Halaman 1

J U M A T , 5 J U L I 2 0 1 3 E D I S I 1 9

ARH LIBRARY NEWS DEWAN PENASIHAT

Ir. H.. Ahmad Saifudin Mutaqi

Mln. Shagir Ahmad

PENANGGUNGJAWAB

Suseno

KOORDINATOR

Nasir Ahmad

KONTRIBUTOR

Iin Quratul Ain

Rizqi Baihaqi

TIM REDAKSI

M otto dari Jemaat Ahmadiyah

adalah “Love for All, Ha-

tred for None”. Pertama

kali Ahmadiyah tiba di Palestina pada

tahun 1925 dan menjadi bagian dari

Israel pada tahun 1948.

berimigrasi dari Amerika

Serikat ke Haifa ,Israel enam tahun

lalu. Kebahagiaan saya terbesar ada-

lah tinggal di kota yang

penduduknya hidup damai berdamp-

ingan. Kota ini juga indah karena

letaknya di Mediterania dengan jalan

-jalannya dan pelabuhan komersial-

nya yang aktif.

Haifa adalah kota yang dihi-

asi dengan kebun-kebun. Yang pal-

ing utama adalah sebagai pusat

dunia agama Baha’i, dengan makam

-makam yang dimilikinya seperti

makam Bab (Mirza Muhammad Ali)

dan Abbas Efendi, putra dan penerus

dari abor, kepercayaan Bahá’u’lláh.

Keberadaan Baha’i, begitu panjang

mengalami penganiayaan di

berbagai negara di Timur Tengah

namun mereka membuktikan

struktur sosialnya yang bertoleransi

di kota ini. Tantangan terbesar yang

dihadapi kota kecil ini dan bangsa

yang berani ini adalah menganjurkan

nilai-nilai perdamaian di sekitar dae-

rah yang dipenuhi dengan perse-

lisihan dan kebencian. Haifa adalah

kampung halaman tempat makam

Nabi Ilyas yang dianggap satu dian-

tara yang paling suci dan paling di-

hormati oleh Yahudi, Kristen, Mus-

lim dan juga Druze (golongan aga-

ma minoritas di Israel).

Alamat : Jl. Atmosukarto 15 Kotabaru Yogyakarta 55224 Telp./Fax (0274) 586723 website : www.arhlibrary.com twitter : @arhlibrary e-mail : arhlibrary@gmail.com

KABABIR, KAM-

PUNG HALAMAN

AHMADIYAH MUS-

LIM ISRAEL

1

ACARA PENUTUPAN

JALSAH SALANAH

JERMAN KE-38 BER-

LANGSUNG SUKSES

3

KONFERENSI

PERDAMAIAN MUS-

LIM MENARIK 5000-

AN ORANG DI HARI

PERTAMANYA DI

HARRISBURG

4

PERGUB AHMADI-

YAH LANGGAR HAM 5

BAU MULUT KAUM

BERAGAMA 7

PANTASKAH RUU

ORMAS DISAHKAN? 8

Keluarga Ahmadi di Palestina - 1936 (AMC Photo)

KABABIR, KAMPUNG HALAMAN

AHMADIYAH MUSLIM ISRAEL

Halaman 2

Salah satu dari komunitas favorit saya

di Haifa dan Israel adalah Kababir. Saya

beruntung bisa tinggal di Mercaz atau pusat

Haifa yang berbatasan dengan daerah seki-

tarnya yang mengagumkan.

Kababir adalah kampung halaman dari

Jemaat Muslim Ahmadiyah Israel. Ke-

banyakan dari 2000 Ahmadi tinggal di tempat

nyaman ini, banyak pohon berjajar di area

pemukiman Haifa. Terdapat banyak taman-

taman, cafe-cafe di sekelilingnya, sekolah-

sekolah, toko-toko pangan dan masjid agung

serta sekolah khusus bagi para penganutnya.

Terdapat banyak orang Yahudi, Kristen dan

beberapa penduduk Druze tinggal di ling-

kungan unik ini. Terdapat pula pemandangan

laut mempesona di area landai.

