BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD ...jabarprov.go.id/root/lppd2010/BABIILPPD.pdf · RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN

LPPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2010

14

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan di Jawa Barat pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah

tahun 2008-2013 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi

permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan

yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan

berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent of

development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan

dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan,

perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan

kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan

industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta

penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa

Barat.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan

peluang yang ada di Jawa Barat serta budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008–2013 adalah:

"Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera".

Memperhatikan Visi Pemerintahan Jawa Barat serta perubahan paradigma dan

kondisi yang akan dihadapi, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam

menghadapi perubahan lingkup regional, nasional, maupun global.

Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat adalah :

Mandiri : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi

kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan

kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan,

ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government, energi,

infrastruktur, lingkungan dan sumberdaya air.

Dinamis : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu

merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses

pembangunan.

Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin

mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Agar Visi Pemerintahan Jawa Barat dapat diwujudkan dan mendorong efektivitas

serta efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan Misi Provinsi Jawa

Barat, yang menggambarkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008-

2013, merupakan tahapan kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Barat 2005-2025, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan

kompetensi segenap sumber daya di Jawa Barat. Hal tersebut dapat tercapai dengan


15

menciptakan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien, menekankan upaya penguatan

suprastruktur pelayanan kesehatan dan pendidikan, melanjutkan pembangunan

infrastruktur wilayah, memantapkan revitalisasi infrastruktur, meningkatkan produktivitas

pertanian dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan, meningkatkan kerjasama

antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan,

meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, serta menyusun perencanaan yang cerdas

dan mampu menjawab masalah sehingga dapat mengantisipasi peluang dan tantangan

yang muncul secara cermat dan cerdas.

Kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core business)

berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi disparitas kesejahteraan antarwilayah. Hal

tersebut, dilakukan melalui pengembangan agribisnis, bisnis kelautan, industri

manufaktur, jasa, dan pariwisata, yang ditunjang pengembangan dunia usaha, investasi,

infrastruktur dan keuangan daerah.

Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga dilakukan dengan mempercepat

pembangunan infrastruktur bagi penyediaan energi termasuk listrik, serta memantapkan

infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang

proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job,

pro environment, pro public, melalui alokasi anggaran 20% untuk pendidikan,

peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan serta penggunaan indeks

relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja, penganggaran untuk mitigasi

serta kebencanaan dan kerjasama antar daerah.

Isu strategis permasalahan berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat

diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya yang memiliki dampak jangka

panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, akan diatasi secara bertahap.

Isu tersebut, mencakup aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat,

pelayanan kesehatan masyarakat, ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, penanganan

kemiskinan dan pengangguran, penanganan bencana alam, pengendalian lingkungan

hidup, penanganan ketenagakerjaan, pemerintahan dan politik, pengendalian

kependudukan, pemberdayaan ekonomi, apresiasi budaya daerah, serta pemerintahan

daerah otonom.

Dalam rangka pencapaian Visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi

dan permasalahan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5

(lima) misi sebagai berikut:

Misi Pertama, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif

dan Berdaya Saing. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013

yaitu manusia Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas,

bermoral, memiliki spirit juara dan siap berkompetisi.


16

Misi Kedua, Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi

Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu ekonomi

Jawa Barat yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan

komparatifnya.

Misi Ketiga, Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.

Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu infrastruktur Jawa

Barat yang siap mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi.

Misi Keempat, Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan

sosok Jawa Barat 2013 yaitu lingkungan Jawa Barat yang menjamin

keberlanjutan pembangunan.

Misi Kelima, Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas

Demokrasi. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2013 yaitu

pemerintahan Jawa Barat yang dapat diandalkan untuk mengawal

pembangunan.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran misi.

kebijakan pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan

kegiatan selama periode tahun 2008-2013 berdasarkan urusan pemerintahan.

Misi Pertama, Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat yang Produktif

dan Berdaya Saing

Kebijakan:

1. Bidang Pendidikan

a. Menetapkan kebijakan pendidikan gratis terutama bagi masyarakat kurang

mampu dalam rangka Jawa Barat Bebas Putus Jenjang Sekolah (BPJS);

b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;

c. Mencanangkan Wajib Belajar Dua Belas Tahun bagi Kabupaten/Kota se-Jawa

Barat;

d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta tenaga Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) di daerah perdesaan dan daerah terpencil;

e. Mengembangkan pelayanan pendidikan Non Formal dan Informal;

f. Mengembangkan sekolah kejuruan berbasis kompetensi daerah.

2. Bidang Perpustakaan

a. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat;

b. Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi.

