LKJIP - disdag.sulselprov.go.id

LKJIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

DINAS

PERDAGANGAN

PROV. SULSEL

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 disusun dengan berpedoman

kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

noomr 53 tahun 2014.

Laporan ini merupakan laporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun

Anggaran 2020 sebagai unit pelaksana teknis/perangkat Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan. Laporan ini didasarkan pada rencana kerja Dinas Perdagangan

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 pada hakekatnya ditujukan kepada

Gubernur Sulawesi Selatan, sebagai asertasi atas kinerja satuan kerja perangkat

daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Pemerintahan

Provinsi Sulawesi Selatan.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun Anggaran 2020 ini bermanfaat.

Makassar, Februari 2021

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

Dr. H. Ashari Fakhsirie Radjamilo, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19690714 199112 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR................................................................................... I

DAFTAR ISI.............................................................................................. II

DAFTAR TABEL……………………………………………….………………………. III

DAFTAR GRAFIK……………………………………………………………………… IV

BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………………. 1

A. Latar Belakang........................................................................... 1

B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi............................................ 3

C. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh....................................... 4

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS......................................................... 10

A. Rencana Strategis Dinas Perdagangan......................................... 10

1. Visi dan Misi.......................................................................... 11

2. Tujuan dan Sasaran............................................................... 13

3. Strategi, Kebijakan dan Program............................................. 13

B. Rencana Kinerja (Penetapan Indikator Kinerja)............................. 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.......................................................... 19

A. Capaian Kinerja Organisasi………….............................................. 21

B. Realisasi Pelaksanaan Program................................................. 42

BAB IV PENUTUP....................................................................................... 49

LAMPIRAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PERDAGANGAN TAHUN 2020

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sudah

lama ditetapkan sebagai salah satu kewajiban instansi pemerintah baik

di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan

penganggaran berbasis kinerja.

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat

jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN).

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan selaku unsur

penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk

mepertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

didasarkan pada perencanaan strategis yang dtelah ditetapkan melaui

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Inpres no.7

tahun 1999.

Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) dikeluarkan sebagai wujud pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang logis, jelas dan akurat. Isi

dari LKjIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan

misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama masyarakat,

penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja

analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka

peningkatan kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan


2

dimasa mendatang. Sistem pengukuran kinerja yang disajikan dalam

LKjIP dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan

realisasi secara bertingkat melalui pengukuran indikator kegiatan

sampai kepada sasaran. Penentuan bobot antar indikator kegiatan,

program dan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan masing-

masing peranannya dalam mencapai sasaran sebagaimana tercantum

dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan tahun 2018 - 2023.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi

setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam

mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara baik, bersih

dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Mengingat tantangan yang dihadapi kedepan akan semakin berat

dan kompleks, diperlukan interkoneksitas peran dan fungsi ketiga

unsur/domain tersebut dalam konsepsi manajemen strategik dan

implementasinya berdasarkan prinsip-prinsip; akuntabilitas

(accountability), transparansi (transparancy), keterbukaan (openness),

aturan hukum (rule of law), keadilan (fairness) dan partisipasi

(participation). Tuntutan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik

(good governance) harus segera direspon secara proaktif melalui

penerapan manajemen perubahan yang visioner dan pembelajaran

kolektif terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat, untuk itu

diperlukan suatu sistem akuntabilitas kinerja yang tepat, jelas dan

legitimate agar penyelenggaraan perintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara efektif, efisien, bersih, bertanggung jawab serta

bebas KKN.

Semangat untuk menerapkan asas-asas umum pemerintahan

yang baik tersebut, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun


3

1999 Tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari

KKN. Di dalam Undang- Undang tersebut terikat pada 7 (tujuh) asas

yang menjadi landasan serta orientasi bagi para penyelenggara

pemerintahan, yakni asas kepastian hukum, tertib

penyelenggaraan negara, orientasi pada kepentingan umum,

keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas serta

akuntabilitas Analisis capaian kinerja / permasalahan dan strategi

pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Dinas

Peradagangan Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan cara

membandingkan antara rencana dengan realisasi secara bertingkat

melalui pengukuran indikator kegiatan sampai kepada sasaran.

Penentuan bobot antar indikator kegiatan, program dan kebijakan

dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing peranannya

dalam mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana

Strategis Dinas Perdagangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

tahun 2018 - 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 dibuat sebagai

pertanggung jawaban kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk

meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam lingkup Pemerintahan Provinsi

Sulawesi Selatan.

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi

Selatan sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 65

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan, sebagaimana di mana di sebutkan dalam pasal 115

adalah sebagai berikut : “Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang

Perdagangan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas

Pembantuan”.


4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

pasal 115, Dinas Perdagangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perdagangan meliputi bidang

perdagangan dalam negeri, bidang perdagangan luar negeri,

serta bidang bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga,

2. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang

perdagangan meliputi bidang perdagangan dalam negeri, bidang

perdagangan luar negeri, serta bidang perlindungan konsumen

dan tertib niaga

3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang

perdagangan meliputi bidang perdagangan dalam negeri, bidang

perdagangan luar negeri, serta bidang perlindungan konsumen

dan tertib niaga

4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

C. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Dinamika lingkungan strategis Lingkungan dipengaruhi oleh

lingkungan eksternal dan lingkungan internal hal tersebut berlangsung

sangat cepat dan merupakan faktor penentu keberhasilan suatu

organisasi pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Faktor

perubahan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi dinamika

pembangunan, sehingga diperlukan respon proaktif dan antisipatif untuk

melakukan penyesuaian-penyesuaian di berbagai sektor pembangunan

terutama dengan telah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

1. Lingkungan Internal


5

Lingkungan strategis internal yang berpengaruh terhadap

pencapaian misi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

mencakup empat unsur utama, yaitu: (a) sumberdaya aparatur, (b)

prasarana dan sarana, (c) keuangan, dan (d) kelembagaan.

a. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya Aparatur yang dimiliki Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi

Selatan secara kuantitatif sesungguhnya sudah cukup memadai untuk

mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Jumlah

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi

Selatan pada akhir Desember 2020 sebanyak 72 orang pegawai, yang

terdiri dari pegawai negeri struktural sejumlah 70 orang dan fungsional

tertentu sejumlah 2 orang. Bila dilihat dari segi kualitas khususnya tingkat

pendidikan yang dimiliki, dapat dirinci sebagai berikut : yang berkualifikasi

Pasca Sarjana (S2) 17 orang (23,61%), berkualifikasi Sarjana (S1) 40 orang

(55,55%), berkualifikasi Diploma sebanyak 3 orang (4,16%), dan

berkualifikasi SLTA 12 orang (16,66%).

Grafik 1.1 Tingkat Pendidikan ASN Dinas Perdagangan Tahun 2020

17 Orang (23,61%)

40 Orang (55,55%)

3 Orang (4,16%)

12 Orang (16,66%)

Tingkat Pendidikan

S2 S1 Diploma SLTA


6

Ditinjau dari jumlah ASN yang ada pada Dinas Perdagangan Provinsi

Sulawesi Selatan sudah memadai, namun bila dilihat dari tingkat

kompetensinya perlu peningkatan SDM yang berkaitan dengan kemampuan yang

dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara di dalam menjabat suatu jabatan

struktural maupun jabatan fungsional sesuai tugas pokok dan fungsinya serta

khususnya dalam menunjang visi dan misi organisasi. Mengenai pegawai

negeri sipil yang mengisi jabatan fungsional sebanyak 2 orang perlu

mendapat perhatian khusus untuk ditingkatkan kompetensinya dan perlu

dipertegas implementasi penugasannya agar lebih optimal dan tidak tumpang

tindih. Selain faktor jumlah dan kualifikasi pendidikan, faktor lain yang sangat

perlu mendapat perhatian adalah motivasi dan kedisiplinan.

b. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

masih perlu ditingkatkan. Demikian juga Sarana laboratorium pengujian mutu

barang, serta sarana mobilitas juga masih memerlukan peningkatan baik dari

segi jumlah maupun kualifikasinya.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi

Selatan sampai akhir Desember 2020 dapat dilihat pada lampiran, sedangkan

aset berupa barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

NO

JENIS/NAMA GEDUNG LUAS, M2

KETERANGAN Tanah Bangunan

1 Kantor Dinas Perindag 1,916 1,510 Bangunan telah di hapuskan Okt 2010 dan Tanah dialih fungsikan menjadi Taman

2 Kantor Dinas Perindag 2,987 1,726 Bangunan telah di hapuskan Okt 2010 dan Tanah dialih fungsikan menjadi Taman

3 Kantor UPTD Metrologi 1,764 560 Dialihkan Ke Kota Makassar


7

4 Kantor UPTD BPSMB 4,000 1,000

5 Instalasi Pengujian Meter 514 60 Dialihkan Ke Kota

Arus BBM UPTD Metrologi Makassar

6 Rumah Dinas Pegawai 210 70




10 Kantor UPTD P3ED 920 819

11 Kantor UPTD CCC 60.000 2.500

c. Sumber Daya Keuangan

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai perangkat otonomi

daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menggunakan dana

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN (dekonsentrasi).

Jumlah dana APBD yang dialokasikan pada Dinas Perdagangan Provinsi

Sulawesi Selatan untuk Tahun Anggaran 2020 Rp. 1. 424.356.000,-, dengan

dengan rincian :

- Belanja Tidak Langsung sebesar sebesar Rp. 9.415.264.153,-

dan

- Belanja Langsung sebesar Rp.11.506.037.523 yang terdiri dari 8

Program dengan 38 Kegiatan

Selain penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD, dalam Tahun

Anggaran 2020 Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan juga

melaksanakan tugas dekonsentrasi (APBN) di Sektor Perdagangan, dengan

jumlah dana Rp 1.006.813.000 ,-

d. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dipertegas dengan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Provinsi


8

Sulawesi Selatan Tahun 2019, Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan dengan

jumlah pegawai sebanyak 72 Orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas

(eselon II A), dengan membawahi 7 eselon III yakni 1 (Satu) orang Sekretaris Dinas,

3 (Tiga) orang Kepala Bidang dan 2 (Dua) orang Kepala UPTD, 18 (Delapan Belas)

Orang Eselon IV dan 48 (Empat Puluh Delapan) Orang Staf.

