Embed Size (px)
Citation preview
1
Bahan Supervisi Penyiapan Akreditasi Satuan PKBM
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
PP-PAUD dan DIKMAS JAWA BARAT 2017
2
Kata Pengantar
Ada tiga konsep dasar yang perlu dibedakan dalam peningkatan mutu yaitu
kontrol mutu (quality control), jaminan mutu (quality assurance), dan mutu
terpadu (total quality). Kontrol mutu secara historis merupakan konsep mutu
yang paling tua. Kegiatannya melibatkan deteksi dan eliminasi terhadap produk-
produk gagal yang tidak sesuai dengan standar. Tujuannya hanya untuk
menerima produk yang berhasil danmenolak produkyang gagal. Dalam dunia
pendidikan, kontrol mutu diimplementasikan dengan melaksanaan ujian sumatif
dan ujian akhir.Hasil ujian dapat dijadikan sebagai bahan untuk kontrol mutu.
Jaminan mutu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah
terjadinya kesalahan sejak awal proses produksi. Jaminan mutu dirancang
sedemikian rupa sehingga dapat menjamin proses produksi agar dapat
menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi tertentu. Jaminan mutu adalah
sebuah cara menghasilkan produk yang bebas dari cacat dan kesalahan. Lanjutan
dari konsep jaminan mutu adalah Total Quality Management (TQM) yang fokus
dalam mencapai kepuasan pelanggan.
PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan pemetaan
mutu pendidikan, pengembangan program dan model pendidikan, supervisi,
fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program, penerapan model dan
pengembangan sumber daya serta kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini,
pendidikan nonformal dan informal.Bahan Bahan Supervisi Penyiapan
Akreditasi Satuan PKBMini disusun sebagai pegangan Pokjapenjaminan
mutuKabupaten/kota dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di satuan PKBM.
Akhir kata, semoga keberadaan Bahan Supervisi Penyiapan Akreditasi Satuan
PKBMini dapat berkontribusi terhadap pengembangan mutu satuan PKBM
dalam mencapai standar nasional pendidikan.
Bandung, Maret 2017
Kepala,
Dr. Muhammad Hasbi, S.Sos.,M.Pd.
NIP 197306231993031001
3
Daftar Isi
Hal KATA PENGANTAR ................................................................................. ii
DAFTAR ISI ............................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .............................................................................. 1
B. Tujuan ........................................................................................... 6
C. Pengguna ....................................................................................... 6
BAB II MENGENAL AKREDITASI PKBM
A. Sejarah PKBM ................................................................................. 7
B. Standardisasi PKBM ....................................................................... 12
C. Prasyarat Pengajuan Akreditasi PKBM .......................................... 14
D. Langkah-Langkah Akreditasi ..........................................................
BAB III INSTRUMEN AKREDITASI
A. Kisi-kisi Instrumen Akreditasi .....................................................17
B. Instrumen Akreditasi ....................................................................19
C. Jumlah dan Status Butir Penilaian ................................................ 21
D. Peringkat Akreditasi .....................................................................22
E. Rubrik Penilaian Akreditasi .........................................................22
BAB IV PEMENUHAN DOKUMEN AKREDITASI SATUAN PKBM
A. Dokumen Bagian Awal .................................................................23
1. Cover .......................................................................................
2. Surat Permohonan....................................................................
3. Surat Pernyataan .....................................................................
4. Identitas Lembaga PKBM.......................................................
5. Identitas Pengisi Instrumen......................................................
6. NPSN.......................................................................................
7. Akta Notaris............................................................................
8. Izin Operasional ......................................................................
9. Instrumen Akreditasi ...............................................................
4
B. Dokumen 8 Standar Pendidikan Nasional
1. Standar Kompetensi Lulusan .................................................. 28
2. Standar Proses ......................................................................... 39
3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan ..........................44
4. Standar Sarana dan Prasarana ................................................. 47
5. Standar Pengelolaan.................................................................52
6. Standar Pembiayaan ................................................................74
7. Standar Penilaian .....................................................................78
BAB V HASIL AKREDITASI
A. Kekeliruan Yang Sering Muncul...............................................84
B. Prosedur Banding .......................................................................
BAB VI PENUTUP .................................................................................... 90
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................91
5
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan nonformal memiliki peran yang sangat besar dalam
memenuhi hak pendidikan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945
terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam menghadapi
persaingan global yang makin nyata. Pelaksanaan akreditasi program dan
satuan pendidikan nonformal yang memiliki populasi sangat besar, termasuk
dalam ragam jenis dan fungsinya, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif
dari pemerintah daerah.
Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh
satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program
pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk
menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Acuan
mutu yang digunakan untuk pencapaian atau pemenuhan mutu pendidikan
pada satuan pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan
standar-standar lain yang disepakati oleh kelompok masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan, salah satu bentuk penjaminan mutu adalah
akreditasi. Akreditasi dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang
diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan akreditasi. Lembaga
pelaksanaan akreditasi Pendidikan Nonformal yang dilakukan pemerintah
dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF (PP No. 13 Tahun 2015 pasal 87
ayat 1c). BAN PAUD dan PNF bersifat independen, kegiatan akreditasi PNF
bertujuan untuk memberikan asesmen/penilaian secara obyektif, transparan,
dan berkelanjutan terhadap kelayakan suatu program dan satuan PNF
berdasarkan atas kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
Sejalan dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya akreditasi program dan satuan PNF, akan semakin banyak
program dan satuan PNF yang mengajukan permohonan akreditasi. Peraturan
Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah
mengubah nama BAN PNF menjadi BAN PAUD dan PNF, serta
dibentuknya Badan Akreditasi Provinsi (BAP) PAUD dan PNF.
Sasaran akreditasi meliputi satuan pendidikan nonformal yang terdiri
atas; lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan
belajar masyarakat, majelis taklim, dan pendidikan anak usia dini berbentuk
kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), serta satuan
pendidikan yang sejenis dengan ruang program dalam kelembagaan PNF
6
tersebut. Sasaran lainnya yaitu program sebagai ruang lingkup lembaga PNF
yang terdiri atas; program pendidikan kecakapan hidup (life skills), program
pendidikan kepemudaan (organisasi pemuda, kepramukaan, keolahragaan,
palang merah, pelatihan, pecinta alam, kepemimpinan, dan kewirausahaan),
program pendidikan pemberdayaan perempuan, program pendidikan
kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C), serta program pendidikan dan
pelatihan kerja.
Program pendidikan kesetaraan dan keaksaraan secara umum
dlaksanakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), ataupun
pondok pesantren (program ula dan wustho). Menurut data terakhir, saat ini
baru sekitar 7,997% atau sejumlah 840 PKBM yang terakreditasi
programnya, dari keseluruhan 10.504 PKBM yang terdaftar. Rendahnya
pencapaian akreditasi PKBM kemudian menyulut Gerakan Nasional
Akreditasi PKBM yang sedag gencar disosialisasikan saat ini.
Pada tahun 2016 memperlihatkan jumlah program pada satuan
pendidikan nonformal yang sudah diakreditasi sebanyak 8.927, berarti
PKBM hanya mencapai 9,41%. Sementara itu satuan PAUD menduduki
peringkat pertama 64,92% dan disusul LKP 25,67% dari keseluruhan
program pada satuan pendidikan yang sudah diakreditasi sampai akhir tahun
2015.
Satuan
Pendidikan Jumlah %
PAUD 5.795 64,92
LKP 2.292 25,67
PKBM 840 9,41
Jumlah 8.927 100,00
Sumber: Diolah dari http://web.banpnf.or.id/
Untuk tingkat Jawa barat, sampai tahun 2016, tercatat ada 2.825
program/satuan PAUD dan PNF telah melakukan proses akreditasi di Jawa
Barat. Dari jumlah tersebut, sejumlah 2.238 adalah satuan PAUD, 409 adalah
satuan LKP, dan 179 adalah satuan PKBM. Jumlah ini masih jauh dari
jumlah total satuan/program PAUD dan PNF yang ada di Jawa Barat, yaitu
sejumlah 77.508 satuan/program.
Lagi-lagi satuan PKBM menjadi yang terkecil jumlah pengajuan
akreditasinya, dibanding satuan PAUD dan LKP. Hal ini mendatangkan
keprihatinan dari berbagai pihak pemangku kepentingan. Direktorat
Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Ditjen PAUD dan
Dikmas Kemendikbud yang memberikan dorongan agar PKBM terakreditasi
7
dengan meluncurkan program Bimbingan Teknis Kelembagaan PKBM untuk
Persiapan Akreditasi beberapa waktu lalu di beberapa lokasi. Targetnya
terdapat 1000 PKBM yang diakreditasi.
Forum PKBM pun tak ketinggalan, pada awal April 2016 telah
disepakati Gerakan Nasional Akreditasi PKBM. Artinya Forum PKBM
sebagai mitra organisasi sangat menyadari kebutuhan anggotanya agar
memiliki kualitas layanan minimal sehingga masyarakat mendapatkan
manfaat. Karena jika PKBM tidak segera terakreditasi, maka ia akan tergerus
oleh kompetisi antar satuan pendidikan nonformal yang sangat dinamis.
Selain adanya Gerakan Nasional Akreditasi PKBM, kebutuhan satuan
PKBM akan akreditasi kini dipicu pula oleh kebutuhan teknis di mana ada
regulasi yang mewajibkan hanya satuan PKBM terakreditasi saja yang bisa
menyelenggarakan UN.Kini akreditasi tidak lagi sekedar kebutuhan tapi
keharusan. PKBM yang tidak terakreditasi akan kesulitan mengembangkan
program-programnya.
Agar satuan PKBM mampu mengembangkan mutu lembaganya melalui
proses akreditasi, satuan PAUD dan PNF dituntut untuk memahami tata cara
menyiapkan dokumen dan aneka kebutuhan akreditasi. PP-PAUD dan
Dikmas Jawa Barat sebagai salah satu UPT Pusat bertanggung jawab secara
langsung untuk bersama-sama memberikan bimbingan dan pembinaan pada
satuan pendidikan di wilayah kerjanya. Salah satunya melalui kegiatan
penjaminan mutusatuan PKBM dengan merujuk pada SNP.
Sehubungan dengan itu, diperlukan sarana belajar yang praktis dan
edukatif untuk meningkatkan kompetensi pengelola satuan PKBM dalam
menyiapkan satuan mengikuti proses akreditasi.
B. Tujuan Bahan ajar ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:
1. meningkatkan kemampuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di satuan PKBM dalam memacu pencapaian standar nasional pendidikan pada setiap program yang dilaksanakannya,
2. menjadi panduan bagi petugas penjaminan mutu dalam melaksanakan pembimbingan teknis penyiapan akreditasi pada satuan PKBM. .
C. Pengguna Bahan ajar ini dapat digunakan oleh:
1. narasumber/instruktur/fasilitator diklat, 2. pamong belajar, 3. penilik, 4. asesor,
8
5. pengelola satuan pendidikan, 6. dinas pendidikan, dan lainnya.
9
BAB II
MENGENAL AKREDITASI PKBM
A. Sejarah PKBM
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan prakarsa pembelajaran masyarakat yang didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. PKBM adalah suatu institusi yang berbasis masyarakat (Community Based Institution). Terminologi PKBM dari masyarakat, berarti bahwa pendirian PKBM merupakan inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Keinginan itu datang dari suatu kesadaran akan pentingnya peningkatan mutu kehidupan melalui suatu proses transformasional dan pembelajaran. Inisiatif ini dapat dihasilkan oleh suatu proses sosialisasi akan pentingnya PKBM sebagai wadah pemberdayaan masyarakat kepada beberapa anggota atau tokoh masyarakat setempat oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak lain di luar komunitas tersebut. Oleh masyarakat, berarti
bahwa penyelenggaraan, pengembangan, dan keberlanjutan PKBM sepenuhnya
menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Ini juga bermakna adanya
semangat kebersamaan, kemandirian, dan kegotongroyongan dalam pengelolaan
PKBM serta penyelenggaraan berbagai program pendidikan masyarakat pada
lembaga tersebut. Untuk masyarakat, berarti bahwa keberadaan PKBM
sepenuhnya untuk kemajuan dan keberdayaan kehidupan masyarakat tempat
lembaga tersebut berada. Eksistensi lembaga didasarkan pada pemilihan
program-program yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan atau pemberdayaan
masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan anggota masyarakat di luar
komunitas tersebut ikut serta dalam berbagai program dan kegiatan yang
diselenggarakan oleh PKBM. Masyarakat bertindak sekaligus sebagai subjek dan
objek dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PKBM.
Sejarah yang tercatat terkait perkembangan PKBM dapat dilihat pada uraian
berikut:
1. Sejak Deklarasi Dunia tentang "Pendidikan Untuk Semua (Education for
All)" di Jomtien, Thailand. Tahun 1990 oleh 155 negara, gagasan
Community Learning Center (CLC) mulai dikembangkan di berbagai
negara. CLC digagas sebagai bentuk keikutsertaan/partisipasi masyarakat
dalam menyediakan pendidikan bagi semua kalangan khususnya masyarakat
yang tidak dapat terjangkau pendidikan formal.
2. Jepang telah mengenal semacam CLC yang disebut Kominkan sejak Tahun
1948, sebagai bagian dari bentuk kebangkitan kembali masyarakatnya.
3. Diprakarsai oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan terlebih
dahulu melalui berbagai upaya dan penelitian untuk mencari model yang
tepat, di Indonesia sosialisasi CLC dimulai Tahun 1997, selanjutnya
Indonesia menyebutnya sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM).
10
4. Awal Tahun 1998, di tengah-tengah situasi krisis negara yang sangat parah,
sebagian kelompok masyarakat di Indonesia menyambut gagasan tersebut
sebagai bentuk keterpanggilan untuk melakukan sesuatu bagi pembangunan
masyarakat yang sedang dalam krisis.
5. Masing-masing mulai menyelenggarakan PKBM di komunitasnya sebagai
suatu inisiatif masyarakat secara murni, dalam hal ini peran pemerintah
hanya bersifat sebagai motivator awal. Pendirian PKBM perintis ini
sebagian besar melalui beberapa lembaga masyarakat yang sudah ada
sebelumnya namun telah melakukan berbagai kegiatan dan program yang
sesuai dengan konsep CLC/PKBM.
6. Dengan keinginan mencapai berbagai tujuan mulianya dengan lebih cepat
dan efektif, dibentuklah wadah pemersatu gerakan PKBM yaitu Forum
Komunikasi PKBM Indonesia pada Tahun 2002.
7. Pada Tahun 2003 setelah melalui perjuangan dari berbagai tokoh perintis,
pelaku dan pembina, PKBM masuk ke dalam Undang-Undang No. 20 Tahun
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu diakuinya PKBM sebagai
Satuan Pendidikan Non Formal.
8. Atas amanat dari undang-undang, keterlibatan pemerintah secara intensif
dalam pembinaan PKBM dilaksanakan oleh berbagai instansi/badan baik di
pusat maupun di daerah mulai dari tingkat direktorat jenderal seperti
Direktorat Jenderal PNFI, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan
direktorat lainnya, P2-PNFI, BPKB, SKB hingga dinas pendidikan di
provinsi/kabupaten/kota sampai Unit Pelaksana Teknis di kecamatan sesuai
dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
9. Karena PKBM sebagai Satuan Pendidikan Nonformal, maka Departemen
Pendidikan yang mengemban tugas sebagai pembina utama. Berbagai
bentuk pembinaan telah dilakukan oleh pemerintah baik berupa bantuan
pendanaan maupun bantuan teknis serta lainnya. Sebagai contoh adalah
blockgrant yang disediakan untuk penyelenggaraan program dan
peningkatan mutu lembaga.
10. Sebagai lembaga milik masyarakat PKBM dapat menjalin
kemitraan/kerjasama atau mendapatkan pembinaan dari semua
lembaga/instansi baik pemerintah maupun swasta sejauh hal tersebut sesuai
peraturan yang berlaku dan bertujuan untuk memajukan masyarakat.
11. Di Indonesia, PKBM cukup berkembang dengan pesat karena kombinasi
dari partisipasi dan inisiatif masyarakat serta dukungan dan sosialisasi oleh
pemerintah. Selain perkembangan PKBM itu sendiri juga berkembang
berbagai bentuk lembaga yang tergabung/menyatu ataupun terpisah dari
PKBM namun secara prinsip menyerupai dan menjiwai PKBM/CLC seperti
yang dikenal dengan nama Balai Belajar Bersama, Rumah Pintar, Rumah
Singgah dan lembaga-lembaga komunitas/masyarakat lainnya.
11
12. Hingga akhir Tahun 2011 diperkirakan terdapat lebih dari 6.500 PKBM di
seluruh Indonesia (berdasar data NILEM PKBM-Ditbindikmas).
Diperkirakan dan diharapkan pula bahwa PKBM masih akan terus
berkembang baik jumlah dan mutunya.
13. Dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pendidikan khususnya
pendidikan non formal, sejak Tahun 2010 mulai dilaksanakan akreditasi bagi
lembaga PKBM, dimana akreditasi program-program pendidikan nonformal
telah dilaksanakan terlebih dahulu. Adapun yang melaksanakan akreditasi
adalah Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF).
14. Tahun 2014 akreditasi satuan dan program di PKBM digabung dalam satu
instrumen penilaian, dan BAN-PNF berubah nama menjadi BAN PAUD dan
PNF.
15. Sejak tahun 2016, pelaksanaan akreditasi satuan PKBM dibantu oleh
lembaga di tingkat provinsi bernama BAP PAUD dan PNF.
Sampai saat ini, berdasarkan data pada DAPODIK DIKMAS (Desember
2016), terdapat 8.893 PKBM yang sudah entri data. Jumlah tersebut masih perlu
pendalaman lebih lanjut mengingat ada beberapa kasus di mana sebuah PKBM
menjalankan modeOn/Off. Jika ada bantuan dana dari pemerintah On, tetapi
ketika tidak ada bantuan dana masuk ke mode Off. Ini masalah yang ada di
beberapa PKBM.
Padahal salah satu karakter yang harus dimiliki PKBM adalah kemandirian
penyelenggaraan. Bagi PKBM yang tidak berusaha meningkatkan kualitas dan
menjaga mutu untuk mencapai kemandirian, akan sangat sulit untuk bisa
berkembang. Bagi warga masyarakat yang membutuhkan layanan PKBM,
dengan mengeluarkan biaya yang sesuai dengan apa yang diperoleh, faktor biaya
tidak lagi akan diperhitungkan. Salah satu contoh adalah warga belajar Paket C,
akan mengeluarkan biaya berapapun asal memperoleh ijazah yang memang
mereka butuhkan.
Untuk itu, dibutuhkan lembaga yang sudah mempunyai legalitas formal dari
pemerintah agar diakui kredibilitasnya. Salah satu diantaranya melalui proses
akreditasi. Pengajuan akreditasi mulai tahun 2015 lebih mudah dan
menguntungkan, karena dengan satu instrumen model INST-PKBM-2014 maka
lembaga PKBM yang mempunyai 2 program utama dan 1 program pendukung
bila memenuhi akan terakreditasi dengan peringkat A, B, C atau tidak
terakreditasi.
Maksud dari program utama, yaitu: Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B
dan Paket C, Keaksaraan, PAUD, Program Kursus dan Pelatihan terstruktur,
sedangkan yang dimaksud program pendukung adalah program PAUD dan PNF
selain utama seperti lifeskill, TBM, pendidikan perempuan, dan program
pendidikan nonformal lainnya.
12
Sosialisasi PKBM kepada berbagai lapisan masyarakat perlu terus
disebarluaskan. Kita sama maklumi bahwa selama puluhan tahun ini, PKBM
memang sudah hadir. Namun PKBM dianggap hanya sekedar sebuah tempat
yang sekedar berkumpulnya mereka yang putus sekolah atau buta huruf. Tapi
tidak pernah disimak apa maksud berdirinya PKBM itu.
Sejatinya, PKBM punya andil besar dalam upaya mencerdaskan kehidupan
bangsa.PKBM merupakan tempat berkumpul mereka yang karena sesuatu dan
lain hal pendidikannya belum mendapatkan pendidikan formal. Maka setelah ia
dewasa dan sudah tidak layak lagi masuk di sekolah formal apakah sekolah
dasar, SLTP ataupun SLTA karena faktor usia. Maka PKBM merupakan wadah
untuk mereka yang sadar untuk pemberoleh pendidikan kesetaraan seperti: Paket
A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA.
Perlunya kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap PKBM, karena
PKBM merupakan wadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.Bagaimana
warga masyarakat kita yang usianya sudah dewasa namun pendidikannya masih
tertinggal. Misalnya belum lulus sekolah dasar. Apakah mereka harus masuk SD.
Tentu saja tidak. Karena kalau ia masuk SD, mungkin lebih tua murid dari pada
guru.
Semangat mereka inilah yang dari tahun ke tahun selalu dipelihara
danditingkatkan kapasitasnya agar dalam melaksanakan program PNF
tetapmengedepankan standar mutu yang digariskan oleh kemendikbud.
Diantaranya melalui diklat Peningkatan Kompetensi Pengelola PKBM. Ini
penting agaranggapan minor bahwa PKBM sebagai penjual ijasah program
paketan bisadieliminir dengan kerja nyata dan kerja benar yang dibuktikan
dengan mutu lulusan yang semakin benar-benar setara dengan sekolah formal.
