Upload
vuonglien
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
x
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DEPAN …………………………………………………………. i
HALAMAN SAMPUL DALAM …………………………………………………………. ii
HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM ……………………………. iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ……………………………... iv
HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI …………………..…… v
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………… vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ……………………………………………. ix
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………… x
ABSTRAK ……………………………………………………………………………….. xiii
ABSTRACT …………………………………………………………………………… xiv
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………... 1
1.1 Latar Belakang ………………………………………………………………… 1
1.2 Rumusan Masalah …………………………………………………………… 5
1.3 Ruang Lingkup Masalah ……………………………………………………… 6
1.4 Originalitas Penelitian …………………………………………………………. 7
1.5 Tujuan Penelitian …………………………………………………………… 11
1.5.1 Tujuan Khusus ………………………………………………………… 11
1.5.2 Tujuan Umum …………………………………………………………. 11
1.6 Manfaat Penelitian …………………………………………………………… 11
1.6.1 Manfaat Teoritis ………………………………………………………... 12
1.6.2 Manfaat Praktis ..………………………………………………………... 12
1.7 Landasan Teoritis …………………………………………………………… 12
1.8 Metode Penelitian …………………………………………………………… 19
xi
1.8.1 Jenis Penelitian …………………………………………………………. 19
1.8.2 Jenis Pendekatan ………………………………………………………... 20
1.8.3 Bahan Hukum/Data ……………………………………………………. 22
1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum …………………………………… 23
1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum …………………………………………. 23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB, PENGGUNA
JASA, DAN TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE ………...
25
2.1 Pengertian dan Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab ……………………………… 25
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab ……………………………………………. 25
2.1.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab ……………………………………….. 27
2.2 Pengertian Pengguna Jasa atau Pemakai Aplikasi dan Hak-Hak Hukum ……….. 32
2.2.1 Pengertian Pengguna Jasa atau Pemakai Aplikasi ……………………... 32
2.2.2 Hak-Hak Hukum Pengguna Jasa atau Pemakai Aplikasi ……………… 37
2.3 Pengertian Transportasi Berbasis Aplikasi Online ……………………………. 39
2.3.1 Jenis-Jenis Transportasi …………………………………………………. 41
2.3.2 Pihak-Pihak dalam Transporasi Berbasis Aplikasi Online ……………... 44
2.3.3Hukum Positif yang Mengatur Tentang Transportasi Berbasis Aplikasi
Online …………………………………………………………………….
46
BAB III HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMAKAI APLIKASI, PENYEDIA
JASA ATAU DRIVER, DAN PIHAK PENYEDIA LAYANAN APLIKASI
TRNASPORTASI ONLINE …………………………………………………...
49
3.1 Pihak Penyedia Sarana Aplikasi Transportasi Online dengan Penyedia Jasa atau
Driver ……………………………………………………………………………..
49
3.2 Pihak Penyedia Sarana Aplikasi Transportasi Onine dengan Pengguna Jasa atau
Pengguna Aplikasi ………………………………………………………………..
54
xii
3.3 Penyedia Jasa atau Driver dengan Pengguna Jasa atau Pengguna Aplikasi ……... 61
BAB IV TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM HAL PENGGUNA JASA
MENGALAMI KECELAKAAN ……………………………………………...
66
4.1 Tanggung Jawab Berdasarkan Perjanjian dan Peraturan Perundang-Undangan ……. 66
4.1.1 Tanggung Jawab Berdasarkan Perjanjian ………………………………... 66
4.1.2 Tanggung Jawab Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata …… 69
4.1.3 Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ……………………………...
70
4.1.4 Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen ………………………………………….
76
4.1.5 Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ………………………………….
