai jual produk, disamping itu juga disebabkan adanya

penambahan usaha baru.

Peningkatan kedua faktor tersebut tidak terlepas dari usaha Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo dalam membina, dan memfasilitasi para pelaku usaha industri

agar dapat mengembangkan usahanya. Salah satu wujud nyata usaha pemerintah yaitu

melalui penyaluran bantuan peralatan produksi dari tahun ke tahun yang jumlahnya

terus meningkat.

Dari realisasi kegiatan industri juga dapat diketahui perkembangan potensi

industri kecil di Kabupaten Kulon Progo,

Terjadinya penurunan jumlah sentra industri dari 70 sentra menjadi 61 sentra

disebabkan ada sejumlah sentra yang sudah tidak memenuhi persyaratan sentra,

dimana jumlah kelompok IKM dalam sentra tersebut kurang dari 5 kelompok. Yang

dimaksud dengan sentra industri adalah pengelompokan usaha sejenis di dalam suatu

wilayah, dimana wilayah kerja sentra minimal radius 5 km dengan jumlah

pengelompokan sekurang-kurangnya 5 kelompok pengrajin dengan jumlah tenaga kerja


sekurang-kurangnya 50 orang, atau sekurang-kurangnya terdapat 10 kelompok dengan

jumlah tenaga kerja sekurang-kurangnya 30 orang.

Sentra yang tidak memenuhi persyaratan sebagai sentra yaitu, minyak kelapa

Kranggan, minyak kelapa Tanjungharjo, jamu Hargorejo, tempe Salamrejo, tempe

Depok, tempe benguk Bumirejo, tahu Tawangsari, tahu Brosot, dan sabut kelapa

Brosot. Namun demikian terdapat penambahan unit usaha dari 19.933 unit menjadi

20.105 unit dikarenakan munculnya beberapa unit usaha sejumlah 172 unit.

Industri suatu daerah, baik industri rumah tangga, kecil maupun menengah

memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kontribusinya

sangat besar bukan hanya dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada

tetapi juga penyerapan sumber daya manusianya. Dalam rangka mengoptimalkan

potensi industri yang ada, maka dilakukan Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem

Produksi yang selanjutnya direalisasikan ke dalam beberapa kegiatan berikut ini:

1) Pengembangan kapasitas pranata, pengukuran, standarisasi, pengujian dan

kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, standarisasi kualitas

produk. Misalnya olahan semen dan pasir agar mempunyai standar kualitas

produk, maka perlu dilakukan uji mutu produk. Implementasi dari kegiatan ini

adalah pembinaan IKM dan penyaluran bantuan peralatan kepada 7 kelompok IKM

meliputi IKM olahan kayu yaitu: 1) Kumpak di Triharjo, Wates; IKM sandang: 2) KUB

Busana Mandiri di RT. 20/ RW. 14 Siwalan, Sentolo; IKM olahan semen dan pasir: 3)

Makaryo di Dusun V Bojong, Panjatan, 4) Mutiara di Dusun V Krembangan,

Panjatan, 5) Madjoe di Dukuh Gerbosari Samigaluh, 6) Selo Makmur di Selo Timur,

Hargorejo, Kokap, dan 7) Djitoe di Tanjunggunung, Tanjungharjo, Nanggulan.

2) Kegiatan pengembangan sistem inovasi tekologi industri di lingkungan industri

hasil tembakau dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan penerapan sistem

inovasi teknologi industri. Implementasi dari kegiatan ini yaitu dengan pembinaan

inovasi teknologi bagi 30 orang anggota kelompok IKM, dan penyaluran bantuan

peralatan produksi kepada 5 IKM olahan herbal biofarmaka yaitu: 1) kelompok

Karya Maju di Dusun Sarigono, Pagerharjo, Samigaluh, 2) Kelompok Kerjo Sembodo

di Dusun Plono Timur, Pagerharjo, Samigaluh, 3) Poktan Tentrem di Dusun

Kemiriombo, Gerbosari, Samigaluh, 4) Poktan Tunas Muda di Dusun Manggis,

Gerbosari, Samigaluh, dan 5) Poktan Rukun di Desa Trayu Ngargosari, Samigaluh.


3) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi industri ditujukan kepada

4 kelompok IKM olahan semen dan pasir. Telah diselenggarakan pelatihan

pengolahan semen dan pasir bagi 20 pengrajin. Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo juga menyalurkan bantuan peralatan produksi kepada 1) IKM Sumber Rejeki

di Dusun Temben, Ngentakrejo, Lendah, 2) IKM Dhisil Terampil di Dusun Dhisil,

Salamrejo, Sentolo, 3) IKM Ngudi Makmur di Dusun Giyoso, Salamrejo, Sentolo,

dan 4) IKM Usaha Jaya di Dusun Kalisoko,Tuksono Sentolo.

4) Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologidilaksanakan dengan

menyalurkan bantuan peralatan produksi kepada 11 kelompok IKM dengan rincan:

1 kelompok genteng dan bata, 1 kelompok pande besi, 1 kelompok olahan pangan,

3 kelompok olahan semen dan pasir, 1 kelompok olahan kayu, 1 kelompok jahit, 2

kelompok olahan ikan, dan 1 kelompok batik. Kegiatan ini bertujuan agar terjadi

peningkatan kualitas dan volume produksi dengan penggunaan teknologi yang

lebih modern sehingga proses produksi lebih efektif dan efisien.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah telah diimplementasikan

melalui beberapa kegiatan berikut:

1. Pembinaan mutu dan design produk industri kecil, dengan tujuan untuk

memberikan nilai tambah produk dan mampu bersaing secara signifikan dibanding

produk daerah lain. Kegiatan ini berupa pembinaan kepada 32 pengrajin dan

penyaluran bantuan peralatan kepada 29 kelompok IKM meliputi IKM kimia dan

bahan bangunan sejumlah 4 kelompok, IKM kerajinan sejumlah 10 kelompok, IKM

sandang dan kulit sejumlah 4 kelompok), IKM olahan pangan sejumlah 6 kelompok,

dan IKM logam dan jasa sejumlah 5 kelompok. Selain itu melalui kerjasama dengan

Dekranasda Kabupaten Kulon Progo telah terselenggara 1 event pameran dan

lomba desain busana batik khas Kulon Progo bertempat di Hotel Jambuluwuk

Malioboro Boutique Hotel, Yogyakarta. Minat peserta lomba sangat besar terbukti

dengan jumlah pendaftar yang melebihi target yaitu sebanyak 107 karya.

Diharapkan dengan adanya pameran dan lomba seperti ini, produk asli Kulon Progo

semakin dikenal dan diminati masyarakat luas.

2. Kegiatan pengembangan usaha industri kecil diimplementasikan dengan

penyaluran bantuan peralatan produksi bagi 14 kelompok IKM dengan rincian:

kelompok IKM olahan kayu (1 kelompok), olahan pangan (4 kelompok),


perbengkelan (3 kelompok), sablon (1 kelompok), jahit (1 kelompok), olahan

semen dan pasir (1 kelompok), batik (1 kelompok), dan bengkel las (2 kelompok).

Diharapkan terdapat peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk sehingga

dapat bersaing dengan produk lai yang sejenis.

3. Pembinaan perijinan industri kecil, yang bertujuan untuk meningkatkan

pemahaman perajin IKM akan pentingnya perijinan industri terhadap legalitas

usaha, perlindungan dan kepastian hukum. Dari 60 peserta yang mengikuti

pembinaan telah menindaklanjuti dengan mengajukan Tanda Daftar Industri (TDI).

4. Realisasi kegiatan Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah

dengan Swasta dilaksanakan dengan melakukan sarasehan peningkatan kualitas

produk dan akses pemasaran dengan peserta sejumlah 30 orangterdiri dari

pengrajin serat tumbuhan, pengrajin bata merah, pengrajin mebel kayu, pengrajin

batik, dan pegrajin genteng. Selain itu dilaksanakan pula sosialisasi legalitas usaha

industri kepada 30 orang pengrajin, pembinaan produk kerajinan kepada 30 orang

pengrajin, dan pembinaan mutu dan desain produk (packaging dan pelatihan

cindera mata) kepada 80 orang pengrajin. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan

produk Kulon Progo dapat bersaing dengan produk lain serta terbuka akses

pemasaran bagi pera pelaku usaha.

5. Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah merupakan kegiatan untuk

menindaklanjuti dan mengimplementasikan peta panduan Kompetensi Inti Industri

Daerah (KIID) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian melelui

Kemenperin No: 102/M-IND/PER/10/2014. Impementasi kegiatan ini yaitu dengan

mengadakan pelatihan kepada 15 orang anggota kelompok kelompok Nyawiji

Mulyo, Gunung Kukusan, Hargorejo, Kokap. Turut pula disalurkan bantuan

peralatan produksi agar kualitas maupun kapasitas produksi gula kristal meningkat.

Capaian dari pelaksanaan 16 Program pada Urusan Pertanian, Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan, Ketahanan Pangan, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

berkontribusi dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Ekonomi dan

Pendapatan masyarakat.


3.2.8 Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah

Meningkatnya daya saing investasi daerah adalah salah satu indikator keberhasilan

pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dalam IKU Bupati 2015, Nilai

Realisasi Investasi (PMA/PMDN) ditargetkan sebesar Rp. 450.694 juta. Pada akhir

tahun 2015 nilai realisasi investasi mencapai 1.040.440 juta, atau melampaui target

sebesar Rp. 589.746 juta, atau capaian kinerjanya sebesar 230,85% dibandingkan

target.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar Rp. 638.860 juta, maka pada tahun

2015 terjadi pertumbuhan nilai investasi sebesar 64%. Selain itu, capaian ini telah

menyumbang 210,41% dari target akhir tahun RPJMD sebesar 494.471 juta pada tahun

2016. Dengan kata lain target IKU Bupati dalam hal meningkatnya daya saing investasi

daerah telah tercapai pada tahun keempat pemerintahan. Berikut tabel yang memuat

realisasi capaian sasaran Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah dari tahun 2014

sampai tahun 2015.

Tabel. 3.21 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing

Investasi Daerah


Satuan Capaian

2014

Capaian 2015

Target Akhir

RPJMD (2016)

Capaian s/d

2015 terhadap

2016

Target Realisas

i %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah

Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN) (jutaan)

Juta 634.860 450.694 1.040.440

230,85

494,471 210,41

Sumber Data : BPMPT Kulon Progo

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN)

tahun 2015 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu dari target Rp. 450,694 juta

terealisasi Rp. 1,040,440 juta (230,85%).Capaian tahun 2015jika dibandingkan dengan

capaian tahun 2014mengalami peningkatan Rp. 405,694 juta (163,885%). Apabila

dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2016, telah tercapai 210,41%.


