Embed Size (px)
Citation preview
LKPJ Tahun 2006 0
III
Walikota Medan
LKPJ Tahun 2006
BA
B I
II
KE
BIJ
AK
AN
UM
UM
P
EN
GE
LO
LA
AN
KE
UA
NG
AN
DA
ER
AH
LKPJ Tahun 2006 1
III
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun
Anggaran 2006 adalah rencana keuangan baik dari sisi pendapatan yang
akan diperoleh maupun belanja yang akan digunakan Pemerintah
Kota Medan dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung
jawab daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan
daerah, implementasi otonomi dan pelayanan umum selama tahun 2006.
Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, efekif,
transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. APBD Kota Medan disusun dengan pendekatan kinerja, yang
didasarkan pada Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang diusulkan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan mempedomani Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Medan tahun 2006-2010
serta kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, pokok-pokok pikiran
DPRD, hasil musyawarah perencanaan pembangunan kota tahun 2005
dan hasil identifikasi aspirasi masyarakat lainnya yang disampaikan, baik
melalui perangkat Pemerintah Kota maupun DPRD Kota Medan.
Kebijakan umum pembangunan kota tahun 2006 yang disepakati telah
dirumuskan dalam Arah Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2006
serta Strategi dan Prioritas APBD tahun 2006.
Penyusunan, tahapan, proses dan tata cara formulasi APBD Kota Medan
tahun anggaran 2006 ini mengacu dan berpedoman pada Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,
antara lain Kepmendageri Nomor 29 Tahun 2002, Undang-undang Nomor
32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan
Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 903/2429/SJ Tahun 2006.
LKPJ Tahun 2006 2
III
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD tahun 2006
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai
untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan dan dianggarkan
secara bruto dalam APBD. Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok
pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan
dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Setiap kelompok pendapatan dirinci
menurut jenis pendapatan, dan setiap jenis pendapatan dirinci menurut
obyek pendapatan, serta setiap obyek pendapatan dirinci menurut rincian
obyek pendapatan. Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu
dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada APBD tahun
berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu
dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada perubahan
APBD. Semua penerimaan daerah dilaksanakan melalui kas daerah.
Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus
tersebut, sebaliknya dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan
sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut. Pemerintah
Daerah dengan persetujuan DPRD, dapat mencari sumber-sumber
pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak - pihak lain dengan
prinsip saling menguntungkan seperti melakukan investasi dalam bentuk
penyertaan modal/pembelian saham dan/atau bentuk investasi lainnya
serta mendepositokan dana yang belum terpakai sepanjang hal tersebut
memberi manfaat bagi pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu
likuiditas Pemerintah Daerah. Setiap Satuan Kerja Pengguna Anggaran
yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan
daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan
pendapatan daerah.
LKPJ Tahun 2006 3
III
1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Dalam rangka pelaksanaan peningkatan penerimaan daerah dari pos PAD
maka telah dilaksanakan program kegiatan intensifikasi dan ektensifikasi
yang mendukung pencapaian target (realisasi) PAD tahun anggaran 2006,
dengan kegiatan:
• Sosialisasi
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberi pemahaman (sosialisasi)
kepada para wajib pajak yang bertujuan agar para wajib pajak
dapat memahami dan mematuhi Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 12 Tahun 2003 tentang pajak daerah.
• Pendataan dan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
Kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dilaksanakan untuk
mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil
di lapangan.
• Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyampaian formulir SPTPD
dan bukti SSPD WP yang dikumpul dan diolah sehingga dapat
memberikan informasi tentang pajak daerah.
• Penghitungan dan Eksaminasi Penetapan SPTPD dan Angsuran Pajak
Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penghitungan besaran
pajak yang akan disetor oleh wajib pajak potensial ke kas Pemerintah
Kota Medan serta melaksanakan perjanjian angsuran pajak jika wajib
pajak tidak mampu untuk membayar dengan tunai.
• Verifikasi dan Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui kebenaran/kepatuhan
wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai
dengan Peraturan Daerah dan jika masih terdapat kekurangan
pembayaran pajak, maka wajib pajak dapat membayar kekurangan
pajak ke kas Pemerintah Kota Medan dengan diberikan sanksi
administrasi sesuai Peraturan Daerah.
LKPJ Tahun 2006 4
III
• Mapping Retribusi Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui potensi sesungguhnya
(potensi riil) terhadap wajib pajak retribusi daerah dari jenis retribusi
parkir yang potensial untuk dapat lebih ditingkatkan.
• Kerjasama Pemko Medan dan BPKP Perwakilan Sumut dibidang
pemeriksaan pajak daerah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk
mengetahui potensi sebenarnya atas wajib pajak yang benar-benar
potensial untuk dapat lebih ditingkatkan besar pajaknya.
• Penagihan Tunggakan Pajak Daerah
Pelaksanaan kegiatan penagihan tunggakan pajak daerah ini
merupakan kegiatan yang langsung menagih pajak daerah kepada
wajib pajak yang menunggak pajak sehingga pajak yang tertahan pada
wajib pajak dapat segera masuk ke kas Pemerintah Kota Medan.
• Pengawasan Pajak Hiburan
Pelaksanaan atas pengawasan pajak hiburan ini ditujukan kepada
wajib pajak yang bersifat insidentil sehingga dapat diketahui potensi
besarnya pajak hiburan dari klasifikasi insidentil yang harus disetor ke
kas Pemerintah Kota Medan.
• Rekonsiliasi Pajak Penerangan Jalan
Kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota
Medan dengan PT. PLN Persero Cabang Medan dalam rangka
penyesuaian data wajib pajak penerangan jalan di Kota Medan.
• Intensifikasi dan Ekstensifikasi wajib pajak PBB Potensial
Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib pajak PBB
potensial membayar PBB sebelum tanggal jatuh tempo.
• Intensifikasi dan Ekstensifikasi wajib pajak BPHTB
Kegiatan dalam rangka mengkoordinasikan antara Pemerintah Kota
Medan dengan Instansi terkait dalam pengelolaan penerimaan
BPHTB.
• Penagihan PBB
Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penagihan langsung ke
obyek PBB yang dilaksanakan di luar jam dinas.