79
4.2 Tanggung Jawab Penyedia Jasa Terhadap Pengguna Jasa …………………….. 81
BAB V PENUTUP …………………………………………………………………….. 83
5.1 Kesimpulan …………………………………………………………………….. 83
5.2 Saran …………………………………………………………………………… 84
DAFTAR PUSTAKA
RINGKASAN SKRIPSI
xiii
ABSTRAK
Judul dari penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Perdata Dalam Hal Pengguna Jasa
Transportasi Berbasis Aplikasi Online Mengalami Kecelakaan. Latar belakang diangkatnya
judul ini karena masih simpang siurnya pertanggungjawaban terhadap korban kecelakaan
pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi online dan memerlukan suatu solusi baru
menentukan pihak yang seharusnya bertanggungjawab. Adapun masalah yang diangkat
adalah hubungan hukum antara pengguna jasa jasa, penyedia jasa, dan pihak penyedia sarana
aplikasi transportasi berbasis online dan pihak yang bertanggungjawab apabila pengguna jasa
mengalami kecelakaan. Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif yaitu
norma kabur. Hasil dari analisa dari penelitian ini adalah, pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan tanggung jawab terletak pada penyedia jasa atau
driver namun pada perjanjian yang disepakati pengguna jasa juga dapat meminta pertanggungjawaban
kepada penyedia sarana aplikasi transportasi online.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pihak yang bertanggungjawab apabila pengguna
jasa mengalami kecelakaan adalah penyedia jasa atau driver sedangkan pihak penyedia
sarana aplikasi transportasi dapat diminta tanggung jawabnya. Untuk kedepannya pengaturan
asuransi dalam klausul perjanjian pengangkutan sangat diperlukan untuk memudahkan
penentuan tanggung jawab dan pemudahan pemenuhan sehingga pengguna jasa mendapatkan
pelayanan maksimal.
Kata Kunci: Peratanggungjawaban, Pengangkutan, Aplikasi Online
xiv
ABSTRACT
The title of this research is the Private Liability In The Transport Service User
Experience-Based Online Application accident. Background lifted this title because they
maze of responsibility for the accident victim transport service users based online application
and requires a new solution determines who should be responsible. As for the issue raised is
the legal relationship between the service user services, service provider, and the provider of
online-based transport applications and those responsible if the service user had an accident.
The method used is a normative legal research methods are the norm blurred. The results of
the analysis of this study is, to the Act No. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road
Transportation determine the responsibility lies with the service provider or the driver but on
the treaty agreed service users can also invoke the liability of providers of means of
transportation applications online.
The conclusion of this study is the responsible party in an accident when the service
user to a service provider or the provider of the driver while the vehicle transportation
applications can be requested responsibilities. For the future of insurance regulation in the
transport treaty clause is necessary to facilitate the determination of responsibility and
pemudahan fulfillment services so that users get maximum service.
Keyword : Liabiliy, Transportation, Online Application
xv
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Jasa pengangkutan atau layanan pengangkutan memberikan sumbangsih yang sangat
besar kepada pembangunan ekonomi suatu negara. Tanpa adanya pengangkutan sebagai
sarana penunjang mobilitas manusia dan barang, tidak dapat diharapkan tercapainya hasil
yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara. Sehingga sangat
diperlukan jasa pengangkutan yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan pelayanan
pengangkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya kompetitif.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi dalam sendi-sendi kehidupan juga
sangat mempengaruhi sektor pengangkutan dengan hadirnya moda transportasi yang
didukung jaringan (online). Moda transportasi online ini berbasis aplikasi yang
dikembangkan untuk memudahkan pemakai memperoleh akses kepada layanan transportasi.
Sebagai moda penyedia sarana aplikasi transportasi online, moda tranportasi ini digerakkan
oleh sebuah penyedia jasa yang melakukan aktivitasnya dalam sebuah aplikasi online yang
dapat diunduh di Play Store (untuk handphone android) atau di App Store (untuk handphone
berbasis ios seperti Iphone). Cara menikmatinya sangat mudah. Cukup dengan melakukan
pengisian biodata yang disediakan dalam aplikasi, dan menyetujui persyaratan dan ketentuan
yang telah ditentukan oleh pihak pengembang aplikasi penyedia sarana aplikasi transportasi
online maka pemakai aplikasi sudah dapat menikmati layanan yang telah disediakan.
