11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

“Hak Kekayaan Intelektual sangat dipengaruhi oleh hukum

Internasional dan juga hukum di negara – negara lain. Karena hal ini

bagaimanapun juga sistem hukum internasional yang mengatur

mengenai Hak Kekayaan Intelektual lebih dahulu berkembang

dibandingkan dengan hukum nasional”.13

Dalam sejarah perkembangan

Intellectual Property Rights (IPR) sama seperti hak milik intelektual

atau hak atas Kekayaan Intelektual, sedangkan istilah Intellectual

Property Rights ini berasal dari kepustakaan sistem hukum Anglo

Saxon.14

Ada dua lembaga multilateral yang berhubungan dengan HKI

adalah WIPO dan TRIP’s (Trade Related Intellectual Property Rights).

WIPO ada di bawah lembaga PBB dan TRIP’s lahir dalam Putaran

Uruguay diakomodasi oleh WTO. Pembentukan WTO (World Trade

Organization) merupakan salah satu wujud lembaga ekonomi yang

13

Syafrinaldi, “sistem hukum hak kekayaan intelektual”, Jurnal Hukum Respublika,

Volume 4, Nomor 1, Tahun 2004, diakses 17 Agustus 2018, halaman 78. 14

Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi

Hukumnya di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2003), halaman 1.

12

dibentuk untuk menangani ekonomi global dengan standar-standar

regional dan Internasional.15

Berbicara mengenai HKI ada beberapa pengertian dari HKI yaitu

”Hak kekayaan intelektual adalah hak – hak untuk berbuat sesuatu atas

kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma – norma atau

hukum yang berlaku”16

. Menurut OK. Saidin, hak kekayaan intelektual

adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari

hasil kerja otak dan hasil kerja rasio.17

Hasil kerja otak itu kemudian

dirumuskan sebagai intelektualitas. “Orang yang optimal memerankan

kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu

menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan

menggunakan logika, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional

dan logis”.18

Demikian pula hasil kerja otak (intelektualitas) manusia

dalam bentuk penelitian atau temuan dalam bidang teknologi juga

dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Kemampuan otak untuk

menulis, berhitung, berbicara, mengingat fakta dan menghubungkan

berbagai fakta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, disebut

juga logis dan analitis yang merupakan pekerjaan otak bagian kiri.19

Menurut Munir Fuady, hak milik intelektual merupakan suatu hak

kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud

15

Sri Mulyani, “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan)

Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia”, (Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12,

Nomor 3, Tahun 2012), diakses 17 Agustus 2018, halaman 1. 16

Sutedi, op.cit., halaman 38. 17

H.OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta : Rajawali Pers, 2010),

halaman 9. 18

Ibid., halaman 10. 19

H.OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Jakarta : Rajawali Pers, 2013),

halaman 10.

13

berupa kekayaan/ kreasi intelektual. Adapun kekayaan intelektual

merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir

seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, karya tulis dan lain – lain.20

Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati

secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.21

“Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada

pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia

memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya

pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki

nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Berdasarkan

konsep ini maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas

hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi

hak kekayaan intelektual”.22

2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak kekayaan intelektual ini

adalah terpisahnya antara Hak Kekayaan Intelektual itu dengan hasil

materiil yang menjadi bentuk jelmaannya. Jadi yang dilindungi dalam

kerangka Hak Kekayaan Intelektual adalah haknya, bukan jelmaan dari

hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda

dalam kategori benda materiil (benda berwujud).23

Pengelompokan hak kekayaan intelektual itu lebih lanjut dapat

dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut:

1. Hak Cipta (Copy Rights)

2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) 24

20

Fuady, op.cit., halaman 204. 21

Muhammad Firmansyah, Tata Cara Mengurus HAKI (Jakarta : Visi Media, 2008),

halaman 7. 22

Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 40. 23

Saidin, op.cit., halaman 15. 24

Saidin, op.cit., halaman 13.

