LKPJ - bappeda.jabarprov.go.id

LKPJBAPPEDA PROVINSI JAWA BARATAkhir TAHUN ANGGARAN 2020

BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT

BALE WIWAHA

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa BaratBadan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jalan Ir.H. Juanda No.287 Bandung Telp. 2516061 Fax: 2510731 Website: http://www.bappeda.jabarprov.go.id email: [email protected]

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran (ATA) 2020

ini dapat diselesaikan secara tepat waktu.

LKPJ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat ATA

2020 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah. Ruang lingkup LKPJ ini meliputi hasil pelaksanaan kinerja

penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan meliputi capaian

pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis yang ditetapkan,

tindaklanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya serta

penghargaan yang diraih pada Tahun 2020.

Secara prinsip penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan

tetap dapat berjalan secara optimal dengan mencapai target kinerja yang telah

ditetapkan meskipun ditengah-tengah terjadinya Bencana Non Alam Pandemi

COVID-19 serta terbitnya kebijakan-kebijakan untuk penanganan Pandemi

COVID-19 di Jawa Barat. Keberhasilan ini diraih melalui efisiensi dan

efektivitas kinerja yang dilakukan serta kerjasama dan partisipasi aktif dari

seluruh komponen pemangku kepentingan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung perencanaan pembangunan di

Jawa Barat.

Demikian Dokumen LKPJ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Barat ATA 2020 disusun sebagai wujud akuntabilitas

penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan yang berorientasi pada

peningkatan kinerja.

Bandung, Desember 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Ir. FERRY SOFWAN ARIF, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 196211211989091001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...........................................................................................i

D AFTA R IS I ................................................................................................ ii

D AFTA R TABEL ....................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................1

1.1 LATAR BELAKANG ……………………………………………………… 1

1.2 DASAR HUKUM ………………………………………………………….. 3

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ………………………………………………… 7

BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT ....8

2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT ……………………………………………………………...

8

2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH… 9

2.3 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PERANGKAT DAERAH ….………………………………………………

11

2.4 KEBIJAKAN STRATEGIS ……………………………………………….. 21

2.5 PENGHARGAAN …………………………………………………………. 24

BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAWA BARAT ATAS

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA

BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 ............................................ 26

BAB II CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN

PENUGASAN ...................................................................................... 31

BAB II PENUTUP .......................................................................................... 32

iii

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAERAH .............. 8

TABEL 2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ................................... 10

TABEL 2.3 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN .............. 13

TABEL 2.4 KEBIJAKAN STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2020 ........................................................................... 21

TABEL 2.5 PENGHARGAAN YANG DIRAIH BAPPEDA PROVINSI JAWA

BARAT TAHUN 2020 ............................................................... 25

TABEL 2.6 TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAWA BARAT

ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 ............................................. 27

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2018

tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Unit, dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas

pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

perencanaan, meliputi perencanaan dan pengendalian, pemerintahan dan

pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta

infrastruktur dan kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi

Jawa Barat, serta menyelenggarakan dekonsentrasi dan melaksanakan tugas

pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-

undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas,

Bappeda Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan

yang menjadi kewenangan daerah provinsi;

b. Penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah

provinsi;

c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teksnis

Badan;

d. Penyelenggaraan administrasi Badan;

e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan

f. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi, Bappeda Provinsi Jawa Barat menyusun Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran (ATA) 2020 meliputi hasil

pelaksanaan kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan

meliputi capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran

2020, kebijakan strategis yang diprakarsai serta tindak lanjut Rekomendasi

DPRD tahun anggaran sebelumnya.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2020 dalam kurun waktu yang cukup singkat, tepatnya saat memasuki akhir

2

Triwulan I mengalami dinamika perkembangan keadaan yang luar biasa

yaitu Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Sebelumnya, pada tanggal

30 Januari 2020 World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19

sebagai Public Health Emergency of International Concern

(PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia

(KKMMD) dan selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan

COVID-19 sebagai Pandemi Global. Kondisi tersebut kemudian

ditindaklanjuti dengan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat

melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

seiring dengan semakin merebaknya pertambahan kasus positif COVID-19

termasuk di Provinsi Jawa Barat, baik berupa peningkatan jumlah kasus

positif maupun persebaran yang semakin meluas.

Upaya dalam mempercepat penanganan Pandemi COVID-19 dilakukan

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan menerbitkan beberapa

kebijakan penganggaran keuangan daerah dengan melakukan refocusing dan

realokasi anggaran maupun pengadaan barang dan jasa serta Pinjaman

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah sebagai alternatif pembiayaan

dalam rangka mengakselerasi penanganan Pandemi COVID-19 dan

pemulihan ekonomi daerah. Kebijakan strategis lainnya yang diterbitkan

adalah kebijakan yang difokuskan pada Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dampak Pandemi COVID-19. Kebijakan-kebijakan dalam rehabilitasi dan

rekonstruksi meliputi pemulihan ekonomi, reformasi sistem kesehatan

daerah, reformasi sistem ketahanan bencana serta reformasi sistem

perlindungan sosial.

