x

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN………………………………………………… i

HALAMAN SAMPUL DALAM………………………………………………... ii

HALAMAN PRASYARATAN GELAR SARJANA HUKUM………………. iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING…………..……………………

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA PENGUJI…………………………..

iv

v

KATA PENGANTAR………………..……………………………………..…... vi

HALAMAN PRASYARATAN KEASLIAN………..……………………..…... ix

DAFTAR ISI…………………………………………………………………….

ABSTRAK………………………………………………………………………..

ABTRACT…………………………………………………………………………

x

xiv

xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah …………………………………….…. 1

1.2

1.3

1.4

Rumusan Masalah ………………………………………………

Ruang lingkup masalah…………………………………………

Orisinalitas Penelitian…………………………………………..

6

6

6

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum…………………………………………...

1.5.2. Tujuan Khusus…………………………………………..

8

8

xi

1.6

1.7

Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis…………………………………………

1.6.2. Manfaat Praktis…………………………………………

Landasan Teoritis……………………………………………….

8

9

9

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian……….…………………………………..

1.8.2. Jenis Pendekatan……………………………………….....

1.8.3. Sumber Bahan Hukum…………………………................

1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum……………………..

1.8.5. Teknik Analisa Bahan Hukum……………………………

13

13

14

15

15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONTRAK

INTERNASIONAL, PERJANJIAN KERJA, PEKERJA

MIGRAN, DAN LEX SPORTIVA

2.1 Kontrak Internasional

2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum Kontrak Internasional….

2.1.2 Bentuk Perkembangan Kontrak Internasional……….....

2.1.3 Prinsip-Prinsip dalam Kontrak Internasional……………

2.1.4 Syarat-Syarat Sahnya Kontrak ……………………..…...

16

19

21

23

2.2 Perjanjian Kerja

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Kerja……….. 24

2.2.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Kerja……………..…. 25

2.2.3 Jenis Perjanjian Kerja…………………………………... 27

xii

2.3

Lex Sportiva

2.3.1 Pengertian Lex Sportiva………………………………… 31

2.3.2 Karakteristik Lex Sportiva……………………………… 33

2.4 Penyelesaian Sengketa Internasional Privat

2.4.1 Melalui Pilihan Hukum..……………………………… 36

2.4.2 Melalui Pilihan Forum………………………………… 38

BAB III AKIBAT HUKUM DARI PENUNGGAKAN GAJI SERGEI

LITVINOV DILIHAT DARI HUKUM INTERNASIONAL

3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Penunggakan Gaji Pemain

Sepakbola……………………………………...…………….......

39

3.2

3.3

Hak Dan Kewajiban Pemain Sepakbola Dalam Peraturan

Internasional Dan Nasional…………………………...................

Sanksi Terhadap Penunggakan Gaji Pemain Sepakbola

..…………………………………………………………………

42

48

BAB IV CARA PENYELESAIAN SENGKETA TERKAIT DENGAN

PENUNGGAKAN GAJI SERGEI LITVINOV

4.1 Penyelesaian Sengketa Sepakbola Dalam Peraturan

FIFA……………………………………………………………..

53

4.2

Penyelesaian Sengketa Sepakbola Dalam Peraturan

PSSI……….………………………………………………….....

57

xiii

4.3

Penyelesaian Sengketa Dalam Peraturan Perundang-undangan

Indonesia………...………………………………………………

.

59

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan……………………………………………………... 63

5.2 Saran……………………………………………………………. 64

DAFTAR PUSTAKA ………...…………………………………………………. 65

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………

RINGKASAN SKRIPSI

xiv

ABSTRAK

Hubungan kerja antara pemain sepakbola professional dengan klub tidak

semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Masih banyak kasus-kasus yang

terjadi pada dunia persepakbolaan saat ini, terutama di Indonesia. Contohnya

adalah penunggakan gaji pemain oleh klub seperti yang dialami oleh pemain

sepakbola asal Rusia, Sergei Litvinov. Sergei Litvinov tidak mendapatkan gaji

selama enam bulan oleh klubnya PSLS Lhokseumawe dengan nominal kurang

lebih 124 juta rupiah. Untuk menyambung kehidupannya, Sergei Litvinov bekerja

di sebuah warung jus buah milik Nugro di daerah Kartopuran, Serengan, Solo.