Dengan adanya pihak pengembang aplikasi transportasi ini, pemakai aplikasi (user)
merasa dimanjakan oleh pelayanan pemesanan yang mudah dan harga yang kompetitif
dengan harga yang ditetapkan oleh moda transportasi konvensional (seperti ojek, bajaj, bus,
xvi
dan lain-lain). Selain itu, aplikasi penyedia sarana aplikasi transportasi online ini, menjadi
lahan pekerjaan yang strategis, tidak hanya seseorang yang bekerja sehari-hari sebagai
pengemudi melainkan seseorang yang kesehariannya sebagai pegawai perusahaan maupun
pegawai negeri juga dapat bekerja sebagai penyedia jasa transportasi atau yang sering disebut
driver. Sehingga dengan adanya moda transportasi ini, memberikan alternatif, bukan hanya
kepada pemakai aplikasi, tetapi juga kepada masyarakat yang berpenghasilan tidak memadai
untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mengacu pada data yang dirilis oleh situs resmi
Go-Jek, jumlah mitra Go-Jek sudah melampaui angka 200.000 (dua ratus ribu), dengan
jumlah pelanggan yang sudah mencapai 8.000.000 (delapan juta).1 Sebuah pencapaian yang
luar biasa dan sempat menjadi headline diberbagai media massa baik dalam dan luar negeri
beberapa waktu yang lalu.
Pihak penyedia sarana aplikasi transportasi online (contoh : Go-Jek, Grab-Car, dan
Uber) merupakan pihak yang mengembangkan aplikasi menghubungkan antara penyedia jasa
angkutan atau driver dengan pengguna jasa atau pengguna aplikasi (umumnya dibentuklah
perusahaan sehingga dikenal istilah perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi online).
Yang dimaksud dengan perusahaan penyedia sarana aplikasi online adalah perusahaan yang
menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk
menghubungkan penyedia jasa atau driver dan pengguna usaha atau pengguna aplikasi dalam
hal ini adalah penyedia jasa angkutan dan pemakai aplikasi. Perusahaan ini seperti Go-Jek
pada umumnya menggunakan jenis perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan penyedia
jasa atau driver adalah orang perorangan maupun badan hukum yang memiliki modal berupa
kendaraan yang rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab adalah menerima dan
melaksanakan order yang diberikan oleh perusahaan aplikasi berbasis aplikasi online baik
melalui aplikasi android maupun call centre atau yang diatur oleh pihak penyedia aplikasi.
1 Anonim, 2016, URL : http://go-jek.com/go-rakyat/, diakses tanggal 12 Juli 2016
xvii
Pengguna jasa atau pengguna aplikasi adalah orang perorangan yang mengunduh dan
menggunakan jasa aplikasi android berbasis transportasi seperti Go-Jek, GrabCar, Uber, dan
lain-lain.
Pengangkutan yang diselenggarakan oleh perusahaan penyedia sarana aplikasi
transportasi online tidak seperti jasa pengangkutan biasanya yang pada dasarnya terdapat dua
pihak Para pihak dalam pengangkutan ini terikat oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian
pengangkutan elektronik dan perjanjian kerja sama (partnership). Sebagaimana layaknya
suatu perjanjian yang merupakan pengejewantahan dari hubungan hukum yang bersifat
keperdataan, maka di dalamnya terkandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan
dipenuhi.
Eksistensi dari usaha perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi online ini
termuat di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek.
Pengaturannya sangat terbatas hanya dalam penentuan tarif, akses data dan monitoring,
bentuk perusahaan, dan sistem pembayaran yang harus disesuaikan dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Peraturan Menteri
Perhubungan ini juga hanya memberikan payung hukum terhadap eksistensi perusahaan
penyedia sarana aplikasi transportasi online yang menggunakan moda transportasi roda empat
saja. Hal ini didasari kecemasan yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan di berbagai
media masa baik cetak maupun televisi tentang jaminan keselamatan moda transportasi roda
dua. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan juga mengatur kendaraan roda dua tidak diperbolehkan digunakan sebagai kendaraan
umum. Jelas sekali apabila dapat dikatakan perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi
online yang menggunakan roda dua sebagai armada pengangkutannya tidak memiliki
eksistensi di mata hukum.
xviii
Selain itu, dengan bentuknya sebagai pihak pengembang aplikasi dan bukan
transportasi, membuat publik semakin dibuat pusing dengan eksistensinya karena dapat
termasuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik dan juga dapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dikarenakan menyediakan jasa angkutan barang dan jasa. Terlepas
dari berbagai permasalahan regulasi di atas, yang paling utama adalah keselamatan daripada
pemakai aplikasi tersebut. Apabila terjadi kecelakaan, maka harus terdapat pihak yang
bertanggungjawab secara perdata karena kecelakaan tersebut menimbulkan kerugian yang
dapat menganggu kelangsungan kehidupan pemakai aplikasi. Yang dimaksud dengan
pertanggungjawaban perdata adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap sesuatu
perbuatan yang membawa kerugian kepada pihak lain.
