BAB III LKPJ ATA 2014.pdf

LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014 III-1

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang

secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, bahwa APBD merupakan dasar

pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan

Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Kerangka anggaran pembangunan daerah tahun 2014 memberikan gambaran arah

pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan

kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Anggaran pembangunan daerah tersebut

pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pendanaan dari masyarakat.

Secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat

dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

a) Penerimaan daerah, terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur

secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan penerimaan

pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali baik

pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;

b) Pengeluaran daerah, terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban

pengeluaran daerah yang dialokasikan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang

menjadi kewenangan daerah maupun yang ditugaskan serta kebutuhan lainnya yang

sejalan dengan perundangan yang berlaku, dengan pendistribusiannya mengindahkan

prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok

masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan umum;

c) Pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima

kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya.

Peraturan perundangan yang mengatur pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan

pemberlakuan pelaksanaannya efektif pada Tahun 2010. Sebagai pelaksanaan dari

Perundangan-undangan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011


tentang Pajak daerah dan Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang

Perubahan Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2011.

Berdasarkan ketentuan perundangan tersebut, sumber penerimaan daerah (provinsi),

terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang

terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber

Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus;

3. Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat,

Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana

Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan

Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan.

3.1. Pendapatan Daerah

3.1.1. Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014 untuk pendapatan

daerah, diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan serta penerimaan dari

BUMD. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk

meningkatkan pendapatan daerah, dengan cara:

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD

yang lebih efektif;

b. Revitalisasi peran dan skala usaha BUMD;

c. Mendukung Kanwil Direktorat Jendral Pajak dan kantor Pelayanan Pajak

(KPP) dalam rangka optimalisasi pemungutan PBB, PPh Orang Pribadi Dalam

Negeri (OPDN) dan PPh Pasal 21;

d. Memperkuat kemampuan analisis yang makin akurat terhadap kondisi makro

ekonomi nasional dan regional untuk kepentingan penyusunan asumsi-

asumsi perhitungan pendapatan daerah;

e. Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;

f. Optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;


g. Peningkatan akurasi data Sumber Daaya Alam sebagai dasar perhitungan

pembagian Dana Perimbangan;

h. Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan Dana Perimbangan degan unsur

pemerintah pusat;

i. Inisiasi sumber sumber pendapatan dari pihak ketiga/ masyarakat;

j. Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisiten;

k. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola

pendapatan;

l. Memperkuat pelaksanaaan koordinasi pemungutan dengan seluruh

stakeholder;

m. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;

n. Memberlakukan sistem reward untuk pencapaian kinerja organisasi;

o. Menerapkan SOP yang makin teruji;

p. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan;

q. Penyediaan sentra-sentra layanan pendapatan yang berada di pusat-pusat

komunitas publik;

r. Memberikan pilihan untuk membayar pajak melalui ATM (e-Samsat);

s. Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja

organisasi;

t. Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif;

u. Mempertajam sistem pengendalian kinerja;

v. Melakukan pengembangan sistem pendapatan yang terintegrasi secara

online;.

3.1.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2014 secara keseluruhan

dapat direalisasikan sebesar 105,40% dari target yang telah ditetapkan dengan

rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan:

a. PAD dapat direalisasikan sebesar 106,08% dari target yang ditetapkan

dengan rincian penerimaan pajak daerah dapat dicapai sebesar

103,33%. Penerimaan retribusi daerah dapat dicapai sebesar 113,73%,

penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat

direalisasikan sebesar 101,31% dan Lain-lain PAD yang sah sebesar

166,19%.

b. Dana Perimbangan dapat direalisasikan sebesar 110,49% dari target yang

ditetapkan dengan rincian penerimaan dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil


bukan pajak dapat direalisasikan sebesar 126,12%, dana alokasi umum

sebesar 100% dan dana alokasi khusus sebesar 100%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat direalisasikan sebesar 99,25%

dari target yang ditetapkan dengan rincian : penerimaan hibah dapat

direalisasikan sebesar 95,60%, dana penyesuaian dan otonomi khusus

sebesar 99,27%.

Anggaran dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2014

selengkapnya disajikan dalam daftar sebagai berikut :

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2014

No Pendapatan Daerah Anggaran Setelah Perubahan Realisasi

*) Pencapaian

Target

(Rp) (Rp) %

1 2 3 4 5

A. PENDAPATAN DAERAH 21.293.061.427.605,00 22.442.203.801.551,00 105,40

1. Pendapatan Asli Daerah 14.299.546.318.505,00 15.169.404.080.240,00 106,08

a. Pajak Daerah 13.311.002.682.000,00 13.753.760.402.652,00 103,33

a). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 4.571.605.000.000,00 4.938.844.130.900,00 108,03

b). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

5.222.173.000.000,00 5.301.025.311.100,00 101,51

c). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

1.834.232.432.000,00 2.119.915.120.776,00 115,58

d). Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

48.116.000.000,00 53.640.529.666,00 111,48

e). Pajak Rokok 1.634.876.250.000,00 1.340.335.310.210,00 81,98

b. Retribusi Daerah 61.620.227.000,00 70.083.252.728,00 113,73

a). Retribusi Pelayanan Kesehatan 21.720.782.000,00 26.783.379.839,00 123,31

b). Retribusi Laboratorium Kemetrologian 14.000.000.000,00 15.627.737.000,00 111,63

c). Retribusi Pelayanan Pendidikan 5.889.810.000,00 6.546.050.000,00 111,14

d). Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 7.508.185.000,00 8.961.392.949,00 119,35

e). Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 92.700.000,00 221.980.290,00 239,40

f). Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga (TAHURA)

1.600.000.000,00 2.592.752.500,00 162,05

g). Retribusi Penyeberangan di Air 29.000.000,00 33.449.195,00 115,34

h). Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

7.789.750.000,00 8.144.613.445,00 104,56

i). Retribusi Izin Trayek 1.100.000.000,000 1.108.917.510,00 100,81

j). Retribusi Izin Usaha Perikanan 90.000.000,00 62.980.000,00 69,98

k). Retribusi Perpanjangan IMTA 1.800.000.000,00 0,00 0,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

300.432.018.000,00 304.380.444.819,00 101,31

a). Perusahaan Milik Daerah 5.700.000.000,00 7.942.559.864,00 139,34

1) P.D. Jasa dan Kepariwisataan 1.300.000.000,00 1.318.242.901,00 101,40

2) P.T. Agronesia 0,00 0,00 0,00


3) P.T. Jasa Sarana 4.400.000.000,00 6.624.316.963,00 150,55

b). Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank

294.220.818.000,00 295.936.631.041,00 100,58

1) Bank bjb 289.000.000.000,00 289.750.588.647,00 100,26

2) PD. Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR)

4.381.514.000,00 5.040.119.372,00 115,03

3) PD. Perkreditan Kecamatan (PD.PK)

839.304.000,00 1.145.923.022,00 136,53

c). Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta

511.200.000,00 501.253.914,00 98,05

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

626.491.391.505,00 1.041.179.980.041,00 166,19

a). Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

100.300.000,00 574.994.272,00 573,27

1) Pelepasan Hak Atas Tanah 100.300.000,00 116.646.750,00 116,30

2) Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 80.950.000,00 0,00

3) Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas

0,00 20.096.350,00 0,00

4) Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat

0,00 293.185.172,00 0,00

5) Penjualan Drum Bekas 0,00 18.116.000,00 0,00

6) Penjualan Bahan Bekas Bangunan 0,00 46.000.000,00 0,00

b). Penerimaan Jasa Giro 32.080.000.000,00 38.988.705.328,00 121,54

c). Pendapatan Bunga 325.000.000.000,00 491.849.315.072,00 151,34

d). Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 0,00 89.710.000,00 -

e). Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan

0,00 1.455.710.783,00 -

f). Pendapatan Denda Pajak 112.842.975.900,00 154.660.625.572,00 137,06

g). Pendapatan Denda Retribusi 0,00 0,00 -

h). Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

0,00 862.108.325,00 -

i). Pendapatan Dari Pengembalian 0,00 146.123.118.863,00 -

j) Pendapatan dari Sewa 14.441.490.900,00 14.106.460.640,00 97,68

k). Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

142.026.624.705,00 152.288.990.856,00 107,23

l). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 0,00 40.166.678,330,00 -

2 DANA PERIMBANGAN 2.950.971.505.100,00 3.260.505.636.017,00 110,49

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.185.070.089.100,00 1.494.604.220.017,00 126,12

a). Bagi Hasil Pajak 972.241.894.000,00 1.076.897.693.149,00 110,76

1).Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

118.099.329.000,00 181.856.156.868,00 153,99

2).Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21

786.092.806.000,00 864.300.003.170,00 109,95

3).Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 68.049.759.000,00 30.741.533.111,00 45,18

b). Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam

212.828.195.100,00 417.706.526.868,00 196,26

1). Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya

Hutan (PSDH) 1.662.559.200,00 2.309.110.857,00 138,89


2). Bagi Hasil dari Iuran Tetap/Landrent

307.860.300,00 844.734.085,00 274,39

3). Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi

4.587.300.000,00 7.034.716.050,00 153,35

4). Bagi Hasil dari Pungutan Minyak Bumi

101.878.815.600,00 190.764.523.459,00 187,25

5). Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Alam

52.126.428.000,00 128.905.966.720,00 247,29

6). Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

52.265.232.000,00 87.847.475.697,00 168,08

b. Dana Alokasi Umum 1.687.686.386.000,00 1.687.686.386.000,00 100,00

c. Dana Alokasi Khusus 78.215.030.000,00 78.215.030.000,00 100,00

3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4.042.543.604.000,00 4.012.294.085.294,00 99,25

a. Pendapatan Hibah 23.256.256.000,00 22.232.854.794,00 95,60

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 4.019.287.348.000,00 3.990.061.230.500,00 99,27

Sumber Data : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 sebelum audit BPK RI.

3.1.3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan yang dihadapi meliputi :

1) Pajak Daerah :

a) Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya

secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan

pemberlakukan pajak progresif, masih perlu terus ditingkatkan;

b) Belum seluruh Wapu/ Badan Usaha PBBKB yang terdaftar di wilayah

Jawa Barat, melaporkan kegiatan usahanya secara rutin;

c) Ketersediaan saran dan prasarana layanan perpajakan di CPDP/

Samsat belum seluruhnya terstandarisasi sesuai kebutuhan dan

perubahan regulasi yang ada;

d) Akses data terhadap penerimaan dan perhitungan transfer

penerimaan pajak Rokok dari Kementerian Keuangan, masih terbatas

sehingga mempengaruhi tingkat akurasi perhitungan target Pajak

Rokok, yang baru diberlakukan mulai tahun anggaran 2014.

2) Retribusi Daerah :

a) Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;

b) Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan retribusi yang belum

optimal;

c) Masih belum optimalnya kualitas aparatur pengelola retribusi;

d) Tingkat kepatuhan wajib retribusi yang perlu terus ditingkatkan;

e) Belum seluruh OP Pemungut retribusi memiliki formula baku untuk

penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan

retribusi daerah;


3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

a) Belum optimalnya manajemen perusahaan daerah dalam

mengimplementasikan prinsip prinsip pengelolaan perusahaan yang

baik (good corporate governance)

b) Belum optimalnya kualitas SDM pengelola perusahaan dalam

menyikapi persaingan usaha yang makin kuat di daerah;

c) Belum optimalnya sinergi bisnis antara sesama BUMD maupun

dengan BUMN;

4) Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah:

a) Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;

b) Belum optimalnya kualitas aparatur pengelola ;

c) Ketersediaan perangkat hukum dalam pengelolaan lain lain PAD yang

Sah masih belum sepenuhnya lengkap, termasuk dalam system

pengendalian dan pengawasannya.

5) Dana Perimbangan :

a) Penerimaan dana bagi hasil pajak pusat (PBB. PPh Pasal 21 dan PPh

pasal 25/29 WP OPDN) masih belum optimal karena belum ditunjang

oleh keakuratan data objek dan subjek pajak serta tingkat kesadaran

masyarakat dalam pembayaran pajak yang masih harus terus

ditingkatkan;

b) Belum optimalnya data potensi sumber daya alam yang ada di

kabupaten/kota sebagai dasar perhitungan dana perimbangan;

c) Masih terjadinya keterlambatan pemerintah daerah penghasil migas

dalam menyampaikan perhitungan, monitoring data produksi dan

lifting migas sehingga berpengaruh terhadap tingkat penerimaan

dana bagi hasil sumber daya alam;

d) Dalam penggunaan Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau (DBH

CHT) masih dihadapkan pada permasalahan pada ketidakselarasan

program penggunaan DBH di pusat dan daerah, sesuai roadmap

kegiatan DBH CHT dari kementrian perdagangan;

e) Penetapan alokasi DBH CHT ke daerah melalui Peraturan Menteri

Keuangan, dilakukan setelah APBD ditetapkan, sehingga

pelaksanannya harus dilakukan setelah APBD perubahan. Kondisi ini

menjadikan pelaksanaannya tidak optimal karena sisa waktu

anggaran yang tersedia menjadi terbatas.

b. Solusi

1) Pajak Daerah


a) Optimalisasi intensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan

koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi,

seperti dilakukan Operasi Gabungan dengan Mitra POLRI,

Penelusuran/Sensus Kendaraan Tidak melakukan Daftar Ulang melalui

pihak Kecamatan/kelurahan, maupun perorangan dimana setiap pegawai

Cabang pelayanan minimal menelusuri 2 Wajib Pajak pemilik Kendaraan

Bermotor per hari. Selain itu terus dilakukan penyempurnaan regulasi

dasar penetapan pajak daerah dan dasar pemungutan pajak daerah;

b) Peningkatan stadarisasi sarana dan prasarana pelayanan di seluruh

CPDP/ Samsat melalui pemanfaatan kegiatan revitalisasi gedung;

c) Penyempurnaan ketatalaksanaan pelayanan perpajakan, melalui

perbaikan dan penambahan SOP, Standar Pelayanan, pemeliharaan ISO

9001:2008, penamahan outlet pelayanan, peningkatan layanan info

pajak kendaraan serta pencanangan layanan PKB Tahunan melalui e-

Samsat pada ATM bank bjb yang tersebar di 1.300 titik ATM milik bank

bjb;

d) Melakukan penyempurnaan system layanan perpajakan melalui

sentralisasi program aplikasi samsat online se Jawa Barat. Selain itu

telah dilakukan pula integrasi data base wajib pajak dengan NIK pada

program e-KTP dengan data base kepolisian daerah;

e) Meningkatkan sosialisasi yang makin massif terhadap seluruh pemilik

kendaraan bermotor, terkait kebijakan penerapan pajak progresif;

f) Melakukan penelusuran WAPU yang melakukan transaksi di wilayah

Jawa Barat erdasarkan catatan dari BPH Migas;

g) Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD Provinsi dan Kab/kota

serta BPH Migas dalam rangka persiapan pelaksanaan pendataan/ cross

check data laporan Wapu ke perusahaan dan rekonsiliasi dengan data

BPH Migas.

2) Retribusi Daerah

a) Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah

yang diorientasikan pada tariff dan potensinya;

b) Pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan lainnya sesuai

dengan upaya pemenuhan standar pelayanan secara bertahap;

c) Penambahan aparatur pengelola retribusi yang potensial, dengan

melakukan alih tugas antar OPD lingkup pemerintah provinsi serta


melanjutkan keperansertannya dalam pelaksanaan diklat teknis/

fungsional untuk para pengelola retribusi bersangkutan;

d) Menyempurnakan model dan metode sosialisasi peraturan daerah

tentang retribusi daerah secara berkesinambungan;

e) Melakukan penyusunan formula penetapan target dan standar biaya

operasional pemunngutan retribusi daerah;

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

a) Meningkatkan koordinasi dengan managemen BUMD dalam pelaksanaan

tata kelola perusahaan yang baik, guna memperkuat daya saingnya

serta kontribusinya dalam penguatan perekonomian masyarakat daerah;

b) Meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa

Keuangan dalam pengisian jabatan pimpinan BUMD perbankan guna

penguatan profesionalitas manajemen perbankan daerah;

c) Meningkatkan peran dan fungsi forum BUMD, sebagai wahana

koordinasi dan konsultasi antar perusahaan daerah dalam memperkuat

skala usaha serta perasalahan dalam managemen pengelolaan usaha

yang menjadi core bussiness-nya.