Adapun struktur organisasi sebagai sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi

Selatan Nomor 49 Tahun 2019 sebagai berikut :


9

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi tersebut, struktur organisasi

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas ;

b. Sekretariat ;

1. Subbagian Program;

2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;

3. Subbagian Keuangan;

c. Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;

1. Seksi Sarana Dan Pelaku Distribusi;

2. Seksi Pengendalian Barang Pokok Dan Penting; dan

3. Seksi Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

d. Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri ;

1. Seksi Pengembangan Ekspor;

2. Seksi Fasilitasi Ekspor Impor; dan

3. Seksi Bina Pelaku Ekspor Impor.

e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ;

1. Seksi Tertib Niaga;

2. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;

3. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen.

f. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

1. Subbagian Tata Usaha

2. Seksi Pelayanan Sertifikasi

3. Seksi Pelayanan Kalibrasi dan Standarisasi

g. UPTD Balai Pelayanan Distribusi Perdagangan

1. Subbagian Tata Usaha

2. Seksi Pelayanan Pergudangan

3. Seksi Pelayanan Distribusi


10

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil

yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang

ada atau yang mungkin timbul.

Dalam rencana stratejik disusun visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Visi, misi, tujuan, sasaran,

dan strategi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Dinas Perdagangan Provinsi

Sulawesi Selatan 2018 - 2023 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 di mana

setiap tahunnya dijabarkan kembali dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan

mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kemampuan unit pelaksana.

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN

Rencana strategis sektor Perdagangan mengacu pada Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional yang mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan tetap mempedomani Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebagaimana tertuang pada

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. PRJMD tersebut menjadi dokumen induk yang

memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun dan menjadi

acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Tahun 2018-2023.


11

A.1 VISI

Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023

adalah sebagai berikut :

“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan

Berkarakter” Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif,

kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian

yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana

terjelmakan Provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”,

“Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”. Berdasarkan

pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 dapat

dijabarkan sebagai berikut :

INOVATIF : Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan men-

ciptakan gagasan baru,produk baru,dan layanan baru

dalam kerangka kepemerintahan yang baik sehingga

terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”.

PRODUKTIF : Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasil-

kan produk barangdan jasa yang berdaya saing sehingga

terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”.

KOMPETITIF : Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia

(SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi

Selatan yang “sehat dan cerdas”

INKLUSIF : Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan

partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian

wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga

terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.

BERKARAKTER : Kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan


12

yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan

masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang

“berkarakter”.

Misi

Berdasarkan Visi Utama Tersebut, Maka dijabarkan 5 Misi Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023, Yaitu :

1. Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani, Inovatif, dan Berkarakter.

2. Peningkatan Infrastruktur Yang Berkualitas dan Aksesibel.

3. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Produktif.

4. Pembangunan Manusia Yang Kompetitif dan Inklusif.

5. Peningkatan Produktivitas dann Daya Saing Produk Sumber Daya

Alam Yang Berkelanjutan.

Adapun Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan

Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah:

Misi Ke Satu : Pemerintahan Yang Berorientasi Melayani, Inovatif, dan Berkarakter.

Tujuan : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang melayani secara Efisien

dan Efektif

Sasaran : Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang melayani secara Efisien

dan Efektif.

Strategi : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang melayani secara Efisien

Dan Efektif melalui pelaksanaan program Baruga Pelayanan

Masyarakat, Manajemen Pemerintahan Berbasis Kinerja, Penguatan

Monitoring Evaluasi, dan Pemerintahan yang Transparan Berbasis

Informasi Teknologi.

Arah Kebijakan : Aparatur Sipil Negara Yang Memiliki Kapasitas dan Keteladanan

dalam Birokrasi Melayani Berbasis Teknologi Informasi.


13

Misi Ke Lima : Peningkatan Produktifitas Dan Daya Saing Produk Sumber Daya

Alam Berkelanjutan.

Tujuan : Terkelolanya Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Secara

Optimal Yang Mampu Mendukung Daya saing tanpa

Mengabaikan Kelestarian Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Sasaran : Terkelolanya Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Secara

Optimal Yang Mampu Mendukung Daya Saing tanpa

Mengabaikan Kelestarian Daya Dukung Lingkungan

Hidup.

Strategi : Mengelola Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan Secara Optimal

Yang Mampu Mendukung Daya Saing Tanpa Mengabaikan

Kelestarian Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui

Pelaksanaan Program : Tata Kelola Sumber Daya Alam

Dengan Memperhatikan Daya Dukung Alam; Peningkatan

Pengetahuan Budidaya Masyarakat; Diversifikasi Produk;

Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Hasil Sektor Unggulan

Ekonomi; dan Perbaikan Tata Niaga Dan Perluasan Pangsa

Pasar Produk Unggulan Ekonomi.

Arah Kebijakan : Revitalisasi Petik – Olah – Jual Yang Didukung teknologi

A.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang

bagaimana Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan mencapai tujuan dan

sasaran dalam Renstra dengan efektif dan efisien Rumusan strategi merupakan

pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Ia merupakan

langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi

dan misi. Strategi tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut.


14

Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan

ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek

efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Rumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk

menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan.

Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program

prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah

dan menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana

Strategis (Renstra) bagi Dinas Perdagangan, sebagaimana dipaparkan pada tabel

berikut :

VISI : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

MISI : (1) Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Inovatif dan berkarakter

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

(1) Peningkatan

akuntabilitas kinerja, perencanaan dan

pengelolaan

keuangan Perangkat Daerah

(1) Meningkatnya

Kualitas Sumber Daya

Aparatur dengan

Mengarahkan Pada

Pencapaian Kinerja

dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan

(1) Meningkatkan

Akuntabilitas Perangkat Daerah & Sumber Daya

Manusia Aparatur

(1) Peningkatan Kapabilitas

Kelembagaan, Koordinasi, dan Kompetensi Sumber

Daya Manusia

MISI : (5) Peningkatan Produktifitas Dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam

Berkelanjutan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

(1) Peningkatan

kinerja ekspor non-migas

(1) Meningkatnya

kinerja ekspor non

migas

(1) Peningkatan Kualitas

Sarana, Prasarana, Pelaku

Ekspor Impor, serta

Pengawasan Ekspor dan

Impor (2) Peningkatan Promosi dan Informasi Pasar Ekspor

(1) Peningkatan Kualitas

melalui Pengembangan

SDM Pelaku Ekspor dan

Impor, serta Pengawasan

Impor (2) Peningkatan Frekuensi Pameran dan Misi Dagang

di Negara Tujuan Ekspor

Utama


15

(2) Peningkatan

konsumsi daerah yang

mendukung

pertumbuhan ekonomi

(1)Terwujudnya

stabilisasi harga dan

ketersediaan pasokan

barang kebutuhan

pokok (2) Terwujudnya

konsumen berdaya dan

pelaku usaha yang

bertanggung jawab

(1) Memperkuat &

memperluas pasar dalam

negeri (1) Meningkatkan Kualitas

Pengawasan Barang

Beredar, Kelembagaan

BPSK, serta pengujian/ sertifikasi mutu barang

(1) Peningkatan stabilisasi ketersediaan bahan

pokok dan penguatan

jaringan distribusi (1) Peningkatan Kualitas

Pengawasan Barang

Beredar, Kelembagaan

BPSK, serta pengujian/ sertifikasi mutu barang

Program Kerja APBD Tahun 2020

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor (Program Prioritas)

2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6. Program Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan

Evaluasi Kinerja.

B. RENCANA KERJA (PENETAPAN INDIKATOR KINERJA) 7.

1. Rencana Kerja Tahun 2020

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan menyusun

Rencana Kerja ( RENJA ) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang

meliputi kegiatan pokok dan kegiatan pendukung ( sub kegiatan ) untuk

mencapai sasaran hasil program induknya , dan dirinci menurut sasaran output

dan outcome.Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 disusun Rencana Kerja

(performance plan) setiap tahunnya. Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk

tahun2020 yang merupakan komitmen untuk mencapai kinerja yang sebaik-

baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Untuk

Tahun 2020 Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan

serangkaian kegiatan dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD

Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN (Dana Dekonsentrasi) dari Kementerian

Perdagangan. Dana yang yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan


16

dialokasikan pada 6 (Enam) program yang terinci dalam 18 kegiatan, Dengan

rincian sebagai berikut :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor (Program

Prioritas)

Yang Terdiri Dari 3 Kegiatan :

1. Pembinaan Gerakan Peningkatan Ekspor,

2. Pengembangan Dan Penerapan Penilaian Kesesuaian SNI

3. Penatausahaan UPT BPSMB

2. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

Yang terdiri dari 2 kegiatan :

1. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan

Jasa,

2. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan BPSK dan

LPKSM,



1. Pelaksanaan Pasar Murah,

2. Pengelolaan Pusat Distribusi Regional (PDR) Makassar

3. Pengembangan Pasar Tradisional Modern Pare-Pare

Jompie



1. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air Dan Listrik,

2. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional,

3. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS,

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan

Penggandaan,

5. Penyediaan Makanan dan Minuman,


17

6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah,



1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Asrama,

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku

Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas

6. Program Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran

Dan Evaluasi Kinerja


1. Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran Perangkat Daerah,.

2. Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

Ke Enam Program tersebut ditetapkan dalam Renstra untuk tahun anggaran 2020

yang disesuaikan dengan penetapan indikator kinerja dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 (terlampir).

Sedangkan dana yang bersumber dari APBN Departemen Perdagangan dialokasikan

pada 2 (dua) Program 2 Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri dengan anggaran

sebesar Rp. 298.556.000,-

- Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan anggaran

sebesar Rp. 708.257.000,-

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Dokumen Perjanjian Kinerja, merupakan suatu

dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan

dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber

daya yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.


18

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja,

perencanaan dan pengelolaan

keuangan Perangkat Daerah

1. % ASN Nilai SKP Kategori Baik 100%

2.

Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat

Daerah (Evaluasi Dokumen

Perencanaan)

100%

3. Nilai Sakip Organisasi Perangkat Daerah a

4. % penurunanTemuan Material 100%

2 Meningkatnya kinerja ekspor non

migas Nilai Ekspor Bersih 600.000.000 US

3 Meningkatnya Kerjasama

Perdagangan Internasional

Jumlah Kerjasama Antara Pemerintah dan

Lembaga Dunia Usaha 2 MOU

4

Terkendalinya Harga barang

kebutuhan pokok dan barang

penting

Jumlah komoditi yang terpantau 22 komoditi

5

Meningkatnya Pengamanan

Perdagangan dan Perlindungan

Konsumen

1. % Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 100%

4. Jumlah BPSK yang terbina 2

6 Terjaminnya produk sesuai dengan

standar SNI

% Produk yang sesuai dengan Standar SNI

ISO 100%


19

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan

tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada

pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban

Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai tugas pokok dan

fungsi serta kewenangannya, berkewajiban untuk menyampaikan akuntabilitas

penyelenggaraan kepemerintahan di bidang perdagangan secara tertulis setiap

berakhirnya tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perdagangan

Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam penilaian akuntabilitas tersebut diperlukan pengukuran kinerja,

yaitu suatu instrumen manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan

keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja menjadi jembatan antara

perencanaan strategis dan akuntabilitas. Dari hasil pengumpulan data

selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan

tingkat capaian kinerja yaitu:


20

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja

1

91 ≤

100

Sangat Tinggi

2

76 ≤

90

Tinggi

3

66 ≤

75

Sedang

4

51 ≤

65

Rendah

5

0 ≤

50

Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat capaian kinerja kegiatan dan

sasaran di atas adalah dengan menggunakan perbandingan sederhana antara

target dan realisasi dalam tahun yang bersangkutan. Untuk menghitung tingkat

capaian kinerja sasaran, bobot yang diberikan adalah sama besar yang berarti

diasumsikannya bahwa setiap indikator sasaran dari suatu sasaran memiliki

pengaruh yang sama terhadap sasaran yang bersangkutan.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini dijelaskan realisasi pencapaian target dari

masing-masing indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

baik, maka digunakan rumus :

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian

kinerja , maka digunakan rumus :

Persentase Pencapaian Target Dari Masing-masing Indikator Kinerja =

Realisasi X 100%

Target


21

Olehnya itu di bab ini, akan diuraikan capaian kinerja organisasi Dinas

Perdagangan Prov. SulSel untuk tahun 2020, baik capaian sasaran organisasi

maupun capaian keuangan dari anggaran yang berhasil diserap di tahun 2020

ini yang dikelola oleh Dinas Perdagangan selaku Perangkat Daerah (PD) Provinsi

Sulawesi Selatan, sebagaimana yang dapat dijelaskan dibawah ini.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai

penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara

rencana kinerja Program Utama yang hendak dicapai dengan realisasi

kinerja organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab

terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan

perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam

memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana

suatu organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan Provinsi

Sulawesi Selatan tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan

antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan

realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan

tercapai atau tidak. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan

merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan periode

2018-2023.

Persentase Pencapaian Target Dari Masing-masing Indikator Kinerja =

Target – (Target – Realisasi) X 100%

Target


22

Rincian tingkat capaian yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat

capaian kinerja masing-masing sasaran strategis terhadap indikator

kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Dinas

Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI

CAPAIAN KINERJA

1 2 3 4 5 6

1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah

1. % ASN Nilai SKP Kategori Baik 100% 87.51% 87.51 %

2. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)

100% 61.90% 61.90 %

3. Nilai Sakip Organisasi Perangkat Daerah

a b 75 %

4. % Penurunan Temuan Material 100% 100% 100 %

2 Meningkatnya kinerja ekspor non migas

Nilai Ekspor Bersih 600.000.000

US$

584,442,523.7

US$ 97.40 %

3 Meningkatnya Kerjasama Perdagangan Internasional

Jumlah Kerjasama Antara Pemerintah dan Lembaga Dunia Usaha

2 MOU 0 0

4

Terkendalinya Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Jumlah komoditi yang terpantau 22 komoditi 22 komoditi 100 %

5

Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen

1. % Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

100% 24,01% 24.01%

2. 'Jumlah BPSK yang terbina 2 2 100 %

6 Terjaminnya produk sesuai dengan standar SNI

% Produk yang sesuai dengan Standar SNI ISO

100% 100 % 100 %

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa ada beberapa target

capaian kinerja yang belum tercapai yaitu pengawasan barang beredar dan

peningkatan ekspor sulsel dan Peningkatan Kerjasama Perdagangan

Internasional. hal ini disebabkan oleh terbatasnya alokasi anggaran dan belum

memadainya SDM yang ada. Namun dari hasil pengukuran tingkat pencapaian

rata-rata menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja secara

keseluruhan memperlihatkan hasil yang sangat tinggi.


23

A.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Dari gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan

Prov.Sulawesi Selatan dapat mencapai sasaran yang ditargetkan pada tahun

2020. Selanjutnya di bawah ini, diuraikan lebih lanjut mengenai capaian

masing-masing sasaran, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh

Dinas Perdagangan Prov. SulSel sepanjang tahun 2020 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja dapat dilihat

pada tabel berikut :

No Sasaran Indikator Sasaran Target

2020

Realisasi

2020 Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja,

perencanaan dan

pengelolaan

keuangan Perangkat

Daerah

1.% ASN Nilai SKP Kategori Baik

2.Rata-rata Capaian Kinerja

Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen

Perencanaan)

3.Nilai Sakip Organisasi Perangkat

Daerah

4.% Penurunan Temuan Material

100%

100%

a

100%

87.51%

62.50%

b

100%

87.51%

62.50%

75%

100%

Formulasi Perhitungan :

Realisasi indikator 1.1 = Jumlah total Nilai SKP ASN/ Jumlah ASN x 100 %

= 6300,93/ 72 x 100 % = 87.51%

Realisasi indikator 1.2 = Nilai rata-rata capaian kinerja OPD berdasarkan e-planning

= 62,50 %

Realisasi indikator 1.3 = Nilai SAKIP Dinas Perdagangan


24

= b 75 %

Realisasi indikator 1.4 = Nilai hasil Penurunan Temuan Material

berdasarkan LHP

tahun 2020

= 100 %

Sasaran strategis ke-1 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan

Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah, dimana indikator kinerja utamanya yaitu

1.% ASN Nilai SKP Kategori Baik, 2.Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat

Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan), 3.Nilai Sakip Organisasi

Perangkat Daerah, 4.% Penurunan Temuan Material.

% ASN Nilai SKP Kategori Baik, dalam hal disiplin maupun kinerja dalam

pelaksanaan tugas yang diberikan dapat dilakukan dengan baik, dimana di

tahun ini hasil yang diperoleh yakni sebesar 87,51% atau kriteria “Baik” dari

yang ditarget 100%. Untuk memperoleh nilai SKP Kategori Baik, yaitu melalui

ASN yang bekerja dengan baik, dengan formulasi Perhitungan sebagai berikut:

a. Sasaran Kerja Pegawai yang terdiri dari : Kuantitas/ Output,

Kualitas/Mutu,Waktu dan Biaya.

b. Prilaku Kerja yang terdiri dari : Orientasi pelayanan, Integritas,

komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan Kepemimpinan

c. Dengan Penilaian :< 50 : Buruk ; < 60 Kurang ;< 75 Cukup; < 85 Baik

; 99 Sangat Baik

Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah yaitu evaluasi dari perencanaan dan

pengelolaan keuangan perangkat daerah, yang ditarget pada tahun 2020 yaitu

100 % dan terealisasi sebesar 62,50 %, sehingga capaian kinerja sebesar 62,50

%.dimana pencapaian kinerjanya tercapai dengan terpenuhinya laporan dan

dokumen administrasi perkantoran, perencanaan, penganggaran dan pelaporan

kinerja tepat waktu.

Nilai Sakip Dinas Perdagangan untuk tahun 2020 terealisasi atau diperoleh

sebesar 60.76 dengan predikat “b” , dimana tingkat capaiannya sebesar 75 %

dari yang ditargetkan tahun 2020 sebesar 100 %. Penilaian Sakip yang

diperoleh Dinas Perdagangan diuraikan dalam tabel berikut:


25

No Komponen yang dinilai Bobot Nilai

A Perencanaan Kinerja 30 20,70

B Pengukuran Kinerja 25 12,50

C Pelaporan Kinerja 15 10,78

D Evaluasi Internal 10 4,86

E Capaian Kinerja 20 11,92

Nilai Hasil Evaluasi 100 60,76

Tingkat Akuntabilitas Kinerja b

% penurunan Temuan Material untuk tahun 2020, diperoleh sebesar 100 % “,

dimana capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100 % dari yang targetkan

tahun 2020 sebesar 100 %. Temuan material untuk tahun 2020 yang diperoleh

Dinas Perdagangan berdasarkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) nomor :

700.04/ 5795 /A.I/ ITPROV, Tanggal 4 Juni 2020.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2020

dengan tahun sebelumnya.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun

sebelumnya untuk indikator kinerja ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

No Sasaran Indikator Sasaran

Tahun 2019 Tahun 2020

Realisasi Capaian Realisasi Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja,

perencanaan

dan

pengelolaan

keuangan

Perangkat

Daerah

1.% ASN Nilai SKP

Kategori Baik

2.Rata-rata Capaian

Kinerja Perangkat

Daerah (Evaluasi

Dokumen Perencanaan)

3.Nilai Sakip Organisasi

Perangkat Daerah

4.% Penurunan Temuan

Material

87.41%

95.45%

b

100%

87.41%

95.45%

100%

100%

87.51%

62.50%

b

100%

87.51%

62.50%

75%

100%


26

Di tahun 2020 ini menjadi tahun kedua dari pengukuran kinerja dari

Renstra Periode 2018-2023, terlihat bahwa capaian yang dihasilkan telah sangat

baik, namun bila dibandingkan dengan realisasi yang diperoleh pada tahun 2019

sebagian besar mengalami penurunan realisasi pada tahun 2020. Hal ini tentu

menjadi pendorong dalam mencapai target-target kinerja di tahun-tahun

mendatang.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

dan standar nasional untuk indikator sasaran ini, dapat dilihat pada tabel

berikut:

No Sasaran Indikator Sasaran Realisasi

2020

Target

Jangka

Menengah

Capaian Kinerja

Jangka

Menengah

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja,

perencanaan

dan

pengelolaan

keuangan

Perangkat

Daerah

1.% ASN Nilai SKP

Kategori Baik

2.Rata-rata Capaian

Kinerja Perangkat Daerah

(Evaluasi Dokumen

Perencanaan)

3.Nilai Sakip Organisasi

Perangkat Daerah

4.% Penurunan Temuan

Material

87.51%

62.50%

b

100%

100%

100%

b

100%

87.51%

62.50%

75 %

100%

Di tahun 2020 ini, dimana menjadi tahun kedua dari pengukuran kinerja dari

Renstra Periode 2018-2023, terlihat bahwa capaian yang dihasilkan tiap tahun

mengalami penurunan , Dinas Perdagangan akan membuat solusi atau upaya

dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan

Perangkat Daerah.