Komunitas Muslim Ahmadiyah adalah

terbesar dari dua komunitas Ahmadiyah yang

muncul dari sebuah gerakan, didirikan tahun

1889 di India oleh Mirza Ghulam Ahmad Qa-

dianani (1835–1908). Gerakan ini terpecah

menjadi dua bagian tak lama setelah

kewafatan pendirinya. (Komunitas yang lain

yakni Gerakan Ahmadiyah Lahore, Anjuman

Ishaat-i-ahmadiat Ahmadiyah, komunitasnya

lebih kecil). Jemaat ini dipimpin oleh Kha-

lifatul Masih (“Penerus Masih”), saat ini Kha-

lifatul Masih V, adalah pimpinan Jemaat ter-

sebut dan merupakan penerus Mirza Ghulam

Ahmad.

Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ah-

madiyah menyatakan bahwa dia adalah “Masih

yang dijanjikan” semua agama yang me-

nyebutkan nubatan-nubutan eskatologisnya.

Dia menyatakan bahwa pendakwaannya se-

bagai perwujudan dari beberapa nabi (figur

dari tiap agama) yang melebur dalam satu

wujud, memiliki arti simbolik dan bukan arti

literal, perwujudan Masih dan nubatan-

nubutan eskatologis terdapat dalam literatur

agama-agama besar. Motto dari Komunitas

Ahmadiyah adalah “Love for All, Hatred for

None”. Pertama kali Ahmadiyah tiba di Pales-

tina pada tahun 1925 dan menjadi bagian dari

Israel pada tahun 1948.

Mereka pertama kalinya mendirikan

masjid di atas Gunung Carmel pada tahun

1931, dan membangun sebuah masjid agung

yang lebih luas lagi pada tahun 1980-an. Mas-

jid agung terebut memiliki dua menara seting-

gi 34 meter yang seolah sejajar dengan kaki

langit saat berada di titik terbenam terendah di

area pemukiman yang berdekatan dengan dae-

rah pegunungan. Gunung Carmel adalah spot

pemakaman paling terkenal, tempat Nabi Ilyas

dimakamkan. Orang-orang besar yang pernah

ke Kababir diantaranya Shimone Peres.

Pada awalnya perkampungan tersebut

dikelola sebagai sebuah komunal dimana se-

tiap orang dari kerabat keluarga awalin bekerja

dan menyumbangkan gajinyanya untuk

kepentingan bersama. Beberapa dari anggota

keluarga ada yang bekerja di angkatan darat

Turki, di kilang minyak di kota Haifa. Dan ada

yang bekerja di proyek pembangunan

pelabuhan Haifa.

Saat ini para Ahmadi merupakan orang-orang

terkemuka di bidang pendidikan,

perdagangan, dan medis dalam komunitas ka-

mi. Mereka aktif mengusung dialog dan

perdamaian di Haifa. Saya terberkati

bergabung dengan mereka dalam aktifitas

olahraga lintas agama, paduan suara, tour-tour

komunitas, dan utamanya dalam jalinan per-

sahabatan.

Sumber:http://www.bubblews.com/news/731457-kababir-

home-of-israel039s-muslim-ahmadiyya

Alih bahasa: Iin Qurrotul Ain binti T Hidayatullah

Dapat diakses melalui www.arhlibrary.com

Halaman 3

D engan pidato yang sangat

menggugah dari Khalifah

Ahmadiyah Mirza Masroor

Ahmad, Jalsah Salanah

Jemaat Ahmadiyah Jerman ditutup beliau dengan

lancar pada petang hari (30/06/2013).

Pemimpin tertinggi Jemaat Ahmadiyah

tersebut menjelaskan banyaknya contoh orang-

orang di berbagai penjuru dunia yang menerima

Ahmadiyah dengan cara dibimbing langsung oleh

Allah Ta’ala melalui mimpi-mimpi dan sarana-

sarana lainnya.

Beliau menjelaskan bagaimana Allah Ta’ala

mendukung pendahulu beliau, Khalifah-khalifah

Ahmadiyah sebelumnya dalam menyebarkan pesan

dari Ahmadiyah di dunia, dan bagaimana Allah

mendukung beliau untuk menyebarkan pesan

tersebut tersebar ke seluruh dunia. MTA (Muslim

Television Ahmadiyya), media eletronik dan media

cetak lainnya berperan besar dalam penyebaran

pesan ini.

Beliau menghimbau para anggota

Ahmadiyah untuk terus berusaha keras untuk

menyebarkan pesan Islam yang sesungguhnya

kepada semua orang-orang sebangsanya.

