1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan pemerintahan adalah kegiatan yang berkesinambungan

(suistanable governmental activity). Sejak terjadinya kesepakatan antara

anggota kelompok masyarakat, untuk menciptakan suatu suasana yang

tertib, sebagai jawaban suasana tidak tertib (inorder society) pada masa

sebelumnya, maka pada saat itulah kegiatan pemerintahan telah

berlangsung.

Kegiatan pemerintahan dimaksud, berlangsung secara evaluatif,

sesuai dengan tuntutan dan perkembangan keadaan. Pemangku jabatan

pemerintahan yang pada dasarnya memiliki priodisasi masa jabatan.

Namun, esensi kegiatan pemerintahan untuk menjaga ketertiban dan

memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service) terus-

menerus terlaksana.

Adanya priodisasi kegiatan pemerintahan pada intinya

dimaksudkan untuk memberikan batasan jangka waktu pelaksanaan

kegiatan pemerintahan. Priodisasi kegiatan pemerintahan masa kini

adalah lanjutan masa sebelumnya, dan dasar bagi kegiatan

pemerintahan pada masa mendatang.

Dengan berdasar pada kerangka fikir tersebut di atas, masa

jabatan Bupati Bone 2003-2008, yang akan berakhir pada 16 April 2008,

kembali memasuki fase/proses pencalonan Bupati Bone untuk masa

jabatan 2008-2013.

Sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bone

2003-2008, yang menetapkan 11 (sebelas) bidang prioritas menjadi

dasar untuk menentukan prioritas pemerintahan lima tahun ke depan.

Dengan tetap menyikapi lingkungan strategis dan kecenderungan

2

fenomena ke depan, serta upaya eliminasi persoalan substansional yang

mengambat pelaksanaan program periode 2003-2008.

Pada lima tahun ke depan, isu-isu strategis masih pada aspek

demokratisasi, perlindungan hak-hak asasi manusia, pengentasan

kemiskinan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan,

peningkatan derajat kesehatan, serta kelestarian lingkungan hidup dan

perwujudan pemerintahan yang bersih.

Pada lima tahun ke depan, penanganan isu-isu strategis

dimaksud sangat relevan dengan isu-isu aktual di daerah yang sejalan

dengan tujuan pembangunan millennium (millennium development

goals-MDGs) yang harus diwujudkan hingga 2015 yaitu :

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan

2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

4. Menurunkan angka kematian anak

5. Meningkatkan kesehatan ibu

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lain,

7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup dan

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Tujuan dan harapan dimaksud pada dasarnya relevan dengan

hakekat pembangunan itu sendiri, termasuk pembangunan daerah.

Hakekat atau tujuan dasar pembangunan suatu daerah adalah menjaga

keberlangsungan dan keberadaan tatanan yaitu interkoneksitas antar

berbagai komponen yang saling berhubungan dalam suatu batas

(daerah) yang jelas. Pembangunan seyogyanya dilihat sebagai upaya

untuk meningkatkan kualitas tatanan dalam arti peningkatan kapasitas

diri agar senantiasa mampu beradaptasi secara kreatif terhadap

perubahan lingkungan, sehingga dapat menciptakan peluang dari

proses perubahan itu. Dengan kata lain pembangunan adalah upaya

untuk mempertahankan keberadaan (eksistensi) atau keberlangsungan

3

tatanan yang dilakukan dengan reorganisasi diri secara kontinyu agar

senantiasa dapat menjaga interkoneksitas dengan lingkungannya.

Kualitas tatanan dapat dilihat berdasarkan 3 (tiga) kriteria;

Pertama, adalah tatanan yang mampu memberikan keadilan kepada

semua komponen pembentuknya. Keadilan diwujudkan dalam bentuk

penyediaan berbagai pilihan kepada masyarakat di bidang sosial,

ekonomi dan budaya. Selain itu, masyarakat memiliki kemandirian untuk

melakukan pilihan termasuk penyaluran aspirasinya. Dalam tatanan

kehidupan yang demikian semua kelompok masyarakat berperan serta

dalam pembangunan, sehingga dapat menikmati keberadaannya dalam

tatanan tersebut.

Kedua, adalah tatanan yang mampu meningkatkan

interkoneksitas baru yang dapat menciptakan sumber daya baru. Ketiga,

tatanan memiliki self-organizing capacity yang besar sehingga mampu

menyesuaikan diri, beradaptasi secara kreatif dengan tuntutan baru

akibat adanya perubahan lingkungan. Namun perubahan yang terjadi

harus tetap mengacu pada identitas tatanan itu sendiri.

Dalam paradigma pembangunan yang demikian, pelaku

pembangunan adalah tatanan itu sendiri dalam hal ini masyarakatnya.

Masyarakatlah yang membangun tatanannya atau membangun dirinya

sendiri.

Demikian pula esensi yang terkandung dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan

perlunya demokratisasi, pemberdayaan masyarakat (empowering

people), pelayanan prima dan hubungan eksekutif-legislatif yang

didasarkan sinergisme. Hal ini tentu sangat berpengaruh kepada proses

manajemen pembangunan di daerah, mulai dari aspek perencanaan,

pelaksanaan, sampai kepada pengendalian dan pengawasannya yang

kesemuanya bermuara kepada terwujudnya Tata Pemerintahan yang

Baik (good governance). Perwujudan tersebut tentunya memerlukan

4

harmonisasi tiga domain yakni unsur pemerintah, swasta, dan

masyarakat (civil society) dalam suatu komitmen yang kuat atas dasar

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dari semua stakeholder dalam

setiap proses manajemen pemerintahan dan pembangunan.

Penyelenggaraan kewenangan daerah yang implementasinya

secara nyata telah memasuki tahun kelima, berbagai aktivitas

penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan pembangunan di

Kabupaten Bone, telah cukup banyak hasil dapat diperoleh dalam

berbagai skala yang cukup variatif. Keberadaan berbagai aktivitas

tersebut, pada hakekatnya untuk makin meningkatkan manfaat otonomi

daerah bagi kesejahteraan masyarakat, sebagai komponen terpenting

bagi keberadaan pemerintah daerah.

Walaupun disadari bahwa meningkatkan kesejahteraan

masyarakat merupakan aktivitas yang multidimensional serta

memerlukan kurun waktu yang harus berkesinambungan, karena

di dalamnya terkait dengan akumulasi yang saling berkepentingan antara

kebijakan pada tataran struktural, kondisi kultur masyarakat terhadap

konsep dan prasyarat perubahan itu sendiri. Serta faktor eksternal

pemerintahan dan kemasyarakatan yang tumbuh dari pengaruh dan

interaksi dengan masyarakat global dengan penuh persaingan dan

makin terbukanya peluang dalam berbagai aspek.

Salah satu perubahan yang akan berpengaruh terhadap

manajemen pemerintahan dalam mengelola pembangunan di daerah,

khususnya dalam perspektif teknik akselerasi fungsi manajemen dan

pemanfaatan kapasitas sumberdaya di daerah. Yaitu adanya design

sistem perencanaan strategis daerah secara tepat dari Pemerintah

Kabupaten Bone yang dikenal dengan Rencana Strategis (RENSTRA)

Daerah.

Pada dasarnya penyusunan Renstra Pemerintah Kabupaten

Bone, tidak saja akan menjadi pedoman kerja Pemerintah Kabupaten

5

Bone selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Melainkan juga

menjadi kerangka acuan bagi masyarakat Kabupaten Bone untuk

mengetahui arah pembangunan yang ingin diwujudkan Pemerintah

Daerah bersama seluruh komponen masyarakat melalui pemanfaatan

sumberdaya daerah selama kurun waktu yang sama.

Agar rencana strategis dimaksud dapat menjadi pedoman kerja

dan kerangka acuan bagi biduk pemerintahan, maka pemahaman

tentang aspek kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman

yang timbul dari lingkungan internal dan eksternal pemerintahan,

dideskripsikan dalam Renstra ini. Melalui deskripsi yang akurat disertai

asumsi serta nilai-nilai yang melekat dalam budaya Pemerintah Daerah

Kabupaten Bone, maka Visi Daerah akan dapat terurai daya capaiannya

secara optimal.

Dalam kaitan itu, dalam penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2008-2013

dibutuhkan integrasi muatan kondisi yang ada pada saat ini serta

prediksi peluang dan tantangan yang ingin dikelola secara efektip oleh

Pemerintah Daerah beserta stakeholdernya. Sehingga diharapkan dapat

berimplikasi kepada capaian kesejahteraan masyarakat yang semakin

membaik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008

tentang RPJP Daerah. Untuk rencana pembangunan jangka menengah

dimuat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah

(RPJMD), sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah

ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program

prioritas kepala daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

6

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 19 ayat (3)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling

lambat setelah Kepala Daerah dilantik. Pelantikan Bupati dan Wakil

Bupati Bone H. A. Muh Idris Galigo, SH. Dan H. A. Muh. Said Pabokori,

pada 16 april 2008.

Selain itu, sebagai bagian dari elemen pemerintah yang bertautan

dalam fungsi pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan

Pemerintah Kabupaten Bone, tidak hanya mempertimbangkan Visi dan

Misi Daerah. Melainkan koneksitasnya dengan tujuan dan sasaran yang

ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan dan

Nasional.

Demikian pula pada tatanan yang sedang berkembang,

pemerintah daerah memiliki tanggung jawab formal yang lebih besar

dibandingkan masyarakat. Pemerintah harus mampu menjadi dirigen

pembangunan tatanannya, antara lain dengan merumuskan visi dan misi

daerah sebagai acuan pembangunan, di samping itu pemerintah daerah

juga harus berupaya mengembangkan aspirasi masyarakat disemua

bidang kehidupan.

Dalam hal ini, pembangunan harus dilihat sebagai proses alamiah

dan bukan kegiatan mekanis yang didisain dan dilaksanakan

sekelompok orang secara elitis, pembangunan harus dilihat sebagai

upaya untuk menciptakan dan memanfatkan peluang-peluang yang

ditimbulkan proses yang berlangsung secara alamiah. Sebagai suatu

proses pembangunan senantiasa dapat dinikmati setiap saat masyarakat

itu sendiri.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bone dalam

kurun waktu lima tahun terakhir 2003-2008 telah menunjukkan adanya

perubahan dan peningkatan kualitas tatanan secara signifikan dalam

seluruh aspek pembangunan. Kondisi tatanan yang telah dicapai

7

tersebut harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam rangka

mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Perubahan paradigma pembangunan sebagaimana yang telah

dikemukakan di atas, di satu sisi mengisyaratkan semakin besarnya

peran masyarakat dalam proses pembangunan, namun di sisi lain

menuntut adanya kapasitas dan keseriusan aparatur dalam menjalankan

roda pemerintahan di daerah.

Tugas dan tanggung jawab utama yang diemban Pemerintah

Kabupaten Bone lima tahun ke depan adalah bagaimana mengantarkan

Daerah Bone dan masyarakatnya kedalam suatu tatanan yang lebih baik

dari apa yang telah dicapai selama ini. Untuk itu diperlukan perencanaan

yang komprehensif dan strategis yang berisi Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran serta kebijakan dan program yang berfungsi sebagai pedoman

pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan tatanan yang sesuai

dengan apa yang diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Bone.

B. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Bone 2008-2013 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan daerah

untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi,

misi dan program kepala daerah yang berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menyediakan dokumen perencanaan yang dapat menjadi acuan

dalam pelaksanaan pembangunan dan menjadi tolok ukur

keberhasilan serta acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah.

8

2. Tujuan

Menjadi pedoman dalam upaya pencapaian kondisi masa depan

Kabupaten Bone, juga untuk memahami arah dan tujuan yang

akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten

Bone.

Upaya memusatkan perhatian pada penanganan permasalahan

pembangunan yang sifatnya strategis, sehingga akan

meningkatkan efektivitas dan efesiensi penggunaan sumber daya

terbatas.

Upaya pembangunan pemberdayaan masyarakat dalam

pembangunan melalui peningkatan partisipasi yang tinggi,

sehingga hasil pembangunan dan budaya membangun

berdasarkan keberdayaan masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang

baik dan upaya menerapkan sendi-sendi pelayanan.

9

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

A. KONDISI SAAT INI

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Bone terletak dalam posisi

koordinat 4o13’-3o06’ LS dan antara 119o42’-120o30’ BT, berbatasan

dengan : sebelah Utara, Kabupaten Wajo dan Soppeng; Teluk Bone;

dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep

dan Barru.

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir

Timur Propinsi Sulawesi Selatan dengan jarak tempuh 174 Km dari

Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan (Makassar) yang dapat dilalui

dengan menggunakan angkutan darat.

Luas wilayah pada Kabupaten Bone adalah 4.559 Km2 atau

7,30% dari wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif,

Kabupaten Bone terbagi dalam 27 Kecamatan dengan jumlah

Desa/Kelurahan sebanyak 372 buah.

2. Sosial Budaya

Perkembangan penduduk Kabupaten Bone selama kurun

waktu 2003-2007 memperlihatkan kecenderungan semakin

meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata mencapai 1,4%

pertahun, yaitu dari 685.590 jiwa pada Tahun 2003 menjadi 699.910

jiwa pada Tahun 2007, serta tingkat kepadatan penduduk 2 jiwa per

hektar.

Penduduk Kabupaten Bone yang termasuk kategori penduduk

usia kerja (usia 10 tahun ke atas) tercatat sebanyak 560.526orang

pada Tahun 2007, mengalami peningkatan dibandingkan dengan

Tahun 2003 sebanyak 548.397 orang atau bertumbuh sebesar

10

2.16%. Dari sebanyak 560.526 penduduk usia kerja pada Tahun

2007, sekitar 319.620 jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja

atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 58,37%.

Dari TPAK 303.664 jiwa, yang bekerja mencapai 263.646 jiwa

(82,49%) dan sisanya 40.018 jiwa (13,19%) adalah pengangguran.

Pengangguran yang terjadi, tidak hanya disebabkan faktor dari

sisi permintaan tenaga kerja yang menurun, tetapi pada sisi

penawaran tenaga kerja yang tersedia belum sepadan dengan

permintaan tenaga kerja.

Menurut lapangan usaha, penduduk Kabupaten Bone

menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian yang

tercatat sekitar 168.030 orang dari 263.646 penduduk yang bekerja.

Dengan demikian, sektor pertanian menyerap tenaga kerja sekitar

63,73 % pada Tahun 2007. Namun mata pencarian tersebut dalam

5 tahun terakhir ke sektor perdagangan, jasa dan industri.

Masih tingginya penduduk yang berusaha di sektor pertanian

secara langsung dapat digambarkan bahwa pengembangan ekonomi

Kabupaten Bone masih berorientasi kuat pada sektor pertanian. Di samping itu, tuntutan keterampilan yang tidak begitu tinggi di

sektor ini, menjadikan sektor pertanian merupakan tempat berusaha

bagi tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor lainnya. Hal ini

dapat mendorong produktivitas pekerja di sektor pertanian lebih

rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Dengan demikian, ke

depan diperlukan program pertanian berbasis industri (agro industri)

dan kualitas pekerja.

Dari aspek kesehatan memperlihatkan tingkat kesehatan

masyarakat yang makin baik. Tercermin dari indikator kesehatan

seperti Usia Harapan Hidup Tahun 2003 mencapai 67,1 tahun. Pada

tahun 2004, meningkat menjadi 67,2 tahun. Angka Kematian Ibu dan

Angkatan kematian Bayi dapat ditekan secara signifikan. Tahun 2005

11

angka kematian ibu 13/100.000 kelahiran hidup, tahun 2006

10/100.000 kelahiran hidup.

Dengan demikian agar lebih optimal tersedianya sarana dan

prasarana kesehatan yang lebih memadai sangat diperlukan.

Pada aspek pendidikan, pada Tahun 2007 indeks melek huruf

baru mencapai 95,63%. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar,

Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah menengah Atas masing-

masing 99,70%, 61,12%, dan 45,60% dan Angka Partipasi Kasar

pada jenjang pendidikan yang sama diperoleh angka masing-masing

115,11%, 84,60% dan 52,21%. Keadaan ini lebih diperparah lagi

oleh kondisi ruang kelas SD/MI yang berjumlah 4.437 buah, pada

umumnya mengalami kerusakan (62,15%).

Pemberdayaan perempuan dan anak, pelaksanaannya cukup

memadai sejalan dengan meningkatnya aksesibilitas dan kontrol

untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan.

Sehingga mampu berperan sejajar dengan laki-laki dalam

pembangunan sesuai dengan kodrat dan martabatnya tanpa

mengabaikan tugas keluarga.

Kerukunan dan peran serta ummat beragama dalam

pembangunan semakin memperlihatkan kecenderungan peningkatan

yang cukup membaik. Terlihat pembangunan sarana dan prasarana

kehidupan beragama telah mendapat perhatian yang cukup dengan

bertambahnya jumlah mesjid, gereja dan tempat peribadatan lainnya

secara proporsional.

Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga mengalami

kemajuan melalui berbagai pembinaan mental spiritual,

menanamkan minat belajar, berlatih dan semangat untuk menguasai

ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan manajemen serta

etos kerja yang tinggi, tersedianya sarana dan prasarana olahraga

yang refresentatif, seperti stadion, GOR dan kolam renang.

12

Pembangunan sosial-budaya senatiasa dikembangkan dengan

mengacu pada nilai-nilai budaya lokal (indigenous knowledge) dan

kesenian sesuai dengan revitalisasi nilai budaya lokal yang dianut.

Dan dikembangkan oleh masyarakat dalam bertingkah laku untuk

membentuk jati diri dalam menunjang keberhasilan pembangunan

daerah.

3. Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Bone terlihat dari

gambaran PDRB (Harga Konstan) Tahun 2005 sebesar

Rp. 2.305.158.940.000,- menjadi Rp. 2.442.413.220.000,- pada

Tahun 2006 atau terjadi pertumbuhan sebesar 5,95%. Walaupun

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone agak lamban dibanding

Propinsi Sulawesi Selatan yakni 6,72%, akan tetapi pertumbuhan

tersebut memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan

pendapatan perkapita selama kurun waktu yang sama, yaitu dari

Rp. 4.792.832,- pada tahun 2005 menjadi Rp. 5.541.502,2.- pada

tahun 2006

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone tersebut, disamping

memberikan implikasi positif terhadap pembukaan lapangan kerja,

juga masih menyisahkan pengangguran. Dalam Tahun 2004, jumlah

angkatan kerja sebanyak 258.926 orang dan yang mampu diserap

berjumlah 249.121 orang. Demikian halnya pada Tahun 2005,

angkatan kerja tersedia sejumlah 291.633 orang yang terserap

sekitar 274.758 orang, sehingga pada tahun yang sama masih

terdapat pengangguran sekitar 16.875 orang.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni tahun 2002-

2006 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone sangat positif

dan signifikan dengan rata-rata pertumbuhan 4,40 %. Laju

13

pertumbuhan relatif stabil yaitu pada tahun 2002 tumbuh 5,07 % ,

2003 tumbuh 4,56 %, 2004 tumbuh 2,11, 2005 tumbuh 4,31%,

2006 tumbuh 5,59 %.

Pada periode yang sama terjadi peningkatan PDRB

perkapita yaitu pada tahun 2002 pendapatan perkapita

Rp. 3.800.803, meningkat menjadi Rp. 5.541.502, tahun 2006

atau rata-rata tumbuh sebesar 9,88% per tahun.

Tingkat inflasi di Kabupaten Bone cenderung fluktuatif

yang dipengaruhi faktor ekonomi dan non ekonomi. Pada tahun

2002 inflasi mencapai 10,04 % , kemudian menurun drastis

menjadi 5,78 % pada tahun 2003 dan 5,80 pada tahun 2004

karena pengaruh membaiknya kondisi perekonomian, akan tetapi

tahun 2005 meningkat lagi menjadi 7,11%. Peningkatan ini terjadi,

lebih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat dalam

menaikkan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik yang

menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang. Tahun 2006

inflasi di Kabupaten Bone menurun menjadi 6,92 %, yang

menunjukkan adanya perbaikan kondisi perekonomian.

Sisi pemerataan pendapatan yg ditunjukkan dengan Rasio

Gini menunjukkan kecenderungan positif yaitu sebesar 0,25,

indikator ini menunjukkan bahwa, rata-rata distribusi pendapatan

masyarakat cukup merata.

Dari sisi investasi juga menunjukkan peningkatan yang

cukup signifikan dari tahun ke tahun, meskipun masih didominasi

oleh investasi domestik.

Kinerja perbankan swasta dan pemerintah mengalami

peningkatan yang cukup pesat sehingga dapat mendukung

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone.

14

b. Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Perikanan dan

Kelautan

1) Pertanian

Bila dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB, bidang

pertanian menyumbang sebesar 56,17 % , hingga saat ini

pertanian memang masih paling besar andilnya terhadap

pendapatan daerah.

Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa luas

panen tanaman pangan dan hortikultura tetap didominasi oleh

padi, pada tahun 2007 seluas 117.787 ha dengan produksi

sebesar 697.299 Ton, sedangkan yang lainnya antara lain

jagung 38.872 ha dengan produksi sebesar 149.657 ton,

kedelai 4.484 ha dengan produksi mencapai 8.026 ton , ubi

kayu 663 ha produksinya 7.704 ton,ubi jalar 321 ha dengan

produksi 2.716 ton, kacang tanah 12.846 ha dengan produksi

24.022 ton.

Produktivitas perkomoditasnya masih belum mencapai

hasil yang optimal, oleh sebab itu,masih perlu didukung

adanya pembinaan dan penyuluhan di tingkat petani serta

usaha perkuatan kelembagaan dalam menghasilkan benih

bermutu, institusi pengendali hama/penyakit, dukungan alat

mesin pertanian dan distribusi pupuk memadai.

2) Peternakan

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari

pembangunan pertanian, yang peranannya dalam penyediaan

pangan khususnya protein hewani terus ditingkatkan untuk

mewujudkan swasembada ternak dan peningkatan

pendapatan masyarakat.

Dalam kurun waktu 2002 -2005 populasi ternak

mengalami peningkatan yang cukup besar terutama Sapi

15

Bali, kemudian kambing, kuda dan kerbau. Sedangkan yang

mengalami penurunan populasi adalah ayam terutama ayam

ras petelur. Hal ini disebabkan karena menurunnya minat

masyarakat untuk beternak ayam karena wabah flu burung.

Untuk mendukung kesehatan produk peternakan

terutama agar kesehatan masyarakat menjadi semakin baik

sehingga penyediaan produk aman, sehat, utuh dan halal

maka didukung adanya fasilitas lokasi pemotongan berupa

Rumah Potong Hewan (RPH), pembinaan terhadap peternak,

pemberian vaksin ternak dan unggas.

3) Kehutanan dan Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan di Kabupaten Bone

antara lain : kelapa seluas 14.760 ha dengan produksi 11.675

ton, coklat seluas 37.178 ha dengan produksi 12.870 ton,

cengkeh 3.106 ha dengan produksi 2.087 ton, jambu mente

6.242 ha dengan produksi 2.863, kopi 934 ha dengan

produksi 247 to, tembakau 941 ha dengan produksi 863 ton.

Secara kuantitas produksi perkebunan memang telah

mengalami peningkatan tapi belum mencapai hasil yang

optimal, demikian pula halnya dengan kualitas produksi

masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mencapai standar

kualitas ekspor.

Sejalan pelaksanaan otonomi daerah dengan azas

desentralisasi, paradigma pembangunan kehutanan di

Kabupaten Bone adalah domestic resources based

(community and resource based development), yaitu (1)

menetapkan sumber daya hutan dalam tiga sisi manfaat yang

seimbang yakni ekonomi, ekologi dan sosial; dan (2)

memfasilitasi dan mendorong terciptanya pemberdayaan

ekonomi kerakyatan dengan memberi peluang yang luas

16

kepada lembaga usaha masyarakat kecil dan menengah yang

berbasis hutan dalam menuju pengelolaan hutan yang lestari,

demokratis dan berkeadilan. Pembangunan usaha

perkebunan rakyat dilakukan dengan cara memfasilitasi dan

mendorong berkembangnya agribisnis perkebunan yang

berdayasaing melalui pemberdayaan masyarakat.

4) Perikanan dan Kelautan

Sumber daya perikanan di Kabupaten Bone cukup

besar karena wilayah pesisir yang membentang dari utara ke

selatan sepanjang 127 km, sangat potensial untuk

pengembangan tambak dan rumput laut. Potensi luas areal

pemeliharaan 17.214 ha dan 11.001 ha diantaranya telah

dikelola yaitu tambak seluas 10.790 ha dan kolam 211 ha.

Komoditi ekspor perikanan yang menjadi unggulan

adalah kepiting dan udang, namun beberapa tahun terakhir

mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan hingga

mencapai 42 %, penyebab menurunnya produksi yaitu

pemanfaatan sumber daya ikan tidak rasional, penerapan

teknik produksi belum maksimal, kegiatan produksi dilakukan

dalam skala kecil dan sifatnya perorangan, selain itu

pembinaan dari petugas kurang.

Produksi perikanan laut mengalami peningkatan rata-

rata sebesar 16,8 %, jenis komoditi seperti rumput laut, ikan

tuna, ikan kerapu, lobster, kepiting rajungan, merupakan

komoditi ekspor yang sangat menjanjikan karena pangsa

pasarnya masih cukup bagus.

c. Industri dan Perdagangan

Perkembangan nilai investasi sektor industri selama

5 tahun menunjukkan perkembangan yang positif dari

Rp. 25.695.098.000,- pada tahun 2002 menjadi

17

Rp.80.491.682.000,- di tahun 2006 atau rata-rata tumbeh sebesar

12,35% per tahun.

Peningkatan nilai investasi terbesar pada industri kecil dan

menengah, sedangkan investasi industri besar masih belum

menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.

Jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri pada

tahun 2002 sebesar 15.906 orang dan tahun 2006 meningkat

menjadi 17.157 orang.

Aktivitas perdagangan di Kabupaten Bone menunjukkan

peningkatan terlihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar, pada

tahun 2002 sebanyak 235 dan tahun 2006 meningkat menjadi

490 perusahaan. Dengan bertambahnya fasilitas perdagangan

dan meningkatnya aksesibilitas maka Kabupaten Bone sangat

berpotensi menjadi pusat perdagangan di kawasan timur

Sulawesi Selatan.

d. Pariwisata

Keindahan alam dan kekayaan budaya Kabupaten Bone

merupakan potensi pariwisata yang pengembangannya

diarahkan pada upaya menyiapkan Kab.Bone sebagai daerah

tujuan wisata. Salah satu Objek wisata yang telah

dikembangkan yaitu Tanjung Palette, dengan adanya objek

wisata tersebut diharapkan arus kunjungan wisatawan ke

Kabupaten Bone mengalami pertumbuhan yang cukup bagus

dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung.

Langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi yang ada terus

dilakukan melalui pembinaan usaha jasa pariwisata,

peningkatan SDM pelaku pariwisata dan promosi pariwisata

dengan harapan Kabupaten Bone akan lebih siap sebagai

daerah tujuan wisata.

18

B. SOSIAL

1. Kondisi Sosial Secara Umum

Masyarakat Bone mempuyai beberapa karakteristik,

di antaranya yang paling menonjol adalah sikap toleransi yang tinggi,

menjunjung nilai-nilai budaya dan tradisi kerakyatan, kemampuan

untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa harus

terpengaruh terhadap intervensi eksternal dan sebagainya. Dengan

sikap toleran yang tinggi, keberagaman penduduk tidak menjadi

permasalahan, namun justru memperkuat ketahanan sosial.

Keberadaan penduduk di dalam suatu daerah merupakan

sumber daya pembangunan karena penduduk berperan sebagai

penggerak aktivitas pembangunan yang menentukan keberhasilan

pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya

manusia. Selain itu pertumbuhan ekonomi daerah juga dipengaruhi

oleh penduduk sebagai potensi pasar ( konsumen ) dan modal dasar

pembangunan yang menjalankan roda perekonomian.

Oleh karena upaya-upaya perbaikan kondisi kependudukan

terus dilakukan di Kabupaten Bone, terutama yang berkaitan dengan

peningkatan kualitas SDM agar memiliki kemampuan untuk

meningkatkan produktivitas dan kompetensinya.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bone setiap tahunnya

berkisar 1,4%, sehingga dalam kurun waktu tahun 2002- 2006

jumlah penduduk bertambah dari 659.820 jiwa menjadi

696.712 jiwa.

Salah satu indikator yang menunjukkan masih rendahnya

kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bone dapat dilihat dari

aspek pendidikan yaitu masih adanya angka buta aksara. Sementara

itu permasalahan lainnya yang terus mendapat perhatian adalah

angka partisipasi pendidikan serta kualitas dan relevansi

pendidikan.

19

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah

manajemen pendidikan. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan

desentralisasi pembangunan pendidikan dan otonomi di bidang

pendidikan sampai unit pendidikan terendah yang masih belum

optimal. Standar pelayanan minimal yang ditetapkan sebagai acuan

masing-masing kabupaten/kota untuk mengelola pembangunan

pendidikan dan menjaga kualitas pelayanan pendidikan belum dapat

diterapkan secara baik.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menunjukkan

adanya peningkatan walaupun belum mencapai angka IPM Nasional.

Belum optimalnya IPM dimaksud diakibatkan karena adanya krisis

ekonomi yang menyebabkan menurunnya tingkat daya beli

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang

melanda negeri ini tidak sampai merusak kapasitas fisik (kesehatan)

dan kapasitas intelektual penduduk di Kabupaten Bone, tetapi telah

menurunkan daya beli penduduk.

3. Pendidikan

a. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM

didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar

menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran

kerja, namun lebih daripada itu, pendidikan merupakan salah satu

upaya pembangunan watak bangsa (national character building)

seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan dan

keteladanan.

Arah kebijakan peningkatan, perluasan dan pemerataan

pendidikan dilaksanakan melalui antara lain; penyediaan fasilitas

layanan pendidikan berupa pembangunan unit sekolah baru,

penambahan ruang kelas dan penyediaan fasilitas

20

pendukungnya, serta penyediaan berbagai beasiswa dan

bantuan dana operasional sekolah yang dalam pelaksanaannya

dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Kebijakan strategi pembangunan pendidikan di Kabupaten

Bone difokuskan pada dua hal lain yaitu peningkatan mutu dan

relevansi pendidikan dan pemerataan dan perluasan jangkauan

pendidikan.

Pertama, Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan;

adalah tantangan terpenting dalam pembangunan pendidikan baik

skala naional maupun daerah. Pencapaian beberapa indikator

mutu dan relevansi pendidikan di Kabupaten Bone kurun waktu

2003-2007 dapat dilihat pada uraian tabel di bawah ini.

Tabel 1. Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, Kelayakan Guru Mengajar dan Angka Lulusan SD,

SMP dan SMA Tahun 2003-2007.

No Indikator Tahun

2003 2004 2005 2006 2007

1. Angka Mengulang

- SD/MI

- SMP/MTs

- SM/MA/SMK

6.013 org

(5,95%)

94 org

(0,36%)

55 org

(0,42%)

5.987 org

(5,89%)

90 org

(0,65%)

51 org

(0,37%)

4.771 org

(4,77%)

51 org

(0,33%)

42 org

(0,27%)

3.995 org

(4.21%)

42 org

(0,19%)

35 org

(0,17%)

4.104 org

(4,21%)

49 org

(0,20%)

43 org

(0,14%)

2 Angka Putus Sekolah

- SD/MI

- SMP/MTs

- SM/MA/SMK

1.419 org

(1,41%)

493 org

(2,38%)

184 org

(1,39%)

1.155 org

(1,13%)

537 org

(6,88%)

102 org

(0,74%)

796 org

(0,79%)

296 org

(1,08%)

94 org

(0,60%)

678 org

(0,38%)

189 org

(0,99%)

71 org

(0,43%)

357 org

(0,36%)

203 org

(0,65%)

(0,41%)

21

3 Kelayakan guru

mengajar

- SD/MI

- SMP/MTs

- SM/MA/SMK

3.105 org

(71,00%)

1.208 org

(57,70%)

930 org

(89,51%)

3.369 org

(72,73%)

1.279 org

(63,29%)

965 org

(90,95%)

4.356 org

(75,21%)

1.793 org

(77,78%)

1046 org

(94,30%)

4.883 org

(80,01%)

1.915 org

(82,13%)

1.099 org

(96,72%)

92,25%

87,70%

98,91%

4 Angka Lulusan

- SD/MI

- SMP/MTs

- SM/MA/SMK

98,45%

91,14%

98,30%

95,14%

93,16%

97,58%

95,55%

97,55%

98,28%

98,02%

98,99%

99,04%

97,03%

97,63%

89,83%

Kedua, Pemerataan dan perluasan jangkauan

pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan besar

merupakan salah satu sasaran dalam pembangunan pendidikan.

Pemerataan dan perluasan pendidikan dimaksudkan agar setiap

orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh

pendidikan tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial,

agama dan lokasi geografis

Kebijakan ini menekankan bahwa setiap orang tanpa

memandang asal-usulnya mempunyai kesempatan yang sama

untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis, jenjang,

maupun jalur pendidikan. Pemerataan ini dimaksudkan untuk

mencapai keadilan dan kesejahteraan yang merata

Indikator pemerataan dan perluasan jangkauan pendidikan

yang telah tercapai di Kabupaten Bone tahun 2003-2007 sebagai

berikut :

22

Tabel 2. Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Minum (APM), Angka Penyerapan Kasar (ASK) dan

Angka Melanjutkan SD, SMP dan SMA Tahun 2003-2007.

No Indikator Tahun

20003 2004 2005 2006 2007

1. Angka Partisipasi

Kasar (APK)

- SD/MI

- SMP/MTs

- SM/MA/SMK

108,67%

61,92%

39,50%

114,26%

67,53%

40,43%

114,90%

78,67%

47,65%

115,01%

79,11%

50,02%

115.11%

84,60%

52,21%

2 Angka Partisipasi

Murni (APM)

- SD/MI

- SMP/MTs

- SM/MA/SMK

93,84%

49,47%

33,37%

98,65%

49,96%

40,92%

99,36%

57,29%

41,60%

99,67%

59,88%

45,46%

99,70%

61,12%

45,60%

3 Angka Penyerapan

Kasar (ASK)

- SD/MI

- SMP/MTs

- SM/MA/SMK

40,65%

51,73%

4,32%

41,73%

51,83%

4,45%

55,99%

53,21%

5,09%

58,33%

55,17%

6,23%

58,58%

56,23%

7,83%

4 Angka melanjutkan

- Ketingkat SMP

- Ketingkat SM

70,52%

62,84%

70,74%

73,65%

71,44%

77,05%

74,03%

79,24%

81,44%

79,84%

Keberhasilan lain yang dicapai di daerah ini pada tahun

2006 adalah mampu mereplikasi program manajemen Berbasis

Sekolah (MBS) di 25 Kecamatan, dengan harapan agar semua

sekolah (751 SD/MI) yang ada di Kabupaten Bone menerapkan

prinsip-prinsip MBS dalam mengelola masing-masing sekolahnya.

Partisipasi masyarakat akan lebih nyata masing-masng sekolah,

karena program tersebut mendorong dan menumbuhkan

23

partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan di masing-masing

sekolah, sehingga masyarakat menyadari bahwa pendidikan

bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi merupakan

tanggung jawab kita bersama termasuk masyarakat dan

pemerintah.

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun

2006, Kabupaten Bone merintis program tersebut di 2 (dua)

kecamatan yaitu kecamatan Dua Boccoe dan Kecamatan Ponre

kerjasama UNICEF dengan Pemda Bone. Program ini di kenal

dengan taman pendidikan Tumbuh Kembang Anak Usia Dini

(TAMAN PADITUNGKA). Program ini sifatnya holistik yaitu

terintegrasi antara Posyandu, Bina Keluarga Balita dan

Pendidikan, serta program ini berbasis masyarakat (dari, oleh dan

untuk masyarakat).

b. Partisipasi Sekolah

Partisipasi penduduk Kab.Bone dalam bidang pendidikan

pada setiap jenjang pendidikan mulai dari SD,SMP hingga SMA

dan SMK, diharapkan dapat memberikan gambaran kualitas

sumber daya manusia yang potensial dimasa yang akan datang.