3. Bidang Kesehatan

a. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan Anak;

b. Mengembangkan sistem kesehatan;

c. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit

menular serta tidak menular;

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.


17

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian

berusaha;

b. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan

dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak.

5. Bidang Sosial

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga,

kelompok dan komunitas masyarakat;

b. Meningkatkan penggalian potensi sumber kehidupan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial.

6. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a. Meningkatkan kontribusi pemuda dan lembaga kepemudaan dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakat;

b. Meningkatkan apresiasi terhadap pengembangan olahraga masyarakat dan

olahraga tradisional;

c. Penyediaan kawasan olahraga masyarakat dan olahraga prestasi.

7. Bidang Ketenagakerjaan

a. Meningkatkan daya saing tenaga kerja;

b. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.

8. Bidang Agama

a. Pengembangan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);

b. Implementasi dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam

kehidupan bermasyarakat;

c. Peningkatan pendidikan agama dan keagamaan serta pelayanan ibadah haji;

d. Peningkatan wawasan keagamaan melalui kaidah-kaidah kepublikan (nilai-nilai

umum) dan pendidikan;

e. Meningkatkan upaya implementasi kesalehan sosial baik di kalangan aparat

maupun seluruh unsur masyarakat.

9. Bidang Kebudayaan

a. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang

selaras dengan perkembangan zaman;

b. Mengembangkan jenis dan bentuk kegiatan pembangunan kebudayaan yang

mampu secara nyata berkontribusi terhadap peningkatan apresiasi dan

kesejahteraan masyarakat.

Misi Kedua, Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis

Potensi Lokal

Kebijakan:

1. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan

peluang pasar KUMKM

2. Bidang Ketenagakerjaan


18

Perluasan Kesempatan Kerja

3. Bidang Pertanian

Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian

4. Bidang Pariwisata

Meningkatkan keunggulan daya tarik wisata melalui pengembangan produk wisata

yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Jawa Barat

5. Bidang Perdagangan

Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang serta pengembangan pasar

dalam dan luar negeri

6. Bidang Industri

Meningkatkan daya saing industri

7. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Meningkatkan pengusahaan dan nilai tambah produksi sumber daya mineral

8. Bidang Kelautan dan Perikanan

Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan

9. Bidang Ketahanan Pangan

Peningkatan Ketersediaan, akses dan keamanan pangan

10. Bidang Kehutanan

Mengembangkan aneka usaha non kayu sekitar hutan

11. Bidang Penanaman Modal

a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menjadikan investasi sebagai

lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah;

b. Membentuk lembaga investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama

investasi.

Misi Ketiga, Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur

Wilayah

Kebijakan:

1. Bidang Pekerjaan Umum

a. Memantapkan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan

orang, barang, dan jasa;

b. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung

konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;

c. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;

d. Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi.

2. Bidang Perhubungan

Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan

pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa.

3. Bidang Perumahan

a. Meningkatkan kinerja pengelolaan bangunan gedung/rumah negara;

b. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar

permukiman.


19

4. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan

ketenagalistrikan.

5. Bidang Lingkungan Hidup

Meningkatkan penanganan persampahan perkotaan.

Misi Keempat, Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

Kebijakan:

1. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Penataan penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan secara menyeluruh.

2. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KB Mandiri.

3. Bidang Ketransmigrasian

a. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka penyelenggaraan

Ketransmigrasian baik di dalam maupun ke luar Provinsi Jabar;

b. Meningkatkan kesejahteraan penduduk pada lokasi resettlement terkena dampak

pembangunan dan sertifikasi lahan pada transmigrasi lokal di Jawa Barat.

4. Bidang Penataan Ruang

a. Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruang provinsi;

b. Mengembangkan infrastruktur data spasial daerah yang terintegrasi dalam

jaringan data spasial nasional;

c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha, pemerintah daerah dalam

pelaksanaan penataan ruang;

d. Memantapkan peran provinsi dalam koordinasi penataan ruang.

5. Bidang Kehutanan

Meningkatkan pengamanan dan pencegahan kerusakan kawasan hutan.

6. Bidang Lingkungan Hidup

a. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara hutan dan

lahan;

b. Mengurangi Resiko Bencana;

c. Meningkatkan fungsi dan luas kawasan lindung.

7. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

Mengembangkan energi alternatif dan gerakan hemat energi bagi masyarakat dan

pelaku usaha.

Misi Kelima, Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas

Demokrasi

Kebijakan:

1. Bidang Perencanaan Pembangunan

a. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang saling menguntungkan;


20

b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan mengembangkan perencanaan yang pro

publik;

c. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan sistem

pengawasan.