Era pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), mau tidak mau
bangsa Indonesia harus menyiapkan tenaga kerja yang bermutu agar dapat
bersaing dengan tenaga kerja asing lainnya. Untuk itulah tugas pendidikan, baik
formal maupun nonformal harus mampu menghasilkan lulusan yang benar-benar
terampil dan professional untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan lapangan
kerja.
Segaris dengan keberadaan PKBM sebagai satuan pendidikan nonformal
yang berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada
penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap
dan kepribadian profesional.
Untuk itulah, ke depan, pengelola PKBM harus sering berkomunikasi
dengan Balai dan Dinas Pendidikan untuk memudahkan koordinasi,
mensukseskan program pendidikan nonformal, disamping untuk memperluas
jejaring kemitraan serta peluang bisnis antar PKBM. Termasuk mendorong
penilik untuk memerankan diri sebagai pembimbing, pendamping, dan
pengendalian mutu sesuai dengan tupoksinya. Jangan hanya datang ke PKBM
13
ketika ada acara seremonial belaka. Itu kelakuan lama yang sudah tidak sejalan
dengan revolusi mental yang didengungkan pemerintahan Jokowi.
Di sisi lain, pengelola harus sadar bahwa PKBM itu sejatinya bukan
hanya sebagai tempat kegiatan pembelajaran saja, tetapi juga sebagai tempat
kegiatan usaha ekonomi produktif dan sebagai tempat kegiatan pengembangan
masyarakat. Artinya, ketika di masyarakat sedang ramai memperbincangkan
masalah terorisme, narkoba, kriminalitas remaja, dan trafficking, misalnya, maka
pengelola PKBM boleh mengundang masyarakat sekitar untuk diajak rembugan
membahas masalah tersebut agar tidak mengimbas pada generasi muda yang ada
di daerah dimana PKBM berada. Dengan demikian upaya peningkatan
kompetensi pengelola PKBM untuk penjaminan mutu program yang
diselenggarakan perlu diagendakan secara terjadwal.
Salah satu upaya yang ditempuh, disamping diklat adalah mendorong
PKBM untuk segera mengajukan permintaan akreditasi kepada BAN-PNF,
sehingga ke depannya penyelenggaraan program PNF di PKBM benar-benar
sesuai dengan delapan standar pendidikan. Jelas dampaknya keberadaan PKBM
tidak akan dipandang sebelah mata oleh mereka yang sinis terhadap gaya PKBM
dalam menjalankan programnya selama ini yang tampaknya asal-asalan.
B. Standardisasi Pengelolaan PKBM
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan
keaksaraan penduduk dewasa melalui berbagai program yang terintegrasi dengan
program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat,
pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan,
pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan penyelenggara pendidikan
masyarakat. Seiring kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang
semakin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan
nonformal semakin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu
dan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program pendidikan
masyarakat, maka telah disusun Standar dan Prosedur Penyelenggaraan PKBM.
PKBM sebagai satuan Pendidikan Nonformal merupakan prakarsa
pembelajaran dari, oleh, dan untuk masyarakat, perlu dibina secara
berkesinambungan menuju standar yang mapan. Manajemen PKBM perlu ditata
kembali agar lebih responsif dan berdaya dalam melaksanakan fungsinya secara
optimal, fleksibel, dan netral. Fleksibel dalam arti memberi peluang bagi
masyarakat untuk belajar apa saja sesuai dengan yang mereka butuhkan,
sedangkan netral adalah memberikan kesempatan bagi semua warga masyarakat
tanpa membedakan status sosial, agama, budaya, dan lainnya untuk memperoleh
layanan pendidikan di PKBM. Untuk mengakomodir berbagai keragaman yang
ada serta meningkatkan kualitas proses layanan pendidikan pada masyarakat,
tenaga pendidik dan kependidikan di PKBM harus merancang standar kebutuhan
belajar yang diinginkan secara demokratis, efektif, efisien, dan bermutu. Hal ini
14
perlu dilakukan oleh penyelenggara PKBM karena tuntutan perubahan
pendidikan masa depan mengarah pada konsep pembelajaran berbasis kebutuhan
masyarakat.
Untuk memberi arah yang jelas pada upaya peningkatan kualitas
penyelenggaraan PKBM serta merespon keinginan masyarakat untuk
membentuk dan mendirikan PKBM telah dikembangkan pedoman pembentukan
PKBM. Pedoman ini diharapkan kini telah menjadi acuan bagi masyarakat yang
ingin membentuk dan mendirikan PKBM serta bagi pemerintah dalam
melakukan pengembangan, pengawasan, dan pembinaan.
Di dalamnya dibahas terkait bagaimana operasional PKBM (pembentukan,
perizinan, sarana dan prasarana, serta sumber pendanaannya). Bab lainnya
membahas lingkup ketenagaan dan kelembagaan PKBM. Pedoman ini menjadi
sangat penting bagi setiap aktivis PKBM sebagai sumber rujukan dalam
pengelolaan PKBM.
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat (DitBinDikmas), Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan merupakan institusi yang mengemban amanat
pembinaan penyelenggaraan pendidikan masyarakat. DitBinDikmas
berkomitmen memenuhi kebutuhan belajar nyata sesuai dengan situasi dan
kondisi setempat. Salah satu cara yang ditempuh adalah memberdayakan dan
mengembangkan PKBM sebagai satuan pendidikan nonformal yang memberikan
layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkannya.
Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas telah
mencanangkan Gerakan Akreditasi PKBM dengan target 1000 PKBM
mengajukan akreditasi. Walau begitu hanya terdapat 896 lembaga PKBM saja
yang mengajukan akreditasi. Artinya, baru 10,07% PKBM saja yang mengajukan
akreditasi. Jika ditambah jumlah program PKBM yang sudah berstatus akreditasi
per 16 Februari 2016 yaitu sejumlah 840 program (data BAN PAUD dan PNF),
maka jumlahnya menjadi 1736 (19,5%). Angka tersebut diasumsikan setiap
PKBM memiliki satu program. Presentase tersebut akan semakin kecil jika
diasumsikan setiap PKBM memiliki lebih dari satu program.
Tidak tercapainya target tersebut salah satunya dipengaruhi oleh adanya
perubahan manajemen pada BAN PAUD dan PNF di mana akreditasi telah
dibantu oleh BAP PAUD dan PNF Provinsi tidak lagi ditangani oleh BAN
PAUD dan PNF. Sementara itu sampai triwulan ketiga tahun 2016 ada beberapa
BAP provinsi yang belum dapat melaksanakan tugas karena kendala administasi.
Bahkan penetapan rekrutmen asesor baru ada yang selesai ditetapkan memasuki
triwulan keempat (BAN PAUD dan PNF).
Dengan adanya kendala tersebut di atas, pencapaian angka 896 program
PKBM yang mengajukan akreditasi sebenarnya sudah merupakan prestasi luar
biasa. Sudah mulai ada kesadaran akan perlunya akreditasi bagi program yang
dikelola oleh PKBM.
15
Nampak jelas, bahwa masih ada kesulitan satuan-satuan PKBM dalam
mengajukan akreditasi, salah satunya karena harus menyiapkan seabreg
dokumen. Padahal, sebenarnya tidaklah terlalu sulit untuk menyiapkan proses
akreditasi. Ada istilah “apa yang kamu tulis kamu kerjakan dan yang kamu
kerjakan kamu tulis”. Tetapi, karena tidak terbiasa mendokumentasikan kegiatan
dan adminitrasi dengan baik, menyiapkan bukti fisik dokumen menjadi pekerjaan
sulit. Jikalau PKBM mau menerapkan kalimat di atas maka tidak akan
mengalami kesulitan dalam penyiapan bukti-bukti fisik pendukung penilaian
akreditasi.
Keuntungan mengajukan akreditasi bagi satuan PKBM sangat banyak, kalau
dahulu untuk mengajukan akreditasi satuan salah satunya programnya harus
terakreditasi atau bersama-sama mengajukan. Akan tetapi, hal itu sekarang tidak
berlaku lagi. Karena satu instrumen akreditasi sudah mencakup akreditasi satuan
dan program.
PKBM yang merupakan satuan pendidikan nonformal yang didirikan dari,
oleh dan untuk masyarakat. Keberadaanya ada yang hanya untuk memenuhi
kewajiban. Di antaranya karena (keterpaksaan) yaitu hanya memenuhi
persyaratan bahwa di setiap kelurahan/desa harus ada satu PKBM. Bagi PKBM
yang dapat memanfaatkan peluang, menurut Standar Pelayanan Minimal PKBM
(2012) ada 9 karakter yang harus dimiliki dan akan bertahan serta berkembang
sesuai kebutuhan di masyarakat. Kesembilan karekter tersebut: (1) Kepedulian
terhadap masyarakat marginal yang serba kekurangan; (2) Kemandirian
penyelenggaraan; (3) Kebersamaan dalam kemajuan; (4) Kebermaknaan setiap
program dan kegiatan; (5) Kemitraan dengan semua pihak yang ingin
berpartisipasi dan berkontribusi; (6) Fleksibilitas penyelenggaraan program; (7)
Profesionalisme pengelolaan lembaga; (8) Transparansi dan akuntabilitas
pertanggungjawaban dan lembaga; (9)Pembaharuan secara terus menerus
(continuous improvement).
Berdasarkan hal tersebut bagi PKBM yang tidak dapat memenuhi karakter
tersebut akan tenggelam dan ditinggalkan oleh masyarakat karena sudah tidak
dapat melayani kebutuhan yang diinginkan. Berbeda dengan PKBM yang
didirikan atas inisiatip sendiri karena didirikan untuk melayani masyarakat yang
membutuhkan akan berusaha untuk mencari inovatif agar tidak ditinggalkan oleh
masyarakat. Minat dan kebutuhan warga masyarakat yang dapat diakomodir oleh
PKBM mempunyai skor yang tinggi dalam pengajuan akreditasi.
C. Prasyarat Pengajuan Akreditasi PKBM
Persyaratan umum ini diambil dari presentasi BAN-PAUD dan PNF yang
menjelaskan alur akreditasi PAUD di tahun 2016:
1. Mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PAUD PNF melalui
BAP PAUD dan PNF di provinsi masing-masing
16
2. Memiliki Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional Pendidikan Nonformal
(PAUD-LKP-PKBM) dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, UPT
Perijinan, atau Lembaga Pemerintah lainnya yang berwenang
3. Akte Pendirian dari Notaris atau SK Pimpinan Instansi/Lembaga/Institusi
yang berwenang di atasnya
4. Program yang diajukan akreditasinya telah beroperasi minimal 2 tahun
5. Diprioritaskan bagi Lembaga yang memiliki NPSN (Nomor Pokok
Satuan Pendidikan Nasional)
6. Menggunakan prasarana yang didukung dengan dokumen yang sah
(Sertifikat Kepemilikan Tanah dan Bangunan, Surat Perjanjian Sewa,
Surat Perjanjian Pemanfaatan Prasarana)
Satuan dan program yang ada di PKBM wajib memenuhi persyaratan khusus
dari setiap standar dalam SNP yang diatur berdasarkan pengaruhnya terhadap
mutu secara langsung (harus atau major), berpotensi berpengaruh terhadap mutu
(seharusnya atau minor), dan berpengaruh terhadap efektifitas, efisiensi,
produktifitas kinerja satuan PKBM (sebaiknya atau observed) yang ditunjukkan
dengan melengkapi Persyaratan Dokumen Akreditasi PKBM.
Apa syarat umum dan syarat khusus permohonan akreditasi PKBM? Berikut
ini dijelaskan syarat-syarat umum untuk melakukan permohonan akreditasi
PAUD disusul dengan syarat-syarat khusus.
Setiap PAUD harus melakukan evaluasi diri untuk mengukur kemampuan
dalam memenuhi ke-delapan SNP dengan menjawab/mengisi setiap butir
pertanyaan/pernyataan secara lengkap, akurat, dan konsisten.
Persyaratan umum akreditasi PAUD ini mensyaratkan agar asesi (lembaga
yang akan diakreditasi) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Rekaman dan dokumen harus akurat.
2. Rekaman dan dokumen harus mutakhir.
3. Rekaman dan dokumen harus dapat dibuktikan keabsahannya.
4. Prosedur penilaian kelayakan harus diikuti dengan baik.
Dokumen adalah format yang menjadi perencanaan untuk dilaksanakan
(sebelum diisi data), seperti formulir, panduan mutu, prosedur, instruksi kerja
dan fotokopi.Rekaman adalah catatan hasil pelaksanaan dan pengisian dari
dokumen, seperti hasil formulir yang telah diisi, instruksi kerja dengan fotokopi
yang telah diisi.
Adapun persyaratan khusus pengajuan akreditasi di antaranya:
• Jumlah peserta didik minimal 20 orang/ tahun (kumulatif semua
program), dibuktikan dengan lampiran presensi peserta didik pada tahun
ajaran terakhir.
17
• Mempunyai Pendidik yang memenuhi persyaratan sesuai program yang
diajukan (Memiliki Guru Mata Pelajaran Berkualifikasi S1 untuk Paket
A,B,C)
• Minimal memiliki 2 jenis program utama: Pendidikan Kesetaraan (Paket
A, B, C), Keaksaraan (Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha Mandiri),
Kepemilikan 2 jenis program utama dibuktikan dengan Ijin Operasional
• Catatan: Jika PKBM hanya mengajukan 1 (satu) program, maka
Program yang tidak diajukan akreditasinya minimal telah beroperasi 1
tahun dengan didukung dokumen pada Standar Isi, Proses dan Pendidik
(SIPRODIK)
D. Perangkat Akreditasi
Kisi-Kisi Instrumen Akreditasi
Instrumen Akreditasi
FR-AK-02 – Formulir Pemeriksaan Berkas Awal
FR-AK-04 – Formulir Penilaian Akreditasi
FR-AK-04a – Formulir Rangkuman Temuan Hasil Visitasi
Rubrik Penilaian Akreditasi
E. PermohonanAkreditasi a. Permohonan akreditasi baru: diproses sepanjang tahun.
b. Permohonan akreditasi ulang untuk meningkatkan status akreditasi:
- Program dan satuan yang terakreditasi (namun statusnya belum berupa
peringkat akreditasi) dapat mengajukan kembali setelah 2 tahun
Terakreditasi.
- Program dan satuan yang terakreditasi C dapat mengajukan kembali
setelah 2 tahun terakreditasi.
- Program dan satuan yang terakreditasi B dapat mengajukan kembali
setelah 3 tahun Terakreditasi.
- Program dan satuan yang tidak terakreditasi dapat mengajukan kembali
setelah 1 tahun Tidak Terakreditasi
- Permohonan akreditasi program dan satuan terakreditasi A dan yang
sudah berakhir dapat mengajukan kembali setelah 5 tahun terakreditasi,
selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa akreditasinya berakhir.
18
F. Langkah- Langkah Areditasi
1. Lembaga mengajukan permohonan Akreditasi ke BAN PAUD dan PNF
melalui BAP dengan menyertakan dokumen akreditasi
2. BAP melakukan pemeriksaan menggunakan Format FR-AK-02
Apabila lolos, maka dilanjutkan ke langkah berikutnya, apabila tidak
lolos, maka BAP memberitahukan kekurangan kepada lembaga. Apabila
dokumen yang kekeurangan dapat dilengkapi, maka lembaga dapat
memenuhi kekurangan dan menirimkan ke BAP. Jika kekurangannya
belum berdiri 2 tahun maka LKP harus menunggu sampai batas waktu
telah berdiri 2 tahun.
3. BAN melakukan penetapan Asesor untuk melakukan Desk Assesment
4. Pelaksanaan Desk Assesment
5. BAN melakukan penetapan Asesor Visitasi
6. Pelaksanaan Visitasi ke Lembaga, Pada saat visitasi lembaga boleh
melengkapi dokumen yang kurang selama proses visitasi, dan berakhir
setelah dilakukan penutupan.
7. Melakukan Validasi
8. Melakukan Pleno
9. Melakukan Penerbitan Sertifikat; Terakreditasi A, B, C, dan TA (Tidak
Terakreditasi)
19
BAB III
INSTRUMEN AKREDITASI PKBM
A. Kisi-kisi Instrumen Akreditasi
Kisi-kisi merupakan acuan dalam pengembangan instrumen akreditasi.
Substansinya memuat 8 (delapan) standar nasional pendidikan, variabel pada
masing-masing standar, indikator pada masing-masing variabel, dan status
atau bobot padasetiap butir penilaian.
20
21
B. Instrumen Akreditasi
Instrumen akreditasi digunakan untuk memperoleh data berkaitan
dengan 8 (delapan) SNP yang menggambarkan kondisi PKBM secara
obyektif. Instrumen harus diisi oleh pengelola satuan PKBM atau pihak yang
bertanggung jawab atas penyelenggaraan PKBM. Jawaban terhadap
pertanyaan/pernyataan harus sesuai dengan kondisi PKBM dan prosedur
akreditasi yang telah ditetapkan oleh BAN- PAUD dan PNF.
22
Cover instrumen akreditasi PKBM
23
C. Jumlah dan Status Butir Penilaian
1. Jumlah Butir
2. Status butir
Jumlah butir 72 (tujuh puluh
tujuh) Status butir
major 26
minor 31
observed 15
•Adalah kriteria yang harus dipenuhi karena sangat signifikan mempengaruhi pencapaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.
Status harus (major) mendapat (Bobot = 4)
•Adalah kriteria yang seharusnya dipenuhi karena cukup signifikan mempengaruhi pencapaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.
Status minor (seharusnya) (Bobot = 3)
•Adalah kriteria yang sebaiknya dipenuhi karena kurang mempengaruhi pencapaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.
Status observation (sebaiknya) (Bobot = 1)
24
D. PeringkatAkreditasi Sejak tahun 2015 BAN PAUD dan PNF menggunakan peringkat
akreditasi A, B, C dan tidak terakreditasi, sedangkan ekuivalensi nilai akhir
hasil penilaian akreditasi PKBM adalah sebagaimana berikut:
Nilai akhir Ekuivalen Peringkat
731 – 876 86 – 100 A
585 – 730 71 – 85 B
438 – 584 56 – 70 C
< 438 < nilai 56 Tidak terakreditasi
E. Rubrik Penilaian Akreditasi
Rubrik adalah patokan asesor dalam memberi skor pada setiap butir yang
dinilai. Penskoran mengacu pada bukti fisik yang dimiliki atau tindakan yang
dilakukan oleh satuan PKBM. Selain itu, asesor sebagai seorang yang ahli di
bidangnya memiliki hak untuk melakukan expert judgement terhadap suatu
kondisi lembaga, dengan tetap berpatokan pada rubrik penilaian dan kaidah
keilmuan.
25
26
BAB III
PEMENUHAN DOKUMEN AKREDITASI
A. Dokumen Bagian Depan
1. Cover
a. Cover berwarna merah, cover berisi logo, nama PKBM, alamat
PKBM, no telp, nama program yang diajukan
27
b. Surat Permohonan
28
c. Pernyataan Lembaga
29
d. Identitas Lembaga
30
e. Identitas Pengisi Instrumen
31
f. Legalitas Lembaga
Legalitas lembagaterdiri dari :
1) Izin Operasional lembaga yang masih berlaku, kalau 31ias masa
berlaku masih satu tahun ke depan, misalnya peaksanaan akreditasi
Tahun 2017 masa waktu berlaku sampai Tahun 2018
32
33
2) Akta Pendirian Lembaga dari Notaris dan atau Menhumkam
34
35
3) NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional)
NPSN PKBM Geger Sunten P2964711
g. Instrument Akreditasi
Instrumen Akreditasi yang sudah diisi lembaga meliputi 8 standar
dilampirkan.
36
37
……….dan seterusnya sampai dengan 8 standar
B. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
1. Butir 1 (major): Program yang diajukan memiliki rumusan Standar
Kompetensi Lulusan (SKL).
Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan. SKL digunakan sebagai acuan utama pengembangan
standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik
dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar
pengelolaan, dan standar pembiayaan. Artinya pemahaman dan
pemenuhan standar kompetensi lulusan menjadi penting karena akan
memberi arah pengembangan standar nasional pendidikan lainnya. Dalam
proses akreditasi SKL merupakan standar nasional pendidikan pertama
yang diasesmen.
PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B
atau Paket C) jika belum menerapkan kurikulum 2013 maka standar
kompetensi lulusan yang digunakan adalah Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Apabila PKBM sudah
menggunakan kurikulum 2013 maka standar kompetensi lulusan yang
digunakan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
20 Tahun 2016.
Standar kompetensi lulusan untuk Paket A, Paket B dan Paket C sudah
tersedia, artinya PKBM tidak perlu untuk merumuskan SKL. Namun jika
PKBM hanya mengkopi dokumen Peraturan Menteri tersebut dan
kemudian diberi sampul dengan identitas PKBM tidak akan mendapatkan
sekor yang optimal. Bagaimana agar memperoleh sekor maksimal? Ikuti
tips berikut.
Butir SKL pada instrumen akreditasi PKBM berstatus major, yaitu butir
pertanyaan/pernyataan yang dipandang mempengaruhi standar mutu
PKBM secara langsung. Status butir major pada SKL ini tidak boleh
memiliki sekor 0, karena berdasarkan parameter akreditasi walau sudah
terpenuhi pasing grade akreditasi tidak boleh ada sekor 0 pada status butir
major pada delapan standar nasional pendidikan. Karena itu menjadi
penting untuk memenuhi dokumen SKL.