Angka partisipasi SD lebih tinggi dibandingkan angka partisipasi

SMP dan SMA. Besarnya partisipasi SD menunjukkan

keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan program

wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dimulai sejak tahun

1994 dan telah memberikan hasil yang cukup baik.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang diraih penduduk akan berdampak

pada tinggi rendahnya SDM yang ada dan pada akhirnya akan

mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan

pertumbuhan perekonomian daerah.

24

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Bone relatif

bervariasi mulai dari yang tidak memiliki ijasah 37,20 % dari

jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas, tingkat pendidikan SD/

MI sebesar 32, 89 %, SMU/MA sebesar 11,09 %, Diploma

1,69%, S1 sebesar 1,95 % dan S2/S3 0,12 %.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan

yang diraih oleh sebagian besar penduduk Kabupaten Bone

masih rendah dan tidak memiliki kemampuan untuk bersaing

dalam meraih pekerjaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, bidang

pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan

di Kabupaten Bone.

4. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bone

mengalami peningkatan yang berarti dalam periode waktu 4 tahun

terakhir, hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya kualitas

pelayanan kesehatan, bertambahnya tenaga medis dan fasilitas

kesehatan sehingga berbagai permasalahan kesehatan masyarakat

seperti wabah penyakit menular, kekurangan gizi pada balita dan ibu

hamil dapat ditekan seminimal mungkin.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, telah dilakukan

berbagai upaya pelayanan kesehatan masyarakat khususnya kurun

waktu 2003-2006.

a. Pelayanan Kesehatan Dasar

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah

awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat. Dengan pemberian kesehatan

dasar secara tepat dan cepat. Diharapkan sebagian besar

25

masalah kesehatan masyarakat. Salah satu indikator

kesehatan adalah pelayanan antenatal K.1 dan K4. pelayanan

K1 dan K4 merupakan pelayanan ibu hamil yang telah

melakukan kunjungan pertama untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan. Sedangkan cakupan K4 adalah gambaran besar

ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai

dengan standar yang paling sedikit 4 kali kunjungan. Adapun

presentase kunjungan ibu hamil K1 adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Ibu Hamil pertama (K1) masih di bawah

target (90%) bila dilihat dari cakupan tahun 2003 sebesar

82,27%, tahun 2004 sebesar 79,99%, tahun 2005 sebesar

79,46%. Pada tahun 2006 sebanyak 11.748 orang (63,24%).

Penurunan cakupan K1 pada tahun 2006 ini karena kunjungan

sasaran baru dilaporkan sampai bulan oktober 2006 dan 2007

K1 = 84,53%

Untuk pemeriksaan ibu hamil lengkap (K4) terlihat dari

tahun ketahun belum mengalami peningkatan secara

signifikan, dimana tahun 2003 sebesar 60,99%, tahun 2004

sebesar 61,22% tahun 2005 sebesar 79,5%. Pada tahun 2006

cakupan masih 67,54% sampai dengan bulan oktober 2006

dan 2007 = 78,88%

Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat

khususnya yang terdapat di Kabupaten Bone telah memahami

pentingnya memeriksakan kandungan pada saat hamil.

2. Pertolongan persalinan Tenaga Kesehatan

Kamatian bagi ibu hamil dan bayi baru lahir sebagian

besar terjadi pada masa persalinan. Hal ini disebabkan karena

pertolongan tidak dilakukan tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi. Adapun presentase cakupan persalinan dengan

26

pertolongan oleh dan melalui tenaga persalinan atau bidan

dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. Prosentase Tenaga Persalinan atau Bidan

Kabupaten Bone Tahun 2003-2007

Kabupaten

2003 2004 2005 2006 2007

60,61%

60,60% 61,20% 61,54% 62,38%

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pada

tahun 2003 hingga tahun 2005 jumlah ibu hamil yang

melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan terus mengalami

peningkatan yaitu 77,21% hingga 83,99% pada tahun 2005.

Hal ini disebabkan karena masyarakat khususnya ibu hamil

telah memahami pentingnya persalinan yang dilakukan tenaga

kesehatan dan dapat mengurangi angka kematian ibu dan

anak pada saat melahirkan.

b. Perbaikan Gizi Pada Masyarakat

Upaya perbaikan gizi pada masyarakat pada hakekatnya

dimaksudkan untuk menangani permasalahan gizi yang dihadapi

oleh masyarakat. Beberapa permasalahan gizi yang sering

dijumpai pada masyarakat adalah kekurangan kalor protein,

kekurangan Vitamin A dan kekurangan Yodium.

1. Penanggulangan KLB Gizi/Gizi Buruk

Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bone dalam hal penanggulangan KLB gizi/ gizi

buruk telah menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan.

Penanggulangan Gizi buruk telah dilakukan secara intensif

melalui pelacakan 1 x 24 jam serta melakukan investasi dan

27

intervensi ke sasaran dengan melibatkan berbagai stake

holders antara lain, Pers, LSM, PKK Toma dan Toga.

Pada tahun 2003 sebesar 11 orang, tahun 2004

sebanyak 66 orang, dan pada tahun 2005 sebanyak 118

orang, sedangkan pada tahun 2006 sampai dengan bulan

september sebesar 119 orang.

Gambaran kondisi KLB gizi/gizi buruk di Kabupaten

Bone tahun 2003 s/d 2007 dapat di lihat pada tabel di bawah

ini :

Tabel 4. Kondisi KLB Gizi/gizi Buruk

di Kabupaten Bone 2003-2007

Kabupaten 2003 2004 2005 2006 2007

0,15% 0,17% 0,19 0,18 0,24

Kondisi KLB gizi/gizi buruk di Kabupaten Bone

menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke

tahun, hal ini disebabkan karena aktifnya kader melakukan

pelacakan kepada masyarakat sehingga apabila terdapat

kondisi KLB gizi/gizi buruk dapat diatasi dengan pembinaan

yang baik dengan melakukan atau memberikan makanan

tambahan bagi anak yang mengalami kekurangan gizi, selain

itu upaya pemerintah dalam penanggulangan GAKY meliputi

upaya jangka pendek melalui pemberian kapsul minyak

beryodium dan upaya jangka panjang.

2. Konsumsi Garam Beryodium

Peningkatan pemakaian konsumsi Garam Beryodium di

masyarakat, hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan

Daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 2003 tentang Pelarangan dan

pengendalian garam Non Yodium. Ini merupakan salah satu

upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan konsumsi

28

garam beryodium pada masyarakat. Selain itu pemerintah

daerah khususnya dinas kesehatan aktif melakukan sosialisasi

tentang pentingnya mengkonsumsi garam beryodium dan

melakukan sweeping pada daerah yang endemik garam non

yodium.

Gambaran cakupan konsumsi garam beryodium di

Kabupaten Bone tahun 2003 s/d 2007 dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel 5. Cakupan Konsumsi GaramBeryodium di

Kabupaten Bone 2003-2007

Kabupaten 2003 2004 2005 2006 2007

46,7% 77,35% 84,43% 90,00% 95,80%

3. Pemberian Vitamin A

Upaya penanggulangan Kurang Vitamin A dilakukan

dengan pendistribusian Kapsul Vitamin A kepada anak balita

pada bulan Februari dan Agustus. Cakupan distribusi dari

tahun 2003 sampai dengan 2006 mengalami peningkatan dan

telah mencapai target (96%), di mana pada tahun 2003

sebesar 90 %, tahun 2004 sebesar 98,5% tahun 2005

sebesar 90,1%, tahun 2006 sebesar 96% dan tahun 2007

sebesar 95,09%.

Untuk cakupan tingkat partisipasi masyarakat (D/S)

terhadap pemanfaatan posyandu belum memadai, di mana

cakupan D/S untuk tahun 2003 sebesar 44,71%, tahun 2004

sebear 49,03%, tahun 2005 sebesar 69,94% dan tahun 2006

sebesar 69,98%.

29

c. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat di Kabupaten Bone.

1. Memberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin dengan

biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat serta pemberian

pengobatan gratis

2. Terbentuknya desa sehat dan kecamatan sehat

3. Meningkatkan mutu kesehatan dan gizi masyarakat yang

ditandai dengan peningkatan harapan hidup, menurunkan

tingkat kesakitan dan kematian khususnya bayi dan ibu

melahirkan

4. meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan

5. meningkatkan cakupan pelayanan puskesmas

6. mewujudkan perilaku sehat bersih bagi masyarakat

7. mengembangkan sistem informasi dan pelayanan kesehatan

5. Ketenagakerjaan

Besarnya jumlah pengangguran di Kabupaten Bone yang

mencapai 40,18 % merupakan permasalahan yang cukup krusial

dan perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari

pemerintah.

Berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas

dan produktivitas tenaga kerja telah dilakukan dalam rangka

mewujudkan tenaga kerja yang profesional dan berdaya saing tinggi,

yang mampu membuka dan memberikan peluang kerja yang luas

baik ditingkat lokal maupun regional.

Pembinaan hubungan industri, kewirausahaan para pekerja

formal/informal diupayakan secara maksimal. Pembinaan pemasaran

kepada para kelompok usaha mandiri juga dilaksanakan, disamping

tetap memperhatikan norma keselamatan kerja berdasarkan

Undang-undang Ketenagakerjaan. Peningkatan sumberdaya

30

manusia dilaksanakan melalui DIKLAT serta menjalin kerjasama

dengan semua pihak dan daerah dalam rangka pengerahan

mobilitas penduduk.

6. Kesejahteraan Sosial

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang

dapat berimplikasi terhadap perkembangan masalah lainnya. Upaya

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone dilakukan melalui

kegiatan pemberdayaan keluarga miskin antara lain : P2MMP, P2KP,

dan sebagainya.

Selain itu, melalui pembentukan Tim Penanggulangan

Kemiskinan Daerah dan Penyusunan Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah, diharapkan jumlah penduduk miskin angka

semakin berkurang di Kabupaten Bone.

C. BUDAYA

Budaya sebagai tata nilai, simbol-simbol dan produk dari

prikehidupan manusia di Kabupaten Bone berkembang dengan baik

tanpa melepaskan diri dari akarnya. Namun demikian dengan karakter

manusia Kabupaten Bone yang toleran terhadap adanya perbedaan,

budaya dari daerah luar pun juga dapat diterima dan memperkaya

khasanah budaya nusantara.

D. PEMERINTAHAN

Terjadinya perubahan yang fundamental dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dengan pelayanan

masyarakat menuntut adanya restrukturisasi organisasi dan penataan

pegawai.

Secara kuantitatif penataan pegawai telah mulai dilakukan,

namun dalam hal penempatannya masih dijumpai ketidaksesuaian

31

antara latar belakang pendidikan pejabat dengan Tugas Pokok dan

Fungsi (TUPOKSI) yang harus diemban. Namun demikian kondisi ini

diharapkan akan diantisipasi pada evalusi struktur organisasi yang

disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, perlu optimalisasi

fungsi pengawasan dan perangkat hukum yang sesuai dengan tata

pemerintahan yang baru. Fungsi pengawasan dilakukan dalam upaya

menjadi pendorong menuju pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang profesional, transparan dan akuntabel.

Fungsi pengawasan ini selain dilakukan oleh lembaga pemerintahan

(termasuk DPRD) juga dilakukan oleh lembaga-lembaga non-

pemerintahan sebagai salah satu bentuk kontrol sosial (social controll)

melalui media yang tersedia.

E. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Kemampuan daerah dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu

pengetahuan dan teknologi masih belum memadai, khususnya bagi

peningkatan daya saing komoditas unggulan. Hal ini ditunjukkan antara

lain masih rendahnya sumbangan iptek di sektor produksi, belum

efektifnya mekanisme pasar, belum berkembangnya budaya iptek di

tengah masyarakat, dan terbatasnya sumberdaya iptek.

F. SARANA DAN PRASARANA

Penyediaan sarana wilayah di Kabupaten Bone dilaksanakan

guna menunjang pelaksanaan pembangunan bidang-bidang lainnya.

Pembangunan jaringan ruas-ruas jalan, sebagian telah dilaksanakan

guna menghubungkan fungsi dari masing-masing kawasan

pengembangan. Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan pada

sebagian ruas jalan ditujukan untuk kemudahan dan kelancaran

mobilitas serta jangkauan pemasaran hasil-hasil produksi. Selama

32

beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Bone berupaya

seoptimal mungkin menanggapi permasalahan prasarana jalan dan

jembatan sesuai sumberdaya yang tersedia.

Pada tahun 2007, panjang jaringan ruas-ruas jalan Kabupaten

dalam mendukung pengembangan wilayah berjumlah 2.483,200 Km.

Berdasarkan jenis permukaan, jalan aspal 923,400 Km, jalan kerikil

782,840 Km, dan jalan tanah 776,870 Km. Keseluruhan permukaan jalan

tersebut berkondisi baik, baru mencapai 31,01%, kondisi sedang

16,23%, kondisi rusak 20,50% dan kondisi rusak berat 32,25%.

Pembangunan pengairan di Kabupaten Bone diperuntukkan

sebagai penunjang pembangunan pertanian. Pada Tahun 2007, jumlah

pengairan yang ada dicakup ke dalam 108 Daerah Irigasi yang terdiri

dengan luas sawah beririgasi 41.883 Ha. yang terdiri dari 29.907 Ha

irigasi teknis/semi teknis dan 11.976 Ha merupakan irigasi desa.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

(pasal 41 ayat 2 c), maka tanggungjawab pengelolaan irigasi di

Kabupaten Bone ditinjau dari strata luasannya, dikelompokkan menjadi

3 (tiga) kewenangan yaitu :

1. Kewenangan pusat (>3000 Ha) meliputi DI Palakka 4.633 Ha, DI

Pattiro 4.970 Ha, Di sanrego 6,618 Ha.

2. Kewenangan Propinsi (1000 – 3000 Ha) meliputi DI Unyi 1.310 Ha,

DI Jaling 1.274 Ha, DI Salomekko 1.723 Ha, dan DI Selli Coppo Bulu

1.000 Ha.

3. Kewenangan Kabupaten (<1000 Ha) meliputi : 101 Daeah Irigasi

dengan Luas 20.355 Ha, Saluran 149,032 m dengan kondisi baik

rata-rata 56,7%, kondisi sedang 16,7%, kondisi rusak 23% dan rusak

berat 3,6%. Kewenangan Propinsi dengan panjang saluran

8.008,82 m, kondisi baik 65%, sedang 23%, rusak 10% dan rusak

berat 2%. Dan daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten

33

memiliki panjang saluran 95,441 m dengan kondisi baik rata-rata

56%, sedang 20%, rusak 15%, dan rusak berat 9%.

Pemenuhan air bersih bagi masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya, relatif masih rendah. Pada Tahun 2005, cakupan

air bersih bagi masyarakat perdesaan baru mencapai 58,69% atau

masih rendah bila dibandingkan target nasional pada tahun yang sama

sebesar 60%. Demikian halnya bagi masyarakat perkotaan, cakupan air

bersih baru mencapai 60,64% relatif masih rendah dibandingkan target

nasional sebesar 80% pada tahun yang sama.

Ketersediaan sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan

sehari-hari penduduk Kabupaten Bone bersumber dari air tanah dangkal

dan dalam. Air tanah dangkal/permukaan berupa air sumur, air sungai,

rawa-rawa, waduk bendungan, mata air. Sedangkan pemanfaatan air

dalam, menggunakan air sumur bor dalam.

G. POLITIK

Kemajuan demokrasi terlihat dengan telah berkembangnya hak

masyarakat dalam kehidupan politik, terutama dalam pelaksanaan

pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden yang terlaksana secara

aman pada tahun 2004 lalu. Dalam jangka panjang diharapkan akan

mampu menstimulasi masyarakat untuk makin aktif berpartisipasi dalam

mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan politik. Perkembangan ini

tidak terlepas dari berkembangnya peran partai politik dan masyarakat.

Di samping itu, kebebasan pers dan media telah berkembang yang

antara lain ditandai dengan adanya peran aktif dalam menyuarakan

aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

pemerintahan.

34

H. KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah

menunjukkan kemajuan, diantaranya tindakan kriminal dan kekerasan

dirasakan intensitasnya semakin berkurang. Meskipun demikian

disadari juga seringnya terjadi tindakan pencurian, hal ini akan menjadi

perhatian bagi aparat penegak hukum dalam rangka

penanggulangannya.

I. HUKUM, APARATUR PEMERINTAH DAN KELEMBAGAAN

MASYARAKAT

Pembangunan di bidang hukum terutama untuk mendukung

terlaksananya tugas pemerintahan, telah memperlihatkan hasil yang

memadai. Beberapa Peraturan Daerah (PERDA) telah ditetapkan guna

memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat,

sesuai kebutuhan.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pelayanan

kepada masyarakat senantiasa berpegang teguh pada komitmen

(kesepakatan politik para pelaku pembangunan) dan keseriusan

terhadap setiap program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai prosedur

dan tujuan yang ingin dicapai. Namun demikian upaya untuk lebih

meningkatkan pelayanan, Pemerintah Daerah masih diperhadapkan

kepada masalah supra dan infrastruktur yang kurang memadai dalam

mengelola masalah-masalah pembangunan secara transparan,

akuntabel, efesien dan efektif.

Di samping itu, kelembagaan masyarakat dalam mengelola

pembangunan, belum berjalan secara optimal. Penguatan dan

pemberdayaan masyarakat masih terus diupayakan menuju

kemandiriannya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk itu,

pemberian, pemahaman dan kelancaran informasi serta pelibatan

35

masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang diprakarsai oleh

pemerintah daerah, menjadi sangat penting dan prioritas.

J. WILAYAH DAN TATA RUANG

Masyarakat di wilayah tertinggal dan terisolir khususnya yang

berada di daerah perbatasan, masih memiliki keterbatasan akses

terhadap pelayanan sosial dan ekonomi. Olehnya itu, kesejahteraan

kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tersebut memerlukan

perhatian dan keberpihakan pembangunan yang proporsinya lebih besar

dari pemerintah. Permasalahan yang dihadapai dalam

pengembangannya antara lain : terbatasnya akses transportasi,

kepadatan penduduk yang relatif rendah serta menyebar, dan kualitas

SDMnya masih rendah.

Masih terdapat wilayah yang memiliki produk unggulan dan

strategis, belum berkembang secara optimal, antara lain disebabkan:

adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk

pengembangan produk unggulan tersebut; belum adanya sikap

profesionalisme dan kewirausahaan dari para pelaku yang terlibat;

belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi

pada pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian

daerah; masih lemahnya koordinasi, sinergi, kerjasama diantara pelaku

pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non

pemerintah lainnya, dan masyarakat; masih terbatasnya akses petani

dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha,

input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran;

keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik ekonomi.