Kekaburan kedudukan beserta hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan
dipenuhi mengundang berbagai pertanyaan mengenai sistem pertanggungjawaban perdata
dalam hal pengguna jasa aplikasi ini mengalami kecelakaan. Agar para pihak yang terlibat
tidak melakukan lempar tanggung jawab sedangkan pengguna jasa aplikasi tidak menikmati
kepastian hukum dan keadilan dalam hal pemberian ganti rugi atas musibah yang di
alaminya.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta alasan-alasan yang ada, maka
penulisan skripsi ini mengambil judul “PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA
DALAM HAL PENGGUNA JASA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE
MENGALAMI KECELAKAAN”.
1.2 Rumusan Masalah
Sesuai dengan uraian permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas
pada penelitian ini adalah :
xix
1. Bagaimana hubungan hukum antara pengguna jasa, penyedia jasa, dan pihak penyedia
sarana aplikasi transportasi online?
2. Siapakah pihak yang bertanggungjawab apabila pengguna jasa mengalami
kecelakaan?
1.3 Ruang Lingkup Masalah
Pembatasan materi yang akan dibahas dalam tulisan karya ilmiah ini perlu ditentukan
secara tegas agar pembahasan yang diuraikan nantinya dapat terarah dan sesuai dengan
sasaran yang diinginkan. Maka dari itu, penulis memfokuskan ruang lingkup masalah pada
hal-hal sebagai berikut, yaitu :
1. Pada rumusan masalah pertama, ruang lingkup permasalahannya adalah membahas
mengenai hubungan antara perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi online
dengan penyedia jasa atau driver, perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi
online dengan pengguna jasa atau pengguna aplikasi, dan pengguna jasa atau
pengguna aplikasi dengan penyedia jasa atau driver. Dalam membahas hubungan ini,
maka penulis akan membahas bentuk daripada hubungan itu sendiri yang berupa
perjanjian kerjasama, dan perjanjian transaksi elektronik yang mengikat pengguna
jasa atau pengguna aplikasi dengan perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi
online. Dari pemikiran ini maka penulis akan mencoba merumuskan apa hak dan
kewajiban daripada pihak-pihak terkait yang dalam hal ini merupakan perusahaan
penyedia sarana aplikasi transportasi online, penyedia jasa atau driver, dan pengguna
jasa atau pengguna aplikasi. Selain itu penulis juga akan membandingkan dasar
perusahaan transportasi berbasis aplikasi dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan
xx
Umum Tidak Dalam Trayek dengan konsep perusahaan penyedia sarana aplikasi
transportasi online ini.
2. Rumusan masalah kedua, ruang lingkup permasalahannya adalah mengenai pihak
yang bertanggung jawab apabila penumpang mengalami kecelakaan saat
menggunakan jasanya. Pertama-tama penulis akan melihat bentuk tanggung jawab
perusahaan tersebut dalam konsep pertanggungjawaban yang ada dan diakui saat ini.
Selain itu, penulis akan melakukan studi mengenai pihak mana saja yang dapat
dimintai tanggung jawabnya apabila pengguna jasa atau pengguna aplikasi mengalami
kecelakaan. Dihubungkan pula dengan konsep perbuatan melawan hukum
sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
Pasal 1365.
1.4 Originalitas Penelitian
Bahwa memang benar skripsi ini merupakan karya tulis asli sehingga dapat
dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan di Universitas Udayana, melalui buku, peraturan perundang-undangan dan
internet. Sebelumnya telah dilakukan riset apakah ada penelitian dengan judul dan rumusan
masalah yang sama atau tidak. Hasilnya peneliti menemukan beberapa penelitian yang serupa
namun memiliki judul dan rumusan masalah yang berbeda. Berikut peneliti rangkum
beberapa judul penelitian dan rumusan masalah yang serupa dalam bentuk tabel sebagai
berikut:
Nomor Judul Penelitian Penulis Permasalahan
1 “Perlindungan Hukum Bagi
Penumpang Angkutan
Umum - Studi Pada
Ginanjar Hutomo Bangun,
Fakultas Hukum
Universitas Negeri
1. Adanya penarikan
tarif yang tidak sesuai
dengan tarif resmi.
xxi
Angkutan Umum Jurusan
Jatingaleh – Unnes ”.