Masalah tunggakan gaji seolah menjadi cerminan bahwa klub-klub di Indonesia

selalu bermasalah dengan keuangan mereka. Masalah keuangan yang akhirnya

juga berbuntut panjang membuat manajemen klub di Indonesia lebih sering

menggunakan sistem kontrak pemain atau pelatih selama satu musim kompetisi,

jauh berbeda dengan kebanyakan klub professional di luar negeri. Permasalahan

hukum dalam skripsi ini adalah bagaimana akibat hukum dari penunggakan gaji

Sergei Litvinov dilihat dari hukum internasional dan bagaimana cara penyelesaian

sengketa terkait dengan penunggakan gaji Sergei Litvinov.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian

yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan

yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan

dengan hukum, serta kamus atau ensiklopedia.

Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi bagi klub yang menunggak gaji

pemainnya adalah peringatan, teguran, denda dan larangan untuk mendaftarkan

pemain baru. Dalam kasus Sergei Litvinov, PSLS Lhokeseumawe belum

mendapatkan sanksi dari PSSI maupun FIFA terkait dengan penunggakan gaji.

Sergei Litvinov belum memperoleh gajinya selama memperkuat PSLS

Lhokseumawe di kompetisi Indonesia Premier League (IPL) 2013 sebesar 124

juta rupiah. PSSI sendiri sudah mengetahui bahwa PSLS Lhokeseumawe

menunggak gaji Sergei Litvinov, namun sampai saat ini belum ada upaya

penyelesaian dari pihak PSSI. Dalam penyelesaian sengketa ini, terdapat konflik

norma antara peraturan FIFA melalui Circular FIFA tidak menjelaskan bahwa

penyelesaian sengketa sepakbola dapat diselesaikan melaui peradilan nasional

dengan Pasal 88 ayat (3) UU SKN.

Kata kunci : Sepakbola, Penunggakan gaji, FIFA, sanksi

xv

ABSTRACT

The working relationship between professional football players and clubs

does not all work well and smoothly. There are still many cases that occur in the

world of football at this time, especially in Indonesia. An example is the salary

arrears of players by the club as experienced by the Russian football player,

Sergei Litvinov. Sergei Litvinov did not get a salary for six months by his club

PSLS Lhokseumawe with nominally approximately 124 million rupiah. To survive,

Sergei Litvinov works at a Nugro fruit juice shop in the area of Kartopuran,

Serengan, Solo. The problem of arrears of salary seems to be a reflection that the

clubs in Indonesia always have problems with their finances. Finally, the

financial problems that end up making the club management in Indonesia more

often use the contract system of players or trainers during one season, much

different from most professional clubs abroad.. The legal questions in this

research are how is how the legal consequences of Sergei Litvinov's salary

arrears are seen from international law and how dispute settlement is related to

Sergei Litvinov's wage arrears.

The research method used in this mini-thesis normative legal research

which is research conducted by researching the existing literature materials for

example laws, text books related with law, dictionary and encyclopedia.

The research shows that sanctions for the club that have overdues payables

are a warning, a reprimand, a fine and a ban from registering any new players. In

the case of Sergei Litvinov, PSLS Lhokeseumawe has not received sanctions from

PSSI or FIFA related to salary arrears. Sergei Litvinov has not earned his salary

for strengthening PSLS Lhokseumawe in the Indonesia Premier League (IPL)

2013 competition for 124 million rupiah. PSSI itself already know that PSLS

Lhokeseumawe arrears Sergei Litvinov salary, but until now there has been no

settlement efforts from the PSSI. In the settlement of this dispute, there is a

conflict of norms between FIFA rules through Circular FIFA does not specify that

the settlement of football disputes can be resolved through the national court with

Article 88 paragraph (3) of the National Sports System Law.