27

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /

Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Dari analisis capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Perdagangan

Prov. SulSel dalam meningkatkan tingkat kedisiplinan ASN, meningkatkan capaian

kinerja serta meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Daerah telah berjalan baik

dengan berbagai upaya yang dilakukan antara lain perbaikan fasilitas dan sarana

kerja, peningkatan kemampuan dan wawasan ASN dengan mengikutsertakan

dalam kegiatan bimtek, sosialisasi dan lainnya. Selain itu secara rutin, diadakan

pertemuan internal dalam membahas hasil pelaksanaan kegiatan dari masing-

masing unit kerja, sehingga dapat diketahui kendala permasalahan yang dihadapi

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sejalan dengan itu, koordinasi dan

konsultasi kepada pihak eksternal lainnya pun dilakukan untuk mendapatkan

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan tata kelola perangkat daerah

yang baik dan professional

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2020 untuk mendukung pencapaian

sasaran ini terdiri dari 3 Program, dengan pagu anggaran sebesar Rp

3.541.154.809, maka realisasi anggaran diperoleh sebesar Rp 3.177.498.493,

sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar 89.73%. Dibandingkan dengan

capaian kinerja yang diperoleh sebesar 81.25%, sehingga dapat disimpulkan pada

sasaran ini terjadi Inefisiensi Anggaran sebesar 8.48%. Rincian program dapat

dilihat pada tabel berikut:

No Uraian Anggaran Tahun

2020 Realisasi Persen

1 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur 95.000.000 78.821.886 82.97%

2 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 3.324.265.750 3.098.676.607 93.21%

3

Program Peningkatan Perencanaan,

Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja

121.889.059 119.279.100 97.86%


28

Jumlah 3.541.154.809 3.177.498.493 89.73%

6. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang /kegagalan

pencapaian pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dapat dilihat

dalam bentuk matriks dibawah ini:

NO

URUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

TARGET KINERJA

DAN ANGGARAN

RENJA SKPD

TAHUN BERJALAN YANG DI

EVALUASI

REALISASI CAPAIAN KINERJA

DAN ANGGARAN

RENJA SKPD YANG

DI EVALUASI

TINGKAT CAPAIAN KINERJA

DAN REALISASI ANGGARAN

RKPD TAHUN (%)

K K K

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

% Pemenuhan administrasi perkantoran

% 100 100 100

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik

Bulan 12 12 100

Penyediaan Jasa

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan

Unit 5 5 100

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan

Unit 11 11 100

Penyediaan Jasa

Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non

PNS Orang 36 36 100

Penyediaan Alat Tulis

Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah ATK yang tersedia Jenis ATK

60 70 117

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

Unit 10 2 20

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia

Jenis 10 10 100

Pelaksanaan dan

Keikutsertaan Pameran Jumlah Keikutsertaan

dalam Pameran Pameran 1 0 0

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas Kali 25 30 120

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran

% 100 100 100


29

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama

Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara

Unit 1 1 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas

Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara

Unit 15 15 100

Pengadaan

Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia

Unit 16 0 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara

Unit 16 5 31

PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA

% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu

% 100 100 100

Pelaksanaan Forum

Perangkat Daerah

Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah

Orang 120 0 0

Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun

Dokumen 4 4 100

Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan

Dokumen 2 2 100

Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan

Dokumen 2 2 100

Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan

Dokumen 7 7 100

Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

Jumlah Laporan Administrasi Keuangan

Laporan 3 6 200

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun

Laporan 2 2 100

Penyusunan Pelaporan

Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun

Laporan 1 1 100

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kinerja ekspor non migas


Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja dapat

dilihat pada tabel berikut :


30


2020

Realisasi

2020 Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Meningkatnya

Kinerja Ekspor

Nilai Ekspor Bersih

Perdagangan

600.000.000

US$

584,442,523.7

US$ 97.40 %

Formulasi Perhitungan : Realisasi = Nilai Ekspor – Nilai Impor

= 1.384.609.056,68 – 800.166.533

= 584,442,523.7 US$

Capaian = 584,442,523.7 US$ x 100% 600.000.000 US$

= 97.40%

Sasaran strategis ke-2 yaitu Meningkatnya Kinerja Ekspor, dimana indikator kinerja

utamanya yaitu Nilai Ekspor Bersih Perdagangan.

Dari tabel diatas dapat diketahui realisasi Nilai Ekspor Bersih Perdagangan pada tahun

2020 sebesar 584,442,523.7 US$, sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar

97.40% atau kriteria “Tinggi “ dari target kinerja yang telah ditetapkan sebesar

600.000.000 US$



No Sasaran Indikator

Sasaran



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)


31




Sasaran Realisasi 2020

Target Jangka

Menengah

Capaian Kinerja

Jangka Mengah

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Meningkatnya

Kinerja Ekspor

Nilai Ekspor Bersih

Perdagangan

584,442,523.7

US$

135.809.784 US$

1.393.307.784



Dari analisis capaian kinerja diatas, dapat diketahui jikalau penyebab

keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran Nilai Ekspor Bersih Perdagangan

adalah diantaranya :

- Berkembangnya infrastruktur serta penciptaan iklim usaha yang kondusif

yang dapat meningkatkan daya saing wilayah untuk menarik minat

investor pada sektor industri terutama yang berorientasi ekspor, sehingga

dapat mengurangi ketergantungan ekspor pada komoditi primer.

- Makin banyaknya/beragamnya komoditi ekspor dan negara tujuan

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur yang mempunyai

kompetensi, baik melalui pelatihan (training) maupun pembelajaran

organisasi (learning organization).



sasaran ini terdiri dari 1 kegiatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp

200.000.000. Adapun realisasi anggaran diperoleh sebesar Rp 199.623.840,

1 Meningkatnya

Kinerja Ekspor

Nilai Ekspor Bersih

Perdagangan

US$

59.970.000

94.08 %

584,442,523.7

US$

97.40 %


32

sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar 99.81%. Dibandingkan

dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 97.40%, sehingga dapat

disimpulkan pada sasaran ini terjadi efisiensi Anggaran sebesar 2.41%. Rincian

program dapat dilihat pada tabel berikut:



1 Program Peningkatan Dan

Pengembangan Ekspor 200.000.000 199.623.840 99.81 %

Jumlah 200.000.000 199.623.840 99.81 %



Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kerjasama Perdagangan Internasional


Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator kinerja

dapat dilihat pada tabel berikut :

NO



PROGRAM/KEGIATAN



SATUAN

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD


EVALUASI (2020)

REALISASI CAPAIAN

KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD

YANG DI EVALUASI (2020)

(Tahun n-1)



RKPD TAHUN n-1

(%) K K K

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR (Prioritas)

Nilai Total Ekspor Rp

(Milyar) 1,358,097,840 1,358,097,840.0 100

Nilai ekspor bersih perdagangan (Prioritas)

Juta $ US

135,809,784 135,809,784.0 100

Pemantauan dan

Pengendalian Impor

Persentase Nilai Impor Sebesar 10 % di Bawah Nilai Ekspor

% 10 0 0

Pembinaan Gerakan

Peningkatan Ekspor Persentase Peningkatan

Nilai Ekspor % 8 8 100


33


2020

Realisasi

2020 Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Meningkatnya

Kerjasama Perdagangan

Internasional

Jumlah Kerjasama

Antara Pemerintah dan

Lembaga Dunia Usaha

2 MOU 0 0

Sasaran strategis ke-3 yaitu Meningkatnya Kerjasama Perdagangan

Internasional, dimana indikator kinerja utamanya yaitu Jumlah Kerjasama

Antara Pemerintah dan Lembaga Dunia Usaha.

Dari tabel diatas dapat diketahui jikalau indikator sasaran “Jumlah

Kerjasama Antara Pemerintah dan Lembaga Dunia Usaha” pada tahun 2020

sebesar 0 % atau tidak dapat terpenuhi, dalam hal capaian kinerja. Hal Ini

dikarenakan anggaran yang telah disediakan sebelumnya, telah mengalami

refocussing dikarenakan adanya Pandemi Covid-19.








(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Meningkatnya

Kerjasama

Perdagangan

Internasional

Jumlah Kerjasama

Antara Pemerintah dan

Lembaga Dunia Usaha

2 MOU

100 %

0

0


34


2020

Target

Jangka

Menengah

Capaian Kinerja

Jangka

Menengah

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Meningkatnya

Kerjasama

Perdagangan

Internasional

Jumlah Kerjasama Antara

Pemerintah dan Lembaga

Dunia Usaha

0

2

0



Dari analisis capaian kinerja diatas, dapat diketahui jikalau indikator sasaran

“Jumlah Kerjasama Antara Pemerintah dan Lembaga Dunia Usaha” pada tahun

2020 sebesar 0 % atau tidak dapat tercapai, Penyebab kegagalan dikarenakan

anggaran yang telah disediakan sebelumnya sebesar Rp 900.000.000, telah

mengalami refocussing dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Akibat dari hal

ini maka kegiatan Promosi Produk Unggulan Daerah, yang menjadi penunjang

indikator sasaran Jumlah Kerjasama Antara Pemerintah dengan Dunia Usaha

tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.