14

Hak Cipta sebenarnya dapat diklasifikasikan lagi kedalam dua bagian,

yaitu :

1. Hak Cipta dan

2. Hak yang berkaitan dengan hak cipta atau neighbouring rifghts. 25

Sedangkan hak kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan lagi

menjadi :

1. Paten.

2. Paten Sederhana.

3. Desain Industri.

4. Merek Dagang

5. Nama Niaga atau Nama Dagang.

6. Sumber tanda atau Sebutan Asal.26

Jika ditelusuri lebih lanjut tentang Ruang Lingkup Hak Kekayaan

Intelektual ini dengan melihat pada hasil Putaran Uruguay (Uruguay

Round) Tahun 1994 yang membuahkan kerangka TRIPs (The Agreement

on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) bagian dari

capaian atau hasil kesepakatan GATT/ WTO, terdapat dua bidang lagi

yang perlu ditambahkan sebagai cakupan dari Hak Kekayaan Intelektual,

yaitu :

1. Perlindungan Varietas Tanaman, dan

2. Integrated Circuits (rangkaian elektronika terpadu).27

25

Ibid., halaman 16. 26

Ibid., halaman 17. 27

Ibid., halaman 18.

15

2.2 Tinjauan Umum Hak Cipta

2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman

seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan

keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan

merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan

budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang

dapat dan perlu dilindungi oleh undang – undang. Kekayaan itu tidak

semata – mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan

dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian,

kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan

kesejahteraan, tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi

bangsa dan negara.28

Untuk lebih jelas terhadap pengertian Hak Cipta ini

dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Hak Cipta

Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi :

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan

peraturan perundang – undangan.29

“Penjelasan lebih lanjut mengenai istilah hak eksklusif dari pencipta

adalah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut

kecuali dengan izin pencipta.”30

Misalnya melalui perjanjian lisensi

28

Adrian Sutedi op.cit., halaman 114. 29

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1). 30

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta, bagian penjelasan Pasal 2.

16

dengan kewajiban bagi pihak lain (penerima lisensi) membayar sejumlah

royalti kepada pencipta.31

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari

sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang

pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HKI,

meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak- hak yuridis atas

karya – karya atau cipta hasil oleh pikiran manusia bertautan dengan

kepentingan – kepentingan bersifat ekonomi dan moral.32

Menurut

Hutauruk ada dua unsur penting yang harus terkandung atau termuat

dalam rumusan atau terminologi hak cipta yaitu:

a) Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan

apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya.

b) Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain (hak

ekonomi).33

Dalam hak cipta terdapat juga dua hak yang maknanya sama yang

diungkapkan dalam pernyataan di atas, yaitu :

a. Hak Moral

Hak moral dalam terminologi Bern Convention menggunakan

istilah moral rights, yakni hak yang diletakkan pada diri pencipta.

Dilekatkan, bermakna bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan walaupun

hak cipta itu telah berakhir jangka waktu kepemilikan, hak moral

dibedakan dengan hak ekonomi, jika hak ekonomi mengandung nilai

ekonomis, maka hak moral sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis.

31

Adrian Sutedi, op.cit., halaman 117. 32

Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, (Bandung : PT Alumi, 2009), halaman 29. 33

Saidin, op.cit., halaman 200.

17

Namun demikian, ada kalanya nilai hak moral justru memengaruhi nilai

ekonomis.34 Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa: Hak moral sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi

pada diri pencipta untuk :

a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada

salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.

b) Menggunakan nama aslinya atau samarannya.

c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam

masyarakat.

d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan.

e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan,

modifikasi ciptaan,atau hal yang bersifat merugikan kehormatan

diri atau reputasinya. 35

Maka dari itu, hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak

tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang – undangan setelah pencipta meninggal

dunia.36

Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa dalam hal terjadi

pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya

dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut

dinyatakan secara tertulis.37

34

Saidin, op.cit., halaman 250. 35

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta, Pasal 5. 36

Ibid., Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 37

Ibid., Pasal 5 ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

18

b. Hak Ekonomi

Hak Cipta juga berhubungan dengan kepentingan – kepentingan

yang bersifat ekonomi. Adanya kepentingan – kepentingan yang

bersifat ekonomi didalam hak cipta tersebut, merupakan suatu

perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan –

ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai

nilai, karena ciptaan – ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk

kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud.38

Dalam undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

hak itu disebut hak ekonomi atau Economic Rights. Hak ekonomi

merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk

mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.39

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan:

a. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk

melakukan:

b. Penerbitan Ciptaan.

c. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.

d. Penerjemah Ciptaan.

e. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentranformasian

ciptaan.

f. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya.

g. Pertunjukan Ciptaan.

h. Pengumuman Ciptaan.

i. Komunikasi Ciptaan, dan

j. Penyewaan Ciptaan. 40

38

Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam

Pembangunan (Jakarta : Akademika Pressindo, 2002), halaman 336. 39

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta, Pasal 8. 40

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta, Pasal 9.

19

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib

mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap orang

yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan

penggandaan dan/ atau penggunaan secara komersial ciptaan.41

2.2.2 Jangka Waktu Hak Cipta

Sejarah perkembangan hak cipta di Indonesia sama seperti di luar

negeri, yakni dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Namun landasan berpijaknya tetap dipengaruhi oleh

landasan filosofis dan budaya hukum oleh suatu negara42

.

Demikianlah jika kita lihat dalam Auteurswet 1912 hak cipta hanya

dibatasi jangka waktunya sampai 50 Tahun, tetapi dalam UHC 1982,

dibatasi hanya 25 Tahun. Kemudian dalam UHC nomor 7 Tahun 1987

dan UHC nomor 12 Tahun 1997 kembali dimajukan menjadi selama

hidup pencipta dan 50 Tahun mengikuti ketentuan Berne Convention

(sebelum direvisi).43

Ketika UHC 1982 dilahirkan, banyak alasan yang

dikemukakan sepanjang menyangkut filosofis fungsi sosial hak milik,

dan disepakatilah jangka waktu hak cipta selama hidup si pencipta

ditambah dengan 25 Tahun setelah meninggalnya si pencipta. Dalam

undang – undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 jangka waktu

pemilikan Hak Cipta ditetapkan menjadi 50 Tahun. Terakhir dalam

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jangka waktu pemilikan

Hak Cipta ditetapkan menjadi 70 Tahun. Khusus untuk ciptaan seperti:

41

Saidin, Op.cit., halaman 215. 42

Ibid., halaman 216. 43

Ibid.

20

a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya.

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan

ilmu pengetahuan.

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

e. Drama, drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan

pantomim.

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,

ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.

g. Karya arsitektur.

h. Peta.

i. Karya seni batik atau motif lain.44

Khusus dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih,

perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal

dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh tahun)

sesudahnya terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Demikian juga untuk ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan

hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali

dilakukan pengumuman.45

Khusus untuk ciptaan karya fotografi, potret, karya sinematografi,

permainan video, program computer, berlaku selama 50 (lima puluh)

tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Demikian juga

terhadap perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan

44

Ibid., halaman 217. 45

Ibid.

21

berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan

pengumuman.46

Negara juga dapat menjadi pemegang hak cipta, yaitu khusus untuk

hak cipta atas budaya tradisional. Jangka waktu negara sebagai

pemegang hak cipta atas budaya tradisional tersebut diberikan tanpa

batas waktu.47

Khusus dalam hal ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi

tidak diketahui penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau

samaran penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh

pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta, hak

ciptanya dipegang oleh negara dan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun

sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.48

Masa berlaku perlindungan hak cipta atas Ciptaan yang dilakukan

Pengumuman bagian perbagian dihitung sejak tanggal Pengumuman

bagian yang terakhir. Dalam menentukan masa berlaku perlindungan

Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang

dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya,

setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.49

2.2.3 Ruang Lingkup Hak Cipta

Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

memberikan pengertian bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya di

bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi,

46

Saidin, op.cit., halaman 221. 47

Ibid. 48

Ibid. 49

Ibid.