Keyword: Football, overdue payables, FIFA, Sanction

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sepakbola merupakan suatu cabang olahraga yang populer di dunia. Memasuki

abad ke 21, sepakbola telah dimainkan oleh lebih dari 250 juta orang di 200 negara.1

Permainan sepakbola dilakukan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan

sebelas orang pemain inti dan beberapa pemain pengganti atau cadangan. Tujuan

dari permainan sepakbola adalah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-

banyaknya.

Sepakbola pertama kali dimainkan pada abad ke 2 sebelum masehi di China.

Pada waktu itu, mereka memainkan sepak bola dengan cara di giring dengan

kakinya menggunakan sebuah benda bulat yang terbuat dari kulit, pemain yang

berhasil menendangnya ke jaring kecil menjadi pemenangnya. Sejarah sepak bola

juga tidak terlepas dari negara Jepang yang juga sudah mengenal bola pada abad ke

16. Permainan sepak bola di negara Jepang disebut juga dengan “Kemari”. Sepak

bola pada zaman sebelumnya masih belum dikembangkan dan hanya dimainkan

secara tradisional. Ketika sepak bola tiba di Inggris, ternyata rakyat Inggris sangat

menggemari olahraga ini.2

1 Richard C. Giulianotti et. al., 2007, “Football-Soccer”, URL :

https://www.britannica.com/sports/football-soccer, diakses pada tanggal 20 November 2016. 2 Anonim, 2011, “History of Soccer”, URL : http:// www. sportsknowhow. com/ soccer/

history/soccer-history.shtml, diakses pada tanggal 20 November 2016.

2

Seiring dengan berjalannya waktu, sepakbola terus berkembang dan pada

tanggal 21 Mei 1904 di Paris, Perancis, dibentuklah asosiasi sepakbola dunia yang

bernama Federation Internationale de Football Association (selanjutnya disebut

dengan FIFA). FIFA berkedudukan di Zurich, Swiss.3 Tujuan dari didirikannya

FIFA adalah : 4

a. Mempromosikan dan mengembangkan sepakbola diseluruh dunia

b. Bekerja sama dengan asosiasi sepakbola regional untuk memantau

perkembangan sepakbola diseluruh kawasan

c. Mengatur transfer pemain ditiap klub

d. Menerbitkan daftar peringkat anggota FIFA secara berkala

e. Menetapkan peraturan-peraturan mengenai jadwal turnamen dan tuan

rumah suatu kompetisi.

Perkembangan sepakbola yang semakin pesat membuat sepakbola sebagai

suatu industri. Sepakbola tidak lagi sebagai hiburan semata tetapi juga menjadi

suatu pekerjaan tetap bagi para pemain sepakbola yang bermain di suatu klub. Para

pemain sepakbola tersebut mendapat gaji tetap dari klubnya, sehingga mereka

disebut sebagai pemain sepakbola profesional. Didalam ketentuan UU No. 3 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan),

pemain sepakbola profesional adalah buruh. Buruh sendiri didalam Pasal 1 angka 3

UU Ketenagakerjaan adalah “setiap orang yang bekerja menerima upah atau

imbalan dalam bentuk lain.” Karena hal tersebut muncul berbagai pendapat

3 Anonim, 2010, “Organisasi FIFA dan Perkembangan Dunia Sepak Bola”, URL :

http://www.anneahira.com/organisasi-fifa.htm, diakses pada tanggal 20 November 2016. 4 Ibid.

3

mengenai keberlakuan UU Ketenagakerjaan terhadap pemain sepakbola

profesional. Di satu sisi, UU Ketenagakerjaan berlaku terhadap pemain sepakbola

profesional, namun di sisi lain, ada yang menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan

tidak berlaku bagi para pemain sepakbola profesional, karena dalam dunia olahgara,

dikenal ada kekhususan yang disebut sebagai Lex Sportiva.