Semarang, 2012. 2. Penumpang
angkutan umum yang
diturunkan di
sembarang tempat
dan tidak sesuai yang
dikehendaki.
3. Perilaku
pengangkut yang
mengangkut
penumpang melebihi
kapasitas maksimum
kendaraan.
4. Perlindungan
hukum bagi
penumpang yang di
alami dalam
menggunakan
angkutan umum.
2 “Perlindungan Konsumen
Bagi Pengguna Jasa
Angkutan Jalan Raya –
Studi Kasus Bus Trans
Jogja, Yogyakarta”
Fahimatul Ilyah, Fakultas
Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2014.
1. Apakah pelayanan
bus Trans Jogja
sudah memenuhi hak-
hak konsumen dan
memberikan
perlindungan sesuai
dengan Undang-
xxii
Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentan
Perlindungan
Konsumen?
2. Bagaimana upaya
hukum yang
ditempuh konsumen
yang dirugikan atas
pelayanan yang
diberikan bus Trans
Jogja?
3 “Pertanggung Jawaban
Hukum Terhadap
Pelanggaran Perijinan
Penyelenggaraan Angkutan
Orang Dalam Trayek-
Menurut Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di Kota
Surabaya”
Fangky Fri Anggara,
Fakultas Hukum
Universitas
Pembangungan Nasional
Veteran Jawa Timur
1. Bagaimana
prosedur perijinan
penyelenggaraan
angkutan umum
dalam trayek di kota
Surabaya?
2. Bagaimanakah
sanksi hukum
terhadap pelaku yang
melakukan
pelanggaran terhadap
perijinan
penyelenggaraan
angkutan orang
xxiii
dalam trayek (tidak
memiliki ijin trayek
dan menyalahi
trayek) menurut
peraturan perundang-
undangan yang
berlaku di kota
Surabaya?
1.5 Tujuan Penelitian
a. Tujuan Umum
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan secara
ilmiah terkait pengembangan hukum bisnis khususnya hukum perusahaan yang berhubungan
dengan jasa pelayanan transportasi yang berkembang akhir-akhir ini di masyarakat Indonesia
yaitu pada sistem pertanggungjawaban dalam hal pengguna jasa atau pengguna aplikasi
transportasi online mengalami kecelakaan.
b. Tujuan Khusus
Terdapat beberapa tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini
adalah sebagai berikut :
1. Untuk mendeskripsikan dan mengenalisis tentang hubungan antara para pihak
yang terkait yang diantaranya adalah pengguna jasa, penyedia layanan jasa, dan
perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi online.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pihak yang bertanggungjawab
apabila pengguna jasa mengalami kecelakaan.
xxiv
1.6 Manfaat Penelitian
Dalam setiap penelitian harus ada manfaat yang dapat diambil baik dari manfaat
teoritis maupun manfaat praktis karena manfaat penelitian berkaitan erat dengan hasil
penelitian yang ingin dicapai atau pihak-pihak yang akan memanfaatkannya. Adapun manfaat
teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi
ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum bisnis di bidang perusahaan yang
bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi atau angkutan orang, khususnya pemahaman
teoritis mengenai pengaturan terhadap sistem pertanggungjawaban dalam hal pengguna
aplikasi transportasi online mengalami kecelakaan.
b. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi
konkrit kepada praktisi di bidang hukum bisnis maupun masyarakat pada umumnya dan
khususnya pengguna jasa aplikasi transportasi online. Selain itu penulisan ini diharapkan
dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembentuk undang-undang terkait dengan
sistem pertanggungjawaban dalam hal pengguna jasa aplikasi transportasi online mengalami
kecelakaan.