22

kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian

yang diekspresikan dalam bentuk nyata.50

Mengenai permasalahan ciptaan yang dilindungi, secara eksplisit

dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta. Selengkapnya ketentuan ini merinci beberapa

bagian ciptaan yang dilindungi hak cipta, yakni :

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua

hasil karya tulis lainnya.

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya

c. Alat peraga.

d. Lagu dan/ atau music dengan atau tanpa teks.

e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan

pantomime.

f. Karya seni rupa.

g. Karya seni terapan.

h. Karya arsitektur.

i. Peta.

j. Karya seni batik.

k. Karya fotografi.

l. Potret.

m. Karya sinematografi.

n. Terjemahan, tafsir, bunga rampai, basis data, aransemen,

modifikasi dan karya lain hasil transformasi.

50

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (3).

23

o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, atau modifikasi ekspresi budaya

tradisional.

p. Kompilasi ciptaan.

q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut

merupakan karya yang asli.

r. Permainan video. 51

Jenis – jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi

dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli dan ciptaan yang bersifat

turunan. Ciptaan yang bersifat asli adalah ciptaan dalam bentuk atau

wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta, belum

dilakukan perubahan bentuk atau pengalih wujudan kedalam bentuk

berbeda.52

Adapun jenis ciptaan asli terdiri dari :

a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya.

b.Seni tari.

c. Seni rupa.

d.Seni batik.

e. Ciptaan lagu atau music tanpa teks,

f. Karya arsitektur. 53

Ciptaan yang bersifat turunan adalah karya baru yang terwujud

didasarkan pada suatu karya yang telah ada sebelumnya. Ciptaan turunan

terdiri dari :

51

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1). 52

Yusran Isnaini, Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space (Jakarta : Ghalia

Indonesia, 2009), halaman 29 – 30. 53

Ibid., halaman 30.

24

a. Karya pertunjukan seperti musik, drama, tari, dan karya siaran.

b. Ceramah, kuliah, pidato.

c. Peta.

d. Sinematografi.

e. Rekaman.

f. Terjemahan.

g. Fotografi. 54

Mengenai sifat dasar hak cipta maka perlu diketahui bahwa pada

dasarnya hak cipta ini merupakan suatu kekayaan intelektual dalam

kondisi yang tidak berwujud dan sangat pribadi, sehingga orang lain wajib

mendapatkan izin atau lisensi dari pemegang hak ciptanya secara sah.55

2.2.4 Definisi Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya berhak cipta yang

melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk

mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan karya

berhak cipta, atau membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak

cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau

ditugaskan oleh pencipta karya tersebut.56

Untuk memahami perbuatan itu

merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta harus dipenuhi unsur – unsur

penting sebagai berikut :

54

Dina Widya Putri, “Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri”,

Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, diakses 14 Maret 2018, halaman 266. 55

Lutviansari Arif, Hak Cipta dan Perlindungan Folkor di Indonesia, (Yogyakarta:

Graha Ilmu,2018), halaman 71. 56

Pelanggaran Hak Cipta, https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran_hak_cipta (online),

diakses pada tanggal 13 Maret 2018.

25

1. Larangan Undang – Undang.

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna hak kekayaan

intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang –

undang.

2. Izin (Lisensi).

Penggunaan hak kekayaan intelektual dilakukan tanpa persetujuan

lisensi dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.

3. Pembatasan Undang – Undang.

Penggunaan hak kekayaan intelektual melampaui batas ketentuan

yang telah ditetapkan oleh undang – undang.57

Adapun Spesifikasi dari jenis pelanggaran yang terjadi dalam lingkup

hak cipta antara lain :

1. Seseorang yang tanpa persetujuan pencipta meniadakan nama

pencipta yang tercantum pada ciptaan tersebut.

2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaan tanpa persetujuan si

pencipta.

