Laporan keterangan pertanggung jawaban ( lkjIP ) TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/pelaporankerja/LKJiP...Laporan keterangan pertanggung jawaban ( lkjIP ) TAHUN 2019 BADAN

Laporan keterangan pertanggung jawaban ( lkjIP )

TAHUN 2019

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI

Jln. MT Haryono. No. 05 Kode Pos 94711

Tlp. 0461 3201872 / 3201793

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ( LKjIP)

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banggai Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan

dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang

dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabuaten Banggai dalam

mengelola pendapatan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

Dengan telah tersusunnya LKjIP Badan Pendapatan Daerah tahun 2019

ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKjIP ini. Kami juga

menyampaikan terima kasih kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)

yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2019.

Semoga LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai ini

dapat mencerminkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai

tahun 2019.

Luwuk, 03 Februari 2020

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai

Drs. DAMRI DAJANUN, M.Si Pembina Tingkat I IV/b

NIP. 19670909 199703 1 006


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Intasnsi Pemerintah (LKjIP)

merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian

kinerja Badan Pendapatan Daerah selama Tahun 2019. Capaian kinerja

(performance results) Tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan Penetapan

Kinerja (performance agreement) Tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan

Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini

akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance

gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator

kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung

kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan

sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat

dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen

melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang

terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan

Pendapatan Daerah tahun 2019 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak

3 (Tiga) sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil sebanyak 3

(tiga) sasaran dan kategori capaian sasaran berhasil 1 (satu) sasaran. Hal ini

menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2019 telah mencapai target yang telah

ditetapkan, dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat


iii

dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran

organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam

pencapaiannya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ......................................................................................................................

Ikhtisar Eksekutif ................................................................................................................

Daftar Isi ................................................................................................................................

Daftar Tabel ..........................................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................. 1 1.1. Latar Belakang ............................................................................................. 1

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................ 2

1.3. Isu Strategis .................................................................................................. 3

1.4. Landasan Hukum ....................................................................................... 4

1.5. Sistematika Penyajian ................................................................................. 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...................................... 6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................... ..12

A. Capaian Kinerja ........................................................................................... ..12

B. Realisasi Anggaran ...................................................................................... ..24

BAB IV PENUTUP ......................................................................................................... ..34

Lampiran-lampiran

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2019

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI Jln. MT. Haryono No.05 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kode Pos 94711

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2019

1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (Clean Governance)

dan kepemimpinan yang baik (Good Governance), upaya dan komitmen

yang harus diaplikasikan untuk diterapkan dalam aktivitas ke

pemerintahan untuk menyahuti tuntutan masyarakat sebagai pihak yang

dilayani. Olehnya itu reformasi birokrasi melalui penyempurnaan sistem

dan prosedur birokrasi, diantaranya dengan cara penyederhanaan

prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan

informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem

pelayanan masyarakat yang prima.

Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan

pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi

birokrasi serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggung jawab,

maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Kinerja Instansi Pemerintah,

telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah

salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan

merupakan salah satu bentuk menifestasi dari evaluasi semua rangkaian

yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus

terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain

sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun

berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan

bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu

langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 53

Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja

dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka


2

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun

2019 kepada Bupati Banggai, maka Badan Pendapatan Daerah menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dan program/kegiatan melalui

indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan

fungsinya. Sumber dana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai

untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2019 berasal dari

APBD Kabupaten Banggai tahun anggaran 2019.

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur

keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banggai dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian

sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Banggai tahun 2018. Indikator

kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari

beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan

meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana

APBD Kabupaten Banggai, indikator keluaran (output) dan indikator hasil

(outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai tahun 2019.

Metode penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banggai secara umum mengacu pada RPJMD dan SAKIP Kabupaten

Banggai Tahun 2016-2021, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banggai dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Permenpan Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Organisasi

Perangkat Daerah dan Perda Kabupaten Banggai maka Badan Pendapatan


3

Daerah Kabupaten Banggai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib bidang Pendapatan

Daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

Bidang Pendapatan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendapatan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

1.3. Isu Strategis

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banggai sebagai berikut :

a. Belum sepenuhnya wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk

memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang

berlaku, sehinga pemerintah masih harus lebih giat untuk melakukan

pendekatan melalui penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak dalam

usaha mengoptimalkan pencapaian sasaran ;

b. Kurangnya Pemahaman terhadap tugas dan fungsi sehingga hasil yang

didapat belum maksimal dalam menunjang peningkatan penerimaan pajak

daerah;

c. Belum ditetapkanya beberapa peraturan pelaksanaan pengelolaan

pendapatan, sehingga membuat pelaksanaan pemungutan pajak daerah

belum dapat dilaksanakan secara optimal ;

d. Kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan yang dimiliki Badan

Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional yang


4

berakibat pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara

optimal ;

e. Belum dilaksakansistem dan prosedur secara optimal, sehingga kinerja

mengalami hambatan dan belum sepenuhnya menunjang peningkatan

intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah ;

f. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan

pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi penerimaan daerah ;

g. Belum diterapkanya sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum belum

secara tegas. Hal ini belum dapat menunjung meningkatnya intensitas

pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah ;

h. Belum adanya verifikasi data piutang PBB sektor perkotaan hasil peralihan

dari KPP Pratama Luwuk ke Badan PendapatanDaerah.

i. Terbatasnya anggaran yang tersedia guna menunjang optimalisasi

Pendapatan Asli Daerah ;

1.4. Landasan Hukum

LKJIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai ini disusun berdasarkan

landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara

yang baik dan bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


5

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

9. Peraturan Bupati Banggai Nomor 23 Tahun 2104 tentang Uraian Tugas dan

Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan pada bagian ini menjelaskan tentang latar

belakang,tugas dan fungsi, Isu Stategis, Landasan Hukum serta

sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini

dijelaskanmengenai rencana strategis Meliputi Visi Mis, Tujuan dan

Sasaran,Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan,dan

Perjanjian Kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja

(perbandingan antara target dan realisasi kinerja) Capaian Indikator

Kinerja Utama, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Strategis serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV Penutup : Mengemukakan tujuan secara umum tentang

keberhasilandan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang

berkaitandengan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banggai serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan

pula saran-saran untukpeningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019.


6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Dalam sistem kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah

agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan

global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis

yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi

dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam

upayapeningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai

barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan

dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang

belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama

dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga

kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak

demi memaksimalkannya pelayanan (clientservice), baik internal maupun

secara eksternal kepada para masyarakat dan stakeholder Badan Pendapatan

Daerah.

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas

dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk

meningkatkan kualitas SDM dalam menunjang tugas pokok dan fungsi

masing-masing. Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah

pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih

terbatas.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun

1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good

governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu unsur


7

pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas

pokok Badan Pendapatan Kabupaten Banggai adalah terus tersusun dan

terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Strategis

(Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan

Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat

diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang strategis

diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat

meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang bertalian

dengan keberadaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu

proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan

dilakukan untuk mencapai saran/tujuan tertentu. Dengan pendekatan

perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih

dapat menyelaraskan visi dan misi secara berkesinambungan dengan

potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan

akuntabilitas kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Kabupaten Banggai mempunyai Visi Mewujutkan Kabupaten

Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian Dan Kemaritiman

Berbasis Kearifan Lokal Dan Budaya, Visi ini berkaitan erat dengan tugas pokok

dan fungsi Badan Badan Pendapatan Daerah kabupaten Banggai dalam

pernyataan Misi.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi, kaitan misi kabupaten dengan

tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Yaitu:

“ Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan

Yang Baik dan Berwibawa yang dijabarkan kedalam tujuan RPJMD

Kabupaten Banggai yaitu “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang

Baik, Bersih dan Melayani


8

Tabel 1

Misi – Tujuan RPJMD Setelah Reviu

No Misi Tujuan

1. Menciptakan Pemerintahan Yang

Baik dan Bersih Menuju

Pemerintahan Yang Berwibawa

Mewujutkan Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik,

Bersih dan Melayani

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan

suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan

disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari

masing-masing misi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang

spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2 Tujuan – Sasaran Renstra Setelah Reviu

Tujuan Sasaran

Tujuan RPJMD

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani

Sasaran RPJMD

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Banggai

Tujuan RENSTRA

Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Berbasis Teknologi Informasi

Sasaran RENSTRA

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ( PAD )


9

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program prioritas

dalam mewujudkan visi dan misi yang ada pada Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banggai, telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU)

sebagai acuan pengukuran keberhasilan dan pelaksanaan program

prioritas tersebut. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

dimaksudkan agar program pelaksanaan dan kegiatan prioritas dapat

dilaksanakan dengan efektif, efisien dan akuntable serta tepat sasaran.

Adapun Indikator Kinera Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan adalah sebagai

berikut :

Tabel 3

Indikator Kinerja Utama ( IKU )

No SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA FORMULASI SUMBER DATA

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

1 Laporan Realisasi

Pajak Daerah

2 Laporan Realisasi

Retribusi Daerah

3 Laporan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun n - Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun (n-1)

x 100 %

4 Laporan Pembayaran PBB dan BPHTB

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun (n-1) 5 Laporan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

6 Laporan Dana Perimbangan

7 Laporan Pendapatan lain-lain Daerah Yang Sah

8 Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)


10

a. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih

lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana

Stratejik (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana

Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan

dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja

beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran

yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Target kinerja tahunan di

dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang

ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan

komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Tabel 4

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT)

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA SATUAN TARGET PROGRAM

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah


15 %

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja

A

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pengembangan Sistem Informasi / Data

Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksana Kegiatan


11

b. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Merupakan Dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah mengacu

pada dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016-

2021 serta Dokumen SAKIP Tahun 2019.

Penyajian lembaran Perjanjian Kinerja (PK) secara lengkap terdapat

pada lampiran dokumen ini.


12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai melaksanakan

kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan akuntabilitas kinerja

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai yang dibuat sesuai

ketentuan yang diamanatkan sesuai tentang perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review Atas Laporan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran

penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran

strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021

maupun renja Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksana

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk

mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah

tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

pencapaian indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan

kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2018 dengan capaian Kinerja

Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah.


13

Tabel 5

Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 Sebelum Review

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Perentase Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

1 (2017) 2 (2018) 3 (2019) 4 (2020) 5 (2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Meningkatkan Pendapatan Daearah Kabupaen Banggai Berbasis Teknologi Informasi

Tingkat Pendapatan Daearah Kabupaten Banggai

1). Meningkatnya kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah

a. Nilai Auntabilitas Kinerja

A A A A A

b. Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

WTP WTP WTP WTP WTP

c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah

NA 88,75 90,50 95,50 98,50

2). Meningkatknya proporsi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah Kabupaten Banggai

a. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

34,67 49,67 64,67 79,67 94,67

b. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

7,78 8,76 10,29 12,04 13,97

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah

tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan

kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2019 dengan realisasinya.

Sesuai dengan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu

membantu Bupati Banggai melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan

Daerah meliputi urusan Wajib Bidang Pendapatan serta fungsinya yaitu

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya serta

penyelenggaraan sebagaian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang pendapatan, maka untuk mengukur tingkat capaian kinerja Badan

Pendapatan Daerah dapat diukur melakukan rumus sebagai berikut :


14

Realisasi PAD Tahun n - Realisasi PAD Tahun (n-1) x 100 %

Realisasi PAD Tahun (n-1)

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan Peningkatan

Realisasi Tahun Berjalan dengan Tahun Sebelumnya, Apabila semakin

tinggi persentase realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang baik, dan

sebaliknya semakin rendah persentase realisasi menunjukkan pencapaian

kinerja yang kurang baik.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator

kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan

indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara

langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga

keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan

dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang

lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs

dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih

dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan tersebut telah

membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder

lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil

pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja

yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian

sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator

kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh

indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator

mikro. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan


15

yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan,

serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan

pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan

pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja

yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari

masing-masing kelompok indikator kegiatan;

2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari

masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana

telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana

tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran

kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil

capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu

program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan

sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan

pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana

atau oleh suatu pihak saja.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang

pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang

petunjuk teknis perjanjian kinerja laporan kinerja instansi pemerintah dan

tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah setiap instansi

pemerintah wajib melaporkan kemajuan atas mandat dan sumber daya

yang digunakan.


16

Sesuai dengan perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah setidaknya terdapat 1 ( Satu ) sasaran Strategis, 2 ( Dua ) Indikator yang harus diwujudkan ditahun ini yaitu :

Tabel 6

Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 Setelah Review

No Tujuan Sasaran Indikator

Perentase Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

(2017) (2018) (2019) (2020) (2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daearah Kabupaen Banggai Berbasis Teknologi Informasi

1). Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah


15 30 15

2). Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja

A A A

Dari tabel diatas terdapat 1 (Satu) indikator kinerja utama Badan

Pendapatan Daerah di Tahun 2019 yaitu Persentase Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah.

Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019

menggunakan metode yang diatur dalam peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja laporan kinerja

instansi pemerintah dan tata cara review atas laporan kinerja instansi

pemerintah. Pengukuran kinerja dan sasaran Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banggai Tahun 2019 disajikan dalam tabel sebagai berikut :


17

Tabel 7

Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan IKU

RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tujuan

Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Berbasis Teknologi Informasi

Indikator Tujuan Tingkat Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai

Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Indikator Kinerja Utama ( IKU )


Untuk melaksakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah

dalam mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama juga dituangkan

dalam Indikator Kinerja Individu ( IKI ) oleh masing-masing bidang

dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 8 Sasaran dan Indikator Kinerja Individu

SASARAN INDIKATOR KINERJA

INDIVIDU

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah

Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber dari Pajak Daerah

Bidang Pajak Daerah

Meningkatnya Pendapatan PBB dan BPHTB

Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah Yang Bersumber dari PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB

Meningkatnya Pendapatan Retribusi Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Bidang Retribusi dan lain – lain Pendapatan

Deviasi Proyeksi Penerimaan Dana Perimbangan Dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Persentase Deviasi Proyeksi Penerimaan Yang Bersumber Dari Dana Perimbangan Dan Pendapatan Lain-Lain

Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan lain – lain yang Sah


18

Sebagaimana ditetapkan dalam IKU dan IKI, bahwa kinerja Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai diukur melalui besarnya nilai

persentase peningkatan realisasi pendapatan tahun berkenan terhadap

realisasi pendapatan tahun sebelumnya.

Pada Tabel 8 menampilkan target dan capaian realisasi pendapatan

tahun 2019.

Tabel 9 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019

Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai memiliki

beban target Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari sepuluh jenis objek

pajak dengan nilai sebesar Rp 64.250.000.000,00., dan dapat direalisasikan

sebesar Rp 55.276.983.692,85 atau sebesar 86,50%.

No Uraian Target Realisasi

(Rp) (%)

1 2 3 4 5

Pendapatan Asli Daerah 85.429.200.000,00 65.714.746.774,82 23,27%

A. Pajak Daerah 64.250.000.000,00 55.532.700.029,22 86,43%

01. Pajak Hotel 3.000.000.000,00 2.126.304.012,87 70,88%

02. Pajak Restoran 9.500.000.000,00 9.112.475.605,49 95,92%

03. Pajak Hiburan 600.000.000,00 324.376.388.,00 54,06%

04. Pajak Reklame 1.600.000.000,00 1.501.587.316,25 93,85%

05. Pajak Penerangan Jalan 20.500.000.000,00 20.570.245.624,64 100,34%

06. Pajak Parkir 350.000.000,00 163.399.292,40 46,69%

07. Pajak Air Tanah 3.500.000.000,00 2.461.363.568,60 70,32%

08. Pajak Mineral Bukan Logam

12.050.000.000,00 7.149.884.658,27 59,67%

09. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

4.300.000.000,00 5.22.333.430,63 121,45%

10. Pajak Bumi dan Bangunan

8.850.000.000,00 6.900.730.132,07 77,79%

B. Retribusi Daerah 21.179.200.000,00 10.182.046.745,60 48,08%

01. Retribusi Daerah 21.179.200.000,00 10.182.046.745,60 48,08%


19

Dari angka tersebut realisasi terhadap target tidak mencapai 100%,

namun persentase kinerja dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 10 Persentase Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2019

No Uraian Realisasi Persentase

Peningkatan

2018 2019 %

1 2 4 5 6 PENDAPATAN ASLI DAERAH 53.308.306.143,55 65.714.746.774,82 23,27

a. Pajak Daerah 43.542.854.130,71 55.532.700.029,22 27,54

1. Pajak Hotel 2.155.222.804,09 2.126.304.012,87 -1.34

2. Pajak Restoran 9.244.106.752,58 9.112.475.605,49 -1.42

3. Pajak Hiburan 251.594.575,00 324.376.388.,00 28.93

4. Pajak Reklame 1.059.731.660,50 1.501.587.316,25 41.70

5. Pajak Penerangan Jalan

15.679.300.067,00 20.570.245.624,64 31.19

6. Pajak Parkir 151.359.527,00 163.399.292,40 7.95

7. Pajak Air Tanah 473.542.152,24 2.461.363.568,60 419.78


4.888.213.392,00 7.149.884.658,27 46.27


2.955.276.704,00 5.222.333.430,63 76.71


6.684.506.496,30 6.900.730.132,07 3.23

b. Retribusi Daerah 9.765.452.012,84 10.182.046.745,60 4,27

1. Retribusi Daerah

9.765.452.012,84 10.182.046.745,60 4,27

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Capaian Indikator Kinerja

Utama ( IKU) Badan Pendapatan Daerah tahun 2019 terjadi peningkatan

sebesar 23,35 % dari target tahun 2019 sebesar 15 %. Angka tersebut

menunjukan kinerja Badan Pendapatan Daerah sudah cukup baik.


20

Secara umum keberhasilan peningkatan capaian realisasi kinerja

Bapenda sebagaimana yang diukur dalam IKU didukung oleh capaian

pada objek Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bea

Perolehan Hasil Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan

Bangunan dan juga Retribusi masih kurang kinerjanya, bahkan untuk Pajak

Hotel dan Restoran kinerjanya mengalami penurunan.

Untuk menunjang keberhasilan Kinerja Badan Pendapatan Daerah

harus didukung dengan Indikator Kinerja Individu ( IKI ) dapat dilihat

dalam masing-masing tabel sebagai berikut :

Tabel 11

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari

Pajak Daerah Tahun 2019


Peningkatan

2018 2019 %

1 2 4 5 6

01. Pajak Hotel 2.155.222.804,09 2.126.304.012,87 -1.34

02. Pajak Restoran 9.244.106.752,58 9.112.475.605,49 -1.42

03. Pajak Hiburan 251.594.575,00 324.376.388.,00 28.93

04. Pajak Reklame 1.059.731.660,50 1.501.587.316,25 41.70

05. Pajak Penerangan Jalan

15.679.300.067,00 20.570.245.624,64 31.19

06. Pajak Parkir 151.359.527,00 163.399.292,40 7.95

07. Pajak Air Tanah 473.542.152,24 2.461.363.568,60 419.78


4.888.213.392,00 7.149.884.658,27 46.27

Jumlah 33.903.070.930,41 43.409.636.466,52 28,04

Tabel diatas menjelaskan bahwa capaian Indikator Kinerja Individu

yaitu Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari

Pajak Daerah tahun 2019 sebesar 28,04% dari target tahun 2019 sebesar


21

20 %. Angka tersebut menunjukan kinerja Bidang Pajak Daerah cukup baik

dalam mendukung Indikator Kinerja Utama.

Walupun secara umum Pajak Daerah mencapai target kinerjanya

namun untuk Pajak Hotel dan Restoran kinerjanya mengalami penurunan.

Hal ini disebabkan masih belum optimalnya pengawasan dan penggunaan

alat perekam data transaksi elektronik yang dipasangkan di beberapa hotel

dan rumah makan. Demikian halnya pada Pajak parkir nilai kinerjanya

dibawah rata-rata. Perlu pengawasan yang lebih baik lagi terutama dalam

pencatatan transaksi parkir menggunakan perekam data transaksi

elektornik.

Pada objek Pajak air tanah mengalami kenaikan sangat tinggi. Hal ini

dikarenakan adanya tangihan piutang masa pajak tahun sebelumnya dan

adanya potensi sumber-sumber Pajak air tanah sebagai bentuk upaya

ekstensifikasi penggalian potensi pajak.

Tabel 12


PBB dan BPHTB Tahun 2019


Peningkatan

2018 2019 %

1 2 4 5 6


2.955.276.704,00 5.222.333.430,63 76.71


6.684.506.496,30 6.900.730.132,07 3.23

Jumlah 9.639.783.200,30 12.123.063.562,70 25,76

Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk capaian Indikator Kinerja

Individu, atau Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang

bersumber dari PBB dan BPHTB tahun 2019 sebesar 25,76 % dari target

tahun 2019 sebesar 22 %. Angka tersebut menunjukan kinerja Bidang PBB


22

dan BPHTB tahun 2019 cukup baik dalam mendukung Indikator Kinerja

Utama. Namun khusus objek Pajak bumi dan bangunan nilai kinerjanya

masih sangat rendah. Perlu evaluasi kembali untuk data potensi dan

perubahan tarif nilai objek pajak.

Tabel 13


Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2019


Peningkatan

2018 2019 %

1 2 4 5 6

01. Retribusi Daerah

9.765.452.012,84 10.182.046.745,60 4,27

Jumlah 9.765.452.012,84 10.182.046.745,60 4,27

Dari Tabel 12 terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Individu

yaitu Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari

Retribusi dan lain-lain PAD yang sah tahun 2019 sebesar 4,27 % dari target

tahun 2019 sebesar 10%. Angka tersebut masih kurang dari target yang

telah ditetapkan, dan menunjukkan kinerja yang kurang baik dalam

mendukung Indikator Kinerja Utama Bapenda. Perlu pengawasan dan

evaluasi menyeluruh terutama OPD pengelola Retribusi, agar menerapkan

tarif yang sesuai dan meningkatkan kesadaran wajib Retribusi dalam

membayar kewajibannya.

Rendahnya Realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari

Retribusi Daerah disebabkan OPD Pengelola Retribusi belum optimal

dalam melakukan pemungutan dan pengawasan. Disisi lain Retribusi

merupakan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh karena adanya jasa

layanan oleh Pemerintah Daerah, semetara sarana layanan yang tersedia

bagi wajib Retribusi kondisi fisik dan manajemennya masih perlu evaluasi

yang lebih baik lagi.


23

Faktor besaran tarif di beberapa objek Retribusi perlu ada kenaikan

karena tarif yang digunakan saat ini adalah tarif yang sudah sangat lama

dan perlu untuk ditinjau kembali.

Tabel 14

Persentase Proyeksi Deviasi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain yang Sah Tahun 2019


Deviasi

2018 2019 %

1 2 4 5 6

01. Dana Perimbangan

1.405.113.852.914,00 1.357.410.270.331,00 -3,39

Jumlah 1.405.113.852.914,00 1.357.410.270.331,00 -3,39

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Individu

berupa Persentase Proyeksi Deviasi Dana Perimbangan dan Pendapatan

Lain-lain yang Sah tahun 2019 sebesar -3,39% dari target tahun 2019

sebesar 5%. Angka tersebut masih kurang dari target yang telah ditetapkan

dan menunjukkan kinerja yang kurang baik. Meskipun demikian, kinerja

Bidang ini tidak berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama Bapenda.

Rendahnya capaian pendapatan yang bersumber dari Dana

Perimbangan karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini

Kementrian Keuangan RI dalam menghitung Dana Perimbangan.


24

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah

diuraikan pada bagian sebelumnya, selain faktor pendukung maka aspek

keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan

dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung

pembiayaan yang memadai.

Pada tahun 2019 Belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Banggai sesuai dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun 2019 terdiri

dari :

a. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait

secara lansung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana

dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting

dalam mencapai sasaran pembangunan, tahun anggaran 2019 Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai menganggarkan belanja langsung

sebesar Rp. 5.905.635.860,00, dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 5.572.338.503,00 atau 94,362%. Secara rinci Anggaran Belanja Langsung

dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 15

Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 Berdasarkan Program / Kegiatan

Kode

Prog./

Keg.

Program / Kegiatan

Anggaran

Pagu Realisasi

(Rp) (%)

1 2 3 4 5

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.727.215.665,00

1.688.151.871,00

97.74

01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

7.998.000,00 7.998.000,00 100,00


25

Kode

Prog./

Keg.

Program / Kegiatan

Anggaran

Pagu Realisasi

(Rp) (%)

1 2 3 4 5

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

127.000.000,00 104.006.528 81.89

01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional

12.500.000,00 12.500.000,00 100,00

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

37.535.500,00 32.721.700,00 87.18

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

56.225.000,00 56.225.000,00 100,00

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10.855.000,00 6.305.000,00 58.08

01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.185.000,00 4.185.000,00 100,00

01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

3.000.000,00 2.680.000,00 89,33

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

16.500.000,00 16.500.000,00 100,00

01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

670.000.000,00 670.000.000,00 100,00


26

Kode

Prog./

Keg.

Program / Kegiatan

Anggaran

Pagu Realisasi

(Rp) (%)

1 2 3 4 5

01.20 Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

588.000.000,00 582.000.000,00 98,98

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

249,340,950,00 218.579.315,00 87,66

02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

48.700.950,00 27.541.000,00 99.24

02.10 Pengadaan Meubelair 27.610.000,00 74.679.000,00 99.75

02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

105.000.000,00 74.679.000,00 71.12

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala / Kendaraan Dinas/Operasional

49.500.000,00 49.500.000,00 100,00

02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3.780.000,00 3.780.000,00 100,00

02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

9.750.000,00 9.750.000,00 100,00

02.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik

5.000.000,00 4.999.315,00 99.99


27

Kode

Prog./

Keg.

Program / Kegiatan

Anggaran

Pagu Realisasi

(Rp) (%)

1 2 3 4 5

04 Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS

15.000.000,00 8.809.300,00 58,73

04.01 Pemulangan Pegawai yang Pensiun

15.000.000,00 8.809.300,00 58,73

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

37.557.000,00 23.557.000,00 62,72

05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

25.000.000,00 11.000.000,00 44.00

05.04 Pembinaan dan Pemantauan Kinerja Aparatur

12.557.000,00 12.557.000,00 100,00

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

211.730.400,00 209.872.400,00 99.12

06.01 Penyusuhnan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

32.685.000,00 32.525.000,00 99,51

06.02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

28.455.000,00 28.421.000,00 99,88

06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

16.388.900,00 15.524.900,00 94.73

06.05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

102.948.500,00 102.148.500,00 99,22

06.09 Penyusunan laporan inventarisasi asset pemerintah kabupaten banggai

13.318.000,00 13.318.000,00 100,00

06.11 Penyusunan pelaporanpencapaian pendapatan asli daerah

17.935.000,00 17.935.000,00 100,00


28

Kode

Prog./

Keg.

Program / Kegiatan

Anggaran

Pagu Realisasi

(Rp) (%)

1 2 3 4 5

07 Program Pengembangan Sistem Informasi / Data

49.131.000,00 48.986.000,00 99,70

07.01 Pemutakhiran sistem informasi data base

5.691.000,00 5.691.000,00 100,00

07.03

Penyusunan profil perangkat daerah

9.230.000,00 9.230.000,00 100,00

07.05 Pemutakhiran data kepegawaian

34.210.000,00 34.065.000,00

99,58

08 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan kegiatan

57.212.000,00 54.953.000,00 96,05

08.01 Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa

6.730.500,00 4.503.000,00 66,90

08.02 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

50.481.500,00 50.450.000,00 99,94

15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.558.448.845,00 3.319.429.617,00 93,28

15.52 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah

38.471.600,00 38.471.600,00 100,00

15.53 Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah-pajak daerah

283.479.900,00 283.479.900,00 100,00

15.54 Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah

153.367.000,00 153.367.000,00 100,00


29

Kode

Prog./

Keg.

Program / Kegiatan

Anggaran

Pagu Realisasi

(Rp) (%)

1 2 3 4 5

15.55 Penetapan dan Penyelesaian doleansi pajak daerah

226.056.000,00 224.623.960,00 99,37

15.56 Penagihan dan uji petik pajak daerah

437.400.000,00 436.939.929,00 99,89

15.57 Pemutakhiran data, penetapan PBB dan penyerahan SPPT Kelurahan/Desa

497.040.000,00 476.702.000,00 95,91

15.58 Penagihan dan uji petik PBB dan BPHTB

163.885.000,00 163.885.000,00 100,00

15.59 Pengawasan dan penilaian objek PBB-P2 serta penyelesaian doleansi PBB dan BPHTB

504.571.000,0I0 291.140.000 57,70

15.60 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber PBB dan BPHTB

53.132.000,00 53.132.000,00 100,00

15.61 Rapat koordinasi dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah serta bimbingan petugas pemungut PAD-PBB dan KUPT Se-Kabupaten Banggai

8.250.800,00 7.834.800,00 94,96

15.62 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah

91.398.510,00 90.030.200,00 98,500

15.63 Pendapatan dan Analisis potensi retribusi daerah dan lain – lain PAD yang sah

32.210.500,00 39.000.500,00 99,35


30

Kode

Prog./

Keg.

Program / Kegiatan

Anggaran

Pagu Realisasi

(Rp) (%)

1 2 3 4 5

15.64 Pengawasan dan penyelesaian doleansi retribusi daerah dan lain – lain PAD yang sah

212.989.000,00 212.519.000,00 99,78

15.65 Intensifikasi dan Ekstensifikasi retribusi daerah dan lain – lain PAD yang sah

105.118.000,00 104.708.000,00 99,61

15.66 Verifikasi dan klarifikasi transfer dan perimbangan dan pendapatan lain – lain yang sah

312.321.600,00 312.294.995,00 99.99

15.67 Evaluasi penerimaan dana perimbangan dan pendapatan lain – lain yang sah

20.592.600,00 20.592.600,00 99.83

15.68 Pemutakhiran data dan pendataan dana perimbangan dan pendapatan lain – lain yang sah

213.200.000 213.185.000,00 99.99

15.72 Forum komunikasi Badan Pendapatan Daerah

204.965.335,00 204.795.335,00 99.92


31

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji

dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai

negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

oleh aturan perundang-undangan. Tahun anggaran 2019 Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai diberikan Pagu Anggaran belanja

tidak langsung sebesar Rp. 11.934.360.486,00, dan direalisasikan

sebesar Rp. 10.358.317.768,00 atau 86,79%, secara rinci dapat dilihat pada

tabel di bawah ini :

Tabel 16

Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2019

No Uraian Pagu Realisasi

(Rp) (%)

1 2 3 4 5

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

11.934.360.486,00 10.358.317.768,00 86.79

5.1.1 BELANJA PEGAWAI

11.934.360.486,00 10.358.317.768,00 86.79

Gaji dan Tunjangan 6.356.775.050,00 5.952.870.157,00 93,65

Gaji Pokok PNS 4.669.495.179,00 4.300.886.438,00 92,11

Tunjangan Keluarga 414.412.502,00 400.904.150,00 96,74

Tunjangan Jabatan

207.680.750,00 205.385.000,00 98,89

Tunjangan Jabatan Fungsional Umum

197.073.000,00 191.295.000,00 97,07

Tunjangan Beras 247.314.300,00 240.651.660,00 50,68

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

658.152,00 333.537,00 50,68

Pembulatan Gaji 70.644,00 68.999,00 97,67

Iuran Asuransi 124.883.500,00 120.445.810,00 96,45

Biaya Pemungutan Pajak Daerah

64.440.000,00 64.440.000,00 100


32

No Uraian Pagu Realisasi

(Rp) (%)

1 2 3 4 5

Biaya Pemungutan PBB

64.440.000,00 64.440.000,00 100

Tambahan Penghasilan

3.225.172.459,00 2.820.997.984,00 87,47

Tambahan Penghasilan PNS

3.225.172.459,00 2.820.997.984,00 87,47

Biaya Pemungutan Pajak Daerah

63.000.000.000,00 63.000.000.000,00 100

Biaya Pemungutan PBB

63.000.000.000,00 63.000.000.000,00 100

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

2.784.600.000,00 2.014.359.190,00 72,34

Insentif Pemungutan Pajak Hotel

107.500.000,00 107.500.000,00 100

Insentif Pemungutan Pajak Restoran

450.000.000,00 443.837.500,00 98,63

Insentif Pemungutan Pajak Hiburan

12.500.000,00 12.500.000,00 100

Insentif Pemungutan Pajak Reklame

50.000.000,00 50.000.000,00 100

Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

889.600.000,00 677.100.000,00 76,11

Insentif Pemungutan Pajak Parkir

7.500.000,00 7.500.000,00 100

Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah

125.000.000,00 18.750.000,00 15,00

Insentif Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

600.000.000,00 290.000.000,00 48,33

Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

367.500.000,00 275.625.000,00 75,00

Insentif Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

175.000.000,00 131.546.690,00 75,17


33

Realisasi belanja tidak langsung yang hanya 86,79% dikarenakan

adanya anggaran insentif Pajak Daerah yang realisasinya tidak mencapai

target, sehingga insentifnya tidak dapat di klaim.


34

BAB IV

PENUTUP

Dari 2 (Dua) sasaran telah memenuhi capaian target sasaran pada

tahun 2019. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk

mewujudkan Visi dan Misinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja

sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga

bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai untuk meningkatkan

kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan

beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan

dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang mampu

menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai serta

kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga

dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Sebagai bagian penutup dari LKJiP Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banggai ini dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019 hasil

capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi

target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun

demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banggai memberikan gambaran bahwa keberhasilan

dalam pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan sangat ditentukan

oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen

aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian

integral dari sistem perencanaan dan landasan dalam merancang target

penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

Kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai kebutuhan

belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung sangat

tergantung dari kinerja pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten

Banggai. Kemudian dalam Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang


35

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri

Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan

bahwa Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan

manfaat untuk masyarakat.

Untuk meningkatkan kinerja perencanaan dimasa yang akan datang

dan mengatasi probelamtika terhadappencapaian target pendapatan, Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai telah menempuh berbagai langkah

dan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di

bidang pendapatan daerah yang diemban oleh Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Banggai, perlu kiranya memperkuat peran

kelembagaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai, sehingga

dapat lebih efektif dalam memenuhi tuntutan tantangan pencapaian

target penerimaan di masa mendatang, melalui :

a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber

daya aparatur petugas pajak daerah;

b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk

meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan

maupun diluar kedinasan;

c. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara

proporsional;

d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa perencana untuk

mendukung kualitas perencanaan penerimaan pajak daerah,

retribusi daerah dan lain-lain pendapatan.

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam

perencanaan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain

pendapatan guna suksesnya pelaksanaan pembangunan daerah.


36

2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan

anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme

penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi

“bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.

3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna

pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan

dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan

organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia

serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang

mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah

percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan

perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan

program dan kegiatan.

4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara

optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan,

maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di

lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai akan

ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi

pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai

instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan

lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang

telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap

instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan

civil society.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Ir. ANSHAR MAITA, MM Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

BANGGAI

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Ir. H. HERWIN YATIM, MM Jabatan : BUPATI BANGGAI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.

Luwuk, ......................... 2019

Pihak Kedua

BUPATI BANGGAI

Pihak Pertama

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Ir. H. HERWIN YATIM, MM

Dr. Ir. ANSHAR MAITA, MM NIP. 19640707 199203 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019


KABUPATEN BANGGAI

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET 2019

IKU NON IKU

1. Meningkatkan

Pendapatan Daerah

Persentase Peningkatan

Pendapatan Daerah

15 % V -

PROGRAM

ANGGARAN (Rp)

1. Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

3.314.037.500,-

Pihak Kedua BUPATI BANGGAI

Ir. H. HERWIN YATIM, MM

Luwuk, ......................... 2019

Pihak Pertama


Drs Ir. ANSHAR MAITA, MM

NIP. 19640707 199203 1 011


KABUPATEN BANGGAI

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan

Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. NATALIA PATOLEMBA, M.Si Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI



BANGGAI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua Pihak pertama, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

target kinerja tersebut, menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.

Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua


KABUPATEN BANGGAI

Pihak Pertama

SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dr. Ir. ANSHAR MAITA, MM

Drs. NATALIA PATOLEMBA, M.Si

NIP. 19640707 199203 1 011 NIP. 19741227 199410 1 001



KABUPATEN BANGGAI

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2019

IKU NON IKU

1. Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Publik, Kapasitas dan Akuntabilitas

Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Nilai Akuntabilitas

Kinerja

A - V

PROGRAM

ANGGARAN (Rp)

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.993.798.500,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

215.703.450,00

3. Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS 15.000.000,00

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

62.557.000,00

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

330.646.400,00

6. Program Pengembangan Sistem Informasi / Data

49.131.000,00

7. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksana Kegiatan

47.762.000,00

Pihak Kedua SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN

DAERAH


NIP. 19741227 199410 1 001

Luwuk, ......................... 2019

Pihak Pertama KEPALA BADAN PENDAPATAN

DAERAH

Drs Ir. ANSHAR MAITA, MM

NIP. 19640707 199203 1 011


KABUPATEN BANGGAI



Nama : WARJO ANDA, SE Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET


Nama : Drs. NATALIA PATOLEMBA, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI


Pihak pertama, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang

ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut, menjadi tanggungjawab kami.


evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua

SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN

DAERAH

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN &

ASET


WARJO ANDA, SE

NIP. 19741227 199410 1 001 NIP. 19771028 200312 1 006



KABUPATEN BANGGAI

NO

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Tersusunya Laporan

Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan

Semesteran Yang Tepat Waktu

2 Laporan


Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan Pertanggungjawaban


1 Laporan

3. Tersusunya Laporan Inventarisasi Aset

OPD Pemerintah Kabupaten Banggai

Jumlah Laporan Inventaris Aset Yang

Tersedia

1 Dokumen

4. Tersusunnya Laporan Pencapaian

Pendapatan Asli Daerah

Jumlah Laporan Pencapaian PAD

12 Laporan

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 28.455.000,00

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 16.388.900,00

3.

Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset

Pemerintah Kabupaten Banggai ( OPD)

13.318.000,00

4. Penyusunan Pelaporan Pemcapaian Pendapatan Asli Daerah

17.935.000,00


DAERAH


NIP. 19741227 199410 1 001

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

DAN ASET

WARJO ANDA, SE

NIP. 19771028 200312 1 006


KABUPATEN BANGGAI


Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : JAM’AN A.H MARDJAN, S.IP, M.Si

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN


Nama : Drs. NATALIA PATOLEMBA, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI




Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Luwuk, .........................2019


DAERAH

Pihak Pertama KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

Drs. NATALIA PAOLEMBA, M.Si

JAM’AN A.H MARDJAN, S.IP, M.Si

NIP. 19741227 199410 1 001 NIP. 19870629 200701 1 001



KABUPATEN BANGGAI

NO

SASARAN

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Tersedianya Kebutuhan

Administrasi Surat Menyurat

Jumlah Surat Yang Diproses / Diagenda

1.333 Lembar

2. Tersedianya

Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air Dan Listrik

Jumlah Rekening Yang

Dibayarkan

1 Tahun

3. Terpenuhinya Jasa

Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan

Dinas / Operasional

Jumlah Stnk Kendaraan

R2 Dan R4 Yang Dibayarkan

35 Unit

4. Tersedianya Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah Bahan Pembersih 16 Jenis

Jumlah Petugas Kebersihan 2 Orang

5. Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis

Kantor

Jumlah Jenis ATK yang dipergunakan

34 Jenis

6. Tersedianya Barang

Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan

Dan Penggandaan

19.825 Lembar

7. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor

Yang Diadakan

7 Jenis

8. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

3 Terbitan

9. Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat

Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat

1000 Dos

10.

Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Luar

Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah

55 Kali

11. Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah

130 Kali

12. Terpenuhinya Tenaga Pendukung Teknis Dan

Administrasi Perkantoran

Jumlah Tenaga Pendukung Teknis Dan Administrasi

Perkantoran

35 Orang

13. Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan

2 Jenis

14. Tersedianya Meubeleur Kantor

Jumlah Membeleur Yang Diadakan

3 Jenis

15. Tersedianya

Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Yang

Diadakan

1 Jenis

16. Tersedianya

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan R4 dan

R2 Yang Dipelihara

39 Unit

17. Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin /

Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang

Dipelihara

9 Unit

18. Terpenuhinya

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan Rutin

/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

20 Unit

19. Terpenuhinya

Pemeliharaan /Rutin Berkala Jaringan Listrik

Jumlah Pemeliharaan Rutin

/ Berkala Jaringan Listrik

1 Jaringan

20. Terfasilitasinya Asn Yang Purna Tugas

Persentase Usulan Purna Tugas Asn Yang Diajukan

Tepat Waktu

100 %

21. Terlaksananya Pendidikan Dan

Pelatihan Formal

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Formal

5 Orang

22. Terlaksananya Pembinaan Dan

Pemantauan Kerja Aparatur

Persentase Penyelesaian Dokumen Anjab, Evjab

Dan Sop

100 %

23. Terlaksanaya Pemutakhiran Data

Kepegawaian

Jumlah Dokumen Data Kepegawaian

1 Dokumen

24. Tersusunya Profil Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah

1 Dokumen

25. Tersedianya Rapat Koordinasi dan

Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah

Serta Bimbingan Petugas Pemungut

PAD-PBB Sekabupaten Banggai

Jumlah Peserta Yang Mengikuti Rapat dan

Bimtek

4 Kali

26. Tersedianya Forum Komunikasi Badan

Pendapatan Daerah

Jumlah Peserta Yang Mengikuti Forkom

200 Peserta

KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.998.000,00

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

145.000.000,00

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas / Operasional

12.500.000,00

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 27.535.500,00

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 56.225.000,00

6. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

10.855.000,00

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor

4.185.000,00

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

3.000.000,00

9. Penyediaan Makanan dan Minuman 16.500.000,00

10. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

500.000.000,00

11. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

212.000.000,00

12. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

588.000.000,00

13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 30.063.450,00

14. Pengadaan Meubelair 27.610.000,00

15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 75.000.000,00

16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

49.500.000,00

17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

3.780.000,00

18. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan

Gedung Kantor

9.750.000,00

19. Pemeliharaan Rutin / Berkala Jaringan Listrik 20.000.000,00

20. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun 15.000.000,00

21. Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000,00

22. Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 12.557.000,00

23. Pemutakhiran Sistem Informasi Data Base 5.691.000,00

24. Penyusunan Profil Perangkat Daerah 9.230.000,00

25. Pemuktahiran Data Kepegawaian 34.210.000,00

26. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan

Daerah Serta Bimbingan Petugas Pemungut PAD-PBB

Sekabupaten Banggai

8.250.000,00

27. Forum Komunikasi Badan Pendapatan Daerah

218.500.000,00


DAERAH


NIP. 19741227 199410 1 001

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

JAM’AN A.H MARDJAN, S.IP, M.Si

NIP. 19870629 200701 1 006


BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI


Nama : BETTANDY ISMAHARTADI, S.Pt Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI


Nama : Drs. NATALIA PATOLEMBA, M.Si Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua Pihak pertama, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran


target kinerja tersebut, menjadi tanggungjawab kami. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan


sanksi.

Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua

SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI


BETTANDY ISMAHARTADI,S.Pt NIP. 19741227 199410 1 001 NIP. 19750518 200501 1 007



KABUPATEN BANGGAI

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Tersusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah Dokumen Lkjip 1 Dokumen

Jumlah Laporan Realisasi

Keuangan Perbulan

12 Laporaran

Jumlah Dokumen Sakip 1 Dokumen

2. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Realisasi Kinerja

Jumlah Dokumen LKPJ PD, RKA, DPA, RENJA, RKAP DAN DPPA

6 Dokumen

3. Tersedianya Jasa

Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Dokumen

Pengadaan Barang Dan Jasa

50 Dokumen

4. Tersusunnya Dokumen Pembinaan Dan

Pengendalian Pelaksanaan Program

Dan Kegiatan

Jumlah Dokumen Pembinaan Dan

Pengendalian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

12 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

32.685.000,00

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

221.864.500,00

3. Penyediaan Jasa Administrasi Pengendalian Barang dan Jasa

6.730.500,00

4. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksana Program dan Kegiatan

41.031.500,00


DAERAH

Drs. NATALIA PATOLEMBA, M.Si NIP. 19741227 199410 1 001

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama KEPALA SUB BAGIAN

PERENCANAAN DAN EVALUASI

BETTANDY ISMAHARTADI, S.Pt NIP. 19750518 200501 1 007





Nama : Drs. HERMAN, MH Jabatan : KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH



BANGGAI

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua





Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua


Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH


Drs. HERMAN, MH NIP. 19640707 199203 1 011 NIP. 19620407 199208 1 001



KABUPATEN BANGGAI

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET

1.

Meningkatnya Pendapatan

Pajak Daerah


Pendapatan Asli Daerah Yang Bersumber Dari Pajak Daerah

20 %

PROGRAM ANGGARAN (Rp)



1.157.774.500,00

Pihak Kedua


Dr, Ir. ANSAHAR MAITA, MM NIP. 19640707 199203 1 011

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama


Drs. HERMAN, MH NIP. 19620407 199208 1 001




Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : GUNAWAN PURNOMO, SE., MM

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PAJAK DAERAH








Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH

Pihak Pertama KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN

DAN PENDAFTARAN PAJAK DAERAH

Drs. HERMAN, MH

GUNAWAN PURNOMO, SE., MM

NIP. 19620407 199208 1 001 NIP. 19840311 200903 1 003



KABUPATEN BANGGAI


1. Terlaksananya Pendataan

Dan Pendaftaran Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Data Pajak

Yang Telah Terverivikasi/Tervalidasi

1 Dokumen

2. Terlaksananyaintensifikasi Dan Ekstensifikasi

Sumber Sumber Pendapatan Daerah-Pajak

Daerah

Jumlah Dokumen Data Potensi Pajak Daerah

8 Dokumen

3. Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Raperda Pajak Daerah

4 Perda/Perbub

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1. Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah 159.367.000,00 2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah – Pajak Daerah

230.751.500,00

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah

95.700.000,00

Pihak Kedua


Drs. HERMAN, MH NIP. 19620407 199208 1 001

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN

DANPENDAFTARAN PAJAK DAERAH

GUNAWAN PURNOMO, SE., MM NIP. 19840311 200903 1 003


KABUPATEN BANGGAI



Nama : NURCAHAYA NAINGGOLAN, S.Sos Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK DAERAH


Nama : Drs. HERMAN, MH

Jabatan : KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH


Pihak pertama, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian




Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua KEPALA BIDANG PAJAK DAERAH

Pihak Pertama KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN

PAJAK DAERAH

Drs. HERMAN, MH

NURCAHAYA NAINGGOLAN, S.Sos

NIP. 19620407 199208 1 001 NIP. 19630101 199403 2 008



KABUPATEN BANGGAI


1. Terlaksananya

Penetapan Dan Penyelesaian Doleansi

Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Penetapan Nilai

Pajak Daerah

1 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1. Penetapan dan Penyelesaian Doleansi Pajak Daerah

234.756.000,00

Pihak Kedua


Drs. HERMAN, MH

NIP. 19620407 199208 1 001

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN

PAJAK DAERAH

NURCAHAYA NAINGGOLAN, S.Sos

NIP. 19630101 199403 2 008


KABUPATEN BANGGAI



Nama : SUNARTI, SE Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN

PAJAK DAERAH








Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua


Pihak Pertama

KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN

DAN KEBERATAN PAJAK DAERAH

Drs. HERMAN, MH

SUNARTI, SE

NIP. 19620407 199208 1 001 NIP. 19862309 201101 2 001



KABUPATEN BANGGAI


1. Terlaksananya

Penagihan Dan Penyelesaian Keberatan

Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Realisasi

Penerimaan Pajak Daerah

8 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1. Penagihan dan Uji Petik Pajak Daerah 417.200.000,00

Pihak Kedua


Drs. HERMAN, MH

NIP. 19620407 199208 1 001

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN PAJAK DAERAH

SUNARTI, SE

NIP. 19862309 201101 2 001


KABUPATEN BANGGAI



Nama : NURMI, SE Jabatan : KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN LAIN-LAIN

PENDAPATAN



BANGGAI

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua Pihak pertama, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran




sanksi.

Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua


KABUPATEN BANGGAI

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN


NURMI, SE

NIP. 19640707 199203 1 011 NIP. 19650103 199603 2 002



KABUPATEN BANGGAI


1. Meningkatnya

Pendapatan Retribusi Dan Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah


Pendapatan Asli Daerah Yang Bersumber Dari Retribusi Dan Lain-

Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

10 %

PROGRAM

ANGGARAN (Rp)


Pengelolaan Keuangan Daerah 441.716.010,00

Pihak Kedua


Dr. Ir. ANSHAR MAITA, MM NIP. 19640707 199203 1 011

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama


NURMI, SE NIP. 19650103 199603 2 002


KABUPATEN BANGGAI


Nama : DIANTO, SE Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN


Nama : NURMI, SE

Jabatan : KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN






Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN


NURMI, SE

DIANTO, SE

NIP. 19650103 199603 2 002 NIP. 19820317 200903 1 005



KABUPATEN BANGGAI

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1. Terlaksananya

Pendataan Retribusi Dan Lain-Lain Pendapatan

Jumlah Dolumen Data Potensi

Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pad Yang Sah

3 Dokumen

2. Terlaksananya Penyusunan Rancangan

Peraturan Retribusi Daerah

Jumlah Dokumen Raperda Retribusi Daerah

3 Perbub/Perda

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1. Pendataan, Penetapan dan Analisis Potensi

Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah

32.210.500,00

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Retribusi Daerah

91.398.510,00

Pihak Kedua


NURMI, SE

NIP. 19650103 199603 2 002

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN RETRIBUSI DAN LAIN-LAIN

PENDAPATAN

DIANTO, SE

NIP. 19820317 200903 1 005


KABUPATEN BANGGAI


Nama : SAHRAN, S.Sos Jabatan : KEPALA SUB BIDANG RETRIBUSI


Nama : NURMI, SE Jabatan : KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN LAIN-LAIN

PENDAPATAN Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua





sanksi.

Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua


Pihak Pertama

KEPALA SUB BIDANG RETRIBUSI

NURMI, SE

SAHRAN, S.Sos NIP. 19650103 199603 2 002 NIP. 19690314 200005 1 001



KABUPATEN BANGGAI


1.

Terlaksananya Koordinasi

Dan Pengawasan Retribusi Daerah


Penerimaan Retribusi Daerah

2 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1. Pengawasan, Uji Petik dan Penyelesaian Doleansi

Retribusi Daerah & Lain-Lain PAD Yang Sah

212.989.000,00

Pihak Kedua


NURMI, SE

NIP. 19650103 199603 2 002

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

KEPALA SUB BIDANG RETRIBUSI

SAHRAN, S.Sos

NIP. 19690314 200005 1 001


KABUPATEN BANGGAI


Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : YUSNI, SE

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG LAIN-LAIN PENDAPATAN


Nama : NURMI, SE

Jabatan : KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN






Luwuk, .........................2019



Pihak Pertama KEPALA SUB BIDANG LAIN-LAIN

PENDAPATAN

NURMI, SE

YUSNI, SE

NIP. 19650103 199603 2 002 NIP. 19680424 198903 2 012



KABUPATEN BANGGAI


1.

Terlaksananya Koordinasi

Dan Pengawasan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah


Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

4 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah – Retribusi & Lain-Lain PAD Yang Sah

105.118.000,00



NURMI, SE

NIP. 19650103 199603 2 002

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama KEPALA SUB BIDANG LAIN-

LAIN PENDAPATAN

YUSNI, SE

NIP. 19680424 198903 2 012


KABUPATEN BANGGAI


Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : SITI EVLIEN DESIANTHI, SH

Jabatan : KEPALA BIDANG PBB/BPHTB


Nama : Dr. Ir. ANSHAR MAITA, MM

Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua





sanksi.

Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PBB/BPHTB


SITI EVLIEN DESIANTHI, SH NIP. 19640707 199203 1 011 NIP. 19721221 199504 2 001



KABUPATEN BANGGAI

NO SASARAN PROGAM INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya

Pendapatan PBB Dan BPHTB


Pendapatan Asli Daerah Yang Bersumber Dari PBB Dan

BPHTB

22 %

PROGRAM

ANGGARAN (Rp)

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

941.682.000,00

Pihak Kedua KEPALA BADAN PENDAPATAN

DAERAH


NIP. 19640707 199203 1 011

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama KEPALA BIDANG PBB DAN BPHTB

SITI EVLIEN DESIANTHI, SH

NIP. 19721221 199504 2 001


KABUPATEN BANGGAI


Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NURDIN H. UPAMA, S.Sos

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PBB/BPHTB


Nama : SITI EVLIEN DESIANTHI, SH Jabatan : KEPALA BIDANG PBB/BPHTB






Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua KEPALA BIDANG PBB/BPHTB


DAN PENETAPAN PBB/BPHTB


NURDIN H. UPAMA, S.Sos

NIP. 19721221 199504 2 001 NIP. 19630424 199203 1 011



KABUPATEN BANGGAI


1.

Terlaksananya

Pendataan Dan Penetapan PBB/BPHTB

Jumlah Dolumen Data Wajib

PBB/BPHTB Yang Telah Terverifikasi/Tervalidasi

2 Dokumen

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-

Sumber Pendapatan – PBB / BPHTB

Presentase Dokumen Data Potensi Pendapatan PBB /

BPHTB

2 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1. Pemuktahiran Data, Penetapan PBB dan Penyerahan

SPPT Kelurahan / Desa

379.428.000,00


Pendapatan – PBB / BPHTB

53.132.000,00

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PBB DAN BPHTB

SITI EVLIEN DESIANTHI, SH NIP. 19721221 199504 2 001

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPANPBB DAN BPHTB


NIP. 19630424 199203 1 011


KABUPATEN BANGGAI



Nama : HAMIDA, S.Sos Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PENERIMAAN

PBB/BPHTB








Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PBB/BPHTB

Pihak Pertama

KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN

DAN PENERIMAAN PBB/BPHTB


HAMIDA, S.Sos

NIP. 19721221 199504 2 001 NIP. 19740410 200012 2 003



KABUPATEN BANGGAI


1. Terlaksananya

Penagihan Dan Uji Petik Pbb/Bphtb


Penerimaan PBB Dan BPHTB

2 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1. Penagihan dan Uji Petik PBB / BPHTB 163.885.000,00

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PBB DAN BPHTB

SITI EVLIEN DESIANTHI, SH NIP. 19721221 199504 2 001

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PENERIMAANPBB DAN BPHTB

HAMIDA, S.Sos NIP. 19721221 199504 2 001


KABUPATEN BANGGAI


Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : VIVI INDRAYANI A.Md, SH

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG VERIFIKASI DAN KEBERATAN PBB/BPHTB








Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua KEPALA BIDANG PBB/BPHTB

Pihak Pertama KEPALA SUB BIDANG VERIFIKASI

DAN KEBERATAN PBB/BPHTB


VIVI INDRAYANI A.Md, SH

NIP. 19721221 199504 2 001 NIP. 19741130 2000003 2 003



KABUPATEN BANGGAI


1.

Terlaksananya

Pengawasan data Dan Keberatan PBB/BPHTB

Jumlah Dokumen

Pengawasan, Penilaian Dan Penyelesaian Doleansi Pbb-

P2 Dan BPHTB

1 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Pengawasan dan Penilaian Objek PBB-P2 serta Penyelesaian Doleansi PBB dan BPHTB

345.237.000,00

Pihak Kedua KEPALA BIDANG PBB DAN BPHTB


NIP. 19721221 199504 2 001

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama KEPALA SUB BIDANG VERIFIKASI

DAN KEBERATAN PBB DAN BPHTB

VIVI INDRAYANI A.Md, SH

NIP. 197801124 200604 1 014


KABUPATEN BANGGAI


Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Hj. MISDAR SYAHADAT, SH, M.Si

Jabatan : KEPALA BIDANG DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN


Nama : Dr. Ir. ANSHAR MAITA, MM Jabatan : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH






Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua KEPALA BADAN PENDAPATAN

DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Pihak Pertama KEPALA BIDANG DANA

PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN


MISDAR SYAHADAT, SH, M.Si NIP. 19640707 199203 1 011 NIP. 19691009 200012 2 003



KABUPATEN BANGGAI


1. Meningkatnya

Penerimaan Dana Perimbangan Dan

Pendapatan Lain-Lain Yang Sah

Persentase Proyeksi Deviasi

yang Bersumber Dari Dana Perimbangan Dan

Pendapatan Lain-Lain

5 %

PROGRAM

ANGGARAN



546.114.200,00

Pihak Kedua



NIP. 19640707 199203 1 011

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN

LAIN-LAIN

Hj. MISDAR SYAHADAT, SH, M.Si

NIP. 19691009 200012 2 003


KABUPATEN BANGGAI


Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : MARDIANA RUSLAN, SE

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG DANA PERIMBANGAN


Nama : Hj. MISDAR SYAHADAT, SH, M.Si







Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua KEPALA BIDANG DANA


Pihak Pertama KEPALA SUB BIDANG DANA

PERIMBANGAN

MISDAR SYAHADAT, SH, M.Si

MARDIANA RUSLAN, SE NIP. 19691009 200012 2 003 NIP. 19740514 200801 2 018



KABUPATEN BANGGAI


1.

Terlaksananya Verifikasi

Dan Klarifikasi Dana Perimbangan

Jumlah Dokumen Penerimaan

Dana Perimbangan Dan Pendapatan Lain-Lain

1 Dokumen

KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

1. Verifikasi dan Klarifikasi Transfer Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

312.321.600,00


PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN

LAIN-LAIN

Hj. MISDAR SYAHADAT, SH, M.Si NIP. 19691009 200012 2 003

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama KEPALA SUB BIDANG DANA

PERIMBANGAN

MARDIANA RUSLAN, SE NIP. 197205142008012 018


KABUPATEN BANGGAI


Nama : JOIKE KARUMBATU Jabatan : KEPALA SUB BIDANG DATA MONITORING DAN

EVALUASI


Nama : Hj. MISDAR SYAHADAT, SH, M.Si







Luwuk, .........................2019



Pihak Pertama KEPALA SUB BIDANG DATA

MONITORING DAN EVALUASI


JOIKE KURUMBATU NIP. 19691009 200012 2 003 NIP. 19640908 198703 1 017



KABUPATEN BANGGAI


1.

Terlaksananya

Monitoring Data Dan Evaluasi Dana

Perimbangan Dan Pendapatan Lain-Lain

Jumlah Dokumen Data,

Monitoring Dan Evaluasi Dana Perimbangan Dan Pendapatan

Lain-Lain

4 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1. Evaluasi Penerimaan Dana Perimbangan dan

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

20.592.600,00

Pihak Kedua


LAIN-LAIN


NIP. 19691009 200012 2 003

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

KEPALA SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI

JOIKE KURUMBATU

NIP. 19640908 198703 1 017


KABUPATEN BANGGAI


Nama : RASUNA MAHYN, S.Sos

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN


Nama : Hj. MISDAR SYAHADAT, SH, M.Si Jabatan : KEPALA BIDANG DANA PERIMBANGAN DAN

PENDAPATAN LAIN-LAIN






Luwuk, .........................2019


PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN

LAIN-LAIN

Pihak Pertama KEPALA SUB BIDANG PENDAPATAN

LAIN-LAIN


RASUNA MAHIN, S. Sos

NIP. 19691009 200012 2 003 NIP. 19670629 199203 2 004



KABUPATEN BANGGAI


1.

Terlaksananya

Pemutakhiran Data Pendapatan Lain-Lain

Yang Sah


Penerimaan Dana Perimbangan Dan Pendapatan Lain-Lain

12 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

1. Pemuktahiran Data dan Pendapataan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah

213.200.000,00

Pihak Kedua


LAIN-LAIN


NIP. 19691009 200012 2 003

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

KEPALA SUB BIDANG PENDAPATAN LAIN-LAIN

RASUNA MAHYN, S.sos

NIP. 19670629 199203 2 004


KABUPATEN BANGGAI


Nama : HISMA AHMAD Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN








Luwuk, ......................... 2019

Pihak Kedua

KASUBAG KEUANGAN DAN ASET

Pihak Pertama

BENDAHARA PENERIMAAN

WARJO ANDA, SE

HISMA AHMAD

NIP. 19640707 199203 1 011 NIP. 19640707 199203 1 011



KABUPATEN BANGGAI

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

SATUAN

1. Tersedianya Laporan Data Pencapaian Penerimaan Pendapatan

Asli Daerah

Jumlah Laporan Data Pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

10 Laporan

KEGIATAN ANGGARAN

1. Penyusunan Pelaporan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah

Rp 17.935.000,00

Pihak Kedua KASUBAG KEUANGAN DAN ASET

WARJO ANDA, SE NIP. 19640707 199203 1 011

Luwuk ………………….2019

Pihak Pertama BENDAHARA PENERIMAAN

HISMA AHMAD NIP. 19640707 199203 1 011


KABUPATEN BANGGAI


Nama : RELLYAWATI MANESA Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN








Luwuk, ......................... 2019

Pihak Kedua


Pihak Pertama

PENGADMINISTRASI KEUANGAN

WARJO ANDA, SE

RELLYAWATI MANESA

NIP. 19640707 199203 1 011 NIP. 19680914 200801 2 010


KABUPATEN BANGGAI

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA TARGET

SATUAN

1. Tersedianya Laporan Data Pencapaian Penerimaan Pendapatan

Asli Daerah

Jumlah Laporan Data Pencapaian Penerimaan


10 Laporan

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penyusunan Pelaporan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah

Rp 17.935.000,00

Pihak Kedua


WARJO ANDA, SE

NIP. 19640707 199203 1 011

Luwuk,…………………….2019

Pihak Pertama


RELLYAWATI MANNESA

NIP. 19680914 200801 2 010




Nama : ARIANTY JUSUF, SH Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN








Luwuk, ......................... 2019

Pihak Kedua


Pihak Pertama

BENDAHARA PENGELUARAN

WARJO ANDA, SE

ARIANTY JUSUF, SH

NIP. 19640707 199203 1 011 NIP. 19750308 200902 2 001



KABUPATEN BANGGAI


SATUAN

1. Tersusunya Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Yang Tepat Waktu

2 Laporan

2. Tersedianya Data

Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah data laporan

keuangan akhir tahun yang dikelola

1

Laporan

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Rp 28.455.000,00

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Rp 16.388.900,00

Pihak Kedua


WARJO ANDA, SE NIP. 19640707 199203 1 011

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

BENDAHARA PENGELUARAN

ARIANTY JUSUF NIP. 19750308 200902 2 001


KABUPATEN BANGGAI


Nama : IDA RODIANA

Jabatan : PENGADMINISTRASI KEUANGAN








sanksi.

Luwuk, ......................... 2019

Pihak Kedua


Pihak Pertama


WARJO ANDA, SE

IDA RODIANA NIP. 19640707 199203 1 011 NIP. 19771017 201412 2 001



KABUPATEN BANGGAI

NO SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN


Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan

Keuangan Semesteran Yang Tepat Waktu

2 Laporan

2. Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun



1 Laporan

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Rp 28.455.000,00

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Rp 16.388.900,00

Pihak Kedua


WARJO ANDA, SE NIP. 19640707 199203 1 011

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama


IDA RODIANA NIP. 19771017 201412 2 001


KABUPATEN BANGGAI


Nama : WILDAN FUADI Jabatan : PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN (ADMIN

SIMDA)


Nama : WARJO ANDA, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua





sanksi.

Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Pihak Pertama

PENGOLAH DATA LAPORAN KEUANGAN ADMIN SIMDA

WARJO ANDA, SE

WILDAN FUADI NIP. 19771028 200312 1 006 NIP. 19841011 201412 1 002



KABUPATEN BANGGAI

NO SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN


Keuangan Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan

Semesteran Yang Tepat Waktu

2 Laporan

2. Tersusunya Laporan Keuangan Akhir

Tahun



1 Laporan

3. Tersusunya Laporan Inventarisasi Aset OPD Pemerintah

Kabupaten Banggai

Jumlah Laporan Inventaris Aset Yang Tersedia

1 Dokumen

4. Tersusunnya Laporan Pencapaian


Jumlah Laporan Pencapaian PAD

12 Laporan

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Rp 28.455.000,00

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Rp 16.388.900,00

3. Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah

Kabupaten Banggai ( OPD)

Rp 13.318.000,00

4. Penyusunan Pelaporan Pemcapaian


Rp 17.935.000,00

Pihak Kedua KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN

ASET

WARJO ANDA, SE NIP. 19771028 200312 1 006

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama PENGOLAH DATA LAPORAN

KEUANGAN (ADMIN SIMDA)

WILDAN FUADI NIP. 19841011 201412 1 002


KABUPATEN BANGGAI


Nama : RINYATI MOHI Jabatan : PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR








Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

DAN ASET

Pihak Pertama

PENGELOLA SARANA DAN

PRASARANA KANTOR

WARJO ANDA, SE

RINYATI MOHI NIP. 19640707 199203 1 011 NIP. 19760611 2011 2 011



KABUPATEN BANGGAI

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN


Inventarisasi Aset OPD Pemerintah Kabupaten

Banggai

Jumlah Laporan

Inventaris Aset Yang Tersedia

1 Dokumen

KEGIATAN ANGGARAN

1. Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset

Pemerintah Kabupaten Banggai ( OPD)

Rp 13.318.000,00

Pihak Kedua


WARJO ANDA, SE NIP. 19771028 200312 1 006

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR

RINYATI MOHI NIP. 19760611 2011 2 011


KABUPATEN BANGGAI


Nama : RINI J. GIMAN

Jabatan : PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR








sanksi.

Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua


Pihak Pertama


WARJO ANDA, SE

RINI J. GIMAN NIP. 19771028 200312 1 006 NIP. 19851205 201903 2 001



KABUPATEN BANGGAI

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN


Inventarisasi Aset OPD Pemerintah Kabupaten

Banggai

Jumlah Laporan

Inventaris Aset Yang Tersedia

1 Dokumen

KEGIATAN ANGGARAN

1. Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah

Kabupaten Banggai ( OPD)

Rp 13.318.000,00

Pihak Kedua


WARJO ANDA, SE

NIP. 19771028 200312 1 006

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama


RINI J. GIMAN

NIP. 19851205 201903 2 001


KABUPATEN BANGGAI


Nama : SUHARTI HI. ABD. KADIR, S.IP

Jabatan : ANALIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN


Nama : BETTANDY ISMAHARTADI, S.Pt Jabatan : KASUBBANG PERENCANAAN DAN EVALUASI






sanksi.

Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua

KASUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI

Pihak Pertama

ANALIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN

BETTANDY ISMAHARTADI, S.Pt

SUHARTI HI. ABD. KADIR, S.IP NIP. 19750518 200501 1 007 NIP. 19840515 200902 2 004



KABUPATEN BANGGAI

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN

1. Tersusunnya Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Jumlah Dokumen LKJIP 1 Dokumen

Jumlah laporan Realisasi Keuangan Perbulan

12 Laporan

Jumlah Dokumen SAKIP 1 Dokumen

2. Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan

Realisasi Kinerja

Jumlah Dokumen LKPJ PD, RKA, DPA, RENJA

RKAP DAN DPPA

6 Dokumen

3. Tersedianya Jasa

Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah Dokumen

Pengadaan Barang dan Jasa

50 Dokumen

4. Tersusunnya Dokumen

Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah Dokumen

Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

12 Dokumen

KEGIATAN ANGGARAN

1. Penyusunan Lasporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp 32.685.000

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

SKPD

Rp 102.948.500

3. Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang

dan Jasa

Rp 6.730.500

4. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksana Program

Kegiatan

Rp 50.481.500

Pihak Kedua


BETTANSY ISMAHARTADI, S.Pt NIP. 19750518 200501 1 007

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama


SUHARTI HI. ABD. KADIR, S.IP NIP. 19840515 200902 2 004




Nama : DEWI TRI AGUSTINA UI Jabatan : ANALIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN


Nama : BETTANDY ISMAHARTADI, S.Pt Jabatan : KASUBBANG PERENCANAAN DAN EVALUASI






Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua

KASUBBAG PERENCANAAN DAN EVALUASI

Pihak Pertama


BETTANDY ISMAHARTADI, S.Pt

DEWI TRI AGUSTINA UI

NIP. 19750518 200501 1 007 NIP. 19850823 200801 2 001



KABUPATEN BANGGAI


1. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen LKJIP 1 Dokumen

Jumlah laporan Realisasi

Keuangan Perbulan

12 Laporan

Jumlah Dokumen SAKIP 1 Dokumen

2. Tersusunnya Dokumen

Perencanaan dan Realisasi Kinerja

Jumlah Dokumen LKPJ

PD, RKA, DPA, RENJA RKAP DAN DPPA

6 Dokumen

3. Tersedianya Jasa Administrasi Pengadaan

Barang dan Jasa

Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan

Jasa

50

Dokumen

4. Tersusunnya Dokumen Pembinaan dan

Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah Dokumen Pembinaan dan

Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

12 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penyusunan Lasporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp 32.685.000

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

SKPD

Rp 102.948.500

3. Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang

dan Jasa

Rp 6.730.500

4. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksana Program

Kegiatan

Rp 50.481.500

Pihak Kedua


BETTANDY ISMAHARTADI, S.Pt NIP. 19750518 200501 1 007

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama


DEWI TRI AGUSTINA UI NIP. 19850823 200801 2 001



Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : KUSMIYATI TALAHATA

Jabatan : PENGELOLA WAJIB PAJAK DAERAH


Nama : GUNAWAN PURNOMO, SE.,MM

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN BIDANG PAJAK DAERAH


Pihak pertama, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah, seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian




Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN

DAN PENDAFTARAN BIDANG PAJAK DAERAH

Pihak Pertama PENGELOLA WAJIB PAJAK

DAERAH

GUNAWAN PURNOMO, SE.,MM

KUSMIYATI TALAHATA

NIP. 19840311 200903 1 003 NIP. 19701224 200701 2 017



KABUPATEN BANGGAI


1. Tersedianya Pendataan


Jumlah Dokumen Data

Pajak Yang Telah Terverivikasi/Tervalidasi

1 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Rp. 159.367.000,00



GUNAWAN PURNOMO, SE.,MM NIP. 19840311 200903 1 003

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama PENGELOLA WAJIB PAJAK DAERAH

KUSMIATI TALAHATA NIP. 19701224 200701 2 017



Nama : IRWAN BENDA, SE Jabatan : ANALIS MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN

PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH








sanksi.

Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN

PENDAFTARAN BIDANG PAJAK DAERAH

Pihak Pertama ANALIS MONITORING DAN

EVALUASI KEBIJAKAN PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH


IRWAN BENDA, SE NIP. 19840311 200903 1 003 NIP. 19701224 200701 2 017



KABUPATEN BANGGAI


1. Tersedianya intensifikasi

Dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan

Daerah-Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Data

Potensi Pajak Daerah

8 Dokumen

2. Tersedianya Penyusunan

Rancangan Peraturan Pajak Daerah

Jumlah Dokumen

Raperda Pajak Daerah

4 Raperda/

Perbub

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pajak Daerah

Rp. 95.700.000,00



Rp. 230.751.500,00

Pihak Kedua

KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN BIDANG PAJAK

DAERAH


Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

ANALIS MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PAJAK

DAERAH & RETRIBUSI DAERAH

IRWAN BENDA, SE NIP. 19791127 200902 1 001



Nama : ZAINUDIN SIBAY Jabatan : PENGELOLA PENDAFTARAN PENDAPATAN

PAJAK/RETRIBUSI








sanksi.

Luwuk, .........................2019



Pihak Pertama

PENGELOLA PENDAFTARAN

PENDAPATAN PAJAK/RETRIBUSI


ZAINUDIN SIBAY

NIP. 19840311 200903 1 003 NIP. 1700730 200007 1 002



KABUPATEN BANGGAI




Jumlah Dokumen Data


1 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN





Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama PELAKSANA KEPALA SUB. BIDANG

PENETAPAN PAJAK DAERAH

ZAINUDIN SIBAY NIP. 1700730 200007 1 002



Nama : RUSLI MAARUF Jabatan : ANALIS MONITORING DAN EVALUASI DAN

KEBIJAKAN PAJAK DAERAH Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama







sanksi.

Luwuk, .........................2019



Pihak Pertama

ANALIS MONITORING DAN EVALUASI

DAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH


RUSLI MAARUF

NIP. 19840311 200903 1 003 NIP. 19750526 199903 1 005



KABUPATEN BANGGAI




Jumlah Dokumen Data


1 Dokumen

2. Tersedianya

intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan

Daerah-Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Data

Potensi Pajak Daerah

8 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN




Rp. 230.751.500,00

Pihak Kedua


DAERAH


NIP. 19840311 200903 1 003

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

ANALIS MONITORING DAN EVALUASI DAN KEBIJAKAN PAJAK

DAERAH

RUSLI MAARUF

NIP. 19750526 199903 1 005



Nama : FERIOROSA GUMPA, S.IP Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN PAJAK & RETRIBUSI


Nama : GUNAWAN PURNOMO, SE.,MM Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN







Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua


DAERAH

Pihak Pertama

ANALIS KEBIJAKAN PAJAK & RETRIBUSI


FERIOROSA GUMPA, S.IP

NIP. 19840311 200903 1 003 NIP. 19740226 200902 2 001



KABUPATEN BANGGAI

NO SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET SATUAN

1. Tersedianya

intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan

Daerah-Pajak Daerah

Jumlah Dokumen

Data Potensi Pajak Daerah

8 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah – Pajak Daerah

Rp. 230.751.500,00

Pihak Kedua




NIP. 19840311 200903 1 003

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

ANALIS KEBIJAKAN PAJAK &

RETRIBUSI

FERIOROSA GUMPA, S.IP

NIP. 19740226 200902 2 001




Nama : DEDY LARTHO LABOLO, SH Jabatan : ANALIS PENAGIH DAN PENGEMBALIAN


Nama : SUNARTI, SE Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN KEBERATAN PAJAK





sanksi.

Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN

KEBERATAN PAJAK

Pihak Pertama ANALIS PENAGIH DAN

PENGEMBALIAN

SUNARTI, SE

DEDY LARTHO LABOLO, SH

NIP. 19620407 199208 1 001 NIP. 19820905 200801 1 004



KABUPATEN BANGGAI


1. Tersedianya Penagihan Dan Penyelesaian

Keberatan Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Realisasi Penerimaan

Pajak Daerah

8 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penagihan dan Uji Petik Pajak Daerah Rp 417.200.000,00

Pihak Kedua

KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN KEBERATAN PAJAK

SUNARTI, SE NIP. 19862309 201101 2 011

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

PENAGIH RETRIBUSI

DEDY LARTHO LABOLO, SH NIP. 19820905 200801 1 004



Nama : DEWI SAHLENA HALIMU, SE Jabatan : PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN








Luwuk, .........................2019


KEBERATAN PAJAK

Pihak Pertama PENGELOLA PENAGIHAN DAN

PENGAWASAN

SUNARTI, SE

DEWI SAHLENA HALIMU, SE

NIP. 19862309 201101 2 011 NIP. 19800427 201411 2 002



KABUPATEN BANGGAI


1. Tersedianya Penagihan

Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Jumlah Dokumen

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

8 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN


Pihak Kedua


SUNARTI, SE NIP. 19862309 201101 2 011

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

PENGELOLA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN

DEWI SAHLENA HALIMU, SE NIP. 19800427 201411 2 002



Nama : ARIF K. ADEL Jabatan : PENAGIH RETRIBUSI








Luwuk, .........................2019 pihak kedua


Pihak Pertama

PENAGIH RETRIBUSI

SUNARTI, SE

ARIF K. ADEL

NIP. 19862309 201101 2 011 NIP. 19680502 200801 1 017



KABUPATEN BANGGAI





Pajak Daerah

8 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN


Pihak Kedua


SUNARTI, SE

NIP. 19862309 201101 2 011

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

PENAGIH RETRIBUSI

ARIF K. ADEL

NIP. 19680502 200801 1 017



Nama : ASDA Hi. LOLO Jabatan : PENAGIH RETRIBUSI








Luwuk, .........................2019


KEBERATAN PAJAK

Pihak Pertama PENAGIH RETRIBUSI

SUNARTI, SE

ASDA Hi. LOLO

NIP. 19862309 201101 2 011 NIP. 19730427 200701 2 016



KABUPATEN BANGGAI

NO SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA TARGET SATUAN




Pajak Daerah

8 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN


Pihak Kedua


SUNARTI, SE

NIP. 19862309 201101 2 011

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

PENAGIH RETRIBUSI

ASDA Hi LOLO

NIP. 19730427 200701 2 016





Nama : FERLIN A SAMPELAN, SH Jabatan : ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN


Nama : NURCAHYA NAINGGOLAN, S.Sos

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK





sanksi.

Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN

PAJAK

Pihak Pertama ANALIS MONITORING EVALUASI

DAN PELAPORAN

NURCAHYA NAINGGOLAN, S.Sos

FERLIN A SAMPELAN, SH

NIP. 19630101 199403 2 008 NIP. 19810728 200801 2 009



KABUPATEN BANGGAI


1. Tersedianya Penetapan Dan Penyelesaian

Doleansi Pajak Daerah

Jumlah Dokumen Penetapan Nilai Pajak

Daerah

1 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penetapan dan Penyelesaian Doleansi Pajak Daerah Rp 234.756.000,00

Pihak Kedua

KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK


NIP. 19630101 199403 2 008

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

FERLIN A SAMPELAN, SH

NIP. 19810728 200801 2 009



Nama : FRANSISIKA IVANNA ROSA LANIPI, SE Jabatan : ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN


Nama : NURCAHYA NAINGGOLAN, S.Sos Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENETAPAN PAJAK






Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua


PAJAK

Pihak Pertama

ANALIS MONITORING EVALUASI

DAN PELAPORAN


FRANSISIKA IVANNA ROSA LANIPI, SE

NIP. 19630101 199403 2 008 NIP. 19850913 200902 2 004



KABUPATEN BANGGAI


1. Tersedianya Penetapan

dan Penyelesaian Doleansi Pajak Daerah

Jumlah Dokumen

Penetapan Nilai Pajak Daerah

1 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penetapan dan Penyelesaian Doleansi Pajak

Daerah

Rp 234.756.000,00

Pihak Kedua

KEPALA SUB BIDANG

PENETAPAN PAJAK

NURCAHYA NAINGGOLAN, S.Sos NIP. 19630101 199403 2 008

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

ANALIS MONITORING EVALUASI

DAN PELAPORAN

FRANSISIKA IVANNA ROSA LANIPI, SE NIP. 19850913 200902 2 004



Nama : SURIANI HAMIDI Jabatan : PENGELOLA PENDAPATAN








Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua


PAJAK

Pihak Pertama

PENGELOLA PENDAPATAN


SURIANI HAMIDI

NIP. 19630101 199403 2 008 NIP. 19680516 200701 2 017



KABUPATEN BANGGAI



Dan Penyelesaian Doleansi Pajak Daerah

Jumlah Dokumen


1 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN


Daerah

Rp 234.756.000,00

Pihak Kedua



NIP. 19630101 199403 2 008

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama


SURIANI HAMIDI

NIP. 19680516 200701 2 017



Nama : NOVAL SULING Jabatan : PENGELOLA PENDAPATAN








Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua


PAJAK

Pihak Pertama



NOVAL SULING

NIP. 19630101 199403 2 008 NIP. 19801102 201412 1 002



KABUPATEN BANGGAI


1.

Tersedianya Penetapan


Jumlah Dokumen


1 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN


Daerah

Rp 234.756.000,00

Pihak Kedua



NIP. 19630101 199403 2 008

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama


NOVAL SULING

NIP. 19801102 201412 1 002



Nama : ADELHEIT H. TUMIMBANG Jabatan : PENGELOLA PENDAPATAN








Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua


PAJAK

Pihak Pertama



ADELHEIT H. TUMIMBANG

NIP. 19630101 199403 2 008 NIP. 19651029 198512 2 001



KABUPATEN BANGGAI




Jumlah Dokumen


1 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN


Daerah

Rp 234.756.000,00

Pihak Kedua



NIP. 19630101 199403 2 008

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama


ADELHEIT H. TUMIMBANG

NIP. 19651029 198512 2 001




Nama : ABDUL KHALIK LASADAM Jabatan : PENGELOLA SUMBER PENDAPATAN DAERAH








Luwuk, .........................2019


Pihak Pertama PENGELOLA SUMBER PENDAPATAN

DAERAH

DIANTO, SE

ABDUL KHALIK LASADAM

NIP. 19820317 200903 1 005 NIP. 19770926 201010 1 002



KABUPATEN BANGGAI


1. Tersedianya Pendataan Retribusi Dan Lain-Lain

Pendapatan

Jumlah Dolumen Data Potensi Retribusi Daerah

Dan Lain-Lain Pad Yang Sah

3 Dokumen

2. Terlaksananya

Penyusunan Rancangan Peraturan Retribusi Daerah

Jumlah Dokumen

Raperda Retribusi Daerah

3 Perbub/Per

da

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Pendataan, Penetapan dan Analisis Potensi Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah

Rp 32.210.500,00

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Retribusi Daerah

Rp 91.398.510,00


RETRIBUSI DAN LAIN-LAIN

PENDAPATAN

DIANTO, SE NIP. 19820317 200903 1 005

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama PENGELOLA SUMBER

PENDAPATAN DAERAH

ABDUL KHALIK LASADAM NIP. 19770926 201010 1 002



Nama : ADELFIN DEBORA TUNGKA Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN PAJAK DAN RETRIBUSI








Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua


Pihak Pertama

ANALIS KEBIJAKAN PAJAK DAN

RETRIBUSI

DIANTO, SE

ADELFIN DEBORA TUNGKA

NIP. 19820317 200903 1 005 NIP. 19770823 201412 2 001



KABUPATEN BANGGAI

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR SASARAN TARGET SATUAN


Retribusi Dan Lain-Lain Pendapatan

Jumlah Dolumen Data

Potensi Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pad Yang

Sah

3 Dokumen

2. Terlaksananya

Penyusunan Rancangan Peraturan Retribusi

Daerah

Jumlah Dokumen Raperda

Retribusi Daerah

3 Perbub/P

erda

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Pendataan, Penetapan dan Analisis Potensi Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah

Rp 32.210.500,00

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah

Rp 91.398.510,00


RETRIBUSI DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN

DIANTO, SE NIP. 19820317 200903 1 005

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama ANALIS KEBIJAKAN PAJAK DAN

RETRIBUSI

ADELFIN DEBORA TUNGKA NIP. 19770823 201412 2 001




Nama : NOVANITA LAMBALANO, S.Sos Jabatan : ANALIS RETRIBUSI DAERAH


Nama : SAHRAN, S.Sos Jabatan : KASUB BID. RETRIBUSI






Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua KASUB BID.RETRIBUSI

Pihak Pertama ANALIS RETRIBUSI DAERAH

SAHRAN, S.Sos

NOVANITA LAMBALANO, S.Sos

NIP. 19690314 200005 1 001 NIP. 19690314 200005 1 001



KABUPATEN BANGGAI


1.

Tersedianya Koordinasi




2 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Pengawasan, Uji Petik dan Penyelesaian Doleansi

Retribusi Daerah & Lain-Lain PAD Yang Sah

Rp 212.989.000,00

Pihak Kedua

KASUB BID.RETRIBUSI

SAHRAN, S.Sos

NIP. 19690314 200005 1 001

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

ANALIS RETRIBUSI DAERAH

NOVANITA LAMBALANO, S.Sos

NIP. 19730219 200701 2 012




Nama : CORY JUDIANTI Jabatan : PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN


Nama : SAHRAN, S.Sos Jabatan : KASUB BID. RETRIBUSI






Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua KASUB BID.RETRIBUSI

Pihak Pertama PENGELOLA REALISASI LAPORAN

PENERIMAAN

SAHRAN, S.Sos

CORY JUDIANTI

NIP. 19690314 200005 1 001 NIP. 19731204 200801 2 004



KABUPATEN BANGGAI


1.





2 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Pengawasan, Uji Petik dan Penyelesaian

Doleansi Retribusi Daerah & Lain-Lain PAD Yang Sah

Rp 212.989.000,00

Pihak Kedua KASUB BID. RETRIBUSI

SAHRAN, S.Sos

NIP. 19690314 200005 1 001

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama PENGELOLA REALISASI LAPORAN

PENERIMAAN

CORY JUDIANTI

NIP. 19731204 200801 2 004



Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : VERAWATI UNOK, S.Sos

Jabatan : PENGELOLA PENDAPATAN


Nama : YUSNI, SE

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG LAIN-LAIN PENDAPATAN





sanksi.

Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua KEPALA SUB BIDANG LAIN-LAIN

PENDAPATAN

Pihak Pertama PENGELOLA PENDAPATAN

YUSNI, SE

VERAWATI UNOK, S.Sos

NIP. 19650103 199603 2 002 NIP. 19840627 200801 2 002



KABUPATEN BANGGAI


1.


Dan Pengawasan Lain-Lain Pendapatan Yang

Sah


Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang

Sah

4 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah – Retribusi &

Lain-Lain PAD Yang Sah

Rp 105.118.000,00

Pihak Kedua


YUSNI, SE

NIP. 19680424 198903 2 012

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama


VERAWATI UNOK, S.Sos

NIP. 19840627 200801 2 002




Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : DEDI AHMAD

Jabatan : PENGADMINISTRASI PENERIMAAN


Nama : YUSNI, SE

Jabatan : KEPALA SUB BIDANG LAIN-LAIN PENDAPATAN Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua





sanksi.

Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua KEPALA SUB BIDANG LAIN-LAIN

PENDAPATAN

Pihak Pertama PENGADMINISTRASI PENERIMAAN

YUSNI, SE

DEDI AHMAD

NIP. 19650103 199603 2 002 NIP. 19820526 200501 1 003



KABUPATEN BANGGAI


1.


Dan Pengawasan Lain-Lain Pendapatan Yang

Sah

Jumlah Dokumen

Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah

4 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah – Retribusi &

Lain-Lain PAD Yang Sah

Rp 105.118.000,00

Pihak Kedua


YUSNI, SE NIP. 19680424 198903 2 012

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

PENGADMINISTRASI PENERIMAAN

DEDI AHMAD NIP. 19820526 200501 1 003




Nama : MUH. RANDY. AS. S.Sos Jabatan : ANALIS PAJAK (PBB/BPHTB)


Nama : NURDIN H. UPAMA, S.Sos Jabatan : KASUB BID. PENDATAAN & PENETAPAN PBB/BPHTB






Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua KASUB BID. PENDATAAN &

PENETAPAN PBB/BPHTB

Pihak Pertama ANALIS PAJAK (PBB/BPHTB)


MUH. RANDY. AS. S.Sos

NIP. 19630424 199203 1 011 NIP. 19721221 199504 2 001



KABUPATEN BANGGAI

NO SASARAN PROGAM INDIKATOR KINERJA TARGET SATUAN


Dan Penetapan PBB/BPHTB

Jumlah Dolumen Data

Wajib PBB/BPHTB Yang Telah

Terverifikasi/Tervalidasi

2 Dokumen

2. Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan –

PBB / BPHTB

Presentase Dokumen

Data Potensi Pendapatan PBB / BPHTB

2 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Pemuktahiran Data, Penetapan PBB dan Penyerahan SPPT Kelurahan / Desa

Rp 379.428.000,00

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan – PBB / BPHTB

Rp 53.132.000,00


PENETAPAN PBB/BPHTB


NIP. 19630424 199203 1 011

Luwuk, .........................2019


MUH. RANDY. AS. S.Sos

NIP. 19721221 199504 2 001




Nama : MOH. ZAIN MUID, S.Pd Jabatan : ANALIS PAJAK (PBB/BPHTB)


Nama : NURDIN H. UPAMA, S.Sos Jabatan : KASUB BID. PENDATAAN & PENETAPAN PBB/BPHTB






Luwuk, .........................2019


PENETAPAN PBB/BPHTB



MOH. ZAIN MUID, S.Pd

NIP. 19630424 199203 1 011 NIP. 19850320 201001 1 007



KABUPATEN BANGGAI


1.

Terlaksananya


Jumlah Dolumen Data Wajib

PBB/BPHTB Yang Telah Terverifikasi/Tervalidasi

2 Dokumen

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-

Sumber Pendapatan – PBB / BPHTB

Jumlah Dokumen Data Potensi Pendapatan PBB /

BPHTB

2 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Pemuktahiran Data, Penetapan PBB dan

Penyerahan SPPT Kelurahan / Desa

Rp 379.428.000,00


Pendapatan – PBB / BPHTB

Rp 53.132.000,00

Pihak Kedua

KASUB BID. PENDATAAN & PENETAPAN PBB/BPHTB


NIP. 19630424 199203 1 011

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

ANALIS PAJAK (PBB/BPHTB)

MOH. ZAIN MUID, S.Pd

NIP. 19850320 201001 1 007



Nama : ERTONI POSINARU

Jabatan : PENGADMINISTRASIAN DATA DAN INFORMASI (PAJAK PBB/BPHTB)


Nama : NURDIN H. UPAMA, S.Sos

Jabatan : KASUB BID. PENDATAAN & PENETAPAN PBB/BPHTB





sanksi.

Luwuk, .........................2019


PENETAPAN PBB/BPHTB

Pihak Pertama PENGADMINISTRASIAN DATA

DAN INFORMASI (PAJAK PBB/BPHTB)


ERTONI POSINARU

NIP. 19630424 199203 1 011 NIP. 19651004 200701 1 010



KABUPATEN BANGGAI


1.