LKPJ Tahun 2006 5
III
• Rapat Evaluasi PBB dan BPHTB dan Penyusunan Penerimaan Tahun
Berikutnya
Kegiatan ini dilaksanakan guna mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam menghadapi hambatan atau kendala serta mencari jalan keluar
atas solusi terbaik dalam pelaksanaan pencapaian target PBB dan
BPHTB tahun berjalan serta merencanakan proyeksi target tahun
berikutnya.
• Pemantauan dan Pelaporan SPPT-PBB
Kegiatan ini merupakan kerjasama untuk tingkat Kecamatan,
Kelurahan dan Kepala Lingkungan se Kota Medan dalam rangka
penyampaian SPPT PBB kepada wajib pajak PBB di Kota Medan.
• Pekan Panutan Pembayaran PBB
Kegiatan ini dilaksanakan Kecamatan dalam rangka memberikan
sosialisasi dan contoh (panutan) kepada masyarakat untuk memberi
kemudahan kepada para wajib pajak PBB dan BPHTB dalam
membayar kewajibannya pada Bank tempat pembayaran yang telah
ditentukan.
• Pemeliharaan Rutin/Berkala Payment On-Line System Pembayaran
PBB dan BPHTB. Pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka
pemeliharaan jaringan payment on-line system sehingga pelaksanaan
pembayaran PBB dan BPHTB tetap lancar.
2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2006 Target pendapatan Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2006
sebelum perubahan sebesar Rp. 1.429.763.117.265,00 dan setelah
perubahan menjadi sebesar Rp. 1.440.508.893.282,00 meningkat sebesar
Rp.10.745.776.017,00 atau 0,75%. Perubahan ini secara umum
dilatarbelakangi perubahan atau koreksi terhadap arah kebijakan umum
anggaran dan penyesuaian strategi dan prioritas program serta anggaran
pembangunan Kota Medan tahun 2006. Secara garis besar peningkatan
pendapatan yang diproyeksikan tersebut bersumber dari pertambahan
pendapatan asli daerah sebesar Rp. 9.918.317.850,00 dan pendapatan
LKPJ Tahun 2006 6
III
dana perimbangan sebesar Rp.827.458.167,00. Dari jumlah
target pendapatan setelah PAPBD sebesar Rp. 1.440.508.893.282,00
yang terealisasi menjadi pendapatan sebesar Rp. 1.398.910.993.061,64
atau sebesar 97,11%. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2005,
target anggaran pendapatan dalam APBD tahun 2006
meningkat sebesar 15,01% yaitu dari Rp.1.252.533.310,00 menjadi
Rp.1.440.508.893.282,00.
Secara garis besar target dan realisasi pendapatan Pemerintah Kota
Medan tahun anggaran 2006 dapat dilihat pada table berikut ini :
Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006
(Rupiah)
No
Jenis Pendapatan
Anggaran
Realisasi
Bertambah
(Berkurang)
%
1 2 3 4 5(4-3) 6(4:3)
1
1.1
1.2
1.3
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Bagian Laba BUMN/D
Lain-Lain PAD
Dana Perimbangan
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Bagi Hasil Pajak dan Bantuan
Keuangan dari Pemerintah
Propinsi
Lain-lain Pendapatan Yang Sah
329.981.270.115,00
190.295.756.640,00
129.764.035.450,00
6.450.000.000,00
3.471.478.025,00
1.110.527.623.167,00
213.345.380.167,00
574.550.000.000,00
20.480.000.000,00
302.152.243.000,00
-
312.862.351.244.,64
181.047.766.143,32
122.519.806.043,29
4.993.948.799,00
4.300.830.259,03
1.086.048.641.817,00
205.002.267.391,00
574.568.000.000,00
20.480.000.000,00
285.998.374.426,00
-
(17.118.918.870,36)
(9.247.990.496,68)
(7.244.229.406,71)
(1.456.051.201,00)
829.352.234,03
(24.478.981.350,00)
(8.343.112.776,00)
18.000.000,00
0
(16.153.868.574,00)
-
94,81
95,14
94,42
77,43
123,89
97,80
96,09
100
100
94,65
-
Jumlah Pendapatan
1.440.508.893.282,00
1.398.910.993.061,64
(41.597.900.220,36)
97,11
Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
LKPJ Tahun 2006 7
III
Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan dari
Pendapatan Asli Daerah 94,81% atau sebesar Rp. 312.862.351.244,64
kurang (negatif) sebesar 5,19% atau (Rp. 17.118.918.870,36) dari target
pendapatan sebesar Rp. 329.981.270.115,00 dan Dana Perimbangan
mencapai 97,80% atau sebesar Rp.1.086.048.641.817,00 negatif sebesar
2,20% atau (Rp. 24.478.981.350,00) dari target pendapatan sebesar
Rp. 1.110.527.623.167,00 sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah
realisasi pendapatannya nihil sesuai dengan target anggarannya.
Tidak tercapainya target pendapatan kedua bagian pendapatan daerah
tersebut berdampak terhadap capaian target pendapatan APBD tahun
anggaran 2006 menjadi sebesar 97,11% atau Rp. 1.398.910.993.061,64
negatif sebesar 2,46% atau (Rp. 41.597.900.220,36) dari target
pendapatan sebesar Rp.1.440.508.893.282,00.
Dari data tersebut dapat juga dijelaskan bahwa anggaran pendapatan dari
PAD ditargetkan memberikan kontribusi pada APBD tahun anggaran 2006
sebesar 22,91% dan realisasinya memberikan kontribusi sebesar 22,63%.
Sedangkan Dana Perimbangan ditargetkan memberikan kontribusi pada
APBD sebesar 77,09% dan realisasinya memberikan kontribusi sebesar
77,64%. Masih relatif kecilnya kontribusi PAD dibandingkan dengan
Dana Perimbangan dalam pembentukan APBD hingga tahun anggaran
2006 ini lebih disebabkan oleh masih tersentralisasinya pengelolaan
sumber pendapatan yang terdapat di Kota Medan baik oleh Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Propinsi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan
masih besarnya pos bagi hasil pajak/bukan pajak dari Pemerintah Pusat
yaitu sebesar Rp.205.002.267.391,00 dan bagi hasil pajak dan bantuan
keuangan dari Pemerintah Propinsi yaitu sebesar Rp.285.998.374.426,00
yang totalnya sebesar Rp.491.000.641.817,00 dan memberikan kontribusi
dalam pembentukan APBD tahun anggaran 2006 sebesar 35,10%.