Realisasi Nilai Investasi tersebut terdiri dari investasi PMA, PMDN, dan

investasi berdasarkan perizinan daerah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.22

Realisasi Nilai Investasi PMA, PMDN dan Perizinan Daerah


No

Perusahaan Realisasi

2013 2014 2015

1 PMA 227.761.150.000 272.057.563.019 633.253.727.771

a. PT. Sung Chang Indonesia 20.919.400.000 20.919.400.000 20.919.400.000

b. PT. JMI 193.145.750.000 236.240.774.269 597.436.939.021

c. PT. Epotech Indonesia 13.696.000.000 14.897.388.750 14.897.388.750

2 PMDN 135.376.815.049 347.905.214.411 407.187.002.069

a. PT. Pagilaran 5.825.000.000 7.806.300.765 7.806.300.765

b. PT. Kurnia Bumi Pertiwi 7.200.000.000 7.200.000.000 7.200.000.000

c. PT. Aneka Sinendo 9.725.549.984 9.725.549.984 25.689.426.271

d. CV. KHS 77.933.258.715 253.838.576.312 262.489.282.550

e. PT. Lestari Pelita Graha 11.794.916.485 11.794.916.485 11.794.916.485

f. PT. Putra Patria Adikarsa 15.398.089.865 15.398.089.865 15.398.089.865

g. PT. OSCO 7.500.000.000 7.500.000.000 10.650.000.000

h. PT. Pramana Putra Perkasa 4.520.000.000 4.520.000.000

i. Naturindo Fresh 2.000.000.000 2.000.000.000

j. PT. IGP International 5.000.000.000 5.000.000.000

k. PT. Jaya Makmur Prayoga Sentausa

1.000.000.000 1.120.000.000

l. PT. Odixa Pharma Laboratories 1.621.781.000 13.000.000.000

m. PT. Cakra Persada Adi Karya 1.000.000.000 1.000.000.000

n. PT. Dian Niaga Yogyakarta 1.500.000.000 1.500.000.000

o. PT. Energy Puritama 17.000.000.000 17.000.000.000

p. PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

1.000.000.000 17.297.942.133

q. CV. Property Plus Indonesia 3.600.000.000

r. CV. Gunung Batu Hidup Abadi 121.044.000

3 Investasi berdasarkan Perizinan Daerah

620.225.210.200 757.451.677.320 758.154.809.991

Total Investasi 983.363.175.249 1.377.414.454.750 1.798.595.539.831

Sumber data : Badan PM dan PT Kabupaten Kulon Progo, 2016

Dilihat dari data nasional, realisasi penanaman modal nasional (PMA dan PMDN)

pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp. 545,4 trilyun. Apabila dibandingkan dengan

realisasi nilai investasi nasional tersebut, maka capaian nilai investasi Kabupaten Kulon

Progo pada tahun 2015 adalah sebesar 0,19%. Terdapat kenaikan sebesar 0,04 % dari

tahun 2014, dimana pada tahun tersebut persentase capaian nilai investasi Kabupaten


terhadap Nasional sebesar 0,15%. Secara rinci perbandingan nilai investasi Kabupaten

Kulon Progo dan nilai investasi nasional dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Nilai Investasi Kabupaten dengan Realisasi Nilai Investasi Nasional

Tahun 2014 - 2015

No Tingkat Nilai Investasi Tahun 2013

Juta (Rp)

Nilai Investasi Tahun 2014

Juta (Rp)

Nilai Investasi Tahun 2015

Juta (Rp)

Kenaikan Juta (Rp)

1 Nasional 398.600.000,00 463.100.000,00 545.400.000 82.300.000,00

2 Kabupaten Kulon Progo

363.137,00 619.962,00 1.040.440 420.478,00

Persentase capaian Kabupaten terhadap Nasional

0,09 0,15 0,19 0,51

Sumber: Press Realese Triwulan IV, BKPM (2015) dan BPMPT Kab. Kulon Progo

Kenaikan capaian nilai investasi dari 2013 sampai dengan 2015 antara lain

karena upaya pemerintah daerah, yaitu dengan:

a) Melakukan sosialisasi dalam pembangunan wilayah lebih intensif, sehingga

investasi mendapat dukungan masyarakat.

b) Melakukan pembebasan tanah (land banking) oleh Pemerintah Daerah atau

BUMD untuk kemudahan dan percepatan realisasi program strategis kabupaten.

c) Melakukan pembangunan dan peningkatan kapasitas infratruktur dan penyediaan

sarana prasarana sesuai peruntukan kawasan.

d) Melaksanakan Perda Penanaman Modal dan peraturan perundang-undangan di

bidang perizinan sebagai acuan yuridis-teknis pelaksanaan tugas

e) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi untuk inventarisasi dan

sinkronisasi data potensi investasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang

sinergis.

Adapun program yang dilaksanakan selama tahun 2015 untuk mencapai

sasaran daerah dalam hal Meningkatnya daya saing investasi daerah yaitu Program

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; dan program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi. Melalui kedua program tersebut telah dilaksanakan pameran-

pameran investasi, workshop, forum kerjasama investasi, keikutsertaan dalam KP3MN,

dan tersedianya sistem pengembangan dan pengolahan sistem informasi penanaman

modal dan perizinan. Diharapkan dengan adanya program-program tersebut nilai


investasi daerah semakin meningkat, sehingga tercipta daya saing daerah yang semakin

menyejahterakan masyarakat.

Sedangkan secara rinci keseluruhan nilai investasi kumulatif di Kabupaten

Kulon Progo berdasarkan sektor dan sub sektor tahun 2015 adalah sebesar Rp.

9.189.281.535.404,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 834.062.129.641,00 dari

tahun 2015. Realisasi nilai investasi tersebut terdiri dari investasi PMA, PMDN,

perijinan daerah dan investasi publik. Adapun selengkapnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.24

Nilai Investasi per Sektor / Sub Sektor Tahun 2015

Sektor Subsektor Realisasi Investasi Kumulatif Tahun

2014 (Rp)

Tambahan Investasi Tahun 2015 (Rp)

Realisasi Investasi Kumulatif Tahun

2015 (Rp) Primer 3.617.212.674.601 454.133.673.192 4.071.346.347.793

Tanaman Pangan & Perkebunan

908.852.861.713 86.929.821.200 995.782.682.913

Peternakan 1.697.871.684.228 264.598.500 1.698.136.282.728 Kehutanan 8.267.518.609 2.802.236.040 11.069.754.649 Perikanan 637.512.593.953 2.690.852.700 640.203.446.653 Pertambangan 364.708.016.098 361.446.164.752 726.154.180.850 Sekunder 703.816.144.144 12.686.969.000 716.503.113.144 Industri Makanan 106.004.997.470 93.000.000 106.097.997.470 Industri Tekstil 6.411.067.348 95.750.000 6.506.817.348

Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki

7.398.000.000 120.000.000 7.518.000.000

Industri Kayu 4.171.245.976 470.000.000 4.641.245.976 Industri Kertas &

Percetakan 1.718.286.141 50.000.000 1.768.286.141

Industri Kimia & Farmasi

61.425.207.882 11.478.219.000 72.903.426.882

Industri Mineral Nonlogam

52.098.156.484 130.000.000 52.228.156.484

Industri Logam, Mesin & Elektronika

301.880.620.359 100.000.000 301.980.620.359

Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam

303.080.917 80.000.000 383.080.917

Industri Lainnya 162.405.481.567 70.000.000 162.475.481.567 Tersier 4.034.190.587.018 367.241.487.449 4.401.432.074.467

Listrik, Gas & Air 85.528.918.471 4.831.670.110 90.360.588.581

Konstruksi 475.535.465.191 253.367.935.540 728.903.400.731


Sektor Subsektor Realisasi Investasi Kumulatif Tahun

2014 (Rp)

Tambahan Investasi Tahun 2015 (Rp)

Realisasi Investasi Kumulatif Tahun

2015 (Rp) Perdagangan dan

Reparasi 1.413.521.412.318 19.418.852.993 1.432.940.265.311

Hotel & Restoran 134.490.832.699 2.235.000.000 136.725.832.699 Transportasi,

Gudang & Komunikasi

138.437.758.963 5.695.153.500 144.132.912.463

Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran

80.626.512.450 16.283.066.500 96.909.578.950

Jasa lainnya 1.706.049.686.926 65.409.808.806 1.771.459.495.732 Jumlah Total Investasi 8.355.219.405.763 834.062.129.641 9.189.281.535.404 Sumber data : Badan PM dan PT Kabupaten Kulon Progo, 2014

Jumlah investor tahun 2015 yang berminat berinvestasi (investor tracking) di

Kulonprogo tercatat sebanyak 30 perusahaan yang bergerak dalam 25 unit usaha.

3.2.9 Sasaran Strategis Meningkatnya Kunjungan Wisata

Pengembangan kewisataan di Kulon Progo menjadi prioritas utama, bersama

pendidikan, kesehatan dan kebudayaan. Dengan pengembangan kewisataan ini

diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kulon progo.

Capaian IKU tahun 2015 menunjukkan bahwa persentase peningkatan

kunjungan wisata sudah melampaui target yang ditentukan. Dari target 10,03 %

yang direncanakan dapat terealisasi 24,92% dengan capaian kinerja 248,42 (sangat

tinggi)

Tabel. 3.25

Rencana dan Realisasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kunjungan Wisata


Satuan Capaian

2014


RPJMD (2016)


2016

Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Meningkatnya Kunjungan Wisata

Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata.

persen -0,454 10,03 24,92 248,42 10,11 246,52

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kulon Progo


Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Persentase Peningkatan Kunjungan

Wisata tahun 2015melampaui target pertumbuhan yang ditetapkan yaitu 10,03%.

Hal ini disebabkan jumlah kunjungan wisata ditarget 504.500 orang, terealisasi

518.598 orang ( 102,79 %). Capaian kinerja tahun 2015 jika dibandingkan dengan

tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup drastis yaitu dari -0,45 % ditahun

2014 menjadi 24,92 ditahun 2015. Apabila dibandingkan dengan kondisi akhir

RPJMD tercapai 248,42% dari target 10,03 %.

Terpenuhinya target capaian ini dipengaruhi oleh dua indikator, yaitu :

1. Capaian kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata beretribusi. Jumlah

kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata beretribusi berhasil melampaui

target jumlah kunjungan, disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a) Peningkatan kunjungan wisatawan ke obyek–obyek wisata pegunungan yang

notabene merupakan obyek wisata pendukung di Kabupaten Kulon Progo.

Peningkatan tersebut bukan tidak mungkin disebabkan adanya

pembangunan fasilitas penunjang daya tarik wisata di obyek-obyek wisata di

wilayah pegunungan seperti Goa Kiskendo dan Puncak Suroloyo.Saat ini

pemerintah kabupaten lebih memfokuskan pengembangan kepariwisataan

di kawasan utara yaitu melalui program Bedhah Menoreh.

b) Wisatawan yang mulai tertarik untuk berkunjung ke obyek-obyek wisata

desa dan minat khusus. Adanya kecenderungan ini menyebabkan kunjungan

wisatawan ke Kulon Progo menjadi semakin terdistribusi ke beberapa

destinasi yang lebih luas.

2. Capaian kunjungan wisatawan ke desa wisata mengalami peningkatan yang

cukup siginifikan. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya media promosi

melalui website maupun media sosial yang secara efektif telah dimanfaatkan

oleh para pengelola desa wisata untuk menarik minat pengunjung. Disamping

itu, wisata desa semakin menjadi pilihan bagi wisatawan, dikarenakan daya

tarik alam yang masih relatif asri dan alamiah.

Upaya yang bisa dilakukan untuk membangun kepariwisataan di Kabupaten Kulon

progo adalah :


Meningkatkan kualitas sarana dasar, perlunya pembangunan fasilitas rekreatif

maupun fasilitas something to do di obyek wisata, selain juga fasilitas

something to buy, dan kualitas something to see.

Promosi wisata terus ditingkatkan lewat berbagai media, event, dan

kesempatan promosi.

Perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan

pariwisata untuk menangkap peluang usaha.

Pembangunan akses dan prasarana pendukung, terutama untuk daya tarik

wisata baru khususnya obyek wisata alam baik berupa bendungan, air terjun,

pemandangan alam dan lain-lain. Prasarana pendukung yang perlu

diprioritaskan adalah peningkatan akses jalan, yang dalam hal ini melibatkan

instansi lain yang terkait. Dalam hal ini mulai tahun 2014 telah dicanangkan

program Bedhah Menoreh, yaitu sebuah upaya terpadu lintas instansi dalam

rangka mengembangkan kawasan di wilayah pegunungan Menoreh, termasuk

pada sektor pariwisata.

