Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa

dadang-solihin.blogspot.com 2

3dadang-solihin.blogspot.com

Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah Bappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : [email protected] :

http://dadang-solihin.blogspot.com

Materi• Penyelenggaraan Pemerintahan Desa• LKPJ Akhir Tahun Anggaran• Sistematika LKPJ Akhir Tahun

Anggaran• LKPJ Akhir Masa Jabatan• Sistematika LKPJ Akhir Masa Jabatan• Ketentuan Lain


Sumber: 1. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah2. Permendagri 35/2007 tentang Pedoman Umum Tata

Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa


Apa itu Desa dan BPD?Desa adalah:• Kesatuan masyarakat hukum.• Memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

• Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten/Kota.


BPD adalah:• Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

• Seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi:1. Perencanaan.2. Penetapan Kebijakan.3. Pelaksanaan.4. Pengorganisasian.5. Pengawasan.6. Pengendalian.7. Pembiayaan.8. Koordinasi.9. Pelestarian.10. Penyempurnaan dan Pengembangannya.


Lingkup Laporan Kepala Desa1. LPPD Kepala Desa

1. LPPD Akhir Tahun Anggaran2. LPPD Akhir Masa Jabatan

2. LKPJ Kepala Desa1. LKPJ Akhir Tahun Anggaran2. LKPJ Akhir Masa Jabatan

3. Penginformasian LPPD kepada masyarakat


Muatan Laporan


1. Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul DesaMeliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kab/Kota, yaitu Bidang-bidang:1. Pertanian dan ketahanan pangan2. Pertambangan dan energi serta

sumber daya mineral3. Kehutanan dan perkebunan4. Perindustrian dan perdagangan5. Koperasi dan usaha kecil dan

menengah6. Penanaman modal

7. tenaga kerja dan transmigrasi8. kesehatan9. pendidikan dan kebudayaan10. sosial11. penataan ruang12. pemukiman/perumahan13. pekerjaan umum14. perhubungan15. lingkungan hidup16. politik dalam negeri dan administrasi

publik7. otonomi desa8. perimbangan keuangan9. tugas pembantuan10. pariwisata11. pertanahan12. kependudukan dan catatan sipil

Muatan Laporan


13. kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan Pemerintahan umum

14. perencanaan15. penerangan/informasi dan komunikasi16. pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak17. keluarga berencana dan keluarga

sejahtera18. pemuda dan olah raga19. pemberdayaan masyarakat dan desa; 20. statistik21. arsip dan perpustakaan

3. Tugas Pembantuana. tugas pembantuan yang diterima dari

Pemerintahb. tugas pembantuan yang diterima dari

Pemerintah Provinsic. tugas pembantuan yang diterima dari

Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Urusan Pemerintahan LainnyaMeliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan

Materi Laporan


1. Urusan Berdasarkan Hak Asal-Usul Desaa. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat

Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan

b. Penyelenggaraan urusan mencakup:1. Pelaksanaan Kegiatan2. Tingkat pencapaian3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan

Desa4. Data Perangkat Desa5. Alokasi dan realisasi anggaran6. Sarana dan prasarana yang

digunakan7. Permasalahan dan Penyelesaian

2. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kab/Kotaa. Ringkasan Rencana Kerja Perangkat

Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan

b. Penyelenggaraan urusan mencakup:1. Pelaksanaan Kegiatan2. Tingkat pencapaian3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan

Desa4. Data Perangkat Desa5. Alokasi dan realisasi anggaran6. Sarana dan prasarana yang

digunakan7. Permasalahan dan Penyelesaian

Materi Laporan


3. Tugas Pembantuana. Dasar Hukumb. Instansi Pemberi Tugas

Pembantuanc. Pelaksanaan Kegiatand. Realisasi Pelaksanaan

Program dan Kegiatane. Sumber dan jumlah

anggaran yang digunakanf. Satuan Pelaksana Kegiatan

Desag. Data Perangkat Desah. Sarana dan prasaranai. Permasalahan dan

penyelesaian

4. Urusan Pemerintahan Lainnyaa. Dasar Hukumb. Instansi pemberi urusan

pemerintahan lainnyac. Pelaksanaan Kegiatand. Realisasi pelaksanaan program

dan kegiatane. Sumber dan jumlah anggaran

yang digunakanf. Satuan Pelaksana kegiatan

Desag. Data Perangkat Desah. Sarana dan prasaranai. Permasalahan dan

penyelesaian

Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

• Penyusunan LKPJ Kepala Desa (LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan) menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas

• LKPJ Kepala Desa disusun dengan format dalam lampiran permendagri 35/2007

• Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir tahun anggaran:– LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas

Kepala Desa– Materi LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana

tugas Kepala Desa berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

• LKPJ Kepala Desa kepada BPD disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan sosial budaya masyarakat setempat;

• Materi LKPJ Kepala Desa dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.


Evaluasi• BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ Kepala Desa selambat-

lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ• Hasil evaluasi LKPJ Kepala Desa dijadikan dasar untuk melakukan

pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa• Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat

selambatlambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ



LKPJ Akhir Tahun Anggaran• Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa

adalah:– Proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) – Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan

fungsi– Meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-

peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.


Ruang Lingkup LKPJ 1. Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa2. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota;3. Tugas pembantuan4. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-

undangan diserahkan kepada desa


Tata Laksana LKPJ Akhir Tahun Anggaran

• Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan LKPJ kepada Badan Permusyawaratan Desa

• LKPJ Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa

• Laporan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran



Sistematika LKPJ Akhir Tahun Anggaran


BAB I PENDAHULUANA. DASAR HUKUMB. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS2. GAMBARAN UMUM

DEMOGRAFIS3. KONDISI EKONOMI

a. Potensi unggulan Desab. Pertumbuhan Ekonomi/

PDRBBAB II RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DESAA. Visi dan MisiB. Strategi dan Arah Kebijakan Desa

(sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

C. Prioritas Desa

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESAA. PENGELOLAAN PENDAPATAN

DESA1. Intensifikasi dan

Ekstensifikasi2. Target dan realisasi

Pendapatan3. Permasalahan dan

penyelesaianB. PENGELOLAAN BELANJA

DESA1. Kebijakan Umum Keuangan

Desa2. Target dan realisasi Belanja3. Permasalahan dan

penyelesaian



BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESAA. URUSAN HAK ASAL USUL

DESA1. Program dan Kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan

Kegiatan3. Permasalahan dan

Penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA1. Program dan Kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan


Penyelesaian

BAB V TUGAS PEMBANTUANA. TUGAS PEMBANTUAN YANG

DITERIMA1. Dasar Hukum2. Instansi Pemberi Tugas

Pembantuan3. Satuan Kerja Perangkat Desa4. Kegiatan yang diterima5. Sumber dan Jumlah Anggaran6. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN1. Dasar Hukum2. Urusan Pemerintahan yang

ditugas pembantuankan3. Sumber dan Jumlah Anggaran4. Sarana dan Prasarana



BAB VI URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYAA. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Kebijakan dan kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan3. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA1. Kebijakan dan kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan3. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA1. Kebijakan dan kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan3. Permasalahan dan penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA1. Bencana yang terjadi dan

penanggulangannya2. Status bencana

3. Sumber dan Jumlah Anggaran4. Antisipasi Desa5. Potensi Bencana tang diperkirakan

terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM1. Gangguan yang terjadi2. Satuan pelaksana kegiatan Desa3. Data perangkatg Desa4. Sumber dan Jumlah Anggaran5. Penanggulangan dan Kendalanya6. Keikutsertaan Aparat Keamanan

Dalam penanggulangan


LKPJ Akhir JabatanLKPJ Akhir Jabatan adalah:• Proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada BPD sebelum

berakhirnya masa jabatan• Meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ruang Lingkup LKPJ 1. Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya; dan2. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;3. Hasil yang Dicapai, dan4. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.