38
Walaupun SKL Paket A, Paket B, dan Paket C sudah ditetapkan oleh
pemerintah, namun dalam rubrik akreditasi PKBM disebutkan bahwa
rumusan SKL dibuat sendiri. Untuk tidak membingungkan maka
pemahamannya adalah bahwa SKL yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah mencakup semua jenjang (Paket A, Paket B dan Paket C).
PKBM diminta untuk memilah dan memilih serta menuangkan kembali
SKL tersebut sesuai dengan program yang diajukan untuk diakreditasi.
Pada Permendiknas nomor 23 tahun 2006 terdapat rumusan standar
kompetensi lulusan satuan pendidikan (SKL-SP) dan standar kompetensi
kelompok mata pelajaran (SK-KMP). Nah dokumen yang “dibuat
sendiri” oleh PKBM adalah hasil pemilahan dan mengetik ulang sesuai
dengan jenis programnya. Misalnya program yang diajukan akreditasi
adalah Paket C, maka rumusan SKL-SP yang dikutip adalah SKL-SP
SMA/MA/SMALB/Paket C. Sudah barang tentu dalam dokumen SKL
yang dibuat oleh PKBM menghilangkan kata SMA/MA/SMALB.
Kemudian rumusan SKL-KMP dipilih saja pada kelompok mata
pelajaran untuk Paket C.
Jika sudah melaksanakan kurikulum 2013, maka SKL yang diacu adalah
Permendikbud nomor 20 Tahun 2016 dengan menuliskan SKL Paket C
pada dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan. Pada
setiap dimensi diuraikan rumusan standar kompetensi lulusan sesuai
kolom program. Untuk Paket C, setiap sub judul dimensi di bawahnya
dituliskan rumusan SKL yang dikutip dari kolom paling kanan lampiran
Permendikbud nomor 20 Tahun 2016.
Hal yang penting adalah rumusan SKL yang dipilih dari Permendiknas
Nomor 23 Tahun 2006 atau Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 harus
ditetapkan melalui surat keputusan Kepala PKBM. Untuk menghindari
sekor rendah jangan membuat surat penetapan (SK) namun hanya
dilampiri Permendiknas/Permendikbud saja tidak memilah dan
mengelompokan sesuai dengan program yang diajukan akreditasi.
Terakhir, pemenuhan dokumen akreditasi tidak akan berarti jika rumusan
SKL tidak dipahami oleh setiap tutor dan pengelola Paket A, Paket B
atau Paket C. Karena melalui pemahaman SKL akan memberikan
inspirasi dan arah penyelenggaraan dan proses kegiatan belajar mengajar.
Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang
harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Penentuan kelulusan peserta didik program kesetaraan menggunakan
kriteria atau standar kompetensi lulusan (SKL) yang telah ditentukan,
39
sedangkan untuk program life skill dll standar kelulusannya ditetapkan
oleh ketua PKBM, sesuai keluaran yang ingin dihasilkan. Ketentuan SKL
yang dimiliki adalah untuk program utama (Paket A, Paket B, Paket C,
KD, atau KUM) yang diajukan.
Kriteria ideal bukti fisik untuk butir ini adalah:
a) Rumusan SKL di buat sendiri.
b) Rumusan SKL yang sesuai dengan visi misi lembaga.
c) Memiliki surat penetapan SKL dimaksud.
d) Memiliki referensi SKL yang relevan (nasional/internasional)
- SKL dibuat sendiri dalam arti bukan hanya berupa hasil fotocopy dari
SKL yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi merupakan hasil
adopsi atau adaptasi satuan/lembaga dengan tetap mengacu pada
regulasi yang berlaku.
- SKL harus sesuai dengan visi misi lembaga.
- SKL harus ditetapkan oleh lembaga, dalam bentuk Surat Keputusan
Penetapan.
- Untuk SKL program pendidikan kesetaraan, referensi yang terkait di
antaranya: Permendikbud No.23/2006 tentang SKL, Permendikbud
No. 54 Tahun 2013 tentang SKL Dikdasmen, atau Permendikbud No.
20 tahun 2016 tentang SKL Dikdasmen.
Jika tidak tersedia standar kompetensi dari Ditbindikmas maka dapat
mengacu pada SKKNI atau ditetapkan sendiri dan disahkan oleh lembaga
dengan memodelling struktur standar kompetenti lulusan yang sudah ada
meliputi profil lulusan, unit kompetensi, elemen kompetensi, indikator
kelulusan, capaian pembelajaran (sikap dan tata nilai, kemampuan di
bidang kerja/keterampilan, penguasaan pengetahuan, hak dan tanggung
jawab).
40
Contoh Standar Kompensi Lulusan Pendidikan Kesetaraan Program
Paket C
2. Butir 2 (minor): Program PKBM memiliki rumusan capaian
pembelajaran untuk 1-4 program pendukung.
41
Masih banyak ditemui asesi atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) mengajukan akreditasi gagal paham terhadap pemenuhan butir
1.1.2, yaitu pemenuhan dokumen rumusan capaian pembelajaran program
“life skills”. Ada yang mencantumkan perhitungan kriteria ketuntasan
minimal (KKM) berdasarkan tingkat kesulitan indikator, intake dan daya
dukung setiap mata pelajaran. Padahal jelas-jelas yang diminta adalah
capaian pembelajaran program life skills bukan capaian dalam arti kriteria
ketuntasan minimal.
Sangat tidak logis ketika dalam konteks standar kompetensi lulusan
sudah membahas indikator untuk menghitung KKM. Padahal indikator
baru diwujudkan setelah diketahui standar kompetensi dan kompetensi
yang ada pada dokumen standar isi. Uraian KKM masuk dalam konteks
penilaian sehingga seharusnya masuk dalam standar penilaian.
Rekapitulasi KKM setiap mata pelajaran per semester dimasukkan dalam
dokumen I Kurikulum Satuan Pendidikan.
Lalu bagaimana pemenuhan dokumen rumusan capaian pembelajaran
program “life skills” (butir 1.1.2)?
Setiap tahun PKBM sebagian besar pasti menyelenggarakan program
“life skills” atau ketrampilan vokasional. Nah dalam melaksanakan
program tersebut sudah barang tentu memiliki dokumen perencanaan
pembelajaran. Sebelum dokumen perencanaan pembelajaran “life skills”
dibuat setiap penyelenggara seharusnya mencermati atau mengkaji
capaian pembelajaran program tersebut.
Adapun yang dimaksud dengan capaian pembelajaran program “life
skills” adalah standar kompetensi lulusan program “life skills”itu. Ingat,
butir ini masih masuk dalam standar kompetensi lulusan yang sifatnya
minor. Bersifat minor karena berbunyi seharusnya, dan karena berasal
dari program pendukung. Artinya walaupun progam pendukung
seharusnya PKBM juga memiliki dokumen standar kompetensi lulusan.
Dokumen standar kompetensi lulusan untuk program life skills bisa
terdiri dari dua sumber yaitu (1) berupa Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan tentang standar kompetensi lulusan kursus jika program
“life skills” yang diselenggarakan terstruktur atau ber-SKL; (2) disusun
sendiri oleh lembaga jika program “life skills” tersebut tidak ber-SKL.
Misalnya membuat telor asin, keterampilan membuat pupuk organik,
keterampilan anyaman bambu, keterampilan sablon, keterampilan ukir
kayu dan lain sebagainya yang sejenis.
Walaupun bentuk program adalah life skills, namun dalam merumuskan
SKL dapat diambil dari SKL kurus dan pelatihan. Sudah barang tentu
harus dilakukan penyusuaian oleh PKBM, artinya dokumen SKL tersebut
dijadikan acuan untuk merumuskan capaian pembelajaran program life
skills. Berbeda dengan rumusan SKL pendidikan kesetaraan, rumusan
42
SKL kursus dan pelatihan sudah berupa rumusan standar kompetensi dan
kompetensi dasar.
SKL Kursus dan Pelatihan diatur dalam Permendiknas Nomor
47 Tahun 2010 dan Permendikbud Nomor 31 Tahun 2012 tentang
SKL Kursus dan Pelatihan. Untuk mengunduh SKL tersebut silahkan
klik tautannya.
Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), maka SKL kursus
yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi
pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk
mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna
lulusan di dunia kerja dan dunia industri. Oleh karena itu
diterbitkan Permendikbud nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar
Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan, yang berbasis KKNI.
Jika program life skills yang diselenggarakan tidak memiliki SKL yang
sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka kewajiban PKBM untuk
merumuskan sendiri.
Dokumen rumusan capaian pembelajaran tidak sekedar menyalin atau
memfotokopi Peraturan Menteri, namun harus disesuaikan dengan
kebutuhan belajar dan kurikulum yang dikembangkan. Serta yang paling
penting adalah adanya penetapan SKL atau rumusan capaian
pembelajaran life skills berupa Keputusan Ketua PKBM. Dokumen
inilah yang akan diperiksa oleh asesor akreditasi.
Banyaknya atau jumlah dokumen penetapan SKL atau rumusan capaian
pembelajaran life skills (termasuk lampiran SKL-nya) akan menentukan
sekor pada butir 1.1.2. Sudah barang tentu dokumen tersebut adalah
berasal dari program yang sedang dilaksanakan pada tahun berjalan atau
pernah diselenggarakan dalam dua tahun terakhir. Bukan dokumen yang
dibuat tapi programnya tidak pernah dilaksanakan.
Capaian pembelajaran merupakan penera (alat ukur) dari apa yang
diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur
maupun tidak. Rumusan capaian pembelajaran disusun dalam 4 unsur
yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan,
dan wewenang dan tanggung jawab.
Program pendukung yang dimaksud dalam butir penilaian ini adalah:
program life skills, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), pemberdayaan
perempuan, Kelompok Belajar Usaha (KBU), atau yang lainnya.
Contoh Rumusan Capaian Pembelajaran:
Rumusan Pencapaian Pembelajaran
43
Program Kecakapan Hidup
Rumusan capaian pembelajaran tersebut dicetak di kertas berkop PKBM,
ditandatangani ketua PKBM, dan diberi cap/stempel PKBM untuk
masing-masing rumusan capaian pembelajaran program pendukung yang
dilaksanakan.
C. Standar Isi
1. Butir 3 (major): Satuan PKBM menyelenggarakan 2 atau lebihjenis
program utama dan minimal 1 jenis program “life skill”/pendukung
pada tahun berjalan.
Butir pada standar isi diawali dengan pertanyaan layanan program yang
dimiliki PKBM. Jenis program dibagi menjadi program layanan utama
dan program layanan pendukung. Butir ini termasuk kategori major.
Termasuk pada program layanan utama adalah Paket A, Paket B, Paket
C, Pendidikan Keaksaraan, PAUD, dan Pelatihan/Kursus yang
terstruktur. Adapun yang dimaksud dengan pelatihan/kursus yang
terstruktur adalah kursus yang mengacu standar kompetensi lulusan
berdasarkan Permendiknas Nomor 47 Tahun 2010, Permendikbud Nomor
31 Tahun 2012, dan Permendikbud Nomor 131 Tahun 2014. Bukan
kursus yang diselenggarakan dalam satu atau dua kali pertemuan
sehingga tidak memiliki acuan standar kompetensi lulusan.
Termasuk pada program layanan pendukung adalah program life skills
(untuk membedakan dengan pelatihan/kursus yang terstruktur), Taman
Bacaan Masyarakat, pendididikan pengarusutamaan gender dan lain-lain
44
yang belum termasuk. Contoh program kursus yang tidak terstruktur
antara kursus membuat telor asin, membuat kerupuk udang dan lain-lain.
Berdasarkan rubrik penilaian akreditasi, asesi akan memperoleh sekor 4
apabila PKBM menyelenggarakan tiga program layanan utama dan satu
program layanan pendukung pada tahun berjalan. Misalnya yang
diajukan akreditasi adalah Paket B, maka ia minimal memiliki dua
program utama lainnya (dua diantara: Paket A, Paket B, PAUD,
Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Lanjutan atau kursus).
Program layanan utama dan pendukung semua sedang dilaksanakan pada
tahun berjalan ketika pengajuan dan visitasi akreditasi dilakukan. Untuk
program yang tidak diajukan akreditasi harus melampirkan daftar peserta
didik, daftar pendidik, kurikulum dan foto-foto kegiatan.
1. Contoh: jika sebuah PKBM menyelenggarakan Paket B, Paket C,
Keaksaraan Dasar, dan Keaksaraan Lanjutan (Keaksaraan Usaha Mandiri
dan multi keaksaraan), maka satuan tersebut memiliki 4 program.
2. Untuk program yang tidak diajukan untuk akreditasi, harus
melampirkan izin operasional, daftar peserta didik, daftar pendidik,
kurikulum, dan foto kegiatan
Bukti fisik butir ini adalah:
- Izin operasional yang masih berlaku.
- Daftar peserta didik dan pendidik.
- Ringkasan kurikulum.
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) program paket
C
- Foto kegiatan pembelajaran.
45
2. Butir 4 (minor): Satuan PKBM memiliki 1 Desa/Kelurahan binaan
(di luar lokasi PKBM) dengan1-3program/kegiatan.
Kewajiban Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki desa
binaan tertuang dalam Standar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang
dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada
tahun 2014.
Pada buku Pedoman Standar PKBM tersebut disebutkan bahwa PKBM
memiliki minimal satu desa/komunitas binaan khusus yang disetujui oleh
Kepala Desa yang bersangkutan (2014: 14). Kewajiban memiliki desa
binaan ini merupakan salah satu program minimal yang wajib
dilaksanakan oleh PKBM, program lainnya adalah memiliki dua program
layanan utama (PAUD dan Dikmas) dan satu program layanan
pendukung.
46
Ketentuan itulah yang kemudian diturunkan menjadi salah satu butir
penilaian akreditasi komponen standar isi. Setiap PKBM diwajibkan
memiliki satu desa binaan di luar lokasi PKBM. Pengertian di luar lokasi
PKBM tidak harus di luar wilayah desa dimana PKBM berada, namun
bisa diartikan di luar wilayah dusun dalam satu desa di mana PKBM
tersebut berada. Namun demikian PKBM diperbolehkan memiliki desa
binaan di luar wilayah desanya.
PKBM diwajibkan memiliki desa binaan adalah agar PKBM menjalin
hubungan erat dengan pemerintah desa setempat. Jalinan tersebut
dituangkan dalam bentuk naskah akad kerjasama atau biasa juga disebut
dengan Memorandum of Understanding (MoU). Dokumen naskah akad
kerjasama inilah yang dijadikan bukti penilaian disertai dengan dokumen
kegiatan berupa foto kegiatan, laporan dan daftar hadir peserta.
Pada dokumen naskah akad kerjasama, yang ditandatangani oleh para
pihak yaitu Ketua PKBM dan Kepala Desa, disebutkan bidang program
atau bentuk kegiatan serta kewajiban dan tanggung jawab para pihak
(Pihak Pertama dan Pihak Kedua).
PKBM akan mendapatkan sekor 4 jika memiliki lebih dari empat
komunitas atau kelompok sasaran. Komunitas atau kelompok dapat
disebutkan dalam satu naskah akad kerjasama. Namun untuk menghitung
harus diikuti dengan adanya dokumen laporan kegiatan, foto kegiatan dan
daftar peserta. Pemilihan komunitas atau kelompok sasaran sesuai dengan
tujuan akhir layanan pendidikan nonformal melalui PKBM yaitu
memberdayakan masyarakat. Disamping melakukan program secara
reguler PKBM dapat pula melakukan kegiatan pembinaan kepada
komunitas/kelompok sasaran sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.
Bentuk kegiatan bisa berupa program layanan utama di luar lokasi PKBM
atau program layanan pendukung misalnya pembinaan kepemimpinan
pemuda, pemberantasan narkoba, meningkatkan disiplin tata tertib lalu
lintas di kalangan kaum muda, pendidikan seks pra nikah, pemberdayaan
petani, pemberdayaan nelayan dan lain sebagainya.
Dalam penilaian akreditasi, butir ini masuk dalam jenis program layanan
dengan kategori minor
Maksud di luar lokasi PKBM adalah di luar desa/kelurahan tempat
domisili PKBM. Jadi, komunitas binaan yang masih satu desa/kelurahan
dengan satuan PKBM, tidak masuk dalam penilaian desa binaan, tetapi
47
menjadi program reguler yang dijalankan. Bukti fisik yang diperlukan
untuk butir penilaian ini adalah:
a) MOU/surat keterangan kerjasama. Ketentuan untuk MOU harus
ditandatangani oleh kedua belah pihak (PKBM dan desa binaan),
sedangkan surat keterangan boleh ditandatangani oleh pihak kedua.
b) Dokumen pendukung kegiatan yang perlu dilampirkan, di antaranya:
laporan, foto kegiatan, dan daftar peserta program.
c) Kerjasama ini bukan karena adanya dana bansos, tetapi benar-benar
merupakan program bersama.
Contoh MOU PKBM dengan Desa Binaan
48
3. Butir 5 (major): Program PKBM memiliki struktur kurikulum yang
disusun sendiri.
PKBM diwajibkan memiliki struktur kurikulum untuk setiap jenis
program utama yang diajukan akreditasi. Butir 2.2.1 ini termasuk
berstatus major, artinya adalah kriteria yang harus dipenuhi karena
sangat signifikan mempengaruhi pencapaian 8 (delapan) standar nasional
pendidikan. Bagaimana cara memenuhi ketentuan butir ini? Berikut
penjelasannya.
Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang
harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam
konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) struktur kurikulum
dicantumkan dalam naskah KTSP. Dokumen KTSP terdiri dari dokumen
1 dan dokumen 2. Dokumen 1 KTSP pendidikan kesetaraan berisi
tentang acuan pengembangan KTSP yang memuat latar belakang, tujuan
dan prinsip pengembangan, tujuan pendidikan, struktur dan muatan
kurikulum, kalender pendidikan. Dokumen 2 KTSP pendidikan
kesetaraan terdiri dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.
Berdasarkan uraian di atas struktur kurikulum termasuk dalam dokumen
1 KTSP.
Sebelumnya perlu dipahami bahwa Paket A, Paket B dan Paket C masih
menggunakan kurikulum berdasarkan standar isi sebagaimana diatur
dalam Permendiknas Nomor 14 Tahun 2007. Atau dalam bahasa
awamnya masih menggunakan kurikulum KTSP 2006. Pendidikan
kesetaraan sampai tulisan ini diturunkan belum menerapkan kurikulum
2013. Mengapa pendidikan kesetaraan saat ini belum menggunakan
kurikulum 2013, karena kerangka dasar dan struktur kurikulum belum
ditetapkan alias masih menggunakan kurikulum lama.
Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi inti, mata
pelajaran, beban belajar dan kompetensi dasar. Sedangkan berdasarkan
instrumen akreditasi bukti fisik yang dinilai adalah (a) daftar mata
pelajaran; (b) bobot/jumlah jam belajar per mata pelajaran; (c) alokasi
waktu pembelajaran; (d) lama studi.
Namun demikian penyajian bukti fisik akreditasi tidak harus terpisah-
pisah, karena pada hakekatnya keempat indikator di atas termuat dalam
dokumen satu KTSP. Oleh karenanya asesor akan memeriksa indikator-
indikator struktur kurikulum dalam dokumen satu KSTP. Sudah barang
tentu setiap indikator di atas diberi tanda (post id) agar memudahkan
asesor menemukan keempat indikator dimaksud.
49
Untuk menyajikan indikator (a) dan (b) dapat disajikan tabel pemetaan
mata pelajaran berdasarkan bobot satuan kredit kompetensi yang
kemudian dikonversi ke dalam jam pelajaran.
Seperti kita ketahui bahwa menu struktur kurikulum pendidikan
kesetaraan sebagaimana tertuang dalam Permendiknas Nomor 14 Tahun
2007 masih berupa bobot kompetensi pada setiap tingkatan, belum
didistribusikan ke dalam semester dan belum dikonversi ke dalam jam
pelajaran atau beban belajar. Sehingga untuk membuktikan indikator (b)
perlu dilakukan konversi bobot satuan kredit kompetensi ke dalam jam
pelajaran terlebih dahulu.
No. Matapelajaran Bobot
SKK
Semester I
Tatap Muka Tutorial Mandiri Jumlah
SKK JPL SKK JPL SKK JPL SKK JPL
1 Pendidikan
Agama 2
0
0 1 3 1 3
2 Pendidikan
Kewarganegaraan 2 1 1
0
0 1 1
3 Bahasa Indonesia 4 1 1 1 2
0 2 3
4 Bahasa Inggris 4 1 1 1 2
0 2 3
5 Matematika 4 1 1 1 2
0 2 3
6 Fisika 2
0
0 1 3 1 3
7 Kimia 2
0
0 1 3 1 3
8 Biologi 2
0
0 1 3 1 3
9 Sejarah 1
0 0,5 1
0 0,5 1
10 Geografi 1
0 0,5 1
0 0,5 1
11 Ekonomi 2
0 1 2
0 1 2
12 Sosiologi 2
0 1 2
0 1 2
13 Seni Budaya 2
0
0 1 3 1 3
14 Pendidikan
Jasmani, Olahraga 2
0
0 1 3 1 3
Konversi bobot satuan kredit kompetensi ke dalam jam pelajaran
dilakukan melalui tahapan pemetaan satuan kredit kompetensi
sebagaimana dapat diperiksa pada tabel berikut ini. Contoh pada tabel
berikut ini adalah pemetaan satuan kredit kompetensi Paket C IPA/IPS
pada tingkatan 5 setara kelas X semester I.