2. Bidang Komunikasi dan Informatika

Mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi dalam manajemen

pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Bidang Pertanahan

Mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

4. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang proporsional,

mengembangkan profesionalisme, menerapkan insentif berbasis kinerja, dan

pengadaan secara elektronik;

b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan

publik;

c. Menata sistem hukum di daerah;

d. Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif;

e. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;

f. Meningkatkan pembinaan tramtibmas, satuan perlindungan masyarakat, dan

unsur rakyat terlatih lainnya.

5. Bidang Statistik

Meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan daerah dan

penyelenggaraan pemerintahan.

6. Bidang Kearsipan

Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dan penyelenggaraan

pemerintahan.

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Meningkatkan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat desa dalam

pembangunan;

b. Mewujudkan Desa Membangun.

8. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Meningkatkan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan

bencana;

b. Melibatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik;

c. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010

Berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan daerah dan identifikasi masalah,

ditetapkan isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2010 sebagai berikut :

1. Penanggulangan Penduduk Miskin dan Pengangguran;

2. Kinerja Pemerintah Daerah dan Desa;


21

3. Ketersediaan dan Kulaitas Infrastruktur Wilayah;

4. Intensitas Bencana Alam, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;

5. Mutu dan Kesempatan Pendidikan;

6. Ketersediaan dan Diversivikasi Energi;

7. Ketahanan Pangan;

8. Ortimalisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi;

9. Intensitas dan Penyebaran Penyakit;

10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

11. Investasi Daerah dan Pembiayaan KUMKM;

12. Pengarusutamaan Gender;

13. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan;

14. Peran Budaya dan Kearifan Lokal serta Kepariwisataan dalam Pembangunan.

Dalam mengantisipasi isu strategis yang sejalan dengan pencapaian Visi dan Misi

Jawa Barat untuk periode 2008-2013, ditetapkan Tema Pembangunan Jawa Barat Tahun

2010, yaitu:

“ Mewujudkan Satu Kesatuan Pembangunan Jawa Barat yang Bermutu dan

Akuntabel dalam Rangka Pencapaian Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan

Sejahtera ”

Berdasarkan Isu Strategis dan Tema Pembangunan Jawa Barat Tahun 2010 di

atas, dengan mempertimbangkan sinergitas antarsektor dan antarwilayah serta

memperhatikan dan menyadari keterbatasan sumber daya yang tersedia, ditetapkan

prioritas pembangunan berupa Common Goals, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan

2. Peningkatan Kualitas Kesehatan

3. Kemandirian Pangan

4. Peningkatan Daya Beli Masyarakat

5. Peningkatan Kinerja Aparatur

6. Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup

7. Pengembangan Infrastruktur Wilayah

8. Pengembangan Energi dam Kecukupan Air Baku

9. Pembangunan Perdesaan

10. Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata

Dalam implementasinya, Common Goals diwujudkan melalui kegiatan lintas

sektor yang memerlukan sinergitas tinggi lintas OPD dan institusi di berbagai tingkatan

pemerintahan. Selanjutnya fokus common goals dan sasaran common goals diuraikan

sebagai berikut :

1. Common Goals 1

Peningkatan Kualitas Pendidikan, difokuskan pada peningkatan rata-rata lama

sekolah, mutu dan pemerataan layanan pendidikan, agar memiliki banyak sumber


22

daya manusia Jawa Barat yang terdidik, berdaya saing serta memiliki spirit juara dan

siap berkompetisi.

Sasaran :

a. Tuntasnya pemberantasan Buta Aksara dalam rangka mewujudkan “Jabar bebas

Buta Aksara”;

b. Meningkatnya angka melanjutkan dan angka partisipasi sekolah jenjang

pendidikan dasar dan menengah dalam rangka “Jabar Bebas Putus Jenjang

Sekolah”;

c. Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah melalui pengembangan

sekolah bertaraf nasional dan internasional;

d. Meningkatnya relevansi pendidikan menengah melalui pengembangan pendidikan

kewirausahaan dan pendidikan kejuruan serta pendidikan luar sekolah;

e. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;

f. Meningkatnya kompetensi keterampilan dan kewirausahaan tenaga kerja;

g. Meningkatkan mutu pendidikan luar biasa.

2. Common Goals 2

Peningkatan Kualitas Kesehatan, difokuskan pada peningkatan layanan kesehatan,

derajat kesehatan ibu dan anak, penanggulangan dan pencegahan penyakit menular

serta pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sasaran :

a. Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi;

b. Meningkatkan pengendalian dan pencegahan penyakit menular, khususnya TBC;

c. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya di tatanan rumah

tangga;

d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan strategis melalui

dukungan terhadap bidan desa, dokter di daerah terpencil dan perbatasan;

e. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan penanganan gizi buruk

melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Provinsi (Jamkesmasprov).

f. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesahatan pada RSUD

dan Puskesmas.