Terlaksananya


Jumlah Dolumen Data



2 Dokumen

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan –

PBB / BPHTB

Jumlah Dokumen Data Potensi Pendapatan PBB / BPHTB

2 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Pemuktahiran Data, Penetapan PBB dan Penyerahan SPPT Kelurahan / Desa

Rp 379.428.000,00

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan – PBB / BPHTB

Rp 53.132.000,00


PENETAPAN PBB/BPHTB


NIP. 19630424 199203 1 011

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

PENGADMINISTRASIAN DATA DAN

INFORMASI (PAJAK PBB/BPHTB)

ERTONI POSINARU

NIP. 19651004 200701 1 010



Nama : IRWANTO PUCE

Jabatan : PENGELOLA DATA PENETAPAN (SPOP DAN LSPOP PBB/BPHTB)


Nama : NURDIN H. UPAMA, S.Sos

Jabatan : KASUB BID. PENDATAAN & PENETAPAN PBB/BPHTB





sanksi.

Luwuk, .........................2019


PENETAPAN PBB/BPHTB

Pihak Pertama PENGELOLA DATA PENETAPAN

(SPOP DAN LSPOP PBB/BPHTB)


IRWANTO PUCE

NIP. 19630424 199203 1 011 NIP. 19810528 201001 1 010



KABUPATEN BANGGAI


1.

Terlaksananya


Jumlah Dolumen Data



2 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Pengawasan dan Penilaian Objek PBB-P2 serta Penyelesaian Doleansi PBB dan BPHTB

Rp. 345.237.000,00


PENETAPAN PBB/BPHTB


NIP. 19630424 199203 1 011

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama PENGELOLA DATA PENETAPAN

(SPOP DAN LSPOP PBB/BPHTB)

IRWANTO PUCE

NIP. 19810528 201001 1 010




Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NOLDY GUNAWAN SAADJAD, S.Sos

Jabatan : ANALIS PENAGIH PAJAK ( PBB-P2)


Nama : HAMIDA, S.Sos

Jabatan : KASUB BID. PENAGIHAN DAN PENERIMAAN PBB/BPHTB






Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua

KASUB BID. PENAGIHAN DAN

PENERIMAAN PBB/BPHTB

Pihak Pertama

ANALIS PENAGIH PAJAK ( PBB-

P2)

HAMIDA, S.Sos

NOLDY GUNAWAN SAADJAD, S.Sos

NIP. 19740410 200012 2 003 NIP. 19811106 200902 1 002



KABUPATEN BANGGAI



Dan Uji Petik Pbb/Bphtb

Jumlah Dokumen

Realisasi Penerimaan PBB Dan BPHTB

2 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Penagihan dan Uji Petik PBB / BPHTB Rp 163.885.000,00

Pihak Kedua KASUB BID. PENAGIHAN DAN

PENERIMAAN PBB/BPHTB

HAMIDA, S.Sos

NIP. 19740410 200012 2 003

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama ANALIS PENAGIH PAJAK ( PBB-P2)

NOLDY GUNAWAN SAADJAD, S.Sos

NIP. 19811106 200902 1 002




Nama : MUHAJIR MBANI

Jabatan : PENGELOLA DATA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN (PAJAK PBB/BPHTB)


Nama : HAMIDA, S.Sos

Jabatan : KASUB BID. PENAGIHAN DAN PENERIMAAN PBB/BPHTB






Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua

KASUB BID. PENAGIHAN DAN PENERIMAAN PBB/BPHTB

Pihak Pertama

PENGELOLA DATA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN (PAJAK

PBB/BPHTB)

HAMIDA, S.Sos

NIP. 19740410 200012 2 003

MUHAJIR MBANI

NIP. 19670323 200701 1 031



KABUPATEN BANGGAI




Jumlah Dokumen


2 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN



HAMIDA, S.Sos NIP. 19740410 200012 2 003

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama PENGELOLA DATA PENAGIHAN DAN PENGAWASAN (PAJAK PBB/BPHTB)

MUHAJIR MBANI NIP. 19670323 200701 1 031





Nama : HADIJAH SALUKI Jabatan : PENGELOLA DATA (PENAGIHAN PAJAK PBB/BPHTB)


Nama : HAMIDA, S.Sos Jabatan : KASUB BID. PENAGIHAN DAN PENERIMAAN

PBB/BPHTB






Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua

KASUB BID. PENAGIHAN DAN PENERIMAAN PBB/BPHTB

Pihak Pertama

PENGELOLA DATA (PENAGIHAN PAJAK PBB/BPHTB)

HAMIDA, S.Sos

NIP. 19740410 200012 2 003

HADIJAH SALUKI

NIP. 19661016 200701 2 008



KABUPATEN BANGGAI

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR

KINERJA TARGET SATUAN



Jumlah Dokumen


2 Dokumen

KEGIATAN ANGGARAN



HAMIDA, S.Sos

NIP. 19740410 200012 2 003

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama PENGELOLA DATA PENAGIHAN

DAN PENGAWASAN (PAJAK PBB/BPHTB)

HADIJAH SALUKI

NIP. 19661016 200701 2 008




Nama : YUDHI KRISNIADI MAMONTO

Jabatan : ANALIS PEMERIKSA PAJAK( PBB/BPHTB)


Nama : VIVI INDRAYANI, A.Md, SH Jabatan : KASUB BID. VERIFIKASI DAN KEBERATAN

PBB/BPHTB





sanksi.

Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua KASUB BID. VERIFIKASI DAN

KEBERATAN PBB/BPHTB

Pihak Pertama ANALIS PEMERIKSA PAJAK

PBB/BPHTB)

VIVI INDRAYANI, A.Md, SH

NIP. 19741130 200003 2 003

YUDHI KRISNIADI MAMONTO

NIP. 19810828 200212 1 003



KABUPATEN BANGGAI


1. Tersedianya


Jumlah Dokumen

Pengawasan, Penilaian Dan Penyelesaian

Doleansi PBB-P2 DAN BPHTB

2 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Pengawasan dan Penilaian Objek PBB-P2 serta

Penyelesaian Doleansi PBB dan BPHTB

Rp 345.237.000,00

Pihak Kedua

KASUB BID. VERIFIKASI DAN KEBERATAN PBB/BPHTB

VIVI INDRAYANI, A.Md, SH NIP. 19741130 200003 2 003

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

ANALIS PEMERIKSA (PAJAK PBB/BPHTB)

YUDHI KRISNIADI MAMONTO NIP. 19810828 200212 1 003




Nama : NURHASNA BUDIONO

Jabatan : PENGELOLA DATA WAJIB PAJAK( PBB/BPHTB)


Nama : VIVI INDRAYANI, A.Md, SH Jabatan : KASUB BID. VERIFIKASI DAN KEBERATAN

PBB/BPHTB






Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua KASUB BID. VERIFIKASI DAN

KEBERATAN PBB/BPHTB

Pihak Pertama PENGELOLA DATA WAJIB PAJAK

( PBB/BPHTB)

VIVI INDRAYANI, A.Md, SH

NIP. 19741130 200003 2 003

NURHASNA BUDIONO

NIP. 19781208 200801 2 011



KABUPATEN BANGGAI


1. Tersedianya


Jumlah Dokumen

Pengawasan, Penilaian Dan Penyelesaian

Doleansi PBB-P2 DAN BPHTB

2 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Pengawasan dan Penilaian Objek PBB-P2 serta

Penyelesaian Doleansi PBB dan BPHTB

Rp 345.237.000,00

Pihak Kedua

KASUB BID. VERIFIKASI DAN KEBERATAN PBB/BPHTB

VIVI INDRAYANI, A.Md, SH NIP. 19741130 200003 2 003

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

PENGELOLA DATA WAJIB PAJAK (PBB/BPHTB)

NURHASNA BUDIONO NIP. 19781208 200801 2 011





Nama : ASTRI MALIKI Jabatan : PENGELOLA DATA ( PENDAPATAN LAIN-LAIN )


Nama : RASUNA MAHYN, S.Sos Jabatan : KASUB BID. PENDAPATAN LAIN-LAIN





evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.

Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua

KASUB BID. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pihak Pertama

PENGELOLA DATA ( PENDAPATAN LAIN-LAIN)

RASUNA MAHYN, S.Sos

NIP. 19710629 199203 1 004

ASTRI MALIKI

NIP. 19860428 200801 2 001



KABUPATEN BANGGAI


1. Terlaksananya


Yang Sah

Jumlah Dokumen

Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Dan


12 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Pemuktahiran Data dan Pendapataan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang Sah

Rp 213.200.000,00

Pihak Kedua


RASUNA MAHYN, S.Sos NIP. 19710629 199203 1 004

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

PENGELOLA DATA ( PENDAPATAN LAIN-LAIN

ASTRI MALIKI NIP. 19860428 200801 2 001



Nama : ULWINA PAWATA

Jabatan : ANALIS PENDAPATAN DAERAH ( DBH PAJAK/BUKAN PAJAK/SDA, DAU, DAK)


Nama : RASUNA MAHYN, S.Sos

Jabatan : KASUB BID. PENDAPATAN LAIN-LAIN





evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.

Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua

KASUB BID. PENDAPATAN LAIN-

LAIN

Pihak Pertama

ANALIS PENDAPATAN DAERAH (

DBH PAJAK/BUKAN PAJAK/SDA, DAU, DAK)

RASUNA MAHYN, S.Sos

NIP. 19710629 199203 1 004

ULWINA PAWATA

NIP. 19770775 201001 2 008



KABUPATEN BANGGAI


1. Terlaksananya


Yang Sah

Jumlah Dokumen

Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Dan


12 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Pemuktahiran Data dan Pendapataan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang Sah

Rp 213.200.000,00

Pihak Kedua


RASUNA MAHYN, S.Sos

NIP. 19710629 199203 1 004

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

ANALIS PENDAPATAN DAERAH ( DBH PAJAK/BUKAN PAJAK/SDA,

DAU, DAK)

ULWINA PAWATA

NIP. 19770775 201001 2 008





Nama : RITA B. HALIMU, S.Ik Jabatan : ANALIS PENDAPATAN DAERAH ( DBH PAJAK/BUKAN

PAJAK/SDA, DAU, DAK)


Nama : MARDIANA RUSLAN, SE Jabatan : KASUB BID. DANA PERIMBANGAN






Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua

KASUB BID. DANA PERIMBANGAN

Pihak Pertama


DAU, DAK)

MARDIANA RUSLAN, SE

NIP. 19720514 200801 2 018

RITA B. HALIMU, S.Ik

NIP. 19760612 201001 2 012



KABUPATEN BANGGAI


1. Tersedianya Verifikasi


Jumlah Dokumen



12 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Verifikasi dan Klarifikasi Transfer Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang Sah

Rp 312.321.600,00

Pihak Kedua


MARDIANA RUSLAN, SE

NIP. 19720514 2008 2 018

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama


DAU, DAK)

RITA B. HALIMU, S.Ik

NIP. 19760612 201001 2 012



Nama : ABDUL KADIR MANASSAI

Jabatan : PENGELOLA PENDAPATAN (DANA PERIMBANGAN)


Nama : MARDIANA RUSLAN, SE Jabatan : KASUB BID. DANA PERIMBANGAN






sanksi.

Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua


Pihak Pertama

PENGELOLA PENDAPATAN ( DANA PERIMBANGAN)

MARDIANA RUSLAN, SE

NIP. 19720514 200801 2 018

ABDUL KADIR MANASSAI

NIP. 19710715 200012 1 004



KABUPATEN BANGGAI


1. Tersedianya Verifikasi


Jumlah Dokumen



12 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Verifikasi dan Klarifikasi Transfer Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang Sah

Rp 312.321.600,00

Pihak Kedua


MARDIANA RUSLAN, SE NIP. 19720514 2008 2 018

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

PENGELOLA PENDAPATAN ( DANA PERIMBANGAN)

ABDUL KADIR MANASSAI NIP. 19710715 200012 1 004



Nama : SAKINA DG. MATORANG, SE

Jabatan : ANALIS MONITORING DAN EVALUASI PENDANAAN DAERAH


Nama : JOIKE KURUMBATU, S.Sos

Jabatan : KASUB. BID. DATA MONITORING DAN EVALUASI






Luwuk, .........................2019

Pihak Kedua KASUB BID. DATA MONITORING

DAN EVALUASI

Pihak Pertama ANALIS MONITORING DAN

EVALUASI PENDANAAN DAERAH

JOIKE KURUMBATU, S.Sos

NIP. 19640908 198703 1 017

SAKINA MATORANG, SE

NIP. 19780727 201411 2 001



KABUPATEN BANGGAI


1. Terlaksananya

Monitoring Data dan Evaluasi Dana

Perimbangan Dan Pendapatan Lain-Lain

Jumlah Dokumen Data,

Monitoring Dan Evaluasi Dana Perimbangan Dan


4 Dokumen

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Evaluasi Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-

Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rp 20.592.600,00

Pihak Kedua

KASUB BID. DATA MONITORING DAN EVALUASI

JOIKE KURUMBATU, S.Sos NIP. 19640908 198703 1 017

Luwuk, .........................2019

Pihak Pertama

ANALIS MONITORING DAN EVALUASI PENDANAAN DAERAH

SAKINA MATORANG, SE NIP. 19780727 201411 2 001

Documents

Laporan keterangan pertanggung jawaban ( lkjIP ) TAHUN 2019esakip.banggaikab.go.id/dokumen/pelaporankerja/LKJiP...Laporan keterangan pertanggung jawaban ( lkjIP ) TAHUN 2019 BADAN