1) Distribusi Kunjungan Wisatawan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a) Pantai Glagah : 334.894 Orang b) Pantai Trisik : 13.911 Orang c) Pantai Congot : 37.633 Orang d) Waduk Sermo : 81.460 Orang e) Goa Kiskendo : 15.710 Orang f) Puncak Suroloyo : 34.939 Orang g) Kolam RenangTanjungsari : 51 Orang

Jumlah : 518.598 Orang

2) Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pariwisata Tahun 2015 per obyek dan sarana

wisata adalah sebagai berikut :

a) Pantai Glagah : Rp. 1.543.528.000

b) Pantai Trisik : Rp. 50.047.000

c) Pantai Congot : Rp. 171.783.000

d) Waduk Sermo : Rp. 307.618.000

e) Goa Kiskendo : Rp. 58.120.000 f) Puncak Suroloyo : Rp. 131.932.000 g) Kolam Renang Tanjungsari : Rp. 153.000

h) Tambatan Perahu Wisata : Rp. 1.865.000 i) Sewa Sarana Prasarana Pariwisata : Rp. 5.550.000

j) Kios : Rp. 1.800.000

Jumlah : Rp. 2.272.396.000


3) Mulai tahun 2010 Pemandian Clereng sudah dikelola oleh PDAM Kabupaten Kulon

Progo, sehingga pendapatan retribusi dari obyek wisata meliputi 6 (enam) obyek

wisata dan satu kolam renang serta retribusi dari penyewaan sarana prasarana

pariwisata, yaitu :

a) Pantai Glagah

b) Pantai Trisik

c) Pantai Congot

d) Waduk Sermo

e) Goa Kiskendo

f) Puncak Suroloyo

g) Kolam Renang Tanjungsari Samigaluh

h) Tambatan Perahu Wisata

i) Sewa Sarana Prasarana Wisata

j) Kios

4) Kegiatan Promosi Wisata yang dilaksanakan adalah ;

Penggandaan leaflet, booklet, sticker

Pembuatan Kalender of Event

Travel Dialog ke Jawa Tengah dan Jawa Barat

Fam Trip

Pameran wisata di Jakarta, Surabaya, dan Bandung dan Yogyakarta

Atraksi Wisata di obyek wisata

5) Desa Wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo :

a) Desa Wisata Sermo, Hargowilis Kokap

b) Desa Wisata Banjaroyo, Kalibawang

c) Desa Wisata Banjarasri. Kalibawang

d) Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo

e) Desa Wisata Glagah,Temon

f) Desa Wisata Kalibiru,Kokap

g) Desa Wisata Sidorejo,Lendah

h) Desa Wisata Nglinggo,Samigaluh

i) Desa Wisata Pendoworejo,Girimulyo

j) Desa Wisata Purwoharjo, Samigaluh

k) Desa Wisata Sendangsari,Pengasih

l) Desa Wisata Trisik,Galur

m) Desa Wisata Banguncipto,Sentolo


Adapun penghargaan pada urusan Pariwisata selama tahun 2015 adalah :

No Nama Event Prestasi Keterangan

1. Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo

Lomba Video Profil Desa Wisata

Juara 1 Diselenggarakan

oleh Dinas

Pariwisata DIY

2. Desa Wisata Glagah

Lomba Festival Kuliner Desa Wisata katagori Masakan Mi Lethek

Juara 1 Diselenggarakan

oleh Dinas

Pariwisata DIY

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

a. Keterbatasan sarana prasarana dan belum adanya fasilitas rekreatif di obyek wisata

yang mampu menjadi magnet kunjungan wisata.

b. Keterbatasan dalam penyusunan paket wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo

karena belum begitu dikenal oleh pasar wisata nusantara maupun mancanegara.

c. Peluang usaha pariwisata belum banyak ditangkap oleh pelaku usaha dan masyarakat.

d. Masih belum optimalnya kinerja penarikan retribusi masuk obyek wisata.

Solusi :

a. Secara bertahap telah dilakukan upaya pembangunan sarana prasarana pariwisata

baik dengan menggunakan anggaran APBD kabupaten maupun APBD DIY melalui

forum trilateral desk, maupun melalui usulan –usulan program dan kegiatan yang

dibiayai dengan Dana Keistimewaan.

b. Promosi wisata terus ditingkatkan lewat berbagai media baik cetak maupun elektronik,

pembuatan media promosi berupa leaflet, booklet, sticker, maupun melalui media

sosial. Disamping itu juga melalui penyelenggaraan event –event yang bertujuan untuk

meningkatkan promosi wisata misalnya melalui kegiatan travel dialog, fam trip,

promosi wisata, penyelenggaraan lomba –lomba bernuansa pariwisata serta

pembuatan kalender of event.

c. Perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan

pariwisata untuk menangkap peluang usaha, melalui kegiatan pelatihan, studi banding

dan pemberdayaan desa wisata.

d. Mengadakan pembinaan serta monitoring bagi petugas secara berkala.


3.2.10 Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang mendukung

Pengembangan Wilayah

Sasaran Meningkatnya Pelayanan

Infrastruktur yang mendukung

Pengembangan Wilayah terdiri

dari satu indikator yaitu

“Persentase Peningkatan

Pelayanan Infrastruktur” yang

ditargetkan dalam IKU 2015 telah

menunjukkan hasil yang positif. Dari target 79,76% capaian tahun 2015terealisasi

81,93%dengan capaian 102,72%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014,

mengalami penurunan sebesar 2,02% yaitu dari 83,94 tahun 2014 menjadi 81,93

tahun 2015. Capain ini juga menjadikan target capaian pada pada akhir tahun

RPJMD terealisasi 99,57%.

Tabel. 3.26

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan

Infrastruktur yang mendukung Pengembangan Wilayah


Satuan Capaian

2014


RPJMD (2016)


2016

Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang mendukung Pengembangan Wilayah.

Persentase Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Daerah.

persen 83,95 79,76 81,93 102,72 82,28 99,57

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kulon Progo

Capaian kinerja indikator Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur

daerah diperoleh dengan menggunakan formul penghitungan :

Persentase peningkatan aksesibilitas pelayanan infrastrukur daerah = (Jumlah

panjang jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4/ Jumlah panjang jalan seluruhnya

(jalan negara, provinsi, kabupaten, desa) x 100%)+ Persentase jangkuan layanan irigasi


+ (jumlah rumah tangga terlayani air bersih/Jumlah rumah tangga x 100%) + (Jumlah

rumah tangga berlistrik/Jumlah rumah tangga x100%)/4) dengan elemen data :

Elemen Data Satuan Target Realisasi

Jumlah panjang jalan penghubung antar wilayah dalam kondisi baik

km 1.010,03 1.613,11

Jumlah panjang jalan (negara, provinsi, kabupaten, desa)

km 1.451,69 2.176,89

Jumlah luas areal yang dilayani irigasi (panen padi 2 kali)

ha 10.125 10.149,24

Jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi (seluruhnya)

ha 10.585 10.966,24

Jumlah rumah tangga terlayani air bersih RT 77.129 77.887

Jumlah rumah tangga menggunakan energi listrik

RT 103.828 103.914

Jumlah rumah tangga RT 117.661 112.874

Disamping elemen data tersebut, capaian kinerja indikator Persentase

peningkatan pelayanan infrastruktur daerah juga didukung dengan beberapa program

utama yang meliputi Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan Kabupaten pada Tahun 2015 untuk alokasi pembangunan jalan kabupaten pada

tahun ini dianggarkan untuk membangun jalan kabupaten baru, peningkatan jalan serta

pemeliharaan jalandan difokuskan pada kegiatanterlaksananya tahap pelaksanaan dan

penyerahan hasil pengadaan tanah untuk ruas Dudukan-Ngentakrejo, Kemiri, Sogan,

Karangwuni, Slanden-Sendangsono serta terlaksananya perencanaan peningkatan jalan

Kabupaten tahun anggaran 2016, pembuatan DED (Detail Engineering Design) Bantar kulon

Kaliagung.

Program rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan merupakan upaya untuk

mempertahankan pelayanan dan kinerja jalan dan jembatan Kabupaten, sehingga

masyarakat di wilayah Kabupaten Kulon Progo mempunyai kemudahan mobilitas dengan

tingkat kenyamanan dan keamanan yang tinggi. Pada sebelumnya (tahun 2014) telah

dibuat DED (Detail Engineering Design)Flyover Ngelo di Desa Salamrejo, Sentolo.

Pemeliharaan berkala jalan di 14 ruas jalan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten

Kulon Progo dengan panjang total jalan sepanjang 12.850 meter, sedangkan untuk kegiatan

peningkatan jalan kabupaten dilaksanakan untuk menangani Jalan Kabupaten dengan

tingkat kerusakan > 23%. Sedangkan pada kegiatan pemeliharaan rutin jalan dilaksanakan

untuk Jalan Kabupaten dengan tingkat kerusakan < 11%.

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq-8mT1MbKAhVCC44KHWPQCWMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mudjisantosa.net%2F2013%2F05%2Fdetail-engineering-design-ded.html&usg=AFQjCNGhW1ksi9i2e_Ne5vTvw4jkQZT8-g&sig2=ACGstTCcLLpyIDaEEDEdlg


Pada kegiatan pemeliharaan rutin jembatan dilaksanakan untuk Jembatan dengan

tingkat kerusakan < 11% sebanyak 20 unit jembatan. Peningkatan jalan dilaksanakan untuk

menangani jalan dengan tingkat kerusakan lebih dari 23% sepanjang 33,8 kilometer dan

tersebar di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan Pemeliharaan rutin dimaksudkan

untuk mempertahankan kondisi jalan yang baik/mantap atau dengan tingkat kerusakan

sampai dengan 11% selama kurun waktu 1 (satu) tahun ini. Target capaian yang ada di

RPJM Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016 Jalan dan jembatan kondisi baik

yang harus dicapai adalah 85%. Untuk kegiatan pembangunan jembatan kabupaten

dibangun sebanyak 4 unit yaitu Jembatan Dlinseng, Jembatan Sambiroto, Jembatan Ngelo,

Jembatan Kalikatul. Sedangkan pada kegiatan Rehabilitasi jembatan kabupaten ada 4 unit

jembatan kabupaten yang diperbaiki yaitu Jembatan Sentul, Jembatan Pereng, Jembatan

Ngipik 1 & 2, Jembatan Besilen. Untuk Pemeliharaan Jembatan Kabupaten diperbaiki

dengan kerusakan < 11 % sebanyak 20 unit jembatan. Adanya beberapa program/kegiatan

penanganan jalan, meliputi: pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan

jembatan, pemeliharaan berkala jalan dan jembatan, serta pemeliharaan rutin jalan dan

jembatan dalam rangka untuk meningkatkan atau mempertahankan kondisi jalan menjadi

baik.

Capaian Kinerja panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2015 belum

memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 85%, hal ini disebabkan adanya Peraturan

Bupati nomor 331/A/2015 tahun 2015 Tanggal 14 September 2015 tentang SK Status Ruas

Jalan Kabupatendimana ada beberapa ruas jalan kabupaten yang dalam kondisi baik di

kategorikan/dimasukkan sebagai jalan desa. Perubahan status beberapa ruas jalan

kabupaten menjadi jalan desa disebabkan karena adanya ruas jalan kabupaten yang tidak

memenuhi ketentuan sebagai jalan kabupaten. Angka penurunan ruas jalan kabupaten

tersebut sangat signfikan mempengaruhi capaian kinerja Panjang Jalan Kabupaten dalam

Kondisi Baik di tahun 2015 sehingga target yang ditetapkan sebesar 85% tidak tercapai.

Disamping kinerja dibidang jalan dan jembatan, Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo melalui Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah mengupayakan pemenuhan air baku untuk rumah

tangga dengan melaksanakan 3 kegiatan yaitu Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar,

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Fasilitasi Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi. Capaian

kinerja penyediaan air baku untuk rumah tangga di Kabupaten Kulon Progo tahun 2015

dapat dilihat pada tabel 3.


Tabel 3.27 Capaian Ketersediaan Air Baku


No. Uraian Capaian Kinerja

2014 2015

Target Capaian 1 Jumlah debit air yang dapat dilayani (juta liter) 439,39 423,4 455,58 2 Jumlah kebutuhan debit air (juta liter) 457,51 436,27 474,79

Capaian Indikator Kinerja Program (%) 96,03 97,05 95,99 Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2015

Untuk capaian ketersediaan air baku di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 belum

memenuhi target yang sudah ditetapkan sebesar 97,05 %. Salah satu faktor menurunnya

capaian ketersediaan air baku adalah kekeringan yang lama sehingga mempengaruhi

volume air bakunya menjadi berkurang.