50
dan Kesehatan
15 Keterampilan
Fungsional*) 4
0
0 2 6 2 6
16 Muatan Lokal**) 2
0
0 1 3 1 3
17
Pengembangan
Kepribadian
Profesional
2
0
0 1 3 1 3
40 4
6
10
20 46
Persentase (%) 20,00
30,00
50,00
Kriteria 20%-
70%
30%-
80%
<=
50%
Berdasarkan standar isi pendidikan kesetaraan, satu bobot satuan kredit
kompetensi (1 SKK) pembelajaran tatap muka dikonversi menjadi satu
jam pelajaran (1 SKK tatap muka= 1 jpl); sedangkan satu bobot satuan
kredit kompetensi (1 SKK) pembelajaran tutorial dikonversi menjadi dua
jam pelajaran (1 SKK tatap muka= 2 jpl); dan satu bobot satuan kredit
kompetensi (1 SKK) pembelajaran mandiri dikonversi menjadi tiga jam
pelajaran (1 SKK mandiri= 3 jpl).
Ketentuan pemetaan SKK adalah pembelajaran tatap muka pada rentang
20%-70%, pembelajaran tutorial antara 30%-80% dan pembelajaran
mandiri maksimal 50%. Artinya jumlah bobot SKK yang dipetakan pada
setiap bentuk pembelajaran memenuhi ketentuan prosentase bobot SKK
pada semester tersebut. Misalnya pada semester I di atas jumlah bobot
SKK adalah 20 SKK, maka prosentase pembelajaran tatap, tutorial dan
mandiri adalah dari keseluruhan bobot 20 SKK tersebut. Berdasarkan
perhitungan pemetaan SKK tabel di atas, pembagian ketiga pembelajaran
dipandang memenuhi kriteria.
Sesuai standar proses pendidikan kesetaraan bahwa pembelajaran mandiri
tidak dilakukan di kelas, dengan demikian pembelajaran yang terjadwal
adalah pembelajaran tatap muka dan pembelajaran tutorial. Dengan
demikian jumlah jam pelajaran yang terjadwal sebagaimana dalam tabel
di atas adalah sejumlah empat jam pembelajaran tatap muka dan 12 jam
pelajaran pembelajaran tutorial atau total sejumlah 16 jam pelajaran.
Dari hasil pemetaan SKK di atas barulah bisa disusun jadwal
pembelajaran. Sejumlah total 16 jam pelajaran (tatap muka dan tutorial)
dapat dimasukkan ke dalam roster (jadwal pembelajaran). Berdasarkan
pemetaan inilah dapat dihasilkan jadwal pembelajaran yang hanya tiga
kali seminggu, atau empat kali seminggu.
51
Inilah pembuktian bahwa pembelajaran pendidikan kesetaraan tidak
harus dilakukan setiap hari. Hasil pemetaan bisa berbeda antara satu
satuan pendidikan nonformal dengan satuan pendidikan nonformal
lainnya, hal mana membuktikan pula wujud fleksibiltas pendidikan
kesetaraan dari segi pelaksanaannya. Artinya jumlah jam pelajaran per
mata pelajaran bisa berbeda sesuai hasil pemetaan SKK, dan jadwalnya
pun bisa berbeda-beda.
Untuk membuktikan alokasi waktu pembelajaran (indikator ketiga), maka
hasil pemetaan di atas dituangkan dalam bentuk jadwal pembelajaran
mingguan. Satu jam pelajaran Paket C sama dengan 45 menit. Sedangkan
untuk Paket B sama dengan 40 menit dan Paket A sama dengan 35 menit.
Pemetaan SKK dan jadwal pembelajaran disajikan untuk setiap
rombongan belajar yang sedang berjalan pada tahun pelajaran ketika
dilakukan visitasi akreditasi. Jangan hanya menyajikan salah satu contoh
pemetaan SKK dan jadwal pembelajaran pada semester tertentu.
Selanjutnya pada indikator keempat pada butir akreditasi ini adalah dapat
menjelaskan lama studi. Uraian lama studi dituangkan dalam dokumen
satu KTSP. Ketentuan lama studi ini dimasukkan dalam Bab III Struktur
dan Muatan Kurikulum pada huruf B.9. (lihat contoh KTSP). Adapun
contoh uraian yang menunjukkan lama studi adalah sebagai berikut:
Lama studi Paket C (IPA/IPS) sesuai dengan struktur kurikulum dan
standar proses adalah sebagai berikut:
1. Paket C (IPA/IPS) Tingkatan 5/Mahir 1 (Setara Kelas X)
mempunyai beban 40 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang
dilaksanakan minimal 20 SKK per Artinya tingkatan Tingkatan
5/Mahir 1 (Setara Kelas X) ditempuh dalam dua semester atau satu
tahun.
2. Paket C (IPA/IPS) Tingkatan 6/Mahir 2 (Setara Kelas XI – XII)
mempunyai beban 82 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang
dilaksanakan minimal 21 SKK per Artinya tingkatan Tingkatan
6/Mahir 2 (Setara Kelas XI-XII) ditempuh dalam empat semester atau
dua tahun.
3. Keseluruhan program Paket C (IPA/IPS) ditempuh selama enam
semester atau tiga tahun.
Untuk program kesetaraan, kurikulum mengacu pada ketentuan
kurikulum program kesetaraan Paket A, B atau C, (bukan kurikulum SD,
SMP atau SMA). Untuk program life skill dll, kurikulum sekurang-
52
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan C. Tujuan D. Visi, Misi, dan Tujuan PKBM BAB II STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM A. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 1. Kelompok Mata Pelajaran 2. Struktur Kurikulum Paket A/B/C/KD/KUM B. Muatan Kurikulum 1. Mata Pelajaran 2. Muatan Lokal 3. Kegiatan Pengembangan Diri 4. Beban Belajar 5. Ketuntasan Belajar 6. Penilaian, Kenaikan Kelas, Penjurusan, dan Kelulusan 7. Pendidikan Kecakapan Hidup 8. Keunggulan Lokal dan Global C. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) BAB III KALENDER PENDIDIKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Kalender Pendidikan 2. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 3. Silabus 4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 5. Program Pengembangan Diri 6. SK Tim Penyusun
kurangnya berwujud daftar mata pelatihan yang diberikan pada program
yang bersangkutan.
Kurikulum tersebut sekurang-kurangnya mencakup unsur-unsur sebagai
berikut:
1. Daftar mata pelajaran
2. Bobot/jumlah jam belajar per mata pelajaran
3. Alokasi waktu pembelajaran
4. Lama studi
Kurikulum secara lengkap meliputi: nama program, jenjang/level, unit
kompetensi, elemen kompetensi, bahan kajian, materi pelajaran/mata
53
pelajaran/modul, bobot/jam pembelajaran, total bobot/total jam pelajaran.
4. Butir 6 (minor): Program PKBM memiliki kurikulum yang mengacu
kepada 4 ketentuan sebagai berikut:
Program PKBM memiliki kurikulum yang mengacu kepada 4 dari hal-hal
sebagai berikut:
a) KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) atau SKKNI
(Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)
b) Permendiknas tentang standar isi
c) Hasil identifikasi kebutuhan belajar
d) Acuan lainnya yang relevan
Peraturan yang dapat diacu diantaranya:
1. Permendikbud No.23/2006 tentang SKL
2. Permendikbud No. 54 Tahun 2013 tentang SKL Dikdasmen
3. Permendikbud No. 20 tahun 2016 tentang SKL Dikdasmen
4. Permendiknas No.14/2007 tentang Standar Isi
5. Permendiknas No.3/2008 tentang Standar Proses
6. Permendikbud No.86/2014 tentang Keaksaraan Dasar
7. Permendikbud tentang KUM
Dokumen yang diacu tersebut tercantum dalam uraian kurikulum dan
dilampirkan.
5. Butir 7 (observed): Program PKBM melakukan peninjauan/ evaluasi
kurikulum.
Maksud peninjauan kurikulum dalam butir ini adalah kegiatan
penggantian, perubahan, penambahan, atau pengurangan pada sebagian
atau keseluruhan kurikulum yang berlaku pada program PKBM tersebut.
Hal yang menjadi penilaian dalam butir ini adalah seberapa sering
peninjauan kurikulum tersebut dilakukan, yang meliputi frekuensi per 1
s.d. >3 tahun. Satuan PKBM yang hanya bisa melampirkan 1 bukti
kegiatan peninjauan kurikulum dianggap memiliki frekuensi peninjauan
kurikulum 1 tahun (hanya satu kali).
Dokumen yang perlu dilampirkan adalah sebagai berikut:
1. Hasil Peninjauan/Evaluasi Kurikulum (dok perubahan)
2. Strategi evaluasi (workshop/lokakarya, FGD)- Lampirkan: undangan
dan photo kegiatan evaluasi
3. SK Penetapan Kurikulum Baru
4. Daftar hadir peserta peninjauan/evaluasi kurikulum
54
Contoh Peninjauan Kurikulum
6. Butir 8 (minor): Program PKBM menetapkan jam pelajaran/jumlah
pertemuan untuk program yang diajukan sesuai dengan ketentuan
sebagai berikut:
5. Berita Acara, Notulen dan Daftar Hadir
55
1. Program pendidikan kesetaraanminimal 6 mata pelajaran(utk Paket
B) atau 7 mata pelajaran (untuk Paket C) yang di UNPK-kan @ 16
kali pertemuan/semester;
2. Program keaksaraan memiliki 114 jam pelajaran atau setara 57 kali
pertemuan/paket;
Catatan:
Prosentase dihitung dari Jumlah Mata Pelajaran x Jumlah pertemuan
yang dilaksanakan dibagi dengan yang seharusnya; jumlah pertemuan
ditanyakan pada peserta didik.
Bukti fisik yang dibutuhkan adalah jadwal pertemuan tatap muka per
semester.
Contoh Jadwal Pembelajaran Program Paket C
7. Butir 9 (minor): Program PKBM memiliki proporsi jam
pembelajaran teori dan praktik dengan perbandingan 30:70
Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:
a. Perbandingan dihitung dari jumlah pertemuan yang digunakan untuk
teori dan praktik.
b. Butir ini hanya berlaku untuk kesetaraan, keaksaraan, dan lifeskill.
c. Dibutuhkan lampiran dokumen/bahan pembelajaran dan foto kegiatan
praktik.
d. Periksa silabus untuk program kesetaraan dan keaksaraan, dan lihat
proporsi pembelajaran teori dan praktiknya.
56
Bukti fisik yang dibutuhkan untuk butir ini berarti:
- Jadwal pembelajaran
- Silabus per mata pelajaran
- Foto kegiatan pembelajaran
Contoh proporsi jadwal Pembelajaran teori dan praktek
8. Butir 10 (minor): Program PKBM memiliki kalender pendidikan
buatan sendiri.
Kalender pendidikan disesuaikan dengan durasi program yang dibuka.
Jika program yang dibuka durasi 1 bulan maka kalendernya satu bulan,
jika programnya 1 tahun maka kalendernya 1 tahun.
57
Kalender dimaksud berisi jadwal kegiatan mulai dari pembukaan
program (biasa disebut orientasi), tanggal ujian, tanggal uji kompetensi,
tanggal libur belajar, tanggal sertifikasi, tanggal upacara kelulusan, dan
sejenisnya. Kalender pendidikan bukan jadwal pembelajaran.
Kalender tersebut disosialisasikan kemasyarakat melalui 1-4 dari media
berikut:
a. Surat pemberitahuan kepada warga masyarakat
b. Brosur
c. Pemberitahuan di dinding pengumuman
d. Website
e. Pertemuan orang tua peserta didik
Catatan:
1. Kalender disusun sendiri oleh PKBM (bukan foto copy dari pihak lain)
2. Jika bukan disusun sendiri, skor akan dikurangi.
3. Kalender berisi jadwal kegiatan belajar per tahun yang berlaku untuk
semua program yang terdiri atas hari masuk, hari efektif pembelajaran,
hari ujian, dan hari libur.
4. Jika tidak lengkap unsur-unsur yang ada di dalamnya maka skor juga
dikurangi.
Bukti fisik untuk butir ini adalah:
- Kalender pendidikan untuk program yang diajukan.
- Bukti sosialisasi kalender pendidikan: penempelan di dinding,
pertemuan dengan orang tua, dll.
Contoh Kalender Pendidikan
58
1. Butir 11 (major): Program PKBM memiliki silabus untuk setiap
mata pelajaran yang diajarkannya dan disahkan oleh lembaga.
Penilaian pada butir ini adalah pada keberadaan silabus untuk mata
pelajaran yang di-UN-kan pada program kesetaraan atau mata pelajaran
keaksaraan. Bukti fisik yang perlu dilampirkan adalah SILABUS untuk
semua mata pelajaran.
D. Standar Proses
59
Unsur-unsur di dalam silabus secara lengkap meliputi: nama program,
jenjang/level, unit kompetensi, elemen kompetensi, indikator pencapaian,
metode pembelajaran, alokasi waktu, bahan kajian/materi ajar, bobot/jam
pembelajaran, total bobot/jampel, sumber pembelajaran)
Contoh Silabus Program Paket C
2. Butir12 (minor): Program PKBM memiliki RPP untuk mata
pelajaran pada program yang diajukan.
60
Penilaian pada butir ini adalah pada keberadaan RPP sesuai mata
pelajaran yang diajarkan dari program yang diajukan. Untuk pengajuan
berkas ke BAP, RPP yang dilampirkan cukup yang mewakili masing-
masing mata pelajaran, nanti saat visitasi dapat diperlihatkan RPP untuk
semua mata pelajaran yang diajarkan.
Contoh RPP Program Paket C
3. Butir 13 (minor): RPP pada program PKBM yang diajukan disusun
dan ditandatangani oleh masing-masing pendidik dan disahkan oleh
ketua PKBM.
Penilaian pada butir ini masih mengacu pada RPP, tetapi yang menjadi
titik tekan adalah pada proses penyusunan RPP tersebut, apakah
dibuatkan oleh orang lain atau oleh masing-masing pendidik.
Contoh RPP Program Paket C yang ditandatangani pendidik
61
Contoh RPP yang benar:
RPP seharusnya ditandatangani pendidik dan mendapat persetujuan
lembaga, dibuktikan dengan adanya tanda tangan ketua PKBM dan
stempel lembaga.
4. Butir 14 (minor): Program PKBM mengimplementasikan 3 pola
pengelolaan kelas (tatap muka, tutorial, dan mandiri) pada kegiatan
pembelajarannya yang ditunjukkan di RPP setiap mata pelajaran.
Penilaian butir ini adalah pada tiga bentuk pola pengelolaan kelas (tatap
muka, tutorial, mandiri) yang diterapkan oleh PKBM. Bukti fisik yang
dibutuhkan adalah:
- RPP tatap muka
- RPP tutorial
- RPP belajar mandiri, atau
- RPP yang di dalamnya mencakup tiga pengelolaan kelas tersebut.
62
Untuk pengajuan berkas ke BAP, RPP yang dilampirkan cukup mewakili
masing-masing mata pelajaran sesuai bentuk-bentuk pengelolaan kelas
yang dilakukan, nanti saat visitasi dapat diperlihatkan RPP untuk semua
mata pelajaran yang diajarkan dan semua bentuk pengelolaan kelas yang
dilakukan.
Contoh RPP yang berisi langkah pembelajaran dengan strategi tatap muka,
tutorial dan mandiri
5. Butir 15 (minor): Program PKBM mengimplementasikan berbagai
metode pembelajaran yang membuat peserta didik aktif di kegiatan
pembelajarannya.
63
Bukti fisik untuk butir ini adalah:
- RPP yang menunjukkan adanya penerapan metode: ceramah, tanya
jawab, diskusi, tugas individu, tugas kelompok, latihan soal, praktik,
dan lainnya.
Contoh RPP dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas
individu, tugas kelompok, latihan soal, praktik, dan lainnya.
64
- Foto-foto kegiatan yang menunjukkan adanya kegiatan di dalam atau
d
i
l
u
a
r
k
e
l
a
s
y
a
n
g
m
e
ncakup: ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas individu, tugas
kelompok, latihan soal, praktik, dan lainnya.
- Hasil kerja siswa yang menunjukkan ia telah mengerjakan: tugas
individu, tugas kelompok, latihan soal, praktik, dan lainnya.
Di atas adalah contoh dokumen pembelajaran dengan metode
ceramah.
6. Butir 16 (minor): Program PKBM memiliki tingkat kehadiran
peserta didik yang baik untuk program yang diajukan dalam 2
tahun terakhir
Penilaian pada butir ini adalah pada prosentase kehadiran peserta didik
dalam dua tahun terakhir untuk kesetaraan dan satu tahun terakhir untuk
keaksaraan. Prosentase dihitung dari jumlah pertemuan dibandingkan
dengan jumlah pertemuan pada peraturan yang berlaku. Jumlah
pertemuan tatap muka untuk kesetaraan minimal adalah 16 pertemuan
dan keaksaraan dasar 114 jp, sedangkan KUM 66 jp.
65
Contoh Daftar Hadir Peserta Didik Program Paket C
Contoh format daftar hadir peserta didik.
66
7. Butir 17 (minor): Program PKBM memiliki tingkat kehadiran
pendidik yang baik dalam 2 tahun terakhir
Tingkat kehadiran pendidik untuk tatap muka seharusnya mencapai
100%, untuk pengecekkan informasi ini dikonfirmasi ke peserta didik.
Bukti keaktifan pendidik dalam bentuk presensi kehadiran (manual atau
elektronik/finger print atau yang lain).
Contoh Daftar Hadir Pendidik Program Paket C
67
Contoh rekap daftar hadir guru
E. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1. Butir 18 (major): Program PKBM memiliki pendidik berkualifikasi
akademik S-1 ke atas.
Penilaian dalam butir ini adalah pada jumlah pendidik yang berkualifikasi
S1, makin banyak jumlah pendidik yang berkualifikasi S1 maka semakin
besar nilai yang diperoleh. Perlu diingat bahwa jumlah pendidik
berkualifikasi S1 dalam penilaian butir ini minimal 26% dari jumlah
pendidik yang terdaftar. Jika jumlah pendidik yang berkualifikasi S1
kurang dari 26% maka pada butir ini akan mendapat nilai 1, yang berarti
tidak akan terakreditasi, karena minimal memiliki nilai 2 untuk butir ini.
Contoh: Jika PKBM menyelenggarakan program Paket B dengan
kewajiban melakukan pembelajaran tatap muka bagi 5 mata pelajaran
yang di UN-kan, maka PKBM wajib memiliki minimal 2 orang pendidik
yang berkualifikasi S1.
Bukti fisik yang harus disiapkan untuk penilaian butir ini di antaranya:
- Daftar rekap pendidik.
- SK pengangkatan sebagai pendidik.
- Fotocopy ijazah terakhir (S1) dari semua pendidik yang terdaftar.
Contoh Data Pendidik
68
69
Contoh SK
Contoh Fotocopy Ijazah sesuai bidang studi
70
Contoh format daftar pendidik:
No Nama
Pendidik
Tempat,
Tanggal
Lahir
Pendidikan
Terakhir
Mata
Pelajaran
yang
diampu
TMT
mengajar
1.
2.
dst.
71
2. Butir 19 (major): Program PKBM memiliki pendidik dengan
kompetensi yang relevan/serumpun dengan mata pelajaran yang
diampu. Kompetensi pendidik menjadi salah satu bagian penting untuk menjamin
bahwa kinerja PKBM cukup efektif, produktif, profesional. Bukti
kompetensi, pengalaman (kompetensi tidak selalu dibuktikan dengan
sertifikat kompetensi, tetapi dapat dibuktikan dengan dokumen
pengalaman kerja, dan sejenisnya).
Butir ini menilai relevansi antara kualifikasi dan pendidikan terakhir
pendidik dengan mata pelajaran yang diampunya. Contohnya, jika
pendidik memiliki pendidikan terakhir di program studi Pendidikan
Bahasa Indonesia dan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia maka
sudah relevan, jika pendidik memiliki pendidikan terakhir Pendidikan
Agama Islam lalu mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia maka
termasuk yang tidak relevan.
Perlu diingat bahwa jumlah pendidik yang memiliki relevansi dengan
mata pelajaran yang diampunya minimal 26% dari jumlah pendidik yang
terdaftar. Jika jumlah pendidik yang relevan tersebut kurang dari 26%
maka pada butir ini akan mendapat nilai 1, yang berarti tidak akan
terakreditasi.
Contoh: Jika PKBM menyelenggarakan program Paket C dengan
kewajiban melakukan pembelajaran tatap muka bagi 6 mata pelajaran
yang di UN-kan, maka PKBM wajib memiliki minimal 2 orang pendidik
yang pendidikan terakhirnya relevan dengan mata pelajaran yang
diampunya..
Bukti fisik bisa mengacu pada butir 18, yaitu pada daftar rekap pendidik,
SK pengangkatan pendidik, dan fotocopy ijazah pendidik sesuai daftar.
3. Butir 20 (observed): Program PKBM memiliki pendidik dengan
pengalaman relevan lebih dari 2 tahun.
Butir ini mengukur kompetensi pendidik yang terdaftar dari pengalaman
yang dimilikinya. Maksud pengalaman yang relevan adalah pengalaman
yang sesuai dengan tugasnya sekarang di dalam organisasi satuan PKBM,
yaitu sebagai pendidik. Misalnya, pengalaman mengajar di sekolah
formal, mengajar di bimbel, menjadi instruktur di lembaga kursus, dan
yang lainnya. Selain itu, lamanya mengajar di PKBM juga menjadi bahan
pertimbangan penilaian.