3. Common Goals 3

Kemandirian Pangan, difokuskan pada ketersediaan bahan pangan pokok antara

lain : beras, jagung, buah-buahan, sayur-sayuran, dan protein hewani

(sapi,ayam,ikan) yang berkualitas dan berkesinambungan.

Sasaran :

a. Meningkatnya Ketersediaan Input Produksi Pertanian;

b. Meningkatnya produksi dan Stok Bahan pangan Pokok, antara lain Beras, Jagung,

Kedelai, dan protein hewani;

c. Terkendalinya tingkat kerawanan pangan masyarakat;

d. Terkendalinya tata niaga bahan pangan pokok antara lain Beras, Jagung, Kedelai,

dan protein hewani;


23

e. Meningkatnya kondisi infrastruktur transportasi serta sumber daya air dan irigasi

di sentra produksi pertanian.

4. Common Goals 4

Peningkatan Daya Beli Masyarakat, difokuskan kepada pengembangan aneka usaha

yang bernilai tambah dalam rangka penurunan angka kemiskinan dan

pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja pada berbagai sektor peluang

kerja, pengembangan permodalan dan budaya masyarakat bekerja.

Sasaran :

a. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja melalui

penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan investasi

yang ada, serta menarik investasi baru dan pengembangan investasi dengan pola

padat karya ;

b. Meningkatnya Kontribusi KUMKM dalam Perekonomian Jawa Barat ;

c. Meningkatnya Penguasaan Rantai Nilai Berdaya Saing melalui Pengembangan

Multiaktivitas Agribisnis dan Industri Manufaktur Berbasis Potensi Lokal;

d. Meningkatnya Kemitraan Strategis Hulu-hilir antara Gapoktan, KUMKM, IKM,

BUMD, Pengusaha Besar dan Lembaga Keuangan;

e. Meningkatnya produktivitas perekonomian melalui fasilitasi promosi pemasaran

dan pendukungan infrastruktur perekonomian.

5. Common Goals 5

Peningkatan Kinerja Aparatur, difokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan

implementasi sistem remunerasi daerah yang berkeadilan serta menerapakan

sistem good governance secara konsisten. Yang didukung oleh kualitas dan

pengelolaan data dan informasi yang akurat dan handal dalam kerangka satu data

untuk pembangunan Jawa Barat.

Sasaran :

a. Terlaksananya reformasi birokrasi melalui penataan struktur organisasi yang

proporsional, mengembangkan profesionalisme aparatur, peningkatan

kesejahteraan aparatur dan optimalisasi layanan pengadaan secara elektronik

serta penggunaan teknologi informasi dalam manajemen administrasi layanan

pemerintahan sebagai bagian dalam Jabar Cyber Provice yang mengedepankan

Jabar Cyber services;

b. Meningkatnya kualitas komunikasi dan pelayanan publik serta penataan dan

Pengamanan Aset Daerah;

c. Tertatanya sistem hukum di daerah serta meningkatnya pembinaan tramtibmas,

satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih;

d. Meningkatnya harmonisasi pembangunan dengan lembaga legislatif;

e. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan, kearsipan dan penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang akuntabel.

f. Fasilitasi dan harmonisasi penanganan dalam pemanfaatan/pengusahaan lahan

secara berkelanjutan di Jawa Barat.


24

6. Common Goals 6

Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup, difokuskan pada upaya

pengurangan resiko bencana terutama banjir dan longsor, percepatan

penanggulangan akibat bencana serta pelestarian dan peningkatan luas dan fungsi

kawasan lindung secara bersistem dan berkelanjutan

Sasaran :

a. Meningkatnya Kesiapan Dini dan Mitigasi Bencana serta Meningkatnya

Pemahaman dan Kesiapan Masyarakat dalam menghadapi Bencana;

b. Berkurangnya Resiko Kejadian Bencana di Jawa Barat;

c. Meningkatnya kualitas penanganan bencana pada saat terjadi dan pasca

bencana;

d. Meningkatnya luas dan fungsi Kawasan Lindung serta berkurangnya lahan kritis;

e. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran air, udara

7. Common Goals 7

Pengembangan Infrastruktur Wilayah, difokuskan pada pemeliharaan dan rehabilitasi

jalan, perbaikan jalan, jembatan dan irigasi bagi sentra-sentra produksi pertanian

dan industri, pembebasan tanah dalam rangka pembangunan jalan tol, penanganan

dan peningkatan status jalan lintas selatan jabar, pembangunan jalan poros tengah

bandung-pangalengan-rancabuaya, pengembangan infrastruktur perhubungan,

pembangunan dan rehabilitasi waduk, pembangunan infrastruktur pengendali banjir,

pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi strategis, pembangunan persampahan,

serta pembangunan infrastruktur wilayah kawasan strategis untuk meningkatkan

minat investasi.