Bappeda Provinsi Jawa Barat menindaklanjutinya dengan melakukan

realokasi anggaran program dan kegiatan serta pengadaan barang dan jasa

yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020. Upaya ini dilakukan sebagai

wujud dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19. Keterbatasan ketersediaan

anggaran untuk membiayai program dan kegiatan strategis di Bappeda

Provinsi Jawa Barat, dapat diantisipasi dengan membenahi sarana dan

prasarana kantor serta melakukan transformasi mekanisme kerja dalam

menunjang adaptasi kebiasaan baru sehingga target kinerja yang telah

ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

3

Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan pada Tahun

Anggaran 2020 secara prinsip dapat dilaksanakan dengan optimal.

Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi dan wujud efisiensi serta

efektivitas kinerja seluruh komponen pemangku kepentingan Bappeda

Provinsi Jawa Barat yang tercermin dalam pencapaian target kinerja ditengah

terjadinya Bencana Non Alam Pandemi COVID-19.

1.2 DASAR HUKUM

Peraturan perundang‐undangan yang menjadi pedoman dalam

penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Jawa Barat ATA 2020 adalah sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi

Jawa Barat. Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950) jo.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta

Raya (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara

Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor

4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244);

4

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 140);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 20);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas

dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19)/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem

Keuangan;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka

5

Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman

Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem

Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019

(COVID-19);

18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana

Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID -19l sebagai

Bencana Nasional;

19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Refocussing Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita


21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2016 (Berita


22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

6

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di

Lingkungan Pemerintah Daerah;

26. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan

Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan

Penyelesaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020

Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta

Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional

(Keputusan Bersama Mendagri 119 dan Menkeu 177);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E)


Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2019 Nomor 7);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 16);


Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 3);

32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa

7

Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan

Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa

Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 77);

33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Rincian Unit, dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2018 Nomor 80);

34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa

Barat Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 (Berita

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 32); dan

36. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 (Berita Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 61).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran

2020 dimaksudkan untuk menyampaikan hasil penyelenggaraan fungsi

penunjang urusan perencanaan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2020 secara transparan dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran

2020 ditujukan untuk mendukung pertanggungjawaban kinerja

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Provinsi Jawa Barat dalam Dokumen Utama LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir

Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada

DPRD Provinsi Jawa Barat.

8

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Barat

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah bertujuan untuk

memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat sehingga target

pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. Indikator kinerja utama

(IKU) daerah dicapai dengan dukungan pencapaian Indikator kinerja utama

(IKU) perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam

konteks tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Barat merupakan perangkat daerah

yang secara langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Daerah pada Misi Kelima yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang

Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi

dan Kabupaten/Kota” pada sasaran “Terwujudnya Inovasi Tata Kelola

Pemerintahan yang Smart, Bersih dan Akuntabel” dengan Indikator sasaran

misi yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun uraian capaian Indeks Reformasi

Birokrasi sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

No

Indikator

Kinerja Utama Daerah

Satuan Target Realisasi Interpretasi Capaian

IKU

1 2 3 4 5 6

1. Indeks

Reformasi

Birokrasi

Kategori BB BB* Indeks Reformasi

Birokrasi tercapai sesuai

target yang ditetapkan.

Kondisi Ini dapat

dimaknai bahwa Hasil

Evaluasi Kemenpan RB

RI menunjukan

pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa

Barat telah mengalami

kemajuan yang

signifikan dan

Pemerintah Daerah

9

No

Indikator

Kinerja Utama Daerah

Satuan Target Realisasi Interpretasi Capaian

IKU

Provinsi Jawa Barat

dapat mewujudkan

birokrasi yang bersih dan

akuntabel, birokrasi

yang efektif dan efisien

serta birokrasi yang

mampu memberikan

pelayanan publik yang

semakin baik.

Keterangan: *Capaian Tahun 2019

Pencapaian indikator sasaran pada misi kelima yang salah satunya

ditunjukkan oleh Indeks Reformasi Birokrasi tercatat pada kategori BB dari

target kategori BB yang ditetapkan. Kondisi Ini dapat dimaknai bahwa Hasil

Evaluasi Kemenpan RB RI menunjukan bahwa pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengalami kemajuan

yang signifikan dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat mewujudkan

birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta

birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

Kontribusi Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam pencapaian Indeks

Reformasi Birokrasi memiliki peran yang dominan. Hal ini didasari bahwa tugas

pokok dan fungsi yang dilaksanakan secara langsung mendukung pencapaian

target kinerja pada misi kelima pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa

Barat.

2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagaimana

tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah Tingkat

Konsistensi Perencanaan Jawa Barat. Indikator tersebut merupakan parameter

keberhasilan kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan

fungsi penunjang urusan perencanaan. Adapun uraian Indikator Tingkat

Konsistensi Perencanaan Jawa Barat sebagaimana Tabel 2.2.

