HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Merek, mark (dalam bahasa Belanda), atau

brand (dalam bahasa Inggris), diatur dalam UU No. 15

Tahun 2001, yang merupakan perbaikan dan

penyempurnaan dari UU No. 14 Tahun 1997 dan UU

No. 19 Tahun 1992. Penyempurnaan dari UU

sebelumnya yang menonjol antara lain, menyangkut

proses penyelesaian permohonan, berkenaan dengan

hak prioritas, perlindungan terhadap merek dagang dan

jasa, dan perlingdungan terhadap indikasi-geografis

selain perlindungan terhadap indikasi-asal.

Ruang Lingkup Merek

Merek merupakan bagian dari kegiatan

perekonomian atau bisnis, penyelesaian sengketa

merek pun memerlukan peradilan khusus, yaitu

pengadilan niaga. Sejak Indonesia meratifikasi

perjanjian WTO dan TRIPs yang merupakan

lampirannya, Indonesia harus tunduk kepada aturan

yang bersifat global tersebut. UU No. 15 Tahun

2001 merupakan bagian dari penyempurnaan itu,

ditambah dengan Keppres No. 17 Tahun 1997.

Indonesia telah mengesahkan Trade Mark Law

Treaty (TLT)

Menurut pasal 1 UU No. 15 Tahun 2001,

disebutkan beberapa pengertian, yaitu:

1. Merek adalah kombinasi dari unsur-unsur

seperti kreasi, tanda, susunan warna, huruf-

huruf, angka-angka, kata-kata, nama dan

gambar, yang memiliki daya pembeda dan

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang

dan jasa.

2. Merek dagang adalah merk yang digunakan

pada barang yang diperdagangkan oleh

seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan

dengan barang-barang sejenis lainnya

3. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada

jasa diperdagangkan oleh seseorang atau

beberapa orang secara bersama-sama atau

badan hukum untuk membedakan dengan jasa-

jasa sejenis lainnya.

4. Indikasi geografis dilindungi suatu tanda yang

menunjukkan daerah asal suatu barang, yang

karena faktor lingkungan geografis termasuk

faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari

kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan

kualitas tertentu pada barang yang ditentukan.

5. Merek Kolektif yaitu merek yang digunakan

pada barang dan/jasa dengan karaktistik yang

sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang

atau badan hukum secara secara bersama-sama

untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa

sejenis lainnya.

Menurut pasal 3 UU No. 25 tahun 2001, hak

merek yaitu sebagai hak eksklusif yang diberikan

Negara kepada pemilik merek yang terdaftar

dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu

tertentu memakai sendiri merek tersebut atau

member izin kepada seseorang atau beberapa

orang secara bersama-sama atau badan hukum

untuk memakainya.

Fungsi Merek

Adapun fungsi dari pemberian merek, yaitu:

1. Memberi kepribadian kepada suatu barang

sehingga dapat mengetahui darimana suatu

barang berasal

2. Memberi nama pada suatu barang sehingga

dapat menyebut suatu barang cukup dengan

menyebut merknya

3. Menjamin mutu barang sehingga dengan

menyebut nama merk akan dapat diketahui

kualitas suatu barang

Dasar Perlindungan Merek

Dasar pemikiran perlindungan merk,

adalah untuk melindungi reputasi dan goodwil,

melindungi konsumen dari kecurangan penjual,

dan mencegah masyarakat pembeli dari

pembelian barang/jasa inferior yang diakibatkan

oleh keyakinan yang salah yang mereka

dapatkan perdagangan lain

Pendaftaran merek berfungsi sebagai alat

bukti, sebagai dasar untuk menolak permohonan

merek orang lain, dan mencegah orang lain

untuk menggunakan merek yang sama

Lamanya perlindungan merek dan kuasa,

adalah 10 tahun sejak permohonan dilengkapi,

dapat dilakukan perpanjangan lagi untuk jangka

waktu 10 tahun dengan membayar biaya, pemohon

diluar Indonesia wajib menunjuk konsultan HKI

dan wajib menyatakan memilih tempat tinggal

kuasa sebagai kuasa hukum di Indonesia. Kuasa

adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang

terdaftar pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan

Intelektual Republik Indonesia.

Manfaat perlindungan merek adalah

dapat menghasilkan income bagi perusahaan

melalui lisensi, penjualan, komersialisasi dari

merek yang dilindungi, dapat meningkatkan

nilai atau jaminan dimata investor dan institusi

keuangan, dalam penjualan atau marger asset

merk dapat meningkatkan nilai perusahaan

secara signifikan, merek meningkatkan

performance dan competitiveness/daya saing,

dan dengan pendaftaran merek membantu

perlindungan penegakan haknya.

Pendaftaran Merek

Soegondo Sumadiredjo dalam bukunya Merek

Perusahaan dan perniagaan menyatakan ada

empat sistem pendaftaran merek :

1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan

terlebih dahulu syarat-syarat material yang

ditetapkan oleh undang-undang, termasuk

apakah merek itu pada keseluruhan atau pada

pokoknya ada persamaan dengan merek lain

yang telah didaftar untuk barang-barang

sejenis oleh orang lain

2. Pendaftaran merek dengan pemeriksaan

terlebih dahulu apakah memenuhi

persyaratan formal dan apakah tidak

memiliki persamaan pada keseluruhan atau

pada pokoknya ada persamaan dengan

merek lain yang telah di daftar untuk

barang-barang sejenis oleh orang lain.