NO



PROGRAM/KEGIATAN



SATUAN

TARGET KINERJA

DAN ANGGARAN

RENJA SKPD


EVALUASI (2020)


DAN ANGGARAN

RENJA SKPD YANG

DI EVALUASI

(2020) (Tahun n-1)



RKPD TAHUN n-1

(%)

K K K

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL (Prioritas)

Jumlah penyelenggaraan pameran dalam dan luar negeri

Pameran 4.0 0.0 0.0

Jumlah kerjasama antara Pemerintah dan lembaga dunia usaha (Prioritas)

MoU 2.0 0.0 0.0


35

Promosi Produk Ekspor dan Unggulan Daerah

Jumlah Lokasi Pameran Promosi Dalam dan Luar Daerah

Lokasi 4.0 0.0 0.0

Misi Dagang Dalam dan Luar Negeri

Jumlah MOU Produk Perdagangan yang Dikerjasamakan

MOU 2.0 0.0 0.0

Sasaran Strategis 4 : Terkendalinya Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting





Sasaran

Target

2020

Realisasi

2020 Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Terkendalinya Harga

barang kebutuhan pokok

dan barang penting

Jumlah komoditi

yang terpantau 22 22 100%

Sasaran strategis ke-4 yaitu Meningkatnya Kinerja Ekspor, dimana

indikator kinerja utamanya yaitu Terkendalinya Harga barang kebutuhan

pokok dan barang penting.

Dari tabel diatas dapat diketahui Jumlah Komoditi yang terpantau pada

tahun 2020 sebesar 22 komoditi , sehingga capaian kinerja yang diperoleh

sebesar 100% atau kriteria “Tinggi “ dari target kinerja yang telah ditetapkan

sebesar 22 komoditi.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja

tahun 2020 dengan tahun sebelumnya.


36

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis


Sasaran

Realisasi

2020

Target Jangka

Menengah

Capaian Kinerja

Jangka

Menengah

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Terkendalinya

Harga barang

kebutuhan pokok

dan barang penting

Jumlah

komoditi yang

terpantau

22

22

100%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan

/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan


keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran Jumlah komoditi yang terpantau


- Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur yang mempunyai

kompetensi, baik melalui pelatihan (training) maupun pembelajaran

organisasi (learning organization).


Sasaran



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Terkendalinya Harga

barang kebutuhan

pokok dan barang

penting

Jumlah komoditi

yang terpantau

22

100 %

22

100 %


37



sasaran ini terdiri dari 1 Program, dengan pagu anggaran sebesar Rp

1.520.855.000, maka realisasi anggaran diperoleh sebesar Rp 1.394.965.454,

sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar 91.72%. Dibandingkan

dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100 %, sehingga dapat

disimpulkan pada sasaran ini terjadi efisiensi Anggaran sebesar 8.28%. Rincian

program dapat dilihat pada tabel berikut:



1 Program Peningkatan

Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1.520.855.000

1.394.965.454

91.72

Jumlah 1.520.855.000 1.394.965.454 91.72



NO URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN

(OUTPUT)

SATUAN

TARGET

KINERJA DAN ANGGARAN

RENJA SKPD TAHUN

BERJALAN

YANG DI EVALUASI

(2020)

REALISASI

CAPAIAN KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA SKPD

YANG DI

EVALUASI (2020) (Tahun

n-1)

TINGKAT

CAPAIAN KINERJA


RKPD TAHUN n-1

(%)

K K K

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jumlah izin usaha perdagangan

Izin 5 5 100

Nilai perdagangan dalam negeri

Rp 30,000,000 30,000,000 100

Database Perkembangan Harga dan Stok Bapokting

Jumlah Database Komoditi yang terpantau

Database Komoditi

15 10 67

Pelaksanaan Pasar Murah Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah

Lokasi 6 6 100

Pengelolaan Gedung Ballroom CCC

Jumlah Penyewaan Gedung Ballroom CCC

Penyewaan 25 0 0

Pengelolaan Pusat Distribusi Regional (PDR) Makassar

Jumlah Pelaku Usaha Yang Berpartisipasi

Pelaku Usaha

10 15 150

Pengembangan Pasar

Tradisional Modern Pare-Pare Jompie

Jumlah Pelaku Usaha yang Berpartisipasi

Pelaku Usaha

6 6 100


38

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen





2020

Realisasi

2020 Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Meningkatnya

Pengamanan

Perdagangan dan

Perlindungan

Konsumen

1.% Pengawasan Barang

Beredar dan Jasa

2.Jumlah BPSK yang terbina

85.000

2

20.410

2

24.01%

100%






(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Meningkatnya

Pengamanan

Perdagangan

dan

Perlindungan

Konsumen


Beredar dan Jasa

2.Jumlah BPSK yang

terbina

98.023 Unit

2 BPSK

40.56 %

100 %

20.410

2

24.01%

100%


39




2020

Target

Jangka

Menengah

Capaian Kinerja

Jangka Mengah

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Meningkatnya

Pengamanan

Perdagangan

dan

Perlindungan

Konsumen


Beredar dan Jasa

2.Jumlah BPSK yang

terbina

20.410

2

85.000

2

24.01 %

100%



Dari analisis capaian kinerja diatas, dapat diketahui jikalau indikator sasaran %

Pengawasan Barang Beredar dan Jasa pada tabel diatas, pada tahun 2020

tidak tercapai, Penyebab kegagalan dikarenakan anggaran yang telah disediakan

sebelumnya telah mengalami refocussing dikarenakan adanya Pandemi Covid-

19. Akibat dari hal ini maka kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa,

yang menjadi penunjang indikator sasaran Meningkatnya Pengamanan

Perdagangan dan Perlindungan Konsumen tidak dapat berjalan sebagaimana

mestinya.




1 Program Perlindungan

Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

284.200.000

279.648.500

98.40

Jumlah 284.200.000 279.648.500 98.40


40



NO



PROGRAM/KEGIATAN



SATUAN

TARGET KINERJA

DAN ANGGARAN RENJA SKPD


EVALUASI (2020)

REALISASI CAPAIAN

KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD

YANG DI EVALUASI

(2020) (Tahun n-1)



RKPD TAHUN n-1

(%)

K K K

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

Cakupan kelompok pedagang/usaha informal yang dibina

% 0.98 0.98 100

Peningkatan

Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Jumlah Barang Beredar Yang Diawasi

Unit 85,000 20.410 24.01

Penyelenggaraan dan

Pembinaan BPSK dan LPKSM

Jumlah BPSK yang di Fasilitasi

BPSK 2 2 100

Peningkatan

Pengawasan Tertib Niaga

Jumlah Gudang yang Diawasi

Gudang 15 8 53.33

Penyelenggaraan Aksi

Perlindungan Konsumen Jumlah Peserta Hari

Konsumen Nasional 2019 Peserta 55 0 0

Sasaran Strategis 6 : Terjaminnya produk sesuai dengan standar SNI





2020

Realisasi

2020 Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Terjaminnya produk

sesuai dengan standar

SNI

% Produk yang sesuai

dengan Standar SNI ISO 24 24 100%


41






2020

Target

Jangka

Menengah

Capaian Kinerja

Jangka Mengah

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1

Terjaminnya

produk sesuai

dengan

standar SNI


dengan Standar SNI ISO 24 24 100

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/



keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran Jumlah komoditi yang terpantau


- Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur yang

mempunyai kompetensi, baik melalui pelatihan maupun

pembelajaran organisasi (learning organization).





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Terjaminnya

produk sesuai

dengan

standar SNI


dengan Standar SNI ISO 20 100 24 100


42



1 Pengembangan dan Penerapan Penilaian

Kesesuaian SNI 852.356.000 851.621.500 99.91

2 Penatausahaan UPT BSPM 372.000.000 334.500.000 89.92

Jumlah 1.224.356.000 1.186.121.500 96.87



NO



PROGRAM/KEGIATAN



SATUAN

TARGET KINERJA



EVALUASI (2020)



YANG DI EVALUASI

(2020) (Tahun n-1)



RKPD TAHUN n-1

(%)

K K K

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kalibrasi

Jumlah Sertifikat Kalibrasi Sertifikat 3.000 2.442 81,40

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji

Jumlah Sertifikat Penguji Sertifikat 2.000 2.683 134,15

Pengembangan dan Penerapan Penilaian Kesesuaian SNI

umlah Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia

Sertifikat 24 24 100

Penatausahaan UPT BSPM

Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Mendukung Pelayanan Pengujian, Kalibrasi dan Produk

Unit 4 4 100

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2020

Alokasi anggaran APBD Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Sulawesi Selatan Nomor : 2503/XI/Tahun 2020 tanggal 9 November 2020, Tentang

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPPA–OPD) Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh

anggaran sebesar Rp. 16.185.829.962,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.


43

15.325.569.041,- atau sebesar 94,69% dan realisasi fisik sebesar 100%, dengan

rincian :

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.415.264.153,- dan realisasi sebesar

sebesar Rp. 8.968.432.154,- atau sebesar 95,25 % dan realisasi fisik sebesar

100%

- Belanja Langsung sebesar Rp. 6.770.565.809,- dan realisasi sebesar Rp.

6.357.136.887,- atau sebesar 93,89 % dan realisasi fisik ssebesar 100% yang

terdiri dari 6 Program dengan 18 Kegiatan.

Adapun target PAD tahun 2020 sebesar Rp. 4.133.571.023, dan realisasi sebesar Rp.

4.144.708.176,50 atau sebesar 100,27 %.

Selain penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD, dalam Tahun

Anggaran 2020 Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan

tugas dekonsentrasi (APBN) di Sektor Perdagangan, dengan jumlah dana Rp

1.006.813.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 941.043.850,- atau sebesar

93,46% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Pada Urusan Perdagangan terdapat 8 program, yaitu :

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor (Program Prioritas)

Pada tahun 2020 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.424.356.000,-

adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.385.745.340,- atau sebesar 97,29%

dengan realisasi fisik 100%, sasaran programnya adalah meningkatnya nilai

ekspor. Dari program ini dihasilkan : terpantaunya produk-produk impor dibawah

10% dari nilai ekspor pertahun 100%, tercapainya peningkatan nilai ekspor

sebesar 8% pertahun 100%, termanfaatnya hasil-hasil perundingan perdagangan

internasional 100%, tersertifikasinya produk berdasarkan standar nasional

indonesia 100%, terpenuhinya permintaan pelayanan pengujian, kalibrasi dan

produk 100%.



44

1. Pembinaan Gerakan Peningkatan Ekspor, Dengan Jumlah Anggaran

Sebesar Rp. 200.000.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp.199.623.840,-

(99,81%) Dan Fisik (100%), Untuk Penyediaan Data Ekspor, SKA Dan

Informasi Ekspor 12 Bulan. Dengan Target Nilai : USD$ 1.350.809.740,-

2. Pengembangan Dan Penerapan Penilaian Kesesuaian SNI, Dengan

Jumlah Anggaran Rp. 852.356.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp.