10

Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

N

o

Indikator Kinerja Utama

Rumus

Perhitungan

Satua

n

Targe

t

Realisas

i

Interpretasi

Capaian IKU

1 2 3 4 5 6 7

1. Tingkat Konsistensi Perencanaan

Jawa Barat

(Jumlah Program Nasional yang diakomodir dalam

program pembangunan provinsi jawa barat

dibagi jumlah program nasional X

100%) + (jumlah program pada RKPD yang

konsisten dengan program pada

RPJMD dibagi jumlah program pada RKPD X

100%) + (Jumlah program pada Rencana Kerja

Perangkat Daerah dibagi jumlah

program pada RKPD Provinsi Jawa Barat X 100%

) + (Jumlah isu strategis pada

RKPD Kabupaten/Kota yang sesuai dengan

isu strategis pada RKPD Provinsi dibagi jumlah isu

strategis pada RKPD

Kabupaten/Kota x 100 %) Dibagi 4

Persen 85 97,64 Tercapaianya target indikator

Tingkat Konsistensi Perencanaan

Jawa Barat dapat

dimaknai bahwa sinkronisasi

perencanaan pembanguna

n Provinsi Jawa Barat dengan

perencanaan pembangunan nasional

dan kabupaten/k

ota dapat terwujud secara selaras

dan bersinergi

dengan sangat baik.

Keterangan : *Angka Sementara

Tingkat Konsistensi Perencanaan Jawa Barat tercatat mencapai target

yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu tercapai sebesar 92,70 persen dari

target sebesar 85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi Jawa

Barat telah berkontribusi positif terhadap penyelenggaraan perencanaan

11

pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Tercapainya Tingkat Konsistensi

Perencanaan Jawa Barat dapat dimaknai bahwa sinkronisasi perencanaan

pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan perencanaan pembangunan

nasional dan kabupaten/kota dapat terwujud secara selaras dan bersinergi

dengan sangat baik.

Ketercapaian IKU Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatas,

tidak terlepas dari hasil perumusan proses bisnis secara jelas dan terukur yang

menggambarkan strategi pencapaian kinerja melalui program dan kegiatan

yang dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat sehingga

dapat menunjang keberhasilan pencapaian IKU di tahun 2020.

2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya, melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator

Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk akuntabilitas

kinerja terhadap ketercapaian penyelenggaraan fungsi penunjang urusan

perencanaan. Melalui telahaan terhadap dokumen perencanaan yang telah

ditetapkan dan hasil pengendalian yang dilakukan secara berkala serta

memperhatikan isu-isu nasional dan global maka diperoleh rumusan program

dan kegiatan yang terdiri dari 7 program dan 40 kegiatan yang dilaksanakan

oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat padaTahun Anggaran 2020 dengan lokasi

kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Namun dalam kurun waktu yang cukup singkat, tepatnya saat memasuki

akhir Triwulan I, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengalami dinamika

perkembangan keadaan yang luar biasa yaitu Pandemi Corona Virus Disease

(COVID-19). Kondisi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan

kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 seiring dengan semakin merebaknya

pertambahan kasus positif COVID-19 termasuk di Provinsi Jawa Barat, baik

berupa peningkatan jumlah kasus positif maupun persebaran yang semakin

meluas.

Upaya-upaya dalam mempercepat penanganan Pandemi COVID-19

dilakukan Pemerintah Pusat dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, antara

lain:

12

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang

refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan

jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan

Pemerintah Daerah; dan

3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan

Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan

Penyelesaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta

Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menindaklanjutinya dengan

menerbitkan beberapa kebijakan penganggaran keuangan daerah dengan

melakukan refocusing dan realokasi anggaran maupun pengadaan barang dan

jasa.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung penanganan

penanggulangan dan antisipasi dampak Pandemi COVID-19 yang berpengaruh

terhadap sektor keuangan daerah baik pada komponen Pendapatan Daerah

maupun Belanja Daerah, Bappeda Provinsi Jawa Barat melakukan penyesuaian

alokasi Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2020 dari alokasi murni

sebesar Rp.72.104.331.669 diefisiensikan sebesar Rp.31.835.665.631 atau

setara 40,40 persen sehingga menjadi Rp.42.971.840.968. Adapun program

dan kegiatan tersebut diuraikan sebagaimana Tabel 2.3.

13

Tabel 2.3

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

No Urusan

Pemerintahan

Perangkat Daerah

Pelaksana Kebijakan

Uraian Program/ Indikator Kinerja Satuan

Target Kinerja

Realisasi Kinerja

Alokasi Anggaran (Rp)

Realisasi Anggaran (Rp)

Permasalahan Solusi Tindaklanjut

Rekomendasi DPRD Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Persentase Kesesuaian dokumen Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Persen 85 85 3.973.093.214

3.201.794.846

1 Kegiatan Evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018 2023

Jumlah dokumen Evaluasi RPJMD Tahun 2018 - 2023

Dokumen 1 1 387.515.046

272.535.250

2 Kegiatan Monitoring Proyek-proyek Strategis Jawa Barat Tahun 2023

Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Proyek Strategis Jawa Barat

Dokumen 55 55 2.377.792.195

2.115.382.879

3 Kegiatan Pengelolaan Sistem Monitoring , Evaluasi, Pengawasan, Realisasi Anggaran (Sismontepra)

Jumlah Dokumen Pelaporan Pengendalian Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Dokumen 4 4 24.772.008