Bukti fisik yang bisa disiapkan adalah curriculum viate/biodata untuk
masing-masing pendidik.
72
Contoh Biodata Pendidik Paket C
73
74
4. Butir 21 (minor): Satuan PKBM memiliki tenaga kependidikan
berijazah SLTA ke atas.
Penilaian dalam butir ini adalah pada jumlah tenaga kependidikan yang
berkualifikasi SLTA, makin banyak jumlah pendidik yang berkualifikasi
SLTA ke atas maka semakin besar nilai yang diperoleh.
Bukti fisik yang harus disiapkan untuk penilaian butir ini di antaranya:
- Daftar rekap tenaga kependidikan.
- SK pengangkatan sebagai tenaga kependidikan.
- Fotocopy ijazah terakhir dari semua tenaga kependidikan yang
terdaftar.
Contoh format daftar tenaga kependidikan:
No Nama
Pengelola
Tempat,
Tanggal
Lahir
Pendidikan
Terakhir
Jabatan TMT
1.
2.
dst.
5. Butir 22 (minor): Satuan PKBM memiliki tenaga kependidikan
dengan kompetensi yang relevan.
Butir ini menilai relevansi antara kualifikasi dan pendidikan terakhir
tenaga kependidikan dengan bidang tugasnya. Contohnya, jika tenaga
kependidikan menjabat sebagai bendahara maka pendidikan dan
pelatihan yang sesuai dengan jabatan tersebut, seperti kursus pajak,
kursus tata buku, dan lain sebagainya.
Bukti fisik bisa mengacu pada butir 21, yaitu pada daftar rekap tenaga
kependidikan, SK pengangkatan pendidik, dan fotocopy ijazah pendidik
sesuai daftar, dan sertifikat pelatihan/kursus yang relevan dengan
jabatannya.
- Rekap Tenaga Kependidikan
75
76
- Contoh SK pengangkatan
Contoh Foto Copy Ijazah dan atau Sertifikat Pelatihan
77
6. Butir 23 (observed): Satuan PKBM memiliki tenaga kependidikan
dengan pengalaman kerja yang sesuai.
Butir ini mengukur sejauh mana kompetensi tenaga kependidikan dari
pengalaman yang dimilikinya. Bukti fisik yang perlu disiapkan adalah
dalam bentuk curriculum vitae/daftar riwayat hidup masing-masing
tenaga kependidikan yang ada dalam daftar.
F. Standar Sarana dan Prasarana
1. Butir 24 (major): Satuan PKBM memiliki sarana pembelajaran
dengan kondisi layak digunakan.
78
Sarana pembelajaran adalah peralatan belajar yang dibutuhkan dalam
proses belajar agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan
lancar, teratur, efektif, dan efisien. Ada dua jenis sarana pembelajaran,
yaitu: Pertama, sarana pembelajaran yang secara langsung digunakan
dalam proses belajar mengajar. Contonya kapur tulis, atlas, dan sarana
pendidikan lainnya yang digunakan guru dalam mengajar. Kedua, sarana
pendidikan yang secara tidak langsung
berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti lemari arsip di
kantor sekolah merupakan sarana pembelajaran yang secara tidak
langsung digunakan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar.
Bukti fisik yang diperlukan dalam butir ini adalah:
- Daftar inventaris sarana pembelajaran.
- Foto-foto sarana pembelajaran.
NO NAMA
BARANG
JUMLAH KONDISI KETERANGAN
1
2
dst.
Selain itu, bukan hanya keberadaan peralatan, tetapi berfungsi dan dapat
digunakan. Bukan pula alat yang baru disewa atau diadakan pada saat
kegiatan visitasi, ketika ditinggalkan maka alat dikembalikan.
2. Butir 25 (major): Satuan PKBM memiliki bahan ajar (untuk semua
peserta didik).
Bahan ajar tersebut meliputi:
1. Modul
2. Buku teks selain modul
3. Majalah/koran
4. Bahan pelajaran lainnya
Penilaian dalam butir ini adalah terkait jenis, jumlah, dan kondisi bahan
ajar. Hal yang terpentingnya adalah ketersediaan bahan ajar sesuai jumlah
peserta didik dan sistem pengelolaaannya, seperti tata kelola
peminjamannya.
Bukti fisik yang diperlukan dalam butir ini adalah:
- Daftar bahan ajar.
- Foto-foto bahan ajar.
79
NO JUDUL BAHAN
AJAR
JENIS JUMLAH KONDISI
1
2
dst.
Pusat referensi bahan ajar menjadi penting untuk memberikan layanan
kepada warga belajar untuk membaca beberapa informai dan
pengetahuan.
3. Butir 26 (minor): Satuan PKBM memiliki bahan ajar yang sesuai.
Butir ini menilai kesesuaian antara bahan ajar yang dimiliki dengan
program yang dijalankan. Jika program Paket B yang dilaksanakan maka
modul-modul paket B, buku teks, media pembelajaran, atau yang lainnya
harus sesuai dengan program yang dilaksanakan, termasuk jumlahnya
apakah sudah sesuai.
Bukti fisik yang diperlukan dalam butir ini adalah:
- Daftar inventaris bahan ajar.
- Foto-foto bahan ajar.
NO JUDUL BAHAN
AJAR
JENIS JUMLAH KONDISI
1
2
dst.
4. Butir 27 (minor): Satuan PKBM menyediakan peralatan praktik
yang dibutuhkan.
Butir ini menilai ketersediaan peralatan praktik yang mendukung
pembelajaran. Pengelola PKBM biasanya mengaitkan butir ini dengan
peralatan praktik lifeskill untuk warga belajar kesetaraan, padahal selain
alat tersebut pengelola dapat memasukan pula peralatan praktik IPA, IPS,
olahraga, dan lain sebagainya.
Bukti fisik yang diperlukan dalam butir ini adalah:
- Daftar alat praktik.
- Foto-foto alat praktik.
NO NAMA ALAT JENIS JUMLAH KONDISI
80
1
2
dst.
5. Butir 28 (major): Satuan PKBM menggunakan lebih dari 2-6 buah
ruangan di antara ruang-ruang belajar berikut:
1. Ruang belajar
2. Ruang kantor
3. Ruang praktik
4. Ruang perpustakaan
5. Ruang ibadah
6. Toilet
7. Ruang pendidik
8. Ruang pimpinan
9. Ruang tamu
10. Gudang
Bukti fisik untuk butir ini adalah denah, foto-foto ruangan, dan bukti
pendukung lainnya.
Contoh denah:
81
Selain itu, bukan sebatas ketersediaan ruang belajar dan ruang
laboratorium, tetapi fungsionalisasi ruang. Kemudian jadwal penggunaan
ruang cocok dengan presensi belajar. Kelayakan ruang dan ketercukupan
fasilitas dengan data warga belajar per rombongan belajar (per kelas).
Mengacu pada standar, seharusnya PKBM:
82
1) Memiliki ruang kantor lengkap dengan mebeuler, komputer kerja,
penerangan, jaringan komunikasi, dan peralatan kantor.
2) Memiliki minimal 3 ruang belajar dengan ukuran minimal 4 x 5 m2
lengkap dengan mebeuler dan sarana pembelajaran.
6. Butir 29 (major): Status kepemilikan lahan dan bangunan.
Penilaian pada butir ini adalah pada seperti apakah status kepemilikan
lahan dan atau bangunan yang satuan PKBM tempati atau gunakan,
apakah:
- Milik sendiri
- Sewa
- Pinjam Pakai
- Bentuk lainnya
Masing-masing status kepemilikan ini harus didukung oleh dokumen
yang sah. Jika milik sendiri maka harus ada bukti akta kepemilikan tanah
yang sah, seperti: akta hibah, akta jual beli, sertifikat tanah, atau yang
sejenis. Jika sertifikat tanah atas nama pengurus harian (ketua, sekretaris,
bendahara) satuan PKBM maka dapat dianggap sebagai milik sendiri.
Bukti sewa adalah kuitansi sewa dengan waktu ideal sewa selama lima
(tahun). Adapun untuk bukti fisik pinjam pakai dapat berupa MoU, Surat
Keterangan dari pemilik tanah/bangunan, atau bentuk lainnya. Skor
tertinggi ada pada status lahan yang merupakan milik sendiri (4), sewa
lebih dari lima tahun (3), pinjam pakai (2), bentuk dokumen lainnya (1).
Dalam hal Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain (di luar pengurus),
maka kepemilikan lahan diakui setara dengan Pinjam Pakai (Skor 2). Jika
Satuan PKBM berdiri di atas Tanah Waqaf/Hibah yang diperuntukkan
secara permanen untuk PKBM tersebut, maka diakui sebagai Tanah Hak
Milik, dibuktikan dengan Sertifikat Waqaf/Hibah (Skor 4) kepemilikan
lahan milik sendiri (Skor 4). Dalam hal Sertifikat Hak Milik atas nama
orang lain (di luar pengurus), maka kepemilikan lahan diakui setara
dengan Pinjam Pakai (Skor 2).
83
Terkait gedung, maka gedung dimaksud adalah gedung yang
diperuntukkan untuk penyelenggaraan program PKBM, bukan rumah
yang jika ada
program baru
digunakan atau di
setting menjadi
tempat PKBM.
Mengacu pada
standar seharusnya
PKBM memiliki
status sarana dan
prasarana minimal
memiliki jaminan
penggunaan
selama 5 tahun
Contoh akta
hibah
G. Standar Pengelolaan
1. Butir 30 (minor): Satuan PKBM dikelola oleh seseorang yang
memiliki ijazah minimal SLTA-Pascasarjana.
Butir ini mengukur kualifikasi akademik pimpinan PKBM dari
pendidikan terakhirnya. Jika SLTA ia mendapat skor 1, Diploma
mendapat skor 2, setara S1 mendapat skor 3, dan melebih S1 mendapat
skor 4.
Bukti fisik yang perlu dilampirkan dalam butir ini adalah biodata
pimpinan, SK penujukkan menjadi ketua PKBM/akta pendirian, dengan
lampiran ijazah terakhir pimpinan PKBM.
biodata Pimpinan/Ketua PKBM:
..................................................................
84
2. Butir 31 (major): Satuan PKBM dikelola oleh seseorang yang
memiliki minimal 1 s.d. 4 atau lebih sertifikat pelatihan/
workshop/bimbingan teknis yang relevan dengan PKBM dan atau
jenis program yang diselenggarakan.
Contoh bukti fisik untuk butir ini adalah:
- Rekap daftar pelatihan yang pernah diikuti.
85
- Sertifikat pelatihan pengelola PKBM.
- Sertifikat pelatihan kewirausahaan.
- Sertifikat lainnya yang relevan dengan jabatan sebagai ketua PKBM.
Sertifikat-sertifikat pelatihan/workshop/bimbingan teknis tersebut dapat
dikeluarkan oleh direktorat terkait, dinas pendidikan, organisasi mitra,
atau lembaga swasta yang bergerak dalam pengembangan SDM
pendidikan nonformal. Pimpinan PKBM wajib memiliki 1 sertifikat
terkait pengembangan SDM pendidikan nonformal.
Contoh sertifikat:
3. Butir 32 (observed): Satuan PKBM memiliki forum perwakilan
masyarakat yang mengakomodasi 1-4 orang atau lebih tokoh
masyarakat sekitar dalam 2 tahun terakhir.
Forum perwakilan masyarakat adalah bentuk keterwakilan dan
pengawasan masyarakat dalam pengelolaan PKBM. Tugas forum
perwakilan masyarakat di antaranya memberi masukan program yang
perlu dilakukan satuan PKBM, mencari sumber-sumber pendanaan bagi
lembaga, dan pengawasan terhadap kinerja pengurus harian PKBM.
Forum perwakilan masyarakat, idealnya memiliki kriteria:
1) Ditetapkan melalui musyawarah masyarakat setempat
2) Sekurang-kurangya 3 orang (gasal) disesuaikan dengan kebutuhan
86
Bukti fisik yang dapat dilampirkan adalah SK keanggotaan forum
perwakilan masyarakat dan bagan organisasi yang menunjukkan adanya
organ forum perwakilan masyarakat. Jumlah anggota forum perwakilan
masyarakat adalah satu orang s.d. 4 orang atau lebih.
4. Butir 33 (observed): Satuan PKBM memiliki pimpinan yang dipilih
oleh masyarakat.
Penentuan pimpinan lembaga yang dinilai dalam butir ini adalah
pemilihan pimpinan PKBM yang melibatkan masyarakat atau perwakilan
masyarakat. Pemilihan tersebut melalui bermacam-macam teknik,
misalnya: musyawarah secara terbuka (4), musyawarah terbatas (3),
voting terbuka (2), atau voting terbatas (1).
Bukti fisik untuk kegiatan ini adalah:
- Daftar hadir musyawarah
- Tata tertib musyawarah (memuat teknik pemilihan pengurus)
- Berita acara musyawarah
- Akta perubahan pengurus (jika ada)
Bagi satuan PKBM yang dikelola secara „kekeluargaan‟ dalam arti
pengelolaannya oleh personalia dalam satu keluarga (misal, ketua; suami,
bendahara: istri, sekretaris: anak) dengan periodisasi kepengurusan yang
tidak jelas, maka tidak mendapatkan skor dalam butir ini.
5. Butir 34 (major): Satuan PKBM memiliki rumusan visi.
PKBM sebagai satuan pendidikan nonformal dan wadah pembelajaran
masyarakat harus menetapkan visi dan misi yang jelas untuk pendidikan atau
pemberdayaan masyarakat sesuai dengan fungsi dan perannya. Visi lembaga
tersebut dirumuskan dengan ketentuan sebagai berikut.
1) sebagai cita-cita ideal lembaga yang ditetapkan oleh semua pihak yang
berkepentingan yang akan dicapai pada masa yang akan datang;
2) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada seluruh elemen di
PKBM;
3) mengacu pada pencapaian tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan
kebutuhan pemberdayaan masyarakat.
Adapun penilaian visi dalam butir ini adalah pada 4 unsur sebagai
berikut:
1. Jangkauan ke depan
2. Mutu layanan
87
3. Kompetensi peserta didik
4. Area layanan
Selain itu, visi harus singkat dengan rumusan dalam satu kalimat dan terdiri
maksimum 20 kata.
Contoh visi dan misi:
6. Butir 35 (major): Satuan PKBM memiliki rumusan misi.
Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi
merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan
rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi.
88
Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan
yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya.
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi PKBM
antara lain:
1. Pernyataan misi PKBM harus menunjukkan secara jelas mengenai apa
yang hendak dicapai oleh PKBM.
2. Rumusan misi PKBM selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan
“tindakan” dan bukan kalimat yang menunjukkan “keadaan”
sebagaimana pada rumusan visi.
3. Satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi.
Antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan atau
terdapat benang merahnya secara jelas.
4. Misi PKBM menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang
akan diberikan pada masyarakat (siswa).
5. Kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya
saing yang tinggi, namun disesuaikan dengan kondisi PKBM.
Selain itu, misi satuan PKBM idealnya memiliki kriteria sebagai berikut:
1) program strategis yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu;
2) dasar-dasar penentuan sasaran, program, dan kegiatan pokok PKBM;
3) menekankan pada mutu layanan peserta didik, output, dan outcome
yang diharapkan oleh PKBM;
4) memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan program
PKBM;
5) memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan pada
penyelenggara PKBM.
Adapun misi harus memiliki karakter:
- Relevan dalam arti sesuai dengan visi,
- Realistik dalam arti sesuai dengan kondisi,
- Konsisten dalam arti dilaksanakan sesuai visi,
- Terukur dalam arti dapat dilaksanakan.
Selanjutnya, dalam butir ini misi yang dinilai adalah yang mengandung
1-5 aspek sebagai berikut:
1. Pengembangan lembaga (terdapat uraian yang fokusnya pada
pengembangan lembaga ke depan).
2. Penambahan program layanan (uraian yang fokusnya pada fasilitasi
layanan program sesuai kebutuhan masuarakat).
3. Peningkatan kualitas layanan (uraian yang mengarahkan pada
bagaimana satuan PKBM akan mengoptimalkan layanannya kepada
masyarakat).
89
4. Peningkatan kualitas SDM (uraian yang fokus pada pengembangan
SDM, baik untuk lembaga atau sasaran program).
5. Peningkatan kesejahteran SDM (uraian yang fokus pada
pengembangan kesejahteraan pengelola maupun masyarakat).
7. Butir 36 (major): Satuan PKBM memiliki rumusan tujuan.
Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah
ditentukan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan
tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai di masa
mendatang.
Pencapaian tujuan dapat dijadikan indikator untuk menilai kinerja sebuah
organisasi. Beberapa kriteria tujuan antara lain:
1. Tujuan harus serasi dan mengklarifikasikan misi, visi, dan nilai-nilai
organisasi.
2. Pencapaian tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi memenuhi
misi, program dan sub program organisasi.
3. Tujuan cenderung untuk esensial tidak berubah, kecuali terjadi
pergeseran lingkungan, atau dalam hal isu strategik hasil yang
diinginkan.
4. Tujuan biasanya secara relatif berjangka panjang.
5. Tujuan menggambarkan hasil program.
6. Tujuan menggambarkan arahan yang jelas dari organisasi.
7. Tujuan harus menantang, namun realistik dan dapat dicapai.
Penilaian pada butir ini adalah pada keberadaan dokumen tujuan. Tujuan
merupakan penjabaran dari visi dan misi, sehingga harus memiliki
karakter sebagai berikut:
Uraian tujuan satuan PKBM akan dinilai dalam butir ini berkenaan
dengan semua aspek sebagai berikut:
1. Kelembagaan
2. Mutu layanan
3. Sarana-prasarana
4. Kompetensi peserta didik
5. Area layanan
90
Contoh visi, misi, dan tujuan:
8. Butir 37 (minor): Satuan PKBM menentukan desa/ kelurahan
binaan yang sangat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan satuan
Pada butir ini yang akan dinilai adalah keberadaan desa/kelurahan binaan
yang dibuktikan dengan MoU, Surat Keterangan, atau dokumen lainnya
beserta program yang dilaksanakan di desa/kelurahan binaan tersebut.
Penilaian yang akan dilakukan asesor adalah denganmembandingkan
program/kegiatan yangg diselenggarakan di desa/kelurahan binaan
dengan visi, misi, dan tujuan satuan PKBM.
Bukti fisik yang dapat dilampirkan adalah:
91
- MoU desa binaan dengan penjabaran program yang
diselenggarakannya.
- Foto-foto pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.
- Dokumen visi, misi, dan tujuan lembaga.
9. Butir 38 (observed): Satuan PKBM memiliki rencana kerja lima
tahun yang mengandung 5 aspek sebagai berikut:
1. Jenis program
2. Peserta didik
3. Pendidik
4. Sarana prasarana
5. Pendanaan
Contoh sistematika RKT 4 Tahun
10. Butir 39 (major): Satuan PKBM memiliki rencana kerja tahunan
yang mencakup semua aspek berikut:
1. Kegiatan awal dan akhir tahun
2. Pengadaan/ perbaikan sarpras
3. Peningkatan kompetensi PTK
92
4. Promosi
Rencana kerja tahunan merupakan rencana kerja yang lebih teknis sesuai
bidang masing-masing; misalnya rencana kegiatan penyebaran brosur,
pemasang iklan, rencana rekrutmen tutor, rencana uji kompetensi,
rencana rapat tahunan, dan lain-lain. Dalam rencana tahunan harus jelas
jenis agenda, penanggung jawab, dan target pelaksanaannya.
Contoh Sistematika RKT:
11. Butir 40 (minor): Satuan PKBM memiliki rencana penggunaan dana
untuk jangka waktu 1-5 tahun.
93
Butir ini meminta lembaga untuk melampirkan rencana pendanaan
lembaga selama 1-5 tahun. Bentuk formatnya bebas, berikut adalah
contoh RAB lembaga PKBM untuk satu tahun, contoh format RAB
sebagai berikut:
RENCANA ANGGARAN BELANJA
PKBM KANDAGA
NO URAIAN KEGIATAN
SATUAN
PER
KEGIATAN
HARGA SATUAN JUMLAH
1
2
dst
12. Butir 41 (minor): Satuan PKBM melakukan identifikasi kebutuhan
belajar masyarakat (IKBM) untuk 1-4 jenis program.
Identifikasi ini pada dasarnya adalah kegiatan meneliti, menemukan,
mencatat, mendaftar dan mengumpulkan data yang belum diketahui
untuk diolah menjadi informasi yang berkenaan dengan aspek-aspek di
atas. Selain itu, pelaksanaan identifikasi juga dimaksudkan untuk
melaksanakan pengkajian dan analisis untuk mengetahui secara konkrit
bentuk dan program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan
masyarakat yang benar-benar riil.
IKBM bisa dilakukan secara umum, atau secara khusus atau per bidang.
Di halaman berikut adalah contoh Instrumen IKBM Program KUM.
13. Butir 42 (minor): Satuan PKBM menentukan jenis programnya
berdasarkan hasil IKBM.
Hasil pengumpulan data IKBM, secara lebih rinci digunakan untuk
mengetahui: 1) kepastian materi yang akan dikembangkan; 2) di mana
atau kepada siapa informasi dapat diperoleh; 3) bagaimana cara
memperoleh data atau informasi; 4) cara menentukan dengan tepat untuk
menganalisis data; dan bagaimana harus mengambil simpulan serta
memanfaatkan hasil. Data hasil IKBM kemudian dijadikan sebagai
sumber utama dalam penyelenggaraan program di PKBM.