Pembangunan perkotaan telah memperlihatkan kecenderungan

yang semakin membaik. Pembangunan sarana dan prasarana kota

telah dilaksanakan secara optimal seperti peningkatan jalan hot mix

dalam kota yang dapat menjangkau seluruh wilayah kota Watampone.

36

Pembangunan infrastruktur lainnya juga dilaksanakan secara bertahap

dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat Kota Watampone.

Pembangunan perdesaan juga semakin diintensifkan

pengembangannya. Penyediaan infranstruktur jalan desa terus

diupayakan oleh pemerintah daerah dalam membuka akses bagi

masyarakat. Namun demikian, kondisi sosial ekonomi masyarakat relatif

masih rendah dibandingkan dengan masyakat perkotaan. Hal ini

merupakan konsekuensi perubahan struktur ekonomi, dimana investasi

ekonomi oleh swasta maupun pemerintah (infrastruktur dan

kelembagaan) cenderung terkonsentrasi di perkotaan. Selain itu, masih

terdapat kegiatan ekonomi perkotaan yang kurang sinergis dengan

kegiatan ekonomi yang dikembangkan di perdesaan.

Rencana Tata Ruang sebagai pedoman dalam perencanaan

pembangunan pemanfaatannya belum terlaksana optimal. Hal ini terlihat

kurang dijadikannya Rencana Tata Ruang tersebut sebagai acuan

dalam pengambilan keputusan, disebabkan antara lain kurangnya

informasi bagi masyarakat dan belum adanya mekanisme yang efektif

dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

K. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pembangunan perumahan dan permukiman belum memadai baik

jumlah, kualitas maupun sarana dan prasarana. Upaya memenuhi

kebutuhan masyarakat, masih diperlukan ketersediaan hunian

permukiman diperkotaan dan di perdesaan, sarana pendukung, dan

belum optimalnya sistem penggalangan dana masyarakat sebagai

sumber pembiayaan.

L. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup selama ini

dilaksanakan secara tidak efisien dan berorientasi pada kepentingan

37

jangka pendek, sehingga mengakibatkan terjadinya pengrusakan

sumberdaya alam yang tak terkendali. Ekosistem laut dan terumbu

karang mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaharui seketika,

tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh

rendahnya pemanfaatan teknologi pengelolaan dan aturan

pengendaliannya.

Selain itu, terjadinya penurunan kualitas lingkungan dapat di lihat

dari kerusakan beberapa ekosistem seperti mangrove (hutan bakau) di

beberapa wilayah Kecamatan (pesisir) dan pemanfaatan sumberdaya

lahan yang melebihi kapasitas dan daya dukungnya yang telah

menyebabkan jumlah lahan kritis sekitar 24.419 Ha pada tahun 2007,

diantaranya 13.400 Ha dalam kawasan, 10.279 Ha yang berada di luar

kawasan, dan 745 Ha Mangrove.

38

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan

yang berasal dari pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk

Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling

besar terhadap daerah, yakni sekitar 72,37% pada tahun 2008.

Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan

retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan

kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia

usaha. Demikian pula dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga

perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Perusahaan Milik Daerah,

lain-lain pendapatan yang sah, dan perimbangan, bagi hasil pajak dan

bagi hasil bukan pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun

mendatang, porsi Dana Alokasi Umum (DAU) secara bertahap dapat

dimulai dan digantikan oleh sumber pendapatan yang dapat diupayakan

oleh daerah.

Dalam APBD Kabupaten Bone mulai tahun 2003 sampai

sekarang yang disusun dengan menganut anggaran berbasis Kinerja

yang diatur Peraturan Perundang-Undangan yang belaku mulai

Kepmendagri No. 29 tahun 2002, Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan

diubah Permendagri No. 59 Tahun 2007. Anggaran Pendapatan

Kabupaten Bone tahun 2003 dan 2004 masing-masing ditargetkan

sebesar Rp 326,2 M dan Rp 345,6 M. Sementara realisasi pendapatan

masing-masing sebesar Rp 328,1 M dan Rp 349,8 M atau secara

berturut-turut mencapai 100,59 % dan 101,22%. tahun 2005 dan tahun

2006, pendapatan daerah berturut-turut sebesar Rp 376,1 M dan

Rp.582,9. Realisasi pendapatan daerah masing-masing sebesar

39

Rp.362,5 M dan Rp 575,5 M atau masing-masing mencapai 96,39% dan

98,73%. Sedangkan tahun 2007 pendapatan ditargetkan Rp.731,1 M

dan realisasinya sebesar Rp. 665,5 M atau sekitar 91,03%. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Tabel 6 : Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2003 – 2007

Sumber : APBD Kabupaten Bone

Guna keperluan analisis atas perkembangan pendapatan daerah

maka unsur pendapatan daerah pada sisi bagian sisa lebih perhitungan

anggaran tahun lalu dan UKP dalam sistem anggaran berbasis kinerja

yang diterapkan mulai tahun 2003 sampai sekarang, sisa lebih

perhitungan anggaran tahun lalu termasuk dalam struktur pembiayaan.

Pendapatan daerah terdiri dari PAD (pajak daerah, retribusi daerah,

bagian laba usaha perusahaan milik daerah dan lain-lain PAD yang sah),

dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari: pajak

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi dalam

pendapatan daerah. Pada tahun 2003, PAD memberikan kontribusi

sebesar Rp 17,5 M (5,37%) terhadap pendapatan daerah. Pada

tahun 2004 memberikan kontribusi sebesar Rp 22,5 M atau 6,51%.

40

Tahun 2005 sebesar Rp 20,6 M atau 5.63% dan tahun 2006

memberikan kontribusi sebesar Rp 25,9 M (4,45%). Sedangkan

tahun 2007 meberikan kontribusi sebesar Rp. 78,2 M (10,70%).

Perkembangan target dan realisasi PAD Kabupaten Bone

Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2007 dapat dilihat pada Tabel

7 berikut ini:

Tabel 7 : Perkembangan Target dan Realisasi PAD

Kabupaten Bone Tahun 2003 – 2007

Target Realisasi Persentase

( Milyar ) ( Milyar ) %

1 2003 17.5 15.9 90.9

2 2004 22.5 17.7 78.7

3 2005 20.6 18.0 87.4

4 2006 25.9 21.1 81.5

5 2007 78.2 34.5 44.1

No. Tahun

Sumber : APBD Kabupaten Bone

Kontribusi realisasi masing-masing komponen PAD Kabupaten

Bone Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2007 dapat

digambarkan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8 : Kontribusi Realisasi Terhadap PAD Kabupaten Bone

Tahun 2003-2007 (Milyar)

No. Uraian 2003 2004 2005 2006 2007

1 Pajak Daerah 3.7 3.7 4.6 4.2 5.1

2 Retribusi Daerah 6.0 11.0 8.7 11.7 15.4

3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil 0.3 0.5 0.8 1.0 1.2

Pengelolaan kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

4 Lain-lain Pendapatn Asli Daerah Yang Sah 5.9 2.5 3.9 4.2 12.8

15.9 17.7 18.0 21.1 34.5TOTAL REALISASI

Sumber : APBD Kabupaten Bone

Berdasarkan tabel di atas, PAD Kabupaten Bone bersumber

dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah

41

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah memberikan kontribusi ketiga yaitu pada tahun

2003 ditargetkan sebesar Rp 3,6 M dan terealisasi sebesar

Rp.3,7 M atau 102,7%, tahun 2004 ditargetkan sebesar Rp 4,5 M

dan terealisasi sebesar Rp 3,7 M atau 82,2%. Selanjutnya, tahun

2005 pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 4,6 M dan terealisasi

sebesar Rp 4,6 M atau 100 %. Sedangkan tahun 2006 ditargetkan

sebesar Rp 5,1 M terealisasi sebesar Rp 4,2 M atau 82,3%. Pajak

daerah tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp 5,3 M dan terealisasi

sebesar Rp. 5,1 M atau 96,2%. Obyek-obyek pajak daerah adalah

pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan,

pengambilan bahan galian golongan C.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah memberikan kontribusi terbesar dalam PAD

Kabupaten Bone. Sedangkan obyek-obyek retribusi adalah

pelayanan kesehatan, persampahan, pergantian biaya cetak KTP

dan akta catatan sipil, pelayanan parkir/pasar, pengujian

kendaraan bermotor, jasa ketatausahaan, pemakaian kekayaan,

jasa usaha tempat pelelangan ikan, terminal, jasa khusus parkir,

rumah potong hewan, pelayanan pelabuhan kapal, tempat

rekreasi, IMB, izin gangguan, izin trayek, hasil bumi dan laut, jasa

konstruksi, jasa ketenagakerjaan, izin usaha perindustrian,

perdagangan, pertambangan, izin pemeriksaan alat pemadam

kebakaran, hasil pengadaan kekayaan daerah dari bagian laba

Perusahaan Milik Daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Pada tahun 2003 terealisasi Rp. 6,0 M, tahun 2004

terealisasi Rp. 11,0 M, pada tahun 2005 terealisasi Rp. 8,7 M,

42

tahun 2006 sebesar Rp. 11,7 M sedangkan tahun 2007 terealisasi

Rp. 15,4 M.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan

Selanjutnya Bagian Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan

kontribusi terkecil dalam PAD. Pada tahun 2003 sebesar Rp. 0,3

M atau 1,8%, Tahun 2004 sebesar Rp. 0,5 M atau 2,8%, Tahun

2005 sebesar Rp. 0,8 M atau 4,4%, tahun 2006 sebesar Rp. 1,0

M atau 5,6%, sedangkan pada Tahun 2007 sebesar Rp 1,2 M

yaitu 3,5%.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Sedangkan yang memberikan kontribusi kedua terhadap

PAD adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun

2003, telah memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar Rp 5,9

M atau 37,1 %, pada tahun 2004 memberikan kontribusi sebesar

Rp. 2,5 M atau 14,1 %. Kontribusi pada tahun 2005 sebesar

Rp.3,9 M atau 21,6%, tahun 2006 sebesar Rp 4,2 M atau 19,9 %,

sedangkan Tahun 2007 sebesar Rp 12,8 M atau 37,1 %. Obyek-

obyek Lain-lain PAD Yang sah diperoleh dari; hasil penjualan aset

daerah, penerimaan jasa giro, tuntutan ganti rugi, sumbangan

pihak ketiga dan pendapatan dari pengembalian.

2. Dana Perimbangan Keuangan

Dana perimbangan keuangan berasal dari; bagi hasil pajak,

bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi

Khusus (DAK). Bagi hasil pajak meliputi: pajak bumi dan bangunan,

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bagi hasil pajak

penghasilan pasal 21, bagi hasil pajak penghasilan pasal 25/29,

43

sedangkan bagi hasil bukan pajak terdiri dari; Bagi hasil dari iuran

hak pengusaha hutan, land-ret, iuran eksploitasi dan iuran eksplotasi

(Royalti), dan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan.

Dana perimbangan tahun 2003 ditargetkan sebesar Rp 281,1

M dan terealisasi sebesar Rp 285,8 M (101,6%). tahun 2004

ditargetkan sebesar Rp 301,7 M dan terealisasi sebesar Rp.310,0 M

(102,7%). Selanjutnya, tahun 2005 ditargetkan perolehan dana

perimbangan adalah sebesar Rp 325,9 M dan terealisasi sebesar

Rp.320,1 M (98,2%). Dana perimbangan tahun 2006 ditargetkan

sebesar Rp 516,9 M dan terealisasi sebesar Rp 514,4 M (99,5%) dan

dana perimbangan tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp. 595,6 M dan

terealisasi Rp. 596,6 (100,1%).

Perkembangan anggaran dan realisasi dana perimbangan

Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2007 dapat

digambarkan pada Tabel 9 berikut ini :

Tabel 9 : Target dan Realisasi Dana Perimbangan

Kabupaten Bone Tahun 2003-2007

Target Realisasi Persentase

( Milyar ) ( Milyar ) %

1 2003 281.1 285.8 101.7

2 2004 301.7 310.0 102.8

3 2005 325.9 320.1 98.2

4 2006 516.9 514.4 99.5

5 2007 595.6 596.6 100.2

TahunNo.

Sumber: APBD Kabupaten Bone

Realisasi dana perimbangan Kabupaten Bone tiap tahunnya

lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran dana perimbangan.

Realisasi dana perimbangan dari tahun 2003 sampai dengan tahun

2007 jumlahnya semakin meningkat. Pada tahun 2003 realisasi dana

perimbangan sebesar Rp 285,8 M menjadi Rp 310,0 M pada tahun

44

2004 atau mengalami kenaikan sebesar 8,4%. Pada tahun 2005

sebesar Rp 320,1 M. Jika dibandingkan dengan tahun 2004 terjadi

kenaikan sebesar 3,2%. Pada tahun 2006, realisasi dana

perimbangan Kabupaten Bone sebesar Rp 514,4 M. Jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar

60,7%, sedangkan pada tahun 2007 sebesar Rp. 596,6 M, jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar

15,9%. Realisasi dana perimbangan dari tahun ke tahun relatif tidak

tetap atau bervariasi.

Selanjutnya kontribusi uraian dana perimbangan Kabupaten

Bone dapat dilihat pada tabel 10 berikut:

Tabel 10 : Kontribusi Realisasi Terhadap Dana Perimbangan

Kabupaten Bone Tahun 2003-2007 (Milyar)

No. URAIAN 2003 2004 2005 2006 2007

1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil 20.7 34.1 29.1 35.7 44.5

Bukan Pajak

2 Dana Alokasi Umum (DAU) 257.0 265.7 276.7 446.4 494.2

3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 8.1 10.2 14.3 32.3 57.9

285.8 310.0 320.1 514.4 596.6Total Realisasi

Sumber : APBD Kabupaten Bone

Realisasi kontribusi dana perimbangan Kabupaten Bone

secara berurut dari yang paling besar yaitu: Dana Alokasi Umum

(DAU), bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak, dan Dana Alokasi

Khusus (DAK).

a. Dana Alokasi Umum

Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), pada tahun 2003

memberikan kontribusi terhadap dana perimbangan sebesar

Rp.257,0 M (89,9%). Pada tahun 2004, memberikan kontribusi

sebesar Rp.265,7 M (85,77%). Kontribusi pada tahun 2005

sebesar Rp. 276,7 M (86,4%). Pada tahun 2006, memberikan

45

kontribusi sebesar Rp. 446,4 M (86,7%), sedangkan pada tahun

2007, memberikan kontribusi sebesar Rp. 494,2 M (82,84%).

b. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak memberikan

kontribusi terbesar kedua dalam dana perimbangan. Pada tahun

2003, memberikan kontribusi terhadap dana perimbangan

sebesar Rp20,7 M (7,2%). Pada tahun 2004 memberikan

kontribusi sebesar Rp 34,1 M (11,0%). Kontribusi pada tahun

2005 sebesar Rp.29,1 M (9,1%). Pada tahun 2006, memberikan

kontribusi sebesar Rp.35,7 M (6,9%), sedangkan pada tahun

2007 memberikan kontribusi sebesar Rp 44,5 M (7,46%).

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan kontribusi ketiga

dalam dana perimbangan. Pada tahun 2003 memberikan

kontribusi terhadap dana perimbangan sebesar Rp. 8,1 M (2,8%).

Kontribusi pada tahun 2004 sebesar Rp 10,2 M (3,3%), pada

tahun 2005 memberikan kontribusi sebesar Rp. 14,3 M (4,5%),

pada tahun 2006 memberikan kontribusi sebesar Rp. 32,3 M

(6,3%), sedangkan pada tahun 2007 memberikan kontribusi

sebesar Rp. 57,9 M (9,71%).

d. Dana Perimbangan Provinsi

Sedangkan yang memberikan kontribusi keempat terhadap

dana perimbangan adalah dana perimbangan provinsi. Pada

tahun 2003, dana perimbangan provinsi memberikan kontribusi

terhadap dana perimbangan sebesar Rp 6,0 M (2,1%). Pada

tahun 2004 memberikan kontribusi sebesar Rp 6,2 M (2,0%).

Kontribusi pada tahun 2005 sebesar Rp 9,9 M (3,1%). Pada tahun

2006, memberikan kontribusi sebesar Rp 17,0 M (3,3%),

46

sedangkan pada tahun 2007 mengalami perubahan dengan

berlakunya Permendagri No. 13 Tahun 2006 tidak dialokasikan

pada dana perimbangan dan dialokasikan pada lain-lain

pendapatan daerah yang sah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi

dalam pendapatan daerah. Pada tahun 2003 ditargetkan sebesar

Rp.27,6 M dan terealisasi sebesar Rp 26,2 M (94,9%). Selanjutnya,

tahun 2004 ditargetkan perolehan sebesar Rp 21,3 M dan terealisasi

sebesar Rp. 22,0 M (103,2%). Tahun 2005 ditargetkan sebesar

Rp.29,5 M dan terealisasi sebesar Rp 24,2 M (82,0%). Tahun 2006

ditargetkan sebesar Rp 40,0 M dan terealisasi sebesar Rp. 39,9 M

(99,7%). Sedangkan pada tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp.57,2 M

dan realisasi sebesar Rp. 34,2 M (59,8%). Dari target dan realisasi

lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Bone Tahun

Anggaran 2003 sampai dengan 2007 dapat digambarkan pada Tabel

11 berikut ini:

Tabel 11 : Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah

Yang Sah Kabupaten Bone Tahun 2003-2007

Target Realisasi Persentase

( Milyar ) ( Milyar ) %

1 2003 27.6 26.2 94.9

2 2004 21.3 22.0 103.3

3 2005 29.5 24.2 82.0

4 2006 40.0 39.9 99.8

5 2007 57.2 34.2 59.8

No. Tahun

Sumber : APBD Kabupaten Bone

Anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah

Kabupaten Bone dari tahun 2003 ke tahun 2004 menurun 16,0 %,

sedangkan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 mengalami

47

kenaikan. Jumlah setiap tahunnya antara target dan realisasi, namun

pada tahun 2007 terjadi perbedaan tetapi tidak terlalu signifikan.

Selain dari empat sumber pendapatan yang telah diuraikan di

atas, pendapatan daerah juga didorong oleh kontribusi sektor produk

domestik regional bruto dalam perekonomian dan keuangan daerah.

Peran sektor tersebut dikelompokkan menjadi 3 sektor pokok, yaitu

kelompok sektor primer, sekunder dan tersier.

Sektor primer yang mencakup sektor pertanian, sektor

pertambangan dan Galian. Peranan kelompok sektor primer sangat

memberikan kontribusi didaerah, peran kelompok sektor ini

didominasi sektor pertanian yang memberikan kontribusi.

Sektor Sekunder mencakup sektor industri pengolahan, sektor

Listrik dan Air Bersih, dan sektor Bangunan. Kelompok sektor ini

memberikan kontribusi terendah terhadap PDRB Kabupaten Bone.

Peran kelompok sektor ini didominasi sektor industri pengolahan

yang memberikan kontribusi daerah.

Sektor tersier yang terdiri dari dari sektor Perdagangan, Hotel,

dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor

Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan, dan Sektor

Jasa-Jasa. Kelompok sektor ini memberikan kontribusi terbesar

terhadap PDRB Kabupaten Bone yaitu. Peran sektor ini didominasi

sektor Perdagangan, Hotel & Restoran yang memberikan kontribusi

daerah.

4. Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah

Untuk mendukung pembelanjaan daerah dalam rangka

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategik, berbagai

upaya telah dan akan terus diupayakan. Tidak saja untuk

meningkatkan jumlah penerimaan dari berbagai sumber pendapatan

yang selama ini menyumbangkan nilai yang tidak sedikit bagi APBD,

48

juga berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber

pendapatan baru. Secara umum, upaya peningkatan pendapatan

daerah, lebih khusus diupayakan pada sumber PAD, mengingat

controllability-nya yang tinggi dibanding sumber-sumber pendapatan

yang lain. Upaya yang akan dilakukan meliputi sebagai berikut :

a. Program intensifikasi dan ekstensifikasi

Program ini dimaksudkan untuk memecahkan

permasalahan rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib

pajak yang berada di wilayah Kabupaten Bone. Indikator

keberhasilan program ini adalah berupa peningkatan pendapatan

daerah dari sektor Pajak Daerah dan PBB, untuk mendukung

program tersebut akan dialokasikan dana dari tahun 2009 sampai

dengan 2013 dalam APBD Kabupaten Bone.

b. Program Koordinasi/Sinkronisasi Lintas Sektoral

Program ini dimaksudkan untuk mendukung program

pertama dalam mendukung peningkatan pendapatan pajak

daerah dari aspek pembangunan ekonomi. Program ini juga

dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas rendahnya

rasio elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan

pajak daerah. Indikator keberhasilan program ini adalah berupa

peningkatan kegiatan pembangunan yang mendukung potensi

pajak daerah.

c. Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk memecahkan

permasalahan atas keterbatasan kualitas sumber daya aparatur

yang berhubungan dengan upaya penggalian dan pelayanan

penerimaan pendapatan daerah. Indikator keberhasilan program

ini adalah peningkatan kualitas SDM aparat dalam jangka

49

pengelolaan pajak daerah melalui penyelenggaraan pelatihan

yang relevan.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Unsur belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 masih

menggunakan istilah belanja aparatur dan belanja pelayanan publik,

pada tahun 2007 sampai sekarang menggunakan istilah belanja

langsung dan belanja tidak langsung. Kontribusi realisasi belanja daerah

untuk belanja aparatur/ belanja tidak langsung dan belanja pelayanan

publik/ belanja langsung dapat digambarkan Tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12 : Target dan Realisasi Belanja Daerah

Kabupaten Bone Tahun 2003-2007

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

1 2003 225.4 219.3 97.3 138.2 107.7 77.9 363.7 327.1 89.9

2 2004 277.8 258.9 93.2 104.2 89.1 85.5 382.0 348.0 91.1

3 2005 154.6 147.4 95.3 249.7 221.1 88.5 404.4 368.6 91.1

4 2006 206.3 191.4 92.8 432.9 357.5 82.6 639.3 548.9 85.9

5 2007 371.2 353.4 95.2 437.1 355.3 81.3 808.4 708.7 87.7

Jumlah (Milyar)No. Tahun

Aparatur/ Belanja Tidak

Langsung

Pelayanan Publik/ Belanja

Langsung

Sumber :APBD Kabupaten Bone

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja daerah Kabupaten

Bone pada tahun 2003 dan 2004 lebih banyak dikontribusikan untuk

belanja aparatur/ belanja tidak langsung sedangkan pada tahun 2005

sampai dengan 2007 lebih banyak dikontribusikan untuk belanja

pelayanan publik/ belanja langsung. Belanja aparatur/belanja tidak

langsung mendapat kontribusi dari belanja daerah, pada tahun 2003

sebesar Rp 225,4 M (61,9%). Pada tahun 2004, mendapat kontribusi

sebesar Rp 277,8 M (72,7%). Selanjutnya pada tahun 2005, belanja

daerah memberikan kontribusi kepada belanja aparatur/belanja tidak

50

langsung sebesar Rp 154,6 M (38,2%). Pada tahun 2006, memberikan

kontribusi sebesar Rp 206,3 M (32,2%). Sedangkan tahun 2007

memberikan kontribusi sebesar Rp. 371,2 M (45,92%).

Sedangkan belanja pelayanan publik/ belanja langsung dari tahun

2003 sampai dengan tahun 2004 mendapat kontribusi yang menurun

dari belanja daerah 138,2 M (38,0%) dan 104,2 M (27,2%). Pada tahun

2005, belanja pelayanan publik/belanja langsung mendapat kontribusi

sebesar Rp 249,7 M atau 61,7% dari belanja daerah (67,7%). Pada

tahun 2006 mendapat kontribusi sebesar Rp. 432,9 M. Selanjutnya pada

tahun 2007, belanja daerah memberikan kontribusi kepada belanja

publik sebesar Rp 437,1 M (54,07%).

1. Belanja Aparatur / Belanja Tidak Langsung

Belanja aparatur dapat diuraikan: belanja administrasi umum,

belanja operasional dan pemeliharaan, belanja modal. Belanja

administrasi umum terdiri dari: belanja pegawai/personalia

(pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan, biaya perawatan dan

pengobatan, pengembangan SDM), belanja barang dan jasa

(pembayaran pokok hutang dan bunga/jasa bank, rekening listrik, air,

telepon dan ongkos kantor lainnya), belanja perjalanan dinas (biaya

dalam rangka melaksanakan tugas ke luar daerah), belanja

pemeliharaan (membiayai pemeliharaan gedung dan kantor serta

inventaris kantor). Pos-pos belanja operasi dan pemeliharaan sama

dengan belanja administrasi umum, yaitu meliputi: belanja

pegawai/personalia (pembayaran honorarium/upah, uang lembur dan

insentif), belanja barang dan jasa(belanja bahan/material, biaya jasa

pihak ke tiga, biaya cetak dan penggandaan, biaya sewa, biaya

makan dan minum, dan biaya pakaian kerja), belanja perjalanan

dinas (biaya perjalanan dalam rangka pelaksanaan program), belanja

51

pemeliharaan (membiayai peningkatan masa manfaat sarana dan

prasarana dalam rangka pelayanan kepada masyarakat).

Belanja tidak langsung/belanja aparatur daerah tahun 2003

ditargetkan sebesar Rp. 225,4 M dan terealisasi Rp. 219,3 M (97,3),

tahun 2004 ditargetkan Rp 277,8 M dan terealisasi sebesar Rp 258,9

M (93,2%). Selanjutnya, tahun 2005 ditargetkan belanja

aparatur/belanja langsung adalah Rp. 154,6 M dan terealisasi

sebesar Rp. 147,4 M (95,3%). Belanja aparatur/belanja tidak

langsung tahun 2006 ditargetkan sebesar Rp. 206,3 M dan terealisasi

sebesar Rp 191,4 M (92,7%). Belanja aparatur/belanja tidak

langsung daerah tahun 2007 ditargetkan Rp 371,2 M dan terealisasi

sebesar Rp. 353,4 M (95,2%). Perkembangan realisasi Belanja

Aparatur/ Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bone Tahun 2003-

2007 dapat digambarkan pada Tabel 13 berikut ini :

Tabel 13 : Kontribusi Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bone 2003-2007 (Milyar)

NO. URAIAN 2003 2004 2005 2006 2007

Belanja Tidak Langsung 219,3 258,9 147,4 191,4 353,4

1 Belanja Administrasi Umum 204,3 240,2 123,6 140,3 -

2 Belanja Bagi Hasil dan 14,8 16,2 21,0 49,9 -

Bantuan Keuangan

3 Belanja Tidak Tersangka 0,2 2,5 2,8 1,2 -Sumber : APBD Kabupaten Bone

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja aparatur/ belanja

tidak langsung Kabupaten Bone dikontribusikan secara berurut dari

yang paling besar yaitu: belanja administrasi umum, Belanja Bagi

Hasil dan Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Tersangka.

52

a. Belanja Administrasi Umum

Belanja administrasi umum, pada tahun 2003

dikontribusikan sebesar Rp. 204,3 M (93,16%) tahun 2004

dikontribusikan sebesar Rp. 240,2 M (92,78%), tahun 2005

dikontribusikan sebesar Rp. 123,6 M (83,86%), tahun 2006

sebesar Rp. 140,3 M (73,31%) sedangkan tahun 2007

dikontribusikan sebesar Rp. 353,4 M dirubah istilah belanja tidak

langsung yaitu penggabungan belanja administrasi umum, belanja

operasi dan pemeliharaan serta belanja modal.

b. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, pada tahun

2003 dikontribusikan sebesar Rp 14,8 M (6,75%). Sedangkan

pada tahun 2004, dikontribusikan sebesar Rp 16,2 M (6,26%). Di

tahun 2005, dikontribusikan sebesar Rp 21,0 M (14,2%), tahun

2006 di kontribusikan Rp. 49,9 M (26,0%) sedangkan tahun 2007

digabung pada belanja tidak langsung.

c. Belanja Tidak Tersangka

Belanja tidak tersangka pada tahun 2003 mendapat

kontribusi sebesar Rp 0,2 M (0,10%). Pada tahun 2004, mendapat

kontribusi sebesar Rp 2,5 M (0,97%). Di tahun 2005,

mendapatkan kontribusi sebesar Rp 2,8 M (1,9%), tahun 2006

mendapat kontribusi sebesar Rp.1,2 M (0,6%) sedangkan pada

tahun 2007 digabung pada belanja tidak langsung.

2. Belanja Pelayanan Publik/ Belanja Langsung

Belanja Pelayanan Publik yang diuraikan ke belanja

administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja

modal. Belanja administrasi umum terdiri dari: belanja

pegawai/personalia (pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan, biaya

53

perawatan dan pengobatan, pengembangan SDM), belanja barang

dan jasa (pembayaran rekening listrik, air, telepon dan ongkos kantor

lainnya), belanja perjalanan dinas (biaya dalam rangka

melaksanakan tugas dalam daerah ke luar daerah), belanja

pemeliharaan (membiayai pemeliharaan sarana dan prasarana

gedung dan kantor serta inventaris kantor).

Pos-pos belanja operasi dan pemeliharaan sama dengan

belanja administrasi umum, yaitu meliputi: belanja

pegawai/personalia (pembayaran honorarium/upah, uang lembur dan

insentif), belanja barang dan jasa (belanja bahan/material, biaya jasa

pihak III, biaya cetak dan penggandaan, biaya sewa, biaya makan

dan minum, dan biaya pakaian kerja), belanja perjalanan dinas (biaya

perjalanan dalam rangka pelaksanaan program), belanja

pemeliharaan (membiayai peningkatan masa manfaat sarana dan

prasarana dalam rangka pelayanan kepada masyarakat). Belanja

bagi hasil berupa bagi hasil retribusi kepada pemerintah desa.

Sedangkan bantuan keuangan digunakan untuk bantuan keuangan

kepada pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan dan organisasi

profesi. Belanja tidak tersangka digunakan untuk penanganan

bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran lainnya yang sangat

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah

daerah, yaitu penyediaan sarana prasarana yang berhubungan

langsung dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak

tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja pelayanan publik/belanja tidak langsung tahun 2003

ditargetkan sebesar Rp. 138,2 M dan terealisasi sebesar Rp 107,7 M

(77,9%). Tahun 2004 ditargetkan sebesar Rp 104,2 M dan terealisasi

sebesar Rp 89,1 M (85,5%). Selanjutnya, tahun 2005 ditargetkan

pengeluaran belanja publik daerah adalah sebesar Rp 249,7 M dan

terealisasi sebesar Rp. 221,1 M (88,5%). Belanja publik daerah tahun

54

2006 ditargetkan sebesar Rp 432,9 M dan terealisasi sebesar

Rp.357,5 M (82,5%). Belanja publik tahun 2007 ditargetkan sebesar

Rp 437,1 M dan terealisir sebesar Rp 355,3 M (81,2%) yang

sebutannya dirubah menjadi belanja langsung.

Sedangkan perkembangan realisasi belanja pelayanan publik

pada tahun 2003 sampai dengan 2006 diuraikan belanja administrasi,

belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal, sedangkan

pada tahun 2007 diganti istilah belanja langsung, dan kontribusi

realisasi belanja pelayanan publik dapat diuraikan pada tabel 14

berikut ini :

Tabel 14 : Kontribusi Realisasi Belanja Pelayanan Publik

Kabupaten Bone Tahun 2003-2007 (Milyar)

NO. URAIAN 2003 2004 2005 2006 2007

Belanja Langsung 107,7 89,1 221,1 357,5 355,3

1 Belanja Administrasi Umum 6,3 - 120,9 158,6 -

2 Belanja Operasional dan Pemeliharaan 29,5 28,7 37,8 93,8 -

3 Belanja Modal 71,9 60,4 62,4 105,1 -

Sumber : APBD Kabupaten Bone

Berdasarkan tabel di atas realisasi belanja pelayanan publik/

belanja langsung Kabupaten Bone dikontribusikan secara berurut

dari yang paling besar yaitu: belanja administrasi umum, belanja

modal, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja bagi hasil dan

bantuan keuangan, serta belanja tidak tersangka. Namun pada tahun

2007 dirubah istilah belanja pelayanan publik menjadi belanja

langsung yang diuraikan belanja pegawai, belanja barang dan jasa

serta belanja modal.

a. Belanja Administrasi Umum

Belanja administrasi umum, pada tahun 2003

dikontribusikan sebesar Rp 6,3 M (5,8%) dari belanja publik.

55

Sedangkan pada tahun 2004 tidak dialokasikan, pada tahun 2005

dikontribusikan Rp. 120,9 M (54,6%) dari belanja publik. Di tahun

2006 dikontribusikan sebesar Rp.158,6 M (44,3%), sedangkan

tahun 2007 dikontribusikan sebesar Rp. 355,3 M yang sekaligus

dirubah menjadi belanja langsung.

b. Belanja Modal

Belanja modal pada tahun 2003 mendapat kontribusi dari

belanja publik sebesar Rp 71,9 M (66,7%) dari belanja publik,

pada tahun 2004, mendapat kontribusi sebesar Rp 60,4 M

(67,7%). Di tahun 2005, belanja modal ini mendapat kontribusi

sebesar Rp 62,4 M (28,2%). Pada tahun 2006 mendapat

kontribusi sebesar Rp. 105,1 M (29,4%) sedangkan tahun 2007

mendapat kontribusi sebesar Rp.355,3 M dirubah istilah belanja

langsung.

c. Belanja Operasi dan Pemeliharaan

Pada tahun 2003, belanja operasi dan pemeliharaan

mendapat kontribusi dari belanja publik sebesar Rp 29,5 M

(27,3%). Sedangkan pada tahun 2004, mendapat kontribusi

Rp.28,7 M (32,2%). Di tahun 2005, mendapat kontribusi sebesar

Rp.37,8 M (17,1%), tahun 2006 mendapat kontribusi sebesar

Rp.93,8 M (26,2%) sedangkan tahun 2007 mendapat kontribusi

355,3 M dan dirubah istilah belanja langsung.

C. ARAH PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan

pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar

atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah

terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan

56

surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal

dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan

antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,

pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh

pemerintah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu termasuk

dalam struktur pembiayaan.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun 2009-2013 diperkirakan akan

mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 16,32%. Pertumbuhan

tersebut didorong oleh pertumbuhan pada komponen PAD dan

komponen Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pertumbuhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil

Perusahaan Daerah akan menjadi faktor yang penting dalam

mendorong pertumbuhan PAD lima tahun mendatang. Sedangkan

pertumbuhan ekonomi adalah unsur yang cukup penting dalam

mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh.

Khusus untuk lain-lain pendapatan yang sah, bagi hasil dari

Pemerintah Provinsi berperan penting sebagai salah satu sumber

pendapatan daerah dalam mendukung pendanaan berbagai program

dan kegiatan. Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ini antara lain Pajak

Kendaraan Bermotor/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

dan lain-lain. Pendapatan dari Bagi Hasil dengan Pemerintah

Provinsi ini sangat terkait dengan aktifitas ekonomi daerah. Untuk itu

Pemerintah Daerah dapat berperan dalam memberikan insentif dan

dorongan aktifitas perekonomian daerah.

