BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn896-2018.pdf · dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk taman kanak-kanak (5) Pelaku Usaha nonperseorangan

BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA No.896, 2018 KEMENDIKBUD. Perizinan Berusaha Terintegrasi

secara Elektronik Sektor Pendidikan dan

Kebudayaan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -2-

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang

Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5060);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);


Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik



Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik


www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA

ELEKTRONIK SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau

nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau

kegiatan pada bidang tertentu.

2. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan

kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan

usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk

persetujuan yang dituangkan dalam bentuk

surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau

Komitmen.

3. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau

Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS

adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh

Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan

lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku

Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

4. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang

selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga

pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman

modal.

5. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga

OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,

gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha

melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha

dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan

operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau

Komitmen.

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -4-

6. Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh

Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan

lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku

Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan

kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan

dan/atau Komitmen.

7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB

adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh

Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan

pendaftaran.

8. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk

memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin

Operasional.

9. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya

disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh

pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung

fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan

gedung untuk membangun baru, mengubah,

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan

gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan

persyaratan teknis yang berlaku.

10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang

terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan

dasar dan pendidikan menengah.

11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar

Pendidikan Formal yang dapat secara terstruktur dan

berjenjang.

12. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

13. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bertujuan

untuk percepatan perizinan sektor pendidikan dan

kebudayaan.

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -5-

Pasal 3

Pelaku Usaha yang akan melakukan usaha di sektor

pendidikan dan kebudayaan wajib memperoleh Izin Usaha

terintegrasi secara elektronik.

BAB II

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Bidang Usaha Sektor Pendidikan

Pasal 4

Perizinan Berusaha sektor pendidikan meliputi:

a. izin pendirian satuan Pendidikan Formal yang

diselenggarakan oleh masyarakat;

b. izin penambahan dan perubahan program keahlian pada

SMK;

c. izin operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK);

d. izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal; dan

e. izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan

modal asing.

Bagian Kedua

Pelaku Usaha

Pasal 5

(1) Pelaku Usaha di sektor pendidikan, meliputi:

a. Pelaku Usaha perseorangan; dan

b. Pelaku Usaha nonperseorangan.

(2) Pelaku Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan orang perorangan penduduk

Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan

perbuatan hukum.

(3) Pelaku Usaha Perseorangan hanya dapat melakukan

usaha untuk izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dan izin

penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -6-

asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e.

(4) Izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk taman

kanak-kanak

(5) Pelaku Usaha nonperseorangan yang menjalankan

perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf a, huruf b, dan huruf c terdiri atas:

a. badan usaha yang didirikan oleh yayasan; dan

b. badan usaha bersifat nirlaba yang didirikan oleh

badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

(6) Pelaku Usaha nonperseorangan yang menjalankan

perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf d dan huruf e terdiri atas:

a. perseroan terbatas;

b. badan usaha yang didirikan oleh yayasan; dan

c. badan usaha bersifat nirlaba yang didirikan oleh

badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 6

(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

wajib melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha

dengan mengakses laman OSS.

(2) Ketentuan mengakses laman OSS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan


Pasal 7

(1) Pelaku Usaha yang telah melakukan pendaftaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan

mendapatkan NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -7-

(2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha

untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Operasional.

(3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama

Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam

hal:

a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan

yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau

b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat

Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 8

(1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dari Lembaga

OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan

diberikan Izin Usaha oleh Lembaga OSS setelah Lembaga

OSS menerbitkan:

a. izin lokasi;

b. izin lokasi perairan;

c. izin lingkungan; dan/atau

d. IMB,

berdasarkan Komitmen.

(2) Penerbitan izin lokasi, izin lokasi perairan, izin

lingkungan, dan/atau IMB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Selain menerima Izin Usaha dari Lembaga OSS, Pelaku

Usaha akan mendapatkan Izin Operasional setelah

memenuhi Komitmen Izin Operasional.

(4) Komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) meliputi:

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -8-

a. hasil studi kelayakan;

b. isi pendidikan;

c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga

kependidikan;

d. sarana dan prasarana pendidikan;

e. pembiayaan pendidikan;

f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan

g. manajemen dan proses pendidikan.

(5) Hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf a meliputi:

a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian

satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang,

geografis, dan ekologis;

b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian

satuan Pendidikan Formal dari segi prospek

pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;

c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan

Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah

di wilayah tersebut;

d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan

yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan

formal sejenis;

e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup

jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang

ada;

f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk

kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1

(satu) tahun akademik berikutnya; dan

g. dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan

pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib

melakukan penilaian terhadap hasil studi kelayakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling lama

30 (tiga puluh) hari.

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -9-

(7) Selain memenuhi Komitmen Izin Operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pendirian Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) harus memenuhi Komitmen

lainnya, terdiri atas:

a. menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) program

keahlian dengan paling sedikit 2 (dua) kompetensi

keahlian dalam 1 (satu) program keahlian sesuai

dengan program dan kompetensi keahlian yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah;

b. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang

sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka;

c. tersedianya guru produktif sesuai dengan

kompetensi keahlian yang dibuka;

d. tersedianya jumlah guru produktif sesuai dengan

jumlah rombongan belajar dan jam mengajar;

e. melakukan kerja sama dengan dunia usaha/dunia

industri;

f. tersedianya lapangan kerja yang sesuai dengan

kompetensi keahlian yang diselenggarakan; dan

g. adanya analisis kompetensi keahlian yang akan

dibuka dengan memperhatikan kondisi/kompetensi

sumber daya keahlian guru, potensi risiko,

pendanaan, penyediaan peralatan praktik,

penyediaan bahan praktik, dan dunia usaha/dunia

industri.


ayat (4) dan Komitmen lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha paling

lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya Izin Usaha.


memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Operasional

dan Komitmen lainnya oleh Pelaku Usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (8) paling lama 30 (tiga puluh) hari

setelah diterimanya pemenuhan Komitmen dari Pelaku

Usaha.

(10) Izin Operasional akan dikeluarkan oleh Lembaga OSS

setelah pemerintah daerah memastikan terpenuhinya

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -10-

Komitmen Izin Operasional oleh Pelaku Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Bagian Kelima

Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada

Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 9

(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang

akan melakukan penambahan bidang atau program

keahlian harus memenuhi Komitmen Izin Operasional

untuk diterbitkan Izin Operasional oleh Lembaga OSS

meliputi:

a. proposal bidang atau program keahlian yang akan

ditambahkan;

b. tersedianya sarana dan prasarana praktik yang

sesuai dengan kejuruan yang akan ditambahkan;

c. adanya potensi sumber daya wilayah yang

memerlukan keahlian kejuruan tertentu;

d. adanya potensi lapangan kerja;

e. adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di

wilayah tersebut; dan

f. adanya dukungan masyarakat dan dunia

usaha/dunia industri yang dibuktikan dengan

dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha/

industri.


ayat (1) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha paling lama 3

(tiga) bulan sejak diterimanya Izin Usaha.



oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya

pemenuhan Komitmen dari Pelaku Usaha.

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -11-


setelah Pemerintah daerah memastikan terpenuhinya



Bagian Keenam

Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal

Pasal 10


merupakan Pelaku Usaha untuk pendirian:

a. pendidikan anak usia dini nonformal, yaitu

kelompok bermain, tempat penitipan anak, dan

satuan pendidikan anak usia dini sejenis;

b. satuan pendidikan nonformal, yaitu pusat kegiatan

masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan serta

satuan pendidikan nonformal sejenis.

(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

telah mendapatkan NIB dari Lembaga OSS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 akan diberikan Izin Usaha oleh

Lembaga OSS setelah Lembaga OSS menerbitkan:

a. izin lokasi;



d. IMB,





undangan.


Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan

mendapatkan Izin Operasional setelah memenuhi

Komitmen Izin Operasional.

(5) Komitmen Izin Operasional bagi Pelaku Usaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -12-


b. isi pendidikan;


kependidikan;








satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis,

dan ekologis;


satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar,

keuangan, sosial, dan budaya;

c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk



d. dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan



(7) Komitmen Izin Operasional Pelaku Usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) mengacu pada standar nasional

pendidikan.



(satu) tahun sejak diterimanya Izin Usaha.

(9) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib






setelah Pemerintah Daerah memastikan terpenuhinya



www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -13-

Bagian Ketujuh

Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama

Pasal 11




OSS menerbitkan:

a. izin lokasi;



d. IMB,





undangan.





ayat (3) meliputi:

a. perjanjian kerja sama antara lembaga pendidikan

asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia

untuk mendirikan SPK, paling sedikit memuat:

1. klausul tentang kurikulum yang digunakan;

2. klausul tentang komposisi tenaga pendidik

(paling banyak 70% (tujuh puluh persen) Warga

Negara Asing) dan tenaga kependidikan (paling

banyak 20% (dua puluh persen) Warga Negara

Asing);

3. klausul tentang kepemilikan aset pada SPK


undangan;

4. klausul tentang pembiayaan SPK; dan

5. klausul tentang pilihan forum penyelesaian

sengketa.