Tata Laksana LKPJ Akhir Masa Jabatan

• LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD

• Laporan disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa

• LKPJ Akhir Masa Jabatan memuat materi:1. Dasar hukum2. Kebijakan umum Pemerintah Desa3. Rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas4. Hasil yang dicapai5. Dampak dari pelaksanaan kebijakan6. Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan7. Upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah

dalam pelaksanaan8. Jumlah dan sumber dana yang dipergunakan


Pembahasan LKPJ Akhir Masa Anggaran dan Akhir Masa Jabatan oleh BPD

• BPD dapat menyelenggarakan rapat pleno khusus untuk mendengarkan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

• LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa dalam rapat paripurna BPD• LKPJ dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD• Berdasarkan hasil pembahasan, BPD menetapkan Keputusan BPD• Keputusan BPD disampaikan paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah

LKPJ diterima• Keputusan BPD disampaikan kepada Kepala Desa dalam rapat paripurna

yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Desa untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan

• Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.



Sistematika LKPJ Akhir Masa Jabatan


BAB I PENDAHULUANA. DASAR HUKUMB. GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS2. GAMBARAN UMUM

DEMOGRAFIS3. KONDISI EKONOMI

a. Potensi unggulan Desab. Pertumbuhan Ekonomi/

PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESAA. Visi dan MisiB. Strategi dan Arah Kebijakan

Desa (sesuai RPJM Desa)C. Prioritas Desa

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESAA. PENGELOLAAN PENDAPATAN

DESA1. Intensifikasi dan

Ekstensifikasi2. Target dan realisasi

Pendapatan3. Permasalahan dan

penyelesaianB. PENGELOLAAN BELANJA

DESA1. Kebijakan Umum Keuangan

Desa2. Target dan Realisasi Belanja3. Permasalahan dan

Penyelesaian



BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESAA. URUSAN HAK ASAL USUL

DESA1. Program dan Kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan


Penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/ KOTA1. Program dan Kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan


Penyelesaian

BAB V TUGAS PEMBANTUANA. TUGAS PEMBANTUAN YANG

DITERIMA1. Dasar Hukum2. Instansi Pemberi Tugas

Pembantuan3. Satuan Pelaksana Kegiatan

Desa4. Pelaksanaan Kegiatan yang

Diterima5. Sumber dan Jumlah Anggaran6. Permasalahan dan

penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN1. Dasar Hukum2. Urusan Pemerintahan yang

ditugas pembantuankan3. Sumber dan Jumlah Anggaran4. Sarana dan Prsarana




1. Kebijakan dan kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan3. Permasalahan dan penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA1. Kebijakan dan kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan3. Permasalahan dan penyelesaian

C. BATAS DESA1. Kebijakan dan kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan3. Permasalahan dan penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA1. Bencana yang terjadi dan

penanggulangannya2. Status bencana

3. Sumber dan Jumlah Anggaran4. Antisipasi Desa5. Potensi Bencana tang diperkirakan

terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM1. Gangguan yang terjadi2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa3. Data Perangkat Desa4. Sumber dan Jumlah Anggaran5. Penanggulangan dan Kendalanya6. Keikutsertaan Aparat Keamanan

dalam penanggulangan


1. Kebijakan dan Kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan3. Permasalahan dan Penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA1. Kebijakan dan Kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan3. Permasalahan dan Penyelesaian

C. BATAS DESA1. Kebijakan dan Kegiatan2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan3. Permasalahan dan Penyelesaian

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA1. Bencana yang Terjadi dan

Penanggulangannya2. Status Bencana


Pembinaan dan Pengawasan• Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pemerintah dan

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.

• Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pemerintahan Desa kepada Camat.

• Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan:– Bupati/ Walikota memberikan teguran tertulis dan tindakan

administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

– Badan Permusyawaratan Desa dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.


Berhenti Sebelum Akhir Masa Jabatan

• Apabila Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa

• Materi LPPD dan LKPJ Kepala Desa disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Kepala Desa berdasarkan:– Laporan dalam memori serah terima jabatan Kepala Desa yang

diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.


Penyusunan Perda• Perda tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala Desa dan BPD ditetapkan paling lambat satu tahun sejak Permendagri 35/2007 ditetapkan.

• Sebelum Perda terbentuk, Bupati/Walikota dapat membentuk peraturan Bupati/walikota dan dilaporkan kepada DPRD

• Perda Kab/Kota wajib memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.



Education

Mekanisme Penyusunan LKPJ Pemerintahan Desa