H A K IAGUSTINUS SULISTYO.B TI1210027DEVI FERDIAN M TI1210042DUWI BAYU PRATOMO TI1210035FIRMAN PAMUNGKAS TI1210037KOMALA NURHASANAH TI1210040M SAEFUL BURHAN TI1210042ROBY BAYU MAULANA TI1210047

DIPERSEMBAHKAN OLEH:

BAB II• 2.1 : PENGERTIAN HAKI• 2.2 : KONSEP HAKI• 2.3 : PRINSIP - PRINSIP HAKI• 2.4 : KLASIFIKASI HAKI• 2.5 : DASAR HUKUM HAKI DI INDONESIA• 2.6 : SEJARAH HAKIBAB III

• 3.1 : PERMASALAHAN• 3.1.1 : PERMASALAHAN UMUM• 3.1.2 : PERMASALAHAN KHUSUS

• 3.1 PEMECAHAN MASALAH

BAB I• 1.1 : LATAR BELAKANG• 1.2 : RUMUSAN MASALAH• 1.3 : TUJUAN

DAFTAR IS I

BAB IV• 4.1 : KESIMPULAN• 4.2 : SARAN

BAB IP E N D A H U L U A N

LOMPAT KE :

1.1 : LATAR BELAKANG

1.2 : RUMUSAN MASALAH

1.3 : TUJUAN

1.1 : L ATAR BEL AKANG [1]Hukum tentang pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) saat ini semakin diperhatikan oleh khalayak. Karena banyaknya klaim dan semakin sulitnya proses peradilan untuk menindaklanjuti klaim tersebut jika tak memiliki mukum yang kuat.

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) secara esensial berbicara mengenai hak atas kekayaan yang lahir dari intelektual manusia.

1.1 : L ATAR BEL AKANG [2]HaKI memiliki 3 unsur penting yaitu hak, manusia dan intelektual. Dari ketiga unsur tersebut, maka terciptalah karya ciptaan. Untuk karya-karya ciptaan perlu mendapatkan perlindungan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk meniru, memperbanyak serta memperdagangkan karya ciptaan orang lain.Hak Kekayaan Intelektual mencakup 2 kelompok yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.

1.2 : RUMUSAN MASALAH1) Apa Pengertian Hak Kekayaan Intelektual ?2) Apa saja prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual ?3) Apa Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual ?4) Apa Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual di

Indonesia ?5) Bagaimana Sejarah Hak kekayaan Intelektual di

Indonesia ?

1.3 : TU JUAN [1]Dalam penyusunan makalah ini yang berisi tentang Hak Kekayaan Intelektual tahun 2014 yang diatur di undang-undang no 28 tahun 2014, Penulis berharap dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, pembaca, dan masyarakat luas.Tujuan utama dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut :• Untuk mengetahui pengertian HaKI• Untuk mengetahui ruang lingkup HaKI• Untuk mengetahui pengertian dan landasan hukum hak cipta, hak paten,

desain industri, dan merek• Untuk mengetahui sifat dan dasar hukum HaKI• Untuk mengetahhui pentingnya HaKI• Untuk mengetahui sejarah perkembangan perlindungan HaKI di Indonesia

1.3 : TU JUAN [2]Adapun tujuan lain dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut.

Bagi Kelompok:• Penyusunan Makalah ini untuk memenuhi salah satu tugas kelompok

mata kuliah Etika Profesi dan HAKI Program Studi Teknik informatika politeknik TEDC Bandung tahun akademik 2015-2016.

Bagi Pembaca dan Masyarakat Luas:• Penyusunan Makalah ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan

tentang, Sejarah, Bentuk dan Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

BAB IIT I N J A U A N T E O R I

LOMPAT KE :

2.1 : PENGERTIAN HAKI

2.2 : KONSEP HAKI

2.3 : PRINSIP - PRINSIP HAKI

2.4 : KLASIFIKASI HAKI

2.5 : DASAR HUKUM HAKI DI INDONESIA

2.6 : SEJARAH HAKI

2.1 : PENGERTIAN HAKI [1]Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3).

2.1 : PENGERTIAN HAKI [2]Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda (Saidin : 1995), yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil).

2.1 : PENGERTIAN HAKI [3]Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu :•Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat

elektronik, peralatan telekominukasi dan informasi, dan sebagainya;•Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko, dan

pabrik;•Benda tidak berwujud, seperti paten, merek, dan hak cipta.