Dimitros Panagiotopoulos berpendapat bahwa,

“… Lex Sportiva is a legal order, which incorporates state-adopted law and

the law adopted by the national and international bodies representing

organized sport. These bodies operate to the standards of unions and in the

context of the autonomy granted to such bodies and operate within states in

a pyramid-like fashion and at international level in the form of a special

relationship linking them to the relevant international sports federation. The

law produced in this manner is thus a law which is, in essence, non-national

law, which claims for itself direct and preferential application within sports

legal orders and the par excellence law in sports life”.5

Jika diartikan secara sederhana, Lex Sportiva adalah peraturan yang dibuat oleh

induk organisasi olahraga dimana setiap anggota organisasi tersebut harus tunduk

terhadap peraturan tersebut. Contoh dari induk organisasi olahraga adalah misalnya

dalam olahraga sepakbola, induk organisasinya adalah FIFA, dalam olahraga

bulutangkis, induk organisasinya adalah Badminton World Federation (BWF).

Hubungan kerja antara pemain sepakbola profesional dengan klub tidak

semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Masih banyak kasus yang terjadi

pada dunia persepakbolaan saat ini, terutama di Indonesia. Contohnya adalah

5 Hinca Panjaitan, 2010, “Memperkenalkan Lex Sportiva di Indonesia: Problema dan

Tantangan Dunia Olahraga di Indoesia dan Keterkaitannya dengan Aspek Hukum”, URL :

http://www.lexsportiva.co.id/?lang=&page=content&ids=6&id=29#_ftn14, diakses pada tanggal 20

November 2016.

4

penunggakan gaji pemain oleh klub seperti yang dialami oleh pemain sepakbola

asal Rusia, Sergei Litvinov.

Sergei Litvinov tidak mendapatkan gaji selama enam bulan oleh klubnya

PSLS Lhokseumawe dengan nominal kurang lebih 124 juta rupiah. Untuk

menyambung kehidupannya, Sergei Litvinov bekerja di sebuah warung jus buah

milik Nugro di daerah Kartopuran, Serengan, Solo.6

Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (selanjutnya disebut dengan

APPI) mengomentari adanya gerakan penggalangan dana untuk pemain asing PSLS

Lhokseumawe, Sergei Litvinov. Mereka mengaku kasus Sergei tidak ada

perkembangan.7

APPI menjadi salah satu pihak yang turut membantu menangani kasus Sergei,

yang mengalami penunggakan gaji sejak 2013 lalu. Namun kasus tersebut hingga

kini belum menemui perkembangan. Pasalnya pihak PSLS susah untuk dihubungi

sehingga menyulitkan proses penyelesaian gaji tersebut.8 APPI pun telah berusaha

meminta bantuan kepada PSSI. Akan tetapi federasi sepakbola Indonesia itu belum

memberikan jawaban.9

Pihak APPI pun sudah menyampaikan hal tersebut kepada PSSI dan

melakukan kontak dengan legal PSSI. Tetapi belum ada perkembangan dan

6 M. Wismabrata, 2014, “Jualan Jus di Solo, Pesepak Bola Rusia Tak Ingin Mati seperti

Mendieta”, URL : http: //regional.kompas.com/ read/ 2014/ 06/ 07/ 1518590/ Jualan. Jus. di.

Solo.Pesepakbola.Rusia.Tak.Ingin.Mati.seperti.Mendieta, diakses pada tanggal 20 November 2016. 7 Anonim, 2014, “APPI Soal Kelanjutan Kasus dan Donasi untuk Litvinov”, URL :

https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/2624775/appi-soal-kelanjutan-kasus-dan-donasi-

untuk-litvinov, diakses pada tanggal 21 Juli 2017. 8 Ibid. 9 Ibid.

5

berhenti di tengah jalan.10 Sekjen PSSI menilai kasus yang dialami Sergei Litvinov

sebenarnya adalah tanggung jawab klub.11

Masalah tunggakan gaji seolah menjadi cerminan bahwa klub-klub di

Indonesia selalu bermasalah dengan keuangan mereka. Masalah keuangan yang

akhirnya juga berbuntut panjang membuat manajemen klub di Indonesia lebih

sering menggunakan sistem kontrak pemain atau pelatih selama satu musim

kompetisi, jauh berbeda dengan kebanyakan klub profesional di luar negeri.

Berdasarkan latar belakang di atas, penting untuk diteliti dan ditulis dalam

suatu karya tulis ilmiah dengan judul : “AKIBAT HUKUM PENUNGGAKAN

GAJI PEMAIN SEPAKBOLA DILIHAT DARI HUKUM INTERNASIONAL

(STUDI KASUS SERGEI LITVINOV)”.

10 Ibid. 11 Anonim, 2017, “Terusir dari Indonesia, Sergei Litvinov pulang ke Rusia dengan hati

menangis”, URL : https://simomot.com/2014/07/06/terusir-dari-indonesia-sergei-litvinov-pulang-

ke-rusia-dengan-hati-menangis/, diakses pada tanggal 21 Juli 2017.

6

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik

beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana akibat hukum dari penunggakan gaji Sergei Litvinov dilihat

dari hukum internasional ?

2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa terkait dengan penunggakan gaji

Sergei Litvinov ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam tulisan

ini, yaitu mengenai akibat hukum dari penunggakan gaji Sergei Litvinov dilihat dari

hukum internasional. Serta dibahas pula penyelesaian sengketa penunggakan gaji

Sergei Litvinov.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan informasi dan pemeriksaan setelah melakukan penelusuran,

penelitian dengan judul : “AKIBAT HUKUM PENUNGGAKAN GAJI

PEMAIN DILIHAT DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS

SERGEI LITVINOV)”, pernah ditemukan judul sejenis sebelumnya, terdapat

perbedaan yaitu :

JUDUL RUMUSAN MASALAH NAMA PENULIS

TANGGUNG JAWAB

HUKUM ANTARA

PERSIS DENGAN

PEMAIN SEPAKBOLA

(1) Bagaimanakah proses

perjanjian kerjasama

antara klub sepakbola

Muzzamil Widodo

7

DALAM

MELAKSANAKAN

OLAHRAGA

SEPAKBOLA (SKRIPSI)

Persis dengan

pemainnya?

(2) Bagaimanakah hak

dan kewajiban klub

sepakbola Persis dan

pemainnya yang

terikat dalam

perjanjian kerjasama

di bidang olahraga?

(3) Bagaimanakah

tanggung jawab

hukum, apabila salah

satu pihak tidak

memenuhi

kewajibannya?

KONTRAK KERJA

PEMAIN SEPAKBOLA

PROFESIONAL DENGAN

KLUB SEPAKBOLA DI

INDONESIA (SKIRPSI)

(1) Apakah pemain

sepakbola profesional

yang melakukan

kontrak kerja dengan

klub tunduk pada UU

Nomor 13 Tahun

2003 tentang

Ketenagakerjaan?

(2) Lembaga manakah

yang berwenang

memeriksa dan

mengadili

perselisihan tentang

kontrak kerja antara

pemain sepakbola

profesional dengan

klub sepakbola?

Ashari Setya

Marwah Adli

8

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini terbagi sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang

penelitian.

2. Untuk melatih diri dalam menyampaikan pikiran-pikiran ilmiah secara

teoritis dan sistematis ke dalam bentuk karya tulis ilmiah.

3. Untuk mengembangkan ilmu hukum.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memahami dan menganalisa akibat hukum dari penunggakan gaji

pemain sepakbola profesional jika dilihat dari hukum internasional.

2. Untuk memahami dan menganalisa penyelesaian sengketa atas

penunggakan gaji pemain sepakbola profesional.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat

bermanfaat baik sebagai masukan maupun sumbangan pemikiran untuk

memperkaya dan mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum kontrak

internasional. Dalam hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi

pembaca mengenai akibat hukum penyelesaian penunggakan gaji pemain

sepakbola dalam hal ini Sergei Litvinov jika dilihat dari hukum internasional.

9

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat

digunakan sebagai bahan kritikan atau masukan untuk memperbaiki

kekurangan yang penulis amati di dalam instrumen hukum internasional terkait

dengan wanprestasi kontrak khususnya penunggakan gaji pemain sepakbola

serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para

pengambil keputusan dan bagi masyarakat luas serta para pemain sepakbola

profesional jika terdapat kasus yang serupa.

1.7 Landasan Teoritis

Penulisan skripsi ini akan di dukung dengan beberapa teori atau asas atau

prinsip-prinsip sehingga dalam pembahasannya akan diperoleh fakta-fakta yang

dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini menggunakan landasan teori

sebagai berikut :

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak

Prinsip kebebasan berkontrak mensyaratkan bahwa para pihak bebas

menutup kontrak. Para pihak bebas menetapkan bentuk dan isi kontrak

berdasarkan kesepakatan mereka. Prinsip ini sering kali disebut dengan party

autonomy. Prinsip ini merupakan prinsip terpenting dan aturan dasar yang

utama. Pengakuan secara tegas terhadap prinsip ini termuat dalam prinsip

UNIDROIT The International Institute for the Unification of Private Law (the

UNIDROIT Principles of International Contract tahun 1994). Dalam Pasal 1.1

ditegaskan bahwa “The parties are free to enter into a contract and to

10

determine its content.” Dalam penjelasanya disebutkan bahwa berdasarkan

prinsip ini, setiap pengusaha memiliki hak untuk memutuskan secara bebas

dengan siapa saja mereka akan menawarkan produk barang atau jasanya dan

dengan pihak siapa mereka akan mendapatkan produk yang dibutuhkan.

Mereka juga berhak secara bebas untuk menentukan syarat-syarat yang berlaku

untuk transaksi yang mereka buat. 12

Namun prinsip ini tidak dapat menyimpangi prinsip fundamental yang

pertama. Hukum nasional tetap harus diperhatikan dan tidak boleh disampingi

walaupun disepakati oleh para pihak. Pembatasan tersebut dikenal dengan

pacta privata juri public derogare non pissunt.13

2. Prinsip Pacta Sunt Servanda

Pacta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa

kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal.

Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.14 Kewajiban

menghormati dan melaksanakan ketentuan-ketentan dalam kontrak ini

sifatnya adalah mutlak karena kesepakatan tersebut berlaku sebagaimana

Undang-Undang. Setiap pihak wajib menjalankam walaupun pelaksanaannya

ternyata menguntungkan atau tidak menguntungkan.15

12 Huala Adolf, 2008, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, PT. Refika Aditama,

Bandung, (Selanjutnya disebut dengan Huala Adolf I), h. 19. 13 Ibid, h. 20. 14 Huala Adolf, 2004, Hukum Perdagangan Internasional (Prinsip-prinsip dan Konsepsi

Dasar), Bandung, (Selanjutnya disebut dengan Huala Aolf II), h. 16. 15 Huala Adolf I, op.cit, h. 23.

11

3. Prinsip Good Faith (Itikad Baik)

Itikad baik harus dianggap ada pada waktu negoisasi, pelaksanaan kontrak,

hingga penyelesaian sengketa. Prinsip ini penting karena dibutuhkan

kepercayaan dari para pihak agar pembuatan kontrak dapat direalisasikan.16

4. Teori Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

a. Teori Monoisme

Menurut teori monoisme, hukum nasional dan hukum internasional

hanyalah merupakan bagian saja dari satu sistem hukum yang lebih besar

yaitu hukum pada umumnya.17 Menurut teori monoisme ini semua hukum

yang adalah merupakan satu kesatuan yang mempunyai kekuatan

mengikat.18 Apakah mengikat individu-individu ataupun mengikat negara-

negara ataupun mengikat subyek-subyek hukum lainnya, semua itu adalah

merupakan satu kesatuan hukum yaitu hukum yang berlaku bagi umat

manusia.19

b. Teori Dualisme

Teori dualisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum

nasional adalah merupakan dua bidang hukum yang berbeda dan berdiri

sendiri satu dengan lainnya.20 Hukum internasional dan hukum nasional

16 Huala Adolf I, loc.cit. 17 I Wayan Parthiana, 2003, Pengantar Hukum Internasional, CV. Mandar Maju, Bandung,

h. 304. 18 Ibid. 19 Ibid. 20 Ibid, h. 306

12

berbeda dalam hal subyeknya di mana subyek hukum internasional adalah

negara sedangkan subyek hukum nasional adalah individu.21 Perbedaan

lain adalah ruang lingkup berlakunya, di mana hukum nasional berlaku di

dalam batas-batas wilayah negara sedangkan hukum internasional berlaku

antar negara.22 Perbedaan lain adalah sumbernya di mana sumber hukum

nasional adalah kehendak negara sedangkan sumber hukum internasional

adalah kesepakatan antara negara-negara.23

5. Teori Common Consent

Menurut teori ini, hakekat dan daya mengikat hukum internasional tidak

terletak pada kehendak sepihak negara-negara, melainkan pada kehendak

bersama negara-negara.24 Jika negara-negara tunduk pada hukum

internasional, disebabkan karena terdapat kehendak bersama dari negara-

negara untuk tunduk dan terikat pada hukum internasional.25

1.8 Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang

disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode

ilmiah. Karena ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh interrelasi yang sistematis

dari fakta-fakta dengan menggunakan pendekatan kesangsian sistematis.26

21 Ibid. 22 Ibid. 23 Ibid. 24 Ibid, h. 30. 25 Ibid. 26 Bambang Sunggono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta,

h.44.

13

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan

pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisanya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan

atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.27

Dalam penelitian ini metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai

berikut :

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian

normatif, yaitu aspek hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Soerjono

Soekanto menyatakan, bahwa penelitian hukum normatif mencakup :

penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum,

penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan

hukum dan sejarah hukum.28

1.8.2 Jenis Pendekatan

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Pendekatan Perundang-

undangan (The Statute Approach). Pendekatan undang-undang dilakukan

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

27 Ibid, h. 38 28 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan

Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 14.

14

dengan isu hukum yang sedang ditangani29, dan Pendekatan Fakta (The Fact

Approach), pendekatan fakta dilakukan dengan mengkaji fakta-fakta yang

terjadi dalam suatu masalah.

1.8.3 Sumber Bahan Hukum

Suatu penelitian hukum normatif itu sumber datanya adalah data sekunder

yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen,

yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah

tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di

perpustakaan, atau milik pribadi.30

Data sekunder itu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya

mengikat, dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer

adalah Statuta FIFA, Circular FIFA, FIFA Regulations on the Status

and Transfers of Players, FIFA Club Licensing Regulations, Statuta

PSSI, Regulasi Mengenai Hukum Acara Ajudikasi Sengketa Pemain

di Komite Status Pemain PSSI, UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

Nasional dan PP No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan

Keolahragaan.

29 Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,

Jakarta, h. 93. 30 Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,

Mandar Maju, Bandung, h. 65.

15

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat-pendapat para

sarjana hukum.

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan

ini adalah dengan studi kepustakaan (library research) dimana studi

kepustakaan ini merupakan teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dengan

cara mempelajari buku-buku hukum, majalah hukum, ketentuan-ketentuan

hukum atau pendapat-pendapat para pakar hukum, dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas.

1.8.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa

melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu

dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.31 Adapun teknik

pengolahan bahan hukum yaitu setelah bahan hukum terkumpul kemudian

dianalisis menggunakan teknik deskripsi yaitu dengan memaparkan bahan

31 Mukti Fajar et al., 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, PT. Pustaka

Pelajar, Yogyakarta, h. 183.

16

hukum primer dan bahan hukum sekunder apa adanya.32 Bahan hukum primer

dan sekunder yang terkumpul selanjutnya diberikan penilaian (evaluasi),

kemudian dilakukan interpretasi dan selanjutnya diajukan argumentasi.

Argumentasi disini dilakukan oleh penulis untuk memberikan penilaian

mengenai benar atau salah maupun apa yang seharusnya menurut hukum

terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Dari hal tersebut

nantinya akan ditarik kesimpulan scara sistematis agar tidak menimbulkan

kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain.

Teknik lainnya yang penulis gunakan adalah teknik Analisis, yaitu

pemaparan secara mendetail dari penjelasan yang didapat pada tahap

sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini

sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang berhubungan secara

logis.33

32 Ronny Hanitijo, 1991, Metode Penelitian Hukum, Cet. II, Ghalia Indo, Jakarta, h. 93. 33 Ibid.