24.687.122

4 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Laporan Monitoring

Dokumen 4 4 827.022.215

635.768.835

14

No Urusan

Pemerintahan

Perangkat Daerah

Pelaksana Kebijakan


Target Kinerja

Realisasi Kinerja





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pembangunan Daerah

5 Kegiatan Penyusunan Evaluasi Pembangunan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2020

Dokumen 27 27 1.200.000

1.200.000

6 Kegiatan Penyusunan Evaluasi Triwulanan RKPD Tahun 2020

Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD Tahun 2021

Dokumen 1 1 252.589.015

128.275.000

7 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bersumber Non APBD

Jumlah Dokumen Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan

Dokumen 12 12 102.202.735

23.945.760

Pembangunan APBN di Jawa Barat

2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Persen 100 100 11.860.047.500

9.782.645.976

Persentase Partisipasi Publik terhadap Proses Perencanaan

Persen 60 60

Persentase Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran

Persen 100 100

Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan

Persen 85 85

15

No Urusan

Pemerintahan

Perangkat Daerah

Pelaksana Kebijakan


Target Kinerja

Realisasi Kinerja





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pembangunan Daerah"

8 Kegiatan Penyusunan Dokumen Pendanaan Pembangunan yang bersumber dari Non APBD

1. Dokumen Usulan Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Pusat

Dokumen 1 1 14.085.160

14.085.000

2. Dokumen Kesepakatan tentang Daftar Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Provinsi Tahun 2021 yang Bersumber dari Pemerintah Pusat

Dokumen 1 1

9 Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

Jumlah Dokumen Peraturan Gubernur tentang Perubahan RKPD Tahun 2020

Dokumen 1 1 591.983.480

84.500.000

10 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

Peraturan Gubernur tentang RKPD Tahun 2021

Dokumen 1 1 4.952.215.760

4.865.900.050

Jumlah Desa yang mendapatkan pelatihan Bantuan Desa

Desa 300 300

11 Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Tahun 2021

Jumlah Dokumen Kesepakatan tentang Daftar Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Dokumen 1 1 278.871.000

277.583.766

16

No Urusan

Pemerintahan

Perangkat Daerah

Pelaksana Kebijakan


Target Kinerja

Realisasi Kinerja





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Provinsi Tahun 2021

Jumlah penyelenggaraan Acara Puncak Musrenbang RKPD

Kali 1 1

Jumlah penyelenggaraan Acara Pramusrenbang RKPD

Kali 4 4

12 Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD Tahun 2018 2023

Jumlah penyelenggaraan Acara Puncak Musrenbang RPJMD

Kali 1 1 1.153.906.600

736.492.552

Jumlah penyelenggaraan Acara Pra Musrenbang

Kali 5 5

13 Penyusunan Analisis Data Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen penyajian Data dan Informasi Kinerja Pembangunan

Dokumen 5 5 876.536.830

689.740.163

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Tim

Dokumen 1 1

Pengelola Data dan Informasi Perencanaan

17

No Urusan

Pemerintahan

Perangkat Daerah

Pelaksana Kebijakan


Target Kinerja

Realisasi Kinerja





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik

Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Jawa Barat

Dokumen 1 1

14 Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 2023

Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023

Dokumen 1 1 1.476.076.500

1.005.061.307

15 Survey Kebijakan Perencanaan Pembangunan Berbasis Data

Jumlah Dokumen Rencana pelaksanaan Survey

Dokumen 1 1 710.397.100

561.305.642

Jumlah Bahan Publikasi Hasil Pembangunan Jawa Barat

Video 2 2

16 Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Jumlah Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang dikembangkan

Sistem 1 1 1.805.975.070

1.547.977.496

3 Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Ekonomi

1. Persentase sasaran, program dan kegiatan RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Persen 80 99 1.852.985.585

1.819.048.277

18

No Urusan

Pemerintahan

Perangkat Daerah

Pelaksana Kebijakan


Target Kinerja

Realisasi Kinerja





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2. Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jawa Barat Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Persen 80 89

17 Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program pada Forum Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan

Dokumen 1 1 647.634.650

635.471.854

Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program pada Forum Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Penanaman Modal

Dokumen 1 1

19

No Urusan

Pemerintahan

Perangkat Daerah

Pelaksana Kebijakan


Target Kinerja

Realisasi Kinerja





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program pada Forum Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan

Dokumen 1 1

18 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Jumlah Dokumen Hasil Pembangunan Jawa Barat Lingkup Bidang