Proyeksi pendapatan Kabupaten Bone dari tahun 2009 sampai

dengan tahun 2013 dapat dijabarkan pada tabel 15 berikut :

57

Tabel 15 : Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bone

Tahun 2009-2013 (Milyar)

No. Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Pendapatan Asli Daerah 77,0 99,8 122,6 145,4 168,2

2 Dana Perimbangan 808,3 972,5 1.136,7 1.300,9 1.465,1

3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 36,2 39,9 43,6 47,3 51,0

921,5 1.112,2 1.302,9 1.493,6 1.684,3Total

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007

dapat dilihat pada Tabel 16 seperti berikut:

Tabel 16 : Realisasi PAD Kabuapten Bone

Tahun 2003-2007 (Milyar)

2003 2004 2005 2006 2007

1 Pajak Daerah 3,7 3,7 4,6 4,2 5,1

2 Retribusi Daerah 6,0 11,0 8,7 11,7 15,4

3 Hasil Perusahaan Milik Daerah 0,3 0,5 0,8 1,0 1,2

4 Lain-lain PAD yang Sah 5,9 2,5 3,9 4,2 12,8

15,9 17,7 18,0 21,1 34,5Total

No. UraianT a h u n

Sumber : APBD Kabupaten Bone

Atas dasar realisasi di atas, maka proyeksi anggaran PAD

Kabupaten Bone tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat

pada tabel 17 sebagai berikut :

Tabel 17 : Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun 2009 – 2013 (miliyar)

No. Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Pajak Daerah 5,8 6,3 6,8 7,3 7,8

2 Retribusi Daerah 22,0 27,4 32,8 38,2 43,6

3 Hasil Perusahaan Milik Daerah 2,3 3,0 3,7 4,4 5,1

4 Lain-lain PAD yang Sah 46,9 63,1 79,3 95,5 111,7

77,0 99,8 122,6 145,4 168,2Total

58

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata

pertumbuhan PAD per tahun sebesar 24%. Perkiraan pertumbuhan

PAD setiap tahun tersebut diperoleh dari perkiraan pertumbuhan

masing-masing bagian dari PAD, yaitu: Pajak daerah, Retribusi

daerah, Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan

Lain-lain PAD.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

seringkali menimbulkan permasalahan dengan masyarakat

khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan

retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan

menghambat pertumbuhan sektor rill. Untuk itu perlu dikembangkan

terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan :

a. Perbaikan Manajemen

Dengan perbaikan manajemen diharapkan mampu

merealisasikan setiap potensi menjadi pendapatan daerah.

Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan

kualitas sumber daya manusia dan perbaikan serta penyederhaan

system dan prosedur.

b. Peningkatan Investasi

Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim

usaha kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan menjaga stabilitas

ekonomi daerah, menyederhanakan prosedur perijinan,

mempertegas peraturan-kebijakan agar tidak tumpang tindih baik

antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota maupun antar sektor,

meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan

iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga

kerja, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan

tumpang tindih pemungutan dan menyederhanakan prosedurnya.

59

c. Optimalisasi Aset Daerah

Peningkatan PAD juga dapat diraih dengan meningkatkan

penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai dengan

perbaikan administrasi aset. Optimalisasi aset juga dapat

dilaksanakan bekerjasama dengan swasta. Selain itu hal

diperlukan juga perbaikan manajemen BUMD, selain itu upaya

tersebut perlu didukung rencana untuk membentuk badan usaha

baru.

Dana Perimbangan

Realisasi dana perimbangan dari tahun 2003 sampai dengan

tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 18 berikut:

Tabel 18 : Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Bone

Tahun 2003 - 2007 (Milyar)

2003 2004 2005 2006 2007

1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil 20,7 34,1 29,0 35,7 44,5

Bukan Pajak

2 Dana Alokasi Umum (DAU) 257,0 265,7 276,7 446,4 494,2

3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 8,1 10,2 14,3 32,3 57,9

T A H U NNo. URAIAN

Atas dasar realisasi di atas, maka proyeksi dana perimbangan

tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terlihat pada Tabel 19 berikut

Tabel 19 : Proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Bone

Tahun 2009 - 2013 (Milyar)

2009 2010 2011 2012 2013

1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil 55,0 65,8 76,6 87,4 98,2

Bukan Pajak

2 Dana Alokasi Umum (DAU) 634,3 739,6 844,9 950,2 1.055,5

3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 119,0 167,1 215,2 263,3 311,4

808,3 972,5 1.136,7 1.300,9 1.465,1TOTAL

T A H U NNo. URAIAN

60

Berdasarkan tabel 19 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata

pertumbuhan dana pembangunan setiap tahun tersebut diperoleh

dari perkiraan pertumbuhan masing-masing bagian dari dana

perimbangan yaitu: Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana

Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Perimbangan dan Bagi Hasil yang berasal dari DAU

perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk

memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada

pemerintah pusat. Sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK)

juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan

program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai

dengan dana DAK. Bagi hasil pajak propinsi dan pusat dapat

diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi

hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah. Dengan

semakin meningkatnya aktifitas ekonomi akan berkorelasi dengan

naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah

harus mendorong meningkatnya aktifitas perekonomian.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari tahun

2003 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 20 berikut :

Tabel 20 : Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kabupaten Bone Tahun 2003 - 2007 (Milyar)

2003 2004 2005 2006 2007

Lain-lain Pendapatan Daerah 26,2 22,0 24,2 39,9 34,2

Yang Sah

T A H U NURAIAN

61

Atas dasar realisasi di atas, maka proyeksi Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2009 sampai dengan 2013

terlihat pada tabel 21 berikut :

Tabel 21 : Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kabupaten Bone Tahun 2003 - 2007 (Milyar)

2009 2010 2011 2012 2013

Lain-lain Pendapatan Daerah 36,2 39,9 43,6 47,3 51,0

Yang Sah

T A H U NURAIAN

2. Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan

efesiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan pendapatan

prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga

diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang tetapkan dalam rangka

memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayana publik.

Secara spesifik, efesiensi dan efektifitas belanja harus meliputi

pos-pos belanja. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja

Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing

kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk Belanja Tidak

Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja

Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan,

Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Tidak

Terduga. Sementara itu, untuk Belanja Langsung, jenis belanjanya

terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja

Modal.

a. Belanja Tidak Langsung

Untuk tahun anggaran 2007, pemerintah menetapkan

menaikkan gaji PNS sebesar 15%. Kemungkinan dalam lima

62

tahun ke depan pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri

sipil, sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan Belanja

Tidak Langsung akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan

terutama untuk biaya gaji tetap. Kenaikan gaji pegawai negeri sipil

tersebut dibiayai oleh sumber pendapatan DAU. Dengan demikian

kenaikan gaji pegawai diharapkan dapat diikuti oleh kenaikan

DAU. Belanja yang signifikan pada kelompok belanja tidak

langsung adalah belanja bantuan sosial. Alokasi bantuan sosial

diarahkan kepada masyarakat dan berbagai organisasi baik

profesi maupun kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja bantuan

sosial adalah sebagai manifestasi pemerintah dalam

memberdayakan masyarakat. Mekanisme anggaran yang

dilaksanakan adalah bersifat block grant, artinya masyarakat

dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan, dengan

tidak keluar dari koridor peraturan yang belaku. Selain itu,

komitmen Pemerintah Kabupaten Bone untuk memperbaiki

kualitas pendidikan dan kesehatan juga berimplikasi pada

meningkatnya belanja subsidi pendidikan dan kesehatan yang

juga akan berpengaruh pada peningkatan Belanja Tidak

Langsung dalam lima tahun ke depan.

b. Belanja Langsung

Belanja Lansung adalah belanja pemerintah daerah yang

berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program

dan kegiatan yang diusulkan pada belanja lansung disesuaikan

dengan Kebijkaan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran,

dan Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah. Belanja

Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,

serta Belanja Modal. Belanja Pegawai dalam Belanja Langsung

ini berbeda dengan Belanja Pegawai pada Belanja Tidak

63

Langsung, Belanja Pegawai pada Belanja Langsung antara lain

untuk Honorarium, Uang Lembur, Belanja Beasiswa Pendidikan,

dan Belanja Kursus. Smentara itu, Belanja Langsung untuk

jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian

visi dan misi Kabupaten Bone, antara lain untuk peningkatan

kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, pengurangan

kemiskinan, eksplorasi potensi pariwisata serta perbaikan

infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa. Besarnya dana

yang dikelarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan

akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk Belanja Modal,

pengeluaran belanja modal pada lima tahun mendatang

diprioritaskan untuk membangun sarana dan prasarana yang

mendukung tercapainya visi Kabupaten Bone, yaitu

pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan

prasarana pariwisata serta perbaikan infrastruktur yang

mendorong pertumbuhan pelayanan jasa.

Kebijakan belanja daerah sampai dengan 2013

diperkirakan akan didominasi oleh Belanja Tidak Langsung sekitar

57%, sedangkan untuk Belanja Langsung diperkirakan berkisar

43%. Dilihat dari sisi pertumbuhannya, komponen belanja daerah

tahun 2009-2013 (Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung) diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata

sebesar 14,3 %.

Secara lengkap gambaran tentang proyeksi belanja daerah

Kabupaten Bone tahun 2009-2013 sebagaimana ditunjukkan

pada diagram berikut:

64

PROYEKSI BELANJA DAERAH

KABUPATEN BONE TAHUN 2009-2013

(Milyar Rupiah)

Belanja Tidak Langsung 522,9 618,5 714,1 809,7 905,3

Belanja Langsung 410,7 479,2 547,7 616,2 684,7

Belanja Daerah 933,6 1.097,7 1.261,8 1.425,9 1.590,0

2009 2010 2011 2012 2013

3. Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam

penyusunan APBD dimung kinkan adanya defisit maupun surplus.

Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan

belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar

dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan

pembiayaan daerah. Berdasarkan proyeksi APBD Tahun 2009-2013.

Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari

pinjaman daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan

dan penjualan aset.

Kemampuan pinjaman daerah dapat diperoleh dengan

menghitung nilai DSCR dengan cara membandingkan antara jumlah

pendapatan daerah terhadap seluruh besaran kewajiban pinjaman

dan pendapatan daerah terhadap seluruh besaran kewajiban

pinjaman dan biaya lainnya setiap tahun anggaran.

65

Untuk meningkatkan efektifitas pinjaman daerah, pinjaman

harus direncanakan secara hati-hati. Selain disesuaikan dengan

kemampuan keuangan daerah pinjaman yang dibuat harus tetap

sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan

kepada PAD juga diharapkan mampu meningkatkan laju

pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan

dan jasa.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan

pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran

hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib

terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk

penyataan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan

bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat

mengasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan

daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal

dalam melayani masyarakat dapat meningkat.

Untuk lebih memperjelas proyeksi APBD tahun 2009-2013

dapat dilihat pada tabel berikut :

66

Tabel 22. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2009-2013 ( Milyar Rupiah )

2009 2010 2011 2012 2013

PENDAPATAN DAERAH 889,8 1.048,7 1.207,6 1.366,5 1.525,4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 67,0 79,8 92,6 105,4 118,2

DANA PERIMBANGAN 786,6 929,0 1.071,4 1.213,8 1.356,2

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 36,2 39,9 43,6 47,3 51,0

BELANJA DAERAH 933,6 1.097,7 1.261,8 1.425,9 1.590,0

BELANJA TIDAK LANGSUNG 522,9 618,5 714,1 809,7 905,3

BELANJA LANGSUNG 410,7 479,2 547,7 616,2 684,7

SURPLUS / (DEFISIT) (43,8) (49,0) (54,2) (59,4) (64,6)

PEMBIAYAAN DAERAH - - - - -

PENERIMAAN PEMBIAYAAN - - - - -

PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - - - -

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) (43,8) (49,0) (54,2) (59,4) (64,6)

U R A I A N

67

BAB IV

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, pemerintah

senantiasa diperhadapkan dengan permasalahan utama yaitu keterbatasan

dana pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang

terfokus pada bidang-bidang pembangunan yang bersifat strategis yaitu

membangun sebagian dari seluruh bidang yang ada, tetapi benar-benar

dapat memberikan manfaat yang meluas bagi kemajuan daerah dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Untuk itu pengelola pemerintahan seharusnya memiliki kompetensi

analisis yaitu kemampuan menganalisa kebenaran dari berbagai kondisi

dan multi faktor yang berpengaruh dalam daerah, untuk menentukan

alternatif pilihan dan faktor kunci yang dapat memunculkan strategi

unggulan, dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah

yang telah ditetapkan.

Analisis Lingkungan Strategis merupakan suatu pendekatan ilmiah

yang berdasarkan fakta dan data untuk menganalisa keadaan atau kondisi

yang ada dan terjadi dalam daerah yang berpengaruh terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran pemerintah.

A. FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL

Identifikasi faktor lingkungan internal dilakukan untuk

menguraikan faktor faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan

Kabupaten Bone.

Faktor kekuatan adalah situasi dan kondisi internal yang

bersifat positif, yang memungkinkan organisasi pemerintah Kabupaten

Bone memiliki kemampuan dan keunggulan strategis dalam mencapai

tujuannya, sedangkan kelemahan merupakan situasi dan kondisi

68

ketidakmampuan internal yang mengakibatkan kegagalan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran.

1. Kekuatan

a. Letak geografis Kabupaten Bone yang strategis sebagai jalur

penghubung Propinsi Sulsel dengan Sultra

b. Potensi perangkat daerah Kabupaten Bone yang dapat

mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan

c. Hubungan baik antar Pemerintah (Pusat, Propinsi, kabupaten

dan kota) yang memungkinkan terciptanya jejaring (network)

yang kuat.

d. Tersedianya pranata (hukum dan peraturan) yang menjamin dan

mengatur berbagai aktivitas pembangunan.

e. Tersedianya Potensi sumberdaya (manusia, metode, alam dan

buatan) yang memadai

f. Tersedianya infrastruktur yang relatif memadai

g. Potensi lembaga kemasyarakatan yang solid dan partisipatif

h. Tersedia beberapa potensi komoditas unggulan

i. Tersedianya prasarana, sarana sosial, budaya dan ekonomi

yang memadai

j. Transparansi dan akuntabilitas publik mulai terimplementasi

dengan baik

2. Kelemahan

a. Terbatasnya kemampuan daerah untuk mendanai

pembangunan.

b. Pranata hukum dan peraturan yang ada belum terimplentasi

dengan baik.

c. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral

d. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam berwirausaha dan

melihat peluang yang tersedia.

e. Belum optimalnya pendayagunaan potensi ekonomi lokal

69

f. Lemahnya penguasaan pasar lokal, regional dan internasional

g. Kurangnya kesempatan dan peluang kerja

h. Kurangnya profesionalisme dan proporsi aparatur Pemerintah

Daerah

i. Belum diterapkannya e-government

j. Kurangnya penelitian tentang pengembangan potensi daerah.

k. Masih kurangnya data dan informasi tentang potensi investasi.

B. FAKTOR LINGKUNGAN EKSTERNAL

Faktor lingkungan eksternal menggambarkan peluang dan

tantangan. Peluang merupakan faktor yang menyatakan situasi dan

kondisi positif yang berada di luar kendali oraganisasi pemerintah

daerah yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran,

sedangkan faktor tantangan adalah situasi dan kondisi yang dapat

menyebabkan kegagalan.

3. Peluang

a. Peluang Kabupaten Bone untuk menjadi Pusat Pelayanan

Jasa dan Perdagangan di Kawasan Timur Sulsel .

b. Meningkatnya peran aktif masyarakat.

c. Jejaring (network) yang cukup solid antara lembaga

pemerintah, dan stakeholder.

d. Hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif .

e. Terbukanya peran aktif swasta (dunia usaha)

f. Terbukanya peran aktif lembaga pendidikan

g. Meningkatnya kerjasama regional

h. Terwujudnya etika dan moralitas baru yang positif

i. Kemajuan teknologi dan komunikasi.

j. Kondisi politik, keamanan, ketertiban daerah yang relatif

stabil.

70

4. Tantangan

a. Potensi dan daya saing daerah tetangga.

b. Perubahan geopolitik

c. Krisis ekonomi yang berkelanjutan dan menyebabkan

rendahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya

pengangguran

d. Rendahnya supremasi hukum

e. Semakin tingginya biaya pendidikan dan kesehatan

f. Merebaknya NAPZA dan penyakit masyarakat lainnya.

71

ANALISIS

FAKTOR

EKSTERNAL

KEKUATAN KELEMAHAN

1. Letak geografis Kabupaten Bone yang strategis

sebagai jalur penghubung Propinsi Sulsel

dengan Sultra

2. Potensi aparatur pemerintah Kabupaten Bone

yang dapat mendukung kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan

3. Hubungan baik antar Pemerintah (Pusat,

Propinsi, kabupaten dan kota) yang

memungkinkan terciptanya jejaring (network)

yang kuat.

4. Tersedianya pranata (hukum) yang menjamin

dan mengatur berbagai aktivitas pembangunan.

5. Tersedianya Potensi sumberdaya (manusia,

metode, alam dan buatan) yang memadai

6. Tersedianya infrastruktur yang relatif memadai

7. Potensi lembaga kemasyarakatan yang solid

dan partisipatif

8. Tersedia beberapa potensi komoditas unggulan

9. Tersedianya prasarana, saran sosial, budaya dan

ekonomi yang memadai

10. Transparansi dan akuntabilitas publik mulai

terimplementasi dengan baik

11.

1. Terbatasnya kemampuan daerah untuk

mendanai pembangunan.

2. Pranata hukum yang ada belum terimplentasi

dan tersosialisai dengan baik.

3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral

4. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam

berwirausaha dan melihat peluang yang

tersedia.

5. Belum optimalnya pendayagunaan potensi

ekonomi lokal

6. Lemahnya penguasaan pasar lokal, regional

dan internasional

7. Kurangnya kesempatan dan peluang kerja bagi

masyarakat.

8. Kurangnya profesionalisme dan proporsi

aparatur Pemerintah Daerah

9. Belum diterapkannya e-government

10.Kurangnya penelitian tentang pengembangan

potensi daerah.

11. Masih kurangnya data dan informasi tentang

potensi investasi

72

PELUANG Strategi Peluang +Kekuatan Strategi Peluang +Kelemahan

1. Peluang Kabupaten Bone untuk

menjadi Pusat Pelayanan Jasa

dan Perdagangan di kawasan

Timur Sulsel .

2. Meningkatnya peran aktif

masyarakat.

3. Jejaring ( network) yang cukup

solid antara lembaga pemerintah,

dan stakeholder.

4. Terjalinnya Hubungan kerjasama

antara legislatif dan eksekutif .

5. Terbukanya peran aktif swasta

(dunia usaha)

6. Terbukanya peran aktif lembaga

pendidikan

7. Meningkatnya kerjasama regional

dan nasional

8. Terwujudnya etika dan moralitas

baru yang positif

9. Kemajuan teknologi dan

komunikasi.

10.Kondisi politik, keamanan,

ketertiban daerah yang relatif

stabil

1. Tingkatkan sarana dan prasarana yang ada serta

ciptakan iklim yang kondusif agar Kabupaten Bone

dapat menjadi Pusat Pelayanan Jasa dan perdagangan

di Kawasan Timur Sulsel.

2. Tingkatkan kerjasama yang harmonis antara legislatif

dan eksekutif dengan dukungan hubungan baik antara

pemerintah ( pusat dan propinsi ).