3. Mengganti atau mengubah isi ciptaan tanpa persetujuan pencipta.

4. Memperbanyak atau menggandakan suatu ciptaan tanpa seizin

pemegang hak cipta.

5. Memuat suatu ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia

dalam suatu perjanjian lisensi.58

Dampak dari kegiatan pelanggaran hak cipta telah sedemikian besar

merugikan pada tatanan kehidupan bangsa dan negara di bidang ekonomi,

57

Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 240. 58

Ibid., halaman 241.

26

hukum dan sosial budaya. Pada bidang sosial budaya, misalnya dampak

semakin maraknya pelanggaran hak cipta menimbulkan sikap dan

pandangan bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam

kehidupan masyarakat dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.59

Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi pada negara –

negara berkembang karena hasil ciptaan dapat memberikan keuntungan

ekonomi yang tidak kecil artinya bagi para pelanggar (pembajak) dengan

memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan hak cipta. Harus diakui,

upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta selama

ini belum mampu membuat jera para pembajak untuk tidak mengulangi

perbuatannya, karena upaya penanggulangannya tidak optimal.60

“Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan,

pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau

seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin

pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau

melanggar perjanjian”.61

Berbicara mengenai pengambilan/perekaman film di Bioskop melalui

aplikasi Instagram Go Live With a Friends, hal ini bisa dikatakan

pelanggaran Hak Cipta, karena perbuatan pengambilan/perekaman

melalui aplikasi ini tujuannya untuk disebarluaskan atau untuk

kepentingan komersial.

59

Fransin Miranda Lopes, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di

Bidang Musik dan Lagu”,(Jurnal Hukum, vol.1 no.2, Juni 2015).

60 Ibid., halaman 48.

61 Aan Priyatna, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam

Pembuatan E-Book” (Tesis Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,2016), halaman 10.

27

2.3 Tinjauan Umum Media Sosial

Masyarakat modern saat ini hampir tidak mungkin tidak terkena

paparan media. Disadari atau tidak, media dengan segala kontennya hadir

menjadi bagian hidup manusia. Seiring dengan perkembangan zaman,

kehadiran media makin beragam dan berkembang. Kemajuan teknologi

telah mengantarkan manusia untuk menciptakan bentuk baru dalam

berinteraksi dan bersosialisasi, salah satunya adalah inovasi teknologi

komunikasi berupa media sosial.62

Media merupakan alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah,

radio, televisi, film, poster, dan spanduk yang terletak di antara dua

pihak.63

Sedangkan media sosial dikutip dari Wikipedia, mendefinisikan

sebagai sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan

mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring

sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki

merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh

masyarakat di seluruh dunia.64

Memang tak bisa dipungkiri, bahwa manusia modern saat ini sangat

tergantung hidupnya pada teknologi. Kehadiran Internet yang diikuti

dengan munculnya media sosial didalamnya membawa pula berbagai

masalah etika berkomunikasi. Penggunaan identitas palsu untuk

62

Bimo Mahendra, “Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (sebuah perspektif

komunikasi”, Jurnal Visi Komunikasi, Volume 16, Nomor 01, Mei 2017,diakses 16 Agustus 2018

halaman 152. 63

Pengertian media, dalam https://kbbi.web.id/media (online), diakses pada tanggal 17

Maret 2018. 64

Pengertian media sosial dalam, https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial diakses pada

tanggal 17 Maret 2018.

28

kepentingan yang “negatif”, penyebaran dan pengunduhan materi yang

dilindungi Hak Cipta atau materi yang dilarang, merupakan hal yang

melanggar etika dan dilarang. Kebebasan yang ditawarkan Internet

terutama dalam hal ini media sosial, seolah membuat matinya kepekaan

etika. Apa yang harusnya tidak dilakukan, menjadi “nampak wajar”

dilakukan. Bahkan tak jarang ada yang menganggapnya bukan suatu

kesalahan dengan berbekal berbagai pembenaran yang dimunculkan.65

Istilah media sosial biasanya digunakan untuk menggambarkan situs

jejaring sosial seperti :

1. Facebook situs jejaring sosial online yang memungkinkan pengguna

untuk membuat profil pribadi mereka, berbagi foto dan video, dan

berkomunikasi dengan pengguna lain.

