LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANGLaporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun

Anggaran (LKPJ ATA) Tahun 2018 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, menjelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan, yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada Tahun 2019 Gubernur Jawa Barat berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018 kepada DPRD Provinsi Jawa Barat. LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.2 DASAR HUKUMKetentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ

Gubernur Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi

Jawa Barat; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

I - 1

LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

I - 2

LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018;

29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018;

30. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

I - 3

LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018

1.3 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH1.3.1Kondisi Geografis Daerah

a. Aspek GeografiProvinsi Jawa Barat merupakan daratan yang dibedakan atas wilayah

pegunungan curam di selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m dpl, wilayah lereng bukit yang landai di tengah dengan ketinggian 100-1.500 m dpl, wilayah dataran luas di utara dengan ketinggian 0-10 m dpl, dan wilayah aliran sungai. Terletak pada posisi 104°48’- 108°48’ Bujur Timur dan 5°50" - 7°50" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah yang terdiri atas:

Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta;

Sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah; Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia; Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten.Wilayah Provinsi Jawa Barat memiliki luas daratan mencapai 35.377,76

km² dengan garis pantai sepanjang 724,85 km. Secara administratif pemerintahan, Wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 27 Kabupaten/kota, meliputi 18 Kabupaten dan 9 Kota, yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bandung Barat dan Pangandaran serta Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Kota Banjar, seperti disajikan pada Tabel 1.1 dan Gambar 1.1.

Tabel 1.1 Sebaran Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

NO KABUPATEN/KOTA LUAS (KM2)

PERSENTASE TERHADAPLUAS WILAYAH

JAWA BARAT (%)1 Bogor 2.710.62 7,662 Sukabumi 4.145,70 11,723 Cianjur 3.840,16 10,854 Bandung 1.767,96 5,005 Garut 3.074,07 8,696 Tasikmalaya 2.551,19 7,217 Ciamis 1.414,71 4,008 Kuningan 1.110,56 3,149 Cirebon 984,52 2,7810 Majalengka 1.204,24 3,4011 Sumedang 1.518,33 4,2912 Indramayu 2.040,11 5,7713 Subang 1.893,95 5,3514 Purwakarta 825,74 2,3315 Karawang 1.652,20 4,6716 Bekasi 1.224,88 3,4617 Bandung Barat 1.305,77 3,69

I - 4

LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018

NO KABUPATEN/KOTA LUAS (KM2)

PERSENTASE TERHADAPLUAS WILAYAH

JAWA BARAT (%)18 Pangandaran 1.010,00 2,8519 Kota Bogor 118,50 0,3320 Kota Sukabumi 48,25 0,1421 Kota Bandung 167,67 0,4722 Kota Cirebon 37,36 0,1123 Kota Bekasi 206,61 0,5824 Kota Depok 200,29 0,5725 Kota Cimahi 39,27 0,1126 Kota

Tasikmalaya171,61 0,49

27 Kota Banjar 113,49 0,32Total Prov. Jawa Barat 35.377,76 100,00

Sumber : BPS Tahun 2018

Sumber : BPS Tahun 2018Gambar 1.1

Peta Administrasi Provinsi Jawa Barat

b. Morfologi dan Topografi Kondisi morfologi wilayah Provinsi Jawa Barat sangat beragam, di

wilayah sebelah utara terdiri dari dataran rendah dan pesisir pantai yang relatif landai; untuk wilayah tengah didominasi oleh dataran tinggi yang bergunung dan berbukit yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremay, yang berada di sebelah barat daya Kota Cirebon; sedangkan untuk wilayah selatan didominasi oleh daerah berbukit-bukit dengan pesisir pantai yang memiliki kontur terjal. Wilayah

I - 5

LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018

Jawa Barat terletak pada jalur Circum Pacific dan Mediteran, sehingga sebagian besar wilayahnya dinyatakan berkategori rawan gempa dan longsor aktif.