Sebelum menutup pidatonya, beliau

menganugerahi medali dan sertifikat kepada

puluhan siswa Ahmadiyah yang mendapatkan

prestasi luar biasa dalam berbagai bidang studi

yang lebih tinggi.

Lebih dari 31 ribu orang menghadiri Jalsah

Salanah Jemaat Ahmadiyah Jerman ini, mewakili

berbagai negara dan etnis. Sekitar 4000 tamu

datang dari negara lain, dan sekitar 1200 tamu dari

agama-agama lain turut berpartisipasi dalam acara

ini. Terjemahan langsung dari semua kegiatan

acara ini disiarkan dalam 8 bahasa. Media-media

cetak dan elektronik turut meliput acara ini secara

luas. Selamat kepada seluruh Jemaat Ahmadiyah

Jerman demikian juga kepada orang-orang yang

bekerja keras sehingga menjadikan acara ini

menuai sukses besar.

sumber: http://www.themuslimtimes.org/2013/06/countries/

germany/german-ahmadiyya-muslim-community-38th-annual

-convention-jalsa-salana-concludes-successfully

Alih bahasa: Mln. Khaeruddin Ahmad Jusmansyah

Editor: Iin Qurrotul Ain binti Tatang Hidayatullah

Dapat diakses melalui www.arhlibrary.com

Halaman 4

W alikota Linda Thompson dan Dewan

Rakyat Patty Kim, D-Harrisburg,

hadir di antara para pejabat setempat

yang sebelumnya telah dijadwalkan menghadiri

acara akhir pekan ini yang menampilkan pidato-

pidato, doa bersama, ceramah-ceramah dan

jamuan makan.

HARRISBURG – Lebih dari 5.000 orang

menghadiri acara yang diadakan Jemaat Muslim

Ahmadiyah di lahan pertanian Pennsylvania pada

Jum’at, hari pertama dari tiga hari pertemuan kon-

ferensi muslim dan merupakan konferensi Muslim

terpanjang bagi bangsa ini.

Acara konferensi Jalsah Salanah tahunan

tersebut merupakan yang ke-65 dan bebas pungu-

tan biaya, berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 5

sore pada Hari Sabtu pagi hingga Minggu siang.

Acara terbuka untuk umum dan pihak penyeleng-

gara mengharapkan kedatangan non-Muslim.

“Itulah salah satu dari poin utama program ini, kata

wakil Amir Dr. Nasim Rehmatullah dan juru bicara

Ahmadiyah, Qasim Rashid.

Rashid mengatakan acara yang paling uta-

ma yang ditawarkan sepanjang 3 hari adalah disku-

si grup yang membahas Nabi Muhammad, pendiri

Islam dan Mirza Ghulam Ahmad yang

menekankan kecamannya terhadap pertumpahan

darah dan menganjurkan untuk bersabar dan ber-

satu di bawah ajaran murni sekte ini. "Intinya ada-

lah dialog," kata Rashid. Dan Rehmatullahpoin

mengatakan untuk menghindari kesalahpahaman

tentang Islam, dia mengatakan akan gigih

mengenalkan Islam secara nasional. Tak ada satu-

pun organisasi nasional maupun tingkat lokal yang

banyak mengalami kesalahpahaman (tentang Is-

lam) di Harrisburg.

Rashid mengemukakan grup ini menjadikan

ibu kota Pennsylvania sebagai tempat penyeleng-

garaan selama empat tahun yang tak hanya terletak

di lokasi pusat geografi berjarak tempuh 4 jam, na-

mun juga sikap ramah para penduduk dan

pemerintah setempat.

Walikota Linda Thompson dan Dewan

Rakyat Patty Kim, D-Harrisburg, hadir di antara

para pejabat setempat yang sebelumnya telah dijad-

walkan menghadiri acara akhir pekan ini yang

menampilkan pidato-pidato, doa bersama, ceramah

-ceramah dan jamuan makan.

Jemaat Muslim Ahmadiyah Philadelphia

Pittsburgh juga berada di antara cabang-cabang tua

lainnya di Amerika Serikat, kata Rashid. Walaupun

baru dan kecil, Jemaat Harrisburg memiliki sejarah

tersendiri.

Komunitas Jemaat ini mendirikan Masjid

Hadee di 245 Division St., yang sebelumnya meru-

pakan gereja Lakeside Lutheran. Hampir 3 tahun

berlalu, atrium utama tetap tidak berubah dengan

bangku gereja yang berjajar dan berbaris yang

sebelumya sebagai tempat doa dan beribadah, kata

Dr. Mubashir Mumtaz, juru bicara komunitas

Muslim Ahmadiyah dan kepala ahli bedah kardi-

otorak di pusat kesehatan.

“Pada peristiwa 11 September, dan setelah

aksi terorisme baru-baru ini di Boston, London dan

Paris, orang-orang di Harrisburg dan wilayah seki-

tarnya jauh dari kesalahpahaman tentang budaya

ektrimis Islam dengan sikap Muslim Ahmadiyah

berdoa di jalan maupun di masjid-masjid yang dek-

at komunitas,” kata Mumatz.

"Itu selalu menjadi rumah Tuhan, kami

hanya ingin berbagi persaudaraan dengan yang lain

dan tetap lanjutkan membangun upaya-upaya

komunitas dengan membangun kesejahteraan yang

sama,” katanya.

Sumber:http://www.pennlive.com/midstate/

index.ssf/2013/06/muslim_peace_conference_draws.html

Alih bahasa: Iin Qurrotul Ain binti T Hidayatullah

Dapat diakses melalui www.arhlibrary.com

KONFERENSI PERDAMAIAN MUSLIM

MENARIK 5000-AN ORANG DI HARI

PERTAMANYA DI HARRISBURG

Halaman 5

M asjid Mubarak Ahmadiyah

Padang. Sebelumnya, plang

masjid ini sempat dicopot

Wako Padang Fauzi Bahar

dan massa, namun belakangan dipasang kembali

nampaknya setelah konflik mereda. Plang lama ber-

tuliskan: Pimpinan Cabang Majelis 'Amilah Jemaat

Ahmadiyah Indonesia Padang.

Peraturan gubernur (Pergub) beberapa

provinsi di Indonesia yang melarang kegiatan/

aktivitas Jemaat Ahmadiyah dinilai bentuk pelang-

garan hak asasi manusia (HAM) khususnya hak

kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin

konstitusi UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999 ten-

tang HAM, dan ketentuan internasional seperti Uni-

versal Declaration of Human Rights (UDHR), Inter-

national Covenant on Civil and Political Rights

(ICCPR), dll.

Sebut saja sekedar contoh Pergub Sumatera

Barat No 17 Tahun 2011 tentang Pelarangan Aktivi-

tas Jemaat Ahmadiyah Islamiyah (JAI) di Sumatera

Barat; Pergub Jawa Barat No 12 Tahun 2011 tentang

Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di

Jawa Barat; dan Pergub Banten No 5 Tahun 2011

tentang Larangan Aktivitas Anggota Jemaat Ahmad-

iyah di Wilayah Provinsi Banten.

Inti dari pergub-pergub di atas relatif serupa,

yakni: larangan penganut, anggota dan/atau pengu-

rus Jemaat Ahmadiyah melakukan aktivitas dan/atau

kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan

dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas

yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama

Islam. Dengan demikian substansi pergub-pergub

tersebut jelas dan tegas bertentangan dengan HAM

berupa kebebasan beragama sebagaimana digariskan

perundang-undangan tersebut di atas. Kebebasan

beragama demikian merupakan HAM setiap orang

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

(non derogable rights).

Negara Indonesia cq. Presiden cq. Gubernur

dst berkewajiban (obligation of state) untuk

menghormati (to respect), untuk melindungi (to pro-

tect) dan memenuhi (to fulfill) HAM warga negara

tak terkecuali HAM berupa kebebasan beragama.

Ketika gubernur yang harusnya berkewajiban

menghormati, melindungi dan memenuhi HAM

kebebasan beragama warganya akan tetapi faktanya

malah mengeluarkan pergub yang merampas HAM

kebebasan beragama warganya, maka gubernur telah

dapat dikualifikasi melanggar HAM.

PERGUB AHMADIYAH

LANGGAR HAM

Halaman 6

Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22

Ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM tegas

menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk

beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Pada Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 menegaskan,

bahwa hak beragama demikian tidak dapat dikurangi

dalam keadaan apapun. Yang digarisbawahi dalam

ketentuan di atas adalah bentuk terikat atau pronomi-

na persona akhiran -nya.