LKPJ Tahun 2006 8
III
Jika digunakan indikator persentase capaian target pendapatan sebagai
skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai
dengan sangat baik (0% s/d 100%), secara obyektif dapat dikatakan
kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2006 dari sisi
capaian target pendapatan yang mencapai sebesar 97,11% secara
keseluruhan termasuk ke dalam katagori sangat baik.
Gambar 3.1.
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2006
(Milyar Rp)
0
200
400
600
800
1000
1200
Mily
ar R
p
Pendapatan Asli Daerah 329,98 312,86
Dana Perimbangan 1110,53 1086,05
Anggaran Realisasi
2.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Bagian Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 (empat) pos pendapatan
yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMN/D dan lain-
lain pendapatan asli daerah yang syah. Target dan realisasi PAD tahun
anggaran 2006 sebagai berikut :
LKPJ Tahun 2006 9
III
Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi PAD Pemerintah Kota Medan
Tahun Anggaran 2006 (Rp)
No Jenis PAD Anggaran Realisasi Bertamtah (Berkurang)
%
1 2 3 4 5(4-3) 6(4:3) 1 2 3 4
Pajak Daerah Retribusi Daerah Bagian Laba BUMN/D Lain-lain PAD
190.295.756.640,00 129.764.035.450,00 6.450.000.000,00 3.471.478.025,00
181.047.766.143,00 122.519.806.043,29 4.993.948.799,00
4.300.830.259,03
(9.247.990.497,68) (7.244.229.406,71) (1.456.051.201,00)
829.352.234,03
95,14 94,42
77,43
123,89
Jumlah 329.981.270.115,00 312.862.351.244,64 (17.118.918.870,36) 94,81
Sumber:: Bagian Keuangan Pemko Medan
Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan atau
capaian target dari pajak daerah sebesar 95,14%, retribusi daerah
94,42%, bagian laba BUMN/D 77,43%, dan lain-lain PAD yang sah
123,89%, sehingga secara kumulatif berdampak pada capaian target
pendapatan asli daerah menjadi sebesar 94,81%. Capaian target pos
pajak daerah dan retribusi daerah dapat dikatakan termasuk dalam
katagori sangat baik, bagian laba BUMN/D masih termasuk dalam katagori
baik, sedangkan lain-lain PAD realisasi pendapatannya melebihi target
sebesar 23,89% sehingga secara keseluruhan capaian target PAD
Pemerintah Kota Medan tahun anggaran 2006 termasuk ke dalam
katagori sangat baik.
LKPJ Tahun 2006 10
III
Gambar 3.2. Anggaran dan Realisasi PAD Pemerintah Kota Medan
Tahun Anggaran 2006 (Milyar Rp)
0
50
100
150
200
Mily
ar R
p
Pajak Daerah 190,3 181,05
Retribusi Daerah 129,76 122,52
Bagian Laba BUMD 6,45 4,99
Lain-lain PAD 3,47 4,3
Anggaran Realisasi
Kontribusi realisasi penerimaan masing-masing pos dalam pembentukan
PAD Kota Medan tahun anggaran 2006 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.3
Kontribusi Realisasi Penerimaan Pos PAD Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006
Kontribusi
No
Jenis PAD Rupiah %
1
2
3
4
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Bagian Laba Usaha BUMD
Lain-lain PAD
181.047.766.143,32
122.519.806.043,29
4.993.948.799,00
4.300.830.259.03
57,87
39,16
1,60
1,37
Jumlah
312.862.351.244,64 100
LKPJ Tahun 2006 11
III
Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi pos pajak daerah
dan retribusi daerah merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan
realisasi PAD Kota Medan tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 97,03%
dari total PAD.
2.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan pajak daerah Kota Medan bersumber dari pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir dikelola oleh
Dinas Pendapatan dan pajak reklame dikelola oleh Dinas Pertamanan
Kota Medan. Anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun
anggaran 2006 disajikan berikut ini :
Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006
No
Jenis Pajak Daerah
Anggaran
Realisasi Bertambah (Berkurang)
%
1 2 3 4 5(4-3) 6(4:3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Parkir
Pajak Reklame
17.670.000.000,00
35.880.000.000,00
7.975.705,000,00
100.410.999.640,00
3.359.052.000,00
25.000.000.000,00
17.684.311.839,64
35.918.147.431,58
7.998.696.250,60
100.022.338.494,00
3.366.548.538,00
16.057.723.589,50
14.311.840,64
38.147.431,58
22.991.250,60
(388.661.146,00)
7.496.538,00
(8.942.276.410,50)
100,08
100,11
100,29
99,61
100,22
64,23
Jumlah
190.295.756.640,00
181.047.766.143,32
(9.247.990.497,68)
95,14
Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pendapatan
pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir tahun
anggaran 2006 melebihi target (anggaran) yang telah ditetapkan dan
hanya pajak penerangan jalan dan pajak reklame yang realisasi
penerimaan pendapatannya tidak mencapai target. Secara keseluruhan
capaian target penerimaan pendapatan pajak daerah kota Medan yang
mencapai 95,14% termasuk ke dalam katagori sangat baik.
LKPJ Tahun 2006 12
III
Gambar 3.3.