4) Lain-lain PAD yang Sah

a) Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Lain-lain PAD Yang

Sah;

b) Mlakukan penyegaran maupun penambahan aparatur pengelola serta

melanjutkan keperansertaannya dalam berbagai diklat teknis subtanstif

dan fungsional;

c) Melaksanakan revieu peraturan perundnagan dalam pengelolaan lain lain

PAD yang Sah serta sosialisasinya kepada stakeholder terkait;

5) Dana Perimbangan

a) Meningkatkan diukungan dan fasilitasi kepada KPP dan Kanwil DJP Jabar

I dan II dengan membuat regulasi terkait pendaftaran wajib pajak

cabang/ lokasis bagi pelaku yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan

di Jawa Barat;

b) Guna memperkuat informasi dalam perhitungan lifting migas dan

penyaluran dana bagi hasil SDA. Pada setiap triwulan dilakukan

perhitungan bersama Kementrian ESDM, Kementrian Keuangan,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil;

c) Menyelenggarakan rapat koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah

kabupaten/kota dalam menyelesaikan permasalahn yang terkait dana

perimbangan;


d) Mengusulkan pengkajian kembali kebijakan earmarking DBH CHT yang

sejalan dengan roadmap pemanfaatan DBH CHT;

2.1. Belanja Daerah

2.1.1. Kebijakan Belanja Daerah

Sejalan dengan ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Djo Permendagri

Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2012, pada dasarnya

terdapat dua jenis belanja langsung yaitu : Belanja Tidak Langsung (BTL) dan

Belanja Langsung (BL). BTL merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi

Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi

Hasil. Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. BL merupakan belanja

yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang

meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja

Daerah tahun 2014 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan

memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan

akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Di samping itu, dengan

mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang ada tahun ini, diharapkan

menjadi pemicu kreativitas dan inovasi dalam percepatan pembangunan Jawa

Barat yang tepat sasaran menuju Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis, dan

Sejahtera.

Belanja daerah secara nominal, untuk semua jenis belanja mengalami

kenaikan kecuali Belanja Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial. Pada Belanja Tidak

Langsung, terlihat bahwa Belanja Pegawai, Belanja Bagi Hasil dan Belanja

Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota menunjukkan kecenderungan yang terus

meningkat, sedangkan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi mengalami

penurunan. Sementara itu, Belanja Langsung untuk semua komponen mengalami

kenaikan yang bervariasil. Dalam kurun waktu Tahun 2011-2012 (realisasi) dan

target Tahun 2013, komposisi rata-rata Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung adalah 70% dan 30%. Sedangkan untuk target Tahun 2014

komposisinya sekitar 60% dan 40%.


Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan

kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan.

Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan

jasa serta belanja modal.

Kebijakan Belanja secara umum dapat dilakukan dengan

mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap

misi hendaknya proporsional;

b. Secara kewilayahan belanja daerah harus disusun secara adil dan

proporsional. Adapun daerah-daerah dengan permasalahan khusus perlu

diberikan anggaran penyeimbang.

Belanja Langsung adalah belanja yang diarahkan dalam rangka

pelaksanaan urusan provinsi dan merupakan alokasi belanja APBD Provinsi Jawa

Barat yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Provinsi

Jawa Barat.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang terkait langsung

dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi

kerja yang ditetapkan. Belanja Tidak Langsung merupakan pendukung untuk

koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota

yang bersifat umum dalam rangka sinergitas program Provinsi Jawa Barat.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2014 tetap diarahkan untuk

mendukung pencapaian target IPM 80 dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus,

diproyeksikan pencapaian IPM 80 tercapai pada Tahun 2021-2022. Perencanaan

pembangunan yang mendukung pencapaian IPM 80 diarahkan untuk

memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Kebijakan

Belanja Daerah Tahun 2014 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan

yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain meliiputi :

1. Pendanaan kegiatan Common Goals Tematik Sektoral dan Tematik

Kewilayahan

2. Pendanaan untuk pencapaian IPM merujuk kepada RPJP 2005-2025

3. Pendukungan percepatan pembangunan nasional (Inpres No. 1/2010) dan

program pembangunan yang berkeadilan (Inpres No. 3/2010)

4. Pendanaan kegiatan yang bersifat lanjutan (komitmen program)

5. Pendanaan kegiatan yang bersifat terobosan (program baru)

6. Pendanaan kegiatan yang mampu mengungkit performance Jawa Barat


secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di

Jawa Barat

7. Pengalokasian anggaran untuk belanja wajib dan mengikat, yaitu : belanja

bagi hasil, belanja pegawai, belanja untuk operasional kantor (belanja

administrasi perkantoran dan pelayanan dasar), dan dukungan program

prioritas nasional (antara lain : dana pendamping DAK dan PNPM)

8. Pengalokasian anggaran untuk belanja yang presentase telah ditentukan

dalam peraturan perundang undangan :

a. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja

dalam rangka pengingkatan indeks pendidikan;

b. Alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan, secara bertahap 10% dari total

belanja di luar gaji, dalam rangka peningkatan indeks kesehatan;

c. Alokasi anggaran untuk bidang infrustuktur minimal 10% dari total

PKB,PBBKB dan BBNKB sesuai dengan pasal 8 UU No 28 Tahun 2009

tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa : hasil

penerimaan PKB paling sedikit 10% termasuk yang dibagihasilkan kepada

kabupaten/kota dialokasikan untuk pembanggunan dan/atau pemelihara

jalan serta peningkatan modal transportasi umum.