Makna dari pronomina -nya ini menyatakan

milik, pelaku atau penerima (Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, 2002, h.

789). Jadi, -nya di sini bukan ditujukan pada Sunni

atau ahlussunnah wal jamaah saja. Melainkan

semua agama atau kepercayaan tanpa kecuali, terma-

suk sekte-sekte dalam Islam seperti Ahmadiyah, Sy-

iah, Alqiyadah, dll.

Oleh sebab itulah tak ada hak sama sekali

bagi seorang gubernur untuk merampas atau mem-

batasi atau melarang kegiatan atau aktivitas Jemaat

Ahmadiyah. Seharusnya gubernur melindungi.

Bukan malah memberangus.

Di Sumatera Barat, contohnya, lahirnya

Pergub Sumbar No 17 Tahun 2011 malah memicu

aksi represi massa terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Massa beralasan melakukan represi dengan dasar

Pergub itu. Hal demikian tak terjadi sebelum lahirn-

ya pergub bersangkutan. Yang harus dipahami oleh

para gubernur adalah, setiap peraturan di luar jenis

hirarki peraturan perundang-undangan—yakni ber-

turut-turut UUD 1945, Tap MPR, UU/PERPU, PP,

Perpres, dan Perda—seperti halnya Pergub hanya

akan mempunyai kekuatan mengikat menurut

hukum jika kelahirannya diperintahkan oleh pera-

turan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 8

UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera-

turan Perundang-Undangan).

Di samping itu, pergub merupakan instrumen

hukum kepala daerah untuk mengatur internal

eksekutif saja. Tidak boleh pergub digunakan untuk

membatasi hak-hak wargan negara (publik luas). Pe-

rundangan yang boleh membatasi atau mengurangi

hak-hak warga negara hanyalah undang-undang dan

perda, yang kelahirannya atas persetujuan rakyat

yang direpresentasikan oleh wakil rakyat (DPR/D).

Pun, pergub demikian tidak boleh merujuk

pada aturan-aturan non-hukum seperti fatwa MUI.

Fatwa MUI bukanlah hirarki norma hukum yang

dapat dirujuk sebagai acuan penerbitan pergub. Se-

bagaimana kita ketahui bersama, pergub-pergub

larangan kegiatan/aktivitas Jemaat Ahmadiyah

umumnya merujuk pada fatwa MUI dan SKB 3

Menteri.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri

Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri

masing-masing Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-

033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199 Tahun 2008 ten-

tang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut,

Anggota dan/atau Anggota Pengurus JAI dan Warga

Masyarakat.

SKB demikian tidak layak dijadikan acuan

setidaknya dengan dua alasan. Pertama, Menteri atau

Jaksa Agung tidak memiliki kewenangan untuk me-

merintah-merintah warga negara. Yang bisa me-

merintah dan mengurangi hak-hak warga negara

adalah perundang-undangan selevel UU dan Perda.

Kedua, SKB 3 Menteri itu secara materi

muatan bertentangan dengan aturan yang lebih ting-

gi, dalam hal ini UUD 1945 khususnya Pasal 28E,

28I, dan 29 jo. UU No 39 Tahun 1999 tentang

HAM. Sesuai tertib aturan pembentukan produk

hukum, aturan yang lebih rendah tidak boleh berten-

tangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Sudah seharusnya Komnas HAM proaktif

terhadap pelanggaran HAM kebebasan beragama

demikian. Selama ini pelanggaran HAM cenderung

dipersepsi hanya dalam bentuk kekerasan aparat

negara pada warga sipil saja. Karena itu, belum ter-

lambat untuk menyeret para gubernur pelanggar

HAM dan berwatak fasisme ini ke pengadilan HAM.

sumber: http://hukum.kompasiana.com/2013/05/07/pergub-

ahmadiyah-langgar-ham-558269.html

Halaman 7

A da dua jenis “bau

mulut” kaum beragama

atau mengaku

beragama. Pertama,

yang bau mulutnya

harum semerbak bak kasturi, yang harumnya

tercium dari jarak sekian dan sekian. Kedua,

bau mulut busuk seperti bau comberan.

Bau mulut pertama berasal dari kaum

beragama yang saleh, dalam ilmunya, dan

santun tutur katanya. Setiap kata adalah

hikmah dan telah dipikirkan masak-masak.

Dakwahnya penuh dengan kesejukan.

Bahasanya manis semanis madu. Penuh

dengan ajakan yang meluluhkan hati orang

yang tersesat dan penuh dosa. Tidak pernah

ada hardikan sesat! kafir! anda masuk

neraka! cupu! kanker! nyelekit! dst.

Sedangkan bau mulut kaum beragama

golongan kedua lebih bau dibandingkan

comberan atau WC umum di terminal super

rame yang tak pernah dibersihkan tujuh bulan

non-stop. Contohnya bisa dilihat di kolom

komentar artikel Sdr Imam Prasetyo ini.

Padahal, mereka mengaku orang beragama

loh.

Mereka mendakwahkan keyakinan

agamanya tapi dengan kata-kata kotor, sinis,

sarkastik, caci-maki, dan penuh dengan

cemooh. Bagaimana orang mau simpati. Alih

-alih orang tertarik malah jadi antipati dan

berpikir “oooh begini toh orang agama X

ini?! Gak jadi gabung ah.”

Kalau demikian adanya apa bedanya

kaum beragama dengan kaum tidak beragama

atau tak mengenal peradaban atau kaum

liberal sekalipun. Kaum liberal kasar dan

suka-suka masih wajar. Namanya juga kaum

liberal. Lah ini kaum beragama gitu loh.

Sumber:http://hukum.kompasiana.com/2013/05/07/

pergub-ahmadiyah-langgar-ham-558269.html

BAU MULUT

KAUM BERAGAMA

Halaman 8

K etika ada sekelompok

orang dari salah satu

ormas melakukan tindak

kekerasan terhadap

sebagian masyarakat, banyak orang melakukan

protes, baik secara langsung maupun berteriak

melalui sarana media, saling caci, saling hujat

dengan penuh emosi, bahkan tidak jarang

disertai umpatan kata kata yang semestinya

kurang pantas diucapkan. Begitu pula, sebagian

kelompok masyarakat akan cepat bereaksi

manakala menyaksikan sesama ormas saling

bentrok, sehingga menimbulkan keonaran

dilingkungan masyarakat, bahkan tidak jarang

jatuh korban. Sasaran paling empuk untuk

menyampaikan protes masyarakat atas kejadian

tadi biasanya langsung ditujukan kepada

pemerintah, dengan menuding negara tidak hadir

ketika masyarakat membutuhkan perlindungan.

Protes paling getol sering dilontarkan

oleh berbagai lembaga sosial masyarkarat ,

bisa LSM lokal, atau LSM yang nyawanya

disokong dana dari luar negeri. Bahkan

adakalanya para politisi atau kaum cendikiawan

yang bersebarangan dengan pemerintah.

Untuk menertibkan kegiatan dan sepak terjang

ormas, pemerintah telah berupaya membuat

RUU keormasan, langkah ini selayaknya

disikapi dengan pemikiran yang positive.

Keberadaan ormas dimanapun perlu diatur

melalui peraturan, sekalipun dalam alam

demokrasi bukan berarti setiap orang dapat

dengan bebas menyuarakan apapun tanpa

terkendali.

Keberadaan negara dengan segenap

perangkatnya tentu mempunyai tanggung jawab

yang lebih besar untuk melindungi segenap

masyarakat, bukan hanya memenuhi kemauan

segelintir/ sekelompok orang . Langkah

pemerintah ini mendapat tentangan dan diprotes

oleh beberapa elemen masyarakat mulai dari

LSM, para cendekiawan, politisi. Bahkan

sebagian penentang RUU adalah orang orang

yang juga melakukan protes saat terjadi

kekerasan yang dilakukan ormas. Satu sisi

mereka menolak kebrutalan yang dilakukan oleh

sebagian ormas, tapi ketika pemerintah akan

mengatur keberadaan ormas melalui UU,

merekapun menentang. Dengan tameng

“demokrasi” mereka beralasan, undang undang

keormasan akan membungkam suara masyarakat

dan mengebiri alam kebebasan, bahkan berusaha

menyudutkan negara dengan menuduh negara

akan kembali ke rezim otoriter.

Halaman 9

Kelompok orang seperti ini ibarat

orang bermuka dua yang memanfaatkan pelu-

ang kekisruhan untuk mencari keuntungan

pribadi atau kelompoknya.