3. Ciptakan kerjasama regional dengan dukungan

hubungan baik pemerintah ( pusat, propinsi ,

kabupaten dan kota ).

4. Fasilitasi peran aktif masyarakat dan swasta dalam

pembangunan melalui peran aparatur pemerintah yang

profesional.

5. Wujudkan aparatur pemerintah yang profesional

dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan

menjalin kerjasama regional, nasional dan

internasional.

6. Tingkatkan peran aparatur pemerintah pemerintah

dalam mewujudkan etika dan moralitas baru.

7. Manfaatkan sumber daya ( manusia, alam, metode dan

buatan) yang tersedia dalam meningkatkan peran aktif

masyarakat dan swasta .

8. Manfaatkan dukungan pihak swasta dalam rangka

pemberdayaan masyarakat.

9. Tingkatkan sarana dan prasarana sosial ,budaya, dan

ekonomi yang ada guna meningkatkan kesejahteraan

hidup masyarakat.

10. Manfaatkan kelembagaan masyarakat yang ada guna

mendukung peningkatan daya saing, kemandirian dan

kesejahteraan .

11. Kembangkan komoditas unggulan melalui peran aktif

masyarakat dan swasta agar dapat menjadi

komoditas ekspor yang berkualitas.

1. Tingkatkan jejaring(network) antar lembaga

pemerintah, lembaga masyarakat dan swasta melalui

peningkatan koordinasi lintas sektoral secara

optimal.

2. Optimalkan koordinasi lintas sektoral guna

mendukung kerjasama regional, nasional dan

internasional.

3. Manfaatkan etika moral yang baik dalam

meningkatkan kemampuan dan kemandirian

masyarakat.

4. Tingkatkan kemampuan dan daya saing masyarakat

melalui jalinan kerjasama regional dan nasional.

5. Kembangkan ekonomi lokal secara optimal melalui

peningkatan peran serta masyarakat, swasta dan

lembaga pendidikan.

6. Tingkatkan penguasaan pasar lokal, regional dan

internasional melalui peran aktf masyarakat dan

swasta .

7. Tingkatkan jejaring bisnis melalui peran aktif

masyarakat dan swasta guna mendukung kerjasama

regional maupun internasional.

8. Tingkatkan profesionalisme dan proporsi aparatur

pemerintah daerah dalam mendukung kerjasama

regional dan internasional

9. Manfaatkan teknologi dan informasi dalam

mendukung penerapan e- government guna

mewujudkan manajemen pemerintahan daerah yang

solid dan profesional.

10. Tingkatkan penelitian tentang potensi daerah dalam

rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang

ada untuk peningkatan kemajuan daerah dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

11. Tingkatkan ketersediaan dan akurasi data dan

73

12. Wujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah

daerah menuju tata kepemerintahan yang baik dalam

rangka menumbuhkan kepercayaan dan mendapatkan

dukungan dari masyarakat dan swasta.

13. Tingkatkan dan pelihara stabilitas politik, keamanan

dan ketertiban dalam daerah guna mendukung

terlaksananya aktivitas pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan.

14. Manfaatkan kemajuan teknologi dan informasi guna

mendukung pemberdayaan masyarakat dan upaya

peningkatan pendapatan masyarakat.

informasi tentang potensi investasi untuk menarik

minat investor melakukan investasi di Kabupaten

Bone agar dapat meningkatkan perekonomian

daerah dan membuka peluang kerja bagi

masyarakat.

TANTANGAN Strategi Kekuatan + Tantangan Strategi Kelemahan + Tantangan

1. Terjadinya Persaingan regional.

2. Perubahan geopolitik dan kondisi

dinamika sosial politik yang

berpengaruh terhadap stabilitas

keamanan daerah.

3. Krisis ekonomi yang berkelanjutan

dan menyebabkan rendahnya daya

beli masyarakat dan meningkatnya

pengangguran

4. Rendahnya supremasi hukum

5. Semakin tingginya biaya

pendidikan dan kesehatan

6. Merebaknya NAPZA dan penyakit

1. Manfaatkan hubungan yang baik antar pemerintah

dalam rangka menghadapi persaingan regional.

2. Manfaatkan hubungan baik antar pemerintah dalam

mengahadapi perubahan geopolitik.

3. Tingkatkan peran dan kemampuan aparatur pemerintah

dalam menghadapi persaingan regional dan perubahan

kondisi dinamika politik.

4. Tingkatkan kemampuan SDM masyarakat agar dapat

menghadapi krisis ekonomi yang berkelanjutan dan

dapat meningkatkan daya beli.

5. Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat

agar memiliki kemampuan untuk berwirausaha dalam

rangka mengurangi pengangguran.

6. Tingkatkan kinerja lembaga masyarakat melalui

pembinaan oleh aparatur pemerintah dalam rangka

1. Optimalkan potensi sumber pendapatan daerah

dalam rangka meningkatkan dana pembangunan

daerah.

2. Tingkatkan kemampuan apratur pemerintah dalam

melakukan koordinasi lintas sektoral untuk

menhadapi persaingan regional.

3. Tingkatkan profesionalisme baparatur pemerintah

untuk menghadapi perubahan geopolitik dan

dinamika sosial politik.

4. Tingkatkan keberdayaan masyarakat dalam

menghadapi persaingan regional dan perubahan

geopolitik.

5. Tingkatkan sosialisasi hukum untuk mewujudkan

supremasi hukum.

6. Sosialisasikan dan tegakkan aturan tentang hukum

74

masyarakat lainnya.

penguatan dan pengembangan ekonomi lokal.

7. Manfaatkan sumberdaya yang ada guna menghadapi

persaingan regional dan perubahan geopolitik.

8. Tingkatkan peran aparatur pemerintah dalam

mengatasi tingginya biaya pendidikan dan kesehatan.

9. Manfaatkan dukungan pihak swasta dan lembaga

masyarakat dalam mengatasi tingginya biaya

pendidikan dan kesehatan.

10. Manfaatkan dukungan pihak swasta untuk menghadapi

persaingan regional.

11. Manfaatkan sumberdaya yang ada dalam menciptakan

supremasi hukum.

12. Tingkatkan peran aparatur pemerintah daerah dalam

rangka perwujudan supremasi hukum.

13. Manfaatkan pranata hukum yang ada dalam

menanggulangi NAPZA dan penyakit masyarakat

lainnya.

14. Manfaatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam

rangka penegakan supremasi hukum.

15. Manfaatkan kelembagaan masyarakat dalam

mendukung terwujudnya supremasi hukum.

16. Tingkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam

menghadapi persaingan regional dan menanggulangi

berbagai macam penyakit masyarakat.

dan penyakit masyarakat lainnya.

7. Manfaatkan potensi ekonomi lokal secara optimal

untuk menghadapi persaingan regional.

8. Tingkatkan kemampuan penguasaan pasar dalam

menghadapi persaingan global.

9. Tingkatkan peran pemerintah dan swasta dalam

menciptakan jejaring bisnis yang kuat dan luas.

10. Tingkatkan kemampuan manajerial aparatur

pemerintah dalam menghadapi transformasi

birokrasi.

11. Aplikasikan e- government dalam menghadapi

persaingan regional.

75

C. ASUMSI ANALISIS DAN PILIHAN STRATEGI

Asumsi analisis adalah kesimpulan yang dihasilkan dalam

analisis SWOT tentang faktor-faktor lingkungan serta dampaknya

terhadap masa depan organisasi pemerintah dan dapat berpengaruh

terhadap hubungan internal dalam pemerintahan di Kabupaten Bone.

Asumsi-asumsi tersebut merupakan dasar dalam menetapkan dan

menyusun perencanaan strategis, dengan menggunakan visi dan misi

sebagai kriteria seleksi maka didapatkan pilihan strategis ( strategic

chioces) sebagai berikut

1. Tingkatkan sarana dan prasarana yang ada serta ciptakan iklim yang

kondusif agar Kabupaten Bone dapat menjadi Pusat Pelayanan Jasa

dan perdagangan di Kawasan Timur Sulsel.

2. Tingkatkan kerjasama yang harmonis antara legislatif dan eksekutif

dengan dukungan hubungan baik antara pemerintah (pusat dan

propinsi).

3. Wujudkan aparatur pemerintah yang profesional dalam pemberian

pelayanan kepada masyarakat dan menjalin kerjasama regional,

dan global.

4. Tingkatkan peran aparatur pemerintah pemerintah dalam

mewujudkan etika dan moralitas baru.

5. Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar memiliki

kemampuan untuk berwirausaha dalam rangka menghadapi krisis

ekonomi, meningkatkan daya beli dan mengurangi pengangguran.

6. Tingkatkan kinerja lembaga masyarakat melalui pembinaan oleh

aparatur pemerintah dalam rangka penguatan dan pengembangan

ekonomi lokal.

7. Tingkatkan peran aparatur pemerintahdan dukungan pihak swasta

dan lembaga masyarakat dalam mengatasi tingginya biaya

pendidikan dan kesehatan.

76

8. Tingkatkan peran aparatur pemerintah daerah dan peran serta

masyarakat dan swasta dalam rangka perwujudan supremasi hukum.

9. Manfaatkan pranata hukum yang ada dalam menanggulangi NAPZA

dan penyakit masyarakat lainnya.

10. Optimalkan potensi penggalian sumber pendapatan daerah dalam

rangka meningkatkan dana pembangunan daerah.

11. Tingkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk menghadapi

perubahan geopolitik dan dinamika sosial politik serat transformasi

birokrasi.

D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Dalam suatu organisasi selalu menghadapi masalah internal dan

eksternal dalam lingkungannya. Dengan adanya permasalahan tersebut

maka pimpinan organisasi harus mencari jalan keluar terhadap masalah

yang terjadi antara lingkungan internalnya (Kekuatan dan Kelemahan)

dengan lingkungan eksternalnya (Peluang dan Ancaman) dari luar

organisasi tersebut.

Dari proses pemecahan masalah tersebut pemerintah dapat

menemukan dan mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman dan

memanfaatkan peluang yang ada dengan tetap memperhatikan kekuatan

dan kelemahan kinerja yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga

organisasi dapat melihat secara obyektif kondisi internal dan eksternal untuk

dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternalnya.

A. Analisis Lingkungan Internal

1. Ekonomi

a. Kekuatan

1. Secara makro, Pertumbuhan Ekonomi selama kurun waktu

2001 - 2005 cenderung mengalami peningkatan yaitu Rp.

1.969.994.700.000,- pada tahun 2001 menjadi Rp.

77

2.305.158.940.000,- pada tahun 2005 atau terjadi

peningkatan rata-rata 4,01% per tahun.

Pendapatan percapita dalam kurun waktu yang sama juga

mengalami perkembangan yaitu Rp. 3.306.369,- pada

tahun 2001 menjadi Rp. 4.792.832,- pada tahun 2005 atau

terjadi peningkatan rata-rata 9,73 % per tahun.

2. Tersedianya berbagai komoditi unggulan yang siap untuk

dikelola dan dikembangkan.

Tabel 23 : Komoditi Unggulan Pertanian Tanaman Pangan

Tahun 2005 – 2006

No Komoditi

Luas Panen Produksi

Tahun

2005

Tahun

2006

Tahun

2005

Tahun

2006

1

2

3

Padi

Jagung

Kedelai

114.187

40.773

6.224

109.952

33.467

4.360

537.266

115.130

9.923

548.797

95.362

7.624

Tabel 24 : Komoditi Unggulan Perkebunan Tahun 2005 – 2006

No Komoditi

Luas Tanam Produksi

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2005

Tahun 2006

1

2

3

Kakao Kelapa Jambu Mete

30.145

17.102

8.410

30.007

17.715

6.242

15.877

13.784

2.948

15.458

10.597

2.863

78

Tabel 25 : Komoditi Unggulan Peternakan Tahun 2005 – 2006

No Komoditi

Populasi (Ekor) Produksi Daging

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2005

Tahun 2006

1

2

3

Sapi

Kambing Ayam Buras

120.688

9.476

1.347.358

135.482

8.012

1.336.233

590.755

10.177

144.884

607.530

10.522

146.378

Tabel 26 : Komoditi Unggulan Perikanan (Tambak) Tahun 2005 – 2006

No Komoditi

Luas Areal Tambak Produksi

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2005

Tahun 2006

1

2

3

Udang

Kepiting

Rumput Laut

3.220

1.882

1.245

3.220

1.882

1.245

2.534

1.717,10

5.932,60

2.332.50

1.526,50

5.624,20

Tabel 27 : Komoditi Unggulan Perikanan (Penangkapan) Tahun 2005 - 2006

No Komoditi

Luas Areal (Ha) Produksi (Ton)

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2005

Tahun 2006

1

2

3

Kolam

Perairan Umum

Laut

211

1.759

93.929

-

2.203

93.929

206

2.247,50

87.052,30

206

2.247,50

87.052,30

79

Tabel 28 : Potensi Tambang di Kabupaten Bone Tahun 2006

No Bahan/ Lokasi/ Penyebar

a [Ha] Cadangan [M3]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Pasir Silika/ Pasir Kuarsa

Basal Batu Gamping Kalsit Batubara Rhiolit Tembaga

Emas Mangan Marmer Biji Besi Batu Sabak Propilit

Lamuru Kahu, Kajuara.

Libureng, Tonra. Bonto Cani, Ponre, Libureng, Tonra. Bonto Cani. Lamuru, Lappariaja. Tonra. Libureng, Ponre, Patimpeng. Patimpeng. Ponre, Bonto Cani Bonto Cani, Kahu Bonto Cani. Kahu Kahu

10 762,5

168,75

16.200

25

342,5

325

- -

480

25

625

260

325

- 21.350.000

38.125.000

2.079.543.250

-

4.676.300

114.075.000

- - -

5.000.000

30.000.000

20.800.000

374.000.000

80

3. Infrastruktur yang cukup memadai bagi perkembangan

perekonomian.

Tabel 29 : Panjang Jalan Kabupaten Bone Tahun 2006 - 2007

No Uraian

Panjang Jalan (Km)

Tahun 2006

% Tahun 2007

%

1 JENIS PERMUKAAN

Aspal

Kerikil

Tanah

843,736 901,394 738,070

33,98 36,30 29,72

893,736 891,394 698,070

35,99 35,90 28,11

Jumlah 2.483,200 100,00 2.483,200 100,00

2 KONDISI JALAN

Baik

Sedang

Rusak

Rusak Berat

501,640 485,250 634,825 861,485

20,20 19,54 25,56 34,69

591,640 485,250 584,825 821,485

23,83 19,54 23,55 33,08

Jumlah 2.483,200 100,00 2.483,200 100,00

Untuk transportasi laut memiliki (5) dermaga yaitu: dermaga

Pelabuhan BajoE Tanete Riattang Timur, Pelabuhan Pallime

Cenrana, Pelabuhan Kading Barebbo, Pelabuhan Ujung

Pattiro SibuluE dan Pelabuhan UloE Dua BoccoE sedang

karakteristik pergerakan modanya kebanyakan merupakan

kapal barang antar pulau yang umumnya memuat hasil bumi

dan olahan dari dan ke Kabupaten Bone.

Jaringan Telekomunikasi juga telah menjangkau hampir

semua kecamatan khususnya untuk untuk jaringan nirkabel.

Untuk kapasitas kelistrikan telah tersedia 4 (empat) unit yaitu

Unit Pelayanan Hasanuddin + BajoE, Ranting UloE, Unit

Pelayanan Tellu BoccoE dan Unit Pelayanan Patangkai

dengan total produksi mencapai 56.579 Kwh.

81

Beberapa Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang dapat

dimanfaatkan untuk mengadakan transaksi jual beli. Bank

yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari 6 (enam) buah bank

konvensional dan 3 (tiga) buah lainnya dengan fungsi tertentu

serta 2 (dua) buah Asuransi Besar dan 1 (satu) buah

pegadaian.

4. Secara geografis luas Kabupaten Bone sangat menunjang

untuk perkembangan ekonomi baik dilihat dari luasnya

maupun jumlah penduduk.

5. Adanya otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada

pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya.

b. Kelemahan

1. Pendapatan percapita belum merata dalam masyarakat

sehingga terjadi ketimpangan antara yang berpendapatan

rendah dan yang berpendapatan tinggi.

2. Potensi yang dimiliki belum terkelola dengan baik dan

memadai.

3. Masih banyaknya tenaga kerja produktif yang tidak

mendapatkan lapangan pekerjaan.

4. Keahlian Sumber Daya Manusia sektor-sektor lapangan

usaha belum memadai.

6. Sarana dan teknologi industri untuk mengelola hasil

pertanian maupun industri itu sendiri masih kurang sehingga

untuk mendapatkan nilai tambah hasil pertanian maupun

industri itu sendiri masih kurang.

7. Luas dan besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Bone

mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat memenuhi

semua keinginan wilayah sehingga sering terjadi

ketimpangan pembangunan antar wilayah.

82

8. Kemampuan dan usaha pemerintah daerah untuk

peningkatan pendapatan daerah masih minim.

2. Sosial Budaya

a. Kekuatan

1. Tersedianya gedung sekolah yang cukup memadai untuk

perkembangan pendidikan kedepan.

2. Tersedianya tenaga pengajar terdidik disegala tingkatan

sekolah.

3. Jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan cukup banyak

terutama usia sekolah dasar yang ditunjukkan dengan Angka

Partisipasi Sekolah (APS)nya sebesar 115,4% pada tahun

2006 menjadi 115,63% pada tahun 2007.

4. Tersedianya Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan Pustu yang

menyebar di setiap wilayah Kabupaten Bone.

5. Tersedianya tenaga dokter dan paramedis.

6. Seni budaya yang ada di dalam masyarakat cukup beragam

dan unik.

b. Kelemahan

1. Penyebaran gedung yang tidak disesuaikan dengan jumlah

penduduk yang bersekolah di masing-masing kecamatan.

2. Kuantitas jumlah gedung sekolah khususnya Sekolah Dasar

tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas fisik gedung

sekolah tersebut.

3. Tenaga pengajar terdidik yang ada hanya yang berfungsi

sebagai guru umum, guru spesialisasi dan wali kelas masih

kurang.

4. Jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah bertambah

akibat terpuruknya perekonomian negara yang beimbas pada

83

tingkat pendapatan masyarakat yang kurang sehingga tidak

mampu menyekolahkan anaknya.