9. Pengalokasian anggaran untuk belanja pemenuhan urusan (26 urusan wajib

dan 8 urusan pilihan), dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan

daerah sesuai tugas dan fungsi OPD/Biro.

10. Pengalokasian anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur

penunjang perekonomian diupayakan sebesar 10%, dalam rangka

peningkatan Indeks Daya Beli

11. Pengalokasian anggaran yang diarahkan (earmarked), yaitu Dana Alokasi

Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan dana BOS Pemerintah

12. Pengalokasian anggaran bagi pemenuhan janji Kampanye Gubernur terpilih.

Kebijakan belanja difokuskan pada peningkatan elektrifikasi Rumah Tangga,

peningkatan kondisi jaringan irigasi perdesaan (saluran tersier), peningkatan

Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan peningkatan Jaringan Irigasi

Desa (JIDES), Membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Metropolitan Bandung, Penanganan Jalan Provinsi, Penanganan Gerakan

Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK), Pendukungan Pembangunan Bandara

Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Dukungan Penyediaan

Transportasi untuk pekerja di kawasan industri, Penanganan Non Struktural

(Konservasi) Wilayah Sungai Citarum, Pendukungan Penyelenggaraan

Pendidikan, Penyelenggaraan Keseahata, Kebudayaan, Penyelenggaraan


Porprov 2014, Penyelenggaraan PON 2016, Pemenuhan Kebutuhan Produksi

Daging Sapi Lokal, Promosi Investasi, Penanganan Perkebunan,

Pendukungan Kredit Cintra Rakyat, Pendukungan Desa Membangun,

Pendukungan Revitalisasi Posyandu, Pendukungan Perikanan dan Kelautan,

Pendukungan Kepariwisataan dan Kerjasama Penelitian Kreatif untuk Solusi

Pembangunan Jabar.

2.1.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Dalam Tahun Anggaran 2014, Belanja Daerah dianggarkan sebesar

Rp.24.225.747.390.906,00 dan dapat direalisasikan sebesar

Rp.20.918.433.386.476,00 atau 86,35%. Belanja daerah tersebut dialokasikan

untuk belanja tidak langsung Rp.19.372.474.878.534,00 dan dapat direalisasikan

sebesar Rp.16.959.626.420.346,00 atau 87,54% dan belanja langsung

dialokasikan sebesar Rp.4.853.272.512.372,00 dan dapat direalisasikan sebesar

Rp.3.958.806.966.130,00 atau 81,57%. Rincian selengkapnya untuk alokasi

anggaran dan realisasi belanja daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai

berikut:

Tabel 3.2 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2014

Nomor Belanja Daerah

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi *) Pencapaian

Target

(Rp) (Rp) %

A.

BELANJA DAERAH 24.225.747.390.906,00 20.918.433.386.476,00 86,35

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.372.474.878.534,00 16.959.626.420.346,00 87,54

a. Belanja Pegawai 1.706.329.491.688,97 1.570.351.720.049,00 92,03

b. Belanja Subsidi 10.000.000.000,00 6.805.400.000,00 68,05

c. Belanja Hibah 6.886.319.731.400,00 6.179.782.845.290,00 89,74

d. Belanja Bantuan Sosial 8.186.000.000,00 2.871.320.000,00 35,08

e. Belanja Bagi Hasil 5.804.361.085.247,03 5.461.539.028.033,00 94,09

f. Belanja Bantuan Keuangan 4.646.350.570.198,00 3.738.146.028.076,00 80,45

g. Belanja Tidak Terduga 310.928.000.000,00 130.078.898,00 0,04

2. BELANJA LANGSUNG 4.853.272.512.372,00 3.958.806.966.130,00 81,57

a. Belanja Pegawai 332.511.928.187,00 305.002.725.902,00 91,73

b. Belanja Barang dan Jasa 2.472.566.360.718,00 2.223.243.629.502,00 89,92

c. Belanja Modal 2.048.194.223.467,00 1.430.560.610.726,00 69,84

Sumber Data : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 sebelum audit BPK RI


2.1.3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

1) Belanja Tidak Langsung

Untuk belanja tidak langsung dari alokasi sebesar

Rp.19.372.474.878.534,00 direalisasikan sebesar

Rp.16.959.626.420.346,00 atau 87,54%. Belanja yang penyerapannya

rendah adalah belanja tidak terduga. Hal ini disebabkan karena

penyerapan belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan

yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak langsung adalah sebagai

berikut:

a) Belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp.1.706.329.491.688,97

direalisasikan sebesar Rp.1.570.351.720.049,00 atau 92,03%;

b) Belanja subsidi dialokasikan sebesar Rp.10.000.000.000,00

direalisasikan Rp.6.805.400.000,00 atau 68,05%;

c) Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp.6.886.319.731.400,00 yang

diperuntukkan untuk:

(1) Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal sebesar

Rp.131.869.647.000,00 terdiri dari: kepada BKKBN Provinsi Jawa

Barat, kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat, kepada Panglima

Kodam III/Siliwangi, kepada Komandan Pangkalan TNI Angkatan

Laut Bandung, kepada Lanal Kota Cirebon, dan Pangkalan TNI

Angkatan Udara Wiriadinata Tasikmalaya.