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006
(Juta Rp)
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Juta
Rp
Anggaran 17670 35880 7975 100410 3359 25000
Realisasi 17684 35918 7998 100022 3366 16057
Pajak Hotel Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Penerangan Pajak Parkir Pajak
Reklame
2.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan retribusi daerah bersumber dari 30 jenis retribusi daerah yang
dikelola oleh berbagai Dinas, Badan dan Bagian di bawah naungan
Pemerintah Kota Medan. Target dan realisasi penerimaan pendapatan
retribusi daerah tahun anggaran 2006 disajikan berikut ini:
LKPJ Tahun 2006 13
III
Tabel 3.5 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006
(Rp)
No
Jenis Retribusi
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Bertambah (Berkurang
%
1 2 3 4 5(4-3) 6(4:3) 1 Pelayanan Kesehatan 599.000.000 541.876.642 (57.123.358) 90,46 2 RSU Pirngadi Medan 51.350.000.000 50.292.660.247 (1.057.339.753) 97,94 3 Pelayanan Persampahan/
Kebersihan 15.000.000.000 12.608.884.694 (2.391.115.306) 84,06
4 Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
565.000.000 558.506.000 23.506.000 104,16
5 Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
120.000.000 148.145.000 28.145.000 123,45
6 Parkir Tepi Jalan Umum 15.202.787.000 13.475.617.300 (1.727.169.700) 88,64 7 Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran 1.004.661.000 985.173.500 (19.487.500) 98,06
8 Penggantian Biaya Cetak Peta 10.000.000 16.450.000 6.450.000 164,50 9 Pemakaian Kekayaan Daerah 3.998.418.600 3.774.248.760,97 (254.169.839) 93,64
10 Terminal 2.500.000.000 1.788.699.800 (711.300.200) 71,55 11 Tempat Rekreasi dan Olah Raga 35.000.000 47.685.000 12.685.000 136,24 12 Tempat Parkir Khusus 1.700.000.000 1.965.497.000 265.497.000 115,62 13 Penyedotan Septi Tank 350.000.000 347.650.500 (2.349.500) 99,33 14 Izin Peruntukan dan Penggunaan
Tanah 5.700.000.000 3.561.548.796 (2.138.451.204) 62,48
15 Izin Mendirikan Bangunan 15.000.000.000 17.158.715.058 2.158.715.058 114,39 16 Izin Bidang Pertanian 10.000.000 9.650.000 (350.000) 96,50 17 Izin Gangguan 5.593.406.819 5.598.286.267,06 4.879.448 100,09 18 Izin Trayek 360.000.000 342.557.500 (17.442.500) 95,15 19 Izin Industri, Perdagangan dan
Tanda Daftar Gangguan 2.153.642.500 2.155.378.750 1.736.250 100,08
20 Izin Usaha Perikanan 25.000.000 16.250.000 (8.750.000) 65,00 21 Izin Usaha Perfilmam 24.000.000 36.237.500 12.237.500 150,99 22 Izin Konstruksi 100.000.000 120.475.000 20.475.000 120,48 23 Izin Pengolahan, Pengeboran,
Pengambilan, dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
60.300.000 63.000.000 2.700.000 104,48
24 Pelayanan dan Izin Bidang Perhubungan
1.479.300.000 1.455.612.000 (23.688.000) 98,40
25 Pelayanan dan Izin Ketenagakerjaan
1.000.000.000 1.001.827.500 1.827.500 100,18
26 Izin Usaha Pariwisata 594.619.531 763.568.960 168.949.248 128,41 27 Pelayanan Pengujian Kenderaan 4.753.900.000 3.321.162.000 (1.432.738.000) 69,86 28 Jasa Usaha Pengolahan Limbah
Cair 50.000.000 59.690.914 9.690.914 119,38
29 Pemasaran Penjualan Ikan 175.000.000 192.384.305 17.384.305 109,93 30 Izin Penyediaan Ketenagalistrikan 250.000.000 112.367.050 (137.632.950) 44,95
Jumlah 129.764.035.450 122.519.806.043 (7.244.229.406 94,42 Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 30 jenis
retribusi, sebanyak 15 pos retribusi daerah yang realisasi penerimaan
pendapatannya melampaui target anggaran, 8 pos realisasi
LKPJ Tahun 2006 14
III
pendapatannya antara 90,46% sampai 99,33%, 2 pos realisasi
pendapatannya masing-masing sebesar 84,06% dan 88,64%, 4 pos
realisasi pendapatannya antara 62,48% sampai 71,55% dan 1 pos yaitu
izin ketenagalistrikan realisasi penerimaan pendapatannya relatif cukup
rendah yaitu sebesar 44,95%. Realisasi penerimaan pendapatan masing-
masing pos retribusi daerah tersebut berdampak pada capaian target
penerimaan pendapatan retribusi daerah menjadi sebesar 94,42% pada
tahun anggaran 2006 dan masih termasuk ke dalam katagori sangat baik.
2.1.3. Target dan Realisasi Pendapatan Bagian Laba Usaha BUMD Pendapatan bagian laba usaha BUMD yang diperoleh Pemerintah
Kota Medan bersumber dari bagian laba PD Pasar, PD Rumah Potong
Hewan dan pembagian dividen dari PT.Bank Sumut. Anggaran dan
realisasi penerimaan pendapatan Bagian Laba Usaha BUMD tahun
angaran 2006 disajikan sebagai berikut :
Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagian Laba Usaha BUMD Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006
(Rp)
No
Jenis Usaha BUMD
Anggaran
Realisasi
Bertambah (Berkurang)
%
1 2 3 4 5(4-3) 6(4:3) 1 2 3
PD Pasar PD Rumah Potong Hewan Dividen PT.Bank Sumut
1.250.000.000
200.000.000
5.000.000.000
0
0
4.993.948.799
(1 .250.000.000)
(200.000.000)
(6.051.201)
(100)
(100)
99,98
Jumlah
6.450.000.000
4.993.948.799
(1.456.051.201) 77,43
Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
LKPJ Tahun 2006 15
III
Dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target penerimaan
pendapatan dari PD. Pasar dan PD. Rumah Potong Hewan yang
dianggarkan tahun 2006, masing-masing realisasi penerimaan
pendapatannya nihil, sedangkan target penerimaan pendapatan dividen
dari PT. Bank Sumut yang dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,00
realisasi pendapatannya sebesar 99,98% atau Rp.4.993.948.799,00
Relatif rendahnya capaian target penerimaan pendapatan dari bagian laba
usaha BUMD/BUMN tahun anggaran 2006 ini lebih disebabkan oleh
hanya 1 (satu) pos dari bagian laba usaha BUMD/BUMN yang
memberikan kontribusi penerimaan pendapatan dalam APBD
Kota Medan.
2.1.4. Target dan Realisasi Lain-Lain PAD Penerimaan pendapatan dari Lain – Lain PAD bersumber dari Pos Jasa
Giro dan Penerimaan Lain-lain. Anggaran dan realisasi penerimaan
pendapatan dari Lain-lain PAD disajikan sebagai berikut :
Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD Pemerintah Kota medan Tahun Anggaran 2006
(Rp)
No
Jenis Pos
Anggaran
Realisasi
Bertambah (Berkurang)
%
1 2 3 4 5(4-3) 6(4:3) 1 2
Jasa Giro Penerimaan Lain-lain
1.000.000.000,00
2.471.478.025,00
3.254.453.073,03
1.046.377.186,00
2.554.453.073
(1.425.100.839)
325,45
42,34
Jumlah
3.471.478.025,00
4.300.830.259,03
1.674.946.202 123,89
Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
Dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan
pendapatan dari pos jasa giro melampaui target yaitu sebesar 325,45%,
sedangkan pos Penerimaan Lain-lain capaian targetnya relatif cukup
LKPJ Tahun 2006 16
III
rendah, yaitu sebesar 42,34%. Tidak tercapainya target penerimaan
pendapatan dari Pos Penerimaan Lain-lain ini lebih disebabkan oleh tidak
terealisasinya penerimaan pendapatan dari pengembalian dana UKM
yang sudah dianggarkan tahun 2006. Namun demikian secara
keseluruhan capaian target penerimaan pendapatan dari penerimaan lain-
lain PAD yang sah mencapai 123,89% atau melampaui target anggaran.