Salah satu sektor yang menjadi komoditi utama Kabupaten Kulon Progo adalah

sektor pertanian. Untuk menunjang sektor pertanian di Kabupaten Kulon Progo telah

dilakukan upaya-upaya antara lain dengan peningkatan pelayanan irigasi. Adapun tujuan

peningkatan pelayanan irigasi adalah untuk membasahi tanah berkaitan dengan kapasitas

kandungan air dan udara dalam tanah sehingga dapat dicapai suatu kondisi yang sesuai

dengan kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman yang ada di tanah tersebut. Namun secara

tidak langsung irigasi mempunyai tujuan yang meliputi mengatur suhu dari tanah, mencuci

tanah yang mengandung racun, mengangkut bahan pupuk dengan melalui aliran air yang

ada, menaikkan muka air tanah, meningkatkan elevasi suatu daerah dengan cara

mengalirkan air dan mengendapkan lumpur yang terbawa air, dan lain sebagainya.

Dalam rangka peningkatan pelayanan irigasi, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

telah melakukan beberapa program dan kegiatan. Dalam Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya telah dilaksanakan

kegiatan-kegiatan antara lain Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun,

pemberdayaan petani pemakai air, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi

dan pemeliharaan jaringan irigasi serta peningkatan pengelolaan irigasi patisipatip

(WISMP). Selain Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya juga ada Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi

sungai, danau dan sumber daya air lainnya dengan kegiatan pembangunan embung, dan

bangunan penampung air lainnya. Dengan dua (2) program tersebut diharapkan dapat

meningkatkan capaian pelayanan irigasi di Kabupaten Kulon Progo. Untuk Capaian

peningkatan jaringan irigasi di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 3.28 Capaian Peningkatan Pelayanan Irigasi

Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2015


2014 2015

Target Capaian 1 Jumlah panjang irigasi dalam kondisi baik

(meter) 272.331 291.730 274.317

2 Jumlah panjang irigasi (meter) 399.630 399.630 399.630

3 Jumlah luas areal yang dilayani irigasi (panen 2 kali)

10.346 10.125 10.149,24

4 Jumlah luas areal yang harus dilayani irigasi (seluruhnya)

10.585 10.585 10.966,24

5 Jumlah kelembagaan petani pengelola air yang diberdayakan

184 236 197

6 Jumlah kelembagaan petani pengelola air yang seharusnya ada

295 295 295


Capaian peningkatan pelayanan irigasi di Kabupaten Kulon Progo tahun 2015

sebesar 81,62% masih belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 82,88 %. Beberapa

faktor yang mempengaruhi capain peningkatan pelayanan irigasi adalah keterbatasan

anggaran dalam memperbaiki sarana-sarana irigasi serta adanya kegiatan cetak sawah baru

seluas 55 hektar dan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman sehingga

luasan areal yang harus dilayani irigasi menjadi bertambah.

Dengan peningkatan pelayanan irigasi maka diharapkan dapat memperbaiki

infrastruktur drainase pengairan yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Dalam upaya menjaga

drainase pengairan dalam kondisi baik, telah dilaksanakan Program Pengembangan saluran

drainase/gorong-gorong. Pada Program pengembangan saluran drainase/gorong-gorong

pada tahun 2015 dilaksanakan kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan saluran Drainase/Gorong-

Gorong. Untuk capaian kinerja drainase pengairan dalam kondisi baik dapat dlihat pada

tabel berikut :

Tabel 3.29 Capaian Drainase Pengairan Dalam Kondisi Baik



2014 2015

Target Capaian 1 Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik

(km) 61,24 62,71 62,47

2 Jumlah panjang drainase (km) 119,45 119,45 119,45 3 Jumlah luas wilayah yang tidak tergenang di 400 500 466,1


wilayah potensi tergenang 4 Jumlah luas potensi yang tergenang 2.573 2.573 2.573


Capaian Drainase Pengairan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Kulon Progo tahun 2015

sebesar 35,20% belum memenuhi target sebesar 35,97 %. Kekurangan 0,77 % dari target

disebabkan karena kurangnya capaian drainase pengairan yang diperbaiki dan penambahan

luas wilayah yang tidak tergenang yang masih belum mencapai target.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ditujukan untuk meningkatkan

pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan Produksi wilayah. Salah satu

indikator yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya prosentase jalan pedesaan

(infrastruktur perdesaan) dalam kondisi yang baik. Adanya Peraturan daerah Nomor

331/A/2015 tahun 2015 Tanggal 14 September 2015 tentang SK Status Ruas Jalan

Kabupaten, pada Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan

peningkatan Jalan Pedesaan sepanjang 40,75 kilometer serta paket Pemeliharaan Jalan

Pedesaan dengan panjang 63,24 km. Sampai dengan akhir tahun 2015 panjang total jalan

pedesaan tertangani (dalam kondisi baik) sepanjang 936,829 kilometer. Paket jalan

pedesaan yang ditangani Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah jalan pedesaan yang

sudah tercantum dalam Peraturan Bupati tersebut diatas. Capaian kinerja

PeningkatanInfrastrukturPerdesaan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.30 Capaian Peningkatan Infrastruktur Perdesaan



2014 2015

Target Capaian

1 Jumlah panjang jalan desa dalam kondisi baik (m)

360.070 384.060 936,829

2 Jumlah panjang jalan desa (m) 500.938 500.938 1.354,979 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 71,87 76,67 69,13

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2015

Capaian kinerja PembangunanInfrastrukturPerdesaan tahun 2015belum

memenuhi target yang ditetapkan sebesar 76,67%, ini dikarenakan adanya penambahan

ruas jalan desa yang ada pada Peraturan Bupati Nomor 331/A/2015 tahun 2015 Tanggal 14

September 2015 dan untuk penambahan ruas jalan sepanjang 854.043 meter yang baru ini


belum bisa dikategorikan sebagai jalan desa dalam kondisi baik, sehingga penambahan ruas

jalan desa berdampak pada menurunnya capaian infrastruktur perdesaan tahun 2015.

Dalam upaya mewujudkan estetika dan keindahan kota, Program Pengembangan

Infrastruktur perkotaan melalui kegiatan pengembangan kota Wates. Realisasi Program

Pengembangan Infrastruktur perkotaan pada tahun 2015 sebesar 64,34% % melebihi

target yang ditetapkan dalam RPJM Daerah yaitu sebesar 58,94% dengan panjang jalan

trotoar perkotaan yang sudah dikerjakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sepanjang

7.044 meter, akan diupayakan ditingkatkan di tahun mendatang untuk mewujudkan jalan

perkotaan yang menunjang estetika Kota Wates, Sedangkan untuk penambahan luas RTH

(Ruang Terbuka Hijau) perkotaan bertambah 3.250,5 meter². Penambahan RTH (Ruang

Terbuka Hijau) didapat dari pembangunan taman-taman kota yang dilakukan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Kantor Lingkungan Hidup. Salah satunya adalah pembangunan Taman

Selamat Datang di Jembatan Bantar adalah salah satu upaya untuk dapat mewujudkan

identitas perkotaan di Kabupaten Kulon Progo. Capaian Peningkatan Infrastruktur

perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.31 Capaian Peningkatan Infrastruktur Perkotaan


No. Indikator Kinerja Capaian Kinerja

2014 2015

Target Capaian 1 Jumlah panjang jalan perkotaan bertrotoar 5.844 5.600 7.044 2 Jumlah panjang jalan perkotaan 8.890 8.890 8.890 3 Luas RTH perkotaan 983,30 985,21 983,63 4 Jumlah kebutuhan RTH perkotaan 7.124,28 7.124,28 7.124,28 5 Jumlah panjang jalan perkotaan berdrainase 8.890 8.890 8.890 6 Jumlah panjang jalan perkotaan 8.890 8.890 8.890


Capaian kinerja PembangunanInfrastrukturPerkotaan tahun 2015 mencapai

64,34% melebihi target RPJM daerah yaitu sebesar 58,94%. Pembangunan infrastruktur

merupakan katalis bagi pembangunan, dengan adanya PembangunanInfrastruktur terutama

diperkotaan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat

meningkatkan produktifitas dan efisiensi dan pada akhirnya dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi. Hampir dalam semua aktifitas masyarakat dan pemerintah,

keberadaan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah

menjadi kebutuhan dasar.


Adanya prasarana gedung kantor yang memadai dapat meningkatkan kinerja

aparatur pemerintah, untuk mencukupi kebutuhan akan prasarana gedung kantor yang

memadai maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang bertujuan memfasilitasi kebutuhan

aparatur pemerintah kabupaten Kulon Progo akan bangunan rumah negara, bangunan

gedung dan bangunan umum. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ditujukan

untuk tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor pemerintah dalam kondisi baik di

Tahun 2015. Pada tahun anggaran ini dilakukan pembangunan gedung kantorDinas

Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Kantor Kecamatan wates, Pembangunan Stadion

Cangkring, Pembangunan Pagar keliling Gedung Inspektorat Daerah dan Pembangunan

Gedung UPTD PAUD DIKDAS. Sedangkan untuk rehabilitasi bangunan pada tahun ini

melakkukan Rehabiltasi Gedung Dinas Pertanian dan Kehutanan Bidang Holtukultura,

Rahab Rumah Dinas Pemda, Rehab Rumah Dinas Sekda, Rehab Gedung Kantor Koperasi &

UMKM. Capaian sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik pada tahun 2015

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.32 Cakupan Sarana Prasarana Gedung Kantor dalam Kondisi Baik



2014 2015

Target Capaian

1 Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (unit) 48 59 57

2 Jumlah gedung kantor (unit) 96 96 96 Capaian Indikator Kinerja Program (%) 50 61,46 59,37

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, 2015

Capaian Kinerja PeningkatanSaranaPrasaranaGedungKantordalam kondisi baik di

Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 mencapai 59,37% dari yang ditargetkan sebesar

61,46% pada tahun ini. Terjadi peningkatan sebesar 9,37% dibandingkan dengan capaian

tahun 2014. Salah satu faktor tidak terpenuhinya target kinerja sarana dan prasarana

gedung kantor dalam kondisi baik disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk

perbaikan gedung serta adanya skala prioritas pembangunan dan perbaikan gedung-gedung

pemerintah.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah melalui

indikator meningkatnya prosentase rumah tangga berakses air bersih dan meningkatnya

prosentase rumah tangga berakses sistem air limbah yang baik. Pada tahun

2015penyediaan air bersih dilaksakan di enam (6) lokasi yaitu Kecamatan Kokap,


Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Temon, Kecamatan Lendah, Kecamata Panjatan,

Kecamatan Girimulyo. Kebutuhan akan air bersih khususnya di wilayah perbukitan

mayoritas mengalami defisit oleh sebab itu penyediaan air bersih pedesaan ditujukan untuk

mengatasi hal tersebut sedangkan dalam mendukung meningkatnya rumah tangga

berakses air limbah dapat dilakukan melalui kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar.

Pada tahun anggaran 2015 dilaksanakan Pembangunan sarana sanitasi di 5 (Lima)

kecamatan yaitu Pembangunan Sarana Sanitasi Kecamatan Panjatan, Sarana Sanitasi

Kecamatan Lendah, Sarana Sanitasi Kecamatan Nanggulan, Sarana Sanitasi Kecamatan

Pengasih dan Sarana Sanitasi Kecamatan Sentolo. Capaian Kinerja layanan air

bersihdanAirLimbah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.33 Capaian Layanan Air Bersih dan Air Limbah Kabupaten Kulon Progo tahun 2014-2015


2014 2015

Target Capaian 1 Jumlah rumah tangga berakses air bersih 75.521 98.043 77.887 2 Jumlah rumah tangga berakses air limbah 94.989 45.787 95.237 3 Jumlah rumah tangga 112.074 117.661 112.874


Capaian Kinerja PengembanganKinerjalayanan air bersihdanAirLimbah pada tahun

2015telah mencapai target RPJM Daerah sebesar76,68%, untuk itu capaian kinerja ini perlu

dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. Dengan adanya ketersediaan air bersih dan

pengelolaan limbah yang baik maka dapat meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat di

Kabupaten Kulon Progo.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Secara umum kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo yang berkontur dataran

rendah dan tinggi sangat mempengaruhi percepatan dalam pembangunan

infrastruktur daerah.

b) Beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur tidak selesai sesuai dengan

kontrak waktu yang telah dijadwalkan.

c) Keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur daerah dan minimnya

jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki toleh pengampu masalah

pekerjaan umum yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo.


d) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan merawat

infrastruktur/fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah.