94
Contoh sistematika laporan IKBM:
14. Butir 43 (minor): Satuan PKBM melibatkan masyarakat di 1 s.d. 4
tahapan kegiatan sebagai berikut:
1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pengawasan program
4. Evaluasi
Butir ini ditujukan untuk menilai tingkat pelibatan masyarakat dalam
setiap tahapan kegiatan yang dilakukan PKBM, mulai dari tahap
95
perencanaan apakah ada keterlibatan masyarakat, tahap pelaksanan
apakah ada keterlibatan masyarakat, dan seterusnya sampai tahap
evaluasi.
Bukti fisik untuk butir ini adalah foto-foto keterlibatan masyarakat dalam
rapat persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan program, dapat pula
berbentuk daftar hadir kegiatan, laporan pengawasan, dan lain
sebagainya.
15. Butir 44 (major): Satuan PKBM memiliki papan nama yang
dipasang secara permanen di tempat yang mudah dibaca oleh
masyarakat.
Salah satu media untuk membuat identitas suatu lembaga adalah papan
nama.Papan nama saat ini sudah menjadi media yang diandalkan sebagai
pemberi tanda identitas suatu lembaga.Papan nama PKBM biasanya
diletakkan di depan sekretariat atau kantor PKBM. Papan nama PKBM
setidaknya memuat berisikan unsur-unsur sebagai berikut:
1. Nama
2. Alamat
3. Logo pendidikan
4. Logo Lembaga
5. Nomor Akta Notaris
6. Nomor Izin Operasional
7. NILEM
Penjelasannya adalah sebagai berikut:
1. Nama PKBM ditulis dengan huruf kapital besar secara proporsional.
2. Pada bagian bawah dicantumkan alamat PKBM.
3. Logo sebelah kanan adalah logo PENDIDIKAN tanpa ada tulisan
Dinas Pendidikan Kab/Kota.
4. Sebelah kiri terdapat logo PKBM
5. Pada papan nama dicantumkan akta pendirian, izin operasional, dan
NILEM/NPSN.
6. Apabila PKBM bermitra dengan lembaga/instansi lain maka logo
instansi/lembaga mitra dapat dicantumkan di bagian bawah.
7. Luas papan nama PKBM 120 cm x 90 cm.
8. Pemasangan papan nama diletakkan di tempat strategis yang mudah
dilihat oleh masyarakat.
9. Apabila kantor PKBM berada di jalan yang agak masuk maka dari
jalan raya dibuat papan penunjuk ke arah kantor PKBM
96
Bukti fisik yang dapat dilampirkan adalahfoto papan nama satuan PKBM
di tempat strategis.
Contoh Format Papan Nama PKBM
16. Butir 45 (major): Satuan PKBM memiliki bagan struktur organisasi.
Struktur organisasi ideal pada PKBM dicontoh dalam bagan
berikut:
Adapun kriteria penilaian struktur organisasi dalam butir ini adalah jika
struktur organisasi mencakup unsur sebagai berikut:
1. Pengurus harian
2. Unit usaha produktif
3. Lembaga mitra
4. Koordinator bidang
5. Warga belajar
97
Bukti fisik yang dibutuhkan adalah bagan organisasi satuan
PKBM.Contoh strukutur organisasi PKBM:
Struktur organisasi yang terpenting dalam satuan PKBM adalah ada atau
tidaknya SDM yang tercantum dalam struktur tersebut. Memiliki SK
Pengelola PKBM lengkap terdiri dari minimal (ketua, sekretaris,
bendahara, dan 3 orang seksi program) yang diterbitkan oleh pendiri dan
disahkan oleh lembaga terkait.
17. Butir 46 (minor): Satuan PKBM memiliki uraian tugas yang jelas.
Uraian tugas tersebut meliputi unsur sebagai berikut:
a) Pengurus harian
b) Unit usaha produktif
c) Lembaga mitra
d) Koordinator bidang
e) Warga belajar
Bukti fisik yang dibutuhkan dalam butir ini adalah:
- Deskripsi kerja atau uraian tugas per masing-masing jabatan
- Uraian disahkan ketua PKBM dan di-stempe
Contoh:
98
JOB DESKRIPSI
2. SEKRETARIS
Fungsi dan Tugas :
Membantu tugas-tugas Ketua dalam hal pengembangan Lembaga PKBM Andalas.
Menyusun program kerja, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, Membuat Surat Keputusan yang dikeluarkan Ketua, Surat Keputusan Delegasi dan Surat Keputusan para Seksi dan Koordinator.
Mengarahkan setiap Seksi-Seksi dalam hal penyelenggaraan kegiatan pada Satuan Program Yang Diselenggarakan, mulai dari penataan administrasi berkas, Kegiatan Berlajar Mengajar bidang pendidikan Nonformal dan Informal serta manajemen kearsipan Lembaga PKBM .
Membuat Surat Permohonan Bantuan Dana (proposal). Memfasilitasi ruang dan waktu untuk kepentingan lembaga. Membuat laporan pertanggungjawaban, atas pelaksanaan kegiatan. Bertanggungjawab terhadap segala sesuatu/ kegiatan yang telah
diprogramkan oleh setiap Koordinator pada Satuan Program Yang Diselenggarakan.
Berkoordinasi dengan Ketua untuk merumuskan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan Satuan Program Yang Diselenggarakan dan kesejahteraan anggota serta sistem informasi PKBM Andalas yang berbasis Teknologi Informasi.
JOB DESKRIPSI
1. KETUA
Fungsi dan Tugas :
Memimpin jalannya PKBM Andalas sesuai Visi & Misi, AD/ART, Membina, mengarahkan pengurus dan anggota serta menjalin hubungan dengan Instansi Pemerintahan PKBM/Lembaga/Organisasi lain diluar Lembaga PKBM .
Merencanakan/ perencanaan (merencanakan hal/ kegiatan yang akan dilakukan), Mengorganisir (mengatur dan membagi tugas dan tanggungjawab/ pendelegasian kepada bawahan), Mengontrol, (mengecek atau meminta laporan kemajuan kegiatan), serta mengkordinasi, Membagi tugas dan kerjasama antar para Seksi dalam kegiatan diluar maupun saat-saat rapat.
Melakukan negosiasi dengan Dinas Pendidikan sebagai pelindung, terutama mengenai Kesejahteraan PKBM.
Penanggungjawab seluruh kegiatan yang ada di Lembaga PKBM , menentukan dan menetapkan kebijakan pokok yang dilakukan oleh Lembaga PKBM secara proporsional, mengevaluasi serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina secara berkala tentang seluruh kegiatan program yang berlangsung di Lembaga PKBM.
Bertanggungjawab terhadap segala sesuatu/ kegiatan yang telah diprogramkan oleh setiap Seksi didalam jajaran struktural Lembaga PKBM .
Memberikan teguran dan arahan kepada para Seksi dan anggota lainnya yang ada didalam jajaran struktural Lembaga PKBM apabila tidak menjalankan tugas.
JOB DESKRIPSI
3. BENDAHARA
Fungsi dan Tugas :
Membukukan segala pengeluaran, menerima, mencatat tanggal uang masuk beserta sumber dan jumlah dana.
Meminta persetujuan ketua sebelum mengeluarkan uang, dan berkoordinasi langsung dengan anggota.
Membuat laporan secaraberkala terkait dengan biaya pengeluaran yang dilakukan pada saat penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan program kerja dari masing-masing Koordinator Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Kacacus, dan Pendidikan Kursus pada Lembaga PKBM Andalas.
99
Butir 47 (major): Satuan PKBM memiliki jaringan kerjasama
dengan 1 s.d. 4 atau lebih lembaga mitra dalam 2 tahun terakhir
Prinsip-prinsip kemitraan adalah: 1) Persamaan atau equality, 2)
Keterbukaan atau transparancy, dan 3) Saling menguntungkan atau
mutual benefit. Maksud dibentuknya jaringan kemitraan adalah untuk
memperlancar dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada dalam
rangka penyelenggaraan program di PKBM.
Bukti fisik yang bisa dilampirkan adalah:
- MoU kemitraan yang ditandatangani kedua belah pihak.
- Surat keterangan bermitra dari pihak kedua.
- Foto-foto kegiatan yang pernah dilakukan.
18. Butir 48 (major): Satuan PKBM melaksanakan kegiatan
pembelajaran sesuai dengan jadwal yang mencakup unsur-unsur
sebagai berikut:
a) Kegiatan awal semester
b) Kegiatan akhir semester
c) Ujian
d) Hari besar
e) Kegiatan pameran
f) Rapat koordinasi sekretriat
19. Butir 49 (major): Satuan PKBM memiliki kelompok belajar dalam 2
tahun terakhir.
Bukti fisik untuk butir ini adalah daftar peserta didik di dalam rombongan
belajar atau kelompok belajar untuk program yang diajukan.
20. Butir 50 (minor): Satuan PKBM menyelenggarakan 2 jenis program
utama dan program pendukung secara berkesinambungan.
Bukti fisik untuk butir ini adalah daftar hadir pendidik, peserta didik, dan
foto pembelajaran program yang diajukan secara berturut-turut dalam dua
tahun terakhir untuk dua jenis program utama dan program pendukung
yang ada di PKBM.
21. Butir 51 (minor) : Satuan PKBM melakukan monev internal oleh
pengelola untuk program yang diajukan dalam setiap semester.
100
Laporan internal dimksudkan adalah laporan kerja dari pegawai kepada
pimpinannya atau dari pimpinan ke yayasan (bukan jurnal pembelajaran).
Kegiatan monev ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan program di
lapangan. Monev bukan mendengarkan cerita dari pimpinan lembaga,
tetapi harus ada bukti bentuk/hasil evaluasi. Beberapa bukti adanya
monitoring dan evaluasi adalah: laporan individu pegawai, jurnal kerja
pegawai/instruktur, surat peringatan, keputusan mutasi, keputusan
pengangkatan/peningkatan karir, dan sejenisnya.
Bukit fisik lain yang dibutuhkan antara lain:
- Foto-foto kegiatan monev.
- Instrumen yang telah diisi lengkap.
Contoh format monev internal:
INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN Sasaran : Warga Belajar
Kelompok : ………………………………………………………………....
Pertemuan : …………………………………………………………………
Tanggal : …………………………………………………………………
No Kegiatan Melakukan Perma-
salahan
Solusi Hasil Kete-
rangan A. PERSIAPAN Ya Tidak
1 Ketepatan datang
belajar
2 Membawa alat
Belajar
3 Memakai Pakaian
Rapih
4 Mengisi Absensi
5 Duduk dengan rapih
6 Semangat
Mengikuti
Pembelajaran
B. PELAKSANAAN
1 Mengikuti
Pembelajaran
Dengan Santai
2 Aktif bertanya jika
ada materi yang
tidak dimengerti
3 Mengikuti
pembelajaran
dengan Seksama
101
4 Menyimak materi
belajar yang
disampaikan tutor
5 Memahami materi
yang disampaikan
oleh tutor
6 Menuruti anjuran
dari tutor
7 Paham dengan
penggunaan media
pembelajaran
8 Memahami materi
yang diberikan tutor
9 Membaca bahan belajar
10 Saling membantu
dengan warga
belajar lainnya
11 Menggunakan alat tulis
dengan benar
22. Butir 52 (minor): Satuan PKBM memiliki laporan monev internal
oleh pengelola untuk program yang diajukan dalam setiap semester.
Setelah dilakukan monev internal, maka hasilnya disusun dalams ebuah
laporan monev internal dengan alternatif sitematika sebagai berikut.
. Pendahuluan
Latar Belakang: menggambarkan dasar pemikiran
dilaksanakannya monitoring dan evaluasi.
Permasalahan: menggambarkan masalah penting yang
berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan lembaga.
Tujuan: mencakup sejumlah karakter pelaksanaan pengelolaan
lembaga yang ingin dicapai dalam kegiatan monitoring dan
evaluasi.
Manfaat: merupakan sejumlah harapan yang diintegrasikan pada
penerapanan temuan hasil proses monitoring dan evaluasi
pengelolaan lembaga.
Skenario kegiatan berisi rangkaian kegiatan yang akan dilakukan
dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan lembaga.
2. Metodologi
Metodologi mencakup ruang lingkup, lokasi, populasi dan sampel,
petugas monitoring, evaluasi, dan analisis data.
3. Hasil monitoring dan evaluasi
Hasil monitoring dan evaluasi adalah bagian inti laporan yang
102
menyajikan data dan hasil analisis, baik yang bersifat deskriptif
kuantitatif maupun analisis yang bersifat kualitatif.
4. Simpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan hasil analisis, dibuat kesimpuan dan rekomendasi.
23. Butir 53 (observed): Satuan PKBM melaksanakan monev
pembelajaran oleh pengelola secara periodik dengan 1-4 teknik
berikut. 1. Kunjungan kelas
2. Wawancara dengan pendidik
3. Wawancara dengan peserta didik
4. Pemeriksaan data tertulis
Monev pembelajaran dapat dilakukan secara periodik atau minimal 2
kali per program untuk keaksaraan/lifeskill atau 2 kali per semester untuk
program kesetaraan.
Contoh Instrumen Kunjungan Kelas:
24. Butir 54 (major): Satuan PKBM membuat laporan hasil kegiatan
setiap selesai kegiatan.
103
Butir ini menilai laporan hasil kegiatan yang dilakukan oleh PKBM.
Sistematika laporan yang bisa dibuat di antaranya:
Contoh Sistematika Laporan Kegiatan
Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I PENDAHULUAN
A. Nama Kegiatan
B. Latar Belakang
C. Tujuan
D. Target
E. Sasaran Kegiatan
F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
G. Panitia Pelaksana
Bab II REALISASI KEGIATAN‟
A. Persiapan NonTeknis
B. Persiapan Teknis
C. Pelaksanaan
D. Pasca Kegiatan
Bab III EVALUASI DAN KENDALA
A. Evaluasi
B. Kendala
C. Pemecahan
Bab IV PENUTUP
LAMPIRAN
– Laporan Keuangan
– Dokumentasi Kegiatan
– Surat keluar-masuk
– Lain-lain
25. Butir 55 (major): Satuan PKBM membuat laporankeuangan setiap
selesai kegiatan.
Butir ini menilai sistema pelaporan keuangan lembaga PKBM dalam
kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Akan terlihat dari laporan di Buku
Kas, catatan keuangan, dokumen bukti keuangan, dan nantinya akan
menjadi masukan dalam penyusunan neraca lembaga.
104
105
Contoh laporan neraca.
26. Butir 56 (observed): Satuan PKBM memiliki laporan keuangan yang
dilengkapi 1-4 dokumen sebagai berikut:
1. Rekening bank
2. Buku kas
3. Catatan harian
4. Dokumen transaksi keuangan
Pelaporan keuangan satuan PKBM menyajikan kelengkapan sesuai
ketentuan tata kelola keuangan lembaga secara baik. Bukti fisik yang
106
yang dapat dilampirkan adalah rekening bank, buku kas, catatan harian,
dan dokumen pendukung.
Di atas adalah contoh rekening bank
Berikut ini adalah contoh bukti dokumen transaksi keuangan:
27. Butir 57 (minor): Satuan PKBM menyampaikan laporan kegiatan.
Satuan PKBM diharapkan melaporkan kegiatan-kegiatan yang
dilakukannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan tersebut
dibuat sesuai kebutuhan dan disampaikan ke pihak-pihak terkait. Pihak
paling utama yang perlu mendapat laporan kegiatan PKBM adalah pihak
Dinas Pendidikan setempat. Lebih lengkapnya pihak-pihak tersebut
adalah:
1. Dinas Pendidikan
2. Forum Perwakilan Masyarakat
3. Disnaker
4. Direktorat Dikmas
Untuk laporan kegiatan bukan merupakan laporan proyek, tetapi laporan
progress lembaga kepada dinas pemberi izin atau dinas terkait (dapat
berupa format data laporan bulanan). Jika tidak ada arsip maka minimal
107
ada bukti berita acara atau dalam bentuk buku kurir yang sah. Untuk
memberi bukti, lampirkan copy buku kurir atau berita acara.
Bukti fisik untuk laporan kegiatan ini adalah buku ekspedisi, tanda
terima laporan, atau bukti pengiriman laporan via pos.
Contoh format buku ekspedisi:
H. Standar Pembiayaan
1. Butir 58 (major): Satuan PKBM memiliki 1-4 jenis sumber dana
tetap untuk menopang program yang diajukan dalam 2 tahun
terakhir.
Untuk menjamin keberlangsungan layanan PKBM, maka harus ada
sumber pembiayaan regular, sehingga operasional lembaga dapat
berlangsung.
Sumber-sumber dana tersebut berasal dari sebagai berikut:
1. Pemerintah
2. Perusahaan
3. Masyarakat
4. Swadaya/hasil kegiatan unit usaha
108
Penilaian pada butir ini adalah banyaknya sumber-sumber pendanaan
bagi operasional lembaga. Lembaga yang memiliki satu sumber
pendanaan hanya mendapat nilai 1, dua sumber pendanaan mendapat
nilai 2, tiga pendanaan mendapat nilai 3, dan seterusnya.
Bukti fisik yang diperlukan di antaranya adalah RAPBL, yang
didalamnya mencantumkan rencana sumber-sumber pendanaan. Dapat
pula menunjukkan tanda bukti penerimaan dana dari pemerintah, CSR,
atau dari sumber lainnya.
RAPBL penting dimiliki oleh PKBM untuk mengetahui kesungguhan
PKBM dalam mengelola lembaganya dalam jangka panjang, sekaligus
untuk mengetahui potensi keberlangsungan dalam jangka panjang.
2. Butir 59 (minor): Satuan PKBM menggunakan dana berdasarkan 4
prinsip sebagai berikut:
a) Sesuai kemampuan
b) Sesuai kebutuhan
c) Efisien
d) Efektif terencana sesuai program
109
Bukti fisik untuk butir ini adalah laporan pengeluaran, baik berupa buku
kas, neraca rugi laba, atau bukti yang lainnya.
Contoh Laporan Laba dan Rugi
3. Butir 60 (minor): Satuan PKBM memiliki rencana pengembangan
dana yang mencakup 5 dari unsur-unsur sebagai berikut:
a) Investasi terencana
b) Donatur tetap
c) Pemasaran produk PKBM
d) Iuran anggota/pengurus
e) Proposal ke pihak pemerintah
f) Proposal ke pihak swasta/CSR
Bukti fisik di antaranya berupa proposal, bukti iuran, hasil pemasaran,
dan bukti-bukti lainnya. Bukti-bukti pendapatan juga dapat dilihat di
buku kas.
110
Contoh Format Rencana sumber Biaya/Laporan BOP
4. Butir 61 (observed): Satuan PKBM memiliki staf administrasi
keuangan berijazah SLTA ke atas dan berpengalaman kerja yang
relevan 2 tahun atau lebih.
Staf administrasi keuangan di sini maksudnya adalah staf yang khusus
ditunjuk untuk menangani masalah administrasi keuangan sehari-hari
satuan.
Bukti fisik yang diperlukan di antaranya:
- Biodata staf dimaksud
- Fotocopy ijazah terakhir
- SK penetapan sebagai pegawai
5. Butir 62 (minor): Satuan PKBM memiliki semua dokumen keuangan
sebagai berikut:
1. Rekening bank
2. Buku kas
3. Catatan harian
4. Dokumen transaksi keuangan
Penilaian pada butir ini intinya pada kelengkapan dokumen keuangan
yang dimiliki satuan PKBM. Makin lengkap maka makin tinggi nilainya.
Jika dokumen-dokumen tersebut sudah ada, maka satuan tinggal
mengkopy sebagiannya saja sebagai contoh (tidak semua buku kas
dicopy) untuk dilampirkan di berkas permohonan akreditasi.
Contoh Buku Kas
111
Contoh Catatan harian Keuangan
Laporan keuangan bukan hanya pencatatan pengeluaran tetapi mencakup
pemasukan dan pengeluaran, dalam laporan tersebut ada simpulan.
Pembukuan dimaksud bukan hanya pencatatan pendaftaran atau
pembayaran yang hanya ditulis dalam buku, tetapi ada pengesahan
penutupan pembukuan tersebut.
I. Standar Penilaian
1. Butir 63 (observed): Program PKBM memiliki rencana penilaian 1-
100% untuk program yang diselenggarakan dalam 2 tahun terakhir.
Penilaian pada butir ini adalah pada adanya rencana penilaian bagi
program yang diselenggarakan dalam 2 tahun terakhir.
Bukti fisik yang dibutuhkan di antaranya:
- Soal-soal UTS, UAS, dll.
Contoh soal UTS Paket A:
112
2. Butir 64 (major): Program PKBM yang diajukan melaksanakan
jenis kegiatan penilaian sebagai berikut:
1. Tugas individual
2. Tugas kelompok
3. Ujian tengah semester
4. Ujian akhir semester
113
Penilaian pada butir ini mengacu pada jenis-jenis kegiatan penilaian yang
dilakukan oleh satuan PKBM. Bukti fisik yang bisa dilampirkan di
antaranya:
- Lembar tugas individual dan dokumen hasil kerjanya dari siswa.
- Lembar tugas kelompok dan dokumen hasil kerja kelompoknya dari
siswa.
- Soal UTS dan jawabannya yang sudah diisi siswa.
- Soal UAS dan jawabannya yang sudah diisi siswa.