Apakah dengan alasan demokrasi kita

boleh memaksakan kehendak semau gue, me-

nyuarakan dan berbicara seenak jidadnya

tanpa ada aturan. Sedangkan dinegara yang

didengungkan sebagai embahnya demokrasi

saja, yang namanya kebebasan tetap saja ada

aturannya. Karena tanpa aturan yang

jelas maka tujuan berbangsa dan bernegara

tidak akan terwujud. Semua negara pasti

mempunyai tugas tanggung jawab yang sama

yang lebih besar, salah satunya yaitu

melindungi segenap rakyat dan seluruh wila-

yah yang menjadi teritorialnya, sehingga kalau

ada segelintir atau sekelompok orang yang

ingin mencoba mengganggu dengan alasan

apapun sudah tentu akan ditindak berdasarkan

hukum yang berlaku

Ketentuan yang banyak diten-

tang dalam RUU Keormasan adanya,

kewajiban untuk menggunakan azas Pancasila.

Apakah pemerintah salah kalau mewajibkan

semua ormas menggunakan azas ini, bukan

kah Pancasila sejak berdirinya negara ini su-

dah resmi dan di sahkan sebagai dasar negara

Indonesia. Oleh karenanya kita sebagai bagian

dari bangsa ini mau tidak mau, suka tidak su-

ka, kalau masih menjadi bagian bangsa ini ha-

rus mengikuti aturan itu, kecuali kalau sudah

bosan menghirup segarnya udara diwilyah

NKRI, maka tidak ada larangan hengkang

menuju ke negara yang menjadi idolanya.

Adanya klosul yang mewajibkan setiap

ormas untuk menjelaskan sumber pendanaan

sebagai mana diatur pada pasal 34 ayat 2, ini

juga masih menjadi perdebatan. Sebetulnya

ini hal yang wajar, Pemerintah tentu punya

alasan untuk mengetahui dan mengontrol sum-

ber pendanaan Ormas, LSM, jangan sampai

ormas, LSM hanya digunakan sebagai kepan-

jangan tangan dari kelompok tertentu dan

bukan mustahil dari negara lain dengan

tujuan untuk memuluskan agenda mere-

ka sehingga dapat merongrong NKRI.

Sangat menggelikan jika ada LSM yang

memproklamirkan sebagai lembaga anti

korupsi yang sering mendengungkan dan me-

nyorti tindak korupsi, tapi mereka justru

menentang pasal ini. Seharusnya mere-

ka dengan legowo, lapang dada

berani membuka diri jika ada pihak lain yang

ingin memantau sepak terjangnya, dengan

demikian tidak ada kesan seolah mere-

ka hanya pandai mencari borok pihak lain,

tapi ogah diketahui kebusukannya.

Mereka berdalih, jika ketentuan ini diberla-

kukan, kebebasan mereka untuk menyuarakan

anti korupsi akan terpasung alasan ini sungguh

tak masuk akal, Kelompok yang menentang ini

juga mempersoalkan mengenai pemberlakuan

sanksi bagi ormas yang melanggar. Da-

lam pasal sanksi sebetulnya sudah jelas diatur

mulai dari sanksi yang ringan berupa teguran,

pembekuan pembubaran, hingga sanksi ku-

rungan, bahkan termasuk sanksi denda. Mung-

kin yang perlu diatur tinggal masalah tehnis

pelaksanaan. Tentu ini sangat wajar dan bisa

dimaklumi, setiap perbuatan yang melanggar

hukum wajib kena sanksi.

Bisa dibayangkan apa jadinya negara

ini, kalau ada aturan tanpa ada sanksi bagi

yang melanggar Selayaknya mereka tidak ha-

rus anti pati dan menolak UU Ormas, tentu

akan lebih bijak jika golongan yang kontra

menempuh cara cara elegan misalnya dengan

melalui diskusi untuk membahas pasal pasal

yang krusial, sehingga tercapai kepemaham-

an atau persepsi yang sama, minimal mengu-

rangi perbedaan, bukan lantas menolak

dengan membabi buta dan anti pati terhadap

UU ormas. Bukankah Undang undang dibuat

untuk mengatur segenap komponen bangsa

dan bukan hanya untuk segolongan masyara-

kat.

Sumber:http://hukum.kompasiana.com/2013/07/02/

pantaskah-ruu-ormas-disahkan-570228.html