(2) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta sebesar

Rp.1.712.809.070.900,00, terdiri dari: Pembangunan Ruang

Kelas Baru (RKB) Swasta sebesar Rp.184.860.000.000,00,

Revitalisasi Kobong sebesar Rp.74.200.000.000,00,

Pembangunan Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sebesar

Rp.169.960.000.000,00, Revitalisasi Posyandu sebesar

Rp.101.764.600.000,00, Sedangkan bantuan lainnya

diperuntukan bagi Peningkatan Sarana Keagamaan, Peningkatan

Insfrastruktur Jalan Lingkungan dan Sarana Prasarana Umum,

KONI, Penyelenggaraan Kesetaraan Paket B, Pemberdayaan

Juara Gugus SD, Kesejahteraan Guru dan TU Sukwan PLB,


Pemberdayaan Gugus SLB, Pendidikan Inklusif, Pengembangan

Sarana dan Prasarana SLB Swasta, Siswa (Gugus) SLB, Bidang

Pendidikan lainnya, Perbaikan Jaringan Irigasi (JITUT dan JIDES),

Bidang Pertanian, Bidang Peternakan, Bidang Politik dan

Kesatuan Bangsa, Bidang Kepariwisataan dan Budaya, Bidang

Kemasyarakatan lainnya, (Ketahanan Pangan, Usaha kecil,

Perindustrian dan Perdagangan), serta Bidang Olahraga dan

Pemuda (Formi, Kwarda, Karang Taruna dan KNPI);

(3) Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat kepada

Satuan Pendidikan Dasar sebesar Rp.4.019.287.348.000,00;

(4) Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada

Satuan Pendidikan Dasar sebesar Rp.439.398.217.500,00;

(5) Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada

Satuan Pendidikan Menengah sebesar Rp.581,492,816,000.00.

Belanja Hibah tersebut direalisasikan sebesar

Rp.6.179.782.845.290,00,00 atau 89,86% yang terdiri dari :

(1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar

Rp.38.100.000.790,00;

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar

Rp.2.500.000.000,00

(3) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta sebesar

Rp.1.144.156.989.500,00;

(4) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat kepada

Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD sebesar

Rp.2,684,343,385,000,00. Rincian dapat disajikan dalam tabel

sebagai berikut:

Tabel 3.3

BOS pusat kepada Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar

Tahun Anggaran 2014

NO KABUPATEN / KOTA REALISASI (Rp.)

1 Kabupaten Bandung 221,525,490,000

2 Kabupaten Bandung Barat 94,947,450,000

3 Kabupaten Bekasi 171,871,835,000

4 Kabupaten Bogor 297,571,030,000

5 Kabupaten Ciamis 65,189,680,000

6 Kabupaten Cianjur 150,210,140,000

7 Kabupaten Cirebon 122,691,460,000

8 Kabupaten Garut 178,148,450,000


9 Kabupaten Indramayu 98,506,765,000

10 Kabupaten Karawang 133,138,565,000

11 Kabupaten Kuningan 62,493,115,000

12 Kabupaten Majalengka 70,162,165,000

13 Kabupaten Purwakarta 39,937,495,000

14 Kabupaten Subang 73,561,400,000

15 Kabupaten Sukabumi 116,953,665,000

16 Kabupaten Sumedang 104,250,795,000

17 Kabupaten Tasikmalaya 83,623,675,000

18 Kabupaten Pangandaran 55,744,815,000

19 Kota Bandung 131,855,170,000

20 Kota Banjar 9,351,195,000

21 Kota Bekasi 142,632,730,000

22 Kota Bogor 59,298,910,000

23 Kota Cimahi 30,305,435,000

24 Kota Cirebon 21,366,475,000

25 Kota Depok 91,379,725,000

26 Kota Sukabumi 19,353,585,000

27 Kota Tasikmalaya 38,272,170,000

JUMLAH 2,684,343,385,000

(5) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat kepada

Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP sebesar

Rp.1,301,930,017,500,00, Rincian selengkapnya dapat disajikan

dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4

BOS pusat kepada Satuan Pendidikan Dasar Jenjang

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Tahun Anggaran 2014

NO KABUPATEN / KOTA REALISASI (Rp.)

1 Kabupaten Bandung 98,799,695,000

2 Kabupaten Bandung Barat 43,644,587,500

3 Kabupaten Bekasi 79,407,642,500

4 Kabupaten Bogor 140,092,762,500

5 Kabupaten Ciamis 32,621,660,000

6 Kabupaten Cianjur 71,230,395,000

7 Kabupaten Cirebon 59,147,082,500

8 Kabupaten Garut 77,345,980,000

9 Kabupaten Indramayu 49,509,365,000

10 Kabupaten Karawang 69,564,557,500

11 Kabupaten Kuningan 30,342,915,000

12 Kabupaten Majalengka 29,978,507,500


13 Kabupaten Purwakarta 18,380,125,000

14 Kabupaten Subang 37,307,482,500

15 Kabupaten Sukabumi 55,332,607,500

16 Kabupaten Sumedang 49,720,057,500

17 Kabupaten Tasikmalaya 39,875,375,000

18 Kabupaten Pangandaran 26,134,567,500

19 Kota Bandung 80,462,525,000

20 Kota Banjar 5,959,207,500

21 Kota Bekasi 67,480,352,500

22 Kota Bogor 32,745,555,000

23 Kota Cimahi 16,068,897,500

24 Kota Cirebon 14,619,255,000

25 Kota Depok 43,878,887,500

26 Kota Sukabumi 11,399,760,000

27 Kota Tasikmalaya 20,880,212,500

JUMLAH 1,301,930,017,500,00


(6) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi

kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan

Menengah dan Tinggi sebesar Rp.1.008.752.452.500,00; terdiri

dari:

a) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi

kepada Satuan Pendidikan Dasar dan SMP sebesar

Rp.438.412.202.500,00;

b) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi

kepada Satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi sebesar

Rp. 570.340.250.000,00.

d) Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp.8.186.000.000,00

direalisasikan sebesar Rp.2.871.320.000.00 atau 35,08%;

e) Belanja Bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah

desa dialokasikan Rp.5.804.361.085.247,03 direalisasikan

Rp.5.461.539.028.033,00 atau 94,09%;

Rincian selengkapnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5

RINCIAN REALISASI BELANJA BAGI HASIL KEPADA KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2014

NO KABUPATEN / KOTA REALISASI

1 Kota Depok 363,042,161,237.00


2 Kab Bogor 524,904,650,529.00

3 Kota Bogor 175,444,557,860.00

4 Kota Sukabumi 43,522,222,691.00

5 Kab Sukabumi 168,255,133,033.00

6 Kab Cianjur 148,578,870,037.00

7 Kota Bekasi 614,453,342,270.00

8 Kab Bekasi 499,700,251,221.00

9 Kab Karawang 294,672,762,614.00

10 Kab Purwakarta 119,442,801,647.00

11 Kab Subang 126,929,670,236.00

12 Kota Cirebon 68,713,851,451.00

13 Kab Cirebon 203,161,918,928.00

14 Kab Indramayu 157,611,235,164.00

15 Kab Kuningan 78,078,954,746.00

16 Kab Majalengka 97,457,792,958.00

17 Kota Bandung 677,406,970,766.00

18 Kab Bandung 307,057,234,994.00

19 Kab Sumedang 94,219,556,067.00

20 Kab Garut 141,522,252,600.00

21 Kota Tasikmalaya 74,249,954,686.00

22 Kab Tasikmalaya 90,983,601,513.00

23 Kab Ciamis 83,592,325,606.00

24 Kota Cimahi 90,980,991,590.00

25 Kota Banjar 18,370,327,941.00

26 Kab Bandung Barat 175,617,784,242.00

27 Kab Pangandaran 23,567,851,406.00

JUMLAH 5,461,539,028,033.00


f) Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp.4.646.350.570.198,00,00

dengan realisasi sebesar Rp.3.738.146.028.076,00 atau 80,45% yang

terdiri dari:

(1) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota sebesar

Rp.3.127.219.839.276,00, Rincian selengkapnya dapat disajikan

dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota

Tahun Anggaran 2014

NO KABUPATEN / KOTA REALISASI

1 Kabupaten Bandung 242,606,875,801.00

2 Kabupaten Bandung Barat 96,141,636,255.00

3 Kabupaten Bekasi 56,226,910,308.00

4 Kabupaten Bogor 164,180,612,936.00

5 Kabupaten Ciamis 161,841,653,970.00


6 Kabupaten Indramayu 189,859,281,150.00

7 Kabupaten Cianjur 109,216,909,830.00

8 Kabupaten Purwakarta 55,131,836,210.00

9 Kabupaten Cirebon 113,992,539,736.00

10 Kabupaten Garut 138,433,778,866.00

11 Kabupaten Karawang 43,072,337,300.00

12 Kabupaten Kuningan 41,619,899,550.00

13 Kabupaten Majalengka 178,860,838,880.00

14 Kabupaten Subang 93,919,654,265.00

15 Kabupaten Sukabumi 217,690,346,350.00

16 Kota Sukabumi 28,143,053,665.00

17 Kabupaten Sumedang 145,679,187,152.00

18 Kabupaten Tasikmalaya 369,107,198,403.00

19 Kota Bandung 171,273,886,280.00

20 Kota Banjar 53,129,580,340.00

21 Kota Bekasi 107,864,363,703.00

22 Kota Bogor 15,636,226,711.00

23 Kota Cimahi 28,398,507,790.00

24 Kota Cirebon 60,125,111,179.00

25 Kota Depok 17,516,048,800.00

26 Kota Tasikmalaya 198,707,858,696.00

27 Kabupaten Pangandaran 23,936,988,000.00

JUMLAH 3.127.219.839.276,00


(2) Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar

Rp.609.135.000.000,00.

(3) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar

Rp.1.791.188.800,00.

g) Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp.310.928.000.000,00

direalisasikan sebesar Rp.130.078.898,00 atau 0,04 %.

2) Belanja Langsung

Untuk belanja langsung dari alokasi sebesar Rp.4.853.272.512.372,00

dapat direalisasikan sebesar Rp.3.958.806.966.130,00 atau 81,57%.

Hal ini disebabkan adanya efisiensi pada beberapa kegiatan dan

adanya bagian kegiatan yang belum dan/tidak jadi direalisasikan

sehubungan waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

b. Solusi :

1) Melakukan penajaman dan rasionalisasi kegiatan yang layak untuk

direalisasikan;

2) Menetapkan kegiatan berdasarkan skala prioritas.


2.2. Pembiayaan Daerah

2.2.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan, adapun penerimaan pembiayaan tersebut bersumber

dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana

cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan

pinjaman daerah, penerimaan kembali pembelian pinjaman dan penerimaan

piutang daerah. Pemerintah pusat membuka kesempatan bagi pemerintah

daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah

satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk

mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat.

Namun demikian, meningkatkan adanya konsekuensi kewajiban yang

harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti

angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan

mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), professional,

dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah. Selain itu juga dibuka

peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah

daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai

investasi sektor publik yang menghasilkan penetapan dan memberikan manfaat

bagi masyarakat. Sampai saat ini, Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat belum

memanfaatkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain kecuali SiLPA.