Satuan PKBM dapat melampirkan contoh dokumen yang mewakili
semua mata pelajaran yang di-UN-kan dan atau ditambah dengan tidak
di-UN-kan.
3. Butir 65 (major): Program PKBM mengikutsertakan peserta didik
program pendidikan kesetaraan dalam UNPK selama 2 tahun
terakhir.
Penilaian dalam butir ini adalah perihal keikutsertaan peserta didik dalam
2 tahun terakhir. Data dimaksud adalah data base peserta bukan hanya
angka tetapi data angka yang didukung dengan data induk warga belajar.
Bukti fisik yang dapat
dilampirkan dalam
butir ini adalah buku
induk dan daftar calon
peserta UN dalam dua
tahun terakhir.
Contoh daftar calon
peserta UN Paket C:
4. Butir 66 (major): Satuan PKBM mengikutsertakan peserta didik
dalam evaluasi akhir program pendidikan selama 2 tahun terakhir.
Penilaian pada butir ini adalah pada tingkat keikutsertaan peserta didik
dalam evaluasi akhir program. Tingkat keikutsertaan harus benar-benar
dapat dibuktikan dengan data yang valid dan benar. Lengkapi dengan
foto dan presensi kehadiran. Bukti fisik pada butir ini adalah daftar
peserta didik yang mengikuti kegiatan evaluasi akhir program.
Contoh daftar hadir UAS
114
5. Butir 67 (major): Program PKBM memiliki dokumen hasil penilaian
untuk mata pelajaran yang
diselenggarakan dalam 2
tahun terakhir.
Dokumen hasil penilaian
yang dimaksud, misalnya:
lembar jawaban UTS, UAS,
lembar tugas individu,
lembar tugas kelompok, dan
lain sebagainya.
6. Butir 68 (minor): Program
PKBM yang diajukan
memiliki data lulusan
UNPK lebih dari 20-60
orang dalam 2 tahun terakhir.
Penilaian pada
butir ini adalah
pada jumlah
lulusan peserta
didik yang ikut
UNPK dalam
dua tahun
terakhir. Jadi,
bukti fisik yang
dilampirkan
adalah data
lulusan UNPK
dalam dua
tahun terakhir.
Contoh data lulusan UNPK Paket C:
7. Butir 69 (observed): Program PKBM memiliki pendidik yang
memperoleh penghargaan dari luar lembaga atas prestasinya.
Prestasi pendidik dimaksud adalah prestasi yang diperoleh oleh pendidik
dalam kapasitasnya sebagai tutor bukan sebagai pribadi yang tidak ada
kaitannya dengan keberadaannya sebagai tutor di PKBM tempat dia
115
mengajar. Selain itu, prestasi yang dihitung adalah prestasi/penghargaan
dalam 5 tahun terakhir.
Catatan:
Penghargaan berupa sertifikat dari dalam atau luar lembaga
8. Butir 70 (observed): Program PKBM memiliki peserta didik yang
memperoleh penghargaan dari luar lembaga atas prestasinya.
Prestasi warga belajar dimaksud adalah prestasi yang diperoleh oleh
warga belajar
PKBM yang
berkaitan dengan
keberadaanya
sebagai peserta didik
di PKBM dan ada
hubungannya
dengan PKBM.
Misalnya, lomba
antar lembaga
PKBM di kelurahan.
Selain itu, prestasi yang diakui adalah prestasi dalam 5 tahun terakhir.
116
9. Butir 71 (observed):Program PKBM memiliki tenaga kependidikan
yang memperoleh penghargaan dari luar lembaga atas prestasinya.
Prestasi pengelola adalah prestasi yang diperoleh oleh tenaga
kependidikan mewakili lembaga bukan sebagai pribadi yang tidak ada
kaitannya dengan keberadaannya sebagai pengelola di PKBM tempat dia
bekerja. Selain itu, prestasi yang diakui atau dinilai hanyalah yang
diperoleh dalam 5 tahun terakhir.
10. Butir 72 (observed): Program PKBM mendapat 1 s.d. 4 atau lebih
penghargaan dari pihak lain untuk lembaga/program yang
diselenggarakan.
Prestasi dimaksud adalah prestasi yang pernah diraih oleh PKBM dalam
5 tahun terakhir yang berkaitan/merupakan prestasi atas nama PKBM,
bukan atas nama usaha/bisnis yang menyertai dari usaha tersebut. Prestasi
dimaksud tidak selalu kejuaraan, tetapi juga merupakan penghargaan-
penghargaan yang secara langsung diberikan oleh institusi
(pemerintah/perusahaan/personal) yang dibuktikan secara sah dalam
bentuk sertifikat dan atau tropi dan atau plakat dan atau lencana dan
sejenisnya.
117
Bukti fisik yang diperlukan adalah sertifikat, piagam, piala, SK, atau
yang lainnya.
118
BAB V
PERMASALAHAN AKREDITASI
A. Kekeliruan Yang Sering Muncul
1. Lupa Melampirkan Surat Permohonan
Hal kecil tapi cukup penting, karena keberadaan surat pengantar menjadi
rujukan awal bagi sekretariat BAP untuk menentukan bahwa berkas
tersebut memang benar ditujukan untuk keperluan akreditasi dan bukan
untuk tujuan lain. Ada beberapa lembaga lupa melampirkannya, dan
adapula yang isinya justru surat pengantar yang dibuat oleh lembaga lain.
Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Akreditasi
Kepada Yth.
Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal
d/a Kompleks Ditjen Dikdas dan Dikmen Kemdikbud
Gedung F Lantai 2 Jl.RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Di -
Jakarta
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan akreditasi Pendidikan Non Formal pada tahun 20......, maka dengan ini saya;
Nama : ………………………………………………………………
Jabatan : ………………………………………………………………
Nama Program : ………………………………………………………………
Nama Lembaga :………………………………………………………………
(PAUD, LKP, PKBM, dll)
Alamat Lembaga : ………………………………………………………………
………………………………………………………………
Kode Pos: ..................................
Nomor Telepon : ………...........................................
Nomor Faks : ………...........................................
Nomor HP : ………...........................................
E-mail : ………...........................................
Website : ………...........................................
Mengajukan diri dan siap untuk diakreditasi oleh BAN-PNF pada program dan satuan:
PAUD/ LKP/ PKBM*) ………………………………………………………(izin operasional terlampir).
Permohonan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk dapat diproses lebih lanjut.
…………,………………....20...
............................
(Lembaga Pemohon)
___________________
Nama Jelas
*) Pilih salah satu
119
Berikut ini adalah contoh surat permohonan akreditasi:
2. Mengajukan Akreditasi Satuan bukan Program
Sebelum tahun 2014, memang ada kebijakan pemisahan antara akreditasi
satuan dan program di PKBM, tetapi sejak tahun 2014 akreditasi satuan
dan program sudah „digabung‟. Artinya, akreditasi PKBM hanya
menggunakan satu instrumen yang didalamnya mengukur aspek kinerja
satuan dan aspek kinerja program secara bersama-sama dalam satu kali
penilaian. Jadi, sejak tahun 2014 PKBM sudah tidak bisa lagi
mengajukan akreditasi satuannya dengan melampirkan berkas berisi
semua program yang diselenggarakan oleh lembaganya. Ajukan
akreditasi berdasar program yang diselenggarakan. Jika PKBM memiliki
program Paket A, B, dan C maka ajukan per masing-masing program
tersebut. Jika ada butir yang meminta lampiran bukti penyelenggaraan
program lain di satuan, cukup lampirkan bagian-bagian dari standar isi,
standar proses, dan standar pendidiknya saja, tidak perlu semua berkas
program lain dilampirkan. Selanjutnya, walau akreditasi satuan dan
program suda digabungkan, pada prinsipnya akreditasi PKBM adalah
berbasis program. Hal ini terbukti bahwa pada surat keputusan dan
sertifikat hasil akreditasi ditulis berdasarkan program yang diajukan,
bukan berdasar berdasar satuan. Jadi, sertifikat berbunyi: ....Program
Paket A PKBM X Terakreditasi A....dan seterusnya.
3. UN Atas Nama PKBM Lain
Ada PKBM yang dalam beberapa tahun berdirinya hanya menitipkan
peserta didiknya untuk ikut ujian nasional (UN) di lembaga lain, padahal
salah satu butir persyaratan/penilaian mayor dari instrumen PKBM
adalah harus memiliki lulusan UN dalam dua tahun terakhir. Posisi
peserta didik tadi menjadi tidak jelas, apakah sebagai milik PKBM yang
menitipkan atau yang dititipkan. Secara legal formal ia adalah peserta UN
dari yang dititipkan, tetapi secara administrasi adalah juga peserta didik
dari lembaga yang menitipkan. Bagaimana solusinya? Pertama, dapat
dibuat surat keterangan dari dinas pendidikan setempat yang menyatakan
bahwa benar peserta didik tersebut adalah „milik‟ PKBM yang
menitipkan. Kedua, bisa pula dengan membuat MoU dengan lembaga
yang dititipkan terkait status peserta didik tersebut, lengkapi pula dengan
dokumen bukti-bukti pembelajaran yang telah dilakukan, seperti: daftar
hadir peserta didik, tutor, foto pembelajaran, dan dokumen lainnya.
4. Semua Dokumen Dilampirkan
120
Tidak semua dokumen harus dilampirkan dalam lampiran dokumen bukti
fisik. Misal, RPP untuk masing-masing mata pelajaran tidak perlu
dilampirkan semuanya, tetapi cukup perconto untuk masing kelas, tahun,
dan mata pelajaran saja. Begitu pula dengan dokumen buku kas, tidak
perlu satu buku kas dari tahun A-Z dilampirkan, tetapi cukup padalaporan
kas bulan awal, tengah, atau akhir saja. Begtu pula dengan bahan ajar,
jika terlalu tebal untuk dilampirkan cukup di-copy cover dan daftar isinya
saja. Tapi ingat....saat visitasi ke satuan, semua dokumen perconto
tersebut akan dilihat secara lengkap oleh asesor. Jadi harus dipastikan
kebenaran dan keberadaannya.Agar borang tidak terlalu tebal, bahkan
copy dokumen bisa diperkecil menjadi setengah kuarto saja. Hal ini jg
mengingat daya tampung berkas dokumen permohonan akreditasi di
sekretariat BAP yang umumnya terbatas.
5. Melampirkan Dokumen Lembaga Lain
Ada beberapa kasus di mana PKBM A melampirkan dokumen dengan
identitas PKBM B.Sampai-sampai pada istilah borang akreditasi,
diplesetkan kata „borang‟ menjadi bohong dan ngarang. Nah, untuk
mencegah plesetan itu menjadi nyata, saat pengajuan borang akreditasi
periksa ulang dengan teliti dan pastikan bahwa dokumen yang
dilampirkan adalah benar dokumen milik sendiri. Jangan sampai ada
kejadian dokumen yang dilampirkan memiliki „tanda-tanda‟ sebagai
dokumen milik lembaga lain. Jika saja saat penilaian oleh asesor
ditemukan „tanda-tanda‟ seperti ini, jelas ini akan sangat menjatuhkan
kredibilitas lembaga di mata asesor. Bisa saja lembaga akan dicap
sebagai PKBM tukang copy paste dan tidak kredibel dan plesetan borang
= bohong dan ngarang pun menjadi nyata. Ujung-ujungnya asesor dibuat
ragu untuk memberikan skor maksimal. Benar bahwa meniru atau
menyalin suatu praktik yang baik dari lembaga lain bukanlah sesuatu
yang haram dan tabu, tetapi tetap berhati-hati. Periksa dan periksa
kembali...apakah dokumen yang dilampirkan tersebut sudah benar-benar
sah menjadi milik lembaga kita saat diajukan sebagai lampiran berkas
akreditasi.
6. Masalah pada Ketidaklengkapan Dokumen RKT
Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berstatus mayor
seringkali tidak dibuat lengkap oleh satuan, padahal dokumen tersebut
wajib ada....dan dijadikan pedoman pelaksanaan program selama tahun
berjalan. Tidak perlu dalam bentuk dokumen RKT yang berlembar-
lembar, cukup beberapa lembar saja asal sudah menggambarkan program
apa saja yang akan dilakukan PKBM dalam satu tahu berjalan. Ada
121
satuan yang menyajikannya dalam bentuk tabel seperti yang dibuat oleh
sekolah formal, itu juga tidak mengapa, yang penting dapat
menggambarkan program kerja satuan dalam satu tahun. Jangan lupa
legalitas dokumen harus jelas dalam bentuk tanda tangan pimpinan dan
cap lembaga.
7. Mengajukan Akreditasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
Ada PKBM yang mengajukan akreditasi TBM yang dikelolanya. Nah,
BAN PAUD dan PNF sejauh ini tidak diberi kewenangan untuk
mengakreditasi TBM. PKBM umumnya memang memiliki kegiatan
TBM, tetapi secara program BAN PAUD dan PNF memasukannya
sebagai program penunjang dan bukan program ini yang perlu
diakreditasi. Keberadaan TBM tetap memperkuat posisi PKBM dalam
proses penilaian akreditasi di mana dalam salah satu butir penilaiaiannya
diminta melampirkan unsur dari program penunjang, TBM dapat menjadi
salah satu program yang dapat dilampirkan keberadaan programnya,
tetapi tidak perlu semua dokumen dilampirkan, hanya yang penting-
penting saja.
8. Dokumen Tidak Ada/Lengkap pada Status Mayor
Butir berstatus mayor berati wajib ada bukti fisik pelaksanaannya, tanpa
bukti fisik maka satuan dianggap tidak melakukannya. Hal ini menjadi
penting agar satuan memahami betul mana butir berstatus mayor, minor,
dan mana yang observation. Lalu memberikan sentuhan yang berbeda
terhadap masing-masing butir yang berbeda statusnya tersebut. Butir
instrumen berstatus mayor hendaknya jadi perhatian penuh...dibaca baca
berulang-ulang, lalu pahami, dan simpulkan apa yang diperlukan sebagai
bukti fisik pelaksanaannya. Jika tidak punya bukti fisik pelaksanannya
maka bukti fisik tersebut wajib diadakan...entah bagaimana caranya.
Jangan coba-coba mengajukan berkas jika satuan belum sanggup
mengadakan bukti fisik pelaksanaan kegiatanpada butir instrumen yang
berstatus mayor, sebab nantinya akan sia-sia belaka. Apalagi semakin ke
sini...setiap tahapan proses akreditasi semakin ketat.Sebelum tahap desk
assesment berkas, di BAP provinsi ada namanya tahap penilaian berkas
awalyang menggunakan instrumen FR-AK 02. Pada tahap ini akan
diperiksa syarat umum, syarat khusus, dan pemenuhan butir instrumen
berstatus mayor. Jika ditemukan ada satu saja persyaratan yang tidak
terpenuhi maka proses akreditasi akan ditunda dan atau tidak akan
dimasukka ke tahapan berikutnya. Normalnya lembaga akan diberitahu
oleh sekretariat BAP perihal apa kekurangan dari berkasnya.Tetapi, jika
122
dalam kondisi tidak „normal‟ maka berkas tersebut akan dalam posisi
tidak jelas keberadaannya dan perlu waktu lebih untuk penelusurannya.
Daripada buang waktu menunggu, lebih baik siapkan berkas dokumen
bukti fisik, dalam hal ini bukti fisik yang berstatus mayor (wajib), sedari
awal lebih lengkap lagi.
9. Salah Memahami Permintaan Dokumen
Setiap butir yang ada dalam instrumen wajib dilengkapi dengan bukti
fisik, baik berupa dokumen, gambar, atau keterangan, atau bahkan ketiga-
tiganya. Dalam beberapa kasus ada lembaga yang salah dalam
melampirkan dokumen. Dokumen yang harusnya diletakkan di butir 11
malah diletakkan di butir 13, atau sebaliknya. Ada dokumen yang diminta
adalah kurikulum, tapi yang dilampirkan malah silabus.Mungkinkah
satuan tidak dapat membedakan antara kurikulum dan silabus? Ini tentu
berbahaya, dan mudah-mudahan kasus yang terjadi hanya salah
penempatan saja. Intinya, lampirkan dokumen sesuai dengan apa yang
diminta di instrumen, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.
10. Jika Ada Permintaan Dokumen Berulang di Butir Berbeda.
Jika ada permintaan dokumen yang sama pada butir yang berbeda,
tindakan yang benar adalah dengan melampirkan ulang dokumen
dimaksud. Jangan segan untuk meng-copy ulang. Namun, jika meng-
copy ulang berat, tindakan kedua yang benar adalah membuat keterangan
rujukan di butir tersebut bahwa dokumen yang dimaksud ada di butir
yang mana, berikan penjelasan. Jangan biarkan satu butir pun kosong
tanpa ada dokumen atau keterangan rujukan terkait dokumen yang
diminta.
11. „Menghadapi‟ Asesor dengan Bendera „Ormas/Wartawan‟
Ada kasus di mana saat visitasi, asesor dihadapkan pada pengurus yang
beratribut ormas FP* yang terkenal suka bikin ribut dan hobi
mengintimidasi kelompok lain yang tidak sepaham dengan kelompoknya.
Kostum seperti ini dan kesan umum terhadap ormas tersebut membuat
asesor merasa diintimidasi, apalagi si lembaga lebih banyak cerita
ormasnya daripada lembaganya. Di lain kasus, ada lembaga yang
menghadapkan wartawan untuk mengajak „ngobrol‟ asesor, pengelola
lembaga sendiri hanya diam di pojok. Nah, apa maksudnya pemakaian
atribut ormas saat menemui asesor? Apa pula maksudnya asesor
dihadapkan pada „wartawan‟ (bodrex?)? Asesor sama sekali tidak
123
terkesan, tentu saja, yang ada malah kasihan.Kostum yang cocok
dikenakan pengelola satuan saat asesor visitasi adalah menggunakan
pakaian yang sopan, netral atau seragam lembaga, bukan yang lain.
Kemudian, asesor lebih berkepentingan dengan pengelola dan aktivis
lembaga, dan tidak ada urusan dengan ormas atau wartawan.
12. Fokus Melengkapi Butir, Lupa Prasyarat.
Ada yang sudah menyelesaikan semua kelengkapan dokumen di
instrumen tapi lupa mengkaji prasyarat pengajuan akreditasi, sehingga
saat dokumen telah selesai dijilid, ternyata baru diketahui bahwa ada
salah satu prasyarat yang belum terpenuhi.Akibatnya pengajuan
permohonan akreditasi menjadi tertunda dan bahkan tidak bisa dilakukan.
Tentu tidak ada pekerjaan yang sia-sia, tetapi alangkah baiknya teliti dulu
prasyarat pengajuan, baru beranjak pada melengkapi dokumen akreditasi.
Pastikan bahwa lembaga telah memenuhi prasyarat yang ditentukan. Apa
saja prasyarat pengajuan akreditasi PKBM? Berikut penjelasannya.
Persyaratan Umum Akreditasi PKBM
1. Mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PAUD PNF
melalui BAP PAUD dan PNF di provinsi masing-masing.
2. Memiliki Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional Pendidikan
Nonformal (PAUD-LKP-PKBM) dari Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota, UPT Perijinan, atau Lembaga Pemerintah lainnya
yang berwenang.
3. Akte Pendirian dari Notaris atau SK Pimpinan
Instansi/Lembaga/Institusi yang berwenang di atasnya.
4. Program yang diajukan akreditasinya telah beroperasi minimal 2
tahun
5. Diprioritaskan bagi Lembaga yang memiliki NPSN (Nomor Pokok
Satuan Pendidikan Nasional).
6. Menggunakan prasarana yang didukung dengan dokumen yang sah
(Sertifikat Kepemilikan Tanah dan Bangunan, Surat Perjanjian Sewa,
Surat Perjanjian Pemanfaatan Prasarana).
Persyaratan Khusus Akreditasi PKBM
• Jumlah peserta didik minimal 20 orang/ tahun (kumulatif semua
program), dibuktikan dengan lampiran presensi peserta didik pada
tahun ajaran terakhir.
• Mempunyai Pendidik yang memenuhi persyaratan sesuai program
yang diajukan (Memiliki Guru Mata Pelajaran Berkualifikasi S1
untuk Paket A,B,C)
124
• Minimal memiliki 2 jenis program utama: Pendidikan Kesetaraan
(Paket A, B, C), Keaksaraan (Keaksaraan Dasar, Keaksaraan Usaha
Mandiri), Kepemilikan 2 jenis program utama dibuktikan dengan Ijin
Operasional
Catatan: Jika PKBM hanya mengajukan 1 (satu) program, maka
Program yang tidak diajukan akreditasinya minimal telah beroperasi 1
tahun dengan didukung dokumen pada Standar Isi, Proses dan Pendidik
(SIPRODIK).
13. Dokumen Tidak Urut
Instrumen akreditasi PKBM sudah dibuat secara urut, yaitu sebanyak 72
butir, lalu aplikasi penilaian yang digunakan oleh asesor pun telah dibuat
secara urut, sehingga untuk memudahkan penilaian sebaiknya dokumen
bukti fisik dibuat berurut pula, sesuai urutan yang ada di instrumen.