2. Twitter sebuah layanan Internet yang memungkinkan pengguna untuk

mengirim “tweet” untuk pengikut mereka untuk melihat update

secara real – time.

3. Snapchat sebuah aplikasi pada perangkat seluler yang memungkinkan

pengguna untuk mengirim dan berbagi foto dan cuplikan video dari

diri mereka dalam melakukan kegiatan sehari – hari dari pengguna

aplikasi tersebut.66

4. LINE sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat

digunakan pada berbagai platform seperti telepon cerdas, tablet,

65

Errika Dwi Setya Watie, “Komunikasi dan Media Sosial“, (Jurnal Ilmu Komunikasi,

volume3, nomor 01, Edisi Juli 2011), halaman 72. 66

Layanan jejaring sosial dalam, https://id.wikipedia.org/wiki/Layanan_jejaring_sosial

(online), diakses pada (tanggal 17 Maret 2018), 2018.

29

dan komputer. LINE difungsikan dengan menggunakan jaringan

internet sehingga pengguna LINE dapat melakukan aktivitas seperti

mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan suara, dan lain

lain.67

5. WhatsApp Messenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang

memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena

WhatsApp Messenger menggunakan paket data internet yang sama

untuk email, browsing web, dan lain-lain. Aplikasi WhatsApp

Messenger menggunakan koneksi internet 3G, 4G atau WiFi untuk

komunikasi data. Dengan menggunakan WhatsApp, kita dapat

melakukan obrolan online, berbagi file, bertukar foto.68

6. You Tube adalah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna

mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini memakai

teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan

berbagai macam konten video buatan pengguna, termasuk klip film,

klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir

seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan.69

Sarana kontrol teknologi yang dimuat dalam Undang – Undang

Nomor 28 Tahun 2014 adalah media yang baru dalam instrumen hukum

hak cipta. Sarana kontrol teknologi itu menjadi sangat penting, karena

berhubungan dengan aspek pendaftaran dan pencatatan dan pengamanan

67

Aplikasi LINE (online) https://id.wikipedia.org/wiki/LINE, diakses pada tanggal 16

Agustus 2018. 68

Aplikasi WhatsApp (online) https://id.wikipedia.org/wiki/WhatsApp, diakses pada

tanggal 17 Agustus 2018. 69

Aplikasi YouTube(online) https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube, diakses pada tanggal

17 Agustus 2018.

30

hak cipta serta digunakan sebagai pelindung ciptaan.70

Oleh karena itu

Undang – Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memberi penegasan

atas ciptaan atau produk hak cipta terkait untuk penyimpanan data yang

berbasis teknologi wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan

produksi.71

2.3.1 Instagram

Nama Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi

aplikasi ini. Kata “insta” berasal dari kata “instan”, Instagram juga dapat

menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam

tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” berasal dari kata

“Telegram”, dimana cara kerja telegram sendiri adalah untuk

mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat.72

Saat ini Instagram menjadi salah satu media sosial yang sedang

banyak digunakan oleh pengguna gadget. “Instagram adalah

sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna

mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan

membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik

Instagram sendiri.”73

Banyak pengguna Instagram yang bertujuan untuk

mengekspresikan kepribadiannya masing – masing melalui media sosial

Instagram, salah satunya adalah untuk memenuhi kesenangan dan

70

Saidin, op.cit., halaman 292. 71

Ibid. 72

Asal – usul kata Instagram (online) https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram diakses

pada tanggal 16 Agustus 2018. 73

Pengertian Instagram (online) https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram diakses pada

tanggal 18 maret 2018.

31

kepuasan pengguna untuk berbagi foto atau video untuk memberikan

kepuasan tersendiri.74

Instagram akhirnya merilis resmi fitur “Go Live with a Friend”.