2) Solusi

a) Pembangunan yang tidak selesai tepat waktu, diusulkan untuk dilanjutkan melalui

anggaran perubahan tahun berikutnya.

b) Terkait keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dilakukan upaya-

upaya peningkatan kemampuan SDM melalui diklat dan pelatihan serta

penambahan SDM.

c) Untuk menumbuhkan rasa sikap kepedulian masyarakat terhadap fasilitas publik

yang dibangun oleh pemerintah maka perlu ditanamkan rasa memiliki terhadap

daerahnya kepada masyarakat.

d) Penanganan sampah melibatkan komunitas masyarakat, sehingga dapat

mengurangi volume sampah yang ditangani pemerintah daerah.

3.2.11 Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

dilaksanakan melalu berbagai kegiatan dengan tujuan untuk mewujudkan target-

terget capaian indikator kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten

Kulon Progo 2011-2016. Indikator kinerja sasaran ini beserta capaian kinerja untuk

Tahun 2014 selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.34

Rencana dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya

Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam


Satuan Capaian

2014


RPJMD (2016)

Capaian s/d 2015

terhadap

2016

Target Rea-lisasi

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam


Persen 79,55 80,27 82,35 102,59 81,07 101,58

2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Persen 66,21 71,72 68,56 95,59 71,85 95,42

Sumber Data : Bappeda dan Kantor Lingkungan Hidup Kulon Progo


Dilihat dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2011-2016, 2

(dua) indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian

indikator kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dari target 80,27%

tercapai 82,35% (102,59%) dan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari

target 71,72 tercapai 68,56% (95,59%) dengan kriteria sangat tinggi.

Pencapaian Tahun 2015 jika dibandingkan dengan Tahun 2016 capaian

indikator kinerja Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dari terjadi

peningkatan 2,80% (103,52%) dan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

terjadi peningkatan 5,64% (108,52%). Capaian kinerja Persentase Kesesuaian

Pemanfaatan Ruang diperoleh dengan menggunakan formula pengukuran :

Jumlah Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten/Luas

Wilayah Kabupaten dengan elemen data :

1. Jumlah Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten seluas

48.278,23 ha;

2. Luas Wilayah Kabupaten seluas 58.627,51 ha.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan parameter yang digunakan

untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. Dengan banyaknya data

dan informasi lingkungan yang tersedia maka diperlukan satu parameter tunggal yang

mudah digunakan untuk mengetahui serta membandingkan kualitas lingkungan hidup

di suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup telah

menetapkan tiga parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan

hidup yaitu pencemaran air, pencemaran udara dan luas tutupan hutan. Formula

perhitungan IKLH dijelaskan sebagai berikut :

IKLH = IPA +IPU + ITH

3

IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IPA : Indeks Pencemaran Air

IPU : Indeks Pencemaran Udara

ITH : Indeks Tutupan Hutan


1. Indeks Pencemar Udara (IPU)

Perhitungan Indeks Pencemaran Udara (IPU) didasarkan pada Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Pencemaran

Udara. Adapun lokasi yang dipantau meliputi : Pertigaan Terminal Ngeplang

Sentolo, Depan Terminal Wates, Pertigaan Toyan, dan Palang Kereta Api timur

Kota Wates. Pemantauan dilakukan pada bulan Maret dan Oktober tahun 2016.

Indeks Pencemaran Udara dihitung dengan menggunakan parameter NO2

dan SO2 dengan formula sebagai berikut :

IPU = IP NO2 + IP SO2 2

Dimana : IP NO2 = (-0,2 x (0,177 x C NO2) + 100 IP SO2 = (-0,2 x (0,625 x C SO2 ) + 100 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2015 : - Konsentrasi NO2 rata-rata : 18,92 - Konsentrasi SO2 rata-rata : 50,58 Sehingga :

- IP NO2 = (-0,2 x (0,177 x 18,92)) + 100 = 99,33

- IP NO2 = (-0,2 x (0,177 x 50,58)) + 100 = 98,20

Jadi : IPU = 99,33 + 98,20 2 = 197,53 2 IPU = 98,765

2. Indeks Pencemar Air (IPA)

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2011, baku mutu yang digunakan

adalah baku mutu kelas II karena Sungai Serang belum ditetapkan kelas sungainya.

Ada 3 titik pantau Sungai Serang, yaitu : Bendung Pengasih, Jembatan Grahulan, dan

Jembatan Glagah.


Hasil Uji Rata-rata pada Titik Pantau I Sungai Serang :

No. Parameter Satuan Baku Mutu Klas II

(L) TP I

Hasil Uji (C) C/L C/L (baru)

1. COD mg/l 25 8 0,16 0,16

2. TSS mg/l 50 7,27 0,55 0,55

3. DO mg/l 5 10,81 0,43 0,43

Jumlah 1,14

Rata-rata 0,38

IP 0,47

Kategori Memenuhi BM

Hasil Uji Rata-rata pada Titik Pantau II Sungai Serang :


(L) TP II


1. COD mg/l 25 28 0,56 0,56

2. TSS mg/l 50 7,49 0,53 0,53

3. DO mg/l 5 9,5 0,38 0,38

Jumlah 1,47

Rata-rata 0,49

IP 0,52


Hasil Uji Rata-rata pada Titik Pantau III Sungai Serang :


(L) TP III


1. COD mg/l 25 31,5 0,63 0,63

2. TSS mg/l 50 6,86 0,58 0,58

3. DO mg/l 5 10,19 0,40 0,40

Jumlah 1,62

Rata-rata 0,54

IP 0,58


Menghitung Indeks Status Jumlah Persen Koefisien Nilai

Memenuhi 3 100% 70 70

Ringan 0 0% 50 0

Sedang 0 0% 30 0

Berat 0 0% 10 0

3

Nilai Indeks Pencemar Air 70


Indeks Tutupan Hutan (ITH): No. Klasifikasi Luas (Ha)

1. Luas Hutan Primer (LHP) 435,9

2. Luas Hutan Sekunder (LHS) 601,6

3. Luas Hutan Rakyat (LHR) 20608,41

4. Luas Hutan Kota (LHK) 9,3

5. Luas Wilayah (LW) 58627

6. Indeks Tutupan Hutan (ITH) 36,93

Jadi :

IKLH = IPA +IPU + ITH 3

Tahun 2015 adalah : IKLH = (70 + 98,76 + 36,93) / 3 = 205,69 / 3 = 68,56

Dari perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak mencapai target meskipun

meningkat dibandingkan tahun 2014, H ini karena capaian Indeks Pencemaran Air dan Indeks

Tutupan Hutan belum belum sesuai target yang diharapkan, sehingga masih diperlukan upaya

untuk meningkatkan mutu air sungai dan juga menambah luasan hutan khususnya ruang

terbuka hijau di perkotaan.

2). Indikator Kinerja Program

Tabel 3.35

Capaian Indikator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

No. Uraian Satuan Capaian Kinerja

2014 2015

Target Realisasi

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1. Jumlah kawasan lindung yang ditangani

Lokasi 2 2 2

Jumlah kawasan lindung Lokasi 2 2 2

2. Jumlah sumur resapan yang terbangun

Unit sumur resapan

60 60 108

Jumlah rencana sumur resapan

Unit sumur resapan

60 60 88

3. Jumlah laporan dan informasi lingkungan yang dikirim ke Kementerian LH

Dokumen 4 4 4

Jumlah laporan dan informasi lingkungan yang diminta Kementerian LH

Dokumen 4 4 4


4. Jumlah prestasi di bidang lingkungan yang diraih

Jenis 6 8 7

Jumlah evaluasi di bidang lingkungan yang diikuti

Jenis 9 10 8

Capaian Indikator Kinerja program

%

116,66

93,33

102,55

Sumber Data : Kantor Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo, 2015

Capaian Indikator Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri atas capaian

beberapa sub indikator antara lain :

a) Jumlah kawasan lindung yang ditangani.

Kawasan lindung yang ditangani ditargetkan 2, dan dapat direalisasikan pada 2

kawasan lindung dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penanaman pada sempadan Sungai Progo, dengan tanaman buah-buahan dan

konservasi air melalui program Wanadesa di Desa Brosot, Kecamatan Galur.

- Penanaman pada sempadan mata air, dengan tanaman buah-buahan dan

penyimpan air. Lokasi mata air tersebut adalah :

No. Lokasi

1. KT. Menoreh Subur, Wonogiri, Sidoharjo, Samigaluh

2. KT. Sido Rukun, Nglambur, Sidoharjo, Samigaluh

3. KT. Ayem, Sinogo, Pagerharjo, Samigaluh

4. KT. Mentes, Ngentak, Pagerharjo, Samigaluh

5. KT. Ngudi Rahayu, Kembang, Jatimulyo, Girimulyo

6. KT. Ngudi Makmur, Jonggragan, Jatimulyo, Girimulyo

7. KT. Mudho Tomo, Banyunganti, Jatimulyo, Girimulyo


b) Jumlah sumur resapan yang dibangun.

Sumur resapan yang terbangun melebihi target yaitu 108 unit dari 60 target.

Pembangunan sumur resapan pada wilayah perkotaan Wates yaitu :

No. Lokasi Jumlah

1. Pengasih RT/RW 06/01, Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih

20 unit

2. Jogoyudan, Kelurahan Wates, Kecamatan Wates 30 unit

3. Gununggempal RT 26, Desa Giripeni, Kecamatan Wates 24 unit

4. Kedungpring RT 45, Desa Giripeni, Kecamatan Wates 6 unit

5. Kedungpring RT 45, Desa Giripeni, Kecamatan Wates 8 unit

6. Fasilitas Umum Perkotaan : sekolah, masjid,alun-alun, puskesmas,kompleks perumahan

20 unit

J u m l a h 108 unit



c) Jumlah laporan dan informasi LH yang dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan (KLHK).

Laporan dan informasi lingkungan hidup yang dikirim sesuai dengan target yang

diminta oleh KLHK. Adapun Laporan tersebut meliputi :

- Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);

- Laporan Penerapan dan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Lingkungan Hidup;

- Laporan Non Fisik Adipura;

- Laporan Profil Tutupan Vegetasi

d) Jumlah prestasi bidang LH yang diraih.

Jumlah prestasi bidang lingkungan hidup yang dapat diraih 7 (tujuh) prestasi dari 8

evaluasi yang diikuti, capaian ini dibawah target raihan yakni 8 (delapan) prestasi.

Prestasi tersebut antara lain : Adipura Nasional, Kalpataru Provinsi, Pondok

Pesantren Berwawasan LH Provinsi, Kampung Hijau Provinsi dan Kehati

(Keanekaragaman Hayati).

Tabel 3.36

Capaian Indikator Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

No. Uraian Satuan

Capaian Kinerja

2014 2015

Target Realisasi

1. Jumlah pengajuan dokumen lingkungan direkomendasi

Dokumen 309 250 306

Jumlah dokumen lingkungan yang diajukan

Dokumen 309 250 306

2. Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Kasus 5 7 9

Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang masuk

Kasus 5 7 9

3. Jumlah emisi sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan

Titik sumber emisi

4 4 4

Jumlah emisi sumber tidak bergerak yang ada

Titik sumber emisi

4 4 4

4. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran air

Lokasi usaha /kegiatan

5 20 20

Jumlah usaha dan/atau kegiatan menghasilkan limbah cair

Lokasi usaha /kegiatan

5 35 35

5. Luasan lahan yang telah Hektar 28.396 1.000 1,175


ditetapkan status kerusakan lahan

Luasan tanah untuk produksi biomassa yang diinformasikan

Hektar 28.396 1.000 1.175

6. Jumlah sumber emisi yang dipantau dan memenuhi baku mutu

Sumber emisi 4 4 4

Jumlah sumber emisi yang dipantau

Sumber emisi 4 4 4

7. Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki KSM sampah

Desa/ kelurahan

44 18 44

Jumlah desa dan kelurahan Desa/ kelurahan

88 88 88

8. Jumlah biogas yang terbangun Unit biogas 30 9 9

Jumlah rencana biogas yang terbangun

Unit biogas 30 9 9

Capaian Indikator Kinerja % 92,70 84,70 88,37

Capaian Indikator Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup, meliputi capaian sub indikator sebagai berikut :

a) Jumlah dokumen lingkungan yang direkomendasi.