851.621.500,- (99,91%) Dan Fisik (100%), Untuk Belanja Bahan

Laboratorium, Belanja Jasa Kantor, Pemeliharaan Alat laboratorium, dan

Belanja Modal.

3. Penatausahaan UPT BPSMB, Dengan Jumlah Anggaran Rp. 372.000.000,-

Telah Terealisasi Sebesar Rp. 334.500.000,- (89,92%) Dan Fisik (100%),

Untuk Biaya Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi, Jasa Persuratan, Jasa

Listrik, Jasa Air, Komunikasi Dan Jasa Kantor Selama 1 Tahun.

4. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Pada tahun 2020 program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 284.200.000,-

adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 279.648.500,- atau sebesar 98,40%

dengan realisasi fisik 100%, sasaran programnya adalah meningkatnya

pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen Dari program ini

dihasilkan : Berkurangnya barang beredar yang tidak sesuai dengan aturan dan

standar, terfasilitasinya BPSK di Sulawesi Selatan, terciptanya ketertiban dalam

kegiatan perdagangan, terpahaminya peraturan perlindungan konsumen di

Sulawesi Selatan


1. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa,

Dengan Jumlah Anggaran Rp. 38.500.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp.

38.448.500,- (99,87%) dan Fisik (100%), Untuk Biaya Pengawasan Barang

Beredar Di 24 Kabupaten/Kota Se Sulsel.

2. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pembinaan BPSK dan LPKSM, Dengan

Jumlah Anggaran Rp. 245.700.000,- Telah Terealisasi Sebesar


45

Rp.241.200.000,- (98,17%) dan Fisik (100%), Untuk Biaya Memfasilitasi 2

BPSK di Kota Makassar Dan Pare-Pare.



adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.394.965.454,- atau sebesar 91,72%

dengan realisasi fisik 100%, sasaran programnya adalah meningkatnya

pemanfaatan pasar berjangka komoditi, srg, dan pasar lelang. dari program ini

dihasilkan : terciptanya optimalisasi resi gudang di Sulawesi Selatan, terjaganya

stabilisasi harga dan terkendalinya inflasi, terkendalinya harga bahan pokok

menjelang HBKN, Tersedianya data pelaku usaha bahan berbahaya dan minuman

beralkohol, termanfaatnya fasilitas gedung ballroom ccc, termanfaatkannya

sarana dan prasarana di PDR Makassar, terciptanya kelancaran arus barang pokok

dan strategi, termanfaatkannya database perdagangan, terjaminnya stabilisasi

harga dan ketersediaan bapok di sulawesi selatan.


1. Pelaksanaan Pasar Murah, Dengan Jumlah Anggaran Rp. 993.000.000,-

Telah Terealisasi Sebesar Rp. 987.859.000,- (99,48%) Dan Fisik (100%),

Untuk Terkendalinya Harga Bahan Pokok Menjelang HKBN.

2. Pengelolaan Pusat Distribusi Regional (PDR) Makassar, Dengan Jumlah

Anggaran Rp. 498.155.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 377.436.454,-

(75,77%) Dan Fisik (100%), Untuk Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Fasilitas Pusat Distribusi Regional Makassar.

3. Pengembangan Pasar Tradisional Modern Pare-Pare Jompie, Dengan

Jumlah Anggaran Rp. 29.700.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 29.670.000,-

(99,90%) Dan Fisik (100%), Untuk Biaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Fasilitas Pasar Tradisional Modern Pare-Pare.



realisasi keuangannya sebesar Rp. 3.098.676.607,- atau sebesar 93,21% dengan

realisasi fisik 100%, sasaran programnya adalah persentase pelayanan

administrasi perkantoran. Dari program ini dihasilkan : tersedianya jasa


46

komunikasi, sumber daya air dan listrik, tersedianya perizinan kendaraan

dinas/operasional roda 4 dan roda 2, peningkatan kesejahteraan Non PNS,

tersedianya alat tulis kantor, ketersediaan makanan dan minuman, dan

peningkatan jumlah koordinasi/konsultasi kedinasan.


1. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air Dan Listrik, dengan

Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 1.496.000.000,-. Telah terealisasi sebesar Rp.

1.348.352.026,- (90,13%) dan Fisik (100%), Untuk Biaya Layanan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

2. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan

Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 20.000.000,-. Telah terealisasi sebesar Rp.

18.169.379,- (90,85%) dan Fisik (100%), Untuk Biaya Perizinan Kendaraan

Dinas Sebanyak 5 Unit Kendaran Roda 4 dan 10 Unit Kendaraan Roda 2.

3. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS, Dengan Anggaran Sebesar

Rp. 1.162.800.000,-Telah Terealisasi Sebesar Rp. 1.137.826.554,- (97,85%)

dan Fisik (100%), Untuk Biaya Jasa Tenaga Administrasi Sebanyak 33 Orang.

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan,

Dengan Anggaran Sebesar Rp. 134.191.800,-. Telah Terealisasi Sebesar Rp.

84.411.800,- (62,90%) dan Fisik (100%), Untuk Biaya Alat Tulis Kantor, Cetak

dan Penggandaan yang Tersedia

5. Penyediaan Makanan dan Minuman, Dengan Anggaran Sebesar Rp.

46.800.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 46.746.000,- (99,88%) dan Fisik

(100%), Untuk Penyediaan Makanan dan Minuman selama Setahun.

6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah,

Dengan Anggaran Sebesar Rp. 464.473.950,-. Telah Terealisasi Sebesar Rp.

463.170.848,- (99,72%) dan Fisik (100%) Untuk Melaksanakan Koordinasi

Program Dengan Pemerintah Dan Masyarakat Dunia Usaha Pada 24 Kab/Kota

Serta Konsultasi Dengan Pemerintah Pusat, Menghadiri Undangan - Undangan

Baik Dalam Dan Luar Daerah.


47



adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 78.821.886,- atau sebesar 82,97 %

dengan realisasi fisik 100%, sasaran programnya adalah Meningkatnya Kualitas

Sumber Daya Aparatur dengan Mengarahkan Pada Pencapaian Kinerja dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan. Dari program ini dihasilkan : tersedianya sarana

dan prasarana yang memadai guna menunjang peningkatan kinerja aparatur sipil

negara.


1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Asrama, Dengan Jumlah

Anggaran Rp. 55.000.000,- Telah Terealisasi Sebesar Rp. 38.835.000,-

(70,61%) dan Fisik (100%), Untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor.

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang

Kendaraan Jabatan/Dinas, Dengan Jumlah Anggaran Rp. 40.000.000-

Telah Terealisasi Sebesar Rp. 39.986.886,- (99,97%) Dan Fisik (100%), Untuk

Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan Penggantian Suku Cadang

Selama Setahun.

6. Program Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran Dan

Evaluasi Kinerja


adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 119.279.100,- atau sebesar 97,86%

dengan realisasi fisik 100%, sasaran programnya adalah persentase terwujudnya

sistem perencanaan dan evaluasi OPD. Dari program ini dihasilkan : tersusunnya

RKA Pokok, RKA Perubahan, DPA Pokok, DPA Perubahan, RENSTRA, RENJA, LKPJ

Gubernur, LKjIP, LPPD, Laporan SIMONEV, Laporan TEPRA, Laporan Tahunan,

Pengukuran Kinerja, tersusunnya neraca laporan keuangan OPD sebanyak 3

laporan.



48

1. Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Perangkat Daerah, Dengan Jumlah Anggaran Rp. 117.889.059,- Telah

Terealisasi Sebesar Rp 115.379.100,- (97,87%) Dan Fisik (100,%), Untuk

Biaya Penyusunan Dokumen RKA POKOK, RKA PERUBAHAN, DPA POKOK, DPA

PERUBAHAN, RENSTRA, RENJA, LKPJ Gubernur, LKjIP, LPPD, Laporan

SIMONEV, Laporan TEPRA, dan Laporan Tahunan.

2. Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan, Dengan Jumlah

Anggaran Rp. 4.000.000,- Telah terealisasi sebesar Rp 3.900.000,- (97,50%)

dan Fisik (100%), Tersedianya Laporan Neraca Keuangan Dinas Perdagangan.


49

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan pertanggung

jawaban kepada Gubernur Sulawesi Selatan dalam meningkatkan akuntabilitas

kinerja dalam lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Penyusunan LKjIP Tahun 2020 didasarkan kepada Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023 yang

dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, penyusunan dokumen

perencanaan tersebut dilakukan dengan memperhatikan perubahan lingkungan

strategis yang begitu cepat dan berdampak kepada semakin kompleksnya

permasalahan yang dihadapi serta semakin luasnya peluang yang dapat

dimanfaatkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini

mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (performance result)

dibandingkan dengan rencana kerja (performance plan) dari core business (ciri

khas) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis perhubungan

di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi

bentuk administrasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini

menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang

ditunjukkan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran

2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat

memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah

ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih

perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran terkait indikator Pengawasan


50

Barang beredar dan jasa, serta kerjasama Antara Pemerintah dan Lembaga

Usaha.

4.2. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif

dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan

sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian permasalahan di Dinas

Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan .

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan

pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi OPD dan dapat memberikan

dampak yang positif bagi Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran

kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan

fungsi reward and punishment.