Dokumen 1 1 157.331.890

157.324.324

Perekonomian dan Sumber Daya Alam

19 Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook

Jumlah Dokumen Ekonomi Outlook

Dokumen 1 1 229.554.945

229.554.900

20 Penyusunan Dokumen Usulan Kegiatan KPBU

Jumlah Dokumen Usulan Rencana Kegiatan Bersumber dari Pendanaan KPBU

Dokumen 1 1 581.868.700

569.414.935

21 Perencanaan dan Pengelolaan CSR Jawa Barat

Jumlah Dokumen Usulan rencana Kegiatan CSR Jabar Tahun 2021

Dokumen 1 1 236.595.400

227.282.264

20

No Urusan

Pemerintahan

Perangkat Daerah

Pelaksana Kebijakan


Target Kinerja

Realisasi Kinerja





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Fisik

Persentase sasaran, program dan kegiatan RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Persen 80 94 1.785.556.899

1.568.417.593

Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jawa Barat Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Persen 80 93

22 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Tahun 2020

1. Jumlah Dokumen PEP RAD GRK Tahun 2020

Dokumen 1 1 77.169.703

74.536.347

2. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Jawa Barat

Dokumen 1 1

23 Perencanaan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Dokumen Sinkronisasi Program pada Forum Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Dokumen 8 8 1.508.104.746

1.318.305.997

21

No Urusan

Pemerintahan

Perangkat Daerah

Pelaksana Kebijakan


Target Kinerja

Realisasi Kinerja





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

24 Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP

Jumlah dokumen pelaksanaan pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP

Dokumen 1 1 200.282.450

175.575.249

25 Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur

Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur yang dinamis yang dikelola

Sistem 1 1 - -

5 Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Persentase sasaran, program dan kegiatan RKPD yang konsisten dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Persen 80 90 1.245.412.497

1.199.893.193

Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jawa Barat Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Persen 80 93

22

No Urusan

Pemerintahan

Perangkat Daerah

Pelaksana Kebijakan


Target Kinerja

Realisasi Kinerja





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

26 Komda Lansia Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Komda Lansia se-Jawa Barat tahun 2020

Dokumen 1 1 127.020.400

121.172.580

27 Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Dokumen 1 1 450.198.897

426.971.832

28 Perencanaan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat

Jumlah Dokumen Perencanaan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat

Dokumen 1 1 191.327.000

190.246.000

29 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Provinsi Jawa Barat

Jumlajh Dokumen Pelaksanaan dan Evaluasi RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Jawa Barat

Dokumen 1 1 228.828.400

225.661.167

30 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat - RTM

Jumlah Dokumen Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat - RTM

Dokumen 1 1 248.037.800

235.841.614

23

No Urusan

Pemerintahan

Perangkat Daerah

Pelaksana Kebijakan


Target Kinerja

Realisasi Kinerja





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda

Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persen 100 100 3.055.764.220

2.817.634.837

31 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah waktu pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur Bappeda

Bulan 12 12 3.055.764.220

2.817.634.837

7 Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persen 100 100 19.198.981.053

17.147.689.707

2. persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persen 100 100

3. Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persen 100 100

24

No Urusan

Pemerintahan

Perangkat Daerah

Pelaksana Kebijakan


Target Kinerja

Realisasi Kinerja





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Persen 100 100

32 Penyediaan Langganan Kantor

Jumlah Waktu Penyediaan Langganan Kantor

Bulan 12 12 1.780.548.000

1.468.703.402

33 Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis

Jumlah Waktu penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis

Bulan 12 12 2.427.981.746

2.409.122.312

34 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya

Jumlah Waktu penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapan

Bulan 12 12 4.405.412.786

3.942.589.676

35 Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur

Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur

Orang 22 22 162.500.000

146.950.000

36 Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor

Jumlah Waktu penyediaan Makan Minum dan Akomodasi Kantor

Bulan 12 12 3.401.400.600

3.051.980.699

37 Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor

Jumlah Waktu penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor

Bulan 12 12 3.214.011.000

3.012.253.651

25

No Urusan

Pemerintahan

Perangkat Daerah

Pelaksana Kebijakan


Target Kinerja

Realisasi Kinerja





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

38 Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Jumlah Waktu penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Bulan 12 12 711.850.000

702.493.320

39 Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah Dokumen Prosiding Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana & Prasarana Olahraga

Dokumen 1 1 1.512.456.000

953.700.000

40 Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor

Jumlah Waktu penyediaan Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor

Bulan 12 12 1.582.820.921

1.459.896.647

Jumlah 42.971.840.968 37.537.124.429

21

2.4 Kebijakan Strategis

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan di Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari kebijakan strategis yang ditetapkan.