2.1 : PENGERTIAN HAKI [4]Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud. Berbeda dengan hak-hak kelompok pertama dan kedua yang sifatnya berwujud. Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu.

2.2 : KONSEP HAKI [1 ]Setiap hak yang termasuk kekayaan intelektual memiliki konsep yang bernama konsep HAKI. Berikut ini merupakan konsep HAKI:

2.2 : KONSEP HAKI [2 ]•Haki kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (UU &

wewenang menurut hukum).•Kekayaan hal-hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang.•Kekayaan intelektual kekayaan yang timbul dari kemampuan

intelektual manusia (karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra) – dihasilkan atas kemampuan intelektual pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis.

2.3 : PR INSIP - PR INSIP HAKIPrinsip-prinsip yang terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual :

PRINSIP HAKI

EKONOMI

KEBUDAYAAN

SOSIAL

KEADILAN

2.3 : PR INSIP - PR INSIP HAKI [ E KO N O M I ]

Prinsip ekonomi merupakan hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memeberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan

2.3 : PR INSIP - PR INSIP HAKI [ K E A D I L A N ]

Prinsip keadilan merupakan di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya.

2.3 : PR INSIP - PR INSIP HAKI [ K E B U D AYA A N ]

Prinsip kebudayaan yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia.

2.3 : PR INSIP - PR INSIP HAKI [ S O S I A L ]

Prinsip sosial ( mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara ), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan bedasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat.

2.4 : KLASIF IKAS I HAKI

Berdasarkan WIPO

HAKI

HAK KEKAYAAN INDUSTRI(INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS)

Patern MerekHak

Desain Industri

Hak Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu

Rahasia Dagang

Varietas Tanaman

HAK CIPTA(COPYRIGHTS

)

2.4 : KLASIF IKAS I HAKI [ H A K C I P T A ]

•Hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya (misal karya seni untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberikan izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaanya tanpa mengurangi hak pencipta sendiri.•UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap.

2.4 : KLASIF IKAS I HAKI [ H A K K E K A Y A A N I N D U S T R I ]

HAK KEKAYAAN INDUSTRI

(INDUSTRIAL PROPERTY

RIGHTS)

Patern

Merek

Hak Desain Industri

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Rahasia Dagang

Varietas Tanaman

2.4 : KLASIF IKAS I HAKI [HAK KEKAYA AN INDUSTR I ] : PATEN

Paten adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepadapihaklain untuk melaksanakannya (UU No 14 Tahun 2001 Tentang Paten).

2.4 : KLASIF IKAS I HAKI [HAK KEKAYA AN INDUSTR I ] : MEREK

Merek adalah tanda yang berupa gambar,nama, kata, hurup-hurup, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalamkegiatan perdagangan barang atau jasa. (UU no 15 Tahun 2001 Tentang Merek )

2.4 : KLASIF IKAS I HAKI [HAK KEKAYA AN INDUSTR I ] : D I

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan eksetis dan dapat diwujudkan dalampola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 ayat 1 UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri)

2.4 : KLASIF IKAS I HAKI [HAK KEKAYA AN INDUSTR I ] D T L S T

Hak desain tata letak sirkuit terpadu ( integrated circuit ), yakni perlindungan hak atas rancangan tata letak di dalam sirkuit terpadu, yang merupakan komponen elektronik yang diminiaturisasi.

2.4 : KLASIF IKAS I HAKI [HAK KEKAYA AN INDUSTR I ] : R D

Rahasia dagang, yang merupakan rahasia yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu dalam proses produksi

2.4 : KLASIF IKAS I HAKI [HAK KEKAYA AN INDUSTR I ] : V T

Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis yang sama atau spesies yang sama oleh sekurang- kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. (Pasal 1 Ayat 3).

2.5 : DASAR HUKUM HAKI D I INDONESIA

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15).

UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi

Trade Related Aspects of Intellectuals Property Rights ( TRIPs )

2.6 SE JARAH HAKI [1 ]• Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan Undang-Undang

(UU) pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. • Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek

(1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). • Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-

Indies Paris Covention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, anggota dari tahun 1893 s.d. 1936, dan anggota sejak tahun 1914. • Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d.1945, semua

peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku.

2.6 SE JARAH HAKI [2 ]•Pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan

kemerdekaannya. seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan colonial Belanda tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

•Undang-Undang Hak Cipta dan UU Merek peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia.

2.6 SE JARAH HAKI [3 ]•Undang-Undang Merek 1961 yang merupakan UU Indonesia

pertama di bidang HKI mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.