2.2. Target Dan Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan elemen kedua yang membentuk struktur
pendapatan dalam ABPD Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia.
Pendapatan dana perimbangan Pemerintah Kota Medan lebih merupakan
bagi hasil dan bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Pendapatan dana perimbangan
yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa bagi hasil pajak/bukan pajak,
dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, sedangkan yang berasal
dari Pemerintah Propinsi berupa bagi hasil pajak dan bantuan keuangan.
Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006
(Rp)
No
Jenis Pendapatan
Anggaran
Realisasi
Bertambah (Berkurang)
%
1 2 3 4 5(4-3) 6(4:3)
1 2 3 4
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi
213.345.380.167
574.550.000.000
20.480.000.000
302.152.243.000
205.002.267.391
574.568.000.000
20.480.000.000
285.998.374.426
(8.343.112.776)
18.000.000
0
(16.153.868.574)
96,09
100
100
94,65
Jumlah
1.110.527.623.167
1.086.048.641.817
(24.478.981.350)
97,80
Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
LKPJ Tahun 2006 17
III
Dari data tabel di atas dapat diketahui capaian target pendapatan dana
perimbangan yang berasal dari bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar
96,09%, dana alokasi umum 100% dan dana alokasi khusus 100%
sehingga secara keseluruhan capaian target pendapatan dana
perimbangan Pemerintah Kota Medan berupa bagi hasil pajak/bukan
pajak sebesar 98,97 atau Rp.800.050.267.391,00 dari jumlah yang
dianggarkan sebesar Rp.808.375.380.167,00. Capaian target pendapatan
dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara
berupa bagi hasil pajak dan bantuan keuangan sebesar 94,65% sehingga
capaian target pendapatan dana perimbangan secara keseluruhan
sebesar 97,80%.
2.2.1.Target dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Penerimaan pendapatan bagi hasil pajak/bukan pajak berasal dari
Pemerintah Pusat dalam bentuk bagi hasil yang berasal dari pendapatan
bukan pajak dari SDA, pajak bumi dan bangunan (PBB), BPHTB dan PPh
pasal 21 (PPh Karyawan).
Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
Dari Pemerintah Pusat Pemerintah Kota Medan T.A. 2006
(Rp)
No
Jenis Pendapatan
Anggaran
Realisasi
Bertambah (Berkurang)
%
1 2 3 4 5(4-3) 6(4:3)
1
2
3
4
Bukan Pajak dari SDA
PBB
BPHTB
PPh Pasal 21
1.350279.000
111.693.287.000
59.000.000.000
41.301.814.167
467.813.018
123.921.295.110
44.684.913.396
35.928.245.867
(882.465.982)
12.228.008.110
(14.315.086.604)
(5.373.568.300)
34,65
110,95
75,74
86,99
Jumlah 213.345.380.157 205.002.267.391 (8.343.112.776) 96,09
Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
LKPJ Tahun 2006 18
III
Dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan
pendapatan pos bagi hasil dari PBB melampaui target anggaran, yaitu
sebesar 110,95%, pos BPHTB dan PPh pasal 21 capaian targetnya
masing-masing sebesar 75,74% dan 86,99%. Realisasi penerimaan
pendapatan pos bagi hasil bukan pajak dari SDA cukup rendah, yaitu
sebesar 34,65%. Rendahnya capaian target penerimaan pendapatan dari
pos ini lebih disebabkan oleh rendahnya capaian target penerimaan
pendapatan dari pos iuran hak pengusahaan hutan dan pos
pertambangan dan gas alam yang masing-masing capaian target
pendapatannya tahun anggaran 2006 sebesar 19% dan 3,90%.
Capaian target masing-masing pos tersebut berdampak pada capaian
target penerimaan pendapatan dari pos bagi hasil pajak/bukan pajak
tahun anggaran 2006 menjadi sebesar 96,09%.
2.2.2. Target dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan
Keuangan dari Propinsi Sumatera Utara Penerimaan pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari
Propinsi Sumatera Utara dalam bentuk bagi hasil PKB & BBNKB,
PBB-KB, Pajak ABT/APU dan Bantuan Keuangan.
Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Propinsi Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006
(Rp)
No
Jenis Pendapatan
Anggaran
Realisasi
Bertambah (Berkurang)
%
1 2 3 4 5(4-3) 6(4:3) 1
2
3
4
PKB & BBNKB
PBB-KB
Pajak ABT/APU
Bantuan Keuangan
150.436.743.000
114.653.000.000
3.305.000.000
33.757.500.000
141.771.452.790
107.654.411.855
2.815.009.781
33.757.500.000
(8.665.290.210)
(6.998.588.145)
(489.990.219)
0
94,24
93,90
85,17
100
Jumlah 302.152.243.000 285.998.374.426 (16.153.868.574) 94,65
Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
LKPJ Tahun 2006 19
III
Dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan
pendapatan dari bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Pemerintah
Propinsi capaian targetnya sebesar 94,65% yang dikontribusi dari pos
PKB & BBNKB sebesar 94,24%, pos PBB-KB sebesar 93,90%, pos pajak
ABT/APU sebesar 85,17% dan pos bantuan keuangan dari Pemerintah
Propinsi sebesar 100%.
2.2.3. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan DAU dan DAK Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus ini juga merupakan bagian
dari Dana Perimbangan. Kedua pos ini merupakan bantuan dana yang
diterima Pemerintah Kota Medan dari Pemerintah Pusat yang realisasi
penerimaan pendapatannya mencapai target anggaran tahun 2006.
3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan dan solusi dalam pengelolaan pendapatan Pemerintah
Kota Medan dalam tahun anggaran 2006 secara umum dapat
dikelompokkan menjadi dua, yaitu; (1) Permasalahan dan solusi
pengelolaan pendapatan asli daerah dan (2) Permasalahan dan solusi
pengelolaan pendapatan dana perimbangan.
1. Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah 1.1. Pajak Daerah Pengelolaan penerimaan PAD yang berasal dari pajak daerah berada di
Dinas Pendapatan Daerah. Permasalahan atau kendala yang dihadapi
dan solusi atau upaya yang telah dilakukan untuk masing-masing jenis
pajak daerah antara lain :
a. Pajak Hotel dan Restoran Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan
pendapatan pajak hotel dan pajak restoran selama tahun anggaran 2006
adalah :
LKPJ Tahun 2006 20
III
o Masih ada wajib pajak yang melaksanakan pembayaran tidak sesuai
dengan nilai yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah
(SKPD)
o Masih ada wajib pajak yang menyampaikan SPTPD tidak tepat waktu
o Wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan dan menyetorkan pajak
sesuai dengan yang dikutip dari subyek pajak.
o Terdapat wajib pajak yang menutup usahanya tanpa pemberitahuan.
Solusi atau upaya yang telah dilakukan antara lain :
o Melaksanakan pendataan ulang terhadap potensi atau omzet wajib
pajak.
o Menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak yang tidak/terlambat
menyampaikan SPTPD.
o Melaksanakan penagihan langsung kepada wajib pajak.
o Melaksanakan verifikasi/pemeriksaan terhadap wajib pajak
o Melaksanakan pendataan dan pendaftaran bagi wajib pajak baru.
b. Pajak Hiburan Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak
hiburan selama tahun anggaran 2006 antara lain :
o Adanya pengenaan pajak restoran terhadap objek pajak hiburan.
o Tidak adanya tindakan nyata terhadap wajib pajak yang melanggar
peraturan yang berlaku
Solusi atau upaya yang telah dilakukan antara lain:
o Adanya saran agar Perda pajak hiburan direvisi.
o Pemberian penjelasan (sosialisasi) kepada wajib pajak dan pemberian
pelayanan yang sebaik-baiknya.
o Pembentukan tim tunggakan pajak daerah.
o Menyampaikan surat panggilan, surat teguran/surat peringatan kepada
wajib pajak.
o Mengadakan pengawasan lapangan terhadap wajib pajak melalui
penjagaan-penjagaan/pemeriksaan.
LKPJ Tahun 2006 21
III
c. Pajak Parkir Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak
parkir selama tahun anggaran 2006 antara lain:
o Tarik menarik objek parkir yang seharusnya menjadi objek pajak parkir
namun menjadi objek retribusi parkir yang dikelola BPP.
o Adanya beberapa pengusaha yang tidak mengutip bayaran pelataran
parkir dengan alasan sebagai service/pelayanan kepada pelanggan.
Solusi atau upaya yang telah dilakukan antara lain :
o Koordinasi dengan pihak BPP
o Melaksanakan pemeriksaan/penjagaan terhadap objek-objek pajak
parkir yang potensial.
o Melaksanakan pendaftaran ulang dan pendataan wajib pajak yang
baru.
d. Pajak Penerangan Jalan Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak
penerangan jalan selama tahun anggaran 2006 antara lain:
o Keterlambatan pembayaran dari pihak pelanggan PT. PLN.
o Belum akuratnya data dari pihak PT. PLN.
o Adanya tunggakan pelanggan PT. PLN
Solusi atau upaya yang telah dilakukan antara lain:
o Meminta data wajib pajak/pelanggan PT. PLN yang menunggak dalam
daerah Kota Medan.
o Mengadakan identifikasi data dengan pihak PT. PLN
o Menyarankan kepada PT. PLN untuk menagih tunggakan pelanggan.
LKPJ Tahun 2006 22
III
2. Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Pendapatan Dana Perimbangan
Pengelolaan penerimaan pendapatan dana perimbangan yang berasal
dari pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan (BPHTB) berada di Dinas Pendapatan Daerah.
Permasalahan atau kendala dan solusi atau upaya yang telah dilakukan
untuk kedua pos tersebut adalah:
a. Pajak Bumi dan Bangunan Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan
penerimaan bagi hasil atas pajak bumi dan bangunan antara lain:
o Tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB sebelum tanggal
jatuh tempo masih rendah.
o Wajib pajak cenderung membayar PBB pada waktu tanggal jatuh
tempo padahal kebutuhan dana sebagai sumber pembiayaan
pembangunan berjalan sepanjang waktu.
o Perubahan data objek dan subyek pajak sangat cepat karena
percepatan pembangunan di Kota Medan, sehingga ketetapan PBB
yang diterbitkan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
o Kesadaran wajib pajak untuk melaporkan terjadinya perubahan data
objek maupun subyek pajak masih sangat rendah sehingga ketetapan
PBB tidak dapat dilaksanakan seiring dengan perubahan tersebut.
o Karena wewenang pengelolaan penerimaan PBB pada Pemerintah
Kota Medan hanya masalah penagihan, maka penyelesaian
permasalahan harus membutuhkan waktu yang relatif lebih lama
karena harus dikoordinasikan dengan Dirjen Pajak Cq. Kantor
Pelayanan PBB Medan Satu dan Medan Dua sebagai pihak yang
berwenang untuk mendata, menetapkan serta mengadakan perubahan
ketetapan PBB.
LKPJ Tahun 2006 23
III
Solusi atau upaya yang telah dilakukan antara lain:
o Melaksanakan himbauan agar wajib pajak melaksanakan pembayaran
PBB sebelum batas tanggal jatuh tempo melalui spanduk, billboard
dan media massa (koran/radio/TV) serta melakukan himbauan
langsung kepada wajib pajak.
o Melalui tim penagih/pemungut PBB Kelurahan segera melaporkan
setiap adanya perubahan objek dan subyek pajak.
o Meningkatkan koordinasi dengan pihak Kantor Pelayanan PBB Medan
Satu dan Medan Dua sehingga setiap penyelesaian permasalahan
dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
o Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala antara pihak-pihak
yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengelolaan penerimaan
PBB di Kota Medan.
b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pengelolaan
penerimaan bagi hasil atas BPHTB antara lain :
o Potensi penerimaan BPHTB tidak dapat terukur. Potensinya adalah
berapa banyak dan besar nilai objek yang dilakukan transaksi
pengalihan hak atau adanya peningkatan hak kepemilikan tanah di
BPN Medan.
o Wajib pajak cenderung membayarkan BPHTB semata-mata
berdasarkan besarnya NJOP yang ditetapkan di SPT PBB padahal
seharusnya BPHTB dibayarkan berdasarkan harga tertinggi antara
NJOP PBB atau harga transaksi yang sebenarnya.