LAMPIRAN LAMPIRAN

NoPROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT,

DAN RINCIAN KEGIATANRINCIAN KEGIATAN

ALOKASI

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN(%)

REALISASI

CAPAIAN

KEGIATAN

(%) KET

1 Program Pengembangan

Perdagangan Dalam Negeri

708,257,000 655,809,700 655,809,700 100%

Kegiatan Pengembangan Perdagangan

Dalam Negeri Daerah

Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah 140,000,000 140,000,000 100% 140,000,000 100%

Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok

dan Barang Penting serta Informasi Perdagangan

Dalam Negeri

312,675,000 286,110,000 91.50% 286,110,000 100%

Perlindungan Konsumen di Daerah 118,082,000 97,066,000 89.20% 97,066,000 100%

Layanan Dukungan Manajemen Satker 137,500,000 132,633,700 96.46% 132,633,700 100%

1 Program Peningkatan

Perdagangan Luar Negeri

298,556,000 285,234,150 285,234,150

Kegiatan Pengembangan Fasilitasi

Perdagangan Lur Negeri Daerah

Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah 63,738,000 56,199,000 88.17% 56,199,000 100%

Layanan Perkantoran 234,818,000 229,035,150 99.01% 229,035,150 100%

Matriks Capaian Kinerja APBN

K Rp. (RENJA) Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

1 3 4 5 17 18

2.00 Urusan Pilihan

2.00 05 Perdagangan

2.00 05 01.00 Dinas Perdagangan

Jumlah penyelenggaraan pameran dalam

dan luar negeriPameran 4.0 0.0 0.0 4.0 18.18

Jumlah kerjasama antara Pemerintah dan

lembaga dunia usaha (Prioritas)MoU 2.0 0.0 0.0 2.0 16.67

2.00 05 01.00 01 001 Promosi Produk Ekspor dan Unggulan DaerahJumlah Lokasi Pameran Promosi Dalam

dan Luar DaerahLokasi 4.0 1,677,300,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 18.18

2.00 05 01.00 01 002 Misi Dagang Dalam dan Luar NegeriJumlah MOU Produk Perdagangan yang

DikerjasamakanMOU 2.0 931,337,889.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.33

Nilai Total Ekspor Rp (Milyar) 1,358,097,840.0 1,358,097,840.0 100.0 1,483,847,640.0 20.11

Nilai ekspor bersih perdagangan

(Prioritas)Juta $ US 135,809,784.0 135,809,784.0 100.0 1,393,307,784.0 188.87

2.00 05 01.00 02 001 Pemantauan dan Pengendalian ImporPersentase Nilai Impor Sebesar 10 % di

Bawah Nilai Ekspor% 10.0 605,000,000.0 0.0 0.0 0.0 10.0 20.0

2.00 05 01.00 02 002 Pembinaan Gerakan Peningkatan Ekspor Persentase Peningkatan Nilai Ekspor % 8.0 605,000,000.0 200,000,000.0 8.0 199,623,840.0 100.0 99.81 16.0 1,236,658,840.0 40.0 40.47

2.00 05 01.00 02 003Pemanfaatan Hasil Perundingan Perdagangan

Internasional

Jumlah Desiminasi Hasil-Hasil Perundingan

Perdagangan Internasional

Hasil

Perundingan4.0 400,534,497.0 0.0 0.0 0.0 3.0 14.29

2.00 05 01.00 02 004Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan

KalibrasiJumlah Sertifikat Kalibrasi Sertifikat 3,000.0 251,000,000.0 0.0 2,442.0 0.0 81.40 2,442.0 0.0 18.50

2.00 05 01.00 02 005 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Jumlah Sertifikat Penguji Sertifikat 2,000.0 251,000,000.0 0.0 2,683.0 0.0 134.15 2,683.0 0.0 32.33

2.00 05 01.00 02 006Pengembangan dan Penerapan Penilaian

Kesesuaian SNI

Jumlah Sertifikat Produk Pengguna Tanda

Standar Nasional IndonesiaSertifikat 24.0 3,595,714,000.0 852,356,000.0 24.0 851,621,500.0 100.0 99.91 44.0 1,318,141,750.0 32.84 7.31

2.00 05 01.00 02 007 Penatausahaan UPT BSPM

Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran

Yang Mendukung Pelayanan Pengujian,

Kalibrasai dan Produk

Unit 4.0 450,000,000.0 372,000,000.0 4.0 334,500,000.0 100.0 89.92 6.0 1,893,471,595.0 33.33 81.91

2.00 05 01.00 03PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

PENGAMANAN PERDAGANGAN

Cakupan kelompok pedagang/usaha

informal yang dibina% 0.98 472,318,134.0 284,200,000.0 0.98 279,648,500.0 100.0 98.40 0.98 718,898,500.0 17.98 29.42

2.00 05 01.00 03 001Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan

JasaJumlah Barang Beredar Yang Diawasi Unit 85,000.0 99,000,000.0 38,500,000.0 85,000.0 38,448,500.0 100.0 99.87 165,000.0 275,948,500.0 36.67 50.40

2.00 05 01.00 03 002Penyelenggaraan dan Pembinaan BPSK dan

LPKSMJumlah BPSK yang di Fasilitasi BPSK 2.0 188,068,134.0 245,700,000.0 2.0 241,200,000.0 100.0 98.17 4.0 442,950,000.0 33.33 46.53

2.00 05 01.00 03 003 Peningkatan Pengawasan Tertib Niaga Jumlah Gudang yang Diawasi Gudang 15.0 97,750,000.0 0.0 8.0 0.0 53.33 23.0 0.0 27.06

2.00 05 01.00 03 004 Penyelenggaraan Aksi Perlindungan KonsumenJumlah Peserta Hari Konsumen Nasional

2019Peserta 55.0 87,500,000.0 0.0 0.0 0.0 50.0 16.67

Jumlah izin usaha perdagangan Izin 5.0 5.0 100.0 10.0 40.0

Nilai perdagangan dalam negeri Rp 30,000,000.0 30,000,000.0 100.0 50,000,000.0 26.32

2.00 05 01.00 04 001 Pelaksanaan Sistem Resi GudangJumlah Peserta Sosialisasi Sistem Resi

GudangPeserta 60.0 85,293,257.0 0.0 0.0 0.0 50.0 15.63

2.00 05 01.00 04 002Database Perkembangan Harga dan Stok

BapoktingJumlah Database Komoditi yang terpantau

Database

Komoditi15.0 60,300,000.0 0.0 10.0 66.67 20.0 20.0

2.00 05 01.00 04 003 Pelaksanaan Pasar Murah Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah Lokasi 6.0 104,470,000.0 993,000,000.0 6.0 987,859,000.0 100.0 99.48 11.0 987,859,000.0 37.93 182.14

2.00 05 01.00 04 006 Pengembangan Usaha PerdaganganJumlah Data Perizinan Minuman

Beralkohol dan Bahan BerbahayaData 5.0 80,630,000.0 0.0 0.0 0.0 4.0 15.38

2.00 05 01.00 04 008 Pengelolaan Gedung Ballroom CCC Jumlah Penyewaan Gedung Ballroom CCC Penyewaan 25.0 521,000,000.0 0.0 0.0 0.0 20.0 16.67

2.00 05 01.00 04 009Pengelolaan Pusat Distribusi Regional (PDR)

MakassarJumlah Pelaku Usaha Yang Berpartisipasi Pelaku Usaha 10.0 35,300,000.0 498,155,000.0 15.0 377,436,454.0 150.0 75.77 23.0 529,108,904.0 42.59 244.39

1,102,493,257.0 1,520,855,000.0 54.051,394,965,454.0 91.72 3,082,505,454.02.00 05 01.00 04PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

1,385,745,340.0 97.29 5,831,272,185.0 19.386,158,248,497.0 1,424,356,000.02.00 05 01.00 02PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN EKSPOR (Prioritas)

1.030.0 127,397,000.0

PRGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN

KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

(Prioritas)

2,608,637,889.0 0.02.00 05 01.00 01

13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 * 100% 15 = 7+13 16 = 15/6*100%2 8

PERANGKAT

DAERAH

PENANGGUNG

JAWAB

KETERANGAN

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN

BERJALAN YANG DI EVALUASI (2020)

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI

EVALUASI (2020) (Tahun n-1)

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI ANGGARAN

RKPD TAHUN n-1 (%)

REALISASI KINERJA & ANGGARAN

RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR

TAHUN PELAKSANAAN RKPD)

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN

REALISASI

ANGGARAN RPJMD

s/d TAHUN n-1 (%)

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2020

NO KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH

DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN


(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)SATUAN

2.00 05 01.00 04 012Pengembangan Pasar Tradisional Modern Pare-

Pare JompieJumlah Pelaku Usaha yang Berpartisipasi Pelaku Usaha 6.0 43,700,000.0 29,700,000.0 6.0 29,670,000.0 100.0 99.90 11.0 29,670,000.0 33.33 12.45

2.00 05 01.00 04 013 Penyusunan Data Base Sarana Perdagangan Jumlah Database Perdagangan Database 5.0 82,300,000.0 0.0 0.0 0.0 5.0 20.0

2.00 05 01.00 04 016Rapat Koordinasi dan Identifikasi Bapok

Menjelang HBKN

Jumlah Peserta Rakor dan Identifikasi

BapokPeserta 55.0 89,500,000.0 0.0 0.0 0.0 50.0 16.95

Peningkatan jumlah pemasaran komoditi

eksporJenis 15.0 5.0 33.33 15.0 16.67

Peningkatan jumlah informasi pemasaran

komoditi eksporInformasi 15.0 5.0 33.33 15.0 16.67

Peningkatan jumlah lembaga kerjasama

promosi produk perdaganganLembaga 10.0 0.0 0.0 10.0 20.0

2.00 05 01.00 08 001 Peningkatan Pemasaran Komoditi Ekspor Jumlah Jenis Komoditi yang di Identifikasi Jenis 15.0 200,453,320.0 0.0 4.0 26.67 14.0 15.56

2.00 05 01.00 50PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN% Pemenuhan administrasi perkantoran % 100.0 2,289,419,457.0 3,324,265,750.0 100.0 3,098,676,607.0 100.0 93.21 100.0 3,693,538,107.0 100.0 31.19

2.00 05 01.00 50 001Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah biaya tagihan telepon, air dan

listrikBulan 12.0 266,692,000.0 1,496,000,000.0 12.0 1,348,352,026.0 100.0 90.13 24.0 1,643,352,026.0 40.0 123.24

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional

Roda 4 yang terbayarkanUnit 5.0 5.0 100.0 10.0 37.04

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional

Roda 2 yang terbayarkanUnit 11.0 11.0 100.0 21.0 37.50

2.00 05 01.00 50 003 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Orang 36.0 1,228,800,000.0 1,162,800,000.0 36.0 1,137,826,554.0 100.0 97.85 72.0 1,137,826,554.0 38.71 18.52

2.00 05 01.00 50 005Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan

dan PenggandaanJumlah ATK yang tersedia Jenis ATK 60.0 433,500,000.0 134,191,800.0 70.0 84,411,800.0 116.67 62.90 120.0 364,273,300.0 37.50 16.65