Kondisi topografi wilayah Provinsi Jawa Barat terdiri atas dataran pantai dan rawa alluvial pantai dengan kemiringan lereng 0% - 5% pada Wilayah Utara, dan kondisi topografi pegunungan dan perbukitan terjal, perairan dalam dengan banyak batu karang dan pantai berpasir, pola arus laut yang kuat yang dipengaruhi keberadaan Samudera Indonesia pada wilayah selatan.

c. Tata Guna Lahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa

Barat Tahun 2009-2029 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, bahwa sekitar 45 persen dari luas wilayah Jawa Barat akan tetap dipertahankan menjadi Kawasan Lindung berupa hutan lindung, daerah resapan air, kawasan konservasi, daerah perlindungan geologi dan daerah perlindungan setempat (daerah cagar alam, suaka marga satwa, taman wisata).

d. Iklim dan Curah Hujan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Tahun 2018

merilis keadaan curah hujan di Jawa Barat yang berada pada rentang curah hujan 1.000 - 4.000 mm per tahun. Iklim Wilayah Provinsi Jawa Barat termasuk tropis dengan suhu udara rata-rata antara 18,2°C – 32,2°C. Rata-rata hujan setiap bulan menunjukkan perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dan musim hujan, yaitu dengan curah hujan kurang dari 150 milimeter (pada musim kemarau) dan curah hujan lebih dari 150 milimeter (pada musim hujan).

e. Hidrologi Wilayah sungai kewenangan Pemerintah Pusat meliputi Wilayah Sungai

Ciliwung, Wilayah Sungai Citarum, Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung dan Wilayah Sungai Citanduy. Sementara kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat meliputi Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno dan Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki.

Perhitungan curah hujan yang turun di Wilayah Jawa Barat sepanjang Tahun akan menghasilkan potensi sumber daya air permukaan (sungai induk dan anak sungainya) mencapai rata-rata 48.023,78 Juta m3/tahun dalam kondisi normal. Angka ketersediaan air permukaan berdasarkan debit 90 Tahunan (Q90) adalah sebesar 43.773,03 Juta m3/tahun, berdasarkan debit 80 Tahunan (Q80) adalah sebesar 37.095,82 Juta m3/tahun, dan berdasarkan debit 50 Tahunan (Q50) adalah sebesar 34.013,41 Juta m3/tahun.

1.3.2Kondisi Demografis Daerah Indikator Statistik Terkini Provinsi Jawa Barat sebagaimana di rilis oleh

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa jumlah penduduk Provinsi

I - 6

LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018

Jawa Barat pada tahun 2018 adalah sebanyak 48.683.861 jiwa, Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2018 sebesar 1,34 persen serta Kepadatan Penduduk sebanyak 1.358 jiwa/km². Jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2Demografi Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 – 2018

INDIKATOR SATUANTAHUN

2017 2018

1. Jumlah Penduduk Jiwa 48.037.600 48.683.861

2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Persen 1,39 1,34

3. Kepadatan Penduduk jiwa per km2 1.292 1.358

Sumber: BPS Tahun 2018

1.3.3Aspek KetenagakerjaanBerdasarkan Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Wilayah Provinsi

Jawa Barat terdiri atas: 1) Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas), 2) Penduduk Angkatan Kerja, 3) Penduduk Bekerja (15 tahun keatas), dan 4) Penganggur (Mencari Kerja). Pada Tahun 2018 Penduduk Usia Kerja berjumlah 35,96 juta jiwa. Jumlah angkatan kerja mencapai 22,63 Juta orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebanyak 62,92 persen. Jumlah penganggur di Provinsi Jawa Barat sebesar 1,85 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 8,17 persen. Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2017 – 2018