Solusi atau upaya yang telah dilakukan antara lain:
o Melaksanakan koordinasi dengan aparat yang terkait langsung dalam
penanganan pengalihan dan peningkatan hak atas tanah dan
bangunan yaitu Kantor BPN dan PPAT se Kota Medan.
o Melakukan himbauan melalui spanduk, billboard dan media massa.
LKPJ Tahun 2006 24
III
o Menyediakan blanko Surat Setoran BPHTB yang akan dipergunakan
untuk penyetoran BPHTB dengan membuat proposal dan nomor urut
blanko, guna peningkatan pengawasan.
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH 1. Kebijakan Umum Belanja Daerah Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung
dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang
cukup. Semua belanja dianggarkan secara bruto dan jumlahnya
merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja bersangkutan dan
dilaksanakan melalui kas daerah. Belanja daerah dirinci menurut bidang
pemerintahan, organisasi, bagian, kelompok, jenis belanja, objek belanja
dan rincian objek belanja. Kelompok pembiayaan dirinci menurut jenis
objek penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Belanja daerah dalam
APBD Kota Medan diklasifikasi menurut kelompok dan jenis belanja yang
terdiri dari belanja aparatur, belanja publik, belanja bagi hasil dan bantuan
keuangan, dan belanja tak tersangka. Di dalam struktur APBD terdapat
sisi Pembiayaan yang fungsi pokoknya adalah untuk menutupi selisih
antara anggaran pendapatan dan belanja daerah (surplus dan defisit
anggaran). Di dalam pos pembiayaan terdapat pos pembiayaan
penerimaan dan pos pembiayaan pengeluaran sehingga memungkinkan
daerah melakukan pinjaman untuk menutupi defisit dan melakukan
investasi untuk menggunakan surplus anggaran.
Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kota Medan
tahun anggaran 2006, struktur APBD menunjukkan perubahan dibanding
tahun anggaran 2005 dari yang semula menempatkan belanja aparatur
secara dominan ke arah peningkatan belanja publik secara signifikan.
LKPJ Tahun 2006 25
III
2. Target dan Realisasi Belanja Target belanja Pemerintah Kota Medan sebelum PABBD sebesar
Rp.1.395.563.117.265,- dan setelah PAPBD sebesar
Rp. 1.415.485.418.218 atau meningkat sebesar Rp.19.922.300.953
atau 1,43%.
Belanja daerah direncanakan meningkat sebesar 16,06% atau
Rp.195.825.516.453 dari Rp.1.219.659.901.765 tahun 2005 menjadi
Rp. 1.415.485.418.218 tahun 2006. Peningkatan anggaran belanja sangat
signifikan pada belanja publik yaitu sebesar 96,24% atau
Rp.464.631.870.934 dari Rp.482.804.990.854 tahun 2005 menjadi
Rp.947.436.861.788 tahun 2006. Peningkatan anggaran belanja publik
secara signifikan tersebut terdapat pada bidang pekerjaan umum,
pemukiman, pendidikan dan kebudayaan, dan kesehatan. Disisi lain
anggaran belanja aparatur terjadi penurunan cukup signifikan sebesar
36,48% atau Rp.268.806.354.481 dari Rp. 736.854.910.911 tahun 2005
menjadi Rp. 468.048.556.430 tahun 2006.
Realisasi belanja publik meningkat sebesar 98,60% atau
Rp 439.938.689.847,38, dari 446.190.718.365,81 tahun 2005 menjadi
Rp 886.129.408.213,19 tahun 2006, sedangkan realisasi belanja aparatur
turun sebesar 37,73% atau 264.333.094.406,50 dari
Rp.700.629.105.709,25 tahun 2005 menjadi Rp.436.296.011.302,75
tahun 2006.
Secara garis besar target dan realisasi belanja Pemerintah Kota Medan
dalam tahun anggaran 2006 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
LKPJ Tahun 2006 26
III
Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Medan
Tahun Anggaran 2006 (Rp)
No
Jenis Belanja
Anggaran
Realisasi Lebih
(Kurang) %
1 2 3 4 5(4-3) 6(4:3)
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
BELANJA APARATUR
Belanja Administrasi Umum
Belanja Operasi dan
Pemeliharaan
Belanja Modal
BELANJA PUBLIK
Belanja Administrasi Umum
Belanja Operasi dan
Pemeliharaan
Belanja Modal
Belanja Bagi Hasil dan
Bantuan Keuangan
Belanja Tak Tersangka
468.048.556.430
382.907.274.244
55.156.779.411
29.984.502.775
947.436.861.788
399.988.490.102
202.153.030.256
218.015.258.930
119.780.082.500
7.500.000.000
436.296.011.302,75
359.784.502.625,00
47.419.361.222,75
29.092.147.455,00
886.129.408.213,19
392.429.927.185,00
186.465.619.995,08
186.594.118.959,11
115.667.997.278,00
4.971.744.796,00
(31.752.545.127,25)
( 23.122.771.619,00)
( 7.737.418.188,25)
(892.355.320,00)
(61.307.453.574,81)
(7.558.562.917,00)
(15.687.410.260,92)
(31.421.139.970,89)
(4.112.085.222,00)
(2.528.255.204,00)
93,22
93,96
85,97
97,02
93,53
98,11
92,24
85,59
96,57
66,29
Jumlah Belanja
1.415.485.418.218
1.322.425.419.515,94
(93.059.998.702,06)
93,43
Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
Dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi belanja aparatur
sebesar Rp.436.296.011.302,75 atau 93,22% kurang (negatif) sebesar
Rp.31.752.545.127,25 atau 6,78% dari jumlah yang dianggarkan sebesar
Rp.468.048.556.430,00 dan belanja publik sebesar
Rp.886.129.408.213,19 atau 93,53% kurang (negatif) sebesar
Rp.61.307.453.574,81 atau 6,47% dari jumlah yang dianggarkan sebesar
Rp.947.436.861.788,00 sehingga secara total realisasi belanja daerah
sebesar Rp.1.322.425.419.515,94 atau 93,43% kurang (negati) sebesar
Rp.93.059.998.702,06 atau 6,57% dari jumlah yang dianggarkan
Rp.1.415.485.418.218,00. Dari data tersebut dapat juga dilihat bahwa
tidak satupun dari pos belanja daerah yang jumlah realisasi
pengeluarannya mencapai anggaran apalagi yang melebihi jumlah yang
dianggarkan. Hal ini menunjukkan pengeluaran belanja daerah dilakukan
secara efisien, efektif dan ekonomis.