Pada prinsipnya kebijakan strategis memiliki dampak secara luas terhadap

masyarakat serta ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan, pada tahun 2020

menginisiasi beberapa kebijakan strategis yang ditetapkan melalui peraturan

kepala daerah maupun keputusan kepala daerah. Adapun kebijakan strategis

dimaksud diuraikan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 Kebijakan Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

No Kebijakan Strategis Dasar Hukum Dasar Hukum

1 2 3 4

1 Penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

Tahun 2021

Peraturan Gubernur

Nomor 59 Tahun

2020 Tentang

Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

Tahun 2021

Landasan, arah dan

prioritas pembangunan

dalam rangka

Perencanaan

Pembangunan Provinsi

Jawa Barat Tahun

2021

2 Penyusunan Perubahan

Rencana Kerja

Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

Tahun 2020

Peraturan Gubernur

Nomor 61 Tahun

2020 tentang

Perubahan Rencana

Kerja Pemerintah

Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun

2020

Landasan, arah dan

prioritas pembangunan

dalam rangka

Perencanaan

Pembangunan Provinsi

Jawa Barat Tahun

2020

3 Penyusunan Rencana

Aksi Pengembangan

Kawasan Metropolitan

REBANA

Peraturan Gubernur

Nomor 84 Tahun

2020 tentang

Rencana Aksi

Pengembangan

Kawasan

Metropolitan

REBANA

Menetapkan arahan

strategi pengembangan

kawasan dalam

mengatasi

ketimpangan ekonomi

dan menyiapkan ruang

investasi untuk

mendorong percepatan

pengembangan

kawasan yang

22


berpotensi sebagai

pusat pertumbuhan

ekonomi baru di

Metropolitan Cirebon-

Patimban-Kertajati;

4 Pembentukan Badan

Pengelola Kawasan

Metropolitan REBANA

Peraturan Gubernur

Nomor 85 Tahun

2020 tentang Badan

Pengelola Kawasan

Metropolitan

REBANA

Mewujudkan tata

ruang wilayah Provinsi

Jawa Barat yang

efisien, berkelanjutan,

dan berdaya saing.

Perlu upaya untuk

mendorong percepatan

pengembangan

kawasan yang

berpotensi sebagai

pusat pertumbuhan

wilayah di Daerah

Provinsi Jawa Barat.

5 Pembentukan Kawasan

Perkotaan Cekungan

Bandung

Peraturan Gubernur

Nomor 86 Tahun

2020 tentang Badan

Pengelola Kawasan

Perkotaan

Cekungan Bandung

Menyelenggarakan

kemanfaatan umum

berupa pemenuhan

pelayanan bidang

sumber daya air,

transportasi,

persampahan,

lingkungan hidup,

kehutanan dan

penataan ruang di

Kawasan; memberikan

manfaat bagi

perkembangan

perekonomian dan

pembangunan daerah;

dan optimasi

pengelolaan dan sinergi

peran dalam pelayanan

yang bersifat lintas

wilayah administratif,

lintas fungsi, dan lintas

dampak

6 Penetapan penanganan

stunting Di Provinsi

Jawa Barat

Peraturan

Gubernur Jawa Barat Nomor 107

Pedoman penanganan

secara komprehensif

dan terpadu oleh unsur

23


Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Di Daerah Provinsi Jawa Barat

pemerintah dan

pemangku kepentingan

lainnya

7 Pembentukan Tim

Penyusun Tindaklanjut

Rekomendasi Dewan

Perwakilan Rakyat

Daerah Terhadap

Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

Akhir Tahun Anggaran

2019

Keputusan Gubernur Jawa

Barat Nomor: 903.05/Kep.286-

BAPP/2020

Penyusunan

tindaklanjut

Rekomendasi DPRD

atas LKPJ Akhir Tahun

Anggaran 2019 untuk

sinkronisasi

perencanaan dan

penganggaran tahun

berjalan dan tahun

berikutnya serta

kebijakan strategis

lainnya.

8 Pembentukan Tim

Penyusun Rancangan

Perubahan Atas

Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Barat

Nomor 8 Tahun 2019

Tentang Rencana

Pembangunan Jangka

Menengah Daerah

Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018-2023

Keputusan Gubernur Jawa Barat

Nomor: 050.05/Kep.418

BAPP/2020

Penyusunan

Perubahan RPJMD

Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018-2023

9 Pembentukan Tim

Perencanaan Pinjaman

Pemulihan Ekonomi

Nasional (PEN) Daerah

Provinsi Jawa Barat

Keputusan

Gubernur Jawa

Barat Nomor

800/2298/PPEPD

Efisiensi, efektivitas

dan akuntabilitas

perencanaan Pinjaman

Pemulihan Ekonomi

Nasional (PEN) Daerah

2.5 Penghargaan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat yang

dilakukan dengan adanya sinergi dan kolaborasi bersama akademisi, pelaku

usaha, masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta

media, telah berhasil memperoleh penghargaan yang membanggakan. Berbagai

24

prestasi telah ditorehkan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Adapun

penghargaan yang diraih sebagaimana dimaksud diuraikan pada Tabel 2.5.

25

Tabel 2.5 Penghargaan yang diraih Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

No Nama

Penghargaan

Pemberi

Penghargaan

PD/Biro

Penerima

Penghargaan

Tempat dan

Tanggal

Penerimaan

Penghargaan

Dokumentasi

1 2 3 4 5 6

1 Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(AKIP) Tahun

2019 dengan

Kategori A.

Kementerian

Pendayagunaan

Aparatur

Negara dan

Reformasi

Birokrasi RI

1. Bappeda

Provinsi

Jawa

Barat;

2. Inspektorat

Provinsi

Jawa

Barat; dan

3. Biro

Organisasi

Setda

Provinsi

Jawa

Barat.