Dokumen lingkungan yang diajukan dan yang direkomendasikan sejumlah 309

dokumen, terdiri atas : 16 UKL/UPL, 21 DPLH dan 269 SPPL.

b) Jumlah aduan masyarakat yang ditindak lanjuti.

Laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup sejumlah 9 (sembilan) aduan dan semua telah ditindaklanjuti.

Adapun aduan tersebut antara lain :

No. Jenis Aduan Lokasi

1. Tergenangnya lahan pekarangan milik ibu Sri Wuning Ika sari akibat kegiatan pembangunan RPA

Pleret, Panjatan

2. Dugaan pencemaran lahan milik Ibu Dasuti yang tergenang air limbah usaha kegiatan produksi tempe

Ngrandu, Triharjo, Wates

3. Terganggunya habitat penyu Pantai Trisik Kulon Progo

4. Keresahan masyarakat akibat penambangan pasir Jati, Banaran

5. Keresahan masyarakat akibat penambangan pasir Bleberan, Banaran

6. Keresahan masyarakat akibat penambangan pasir Sawahan, Banaran

7. Dugaan pencemaran air akibat limbah usaha tahu dan tempe

Garongan IV, Panjatan

8. Kematian Ikan Laguna Pantai glagah

9. Terganggunya lingkungan akibat kebisingan dan kebauan dari usaha kegiatan bengkel kenteng magic

Dayakan Pengasih

Sumber data : Data Primer KLH Kulon Progo, 2015

c) Jumlah sumber emisi tidak bergerak yang memenuhi persyaratan.


Dari hasil pemantauan terdapat 4 (empat) sumber emisi tidak bergerak yang

memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan target, antara lain

emisi cerobong industri pada :

- PT. Kurnia Bumi Pertiwi Panjatan;

- PT. Aneka Sinendo Sentolo; dan

- PT. Selo Adi Karto Nanggulan ( 2 sumber emisi ).

d) Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis

pengendalian pencemaran air.

Dari hasil pemantauan pada usaha/kegiatan yang menghasilkan air limbah, di

dapatkan data usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif

dan teknis pengendalian pencemaran air sejumlah 5 (lima) sesuai dengan target,

antara lain :

- RSUD Wates;

- RS Santo Yusuf Kalibawang;

- RS Muhammadiyah Nanggulan;

- PT. Sun Chang Indonesia;

- UKM Batik Faras Lendah

e) Luas lahan yang ditetapkan kerusakannya untuk produksi biomassa.

Luas lahan yang ditetapkan kerusakannya untuk produksi biomassa melebihi target

yang telah ditentukan yaitu 1.000 Ha. Tahun 2015 telah dilakukan pengujian tingkat

kerusakan lahan tersebut dengan mengambil sampel tanah di wilayah Kecamatan

Galur, khususnya untuk lahan pertanian (sawah) seluas 1.175 Ha. Lokasi lahan

pertanian tersebut antara lain :

No. Lokasi

1. Pedukuhan Ngrowo, Desa Brosot

2. Pedukuhan Trayu, Desa Tirtorahayu

3. Pedukuhan Potrowangsan, Desa Tirtorahayu

4. Pedukuhan Siliran, Desa Karangsewu

5. Pedukuhan Wonopeti, Desa Karangsewu

6. Pedukuhan V, Desa Nomporejo

7. Pedukuhan I Kilung, Desa Kranggan

8. Pedukuhan Sawahan, Desa Banaran

9. Pedukuhan Jati, Desa Banaran

10. Pedukuhan II, Desa Pandowan


Sumber Data : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2015

f) Jumlah sumber emisi yang memenuhi baku mutu lingkungan.

Sumber emisi yang dipantau dan memenuhi baku mutu ada 4 (empat) titik, sesuai

dengan target, yaitu emisi cerobong : PT. Selo Adi Karto (2 titik), PT. Aneka Sinendo

dan PT. Kurnia Bumi Pertiwi.

g) Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki KSM sampah

Desa dan kelurahan yang memiliki kelompok swadaya masyarakat maupun

kelompok pengelola sampah mandiri tahun 2015 ini berjumlah 44 desa dan

kelurahan. Jumlah ini masih sama dengan tahun 2014, namun telah melebihi target

yang telah ditetapkan yaitu 18 desa kelurahan. Hal ini disebabkan karena semakin

meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dan juga dengan

adanya bantuan sarana prasarana pengelolaan sampah dari pemerintah daerah

(Kantor LH Kab Kulon Progo).

h) Jumlah biogas yang terbangun.

Realisasi pembangunan biogas sesuai dengan target yang direncanakan yaitu 9

(sembilan) unit. Lokasi pembangunan tersebut antara lain :

No. Lokasi Jenis Usaha Jumlah

1. Kel. Manunggal Karyo, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo

Pengrajin Tahu 3 unit

2. Suyatno, Pedukuhan III, Gotakan, Panjatan

Peternak Sapi 1 unit

3. Jumari, Pedukuhan III, Gotakan, Panjatan


4. Atmo Suwito, Pedukuhan I, Pandowan, Galur

Pengrajin Tahu 1 unit

5. Suyono, Pedukuhan Samiranan, Nomporejo, Galur


6. Ngalim, Pedukuhan Jelok, Sentolo, Sentolo


7. Wahyuno, Pedukuhan Blumbang, Karangsari, Pengasih


Sumber Data : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, 2015


c. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a) Masih rendahnya kapasitas pemrakarsa usaha kegiatan dalam menyusun

dokumen lingkungan (UKL-UPL), sehingga proses pengajuan izin lingkungan

terkesan lama dan rumit

b) Dalam masa transisi perubahan peraturan di bidang pertambangan,

ketidakjelasan mekanisme perizinan, hal ini menjadi kendala bagi pemrakarsa

usaha kegiatan dalam penyusunan dokumen pengkajian dampak lingkungan,

sehingga pelayanan kepada masyarakat terganggu.

c) Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah Perkotaaan Wates,

terutama untuk RTH Publik.

d) Masih kurangnya partisipasi dari sekolah dalam program adiwiyata

2) Solusi

a) KLH melakukan pendampingan dan bimbingan kepada pemrakarsa usaha

kegiatan dalam penyusunan dokumen lingkungan

b) KLH meningkatkan koordinasi dengan Pemda DIY (DPUP ESDM) untuk segera

menyusun dan mensosialisasikan mekanisme perizinan pertambangan yang jelas

c) Mengajukan permohonan fasilitasi RTH Perkotaan ke BLH DIY, antara lain untuk

pohon perindang jalan dan penghijauan

d) Meningkatkan koordinasi dengan dinas pendidikan untuk bersama-sama

melakukan pembinaan adiwiyata ke sekolah mulai dari pendidikan dasar sampai

dengan menengah

3.2.12 Terwujudnya Masyarakat yang Tentram, dan Tertib berdasarkan Kesadaran atas

Hukum

Keamanan, ketentraman dan ketertiban umum menjadi faktor pendukung yang

sangat kuat terhadap keberlangsungan pembangunan daerah di segala bidang.

Untuk itu dilaksanakan penyiapan terhadap aparat pelaksana untuk

mengkondisikan rasa aman dan tentram masyarakat melalui: pelaksanaan patroli

Keamanan Lingkungan dan pengamanan dalam event-event daerah dalam upaya

pencegahan tindak kriminal.


Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran ini dilaksanakan untuk

mencapai tujuan mewujudkan ketentraman dan ketertiban melalui kepastian,

perlindungan dan penegakan hukum. Strategi yang dilaksaanakan melalui

terwujudnya masyarakat yang tentram dan tertib, berdasarkan atas hukum.

Capaian kinerja Terwujudnya masyarakat yang tentram, dan tertib berdasarkan

kesadaran atas hukum tahun 2015 dengan membandingkan target capaian kinerja

yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah tahun 2012- 2016 sebagai berikut.

Tabel.3.37

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Terwujudnya Masyarakat yang

Tenteramdan Tertib berdasarkan kesadaran atas hukum.


Satuan Capaian

2013


RPJMD (2016)

Capaian s/d 2014

terhadap

2016

Target Realisa

si %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Terwujudnya Masyarakat yang Tenteramdan Tertib berdasarkan Kesadaran atas Hukum

Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Daerah

persen -6,72 -4,35 -0,91 20,91 4,55 -19,82

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kulon Progo

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja persentase penurunan

pelanggaran hukum daerah pada tahun 2015, belummencapai target yaitu dari

target -4,36 % terealisasi -0,91 % (tercapai 20,91%). Tahun 2015 ditargetkan

penurunan jumlah pelanggaran sebanyak 2 kasus dari tahun 2014 (222 kasus)

menjadi 220 kasus.

Capaian Indikator Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Daerah jika

dibandingkan dengan target akhir RPJMD baru tercapai -19,98%. Sedangkan

target penurunan kasus pelanggaran Perda pada akhir tahun 2016 adalah 210

kasus.

Walaupun capaian Indikator Kinerja Utama tidak tercapai sesuai target yang

telah ditetapkan, namun dmikian Capaian indkikator kinerja program peningkatan

keamanan dan kenyamanan lingkungan tahun 2015 sebesar 99,9% telah melebihi


target RPJMD (80,70%). Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

dilaksanakan untuk menciptakan kesadaran masyarakat untuk mentaati undang-

undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Penegakan

peraturan yang dilaksanakan meliputi operasi yang bersifat pembinaan (non Yustisi)

dan Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum). Penegakan Perda dan Perbub untuk

menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga

mendukung akselerasi pelaksanaan pembangunan, penegakan pelanggaran pada

tahun 2015 dari target 220 kasus terealisasi 220 kasus.

Selanjutnya untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan

sampai pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan pembinaan

terhadap anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebanyak 3.220 anggota. Dengan

adanya pembinaan ini akan meningkatkan kesiagaan dan wawasan anggota dalam

mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan melaksanakan patroli Keamanan

Lingkungan serta pengamanan dalam even-even daerah. Adapun patroli wilayah

dilakukan selama 12 bulan, dengan penekanan pada masa-masa kritis seperti Tahun

Baru, hari raya dan even-even lain yang melibatkan banyak massa sehingga rawan

terjadinya gangguan ketertiban. Pada Tahun 2015 telah dilakukan patroli sebanyak 350

kali dari rencana 350 kali. Secara rinci kinerja peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan dapat dilihat pada tabel 19.1.

Tabel 3.38

Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

No. Uraian 2014 2015

Target Realisasi

1. Jumlah pelanggaran yang ditegakkan 222 220 220

2. Jumlah pelanggaran 222 220 220

3. Jumlah Linmas yg pernah dibina 3.020 3.230 3.220

4. Jumlah Anggota Sat Linmas 3.326 3.326 3.326

5. Jumlah Patroli 350 350 350

6. Jumlah Patroli yg di rencanakan 350 350 350

Capaian Kinerja Program 99.93 80.70 99,9

Sumber data: Sat Pol PP Kabupaten Kulon Progo, 2015

Keberhasilan penurunan jumlah pelanggaran hukum karena beberapa faktor

sebagai berikut :


a. Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat.

b. Patroli wilayah secara rutin dan Sosialisasi Perda oleh SatPol PP mampu

memberi pemahaman akan Peraturan Daerah.

c. Antusias personil SatPol PP dalam melaksanakan tugas walaupun jumlah

personil dan PPNS masih kurang dan belum sesuai Perbup/ aturan yang ada.

d. Komitmen Pejabat di lingkungan SatPol PP.