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -14-

b. salinan dokumen status badan hukum lembaga

pendidikan di Indonesia berupa akta yayasan atau

akta perkumpulan beserta perubahannya yang telah

disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia;

c. salinan sertifikat akreditasi satuan pendidikan

nasional dengan hasil terakreditasi A yang dimiliki

oleh lembaga pendidikan di Indonesia;

d. izin pendirian dan/atau izin operasional satuan

pendidikan nasional yang dimiliki oleh lembaga

pendidikan di Indonesia;

e. salinan dokumen mengenai status badan hukum

lembaga pendidikan asing dari negara asalnya;

f. salinan dokumen akreditasi atau pengakuan

lembaga pendidikan asing atau dokumen pengakuan

dari negara asalnya;

g. salinan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan

atas tanah dan/atau bangunan dalam bentuk:

1. sertifikat hak milik;

2. sertifikat hak guna bangunan;

3. sertifikat hak pakai; dan/atau

4. surat perjanjian sewa menyewa.

h. Rencana Induk Pengembangan SPK, yang sekurang-

kurangnya memuat:

1. visi dan misi;

2. kurikulum;

3. standar kompetensi lulusan;

4. proses pembelajaran;

5. data peserta didik;

6. data pendidik;

7. data tenaga kependidikan;

8. sarana dan prasarana;

9. penilaian;

10. pengelolaan; dan

11. pembiayaan.

i. Rencana Umum Tata Ruang SPK;

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -15-

j. referensi bank atas nama lembaga pendidikan di

Indonesia;

k. bukti mengenai jaminan sumber pembiayaan paling

sedikit 3 (tiga) tahun untuk jenjang pendidikan anak

usia dini dan 6 (enam) tahun untuk jenjang

pendidikan dasar dan menengah; dan

l. hasil studi kelayakan paling sedikit memuat:

1. prospek pendirian satuan pendidikan dari segi

tata ruang, geografis, dan ekologis;

2. prospek pendirian satuan pendidikan dari segi

pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;

3. kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan

satuan pendidikan sejenis yang ada; dan

4. perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan

pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun

akademik berikutnya.




(6) Menteri dengan sesuai kewenangannya wajib






setelah Menteri memastikan terpenuhinya Komitmen Izin

Operasional oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (6).

Bagian Kedelapan

Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal

dengan Modal Asing

Pasal 12




www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -16-

OSS menerbitkan:

a. izin lokasi;



d. IMB,



lingkungan, dan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.





ayat (3), meliputi:


b. isi pendidikan;


kependidikan;








satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis,

dan ekologis;


satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar,

keuangan, sosial, dan budaya;

c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk



d. dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan



www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -17-




(7) Menteri wajib memastikan terpenuhinya Komitmen Izin


pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah

diterimanya pemenuhan Komitmen dari Pelaku Usaha.


setelah Menteri memastikan terpenuhinya Komitmen Izin


pada ayat (6).

BAB III

PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Bidang Usaha Sektor Kebudayaan

Pasal 13

Perizinan Berusaha sektor kebudayaan meliputi:

a. Izin Usaha perfilman, terdiri atas:

1. Izin Usaha pengedaran film;

2. Izin Usaha ekspor film;

3. Izin Usaha impor film;

4. Izin Usaha pertunjukan film; dan

5. Izin Usaha penjualan dan/atau penyewaan film.

b. Tanda Daftar Usaha Perfilman (TDUP), terdiri atas:

1. pendaftaran usaha pembuatan film;

2. pendaftaran usaha jasa teknik film; dan

3. pendaftaran usaha pengarsipan film.

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -18-

Bagian Kedua

Pelaku Usaha

Pasal 14

(1) Pelaku Usaha sektor kebudayaan, meliputi:

a. Pelaku Usaha perseorangan; dan

b. Pelaku Usaha nonperseorangan.

(2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaiamana dimaksud

pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan

penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan

melakukan perbuatan hukum.

(3) Pelaku Usaha perseorangan hanya dapat melakukan

usaha pengarsipan film dan usaha penjualan dan/atau

penyewaan film.

(4) Pelaku Usaha nonperseorangan melakukan usaha,

meliputi:

a. pengarsipan film;

b. pembuatan film;

c. jasa tehnik film;

d. pengedaran film;

e. ekspor film;

f. impor film;

g. pertunjukan film; dan

h. penjualan dan/atau penyewaan film.

(5) Pelaku Usaha nonperseorangan terdiri atas:

a. perseroan terbatas;

b. badan usaha yang didirikan oleh yayasan; dan

c. persekutuan komanditer.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 15


wajib melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha

dengan mengakses laman OSS.

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -19-

(2) Ketentuan mengakses laman OSS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan


Pasal 16

(1) Pelaku Usaha yang telah melakukan pendaftaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 akan

mendapatkan NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

(2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha

untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Operasional.

(3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama

Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya


undangan.

(4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam

hal:

a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan

yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau

b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat

Tanda Daftar Usaha Perfilman dan Izin Usaha Perfilman

Pasal 17

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dari Lembaga OSS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku sebagai:

a. TDUP bagi:

1. Pelaku Usaha pengarsipan film;

2. Pelaku Usaha pembuatan film; dan

3. Pelaku Usaha jasa teknik film;

b. Izin Usaha Perfilman (IUP) bagi:

1. Pelaku Usaha pengedaran film;

2. Pelaku Usaha ekspor film; dan

3. Pelaku Usaha impor film.

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -20-

Pasal 18

(1) Pelaku Usaha pembuatan film sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b yang akan membuat film

wajib memiliki Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film

(TPPF).

(2) TPPF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai Izin Usaha bagi Pelaku Usaha pembuatan film.

(3) Untuk memiliki TPPF, Pelaku Usaha wajib memenuhi

Komitmen yang meliputi:

a. nama pemilik hak cipta atas film yang dibuat;

b. judul film;

c. isi cerita/sinopsis dalam bahasa Indonesia;

d. nama produser, sutradara, dan penulis; dan

e. jadwal dan lokasi pembuatan film.

(4) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha paling lama 14

(empat belas) hari kerja sejak diterimanya TDUP.

(5) Kementerian wajib memastikan terpenuhinya Komitmen


paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya pemenuhan

Komitmen dari Pelaku Usaha.

(6) TPPF akan dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah

Kementerian memastikan terpenuhinya Komitmen oleh

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Dalam hal Lembaga OSS belum mengakomodasi

penerbitan TPPF maka akan diterbitkan oleh

Kementerian dan dilaporkan kepada Lembaga OSS.

Pasal 19

Pelaku Usaha impor film yang telah memiliki IUP dan akan

melakukan usaha impor film akan diberikan surat

rekomendasi impor film melalui Lembaga OSS.

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -21-

BAB IV

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA

Pasal 20

Jenis usaha sektor pendidikan dan kebudayaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 13 sesuai dengan

klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak

terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Penerbitan Izin Berusaha sektor pendidikan dan kebudayaan

tidak dipungut biaya.

BAB VI

MASA BERLAKU PERIZINAN

Pasal 22

Izin Usaha dan Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha

menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain

dalam undang-undang.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Kementerian dan/atau pemerintah daerah wajib

melakukan pengawasan atas:

a. pemenuhan Komitmen;

b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau

pendaftaran; dan/atau

c. usaha dan/atau kegiatan,


undangan.

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -22-

(2) Kementerian dapat bekerja sama dengan lembaga

profesi/pemerintah daerah dalam melakukan

pengawasan.

(3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau

penyimpangan, Kementerian dan/atau pemerintah

daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan


(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

a. peringatan;

b. penghentian sementara kegiatan berusaha;

dan/atau

c. pencabutan Perizinan Berusaha,


undangan.

(5) Peringatan akan diberikan kepada Pelaku Usaha yang

melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan

Perizinan Berusaha.

(6) Dalam hal Pelaku Usaha telah diberikan peringatan

sebanyak 2 (dua) kali dan tidak mengindahkan maka

kegiatan berusaha akan diberhentikan sementara.

(7) Dalam hal kegiatan berusaha telah diberhentikan

sementara selama 1 (satu) bulan dan tidak diindahkan

maka akan dilakukan pencabutan Perizinan Berusaha.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disampaikan melalui sistem OSS oleh Kementerian

dan/atau pemerintah daerah kepada Lembaga OSS.

(9) Lembaga OSS berdasarkan laporan Kementerian

dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) melakukan penghentian sementara atau

pencabutan Perizinan Berusaha.

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -23-

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. semua peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang Perizinan Berusaha sektor pendidikan dan

kebudayaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;

b. Perizinan Berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku

Usaha sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan

belum diterbitkan Perizinan Berusahanya, diproses

sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; dan

c. Izin Usaha dan/atau Izin Operasional yang telah

diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha

dan/atau kegiatannya tetap berlaku dan didaftarkan ke

Lembaga OSS.

Pasal 25

Taman kanak-kanak yang diselenggarakan oleh perseorangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan telah

mendapatkan Izin Operasional dari pemerintah daerah:

a. tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan; dan

b. wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan

Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan

Menteri ini diundangkan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -24-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juli 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -25-

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -26-

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -27-

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -28-

www.peraturan.go.id

2018, No. 896 -29-

www.peraturan.go.id

Documents

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn896-2018.pdf · dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk taman kanak-kanak (5) Pelaku Usaha nonperseorangan