Radisson golf

&

Convention

Center

Batam,

Senin 10

Februari

2020.

2 Penghargaan

Stunting

Bappeda

2020

Kementerian

Dalam Negeri

Republik

Indonesia

Bappeda

Provinsi

Jawa Barat

Jakarta, 2

November

2020

26

BAB III

TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAWA BARAT ATAS

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA

BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur

Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran (ATA) 2019 yang disampaikan oleh Gubernur

Jawa Barat kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Provinsi Jawa Barat pada Senin, 20 April 2020 di Gedung DPRD Provinsi

Jawa Barat, dilakukan pendalaman dan pembahasan lebih lanjut oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui pembentukan

Panitia Khusus (Pansus) III LKPJ ATA 2019. Pansus III LKPJ ATA 2019 memiliki

tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembahasan hasil penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah dan hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan serta

Penugasan yang dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat pada Tahun Anggaran

2019.

Pembahasan Pansus III LKPJ ATA 2019 dilaksanakan dengan

memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah/Biro

sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Utama LKPJ Gubernur Jawa Barat

ATA 2019. Hasil pembahasan Pansus III LKPJ 2019 diperoleh 42 rekomendasi

yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor: 121.04/Kep.DPRD-04/2020. Untuk efektivitas penyusunan

tindaklanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap LKPJ Gubernur

Jawa Barat ATA 2019, dibentuk Tim Penyusun Tindaklanjut Rekomendasi

DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor

903.05/Kep.286- BAPP/2020 yang ditetapkan pada 27 Mei 2020.

Berdasarkan 42 rekomendasi yang diterbitkan oleh Pansus III LKPJ,

terdapat 6 rekomendasi yang ditujukan kepada Bappeda Provinsi Jawa Barat

yang telah ditindaklanjuti npada Tahun Anggaran 2020 maupun Tahun

Anggaran 2021. Adapun tindaklanjut rekomendasi dimaksud diuraikan pada

tabel 3.1

Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18

Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah bahwa Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut ditindaklanjuti

27

sebagai bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berjalan dan

tahun berikutnya serta penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah

dan/atau kebijakan strategis kepala daerah lainnya.

Tabel 2.6

Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat Atas Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2019

No Rekomendasi DPRD

Tindaklanjut Rekomendasi DPRD

(Program/ Kegiatan Dan Anggaran)

Tujuan/ Masalah

Yang Diselesaikan

1 2 3 4

1. Melakukan upaya-upaya

pemantapan pengelolaan

dan peningkatan kinerja

perangkat daerah meliputi

:

a. Perangkat daerah harus

memahami &

menguasai tupoksinya

agar semua target

tercapai. Jika ada hal-

hal yang sifatnya di luar

tupoksi, hendaknya

perangkat daerah yang

bersangkutan

menyampaikan

keberatannya;

Bappeda Provinsi Jawa

Barat dalam melaksanakan kegiatan berpedoman

kepada Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok,

Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,

sehingga target kinerjanya disesuaikan dengan Tupoksi. dan apabila target

yang diberikan di luar Tupoksi atau merupakan

target komposit dengan beberapa perangkat daerah, Bappeda akan selalu

berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Perangkat Daerah dan

Stakeholder yang berkepentingan, sehingga

target yang diberikan diharapkan tercapai sesuai rencana.

Efektifitas dan efisiensi

kinerja yang berorientasi pada

peningkatan kinerja

2. Melakukan upaya-upaya

pemantapan pengelolaan

dan peningkatan kinerja

perangkat daerah meliputi

:

b. Melakukan koordinasi dengan baik terhadap

Bappeda Provinsi Jawa Barat senantiasa

melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan atau

Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga

di dalam pelaksanaan

Sinergi pelaksanaan fungsi penujang

urusan perencanana antar level pemerintahan

28

No Rekomendasi DPRD



Tujuan/ Masalah

Yang Diselesaikan

pelaksanaan program/kegiatan yang

beririsan dengan kewenangan Pusat atau Kota/Kabupaten;

program/kegiatan dapat bersinergi dan saling

melengkapi tetapi tidak tumpang tindih.

3. Meningkatkan koordinasi

antar perangkat daerah

lintas sektoral untuk

mengawal capaian target

program dan kegiatan agar

berkontribusi secara

signifikan terhadap

indikator makro ekonomi

Jabar

Dengan melaksanakan kegiatan Pra Musrenbang,

Musrenbang Kab/Kota serta Musrenbang Daerah Provinsi Jawa Barat,

diharapkan Kabupaten/Kota dan

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dapat bersama-sama berkontribusi

terhadap peningkatan Indikator Makro Provinsi Jawa Barat dan juga

memberikan bantuan terhadap program

Kabupaten/Kota yang diharapkan mampu mendongkrak indikator

makro di daerah.

Perangkat daerah bersama-sama dengan

Pemerintah Kabupaten Kota dapat mengawal capaian indikator

program dan kegiatan dengan harapan

Indikator Makro Provinsi Jawa Barat dapat meningkat

melalui program yang telah ditetapkan baik terhadap Perangkat

Daerah Provinsi Jawa Barat Maupun

Kabupaten/Kota.