Adapun kasus Pelanggaran Perda yang ditemukan :

a. Perda No. 4 Th. 2000 tentang izin trayek dan Perda No. 8 Th. 2000 tentang

pengujian kendaraan bermotor (83 kasus);

b. Perda No. 6 Th. 2002 tentang IUP Bahan Galian Gol. C (15 kasus);

c. Perda No. 11 Th. 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar

Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (67 kasus);

d. Perda No. 4 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (57 kasus);

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan untuk

menciptakan kesadaran masyarakat,sertauntuk mentaati undang-undang dan

memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Penegakan peraturan yang

dilaksanakan meliputi operasi yang bersifat pembinaan (non Yustisi) dan Operasi

Yustisi (diselesaikan secara hukum). Penegakan Perda dan Perbub untuk

menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga

mendukung akselerasi pelaksanaan pembangunan, penegakan pelanggaran pada

tahun 2014 dari target 230 kasus terealisasi 222 kasus.

Kondisi perubahan wilayah yang selalu berkembang kearah peningkatan

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, berbanding lurus dengan

peningkatan beban dan tantangan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja. Semakin

tinggi tingkat perkembangan suatu wilayah maka semakin tinggi juga kemungkinan

tidak tertibnya pelaksanaan peraturan di masyarakat.

Tantangan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi

perubahan dan perkembangan wilayah akan semakin berat, ketika SKPD ini tidak

dipersiapkan secara cermat dan tepat dalam mengantisipasi kemungkinan dari

imbas perkembangan. Apalagi Kabupaten Kulon Progo saat ini sedang dalam

proses perubahan yang signifikan dengan adanya program-program mega proyek


disisi sebelah selatan. Perencanaan wilayah dengan pembagian daerah untuk

kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan pemukiman dan kawasan

pertambangan akan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan ketertiban umum,

ketentraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan keputusan bupati.

Perubahan wilayah tersebut sudah selayaknya juga diimbangi dengan

penyiapan Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kompetensi dari sisi integritas

dan profesionalisme. Tanpa kedua hal tersebut maka akan semakin berat tugas

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsinya.

Tantangan lain yang seringkali salah persepsi adalah bahwa dengan

peningkatan kinerja Satua Polisi Pamong Praja maka akan semakin sedikit temuan

pelanggaran dilapangan. Padahal seharusnya semakin profesional dalam

pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja maka temuan pelanggaran yang

didapatkan juga akan meningkat. Hal ini bukan karena semakin banyaknya

pelanggaran yang terjadi, melainkan karena semakin cermatnya petugas dalam

mengantisipasi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu setiap

tahun selalu ada penyusunan peraturan daerah yang baru sesuai dengan situasi

perkembangan yang terjadi diwilayah. Kegiatan masyarakat yang sebelumnya

bukan pelanggaran, maka setelah diundangkan suatu peraturan yang baru bisa jadi

merupakan pelanggaran peraturan daerah.


3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Pencapaian indikator kinerja utama disamping melalui pelaksanaan berbagai

program utama, juga didukung dengan penggunaan sumberdaya lainnya.

Salah satu Sumberdaya yang sangat besar perannya dalam pencapaian

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah SDM. SDM PNSD

Kabupaten Kulon Progo berjumlah 7.889 orang dengan komposisi menurut golongan

didominasi golongan III sejumlah 3.227 orang (40,10%) dan golongan IV sejumlah

3.395 orang (42,19%). Untuk Golongan IV sebagian besar merupakan tenaga jabatan

fungsional guru.

Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kulon Progo, 2016

Diagram3.2 Kondisi Pegawai menurut Golongan Tahun 2015

Selanjutnya untuk tingkat Pendidikan Pegawai Kabupaten Kulon Progo Tahun

2015 didominasi berpendidikan S1 sebanyak 4.060 orang (49,82%) yang dapat dilihat

pada diagram berikut :

2,85%14,86%

40,10%

42,19%

Kondisi Pegawai menurut Golongan Tahun 2015

Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV


Sumber data: Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kulon Progo, 2016

Diagram3.3 Kondisi Pegawai menurut Pendidikan Tahun 2015

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pelayanan

umum yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menyusun dan

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006

beserta perubahannya dan peraturan yang berlaku lainnya. Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Sementara itu, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, struktur

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-

lain pendapatan daerah yang sah. Pada dokumen APBD tercantum besaran target

pendapatan daerah yang dipergunakan sebagai prediksi pendapatan yang terukur

dan merupakan capaian minimal yang harus diperoleh. Sedangkan di akhir tahun

anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah dimaksud. Berikut

disajikan dalam tabel, target dan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran

2015.

98 221

1.790

72518

737

74

4.093

286

0

1000

2000

3000

4000

5000

SD SLTP SLTA DI DII DIII DIV S1 S2

Tingkat Pendidikan Pegawai Tahun 2015

Tingkat Pendidikan Pegawai


Tabel 3.39

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun Anggaran 2015

No Sumber Pendapatan Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

% Capaian

1 Pendapatan Asli Daerah 155.969.689.703,30 170.822.326.558,34 109,52

2 Dana Perimbangan 736.685.435.800,00 729.998.680.100,00 99,09

3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 328.859.088.831,20 326.653.666.108,03 99,93

Jumlah 1.221.514.214.334,50 1.227.474.672.766,37 100,49

Sumber data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo, 2016

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBD terdiri dari Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Tabel 3.40 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Kulonprogo Tahun Anggaran 2015

No Sumber

Pendapatan Target Anggaran Realisasi % Capaian

1. Pajak Daerah 22.867.137.517,18 25.530.169.921,50 111,65

2. Retribusi Daerah 7.994.269.739,00 6.965.714.003,25 87,13

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan 10.557.157.199,34 10.534.500.875,11 99,79

4 Lain-lain PAD yang sah 114.551.125.247,78 127.791.941.758,48 111,56

Jumlah 155.969.689.703,30 170.822.326.558,34 109,52

Sumber data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo, 2015

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 sebesar

Rp.170.822.326.558,34atau dengan prosentase capaian sebesar 109,52% dari target

yang ditetapkan.


Tabel 3.41 Perbandingan Capaian Kinerja IKU dan Capaian Kinerja Keuangan

Tahun 2015

No. Sasaran Strategis

Indikator Target Realisasi %

Program Target Realisasi %

1 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

Rata-rata Lama Sekolah

8,39 8,23 98,08 1 Program Pendidikan Dasar Usia Dini

1.433.355.800 1.396.491.650 97,43

Angka Melek Huruf

92,16 94,19 102,2 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

29.866.252.370 17.850.462.939 59,77


91,13 92,8 101,83 3 Program Pendidikan Menengah 8.299.308.870 7.903.436.709 95,23

4 Program Pendidikan Non Formal

350.810.650 349.055.325 99,50

5 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

6.991.548.500 5.110.013.487 73,09

6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

517.387.250 368.734.800 71,27

7 Program Peningkatan Peran serta Pelajar

223.804.000 219.309.400 97,99

8 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

308.000.000 300.130.300 97,44

Jumlah............................. 100,70 47.990.467.440 33.497.634.610 69,80

2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Angka Harapan Hidup

74,78 75,2 100,56 1 Program Pelayanan Medis 22.103.501.666 20.445.372.209 92,50

2 Program Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

862.572.850 809.887.520 93,89

3 Program Pengembangan Kesehatan

48.058.428.408 40.684.778.640 84,66


4 Program Keluarga Berencana 1.572.134.425 1.417.290.775 90,15

5 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

98.572.807.263 98.532.979.892 99,96

6 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

118.114.500 110.348.425 93,42

7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

818.740.500 792.190.425 96,76

8 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan

69.925.000 59.796.900 85,52

Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)

93,67 94,25 99,38 9 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat

531.778.150 526.463.870 99,00

Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)

12,32 11,49 106,74

Jumlah............................. 102,23 172.708.002.762 163.379.108.656 94,60

3 Meningkatnya keberdayaan masyarakat

Angka Kemiskinan

21,27 19,02 110,58 1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

694.893.450 681.531.700 98,08

2 Program Peningkatan Peran serta dan Kesadaran Gender dalam Pembangunan

269.179.950 262.898.275 97,67

3 Program Keluarga Sejahtera 171.079.900 169.053.131 98,82

4 Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat

250.993.500 243.597.150 97,05

5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

292.771.050 259.600.750 88,67

6 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

253.381.700 250.757.225 98,96


7 Program Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

473.407.950 469.917.300 99,26

8 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

763.942.350 761.852.000 99,73

Jumlah............................. 110,58 3.169.649.850 3.099.207.531 97,78

4 Meningkatnya keterserapan tenaga kerja

Angka Pengangguran

2,54 2,88 86,61 1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

582.290.650 570.696.050 98,01

2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

525.314.000 522.656.725 99,49

3 Program Perlindungan Ketenagakerjaan

142.330.000 141.157.225 99,18

Jumlah............................. 86,61 1.249.934.650 1.234.510.000 98,77

5 Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya

Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya

81,55 75,83 92,99 1 Program Peningkatan Kekayaan dan Keragaman Budaya

214.079.450 80.017.500 37,38

Jumlah............................. 92,99 214.079.450 80.017.500 37,38

6 Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3,25 3,204 98,58 1 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KHD/WKDH

895.045.925 858.793.000 95,95

2 Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

58.907.450 58.383.650 99,11


3 Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah

726.159.550 702.930.900 96,80

4 Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga Keuangan Non Bank

292.382.800 290.199.200 99,25

5 Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan

861.447.575 847.130.275 98,34

6 Program Penataan dan Penguatan Organisasi

136.927.250 136.515.959 99,70

7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.247.315.925 2.197.138.725 97,77

8 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

6.552.911.275 6.016.426.413 91,81

9 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

2.041.334.763 2.020.198.800 98,96

10 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

866.971.000 845.707.650 97,55

11 Pengelolaan Sumber Daya Aparatur

921.932.825 833.123.353 90,37

12 Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa

3.363.980.900 3.043.244.237 90,47

13 Program Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

134.008.000 133.111.950 99,33

14 Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah

189.348.725 174.958.275 92,40

Nilai Akuntabilitas Kinerja

3 4 133,33 15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.345.958.067 1.202.799.883 89,36

16 Program Pengembangan Kerjasama IPTEK

229.524.250 227.389.500 99,07


17 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

689.360.300 627.862.404 91,08

18 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

208.725.750 205.262.300 98,34

19 Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa

1.335.381.500 1.298.199.617 97,22

20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

598.584.525 577.212.500 96,43

21 Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa.