3. Pendaftaran merek dengan pengumuman

sementara atau terlebih dahulu untuk

memberi kesempatan kepada publik agar

mengajukan keberatannya terdapat merek

tersebut.

4. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan

terlebih dahulu apakah memenuhi persayaratan

formal dan apakah tidak memiliki persamaan

pada keseluruhan atau pada pokoknya ada

persamaan dengan merek lain yang telah

didaftar untuk barang-barang sejenis oleh orang

lain.

Adapun alasan untuk melakukan pendaftaran merek

adalah :

• Hak eksklusif dalam pasar/ekspor

• Posisi market yang kuat

• Pengembalian investasi

• Kesempatan untuk melisensi atau menjual

• Meningkatkan kekuatan dalam bernegosiasi

• Memberikan image yang positif bagi

perusahaan

• Meningkatkan kesempatan untuk memperoleh

konsumen dari produk dan jasa.

Keuntungan dari pendaftaran merek untuk

pemasaran dagang dan jasa, adalah :

1) Merk merupakan wajah dari bisnis, dimana

dapat membedakan produk service yang anda

miliki dengan kompetitior.

2) Pendaftaran merk dapat memaksimalkan

diferensiasi produk, periklanan dan pemasaran

sehingga dapat menguntungkan dalam

pemasaran internasional.

3. Merk dapat memberikan menjamin kualitas yang

konsisten, perlu hati-hati dalam memilih dan

mendesain suatu merk untuk dilindungi

digunakan dalam periklanan dan perlu

diperhitungkan penyalahgunaan oleh pihak lain.

Sedangkan kerugian perusahaan yang tidak

mendaftarkan merek :

• Lebih rendahnya pendapatan

• Kurang loyalnya konsumen terhadap barang yang

tanpa merk

• Kesulitan dalam pemasaran dan pengiklanan

produk atau jasa baik dalam negeri maupun luar

negeri.

• Kesulitan dalam penegakan hak

Hak-hak pemilik merk terdaftar :

1. Hak mengenakan sendiri

2. Hak mengalihkan pada pihak lain. Pengalihan

hak atas merk dapat terjadi karena pewarisan,

wasiat, hibah. Perjanjian atau sebab-sebab lain

yang sedang dibenarkan oleh undang-undang.

3. Hak memberikan atas izin kepada pihak lain

untuk mempergunakan merk tersebut

4. Hak untuk memperpanjang perlindungan

hukum untuk merk tersebut

5. Hak untuk menuntut baik secara perdata

maupun pidana

6. Hak mendapatkan perlindungan hukum dari

tuntutan orang lain baik secara perdata maupun

pidana

7. Pemilik merk terdaftar berhak memberikan

lisensi kepada pihak lain perjanjian lisensi

berlaku diseluruh wilayah RI jangka waktu tidak

lebih dari jangka waktu masa perlindungan dan

dicatatkan Direktorat Jendral Hak Kekayaan

Intelektual.

Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek Menurut

UU No. 15 Tahun 2001

Syarat dan Tata Cara Permohonan

Menurut Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2001, adapun

syarat dan tata cara permohonan yaitu:

Permohonan diajukan dalam Bahasa Indonesia,

untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat

huruf selain huruf latin wajib disertai terjemahan

dalam Bahasa Indonesia.

Pendaftaran Merek

1. Pemeriksaan Substansi

2. Pengumuman permohonan

3. Keberatan dan Pemeriksaan Kembali

4. Sertifikat Merek Permohonan Banding

Permohonan ditandatangani pemohon atau

kuasanya dengas dilampiri bukti pembayaran

biaya.

Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih

dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu

permohonan yang diatur dengan peraturan

pemerintah.

Penghapusan

Menurut ketentuan Undang-Undang,

penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas

prakarsa Dirjen HaKI atau atas permohonan pemilik

merek sendiri (Pasal 61). Penghapusan atas prakarsa

Dirjen HaKI terjadi jika merek tersebut tidak

digunakan selama tiga tahun berturut-turut atau

lebih kecuali ada alasan yang dapat diterima, seperti

larangan impor, larangan lain peredaran barang, atau

karena peraturan pemerintah.

Pembatalan

Menurut ketentuan Pasal 68 UU No. 15

Tahun 2001, gugatan pembatalan merek dapat

diajukan oleh pihak yang berkepentingan, bisa pula

oleh pemilik merek tidak terdaftar.

Gugatan Pelanggaran Merek

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan

gugatan terhadap orang atau badan hukum yang

secara tanpa hak menggunakan merek barang atau

merek jasa yang mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhan dengan mereknya, baik

gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua

perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek

tersebut.

Kasasi

Terhadap keputusan pengadilan tidak

dapat diajukan banding, tetapi dapat diajukan

langsung kasasi.

Ketentuan Pidana

Hal lain yang lebih menarik dari

undang-undang ini adalah terkait dengan

ketentuan pidana yang semakin berat bagi

pelanggaran terhadap merek terdaftar.