4. Menerjemahkan dan

mensinergikan Visi Jabar

Juara Lahir Batin dengan

Inovasi dan Kolaborasi ke

dalam tupoksi perangkat

daerah agar dapat

diimplementasikan sejalan

dengan target RPJMD

Pada RPJMD Provinsi Jawa

Barat Tahun 2018-2023, Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Yaitu

Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan

Kolaborasi telah diterjemahkan kedalam Misi, Tujuan, Sasaran,

Strategi, Kebijakan yang kemudian disinergikan ke

dalam tupoksi perangkat daerah dalam bentuk program/kegiatan

pembangunan yang harus dilaksanakan sesuai dengan tupoksinya masing-

masing dalam rangka mencapai target yang telah

ditetapkan.

Tercapainya Visi Misi

pembangunan Jangka menengah

5. Menyesuaikan volume

program/kegiatan tahunan

Pemerintah Provinsi Jawa

Barat dalam RPJMD

Tujuannya adalah agar

perangkat daerah

29

No Rekomendasi DPRD



Tujuan/ Masalah

Yang Diselesaikan

tiap perangkat daerah

untuk bisa fokus pada

pengembangan program/

komoditas unggulan

dengan porsi pembiayaan

yang lebih besar. dan

meningkatkan program

yang bersifat transformatif,

bukan memperbanyak

yang Basic Activity atau

Basic Office.

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 telah

menyajikan program-program perubahan dengan dukungan inovasi dan

kolaborasi dalam mewujudkan Dynamic

Government dan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,

sedangkan di dalam RKPD Provinsi Jawa Barat

memprioritaskan anggaran bagi program/ kegiatan prioritas atau unggulan

dengan tujuan agar tuntas di akhir tahun.

dapat keluar dari kegiatan yang bersifat

rutin, kegiatan dan program yang ada harus memberikan

inovasi baik dalam pelayanan maupun dalam pembangunan

infrastruktur sehingga masyarakat dapat

merasakan dan menikmati pembangunan daerah

yang telah dilaksanakan.

6. Harus segera menjadi

skala proiritas, yaitu:

melakukan pendataan dan

pengawasan pelaksanaan

kerjasama kemitraan

dengan CSR dan PKBL agar

program dapat lebih

terarah dan lebih

dirasakan manfaatnya;

Pengawasan pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan CSR dan PKBL saat

ini dilaksanakan secara manual melalui

Narahubung Perusahaan Mitra dengan pihak Bappeda Jawa Barat

mengingat Website CSR Jawa Barat yang sedang dalam proses perbaikan

setelah sebelumnya tidak berfungsi karena sempat

terjadi peretasan. Dalam proses perbaikan website juga ditambahkan inovasi

seperti fitur-fitur baru yang bertujuan untuk

memudahkan pendataan serta pelayanan pelaporan ke depannya. Salah satu

fitur khusus yang sedang dirancang yakni mengenai fitur pelaporan terhadap

proyek-proyek CSR yang telah selesai dilaksanakan.

Tampilan pemilihan proyek hingga pelaporan disajikan dalam beberapa klasifikasi

Kebermanfaatan program-Program CSR dalam meningkatkan

kualitas kehidupan dan lingkungan yang

lebih baik

30

No Rekomendasi DPRD



Tujuan/ Masalah

Yang Diselesaikan

sektor-sektor sesuai yang diatur dalam Peraturan

Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang fasilitasi TJSLP di Jawa Barat,

sektor-sektor yang dimaksud antara lain sektor sosial, lingkungan,

kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli,

infrastruktur & sanitasi lingkungan, sarana & prasarana keagamaan dan

program pembangunan lainnya. Diharapkan inovasi

yang dilakukan dapat mendukung program-program csr agar dapat

lebih terarah dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat.

31

BAB II

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN

PENUGASAN

Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2020 tidak

melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan, baik berupa tugas

pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari tingkat pemerintahan

diatasnya (Pemerintah Pusat) serta capaian tugas pembantuan urusan

pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya

(Kabupaten/Kota).

32

BAB II

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2020

merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan dan menyangkut laporan pertanggungjawaban

kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2020.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan fungsi

penunjang urusan perencanaan pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri.

Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen pemangku

kepentingan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh

komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Jawa Barat yang telah

mendukung agenda-agenda pembangunan daerah sehingga penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih

terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian

LKPJ ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran

dan kritiknya guna perbaikan kinerja perencanaan pembangunan di masa yang

akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2020 dapat

dijadikan tonggak untuk pembangunan Jawa Barat pada Pembangunan Jangka

Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian LKPJ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, dengan harapan semoga kinerja

perencanaan pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki

dampak manfaat yang luas bagi segenap masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan

Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-

NYA kepada kita semua untuk mewujudkan “JAWA BARAT JUARA LAHIR

BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI”.

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Documents

LKPJ - bappeda.jabarprov.go.id