Analisis atas LKPJ Kepala Daerah

Syukriy Abdullah

Pertanggung-jawaban Kepala

Daerah

LaporanKeuangan

LKPJ

LPPD

ILPPD

BPK

DPRD

Pemerintah

Masyarakat

DPRD

Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Landasan Hukum LKPJ

• UU No.32/2004• UU No.27/2009• PP No.3/2007• PP No.8/2006• PP No.16/2010

Fungsi-fungsi DPRD

• Legislasi membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.

• Anggaran membahas dan menyetujui rancangan APBD bersama kepala daerah.

• Pengawasan mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota.

Pasal 343 UU No.27/2009Pasal 41 UU No.32/2004

Fungsi Pengawasan DPRD

• Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota.

• Fungsi Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap Pemerintah Daerah yang bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.

Pasal 2 PP No.16/2010

Tugas dan Wewenang DPRD

• Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

• Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 42 UU No.32/2004

Kewajiban Kepala Daerah

Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.

Kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pasal 27 UU No.32/2004

PERENCANAAN

JANUARI - APRILJANUARI - APRIL MEI - AGUSTUSMEI - AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBERSEPTEMBER - DESEMBER

RKPD30 APRIL

RENJA SKPD

KEBIJAKAN APBD+

PRIORITAS APBD

PAGU ANGGARAN

RKA- SKPD(31 Agustus)

RKA- SKPD(31 Agustus)

PERDA APBD30 NOPEMBER PERDA APBD

30 NOPEMBER

PERKADA

PENJABARAN APBD

RAPERDA APBDRAPERDA APBD

ANGGARAN LEGISLASI

RENSTRA SKPDRENSTRA SKPD

DPA – SKPD 31 DESEMBER

MUSRENBANG

JAN DESAFEB KECAMATANMARET KAB/KOTAAPRIL PROPINSI

Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Dimana posisi LKPJ tahun sebelumnya? ?

RPJPVISI-MISI DAERAH

2005 2025

2010 2015 2020

5 TAHUN

PERDA RPJM

VISI-MISI KDH

•A

RA

H K

EB

IJA

KA

N•

ST

RA

TE

GI D

AN

PR

IOR

ITA

S•

MA

TR

IKS

PR

OG

RA

M 5

TA

HU

N

Renja TAHUN 1

Renja TAHUN 2

Renja TAHUN 3

Renja TAHUN 4

Renja TAHUN 5

RENJA SKPD

2015

2008

PERDA RPJPD2005 - 2025

PERDA SOTK SESUAI PP 41/07

KUA + PPAS 1 JULI

RKA SKPD 1 AGT

PERDA URUSAN WAJIB/PILIHAN

PP 38/07

PERATURAN KDH TENTANG

RENSTRA SKPD

PELAKSANAANAPBD

PELAPORAN

•D

PR

D

R-APBD

DPA DAN LAMPIRAN

RKPD 30 APRIL 2009

PERBUP ASB

PERDA POKOK2 PENGELOLAAN KEUDA

PERBUP SISTEM DAN PROSEDUR KEUDA

PERDA BMD

STA

TIS

TIK

P

ER

EN

CA

NA

AN

S

KP

D

Permendagri Penyusunan

APBD

•G

UB

ER

NU

R

•B

PK

•L

KP

J

•L

AK

IP•

LP

PD

•L

KP

D

LKPJ dalam PP No.3/2007

• Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan:a. urusan desentralisasi;b. tugas pembantuan; danc. tugas umum pemerintahan.

• LKPJ terdiri atas:a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; danb. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Pasal 15 PP No 3/2007

Dasar Penyusunan LKPJ

• LKPJ disusun berdasarkan RKPD yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 16 PP No 3/2007

Muatan LKPJ

LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan:a. arah kebijakan umum pemerintahan daerah;b. pengelolaan keuangan daerah secara makro,

termasuk pendapatan dan belanja daerah;c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dane. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pasal 18 PP No.3/2010

Penyampaian LKPJ(1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling

lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.(2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Pasal 17 PP No.3/2007

(1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.(2) LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib

DPRD.(3) Berdasarkan basil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.(4) Keputusan DPRD disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

setelah LKPJ diterima.(5) Keputusan disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat

paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

(6) Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Penyampaian LKPJ

Pasal 23 PP No.3/2007

• LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.

• Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.

• Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah.

Penyampaian LKPJ

Pasal 24-26 PP No.3/2007

Matriks Teknik Penguraian Kewenangan Dan Urusan

Ke Dalam Tupoksi, Program dan Statistik Perencanaan

Bidang Kewenangan: Pendidikan Dasar Dan Menengah

No URUSAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

STATISTIK VITAL

KONDISI MASA KINI KONDISI YANG DIHARAPKAN

1 2 3 4 5

1. Tenaga Pendidikan.

1. Mengangkat guru baru.2. Menempatkan, melakukan

diklat teknis dan jabatan; penjenjangan guru;

3. Melakukan mutasi, promosi dan relokasi guru.

4. Mmberikan penghargaan, insentif dan menjatuhkan hukuman disiplin;

1. Kurangnya jumlah guru sebanyak 300 orang;2. 75 orang guru belum mengikuti pendidikan

Pra-Jabatan; 3. 85 orang guru belum mengikuti pendidikan

kejuruan Akta III.4. Terjadi kesenjangan distribusi jumlah guru

antar wilayah kecamatan; 5. Terjadinya keterlambatan proses administrasi

kenaikan pangkat para guru hingga 6 bulan sampai 1 tahun.

2. Gedung sekolah, rumah kepala sekolah, rumah penjaga sekolah, perpustakaan dan laboratorium sekolah.

1. Membangun dan memelihara kondisi gedung sekolah, rumah kepala sekolah, rumah penjaga sekolah serta laboratorium dan perpustakaan sekolah.

1. 34 gedung sekolah dasar mengalami rusak berat;

2. 12 gedung SMP mengalami rusak sedang dan ringan;

3. 14 gedung rumah kepala sekiolah dan 17 gedung rumah penjaga sekolah mengalami rusak berat dan sedang.

Matriks Teknik Penguraian Kebijakan Turunan Ke Dalam Rencana Program dan Target Kinerja

Bidang Kewenangan: Pendidikan Dasar Dan Menengah.

NO. KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA

1 6 7 8 9

Matriks Teknik Penguraian Kebijakan Turunan Ke Dalam Rencana Program dan Target Kinerja

Bidang Kewenangan: Pendidikan Dasar Dan Menengah.

NO. CAPAIAN KINERJA

SELISIH KINERJA (9-10)

PAGU ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

SELISIH ANGGARAN(12-13)

KOMENTAR DAN CATATAN

1 10 11 12 13 14 15

Sistematika LKPJ

Sistematika LKPJ

Sistematika LKPJ

Sistematika LKPJ

Terima Kasih

Syukriy AbdullahHP: 0815-790-2056 (Matrix)

0813-7430-3658 (Simpati)E-mail: syukriya@gmail.com

syukriy_a@yahoo.comBlog: http://syukriy.wordpress.com