2.00 05 01.00 50 006Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor yang

tersedia

Unit 10.0 20,177,457.0 0.0 2.0 20.0 12.0 17.14

2.00 05 01.00 50 008 Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah biaya jamuan makan dan minum

yang tersediaJenis 10.0 45,250,000.0 46,800,000.0 10.0 46,746,000.0 100.0 99.88 20.0 46,746,000.0 28.57 18.98

2.00 05 01.00 50 009 Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Pameran 1.0 95,000,000.0 0.0 0.0 0.0 1.0 20.0

2.00 05 01.00 50 010Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

dan Luar DaerahJumlah perjalanan dinas Kali 25.0 180,000,000.0 464,473,950.0 30.0 463,170,848.0 120.0 99.72 55.0 463,170,848.0 40.44 44.15

2.00 05 01.00 51PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

% Pemenuhan sarana prasarana

perkantoran % 100.0 802,615,092.56 95,000,000.0 100.0 78,821,886.0 100.0 82.97 100.0 847,342,886.0 100.0 20.41

2.00 05 01.00 51 004Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor /

Asrama

Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang

dipeliharaUnit 1.0 90,000,000.0 55,000,000.0 1.0 38,835,000.0 100.0 70.61 2.0 253,221,000.0 40.0 50.48

2.00 05 01.00 51 006Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian

Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas

Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang

dipeliharaUnit 15.0 90,000,000.0 40,000,000.0 15.0 39,986,886.0 100.0 99.97 30.0 173,986,886.0 33.33 34.17

2.00 05 01.00 51 009 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan KantorJumlah perlengkapan dan peralatan

gedung kantor yang tersediaUnit 16.0 610,800,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 400,885,000.0 16.48 13.13

2.00 05 01.00 51 010Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

Jumlah perlengkapan dan peralatan

gedung kantor yang dipeliharaUnit 16.0 11,815,092.56 0.0 5.0 31.25 20.0 21.98

2.00 05 01.00 52PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN,

PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA

% Keterpenuhan dokumen perencanaan,

penganggaran dan pelaporan kinerja

tepat waktu

% 100.0 467,995,882.0 121,889,059.0 100.0 119,279,100.0 100.0 97.86 100.0 707,888,100.0 100.0 29.24

2.00 05 01.00 52 001 Pelaksanaan Forum Perangkat DaerahJumlah Peserta yang mengikuti Forum

Perangkat DaerahOrang 120.0 82,058,359.0 0.0 0.0 0.0 120.0 20.0

Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok

dan Perubahan yang tersusunDokumen 4.0 4.0 100.0 8.0 40.0

Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan

Renja yang disusun dan ditetapkanDokumen 2.0 2.0 100.0 4.0 40.0

Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun

dan ditetapkanDokumen 2.0 2.0 100.0 4.0 40.0

Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang

tersusun dan dilaporkanDokumen 7.0 7.0 100.0 13.0 36.11

2.00 05 01.00 52 005Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi

KeuanganJumlah Laporan Administrasi Keuangan Laporan 3.0 70,737,523.0 4,000,000.0 6.0 3,900,000.0 200.0 97.50 9.0 56,345,000.0 60.0 15.93

2.00 05 01.00 52 006Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

dan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan semesteran dan

akhir tahun yang disusunLaporan 2.0 5,000,000.0 0.0 2.0 100.0 4.0 20.0

2.00 05 01.00 52 007Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah laporan prognosis realisasi

anggaran yang disusunLaporan 1.0 5,000,000.0 0.0 1.0 100.0 2.0 40.0

2.00 05 01.00 53PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR% ASN berkinerja sangat baik % 100.0 295,869,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

33.51115,379,100.0 97.87 534,644,100.0

Penyusunan dan Evaluasi Dokumen

Perencanaan dan Penganggaran Perangkat

Daerah

305,200,000.0 117,889,059.02.00 05 01.00 52 002

2.00 05 01.00 50 002 11.3618,169,379.0 90.85 18,169,379.0Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional20,000,000.0 20,000,000.0

200,453,320.0 0.02.00 05 01.00 08 PROGRAM PENGEMBANGAN CITRA PRODUK

Jumlah Aparat OPD yang kelola

administrasi kepegawaiannyaOrang 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Jumlah laporan administrasi kepegawaian

yang disusunLaporan 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.00 05 01.00 53 002Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI

Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI

Beserta Perlengkapannya yang tersediaPasang 250.0 146,800,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.00 05 01.00 53 003Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan

Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan

Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang

tersedia

Pasang 260.0 148,069,100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1,000,000.0 0.02.00 05 01.00 53 001Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian

K K K

Jumlah penyelenggaraan pameran dalam dan luar

negeriPameran 4.0 0.0 0.0

Jumlah kerjasama antara Pemerintah dan lembaga

dunia usaha (Prioritas)MoU 2.0 0.0 0.0

Promosi Produk Ekspor dan Unggulan DaerahJumlah Lokasi Pameran Promosi Dalam dan Luar

DaerahLokasi 4.0 0.0 0.0

Misi Dagang Dalam dan Luar NegeriJumlah MOU Produk Perdagangan yang

DikerjasamakanMOU 2.0 0.0 0.0

Nilai Total Ekspor Rp (Milyar) 1,358,097,840.0 1,358,097,840.0 100.0

Nilai ekspor bersih perdagangan (Prioritas) Juta $ US 135,809,784.0 135,809,784.0 100.0

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kalibrasi Jumlah Sertifikat Kalibrasi Sertifikat 3,000.0 2,442.0 81.40

Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Jumlah Sertifikat Penguji Sertifikat 2,000.0 2,683.0 134.15

Pengembangan dan Penerapan Penilaian Kesesuaian SNIJumlah Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar

Nasional IndonesiaSertifikat 24.0 24.0 100.0

Penatausahaan UPT BSPM

Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang

Mendukung Pelayanan Pengujian, Kalibrasai dan

Produk

Unit 4.0 4.0 100.0

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

PENGAMANAN PERDAGANGAN

Cakupan kelompok pedagang/usaha informal yang

dibina% 0.98 0.98 100.0

Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Jumlah Barang Beredar Yang Diawasi Unit 85,000.0 85,000.0 100.0

Penyelenggaraan dan Pembinaan BPSK dan LPKSM Jumlah BPSK yang di Fasilitasi BPSK 2.0 2.0 100.0

Peningkatan Pengawasan Tertib Niaga Jumlah Gudang yang Diawasi Gudang 15.0 8.0 53.33

Penyelenggaraan Aksi Perlindungan Konsumen Jumlah Peserta Hari Konsumen Nasional 2019 Peserta 55.0 0.0 0.0

Jumlah izin usaha perdagangan Izin 5.0 5.0 100.0

Nilai perdagangan dalam negeri Rp 30,000,000.0 30,000,000.0 100.0

Pelaksanaan Sistem Resi Gudang Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem Resi Gudang Peserta 60.0 0.0 0.0

Database Perkembangan Harga dan Stok Bapokting Jumlah Database Komoditi yang terpantauDatabase

Komoditi15.0 10.0 66.67

Pelaksanaan Pasar Murah Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah Lokasi 6.0 6.0 100.0

Pengembangan Usaha PerdaganganJumlah Data Perizinan Minuman Beralkohol dan

Bahan BerbahayaData 5.0 0.0 0.0

Pengelolaan Gedung Ballroom CCC Jumlah Penyewaan Gedung Ballroom CCC Penyewaan 25.0 0.0 0.0

Pengelolaan Pusat Distribusi Regional (PDR) Makassar Jumlah Pelaku Usaha Yang Berpartisipasi Pelaku Usaha 10.0 15.0 150.0

Pengembangan Pasar Tradisional Modern Pare-Pare

JompieJumlah Pelaku Usaha yang Berpartisipasi Pelaku Usaha 6.0 6.0 100.0

Penyusunan Data Base Sarana Perdagangan Jumlah Database Perdagangan Database 5.0 0.0 0.0

Rapat Koordinasi dan Identifikasi Bapok Menjelang HBKN Jumlah Peserta Rakor dan Identifikasi Bapok Peserta 55.0 0.0 0.0

Peningkatan jumlah pemasaran komoditi ekspor Jenis 15.0 5.0 33.33

Peningkatan jumlah informasi pemasaran komoditi

eksporInformasi 15.0 5.0 33.33

Peningkatan jumlah lembaga kerjasama promosi

produk perdaganganLembaga 10.0 0.0 0.0

Peningkatan Pemasaran Komoditi Ekspor Jumlah Jenis Komoditi yang di Identifikasi Jenis 15.0 4.0 26.67

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN % Pemenuhan administrasi perkantoran % 100 100 100

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik Bulan 12 12 100

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4

yang terbayarkanUnit 5 5 100

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2

yang terbayarkanUnit 11 11 100

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Orang 36 36 100

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan

PenggandaanJumlah ATK yang tersedia Jenis ATK 60 70 117

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor yang tersediaUnit 10 2 20

Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah biaya jamuan makan dan minum yang

tersediaJenis 10 10 100

Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Pameran 1 0 0

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar

DaerahJumlah perjalanan dinas Kali 25 30 120

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran % 100 100 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara Unit 1 1 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku

Cadang Kendaraan Jabatan/DinasJumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara Unit 15 15 100

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan KantorJumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor

yang tersediaUnit 16 0 0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor

yang dipeliharaUnit 16 5 31

PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN,

PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA

% Keterpenuhan dokumen perencanaan,

penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu % 100 100 100

Pelaksanaan Forum Perangkat DaerahJumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat

DaerahOrang 120 0 0

Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan

Perubahan yang tersusunDokumen 4 4 100

Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang

disusun dan ditetapkanDokumen 2 2 100

Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan

ditetapkanDokumen 2 2 100

Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan

dilaporkanDokumen 7 7 100

Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Laporan 3 6 200

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir

Tahun

Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir

tahun yang disusunLaporan 2 2 100

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranJumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang

disusunLaporan 1 1 100

Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

PROGRAM PENGEMBANGAN CITRA PRODUK

PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN

DALAM NEGERI

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

EKSPOR (Prioritas)

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA

PERDAGANGAN INTERNASIONAL (Prioritas)

TARGET KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA SKPD


EVALUASI (2020)

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI

EVALUASI (2020) (Tahun n-1)

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN REALISASI

ANGGARAN RKPD

TAHUN n-1 (%)

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2020

NOURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN


(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)SATUAN

Documents

LKJIP - disdag.sulselprov.go.id