LKPJ Tahun 2006 27
III
Struktur realisasi belanja daerah tahun anggaran 2006 menurut kelompok
dan jenis belanjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.12
Struktur Realisasi Belanja Daerah Menurut Kelompok dan Jenis Belanja Pemerintah Kota Medan
Tahun Anggaran 2006 (Rp)
No Jenis Belanja Jumlah % 1 2 3 4
1
2
3
4
Belanja Aparatur
Belanja Publik
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
Belanja Tak Tersangka
436.296.011.302,75
886.129.408.213,19
115.667.997.278,00
4.971.744.796,00
32,99
67,01
13,04
0,56
Jumlah 1.322.425.419.515,94 100,00
Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
Dari data tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi pengeluaran
belanja daerah tahun anggaran 2006 sebagian besar digunakan untuk
belanja publik yaitu sebesar 67,01% atau Rp.886.129.408.213,19 dan
diikuti untuk belanja aparatur yaitu sebesar 32,99% atau
Rp.436.296.011.302,75. Sedangkan penggunaan belanja daerah untuk
belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tak tersangka
jumlahnya relatif sangat kecil. Alokasi belanja daerah tersebut disesuaikan
dengan arah kebijakan umum anggaran, strategi dan prioritas program
serta anggaran pembangunan kota tahun anggaran 2006 baik dari sisi
pendapatan, belanja dan pembiayaan
.
3. Target dan Realisasi Pembiayaan Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo
awal penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, sedangkan
realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo
LKPJ Tahun 2006 28
III
awal penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD.
Dengan pembiayaan daerah ini dimungkinkan penyusunan dan penetapan
APBD kota Medan untuk tahun anggaran tertentu defisit atau surplus.
Dalam kondisi APBD yang defisit dimungkinkan bagi Pemerintah Kota
Medan untuk mengambil kebijakan hutang (jangka pendek, menengah
atau panjang) guna menutupi pembiayaan yang defisit. Sebaliknya dalam
kondisi APBD yang surplus dimungkinkan bagi Pemerintah Kota Medan
untuk mengambil kebijakan atas penggunaan surplus anggaran sebagai
dana cadangan, penyertaan modal atau pembayaran hutang yang jatuh
tempo kepada pihak ketiga.
Tabel 3.13
Target dan Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2006
(Rp)
No Jenis Pembiayaan Anggaran Realisasi %
1 2 3 4 5
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
Penerimaan Daerah
Sisa lebih perhitungan tahun lalu
Penerimaan pinjaman
Pengeluaran Daerah
Penyertaan modal
Pembayaran utang pokok yg jatuh
tempo
Saldo kas 29 Desember 2006
Pembayaran utang kpd pihak ketiga
49.976.524.936
49.976.524.936
-
75.000.000.000
7.000.000.000
3.000.000.000
-
65.000.000.000
49.976.524.936,47
49.976.524.936,47
-
126.462.098.482,17
5.000.000.000,00
-
57.712.098.482,17
63.750.000.000,00
100,00
100,00
-
168,62
71,43
-
100,00
98,08
Jumlah Pembiayaan (25.023.475.064) (76.485.573.545,70,70) 305,66
Sumber: Bagian Keuangan Pemko Medan
LKPJ Tahun 2006 29
III
4. Permasalahan dan Solusi 4.1. Permasalahan o Permasalahan paling mendasar dalam perumusan belanja daerah
tahun 2006 adalah masih terbatasnya sumber-sumber pendapatan
daerah, baik yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan maupun
Pendapatan Lain-lain yang sah.
o Permasalahan lain yang dihadapi dalam perencanaan belanja adalah
relatif semakin besarnya kebutuhan pendanaan pembangunan dan
pemeliharaan prasarana dan sarana sosial ekonomi yang diperlukan
dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan iklim penanaman
modal yang lebih kondusif guna menarik minat investor ke
Kota Medan.
o Kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur penunjang
(sekunder) bagi kegiatan investasi dan ekonomi yang memerlukan
pembiayaan yang relatif besar yang belum proporsional dengan
sumber-sumber pendapatan yang tersedia.
o Sebagai pusat kegiatan ekonomi, barometer bagi kemajuan
pembangunan dan ibu kota Propinsi Sumatera Utara, Pemerintah
Kota Medan memerlukan sumber-sumber pembiayaan yang jauh lebih
besar dari daerah-daerah lain.
o Kota Medan yang jumlah penduduknya paling besar dibanding daerah-
daerah lain dan dengan mobilitas sosial yang tinggi dan luas sehingga
dihadapkan pula dengan masalah kebutuhan pendanaan yang relatif
besar pula.
4.2. Solusi o Kebijakan anggaran belanja benar-benar didasarkan kepada arah dan
kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD tahun anggaran
2006 yang telah ditetapkan, sehingga alokasi anggaran belanja
berubah dari yang menempatkan belanja aparatur yang lebih dominan
di tahun anggaran 2005 menjadi belanja pelayan publik yang lebih
dominan di tahun anggaran 2006.
LKPJ Tahun 2006 30
III
o Belanja daerah dalam APBD tahun anggaran 2006 diarahkan untuk
mendukung penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan pokok
Pemerintah Kota Medan secara optimal dalam rangka memperkuat
implementasi otonomi daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah 2006 - 2010.
o Dalam rangka efisiensi, efektifitas dan ekonomi, belanja daerah hanya
diperuntukkan pada hal-hal yang benar-benar prioritas dan memiliki
efek ganda serta fokus pada implementasi program dan kegiatan yang
mendesak dan menuntut sesegera mungkin untuk dilaksanakan.
o Guna menjaga keserasian, keselarasan, keseimbangan dan
kesinambungan antara kegiatan pemerintahan umum dengan upaya
peningkatan pelayan publik, alokasi belanja juga memperhatikan
keterpaduan antara pengeluaran belanja aparatur dan belanja publik
sehingga benar-benar dapat dimaksimalkan penggunaannya.