Penerimaan kembali penerimaan piutang daerah, pemerintah pusat

membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan

untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan

pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan

daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun

demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas

pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok,

biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-

hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna agar tidak

menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu juga dibuka


peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah

daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan

daerah. Sumber pendanaan tersebut, adalah obligasi daerah untuk mendanai

investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan

manfaat bagi masyarakat.

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh

lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.

Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan

pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah

terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, serta penerimaan kembali

pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima

kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan

modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang

jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan

terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah

pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

1. Kebijakan penerimaan pembiyaan

Penerimaan pembiyaan adalah semua penerimaan yang perlu di bayar

kembali baik padatahun anggaran yang bersangkutan mupun pada tahun-

tahun anggran berikutnya, mencangkup : sisa lebih Perhitungan Anggran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; hasil

penjualan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang Daerah.

Struktur pembiyaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan Tahun

Anggaran 2014 adalah bersumber dari SiLPA tahun lalu.

2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan di terima

kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-

tahun anggran berikutnya, mencangkup : pembentukan Dana Cadangan;


Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang;

dan Pembayaran Pinjaman Daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2014 adalah :

a) Penyertaan modal dan pembiayaan pinjaman manakala terjadi surplus

anggran;

b) Sisa Lebih Anggran tahun sebelum (SiLPA) dipergunakan sebagian

sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA di

upayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan

pelaksanaan anggran secara konsisten;

c) Penyertaan modal BUMD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil

kajian tindak lanjut revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta

pendayagunaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan dalam rangka

efisisensi pengeluaran pembiayaan;

d) Penyediaan dana bergulir (Kredit Cinta Rakyat) dengan skema

memberikan kredit tanpa agunan dengan bunga rendah;

e) Persiapan pelaksanaan penerbitan obligasi daerah untuk membiayai

pembangunan infrastruktur strategis.

2.2.2. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Alokasi anggaran dan realisasi pembiayaan pada Tahun Anggaran 2014

sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7

Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014

NO PEMBIAYAAN

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi Pencapaian

Target

(Rp) (Rp) %

PEMBIAYAAN

1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.494.683.941.804,00 3.494.683.941.804,00 100,00

Sisa Lebih Perhitungan Daerah Tahun Sebelumnya

3.586.471.831.054,00 3.586.471.831.054,00 100,00

Koreksi (91.787.889.250,00) (91.787.889.250,00) 100,00

2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

458.575.000.000,00 458.575.000.000,00 100,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

358.575.000.000,00 358.575.000.000,00 100,00

Dana Bergulir 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00 100,00

PEMBIAYAAN NETTO 3.036.108.941.804,00 3.036.108.941.804,00 100,00


3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

103.422.978.503,00 4.559.879.356.879,00


a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar

Rp.3.494.683.941.804,00 dan direalisasikan sebesar Rp.3.494.683.941.804,00

atau 100,00%. Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan sisa lebih

perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar

Rp.458.575.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.458.575.000.000,00

atau 100% digunakan untuk Penyertaan Modal kepada:

1. PT. Jasa Sarana Rp. 213.500.000.000,00

2. PT. Tirta Gemah Ripah Rp. 58.575.000.000,00

3. PT. BIJB

4. Dana Bergulir (KCR)

5. BPR dan PDPK

6. PT. MIgas Hilir Jabar

7. PT. Migas Hulu Jabar

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

37.500.000.000,00

100.000.000.000,00

5.250.000.000,00

35.000.000.000,00

8.750.000.000,00

Adapun rekapitulasi penyertaan modal kepada perusahaan daerah

Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8

Daftar Penyertaan Modal Kepada BUMD

Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014

No Nama BUMD

Jumlah Penyertaan Modal Per 1 Januari

2014 (Rp)

Jumlah Penyertaan Modal selama

Tahun Anggaran 2014 (Rp)

Jumlah Penyertaan Modal per 31

Desember 2014 (Rp)

1 PT. Bank Jabar Banten 927.498.683.463,79 0,00 927.498.683.463,79

2 PT. Agronesia 255.000.000.000,00 0,00 255.000.000.000,00

3 PD. Agrobisnis dan

Pertambangan 72.771.688.651,00 0,00 72.771.688.651,00

4 PD. Jasa dan

Kepariwisataan 73.313.799.592,00 0,00 73.313.799.592,00

5 PT. Jasa Sarana 217.000.000.000,00 213.500.000.000,00 430.500.000.000,00


6 PT. Tirta Gemah Ripah 30.600.000.000,00 58.575.000.000,00 89.175.000.000,00

7 PT BIJB 0,00 37.500.000.000,00 37.500.000.000,00

8 Dana Bergulir 0,00 100.000.000.000,00 100.000.000.000,00

9 BPR dan PDPK 88.700.000.000,00 5.250.000.000,00 93.950.000.000,00

10 PT. Askrida 1.310.000.000,00 0,00 1.310.000.000,00

11 PT. Jamkrida 100.000.000.000,00 0,00 100.000.000.000,00

12 PT. Agro Jabar 19.125.000.000,00 0,00 19.125.000.000,00

13 PT.Migas Hilir Jabar 0,00 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00

14 PT.Migas Hulu Jabar 0,00 8.750.000.000,00 8.750.000.000,00

1,785,319,171,706.79 458.575.000.000,00 2,243,894,171,706.79


Documents

BAB III LKPJ ATA 2014.pdf