Sasaran :

a. Persiapan Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu),

Soreang – Pasirkoja (Soroja), Tol Dalam Kota Bandung, dan jalan tol strategis

lainnya, Penyelesaian Penanganan Jalan dan Jembatan Lintas Selatan Jabar, serta

Pembangunan Jalan Poros Tengah Bandung-Pangalengan-Rancabuaya;

b. Pengembangan angkutan masal antara lain pengembangan reaktivasi jalur Kereta

Api Padalarang – Kiaracondong, Kiaracondong – Rancaekek, Rancaekek –

Cicalengka Bandung – Sukabumi – Bogor, dan Bandung – Rancaekek –

Tanjungsari–Kertajati serta pendukungan pembangunan jalur Kereta Api

Cibungur–Tanjungrasa, Kabupaten Purwakarta (11 km);

c. Persiapan Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten

Majalengka; dan Pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon serta Persiapan

Pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya di Kabupaten Karawang, Pelabuhan

Muara Gembong dan Tarumajaya di Kabupaten Bekasi;

d. Pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang dan waduk strategis

lainnya, Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir di Metropolitan Bandung,

Bodebek, dan wilayah Pantura Jabar, Pembangunan Daerah Irigasi Leuwigoong di

Kabupaten Garut, serta Rehabilitasi Daerah Irigasi Jatiluhur Kabupaten


25

Purwakarta dan Daerah Irigasi Rentang di Kabupaten Indramayu, Cirebon, dan

Majalengka;

e. Penanganan Persampahan di Wilayah Perkotaan;

f. Perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jabar sebagai acuan

pemanfaatan ruang oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah.

Sehingga dapat terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan

(sustainble depelopment infrastructure) dan terjadi harmonisasi dengan

lingkungan.

8. Common Goals 8

Pengembangan Energi, difokuskan pada pengembangan energi alternatif dan listrik

perdesaan, dalam rangka meningkatkan kemandirian energi bagi pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat serta penyediaan air baku dan air bersih.

Sasaran :

a. Pengembangan dan peningkatan diversifikasi energi melaui pengembangan

energi terbarukan, termasuk biofuel;

b. Meningkatnya cakupan elektrifikasi Perdesaan melalui program Listrik Perdesaan

Provinsi (Lisdes Prov);

c. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku dan air bersih (tentang air baku

dan pemenuhan, pengelolaan sumber air baku);

d. Meningkatnya kerjasama dengan institusi kementrian/lembaga di bidang energi

panas bumi.

9. Common Goals 9

Pembangunan Perdesaan, difokuskan pada kemandirian masyarakat dan

kelembagaan dalam rancangbangun dan kesinambungan kualitas pembangunan di

desa guna memperkecil tingkat migrasi dari desa ke kota dan memfasilitasi agar

fasilitas dan kehidupan di perdesaan menjadi lebih baik serta memiliki derajat

peradaban yang tepat.

Sasaran :

a. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa kemandirian masyarakat dalam

pembangunan di perdesaan;

b. Penguatan kapasitas fiskal desa melalui desentralisasi bantuan keuangan yang

diarahkan, tugas pembantuan hibah keuangan dan bantuan keuangan lainnya

yang sah;

c. Pengembangan infrastruktur dasar perdesaan melalui tugas pembantuan;

d. Penguatan kelembagaan, permodalan dan usaha perekonomian desa;

e. Sinkronisasi program-program pembangunan beralokasi perdesaan;

f. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar perdesaan

g. Peningkatan peran serta masyarakat pesantren dan mesjid dalam pengelolaan

lingkungan permukiman;

h. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman perdesaan.


26

10. Common Goals 10

Pengembangan budaya local dan destinasi Wisata, difokuskan pada peningkatan

kualitas dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal serta destinasi wisata untuk

kemajuan pembangunan Jawa Barat.

Sasaran :

a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana gelar karya serta

kreatifitas seni dan budaya daerah;

b. Terselenggaranya pengembangan nilai-nilai budaya daerah;

c. Terkelolanya kekayaan dan keragaman budaya daerah;

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta terintegrasinya

pengembangan destinasi wisata;

e. Terwujudnya pengembangan potensi wisata baru.

Documents

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD ...jabarprov.go.id/root/lppd2010/BABIILPPD.pdf · RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN