Halaman 1

J U M A T , 2 1 J U N I 2 0 1 3 E D I S I 1 7

ARH LIBRARY NEWS DEWAN PENASIHAT

Ir. H.. Ahmad Saifudin Mutaqi

Mln. Shagir Ahmad

PENANGGUNGJAWAB

Suseno

KOORDINATOR

Nasir Ahmad

KONTRIBUTOR

Iin Quratul Ain Rizqi Baihaqi

TIM REDAKSI

Alamat : Jl. Atmosukarto 15 Kotabaru Yogyakarta 55224 Telp./Fax (0274) 586723 website : www.arhlibrary.com twitter : @arhlibrary e-mail : arhlibrary@gmail.com

MUSLIM JERMAN

MENDAPATKAN

HAK-HAK DAN

KEWAJIBANNYA

1

AHMADI TETAP

HADAPI DISKRIMI-

NASI WALAU SUDAH

WAFAT

3

PAKISTANISASI IN-

DONESIA 4

KEKERASAN TAK

PUNYA TEMPAT DI

INGGRIS RAYA

YANG ‘TERBUKA

DAN TOLERAN’

7

SINAGOG TERA-

KHIR DI JAWA DI-

RUNTUHKAN 8

MUSLIM JERMAN MENDAPATKAN

HAK-HAK DAN KEWAJIBANNYA

P ertama kalinya di

Jerman, sebuah

Komunitas Muslim

telah diberikan status badan hukum

(korporasi) di bawah hukum publik.

Abdullah Uwe Wagishauser,

Amirnya menga-

takan kepada

DW bahwa pem-

berian status ini

melingkupi hak-

hak sekaligus

tanggung jawab.

Menteri

Kebudayaan di

negara bagian

Hesse untuk pertama kalinya telah

memberikan status badan hukum

(korporasi) di bawah hukum publik

kepada Jemaat Muslim Ahmadiyah

di Frankfurt.

Secara legal, status baru ini

menempatkan Ahmadiyah setara

dengan gereja-gereja Kristen arus

utama dan komunitas Yahudi di Jer-

man. Status publik ini memberikan

Ahmadiyah hak-hak tertentu, terma-

suk hak untuk mengesahkan aturan-

aturan bagi organisasi mereka dan

mengumpulkan pajak dari para ang-

gotanya.

Abdullah Uwe Wagishauser

telah menjabat sebagai Amir Jemaat

Ahmadiyah Jerman sejak tahun

1984. Aktif di Jerman sejak 1950-

an, Ahmadiyah memiliki 39 masjid

dan 35.000 anggota di 225 cabang

dan mereka telah dianggap sebagai

sebuah gerakan reformis Islam yang

moderat.

DW: Apa tujuan komunitas

agama anda

didirikan?

Abdullah

Uwe Wagis-

hauser: Kami

berdiri demi

Islam, untuk

Islam yang

damai, untuk

Islam yang

sesuai dengan hukum negara yang

kami tempati seperti yang terjadi

1400 tahun yang lalu.

Ahmadiyah telah diberikan

status korporasi publik karena seba-

gian sekolah dasar di Hesse akan

diberikan pendidikan agama Islam

untuk pertama kalinya saat tahun

ajaran baru dimulai. Negara federal

membutuhkan mitra yang tepat un-

tuk proyek tersebut. Apakah hal ini

mempercepat proses pengakuan?

Pastinya, ada banyak hal

yang belum kami miliki untuk

komisi- misalnya laporan isu-isu

mengenai studi agama atau laporan

hukum. Itu sudah ada, sehingga kita

bisa mulai dari sana.

Halaman 2

Apakah ada penentangan, yang protes -

atau apakah perolehan pengakuan ini berjalan

lancar?

Pengakuan ini adalah murni sebuah tin-

dakan administrasi. Di bawah hukum Jerman,

publik tidak dimintai pendapatnya. Tidak ada

yang menentang dari sisi ini. Ada beberapa per-

tanyaan-pertanyaan berkenaaan dengan hukum.

Prosesnya cukup cepat dan kami senang

menyaksikan betapa cepatnya proses ini

mengarah pada pengakuan. Kami kerap ber-

temu dengan orang-orang penuh pengertian dan

yang terbuka di dalam pemerintah negara bagi-

an Hesse dan Kementerian

Kebudayaan. Kami tidak

pernah mengalami kesulitan-

kesulitan berarti. Komunikasi

berjalan baik - saya katakan

hubungan ini benar-benar har-

monis.

Apa saja hak-hak baru

bagi Ahmadiyah?

Dengan status kami

sekarang berarti kami dapat

membangun fondasi dan

dengan demikian kami dapat

melegalkan institusi Imam

kami dan mengubahnya men-

jadi sebuah lembaga negara -

untuk saat ini institusi terse-

but seperti sebuah akademi.

Selanjutnya kami sedang rencanakan dapat

mengatur pemakaman bagi Muslim. Kami bisa

mendapatkan kursi di dewan pengawas peny-

iaran publik, meskipun saya tidak menyangka

mereka akan menawari kami tanpa diminta.

Kami bisa mengajukan waktu khusus untuk

penyiaran agama di stasiun-stasiun publik.

Ketika skema perencanaan kota dirancang, ka-

mi dapat mengajukan apa yang menjadi per-

hatian Muslim, yang mungkin penting di Hesse

saat masjid-masjid dibangun. Itulah beberapa

hak yang kami dapat. Kami masih harus men-

cari tahu apa ada hak-hak yang lain, di area

yang kurang yuridiksi lengkap.

Bisakah anda mengumpulkan pajak dari

anggota anda seperti Gereja Jerman?

Kami bisa melakukan itu, tapi kami su-

dah memiliki sistem pendanaan yang baik dan

sangat komunikatif. Ini memang sebuah kebu-

tuhan namun kami belum perlukan untuk saat

ini.

Itu adalah sebagian dari hak-hak -

bagaimana dengan tanggung jawab yang ada?

Tentu saja seperti halnya anda memiliki

tanggung jawab untuk menjadi bagian dari

bangsa ini, begitu juga dengan kami. Status ka-

mi sebelumnya adalah bagian dari sebuah aso-

siasi, kami tergabung dalam klub atletik dan

perkumpulan budaya. Dan sekarang kami

setingkat dengan Komunitas Agama Kristen

dan Yahudi, yang menempat-

kan kami pada tingkat yang

sama seperti komunitas-

komunitas itu. Status kami ini

mendorong kami untuk

melakukan lebih banyak

kewajiban seperti pekerjaan

sosial, merawat jompo, pela-

yanan rumah sakit dan kebu-

tuhan spiritual di penjara atau

di angkatan bersenjata.

Apa peluang masa depan

yang anda bisa lihat untuk

komunitas agama anda

dengan status baru ini?

Salah satu harapan kami

dengan status ini ialah akan

memberikan arah baru untuk

pembahasan apakah Islam bagian dari Jerman

atau bukan. Hal ini benar-benar suatu hal yang

tentu saja akan terus berkembang, dan umat Is-

lam kemudian dianggap sebagai bagian utuh

dari masyarakat dengan segala hak dan

kewajiban yang diberikan kepada mereka yang

harus ditunaikan. Dan nantinya akan menjadi

hal lumrah saat umat Islam ikut ambil bagian

dalam membentuk masyarakat ini, memben-

tuknya dengan cara yang positif.

Sumber: http://www.dw.de/muslims-in-germany-have-rights-

and-obligations/a-16888992

Alih bahasa: Mln. Khaeruddin Ahmad Jusmansyah

Editor: Iin Qurrotul Ain binti T Hidayatullah

Dapat diakses melalui www.arhlibrary.com

Halaman 3

S ebuah plang di luar pekuburan

Jadeed Qabristan, Rawalpindi

bertuliskan: "Dilarang Menguburkan

orang Mirzais disini'—Photo courtesy Shahzad

Raza

ISLAMABAD: Meskipun sudah meninggal,

pengikut komunitas Ahmadiyah tetap di-

diskriminasi. Pekuburan Jadeed Qabristan berlokasi

dekat jalan Muree di jantung kota Garnisun

Rawalpindi.

Sebuah papan nama tergantung di luar

rumah seorang penggali kubur bertuliskan:

"Dilarang Menguburkan orang Mirzais disini'.

Mirzai atau Qadiyani adalah panggilan cemoohan

yang ditujukan bagi komunitas Ahmadiyah di

Pakistan. Bila ada yang mengambil foto plang

tersebut, maka ia akan dilihat dengan tatapan

curiga.

Selama beberapa dekade, Ahmadiyah telah

menghadapi berbagai penganiayaan di tangan

ekstrimis dan kekuatan sayap kanan. Dan

pemerintah ikut campur tangan pada tahun 1974,

ketika Perdana Menteri Zulfiqar Ali Bhutto

mengeluarkan amandemen konstitusi yang

menyatakan Ahmadiyah sebagai non-Muslim,

mengikuti tekanan dari kekuatan sayap kanan.

Sebelum pemilihan umum 11 Mei, Komisi Amerika

Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional

(USCIRF) telah memberikan label kepada Pakistan

sebagai negara dimana kondisi kebebasan beragama

dikekang luar biasa.

Penganiayaan terhadap Ahmadiyah dimulai

tidak lama setelah kemerdekaan tahun 1947.

Dipimpin oleh Jamaat Islami, kelompok sayap

kanan ini menyebarkan kampanye anti Ahmadiyah.

Gerakan kekerasan pertama terjadi di Punjab, tahun

1953, yang mengarahkan pada penerapan darurat

militer di propinsi itu.

Kemudian, Diktator Ziaul Haq

menindaklanjuti agenda tersebut dengan membuat

suatu undang-undang yang membuat ahmadi

dinyatakan melanggar hukum jika mereka

menyatakan diri sebagai Muslim. Mereka juga

dilarang untuk menyebut tempat ibadah mereka

sebagai masjid.

Pada tahun 2010, di Lahore, 86 anggota

Jemaat Ahmadiyah dibunuh secara brutal oleh

Taliban Punjab. Selama bertahun-tahun bila

berbicara tentang isu-isu sensitif terkait

diskriminasi agama akan mengundang hal yang

semakin berbahaya, dan puncaknya telah

menjadikan Gubernur Punjab Salman Taseer

sebagai sasaran pembunuhan.

Sementara Ahmadiyah menghadapi

kekerasan dan diskriminasi setiap saat, beberapa

orang mengingat bahwa satu-satunya pemenang

nobel dari Pakistan, Dr. Abdus Salam, adalah

bagian dari komunitas Ahmadiyah.

Sumber:http://beta.dawn.com/news/1017550/ahmadis-face-

discrimination-even-in-death

Alih bahasa: Mln. Khaeruddin Ahmad Jusmansyah

Editor: Iin Qurrotul Ain binti T Hidayatullah

Dapat diakses melalui www.arhlibrary.com

AHMADI TETAP HADAPI

DISKRIMINASI WALAU SUDAH WAFAT

Halaman 4

D i luar masjid tertancap plang yang

dipasang pemerintah bertuliskan

keputusan-keputusan dan resolusi

anti-Ahmadiyah yang dikeluarkan

pihak berwenang keagamaan dan pemerintahan

pusat.

Bertahun-tahun Jakarta memberlakukan

infrastruktur hukum

yang men-

diskriminasi mi-

noritas, membiar-

kan umat Islam ber-

tindak main hakim

sendiri.

Menara

Istiqlal, masjid

terbesar di Jakarta

dan menara-menara

perak Katedral

Katholik Jakarta

menggambarkan

kebersamaan di

langit ibukota ini. Tata letak dua bangunan iba-

dah yang berdampingan tersebut merupakan

kekuatan, perwujudan ethos keberagaman agama

dan toleransi Indonesia.

Indonesia adalah negara yang bermayori-

tas Muslim terbesar di dunia. Diperkirakan dari

87 persen populasinya, sebanyak 210 juta

penduduk Indonesia beridentitas Muslim dimana

bangsa ini juga terdiri dari agama-agama dan

kepercayaan-kepercayaan mulai dari Hindu dan

Kristen hingga Kong-Hu-Cu dan animisme. Tu-

lisan-tulisan di berbagai surat kabar memuncul-

kan nama-nama— Teddy Anwar, Suryadharma

Ali, Veronica Colondam — mereka mem-

benarkan bahwa sinkretisma (penyatuan aliran)

telah lama berada di bagian dari dunia ini

(Indonesia).

Bermayoritas Muslim, Republik demo-

krasi Indonesia memiliki undang-undang yang

memberi jaminan hak bagi warga negaranya un-

tuk bebas memilih dan menjalankan ke-

percayaan agamanya dan inilah yang menjadi-

kan Indonesia sebagai negara yang langka. Pem-

berian World Statesman Award untuk Presiden

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Appeal

of Conscience Foundation (ACF) berbasis di

Amerika Serikat, adalah penghargaan bergengsi

yang menilai dukungan terhadap toleransi yang

didapat Presiden satu bulan lalu. Negara Indone-

sia saat ini kerap

disebut oleh para

pemimpin dunia

karena suar Is-

lamnya yang mod-

erat dan sebagai

model bagi dunia

Muslim

Sayangnya, hanya

beberapa puluh

kilometer dari Ja-

karta Timur, di ko-

ta satelit Bekasi,

sejumlah 18 orang

Ahmadi

tersembunyi di dalam sebuah masjid yang dise-

gel selama lebih dari dua bulan. Mereka ber-

tahan di dalamnya sejak awal April, tak lama

setelah polisi setempat menyegel masjid itu dan

memasang gembok di pintu masuk masjid serta

memasang pagar seng yang mengelilinginya.

Mereka menolak meninggalkan tempat

hingga masjid tersebut dibolehkan dibuka kem-

bali dan digunakan sebagai tempat ibadah bagi

400 pengikutnya. Sampai kini kontak mereka

dengan dunia luar hanya melalui sebuah lubang

kotak yang dibuka di pintu belakang masjid.

Melaluinya makanan dipasok untuk mereka dan

mereka keseharian berbicara dengan Moham-

mad Iqbal, pimpinan Jemaat ini tentang upaya-

upayanya mencari solusi. Semua usaha dia ka-

takan sejauh ini tidak berhasil.

Di luar masjid tertancap plang yang

dipasang pemerintah bertuliskan keputusan-

keputusan dan resolusi anti-Ahmadiyah yang

dikeluarkan pihak berwenang keagamaan dan

pemerintahan pusat.

PAKISTANISASI INDONESIA

Halaman 5

Intoleransi sejak 2005

Pada tahun 2005, Majelis Ulama Indo-

nesia (MUI) dan koalisi organisasi-organisasi

Muslim, mengeluarkan sebuah fatwa yang

menyatakan bahwa Jemaat Ahmadiyah

“sesat.” Mohammad Iqbal menyebutkan ma-

salah yang dihadapi komunitasnya berawal

sejak tahun tersebut dan beberapa ang-

gotanya kerap mendapatkan ancaman via

sms. Selanjutnya kekerasan nyata muncul

setelah 2008. Pada tahun tersebut, Presiden

Yudhoyono menandatangani Keputusan Bersa-

ma 3 menteri yang dikeluarkan Menteri Agama,

Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung

yang memutuskan Jemaat Ahmadiyah untuk

menghentikan semua kegiatan penyebarluasan

ajarannya. Susunan kata pada keputusan tersebut

yang samar telah memicu beberapa pemerinta-

han daerah menginterpretasikan keputusan itu

sebagai pembolehan pelarangan bagi pelaksa-

naan keyakinan Ahmadiyah.

Para Ahmadi bukanlah satu-satunya ke-

lompok yang menjadi korban intoleransi yang

berkembang. Baru saja, di petang hari di Jakarta,

reporter koran ini mengirimkan pembicaraan

dengan para korban kekerasan yang mengatas-

namakan agama dan juga dengan para korban

diskriminasi dari seluruh negara ini berdurasi

beberapa jam. Berisikan keluhan-keluhan mere-

ka yang beragam mulai dari ketidaknyaman uru-

san administratif , intimidasi-intimidasi, kekera-

san dan bahkan pembunuhan di tangan Muslim

Suni garis keras, karena mayoritas Muslim di

Indonesia adalah Sunni.

Muhammad Zaini (22), pengikut Syiah

dari Madura, Jawa Timur mengatakan 600

pengikut Syiah diusir dari kampung halaman

mereka sesaat setelah 200 massa Muslim Sunni

menyerbu rumah-rumah mereka di bulan August

2012. Beberapa rumah dibakar dan paman Zaini

dibunuh. Hingga kini pengikut Syiah tersebut

masih tinggal di penampungan di GOR setem-

pat. Pihak berwenang Muslim Sunni telah

mengeluarkan keputusan yang tidak mengijinkan

mereka kembali ke kampung halamannya

sendiri.

Perijinan pendirian gereja-gereja Pendeta Palti Panjaitan dari HKBP-

Filadelfia Gereja Protestan berbicara tentang

tujuh gereja di daerah Bekasi (dimana Ahmadi-

yah juga mendapat serangan) yang ditutup paksa

atau dirobohkan oleh pihak berwenang setempat

sejak 2005. Para pemeluk Kristen seluruh negeri

ini menghadapi saat-saat sulit pada tahun-tahun

belakangan terkait ijin pembangunan gereja-

gereja. Diperkirakan ada 22 juta umat Kristen di

Indonesia atau sekitar diatas 9 persen dari popu-

lasi Indonesia.

Dian Jennie, seorang pemeluk kejawen,

Sapta Darma, menceritakan gangguan yang

kerap dihadapi oleh penganut kepercayaan yang

bukan bagian dari enam agama resmi yang di-

akui negara Indonesia: Islam, Hindu, Budha,

Katholik, Protestan dan Kong-Hu-Chu.

Kewajiban negara semestinya mengeluarkan

kartu penduduk bagi warga negaranya yang

cukup umur namun itu hanya berlaku dengan

memasukan diri pemohon pada salah satu agama

yang terdaftar, dan negara membiarkan mereka

yang tidak mengisi kolom tersebut dan yang tid-

ak mau diklasifikasikan masuk pada agama-

agama resmi. Warga negara yang identitas aga-

manya kosong akan dicemooh sebagai atheis.

Dan anak-anak mereka akan mendapat kesulitan

diterima di sekolah-sekolah bahkan untuk

mendaftarkan pernikahan mereka pun tidak

memungkinkan.

“Apa yang tengah kita saksikan,” ujar An-

dreas Harsono, seorang jurnalis serta aktifis juga

pengamat bagi Pengawasan Hak Asasi Manusia,

“adalah kita sedang merayap pada Pakistanisasi

Indonesia.” Harsono menyebutkan bahwa seperti

halnya Indonesia, itu pula yang tengah terjadi di

Pakistan dimana negara itu sebelumnya merupa-

kan negara yang relatif bertoleran hingga tahun

1970-an namun situasi berubah secara dramastis

di tahun 1980-an, satu dari manifestasi peru-

bahan ini adalah keberadaan ordinansi Anti-

Ahmadiyah yang dikeluarkan di Islamabad tahun

1984.

Di Indonesia pihak penguasa rejim Jen-

deral Suharto dari 1967-1998, membuat agama

berperan dalam politik dan berada di bawah

pengawasan secara meluas. Seiring transisi

menuju demokrasi, partai-partai politik Islam

diperbolehkan berperan secara terbuka, berperan

secara legal di arena politik.

Halaman 6

Kelompok masyarakat sipil radikal yang

beroperasi di luar sistem politik formal semakin

tumbuh dan memiliki pengaruh. Belakangan ter-

masuk Front Pembela Islam yang terkenal ber-

nama buruk adalah organisasi yang berdiri di

tahun 1998 dengan dukungan dari agen kea-

manan pemerintah dan memiliki preman-

preman yang mengunakan fatwa-fatwa untuk

men-justifikasi tindakan-tindakan garang mere-

ka yang menyatroni bar-bar dan hiburan-

hiburan malam begitu juga terhadap gereja-

gereja Kristen dan masjid-masjid yang mereka

anggap murtad seperti yang dimiliki oleh Ah-

madiyah dan Shiah.Diskriminasi lebih banyak

lagi “Lebih dari 8 tahun pemerintah

mengesahkan sarana legal yang memberlakukan

perlakuan diskrimiatif terhadap agama minori-

tas,” ungkap Harsono. Hal ini membuat orang-

orang Islam tertentu bertindak main hakim

sendiri sementara polisi hanya menyaksikan.

Dicontohkan keputusan 2006 yang menjadikan

perolehan perijinan membangun tempat ibadah

lebih sulit bagi kelompok minoritas dan begitu-

pula kesombongn memberlakukan udang-

undang penodaan agama 1965.

Juru bicara Kementerian Agama, Mr.

Zubaidi, menepis tuduhan tersebut. Dia tidak

menyangkal bahwa Indonesia sedang memiliki

konflik kecil keagamaan di area tertentu.

“Namun kita negara besar dan secara umum

tengah memperbaiki kesatuannya.” Dia menya-

takan pada tingkat kebijakan, terdapat banyak

masalah yang sedang ditangani lebih baik dari

keadaan agama minoritas yang kenyataannya

makin memburuk. Dia tidak bicara panjang

lebar tentang hal tersebut saat didesak. Dia

menyadari pada “tingkat sosial” mungkin ada

beberapa penyebab terkait meningkatnya intol-

eransi di Indonesia.

Benar bahwa saat ini setidaknya Indone-

sia jauh berbeda dengan Pakistan. Wajah ter-

populer Islam di negeri ini masih Nahdlatul

Ulama (NU), organisasi sosial Muslim terbesar

di Indonesia dengan jumlah pengikut 70 juta

orang. NU berdiri pada tahun 1926 dan

melakukan pendekatan Islam berdasar pada ke-

moderatan dan budaya, dan secara terbuka ber-

seberangan dengan kebanyakan pandangan wa-

habi fundamental. Partai-partai politik Islam te-

lah memenangkan pemilihan umum. Nyatanya

penampilan partai-partai itu saat diadakan pol-

ing memburuk sejak tahun 1998.

Imam Pituduh, anggota Sekretaris PP

LPPNU yang terlihat lebih mirip dengan bin-

tang rock daripada seorang kiai, dengan rambut

gelap panjang sebahu, warna keperakan yang

terurai sedikit menutupi wajahnya. Dia berkata

bahwa NU yakin Islam di Indonesia hanya

dapat bertahan hanya bila menerima pencampu-

ran dengan tradisi lokal. Imam-imam NU con-

tohnya memanfaatkan kepercayaan masyarakat

lokal dalam ilmu falak untuk membantu memu-

tuskan nama-nama bayi yang baru lahir. “Islam

sebenarnya adalah yang kita gambarkan bukan

apa yang Wahabi katakan,” katanya. Imam ini

yakin bahwa “orang-orang” Indonesia akan me-

nolak radikalisme karena itu bukan bagian dari

tradisi mereka.

Namun ini fakta bahwa peranan agama di

dalam masyarakat Indonesia sedang tumbuh.

Dalam kurikulum baru pendidikan jumlah jam

pelajaran menjadi dua kali lipat untuk pelajaran

agama di sekolah-sekolah dasar dengan mem-

bayar pelajaran IPA (IPA dan IPS menjadi te-

matik di pelajaran-pelajaran lain). Hukum pe-

rundang-undangan pidana baru sedang men-

gusulkan hukuman keras bagi pasangan luar ni-

kah yang hidup bersama dan meningkatkan

hukuman penjara bagi pelaku perzinaan hingga

lima tahun penjara dari sebelumnya yang hanya

sembilan bulan. Menurut Setara Institute, organ-

isasi non-pemerintah yang memonitoring

kebebasan beragama, menemukan sebanyak 264

kasus penyerangan dengan kekerasan terhadap

kelompok agama minoritas yang terjadi dari ta-

hun 2012 dan sebanyak 216 tahun 2010.

Andreas Harsono sangat prihatin. “Sekali saja

Anda membiarkan agama memasuki politik dan

masyarakat, maka akan sangat sulit mengem-

balikan agama dalam konteks Islam,” ujarnya

menutup wawancara.

Sumber:http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/the-

pakistanisation-of-indonesia/article4815062.ece

Alih bahasa: Iin Qurrotul Ain binti T Hidayatullah

Dapat diakses melalui www.arhlibrary.com

Halaman 7

S aya tak sangsikan jika kita bersama

dapat mengalahkan para pelaku

kekerasan. Anda telah

menunjukkannya dan akan tetap

menunjukkan, bahwa satu-satunya cara yang

paling efektif untuk membujuk mereka keluar dari

pendirian mereka yang berbisa adalah melalui

dialog penuh damai.

Menteri Dalam Negeri Inggris memuji

pekerjaan Komunitas Muslim Ahmadiyah dalam

menghadapi kekerasan di seluruh UK. Menteri

Dalam Negeri, Theresa May memberikan pujian

atas prestasi Asosiasi Muslim Ahmadiyah pada

event yang menandai 100 tahun mereka di UK.

Menteri dalam Negeri berbicara di House of

Commons pada Selasa (11 Juni), dia mengatakan

bahwa Filosofi ‘Love for All and Hatred for None’

yang dimiliki Komunitas Muslim Ahmadiyah

dibuktikan dengan kecaman mereka terhadap

pembunuhan mengerikan atas Drummer, Lee

Rigby di Woolwich.

Kekerasan Dia menyatakan:

Kekerasan tidak dapat dan tidak akan

menjadi bagian dari Inggris Raya selama kita

masih tetap menjadi masyarakat yang terbuka dan

bertoleransi.

"Saya tak sangsikan jika kita bersama dapat

mengalahkan para pelaku kekerasan. Anda telah

menunjukkannya dan akan tetap menunjukkan

bahwa satu-satunya cara yang paling efektif untuk

membujuk mereka keluar dari pendirian mereka

yang berbisa adalah melalui dialog penuh damai."

Pimpinan rohani Muslim Ahmadiyah Yang

Mulia Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Wakil

Perdana Menteri Nick Clegg, dan Menteri Energi

Ed Davey juga berbicara pada kesempatan tersebut.

Yang Mulia Hadhrat Mirza Masroor

Ahmad berkata:

Saya ingin memberikan penghargaan setinggi-

tingginya atas keterbukaan hati dan toleransi yang

ditegakkan oleh rakyat Inggris, atas cara mereka

yang menerima para imigran menjadi bagian dari

negara ini dan membolehkan mereka menjadi

bagian dari kesatuan masyarakat Inggris Raya.

Jika hati seseorang menginginkan ia bebas untuk

menerima Islam, dan begitu pula bila hatinya tidak

berkehendak maka ia bebas untuk tidak menerima

Islam. Karena Islam sungguh-sunguh menolak

pemaksaan dan tindakan kekerasan; bahkan

sebaliknya Islam menganjurkan perdamaian dan

kebersamaan di semua lapisan masyarakat.

Ahmadiyah Komunitas Muslim Ahmadiyah didirikan di

Punjab, India di tahun 1889 oleh Hadhrat Mirza

Ghulam Ahmad yang mengatakan bahwa kekuatan

Islam hakiki terletak pada kekuatan pesan

damainya. Beliau juga mengajarkan bahwa jihad

pada intinya adalah perjuangan batin demi

perdamaian bukan dengan peperangan yang kasar

seperti dipopulerkan oleh para ekstimis.

Pertama kalinya misi mereka tiba di UK pada

1913. Semenjak itu Muslim Ahmadiyah

berkembang membangun salah satu masjid terbesar

di Morden dan menggalang dana sebesar

£1.5million untuk dana amal Inggris termasuk

Poppy appeals (pengumpulan dana untuk

mendukung komunitas tentara kerajaan Inggris dan

pensiunan serta keluarganya).

Sumber: https://www.gov.uk/government/news/extremism-

has-no-place-in-open-and-tolerant-britain

Alih bahasa: Iin Qurrotul Ain binti T Hidayatullah

Dapat diakses melalui www.arhlibrary.com

Halaman 8

D i pertengahan Mei, saya mendapat

informasi dari anggota SHS bahwa

sinagog diruntuhkan. Saya tidak

percaya, lalu pergi melihatnya dan

ternyata sinagog itu sudah rata dengan tanah.

Jejak terakhir, tertua dan terbesar dari umat

Yahudi sekarang hanya tinggal puing.

Beth Shalom di

Surabaya — satu-satunya

sinagog di Jawa — dihan-

curkan pada Mei setelah

sebelumnya disegel oleh

kelompok Islam garis

keras di tahun 2009.

“Belum jelas kapan

tepatnya itu dirobohkan

dan siapa pelaku perobo-

han,” Freddy Istanto,

Direktur Masyarakat War-

isan Surabaya (SHS), berkata pada the Jakarta

Globe.

“Di pertengahan Mei, saya mendapat infor-

masi dari anggota SHS bahwa sinagog diruntuhkan.

Saya tidak percaya, lalu pergi melihatnya dan tern-

yata sinagog itu sudah rata dengan tanah.”

Freddy melaporkan kasus itu ke

DPRD Surabaya dan meminta Komisi untuk me-

manggil Dinas Pariwisata Surabaya yang ber-

tanggung jawab atas bangunan bersejarah.

“Sinagog tersebut dijadikan situs warisan

tujuan pariwisata pada 16 April 2009 yang seha-

rusnya dilindungi,” ujar Freddy.

Bangunan bergaya Belanda tersebut berada

di tanah seluas 2.000 M3 di tengah kota bisnis Sura-

baya. Beth Shalom nama sinagog tersebut terlihat

seperti rumah biasa di tengah pemukiman. Satu-

satunya tampilannya yang berbeda adalah seperti

halnya sebuah sinagog yakni tampak dari mezu-

zahnya (Benda berlambang ajaran Taurat yang

dipasang di pintu masuk) dan dua bintang David

yang dipahat di pintu.

“Terdapat banyak artefak dalam bangunan

itu yang tidak bisa ditemukan di situs-situs pening-

galan lainnya,” kata Freddy.

Sachiroel Alim, salah satu Ketua DPRD Su-

rabaya menyatakan kepada the Jakarta Globe pada

Sabtu lalu bahwa Dewan sudah memanggil Dinas

Pariwisata Surabaya pada akhir Mei lalu dan mem-

berikan mereka waktu 7 hari untuk melaporkan

secara resmi kasus tersebut ke polisi karena perobo-

han itu merupakan pelanggaran langsung pada un-

dang-undang warisan budaya.

“Ada indikasi bahwa pemilik sinagog terse-

but telah menjual bangunan tersebut,” kata Sachiro-

el. “Tidak jelas siapa pembelinya — diduga pembel-

inya sebuah perusahaan real estate — merobohkan

bangunan ini, atau diduga pemilik aslinya sendiri

yang meruntuhkannya”

Sachiroel tidak tahu apakah

garis keras Muslim memiliki

kaitan dengan perataan sina-

gog tersebut.

“Kami tidak ingin terlibat da-

lam konflik ini, namun semes-

tinya bangunan peninggalan

dilindungi pemerintah,” kata

Sachiroel.

Pada Januari 2009, para de-

monstran Muslim menyegel

Beth Shalom dan membakar sebuah bendera Israel,

memprotes serangan-serangan negara ini ke Gaja

saat itu.

Soemarsono, Kepala Dinas Kesatuan Na-

sional dan Perlindungan Sosial Surabaya, menya-

takan bahwa sinagog tersebut adalah bangunan ile-

gal karena tidak ada IMB-nya.

“Sinagog itu pernah digunakan sebagai tem-

pat tinggal,” Rakyat Merdeka Online mengutip per-

kataannya akhir-akhir ini.

Sachiroel mengingatkan, memang ke-

banyakan bangunan tua di Indonesia tidak memiliki

IMB karena keharusan demikian baru diperkenalkan

selama era Suharto.

“Sinagog itu dibangun sebelum Indonesia

menyatakan kemerdekaannya,” katanya lagi.

“bagaimana mungkin memiliki IMB.”

Rivka Sayers, seorang wanita Yahudi ke-

turunan Irak, diberitakan pernah menempati sinagog

sejak 1970.

Saat dikonfirmasi dia mengatakan hanya tiga

keluarga yang biasa mengunjungi sinagog itu untuk

merayakan hari Sabath dan perayaan-perayaan sep-

erti Paskah dan Rosh Hashanah (Tahun baru Ya-

hudi).

Sinagog yang masih bertahan di Indonesia

hingga kini berada di Manado, Sulawesi.

Sumber: http://www.thejakartaglobe.com/news/javas-last-

synagogue-torn-down/

Alih bahasa: Iin Qurrotul Ain binti T Hidayatullah

Dapat diakses melalui www.arhlibrary.com