Indikator Satuan

Tahun2017 2018

a. Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas)

juta orang 35,35 35,96

b. Penduduk Angkatan Kerja juta orang 22,39 22,63

c. Penduduk Bekerja (15 tahun keatas) juta orang 20,55 20,78

d. Penganggur (Mencari Kerja) juta orang 1,84 1,85

I - 7

LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018

Indikator Satuan

Tahun2017 2018

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) persen 63,34 62,92

f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) persen 8,22 8,17

g. Tingkat Kesempatan Kerja Persen 91,78 91,16

Sumber: BPS Tahun 2018

Penduduk angkatan kerja pada tahun 2017-2018 meningkat sebesar 0,24 juta orang, untuk penduduk bekerja mengalami peningkatan dari tahun 2017-2018 sebesar 0,23 juta orang, sedangkan untuk Tingkat Kesempatan Kerja mencapai 91,16 persen.

1.3.4Aspek Kesejahteraan MasyarakatKondisi umum kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat dapat

dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perhitungan BPS, seluruh komponen indikator IPM Jawa Barat pada Tahun 2018 sebesar 70,99 poin. Keberhasilan tersebut dicapai dari Angka Harapan Hidup sebesar 72,82 tahun, Harapan Lama Sekolah sebesar 12,88 tahun, Rata-Rata Lama Sekolah 8,18 tahun dan pengeluaran perkapita 10.290,6 juta rupiah per tahun.

Peningkatan seluruh komponen indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat tersebut menjadikan Provinsi Jawa Barat termasuk provinsi dengan kategori/kelas pembangunan manusia menengah ke atas.

Indikator kesejahteraan masyarakat lainnya adalah tingkat kemiskinan. Untuk mengukur keadaan kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun telah melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 mencapai 3,54 juta orang menurun dari tahun 2017 sebesar 3,77 juta jiwa disajikan pada Tabel 1.5.

Tabel 1.4Data Kemiskinan Jawa Barat Tahun 2017-2018

INDIKATOR SATUANTAHUN

2017 2018

Angka Kemiskinan persen 7.83 7.25

Sumber: BPS 2018

Penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat terjadi secara signifikan dari angka 7,83 persen tahun 2017 menjadi 7,25 persen di tahun 2018. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut mencapai 0,58 persen

I - 8

LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018

sekaligus menunjukan Provinsi Jawa Barat berada dibawah angka kemiskinan nasional, dimana tingkat kemiskinan nasional mencapai 9,66 persen. Penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari kondisi makro ekonomi nasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil dalam program pengentasan kemiskinan selama tahun 2018.

1.3.5Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Perkembangan pembangunan perekonomian Provinsi Jawa Barat telah

tumbuh dengan baik dan menunjukan trend positif yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Capaian PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 sebesar Rp 501,70 Triliun Rupiah, sedangkan capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018 sebesar 5,64 persen, angka tersebut masih diatas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen. Pertumbuhan Indikator Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018 disajikan pada Tabel 1.6.

Tabel 1.5Pertumbuhan Indikator Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Tahun 2017 – 2018

NO INDIKATOR KINERJA DAERAH

SATUANTAHUN

2017 2018

1 PDRB ADHB Triliun Rupiah 1.788,38 1.962,23

2 PDRB ADHK Triliun Rupiah 1.343,86 1.419,69

3 Laju Pertumbuhan Ekspor Persen 13,42 3,98

4 Nilai Investasi PMDN Triliun Rupiah 38,4 42,3

5 Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) Juta US$ 5,1 5,6

6 Nilai Investasi/PMTB adhb Triliun Rupiah 449,34 495,82

7 Laju Inflasi Persen 3.63 3,54

8 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Persen per Tahun 5,35 5,64

9 Indeks Gini Poin 0,393 0,405 Sumber: BPS, BKPM Tahun 2018

Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat dapat ditunjukkan juga oleh angka inflasi dan Indeks Gini. Indeks gini Provinsi Jawa Barat tercatat 0,405 poin dan laju inflasi yaitu pada level 3,54 persen. Data tersebut menunjukan pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Barat berjalan cukup baik dan kondisi

I - 9

LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018

tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat.

I - 10

LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018

I - 11