Jangan lupa berikan pula kode butir untuk masing-masing bukti fisik
yang dilampirkan. Dokumen yang berantakan, tidak urut, apalagi tidak
menggunakan kode butir seolah menjadi „neraka‟ bagi asesor yang
menilainya. Bayangkan, memeriksa segunung berkas tanpa jelas di mana
letak berkas yang dicari, sungguh pekerjaan yang luar biasa berat. Seperti
mencari jarum ditumpukan jerami. Jadi, urutkan dokumen, beri kode, beri
pembatas oleh kertas warna, dan jilid dengan rapi dan kuat. Ya betul,
penjilidan harus kuat dan tahan banting, sebab setidaknya berkas
akreditasi masing-masing satuan akan dinilai dan diambil bolak-balik dari
gudang sebanyak 4 kali (saat registrasi, penilaian berkas awal, desk
assesment, dan validasi), belum lagi proses „handling‟ saat pengiriman
atau pengangkutannya. Karenanya, penjilidan yang asal-asalan akan
membuat berkas mudah lepas, tercecer, cover lepas, dan lain sebagainya.
14. Nomor Telepon Tidak Bisa Dihubungi
Nomor telepon merupakan alamat kontak yang sangat penting, sebab
sejak registrasi, penilaian berkas awal, desk assesment, visitasi, sampai
validasi pengelola akan terus dikontak oleh staf sekretariat atau asesor.
Banyak keperluan yang perlu dikomunikasikan, mulai dari perbaikan
berkas, pemberitahuan kekurangan bukti fisik, jadwal visitasi, permintaan
penjelasan lisan, pemberitahuan hasil akreditasi, sampai pada informasi
penyerahan sertifikat. Jadi, cantumkan nomor telepon secara jelas, benar,
dan akurat di lembar identitas lembaga. Kalo perlu cantumkan dua nomor
telepon yang bisa dihubungi. Pastikan keduanya adalah nomor telepon
125
aktif. Dua nomor ini baiknya dari dua orang yang berbeda, sebagai nomor
cadangan yang bisa menjadi alternatif untuk komunikasi dengan satuan.
15. Kode Dokumen Per Butir, Ditulis atau Ditempel Post-it?
Alangkah baiknya lembaga memberikan kode pada kelengkapan
dokumen/berkas yang diajukan. Caranya adalah dengan menempelkan
post-it, kertas warna, atau ditulis tangan. Mana yang paling cocok?
Semuanya cocok, asal bisa menempel dengan kuat. Ada kasus di mana
berkas dokumen per butir ditempel post-it tapi kemudian post-it tersebut
lepas, sehingga dokumen menjadi tidak berkode. Artinya, pastikan post-it
yang digunakan dapat menempel dengan kuat, jangan yang asal tempel.
Ingat, berkas yang diajukan satuan akan dibuka berkali-kali, otomatis
pembatas atau kode dokumen per butir harus dapat menempel dengan
kuat agar bisa tahan dibuka tutup berkali-kali. Berikan kemudahan pada
asesor dalam melakukan penilaian berkas yang satuan ajukan, bukankah
memberikan kemudahan pada orang lain adalah ibadah? Bukankah kita
juga senang kalau urusan kerjaan kita dipermudah? Itulah intinya.
16. Pilih Dokumen Tebal atau Tipis?
Tebal dokumen pengajuan akreditasi yang ideal sebenarnya hanya sekitar
3-6 cm saja, tetapi mengapa ada dokumen pengajuan akreditasi yang
tebalnya sampai 20-40 cm? Asesor tidak beranggapan bahwa dokumen
yang „berbobot‟ fisiknya berarti „berbobot‟ isinya, sama sekali tidak.
Dokumen borang yang baik adalah yang berisi kelengkapan dokumen per
butir penilaian. Setiap butir itu lengkap dokumennya atau sample
dokumennya. Sebab, ada dokumen yang sangat tebal ternyata hanya
berisi lampiran RPP, silabus, bahan ajar, sedangkan pemenuhan
kelengkapan dokumen per butirnya sangat lemah, yang pada akhirnya
membuat lembaga tidak lolos penilaian. Jadi „bobot‟ fisik bukan segala-
galanya, yang terpenting justru „bobot‟ per butir penilaian. Ada lembaga
yang mengajukan berkas dengan tebal hanya sekitar 3 cm, tetapi karena
isinya memenuhi setiap butir penilaian maka lembaga tersebut lolos
penilaian dan terakreditasi.Dokumen borang yang terlalu tebal atau di
atas 5 cm, oleh BAP dan juga asesor dianggap sebagai beban, mengapa?
Dokumen yang tebal perlu ruang penyimpanan yang lebih luas, perlu
energi lebih untuk memindahkannya, mengangkatnya, dan membuka-
buka isinya. Please deh ya....jangan siksa kami para asesor dengan
dokumen yang super tebal, beri kami dokumen yang imut, yang sedang-
sedang saja...atau yang langsing. Pepatah “big is beautiful”tidak berlaku
untuk urusan borang akreditasi ya.
126
17. Satu Jilid Dokumen atau Beberapa Jilid?
Lebih baik satu jilid saja, sebab kalu beberapa dokumen takutnya tercecer
saat pengangkutan atau pemindahan. Jika pun terpaksa harus beberapa
jilid maka berikan tanda atau nomor supaya jika tanpa sengaja tercecer
masih terdapat identitas dokumen yang jelas. Ada beberapa lembaga yang
menjilid dokumen berdasarkan standar nasional pendidikan, sehingga
satuan memiliki 9 jilid dokumen. Walau tidak dilarang, tetapi ini kurang
praktis, dan pemborosan. Bukankah boros itu temannya setan? Uang
memang milik Anda, tapi sumber daya lingkungan itu milik bersama.
Jadi, ketika menggunakan sumber daya lingkungan (kertas, tinta,
fotocopy), itu adalah milik bersama untuk digunakan secukupnya, dan
tidak berlebihan/boros. Sebab itu adalah milik bersama. Ingat, satu rim
kertas yang kita gunakan berarti ada berapa pohon yang ditebang, berapa
liter BBM yang keluar untuk mengangkutnya.
18. Berapa Rangkap Dokumen? Satu atau Tiga?
Cukup dua rangkap saja, satu dipegang oleh lembaga dan satu dokumen
lagi dikirimkan ke sekretariat BAP-PAUD dan PNF. Asesor tidak perlu
diberi dokumen borang pengajuan, asesor memang akan minta dokumen
tambahan saat visitasi, tetapi hanya untuk dokumen yang dianggap
kurang saja.Tetapi, mohon diingat bahwa saat asesor visitasi maka yang
disajikan bukan lagi dokumen yang diborang, tetapi dokumen aktual yang
sehari-hari digunakan oleh satuan pendidikan. Dokumen borang hanya
sebagai arsip atau untuk mencocokkan data saja.
19. Bagaimana Jika Pengajuan Akreditasi Tidak Kunjung
Ditindaklanjuti?
Ada keluhan dari satuan PKBM yang merasa sudah lama (misalnya, lebih
dari enam bulan) mengajukan akreditasi, tetapi belum juga dikunjungi
(divisitasi) oleh asesor. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya, di
antaranya:
Pertama, proses akreditasi terbagi dalam beberapa tahapan; ada
registrasi, penilaian berkas awal, desk assesment, visitasi, validasi, lalu
keluar hasil. Semua langkah ini perlu waktu beberapa bulan, dan bahkan
kadang satu tahun untuk sampai keluar sertifikat. Adapun, untuk sampai
pada tahap visitasi, jika tidak ada antrian sebenarnya hanya perlu waktu
satu atau dua bulan saja, tetapi jika ada antrian maka perlu waktu yang
127
lebih lama lagi. Jika semua dokumen lengkap dan kuota masih ada, yang
diperlukan tinggal kesabaran menunggu giliran dikunjungi oleh asesor.
Jika satuan sabar dan sabar, niscaya akreditasi juga akan kelar.
Kedua, masalah kuota akreditasi (bukan kuota data internet);dalam satu
tahun anggaran biasanya per masing-masing provinsi ada jumlah kuota
akreditasi yang ditetapkan. Jika saat kita mendaftar kuota telah habis,
dokumen akreditasi satuan yang tidak masuk kuota tahun berjalan akan
diproses pada tahun berikutnya. Dapat dibayangkan, jika pada
pertengahan tahun ternyata kuota akreditasi sudah habis, maka lembaga
mungkin perlu nunggu waktu antara 6-10 bulan, sampai ia divisitasi di
tahun berikutnya. Lama? Ya, memang lama...karena inilah prosedur yang
saat ini digunakan oleh BAN PAUD dan PNF. Mudah-mudahan, ke
depan dirancang prosedur yang lebih sederhana dengan tetap menjaga
kualitas.
Ketiga, masalah kelengkapan dokumen. Jika dokumen satuan tidak
lengkap maka dokumen tersebut tidak akan lanjut ke tahapan berikutnya
dari proses akreditasi. Jika di tahap penilaian berkas awal, ada satu saja
pra syarat yang tidak lengkap, dokumen akan disimpan kembali dan
diberitahukan ke lembaga kekurangannya. Ini juga membuat proses
menjadi lama, karena misal saat diberitahu kekurangannya oleh staf
sekretariat, satuan tidak cepat merespon, tidak cepat melengkapi, atau
bahkan lupa melengkapi dokumen yang diminta. Kalau sudah
begini...proses menjadi lebih lama lagi.
Ada kasus di mana satu grup satuan PKBM sebanyak 5 satuan
mengajukan akreditasi dalam waktu bersamaan. Pengajuan ini dimotori
oleh ketua PC Forum PKBM-nya, tetapi saat visitasi yang divisitasi
hanya tiga lembaga, ada dua satuan tertinggal. Saat asesor visitasi ke tiga
satuan, baru ditanyakan mengapa yang duanya lagi belum divisitasi,
setelah ditelusuri ternyata ada berkas dokumen yang kurang dan belum
dilengkapi. Jadilah dua lembaga ini tertinggal proses akreditasinya,
bahkan harus menyeberang ke tahun anggaran berikutnya.Jadi bersama-
sama saat mendaftar akreditasi tidak berarti akan diproses secara
bersama-sama pula. Ada banyak faktor terkait proses akreditasi dan
tahapan-tahapannya. Baik dari segi administrasi, substansi, teknis, atau
masalah yang bersumber dari BAP dan asesor atau masalah yang justru
muncul dari lembaga itu sendiri.
G. Banding Atas Hasil Akreditasi
1. Kriteria Banding Atas Hasil Akreditasi
128
Asesi dapat melakukan banding atas hasil akreditasi jika Asesi merasa
dirugikan dengan keputusan yang di keluarkan BAN PAUD dan PNF
terkait dengan hasil penilaian status akreditasi PAUD dan PNF.
Adapun kriteria Pengajuan Banding atas Hasil Akreditasi, meliputi:
a. Terdapat perbedaan persepsi antara status peringkat akreditasi yang
ditetapkan dengan BAN PAUD dan PNF dengan hasil evaluasi diri
Asesi.
b. Terdapat perbedaan persepsi Asesi terhadap data yang dinilai Asesor
yang berhubungan dengan aspek keberadaan, kelengka pan, dan
kesesuaian
c. Terdapat perbedaan persepsi antara data yang tertulis di setiap butir
isian dalam instrumen akreditasi dengan lampiran dokumen
pendukungnya dengan kondisi riil di lembaga.
d. Terdapat perbedaan antara skor hasil penilaian akreditasi yang
mengacu pada rubrik penilaian dengan dokumen dan rekaman yang
dimiliki Asesi sehingga berpengaruh terhadap perubahan peringkat
akreditasi.
2. Mekanisme Pengajuan Banding Atas Hasil Akreditasi
a. Program dan Satuan PAUD dan PNF mengunduh SK Hasil
Akreditasi dari website BAN PAUD dan PNF sebagai dasar dalam
melakukan kajian atas hasil akreditasi berdasarkan delapan standar
nasional pendidikan.
b. Jika dari hasil kajian ditemukan beberapa penilaian yang tidak
obyektif, penilaian yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di
lapangan, terjadi conflict of interest dan hal hal lainnya yang dirasa
merugikan program dan satuan PAUD dan PNF, maka dengan
menggunakan surat resmi berkop surat dan dibubuhi tanda tangan
pimpinan lembaga serta distempel, disusun pengajuan banding atas
hasil akreditasi.
c. Surat banding atas hasil akreditasi dilampiri dengan daftar kajian atas
capaian delapan standar nasional pendidikan berbasis butir-butir
Instrumen Akreditasi, FR-AK-04a dan dokumentasi atas pelaksanaan
visitasi akreditasi di Lembaga.
d. Surat disampaikan ke Sekretariat BAP PAUD dan PNF di Dinas
Pendidikan Provinsi ditujukan kepada Ketua BAN PAUD dan PNF
u.p. Ketua BAP PAUD dan PNF.
e. Surat dan lampirannya selanjutnya dilakukan pemeriksaan tahap
pertama oleh Sekretariat BAP PAUD dan PNF dengan mempelajari
arsip Laporan Hasil Validasi (FR-AK-04), dilampiri Dokumen
Permohonan Akreditasi dan Dokumen Laporan Hasil Visitasi.
Sekretariat BAP PAUD dan PNF bagian Akreditasi memberi catatan
129
atas hasil pemeriksaannya di kolom catatan dalam Format
Penanganan Banding Atas Hasil Akreditasi.
f. Surat banding atas hasil akreditasi dilampiri dengan daftar kajian atas
capaian delapan standar nasional pendidikan berbasis butir-butir
Instrumen Akreditasi, FR-AK-04a dan Dokumentasi atas pelaksanaan
visitasi akreditasi di Lembaga.
g. Surat disampaikan ke Sekretariat BAP PAUD dan PNF di Dinas
Pendidikan Provinsi ditujukan kepada Ketua BAN PAUD dan PNF
u.p. Ketua BAP PAUD dan PNF.
h. Surat dan lampirannya selanjutnya dilakukan pemeriksaan tahap
pertama oleh Sekretariat BAP PAUD dan PNF dengan mempelajari
arsip Laporan Hasil Validasi (FR-AK-04), dilampiri Dokumen
Permohonan Akreditasi dan Dokumen Laporan Hasil Visitasi.
Sekretariat BAP PAUD dan PNF bagian Akreditasi memberi catatan
atas hasil pemeriksaannya di kolom catatan dalam Format
Penanganan Banding Atas Hasil Akreditasi.
i. Sekretariat BAP PAUD dan PNF menyerahkan catatan dan dokumen
ke komisi sistem manajemen mutu di BAP PAUD dan PNF untuk
diperiksa dan diberi catatan untuk diajukan dalam rapat berkala BAP
PAUD dan PNF untuk diberi rekomendasi jawaban atas pengajuan
Banding atas Hasil Akreditasi.
j. Rekomendasi rapat berkala BAP PAUD dan PNF dilaporkan Ketua
BAP
k. PAUD dan PNF melaluisurat kepada Ketua BAN PAUD dan PNF
u.p.Komisi Sistem Manajemen Mutu Akreditasi untuk bahan
pertimbangan dalam pengambilanKeputusan lebih lanjut dalam Rapat
Pleno BAN PAUD dan PNF. Apabilaterjadi perubahanstatusperingkat
akreditasi maka BAN PAUD dan PNF akan melakukan perubahan
SK dan Sertifikat Akreditasi.
l. Hasil keputusan BAN PAUD dan PNF diinformasikan melalui surat
oleh BAP PAUD dan PNF ke Program dan Satuan PAUD dan PNF
yang mengajukan Banding atas hasil akreditasi.
m. Seluruh keputusan akhir BAN PAUD dan PNF terhadap Banding atas
hasil akreditasi bersifat final danmengikat. Lembaga yang masih tidak
puas atas hasil putusan banding dapat mengajukan kepada BAP
PAUD dan PNF untuk dilakukan akreditasi kembali pada tahun-tahun
berikutnya.
3. Waktu Pengajuan Banding Atas Hasil Akreditasi
Waktu pengajuan Banding atas hasil akreditasidilaksanakan dengan
ketentuan:
130
h. Diajukan maksimal 1 bulan sejak SK Hasil Akreditasi diumumkan
secara resmi di website BAN PAUD dan PNF dan diinformasikan
secara luas oleh BAP PAUD dan PNF keseluruh Pokja Akreditasi
PAUD dan PNF Kabupaten/Kota.
Pengumuman atas dibukanya masa banding dilakukan Komisi Sistem
Manajemen Mutu BAN PAUD dan PNF di website BAN PAUD dan
PNF.
i. Penanganan Banding atas Hasil Akreditasi dilakukan maksimal 1
bulan di BAP PAUD dan PNF dan keputusan akhir maksimal 2
minggu di BAN PAUD dan PNF.
j. Setelah lewat dari 1 bulan sejak pengumuman atas SKHasil
Akreditasi di website, maka seluruh surat pengajuan banding dari
program dan satuan PNF akan dikategorikan sebagai surat pengaduan
atau surat keluhan (complaint letter) yang akan ditindaklanjuti
sebagai pengaduan biasa serta tidak mengubah hasil akreditasi yang
sudah diumumkan.
FORMAT SURAT PENGAJUAN
BANDING ATAS HASIL AKREDITASI
Logo Lembaga
Nama Lembaga
Alamat Lembaga
Kontak Nomor Telpon dan HP Lembaga
Nomor : .......................................... (Kota), (Tanggal-Bulan-Tahun)
Lampiran : ..........................................
Hal : ..........................................
Kepada Yth.
Ketua BAN PAUD dan PNF
u.p. Ketua
BAP PAUD dan PNF
Di
–
(ibukota provinsi)
Penjelasan terkait dengan Pengajuan Banding atas Hasil Akreditasi
131
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Pimpinan Lembaga PAUD dan PNF
.........................................................
Lampiran:
1. Dokumen Lembaga PAUD dan PNF yang mendukung pengajuan Banding
atas Hasil Akreditasi
2. Ijin Operasional Lembaga PAUD dan PNF yang berlaku
3. Foto Dokumentasi Berwarna Lembaga PAUD dan PNF (Tampak Depan,
Ruang Dalam, dan Ruang Pembelajaran)
4. FR-AK-04a dari Asesor Visitasi Akreditas
Daftar Butir-Butir Di Instrumen Akreditasi Yang Diajukan Banding
No.
No.Butir
Skor Berdasarkan
Evaluasi Diri
Argumentasi
1
2
3
4
5
132
6
133
BAB VI
PENUTUP
Satuan pendidikan merupakan sistem yang memiliki masukan untuk
melakukan transformasi guna memberi output pada lingkungan. Sebagai sistem
yang terbuka, satuan pendidikan sangat bergantung pada lingkungan dan
kekuatan eksternal. Masukan terhadap sistem berupa sumber daya manusia (baik
peserta didik maupun guru/tutor/instruktur), sumber daya fisik baik berupa
infrastruktur dan sumber daya finansial. Proses dan aktivitas pendidikan terkait
dengan kurikulum, manajemen, dan mekanisme dukungan membentuk sub‐sistem transformasi, sedangkan output dari sistem adalah lulusan yang dapat
melanjutkan pendidikan lebih tinggi, bekerja, berwirausaha, berakhlak karimah
dan diterima masyarakat.
Kegiatan penjaminan mutu melalui proses penyiapan akreditasi dilakukan
agar semua aspek input, proses, dan output pada satuan pendidikan lebih
terjamin mutunya atau terstandar. Satuan pendidikan di mana pun di seluruh
wilayah Indonesia akan memiliki kualitas yang standar sesuai hasil penilaian
akreditasi yang dilakukan.
Proses penjaminan mutu melalui peningkatan kompetensi pengelola satuan
PKBM secara berkesinambungan melalui bahan diklat ini diharapkan dapat
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyiapkan
pengelola satuan PKBM dalam pelaksanaan akreditasi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Bahan diklat penjaminan mutuini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan
pengelola satuan PKBM dalam memahami pengembangan mutu lembaga
melalui penyiapan dan pelaksanaan akreditasi secara konseptual maupun
prosedural yang dapat dilakukan secara praktis, terutama dalam kegiatan
pembelajaran, pelatihan, dan pembimbingan mulai dari pelaksanaan, persiapan,
dan evaluasinya.
Kami mengharapkan masukan konstruktif untuk penyempurnaan bahan
diklat penjaminan mutuini sehingga akan lebih fungsional dalam meningkatkan
kompetensi pengelola satuan PKBM dalam penyiapan dan pelaksanaan
akreditasi.
Pertanyaan dan saran terkait akreditasi satuan PKBM dapat menghubungi
Saudara Kuswara dengan alamat PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat di nomor
08164217273.
134
DAFTAR PUSTAKA
BAN PNF. 2014. Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi BAN PNF 2014. (Bahan
paparan dalam bentuk power point).
BAN-PNF. 2014. Instrumen Akreditasi PKBM. Jakarta: BAN PNF.
BAN PNF. 2014. Rambu-Rambu PenilaianAkreditasi Program Paket Pendidikan
Kesetaraan dan Lembaga PKBM. Jakarta: BAN PNF.
Basuki, Edi. 2016. PKBM Organisasi Mitra PNF. Dimuat dalam
http://fauziep.com/pkbm-organisasi-mitra-pnf/ dan dunduh tanggal 29
Maret 2017.
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 2012. Standar dan Prosedur
Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal. Jakarta:
Kemdikbud.
Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.
Permendikbud No. 59 tahun 2012 tentang Badang Akreditasi Nasional.
Pranjono, Fauzi Eko. 2016. Akreditasi PKBM. Dimuat dalam
http://fauziep.com/tag/akreditasi-pkbm/, di unduh tanggal 29 Maret 2017.
Surat Keputusan Kabalitbang Kemdikbud No.028/H/MS/2014 tentang Perangkat
Akreditasi PAUD – LKP – PKBM.
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