1.7 Landasan Teoritis
Hubungan antara perusahaan transportasi berbasis aplikasi dengan penyedia jasa
adalah hubungan kemitraan (partnership) dan bukanlah hubungan perburuhan. Partnership
dalam kamus Black Law Dictionary diartikan sebagai “A voluntary association of two or
more persons who jointly own and carry on a business for profit”. Suatu usaha kemitraan
merupakan kombinasi terorganisir dua atau lebih orang untuk menjalankan suatu usaha
xxv
sebagai mitra pemilik atau mitra pengelola. (di sini, sebagaimana juga dalam bentuk
organisasi bisnis lainnya, membedakan organisasi bisnis dengan kelompok yang didirikan
untuk tujuan amal, sosial atau usaha non-riba lainnya).2 Selanjutnya John W. Head
mengemukakan suatu konsep kemitraan sebagai berikut :3
(1) Suatu kemitraan biasanya dapat diciptakan tanpa ataupun dengan sedikit formalitas,
dan umumnya tanpa memerlukan persetujuan dari pemerintah, walaupun
pendaftarannya pada instansi pemerintah yang berkaitan hampir selalu diperlukan;
(2) Sebagaimana dinyatakan di atas, setiap mitra bertanggungjawab penuh terhadap
kewajiban usaha kemitraan tersebut, dikenakan pengecualian di beberapa negara yang
mengadakannya (ternyata pengecualian terbesar merupakan pengaturan kemitraan
terbtas sebgaimana dibahas di bawah ini);
(3) Karena begitu banyaknya resiko tiap mitra usaha, hukum yang terkait biasanya
menuntut agar masing-masing mitra usaha memenuhi kewajiban mereka atas
pengaturan yang adil, kejujuran, dan tanggung jawab fidusia terjadap mitra lainnya,
dan tak satu mitrapun yang boleh memakai hak milik perusahaan untuk kepentingan
pribadi tanpa persetujuan dari semua mitra usaha lainnya;
(4) Penutupan usahadipicu oleh beberapa peristiwa, termasuk (i) kepailitan usaha, (ii)
penutupan sukarela atas usaha/operasi kemitraan tersebut, dan biasanya, (iii) adanya
perubahan dalam jumlah atau identitas para mitra, terkecuali perjanjian kemitraan
menetapkan suatu metode untuk menentukan bagaimana membayar ganti rugi bagi
mitra yang melepaskan diri (atau hak milik dari mitra yang sudah meninggal) dan
berapa yang harus ditagihkan terhadap mitra usaha yang baru.4
Hubungan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kemitraan yang
mana mengatur hak dan kewajiban mitra yang mengikatkan dirinya. Pengertian kemitraan
2 John W. Head, 1999, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, ELIPS II, Jakarta, hal. 2.
4 Ibid.
xxvi
adalah perjanjian dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke
dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.
Pemasukan/kerjasama merupakan unsur mutlak untuk adanya partnership. Yang dapat
dimasukan bisa berupa uang, barang maupun tenaga kerja. Kemitraan dalam bisnis
transportasi online ini dituangkan dalam bentuk perjanjian kemitraan antaran Perusahaan
Transportasi Berbasis Aplikasi Online dengan Driver (pengemudi). Menurut Andi Wijaya,
perjanjian kemitraan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, berisi
klausul-klausul tentang hak dan kewajiban tertentu, yang dibuat berdasarkan prinsip saling
memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan di antara para pihak.5
Dihubungkan dengan perjanjian kemitraan dalam konteks Perusahaan Transportasi Berbasis
Aplikasi Online maka perjanjian kemitraan diartikan sebagai perjanjian yang dibuat oleh
perusahaan angkutan umum dengan driver (pengemudi) yang berisikan klausul-klausul
tentang hak dan kewajiban tertenu, yang dibuat berdasarkan prinsip saling memerlukan,
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan di antara para pihak.
Sedangkan hubungan yang terbentuk antara perusahaan penyedia sarana aplikasi
transportasi online dengan pengguna aplikasi atau jasa dituangkan dalam perjanjian
elektronik. Pengertian perjanjian elektronik mengacu kepada Pasal 1 angka 12 jo. Angka 4
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang
menyatakan bahwa sebuah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik,
serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,
mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
Kontrak elektonik ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak pada
umumnya yang berbentuk tertulis dalam kertas. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU
5 Andika Wijaya, 2015, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 67.
xxvii
ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, kontrak elektronik dapat
juga digunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana kontrak lainnya yang dibuat dalam
kertas. Dalam perjanjian elektronik inilah yang akan menjadi dasar untuk meletakkan posisi
pertanggungjawaban pihak penyedia tranportasi berbasis aplikasi online apabila pengguna
aplikasi atau jasa mengalami kecelakaan.