•Pada 12 April 1982, Pemerintah mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda.

2.6 SE JARAH HAKI [4 ]•Pada 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus

di bidang HKI melalui Keputusan Presiden Nomor 34/1986 (tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34).

•Pada 19 September 1987 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta.

2.6 SE JARAH HAKI [5 ]•Pada 13 Oktober 1989, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan UU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989

•Pada 28 Agustus 1992, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992)

BAB IIIP E R M A S A L A H A N D A N P E M E C A H A N M A S A L A H

LOMPAT KE :

3.1 : PERMASALAHAN

3.1.1 : PERMASALAHAN UMUM

3.1.2 : PERMASALAHAN KHUSUS

3.1 PEMECAHAN MASALAH

3.1 : PERMASALAHANUMUM DAN KHUSUS

3.1 .1 : PERMASALAHAN UMUM1. Belum meratanya pemahaman tentang Hak Kekayaan

Intelektual di masyarakat Indonesia.2. Bukan saja pada masyarakat namun Hak Kekayaan

Intelektual juga belum banyak dikenal oleh anggota DPR dan juga para penegak hukum

3.1 .2 : PERMASALAHAN KHUSUSPada bagian badan badan tertentu contohnya badan litbang kehutanan belum terdapat unit yang focus mengurusi Hak Kekayaan Intelektual dan pemanfaatannya.

3.2 : PEMECAHAN MASAL AHDengan beberapa permasalahan diatas, perlu dilakukannya sosialisasi tentang HAKI agar undang-undang ini dapat berjalan dengan efektif di Indonesia, terutama untuk para anggota dewan dan para penegak hukum agar tidak terjadi kesalah pahaman atau kesalahan mengartikan tentang pasal pasal di undang-undang Hak Kekayaan Intelektual.

BAB IVK E S I M P U L A N D A N S A R A N

LOMPAT KE :

4.1 : KESIMPULAN

4.2 : SARAN

4.1 : KES IMPUL AN [1]•Pengesahan UU Nomor 28 tahun 2014 merupakan upaya

pemerintah untuk melindungi hak-hak yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. UU yang baru ini juga memiliki semangat untuk mendukung seluruh pencipta dan para pelaku usaha untuk semakin kreatif melahirkan karyanya. • Semangat untuk terus berkarya itu diharapkan mampu

meningkatkan daya saing kreativitas kita dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah di depan mata.

4.1 : KES IMPUL AN [2]Dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2014 juga mengalami beberapa perubahan yang diharapkan dapat lebih menguntungkan bagi para pencipta, perubahan Undang-Undang tersebut meliputi :•UU No 19 Tahun 2002 mengalami perubahan/revisi hingga

60 persen.• Jangka waktu perlindungan hak cipta dilakukan dengan

waktu lebih panjang.

4.1 : KES IMPUL AN [3]• Diatur juga mengenai perlindungan hak ekonomi pencipta. UU lama

hanya dibahas dalam Bagian Umum Penjelasan UU Nomor 19 tahun 2002, tidak membahas tentang sold flat dan peralihan hak ekonomi, sedangkan di UU baru dibahas lebih detil,• UU baru ini juga mengatur tentang penyelesaian sengketa, antara lain

melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.• Diatur juga mengenai eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Ke depannya, royalti-royalti diatur, dikolek, diurus, dikelola, didistribusikan LMK.• UU lama tidak mengatur tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK), maka di UU baru ini diatur di pasal 54-56.

4.1 : KES IMPUL AN [4]•Kehadiran UU Nomor 28 tahun 2014 tentang hak kekayaan intelektual yang baru ini merupakan bukti kemajuan bagi bangsa Indonesia karena memberikan perlindungan hukum. Namun jika nanti dalam praktiknya masih ada kekurangan, bukan tidak mungkin akan kembali diperbaiki secara lebih lanjut.

4.2 : SARAN• Pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang cukup

intensip kepada masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual, sehingga masyarakat dapat mengerti hukum yang ada di Indonesia. Sekaligus masyarakat juga memahami pentingnya apa saja yang menjadi hak setiap individu atau organisasi.• Selain itu pemerintah juga diharapkan agar membentuk sebuah

badan hukum independen yang bersih untuk mengawasi secara intensif mengenai hak kekayaan intelektual, agar undang-undang no 28 tahun 2014 mengenai hak kekayaan intelektual dapat di terapkan dengan maksimal.

TERIMA KASIH