Seperti namanya, fitur ini memungkinkan pengguna melakukan siaran

langsung alias live bersama seorang teman dengan akun Instagram

masing – masing.“Go Live with a Friend” sejatinya sudah diperkenalkan

sejak Agustus lalu dalam versi beta. Kala itu baru segelintir pengguna

yang bisa menjajalnya. Kini, fitur itu bisa dinikmati semua pengguna

Instagram secara bertahap, syaratnya, pengguna harus memperbarui

aplikasi Instagram ke versi-20 via Google Play Store (Android) atau

Apple App Store (iOS).75

2.3.2 Pengguna Aplikasi Instagram

Pengguna Instagram berkaitan dengan struktur sosial antara

pelaku, sebagian besar individu, atau organisasi, yang menunjukkan

cara mereka terhubung melalui berbagai hubungan sosial seperti

persahabatan, rekan kerja, atau pertukaran informasi.76

Meskipun

merupakan aplikasi baru, pengguna Instagram telah mencapai 1 juta

orang pada Desember 2010. Awal Januari 2011 Instagram

menambahkan hashtags untuk lebih memudahkan pengguna

menemukan foto yang mereka cari. Sistem sosial di dalam Instagram

adalah dengan mengikuti following akun pengguna lainnya, atau

74

Mahendra loc.cit, halaman 152. 75

Fatimah Kartini Bohang, Instagram Kini Bisa Live Bersama Teman Beda Akun

(Kompas, 25 Oktober 2017), diakses 17 Agustus 2018. 76

Mahendra loc.cit, halaman 155.

32

memiliki pengikut followers akun Instagram miliknya.77

Saat ini

aplikasi pada Instagram banyak menggunakan fitur yang memudahkan

dan menarik bagi remaja untuk menggunakannya.

Motif pengguna dalam menggunakan Instagram sebagai media

komunikasi, difokuskan pada motif penggunaan media menurut

pendapat McQuail, Blumler dan Brown yang menggunakan kategori-

kategori berikut:

1. Informasi yaitu informasi mengenai hal-hal yang mungkin

mempengaruhi seseorang atau akan membantu seseorang

melakukan sesuatu.

2. Identitas pribadi yaitu penguatan nilai atau penambah keyakinan,

pemahaman diri, eksplorasi realitas, dan sebagainya.

Hubungan personal yaitu manfaat sosial informasi dalam

percakapan, pengganti media untuk kepentingan perkawanan. 78

Sebagai sarana tempat untuk mengunggah foto atau video dari

masyarakat umum dalam menggunakan media sosial ada beberapa

peraturan tersendiri dari pihak Instagram, Aturan yang paling penting di

dalam Instagram adalah pelarangan keras untuk foto-foto pornografi,

dan juga mengunggah foto pengguna lain tanpa meminta izin terlebih

dahulu. Bila ada salah satu foto dari akun yang terlihat sama oleh

pengguna lainnya, maka pengguna tersebut memiliki hak untuk

menandai foto tersebut dengan bendera atau melaporkannya langsung

kepada Instagram.79

Selain aturan yang telah dijelaskan diatas, terdapat juga aturan

yang harus dipahami oleh pengguna media sosial Instagram, yaitu

77

Ibid. 78

Adinda Meidina Lubis, “Instagram Dan Pemenuhan Kebutuhan Pengguna Instagram

Di Kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip Usu” (Jurnal fisip usu 2012), halaman 5. 79

Peraturan Instagram (online) https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram, diakses pada

tanggal 17 Agustus 2018.

33

dengan menandai foto dengan sebuah bendera berfungsi bila pengguna

ingin melakukan pengaduan terhadap penggunaan Instagram lainnya.

Hal ini dilakukan bila sebuah foto mengandung unsur pornografi,

ancaman, foto curian ataupun foto yang memiliki hak cipta. Dalam

menandai sebuah foto dengan bendera (flagging), informasi mengenai

pihak yang telah menandainya akan tetap dijaga kerahasiaannya. Disaat

menemukan suatu foto dengan pelanggaran – pelanggaran yang sama.80

80

Ibid.