Secara teoritis, jika kita berbicara mengenai tanggung jawab, maka setidaknya akan
menyinggung dua pengertian, yaitu tanggung jawab dalam pengertian responbility atau
tanggung jawab moral atau etis, dan tanggung jawab dalam makna liability atau tanggung
jawab yuridis atau hukum. konsep tanggung jawab tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Konsep Tanggung Jawab Dalam Makna Responbility
Burhanuddin Salam memberikan pengertian bahwa responbility is having the
character of a free moral agent; capable of determining one’s acats; capable deterred by
consideration of sanction or consequences. (tanggung jawab itu memiliki karakter agen yang
bebas moral; mampu menentukan tindakan seseorang; mampu ditentukan oleh
sanksi/hukuman atau konsekuensi.6 Setidaknya dari pengertian tersebut, dapat kita ambil 2
(dua) kesimpulan :
a) Harus ada kesanggupan untuk menetapkan sesuatu perbuatan; dan
b) Harus ada kesanggupan untuk memikul resiko atas suatu perbuatan.
Kemudian, kata tanggung jawab sendiri memiliki 3 (tiga) unsur yaitu :
a) Kesadaran (awareness). Berarti tahu, mengetahui, mengenal. Dengan kata lain,
seseorang/perusahaan baru dapat dimintai pertanggungjawaban, bila yang bersangkutan
sadar tentang apa yang dilakukannya;
6 Burhanuddin Salam, 1997, Etika Sosial, Asas Dalam Kehidupan Manusia, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 23.
xxviii
b) Kecintaan atau kesukaan (affection). Berarti suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan,
dan kesediaan berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak ada
kesadaran berarti rasa kecintaan tersebut tidak akan muncul. Jadi cinta timbul atas dasar
kesadaran, atas kesadaran inilah lahirnya rasa tanggung jawab;
c) Keberanian (bravery). Berarti suatu rasa yang didorong oleh rasa keikhalasan, tidak ragu-
ragu dan tidak takut dengan segala rintangan.
Jadi pada prinsipnya tanggung jawab dalam arti responbility lebih menekankan
pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk
menanggung segala resiko dan atau konsekuensi apapun dari perbuatan yang didasarkan atas
moral tersebut. Dengan kata lain responbility merupakan tanggung jawab dalam arti sempit
yaitu tanggung jawab yang hanya disertai sanksi moral.
2. Konsep Tanggung Jawab Dalam Makna Liability
Tanggung jawab dalam pengertian liability dapat disamakan dengan tanggung
jawab dalam ranah hukum, dan dalam hal ini berupa tanggung jawab keperdataan. Secara
umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :
a) Kesalahan (liability based on fault);
b) Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability);
c) Praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability);
d) Tanggung jawab mutlak (strict liability);
e) Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).7
Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, menentukan bahwa:
7 Celina, Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 92
xxix
“pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas, kerusakan, pencemaran,
dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan”
Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggug jawab pelaku
usaha, meliputi :
a) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
b) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan;
c) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.
Pertanggungjawaban perdata sebagaimana diuraikan diatas latar belakang
berhubungan terhadap perbuatan yang menyebabkan kerugian pihak lain. Dalam konteks
skripsi ini pertanggunjawaban dimaksud apabila salah satu pihak (baik pihak penyedia sistem
penyedia sarana aplikasi transportasi online, pengguna jasa, dan penyedia jasa) mengalami
kerugian. Hukum perdata mengenalnya dengan istilah perbuatan melawan hukum atau
onrechtmatig daad.
Perbutan melawan hukum pengertiannya terdapat dalam Pasal 1365 KUHPer yang
menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada
seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut”. Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan
hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:
1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.8
8 Rosa Agustina, 2003, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
hal. 117.
xxx
Sehingga sudah menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan kerugian untuk
bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut, khususnya apabila pihak pengguna jasa
mengalami kecelakaan, harus terdapat kejelasan pihak mana yang seharusnya memiliki
tanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.
1.8 Metode Penelitian
1.8.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk dalam kategori/jenis
penelitian hukum normatif.9 Dipilihnya jenis penelitian normatif karena penelitian ini
menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian
yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam praktek hukum.10
penelitian hukum normatif adalah jenis
penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan Ilmu Hukum yang di Barat
biasa juga disebut Dogmatika Hukum (rechtsdogmatiek). Mochtar Kusumaatmadja dan
Koesnoe menyebutnya Ilmu Hukum Positif. Philip Hadjon menyebutnya Ilmu Hukum
Dogmatik. H. Ph. Visser’t Hooft menyebutnya Ilmu Hukum Praktikal. Bagaimana cara
kerjanya sebuah ilmu, artinya apa dan bagaimana metodenya, akan ditentukan oleh apa yang
dicari oleh ilmu itu, atau, dengan kata lain, apa visi dan misi dari ilmu yang bersangkutan,
dan terkait padanya apa yang menjadi persoalan pokok atau persoalan inti dalam ilmu
tersebut.11
Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
9 Soerjono Soekanto, 1985, Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CV. Rajawali, Jakarta, hal.
15
10
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT.
Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13
11
Sulistyowati dan Shidarta, 2009, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Pustaka
Obor Indonesia, Jakarta, hal. 142
xxxi
Perlunya penelitian hukum normatif ini adalah beranjak dari adanya kekosongan
norma hukum yang berkaitan dalam permasalahan penelitian, sehingga didalam mengkajinya
lebih mengutamakan sumber data sekunder, yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier. Dimana belum terdapat pengaturan atau norma kosong mengenai sistem
pertanggungjawaban dalam hal pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi mengalami
kecelakaan di Indonesia.
1.8.2 Jenis Pendekatan
Dalam penelitian Hukum Normatif umumnya mengenal 7 (tujuh) jenis pendekatan,
yakni:
1. Pendekatan Kasus (The Case Approach)
2. Pendekatan Perundang-undangan (The Statue Approach)
3. Pendekatan Fakta (The Fact Approach)
4. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical & Conseptual Approach)
5. Pendekatan Frasa (Words & Phrase Approach)
6. Pendekatan Sejarah (Historical Approach)
7. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)12
Penulisan ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (The Statue
Approach), pendekatan perbandingan (Comparative Approach), dan pendekatan analisis
konsep hukum (Analitical & The Conseptual Approach). Pendekatan perundang-undangan
digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus
sekaligus tema sentral dalam penulisan ini.13
Pendekatan perundang-undangan (The Statue
Approach) digunakan untuk mengkaji beberapa aturan hukum yang ada dalam mengetahui
pengaturan hukum yang mengatur sistem pertanggungjawaban dalam hal pengguna jasa
12 Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas
Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal. 75
13
Ibrahim Johny, 2006, Teori Metodologi & Penulisan Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Malang,
hal. 302.
xxxii
penyedia sarana aplikasi transportasi online mengalami kecelakaan. Pendekatan analisa
konsep hukum (Analitical & The Conseptual Approach) merupakan pendekatan yang
digunakan untuk memahami konsep-konsep aturan yang jelas tentang sistem
pertanggungjawaban dalam hal pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi mengalami
kecelakaan.
1.8.3 Bahan Hukum/Data
Di dalam penelitian, lazimnya jenis data dibedakan antara:
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
2. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil
penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.14
Oleh karena penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan
dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya.
Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali
dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder
saja, jenis datanya menurut Amirudin dan Zainal Asikin (bahan hukum adalah):
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek);
c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder
Sumber bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Meliputi buku-buku, literature, makalah, skripsi, tesis,
14 Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja grafindo Persadar,
Jakarta, hal. 30.
xxxiii
dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan
penelitian. Digunakan juga bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui electronic search
yaitu melalui internet dengan cara copy atau download bahan hukum yang diperlukan.15
3. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan
kamus hukum.16
1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam
penulisan ini yakni teknik kepustakaan (study document). Teknik kepustakaan ini dilakukan
dengan cara mencatat dan memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara berurut dan sistematis sesuai dengan
permasalahan.17
1.8.5 Teknik Analisis Bahan Hukum
Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul digunakan sebagai
teknik analisis. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, adalah:18
1. Teknik deskripsi, berupa uraian terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-
proposisi hukum atau non hukum. Teknik ini digunakan untuk menganalisis dan
menggambarkan kondisi kekosongan norma yang mengatur mengenai pihak yang
bertanggung jawab dalam hal pengguna jasa transportasi berbasis aplikasi online
mengalami kecelakaan.
2. Teknik argumentasi, berupa penilaian yang bersifat penalaran hukum. Teknik
argumentasi digunakan dalam penulisan ini untuk menganalisis kondisi kekaburan norma
15 Ibid, hal. 31.
16
H Zainuddin Ali, 2009, Metode Penulisan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 107.
17
Ibid.
18
Fakultas Hukum Universitas Udayana, op.cit. hal. 76