733.338.000 683.615.940 93,22

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)

4 4 100 22 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2.854.209.850 2.764.411.249 96,85

Jumlah............................. 110,64 27.283.756.205 25.744.615.780 94,36

7 Meningkatnya kinerja ekonomi dan pendapatan masyarakat

Pertumbuhan Ekonomi

5,12 5,09 99,41 1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

601.490.200 555.662.205 92,38

Pendapatan Perkapita

5.334.059 5.348.049 100,26 2 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan

8.338.325.480 8.116.643.510 97,34

Rasio Gini 0,3375 0,2828 116,21 3 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

246.404.900 231.407.700 93,91

4 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

2.157.885.050 2.071.921.150 96,02

5 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan

1.976.854.625 1.898.445.925 96,03


6 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

117.513.900 116.843.475 99,43

7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

319.411.000 300.548.975 94,09

8 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2.101.904.800 2.021.938.761 96,20

9 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2.125.559.850 1.971.839.868 92,77

10 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan

201.508.925 200.109.675 99,31

11 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

165.000.000 159.460.514 96,64

12 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

138.100.600 134.088.125 97,09

13 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

227.289.675 218.118.901 95,97

14 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

118.875.000 116.167.420 97,72

15 Program Pemberdayaan Penyuluhan

1.077.569.355 1.064.049.775 98,75

16 Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional

8.557.072.250 8.364.187.429 97,75


17 Program Pengembangan Usaha Perdagangan

272.530.550 258.413.950 94,82

18 Program Pengembangan Industri

813.408.600 787.993.750 96,88

Jumlah............................. 105,29 29.556.704.760 28.587.841.108 96,72

8 Meningkatnya daya saing investasi daerah

Nilai Realisasi Investasi (PMA/PMDN) (Jutaan rupiah)

406.916 634.860 156,02 1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

341.181.850 336.085.266 98,51

2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

322.733.250 318.111.275 98,57

Jumlah............................. 156,02 663.915.100 654.196.541 98,54

9 Meningkatnya kunjungan wisatawan

Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Wisata

9,95 -0,45 -4,52 1 Program Pengembangan Pariwisata

1.509.833.825 1.464.716.558 97,01

Jumlah............................. -4,52 1.509.833.825 1.464.716.558 97,01

10 Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah

Persentase Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Daerah

77,5 83,94 108,31 1 Program Pengembangan dan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

84.329.704.035 80.820.464.942 95,84

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

236.627.400 210.378.175 88,91

3 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

28.148.967.500 27.684.425.871 98,35

4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

13.583.889.149 12.884.702.190 94,85


5 Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluaran Drainase dan Gorong-Gorong

3.820.125.164 3.702.719.000 96,93

6 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air

1.973.465.500 1.890.347.310 95,79

7 Program Peningkatan Srana Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum

10.283.066.500 9.920.686.200 96,48

8 Program Pembinaan Jasa Konstruksi

87.759.000 63.728.800 72,62

9 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

4.906.670.110 4.697.194.350 95,73

10 Program Pengembangan Perumahan

989.214.750 954.713.150 96,51

11 Program Lingkungan Sehat Perumahan

195.859.925 135.970.200 69,42

12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1.003.425.000 991.573.575 98,82

13 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

3.310.968.220 3.181.522.400 96,09

14 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

244.668.000 226.010.550 92,37

15 Program Penataan, Penguatan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

359.168.000 268.050.460 74,63

16 Program Pengembangan Kegeologian dan Energi

174.759.000 157.217.000 89,96

Jumlah............................. 108,31 153.648.337.253 147.789.704.173 96,19


11 Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam


79,47 79,55 100,1 1 Program Perencanaan Tata Ruang

722.671.000 704.928.300 97,54

2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

326.965.450 316.857.825 96,91

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

71,59 76,44 106,77 1 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1.490.503.734 1.291.683.750 86,66

2 Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

7.780.078.400 7.249.370.900 93,18

3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.370.538.600 1.352.179.943 98,66

4 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

832.632.000 820.071.502 98,49

5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.712.199.093 1.669.342.400 97,50

6 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

160.150.000 155.937.400 97,37

7 Program Pengusahaan dan Pengawasan Pertambangan

78.382.000 77.813.800 99,28

8 Program Penanggulangan Dini Bencana

118.651.000 117.420.250 98,96

9 Program Tanggap Darurat Bencana

376.484.000 371.644.850 98,71

10 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

37.275.500 35.428.500 95,05

Jumlah............................. 103,44 15.006.530.777 14.162.679.420 94,38


12 Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib, berdasarkan kesadaran atas hukum

Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum

3,36 6,72 200 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan

625.507.750 618.431.128 98,87

2 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2.184.594.625 2.165.821.335 99,14

3 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

502.071.400 498.857.100 99,36

4 Program Pelayanan Bantuan Hukum

440.352.625 376.438.725 85,49

5 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat

252.472.475 238.595.050 94,50

Jumlah............................. 200 4.004.998.875 3.898.143.338 97,33

Berdasarkan pada hasil Akuntabilitas Keuangan apabila dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran, hal ini dapat

dilihat dari rata-rata capaian indikator kinerja telah mencapai bahkan beberapa melebihi target yang ditetapkan. Efisiensi tersebut diantaranya terjadi melalui

penggunaan Anggaran yang efisien seperti :

5. Dalam penyusunan anggaran mengacu pada Standar Harga Belanja yang ada, namun dalam pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan harga toko (harga riil);

6. Belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan (urgensi) suatu kegiatan sehingga terjadi penghematan dari sisi anggaran namun kinerja tercapai;

7. Pencapaian Indikator Kinerja menggunakan prinsip Anggaran berbasis Kinerja;


BAB

4

PENUTUP

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan

sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan

pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta

tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (feedback)

yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan

dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Kulon

Progo tahun 2015 yang berjumlah 21(100%), 17 indikator kinerja (80,96%) telah

memenuhi kriteri Sangat Tinggi, 2 indikator kinerja (9,25%) memenuhi kriteria tinggi serta

2 indikator kinerja (9,25%) kriteria Sangat Rendah.

Indikator Kinerja Utama Bupati yang telah berkinerja Sangat Tinggi sebanyak 17

indikator, pada indikator sasaran strategis sebagai berikut:

q. rata-rata lama sekolah tercapai 98,09%

r. angka melek huruf tercapai 102,20%

s. persentase akses dan mutu pendidikan tercapai 101,08%;

t. angka harapan hidup tercapai 100,36%;

u. angka kematian ibu 130,10%;

v. angka kematian bayi 90,20%

w. angka kemiskinan tercapai 110,10%;

x. nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tercapai 96,64%;

y. nilai akuntabilitas kinerja 166,67%;

z. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tercapai 100%;

aa. pertumbuhan ekonomi tercapai 95,18%;

L


bb. pendapatan perkapita penduduk (atas dasar harga konstan) tercapai 230,85%;

cc. nilai realisasi investasi (PMA/PMDN) (jutaan rupiah) tercapai 248,42%;

dd. persentase peningkatan pelayanan infrastruktur daerah tercapai 102,72%;

ee. persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tercapai 102,59%;

ff. indeks kualitas lingkungan hidup tercapai 95,59%;

Sementara itu satu Indikator Kinerja Utama berkinerja Tinggi yaitu angka

pengangguran tercapai 86,61%, dan Persentase partisipasi masyarakat dalam

pengembangan dan pelestarian budaya tercapai 84,98%;sertadua Indikator Kinerja

Utamaberkinerja Sangat Rendahyaituindikator sasaranangka pengangguran tercapai 33,93%

dan indikator Persentase Penurunan pelanggaran perda tercapai 20,91%;

Akuntabilitas keuangan dari target program-program utama pencapaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah tahun 2015 Rp. 457.006.210.947,00 terealisasi Rp.

423.592.375.215,00 atau 92,69%. Disisi yang lain target Pendapatan Daerah

Rp.155.969.689.703,00 terealisasi Rp. 170.822.326.558,34 atau 109,52%.

Terkait upaya perbaikan akuntabilitas kinerja beberapa tindaklanjut atas

rekomendasi hasil evaluasi LKjIP Tahun 2014 yang telah diambil dalam meningkatkan

kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu

melakukan pengintegrasian sistem informasi.

Disamping itu, juga telah dilakukan perumusan indikator kinerja yang terdapat

keterkaitan indikator kinerja SKPD, indikator kinerja program dan indikator kinerja

kegiatan untuk mencapai indikator kinerja daerah (Peta Kinerja). Untuk menyajikan

capaian kinerja sasaran strategis atau hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU),

sertaditerapkannya sistem informasi manajemen akuntabilitas kinerja mulai dari

perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja online yang berbasis website. Langkah

ini akan meningkatkan perbaikan kinerja dan pelayanan publik dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang akuntabel.


BAB 1

LAMPIRAN

Penghargaan Daerah Tahun 2013

No. Judul Penghargaan Tahun Dari

1. Penghargaan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha atas

prestasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan

status terbaik (Peringkat I dari 10 besar nasional) pada tataran

pengambilan kebijakan di berbagai urusan pemerintahan

bidang urusan wajib dan pilihan.

2014 Presiden RI

2. Penghargaan Penyusun Laporan Status Lingkungan Hidup

Daerah Terbaik tahun 2013, 2 Juni 2014

2014 Kementerian

Lingkungan Hidup

3. Penghargaan Manggala Karya Kencana. Prestasi dalam

komitmen serta kepemimpinan dalam program

kependudukan, KB, dan pembangunan

2014 BKKBN RI

4. Penghargaan Satya Lencana Pembangunan Bidang Koperasi 2014 Presiden RI

5. Penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan

Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan capaian standar

tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan

Pemerintah (WTP)

2014 Menteri Keuangan

6. Penghargaan Wahana Tata Nugraha tahun 2013 2014 Menteri Perhubungan

7. Penghargaan atas upaya pengendalian tembakau sebagai

upaya melindungi masyarakat dari bahaya rokok

2014 Komisi Nasional

Pengendalian

Tembakau 8. Penghargaan Manggala Karya Bhakti Husada Kartika dalam

menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup

sehat

2014 Menteri Kesehatan

9. Piagam Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2014

Kategori Pembina Ketahanan Pangan

2014 Menteri Pertanian

10. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2014

Kategori Madya sebagai Kabupaten yang memiliki komitmen

dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak.

2014 Menteri

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak RI

11. Penghargaan Komisi Pemilihan Umum DIY kepada Bupati yang

telah berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pemilu 2014

2014 Ketua KPU DIY


12. Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2013 2014 Kementerian Hukum

dan HAM RI

13. Penghargaan atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dengan

Predikat Nilai B

2014 Menteri PAN dan RB

14 Penghargaan atas prestasi dalam Penyusunan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Kulonprogo 2016

2015 Gubernur DIY

15. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama 2015 Menteri

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak RI 16. Penghargaan Kepala Perpustakaan Nasional RI atas dedikasi

dan sumbangsih Bupati terhadap pengembangan

perpustakaan dan minat baca di Indonesia

2015 Kepala Perpustakaan

Nasional RI

17. Penghargaan kepada Kota Wates, Kab. Kulonprogo atas

Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perkotaan Tahun 2014-2015 (Adipura)

2015 Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

RI

18. Penghargaan Ksatria Bakti Husada Kartika kepada Bupati atas

Jasa Luar Biasa dalam Menggerakkan dan Memberdayakan

Masyarakat untuk Hidup Sehat

2015 Menteri Kesehatan RI

19. Penghargaan Swasta Saba Padapa atas Keberhasilan

menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat tahun 2015 untuk

Klasifikasi Pemantapan

2015 Menteri Kesehatan RI

20. Regional Marketing Award (Kategori Silver) Penghargaan

sebagai apresiasi terhadap daerah yang melakukan inovasi

dan kreatifitas serta berhasil melakukan kinerja yang bagus

dan bisa menjadi inspirasi untuk Propinsi/Kota/Kabupaten lain

2015 DPD RI

21. Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2014 2015 Kementerian Hukum

dan HAM RI

22. Penghargaan Damandiri Award 2015 sebagai Pos

Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Rujukan Nasional dan 20

Bupati/Walikota yang berkomitmen mengentaskan

kemiskinan dengan bermitra yayasan Damandiri

2016 Yayasan Damandiri

23. Penghargaan Bupati/Walikota Berprestasi sebagai 10 besar

Bupati terbaik se-Indonesia

2016 Jawa Pos

24. Penghargaan Atas Prestasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

dengan Predikat Nilai B

2016 Menteri PAN dan RB RI


Inovasi Daerah

1. Program Layanan Pasien keluarga miskin di RSUDWates tanpa Kelas;

2. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil satu hari jadi (one day

service);

3. Program Santunan Kematian bagi keluarga tidak mampu;

4. Program Beras Miskin (Raskin) dan Beras Daerah (Rasda) bagi keluarga tidak

mampu;

5. Produk lokal batik Geblek Renteng dijadikan PDH PNS, Perangkat Desa dan

Siswa/i di Kulon Progo;

6. Program Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB);

7. Program Kelompok Penyelamat Ibu Hamil Berisiko Tinggi (KELAMBUSITI);

8. Program Buku Saku Gigiku (Senyum untuk sehat);

9. Program Pemantauan Ibu Hami dengan MPS (Menuju Persalinan Sehat) Online;

10. Program Budaya Cuci Tangan Datang Kematian Sepsis Berkurang;

11. Program Penanganan BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) Tanpa Dinding.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Documents

1. LKjIP 2015