5. Ketersediaan tenaga dokter dan paramedis tidak dibarengi

dengan pemenuhan standar kualifikasi pelayanan kesehatan

sehingga tenaga dokter dan paramedis yang ada belum

mampu memberikan andil yang besar bagi perkembangan

kesehatan di Kabupaten Bone.

6. Ketersediaan peralatan kesehatan yang dimiliki belum

memadai untuk melakukan tindakan-tindakan pengobatan

pada pasien tertentu.

7. Kekayaan seni budaya yang ada belum dikemas dalam bentuk

yang dapat menarik minat wisatawan domestik maupun

mancanegara untuk berkunjung ke Kabupaten Bone.

3. Sumber Daya Manusia

a. Kekuatan

1. Jumlah Tenaga Kerja yang memadai yaitu sebesar 79,70%

dari jumlah penduduk Kabupaten Bone pada Tahun 2003

meningkat menjadi 80,73% pada Tahun 2007.

2. Tersedianya Tenaga kerja yang bekerja diberbagai sektor

lapangan usaha perekonomian.

3. Tenaga kerja yang bekerja di sektor Pertanian sebanyak

63,73%; Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran 13,60%;

Sektor jasa-jasa 10,73%; Sektor Angkutan dan Komunikasi

4,80%; Sektor Industri 6,19%, selebihnya bekerja di sektor

lainnya dari keseluruhan jumlah tenaga kerja pada tahun 2007

sebanyak 560.526 Jiwa.

4. Jumlah aparatur cukup memadai untuk pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi pemerintah daerah.

84

5. Kualitas aparatur cukup memadai baik dari segi pendidikan

formal maupun pendidikan non formal seperti pendidikan

struktural, teknis dan fungsional.

b. Kelemahan

1. Tenaga Kerja yang ada tidak semua terakomodasi dalam

lapangan pekerjaan, masih banyak yang menganggur baik

terbuka maupun terselubung.

2. Tenaga Kerja yang bekerja belum sesuai dengan keahlian

masing-masing dan masih terkonsentrasi pada lapangan

usaha primer.

3. Aparatur yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

tidak sesuai dengan pendidikan formal yang dimilikinya

sehingga tidak tercipta aparatur yang spesialis dibidangnya.

B. Analisis Lingkungan Eksternal

1. Ekonomi

a. Peluang

1. Globalisasi ekonomi dengan persaingan bebasnya

memberi/membuka peluang kepada Kabupaten Bone

untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditi

ekspornya.

2. Semakin berkembangnya dunia usaha baik nasional

maupun internasional.

3. Kemudahan melakukan kerjasama dibidang ekonomi

dengan negara lain dapat menambah pangsa pasar bagi

hasil pertanian maupun industri Kabupaten Bone.

4. Berkembangnya teknologi informasi yang dapat

memudahkan berkembangnya perekonomian Kabupaten

Bone.

85

5. Berkembangnya teknologi industri yang dapat

dimanfaatkan guna nilai tambah bagi produk komoditi yang

dihasilkan.

b. Tantangan

1. Globalisasi ekonomi akan membuat setiap negara maupun

daerah untuk melakukan kegiatan yang dapat membuatnya

bertahan dengan meningkatkan perekonomiannya.

2. Teknologi yang berkembang pesat saat ini juga diikuti

dengan harga yang masih mahal bagi negara berkembang.

3. Pelaku pembangunan yaitu pemerintah daerah, swasta

dan masyarakat belum bersinergi untuk pengembangan

perekonomian kedepan.

4. Peluang usaha yang ada kalau tidak dicermati akan

menjadi bumerang bagi daerah itu sendiri.

2. Sosial Budaya

a. Peluang

1. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dan

kesehatan masyarakat.

2. Terbukanya peluang untuk mendapatkan beasiswa baik di

luar negeri maupun di dalam negeri yang disediakan oleh

lembaga dalam negeri maupun luar negeri.

3. Kemajuan tehnologi komunikasi dapat dimanfaatkan untuk

menyebarkan informasi-informasi kebudayaan sehingga

memudahkan untuk pertukaran kebudayaan antar negara

yang pada akhirnya akan mengembangkan sektor

pariwisata di Kabupaten Bone.

b. Tantangan

1. Pemanfaatan tehnologi yang mudah diakses tapi tidak

merusak genarasi muda maupun adat budaya yang ada

di Kabupaten Bone.

86

2. Peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan harus

dibarengi dengan peningkatan anggaran di sektor tersebut.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan

pendidikan dan derajat kesehatannya terutama

perempuan.

3. Sumber Daya Manusia

a. Peluang

1. Terbukanya peluang untuk berusaha dan menjadi

wiraswasta.

2. Terbukanya peluang kerja pada sektor-sektor sekunder

dan tertier.

3. Berkembangnya pendidikan dan pelatihan struktural, teknis

dan fungsional bagi aparatur daerah yang dilakukan oleh

lembaga pemerintah maupun lembaga independent.

c. Tantangan

1. Pola pikir tenaga kerja yang ada lebih cenderung untuk

menjadi pegawai negeri dari pada berwiraswasta.

2. Meningkatkan kesadaran Penduduk Kabupaten Bone yang

memiliki tingkat pendidikan tinggi untuk bersama-sama

membangun Kabupaten Bone dan lebih memilih untuk

mengabdi di daerah sendiri dari pada di daerah lain.

3. Membuka dan menambah peluang kerja bagi tenaga kerja

yang masih menganggur.

4. Mengubah pola pikir aparatur pemerintah untuk melakukan

pelayanan yang prima kepada masyarakat yang bertugas

sebagai abdi negara.

87

C. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

1. Komitmen yang kuat dari pemerintah bekerjasama dengan dunia

usaha dan masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi yang telah

ditetapkan.

2. Penciptaan suasana yang kondusif bagi pengembangan dunia

usaha dan investasi.

3. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan sektor-sektor yang

menjadi tujuan utama pemerintah daerah.

4. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang profesional pada

setiap sektor lapangan usaha.

5. Perubahan pola pikir aparatur pemerintah dari yang dilayani

menjadi yang melayani masyarakat untuk menciptakan pelayanan

prima.

6. Ketersediaan sarana informasi dan telekomunikasi serta

jaringannya yang dapat dimanfaatkan oleh aparatur dan dapat

diakses oleh masyarakat.

D. ASUMSI

a. Pemerintah melaksanakan pembangunan sesuai komitmen yang

telah ditetapkan.

b. Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat bersinergi untuk

pengembangan dunia usaha.

c. Anggaran yang ada memang tersedia untuk merealisasikan

peningkatan sektor-sektor yang memang menjadi prioritas utama

pemerintah daerah.

d. Terbuka peluang kerja pada setiap sektor lapangan usaha.

e. Aparatur pemerintah memang berkeinginan untuk merubah

dirinya.

88

f. Sarana dan informasi yang tersedia memang dimanfaatkan untuk

hal-hal yang menuju kepada pencapaian visi dan misi guna

peningkatan pembangunan di Kabupaten Bone.

89

BAB V

TANTANGAN

A. SOSIAL BUDAYA

Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah. Sejalan

dengan itu, berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan

mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka

kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu melahirkan, dan

meningkatnya usia harapan hidup.

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk perlu diperhatikan

untuk menciptakan penduduk tumbuh secara proporsional dalam rangka

menjamin keseimbangan jumlah penduduk usia produktif dengan jumlah

penduduk usia non produktif.

Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peran penting

dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Berbagai masalah

dan tantangan pembangunan kesehatan yang dihadapi adalah tingginya

angka kematian bayi dan ibu melahirkan, masih terdapatnya balita

kurang gizi serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang belum

optimal dan merata. Sementara itu, tantangan pembangunan pendidikan

adalah penyediaan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk

meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunnya angka buta aksara,

menurunnya kesenjangan pendidikan antara penduduk yang mampu

dan kurang mampu, penduduk antar jenis kelamin, penduduk perkotaan

dan perdesaan.

Peran dan kualitas hidup perempuan serta anak di berbagai

bidang, masih perlu ditingkatkan. Di samping itu, kesejahteraan,

partisipasi dan perlindungan anak masih kurang memadai. Partisipasi

90

pemuda dalam pembangunan juga masih perlu ditingkatkan seiring

dengan upaya memaksimalkan pembinaan prestasi olahraga.

Arus globalisasi dan industrialisasi akan menjadi tantangan utama

pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bone dua puluh tahun

mendatang. Dampak pada munculnya permasalahan sosial seperti :

menipisnya nilai budaya, kemiskinan, perubahan sikap dan perilaku,

kenakalan remaja, kriminalitas, kekerasan dan penyalagunaan

NARKOBA, HIV/AIDS, perlu menjadi perhatian secara intensif melalui

pembangunan mental dan spiritual.

a. Tantangan/Permasalahan Pembangunan Pendidikan Di

Kabupaten Bone

Dengan mencermati hasil yang telah dicapai Pemerintah

Daerah Kabupaten Bone kurun waktu 4 tahun (2003-2006) pada

sektor pendidikan pada berbagai indikator, baik indikator

peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, maupun indikator

pemerataan dan perluasan jangkauan pendidikan mengalami

peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Keberhasilan pembangunan pendidikan yang telah dicapai

tersebut, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan

perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah, antara lain tingginya

Angka Putus Sekolah (APS) setiap jenjang pendidikan. Kondisi ini

disebabkan karena menurunnya kemampuan orang tua siswa untuk

membiayai pendidikan anak-anaknya, terutama pada masyarakat

lapisan bawah, sehingga berakibat masuknya anak sekolah pada

berbagai lapangan pekerjaan. Pemerataan kesempatan pendidikan

dasar maupun menengah masih dihadapkan pada berbagai

permasalahan efesiensi. Siswa yang terdaftar di sekolah dalam

jumlah yang besar belum menjamin seluruhnya bisa belajar sampai

tuntas karena sebagian putus sekolah.

91

Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan sangat

dipengaruhi oleh kualitas proses pembelajaran disekolah. Selain

dari pada itu, faktor kualitas tenaga pengajar sangatlah mendukung.

Tingkat kelayakan guru yang mengajar disesuiakan dengan

kualifikasi pendidikan formalnya.

Distribusi guru yang tidak merata serta pendayagunaan yang

belum efisien belum menghasilkan kinerja guru yang optimal. Mutu

profesi (kualifikasi dan kompetensi) guru masih dirasakan rendah,

terutama disebabkan oleh penyiapan guru dan pengelolaannya

belum profesional. Evaluasi kinerja guru belum ditata di dalam suatu

sistem akuntabilitas publik, sehingga output pendidikan belum

akuntabel dan bermutu. Sistem pembinaan karier guru perlu

dibangun.

Sentralisasi dalam manajemen pendidikan menyebabkan

kurang berkembangnya kemampuan daerah untuk mengatur dan

mengelola berbagai urusan pendidikan daerah masing-masing.

Berbagai tahap pembinaan bahkan kebijaksanaan operasional

pendidikan dilaksanakan dan dikelola oleh pusat, sementara fungsi

aparat daerah hanyalah sebagai pelaksana. Sistem pengelolaan

seperti ini mungkin ampuh untuk menjawab persoalan makro tetapi

kurang peka terhadap persoalan mikro pada masing-maing daerah

yang bervariasi satu dengan yang lainnya.

Tantangan lain yang dihadapi Pemerintah Daerah

Kabupaten Bone dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia

adalah tingginya angka buta huruf usia 10-45 tahun.

b. Upaya-upaya yang dapat dilakukan

Intervensi yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah ke

depan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia

lebih berkualitas dan kompetitif adalah sebagai berikut:

92

- Perubahan mekanisme rekrutmen kepala sekolah. Ke depan

rekrutmen calon kepala sekolah semua jenjang lebih profesional.

- Pembangunan sekolah unggulan yang refresentatif (tenaga

pengajar, siswa dan sarana/prasarana sekolah)

- Pemberian beasiswa bagi anak yang keluarganya kurang

mampu bagi semua jenjang pendidikan, dengan harapan agar

mereka dapat bersekolah dan melanjutkan jenjang

pendidikannya

- Peningkatan profesionalisme guru dan penempatan guru yang

merata.

- Perluasan jangkauan pendidikan luar sekolah, terutama

pelaksanaan Keaksaraan Fungsional (KF) untuk menuntaskan

atau menurunkan angka buta huruf di daerah ini.

- Peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan

- Peningkatan angka partisipasi anak usia dini dengan program

PAUD terintegrasi yang berbasis masyarakat.

B. EKONOMI

Pembangunan ekonomi Kabupaten Bone, dewasa ini telah

menghasilkan berbagai kemajuan, namun masih diperhadapkan

berbagai tantangan dalam mewujudkan perekonomian yang tangguh

guna lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Olehnya itu,

tantangan ke depan yang perlu mendapat perhatian adalah

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdampak kepada penciptaan

lapangan kerja, distribusi pendapatan antara golongan, antar wilayah

dan antar sektor secara proporsional.

C. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Tantangan utama yang dihadapi bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi ke depan adalah bagaimana menghasilkan lulusan

93

pendidikan/pelatihan yang berkualitas dan mampu bersaing di sekolah

unggulan dalam dan luar negeri serta di pasar kerja. Selain itu,

kurangnya minat riset dan pengembangan teknologi perlu ditunjang

dengan perangkat teknologi dan informasi yang lebih memadai.

D. SARANA DAN PRASARANA

Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor transportasi adalah

pemeliharaan, peningkatan, dan penyediaan infrastruktur transportasi

yang selama ini telah dikembangkan ke pusat-pusat pertumbuhan dan

sentra produksi, masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Serta

pengelolaan sumberdaya air di masa yang akan datang, perlu lebih

ditingkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

E. POLITIK

Tantangan utama di bidang politik adalah melaksanakan

reformasi struktur politik, proses dan budaya politik serta kedewasaan

berdemokrasi agar berjalan bersamaan dan berkelanjutan. Terutama

dalam kaitanya dengan pelembagaan dan penerapan nilai-nilai

demokrasi, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam

mewujudkan konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi akan

diperhadapkan pada bagaimana melembagakan kebebasan pers/media

massa, agar akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan

terbuka akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan

publik sekaligus sebagai proses menemukan dan mencegah

penyelewengan kekuasaan.

F. KETERTIBAN UMUM DAN KEAMANAN MASYARAKAT

Pembangunan di bidang ketertiban umum dan keamanan

masyarakat menghadapi tantangan yang antara lain ketersediaan

94

jumlah aparat penegak hukum dengan jumlah penduduk, belum

berimbang secara proporsional serta belum ditunjang sarana dan

prasarana pengamanan yang lebih memadai, serta euphoria reformasi

yang menyebabkan sebagian masyarakat cenderung melawan hukum.

G. HUKUM, APARATUR DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Tantangan pembangunan hukum, aparatur dan kelembagaan

masyarakat yaitu kompleksitasnya permasalahan akibat desentralisasi,

demokratisasi, dan globalisasi. Proses demokrasi yang dijalankan telah

membuat masyarakat semakin sadar akan hak dan tangungjawabnya.

Partisipasi masyarakat menjadi tema sentral dalam penyelenggaraan

pemerintahan dimana tingkat partisipasi masyarakat akan berpengaruh

kepada kesiapan aparatur dalam menghasilkan kebijakan pembangunan

secara tepat. Kesiapan aparatur daerah dalam mengantisipasi proses

demokrasi tersebut, perlu dicermati agar mampu memberikan

pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan

kualitas prima dari kinerja pemerintahan.

H. WILAYAH DAN TATA RUANG

Tantangan ke depan dalam mewujudkan keseimbangan

pertumbuhan antara wilayah adalah mengupayakan peningkatan

penyediaan jaringan prasarana yang terintegrasi, perbaikan iklim usaha

produksi dan pemasaran serta kelancaran investasi. Sehingga tercipta

keterkaitan ekonomi antar sektor, antar wilayah dan antar kota/desa.

Selain itu tantangan yang dihadapi dalam menyeimbangkan

pertumbuhan antar wilayah adalah bagaimana mendorong

perkembangan desa tertinggal dan terisolir dengan memanfaatkan

potensi sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang belum

tergali dalam rangka menciptakan kawasan-kawasan potensi sosial

ekonomi baru.

95

I. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Tantangan utama pembangunan perumahan dan permukiman

dilatarbelakangi oleh adanya pertambahan penduduk yang semakin

meningkat yang tentunya membutuhkan tempat permukiman yang layak

huni. Olehnya itu, pembangunan perumahan dan permukiman ke depan

perlu diperhatikan bagaimana menciptakan tempat hunian yang sehat

serta berwawasan lingkungan bagi masyarakat dalam berbagai strata

kehidupan sosial ekonomi.

J. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Tantangan dalam bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup

adalah bagaimana menjaga dan melestarikan sumberdaya alam dan

lingkungannya dengan daya dukung dan keseimbangan antar fungsi-

fungsi kawasan. Olehnya itu, perlu dilakukan upaya-upaya pendekatan

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara multisektor,

integratif dan komprehensif dengan tetap menjaga kelestariannya dalam

rangka meningkatkan pengawasan serta pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan melalui prinsip-prinsip pembangunan yang

berkelanjutan secara konsisten di segala bidang.

96

BAB VI

NILAI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. NILAI-NILAI LANDASAN FILOSOFIS

Nilai merupakan sesuatu yang dianggap berharga, dan

biasanya dijadikan pedoman bagi pola sikap dan tindakan masyarakat.

Nilai sebagai suatu keyakinan memiliki tiga wujud, pertama keyakinan

tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar. Kedua, keyakinan

yang menilai baik dan buruk. Ketiga, keyakinan tentang suatu cara atau

tujuan yang dikehendaki atau tidak dikehendaki.

Setiap nilai memiliki fungsi baik sebagai ukuran, pedoman dalam

penyelesaian konflik maupun sebagai pendorong motivasi dan

pengambilan keputusan.

Sistem nilai yang tumbuh dan berkembang akan bermetamorfosa

menjadi norma dan peraturan, sehingga nilai yang ada dalam

organisasi pemerintah daerah meliputi peraturan (normative), doktrin

(misi dan kinerja organisasi), dan program (kegiatan) seharusnya

menjadi pedoman bagi aparat pemerintah dalam penyelenggaraan

aktivitas pemerintahan dan pembangunan di berbagai bidang.

Dasar filosofi pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten

Bone bersumber dari dari nilai-nilai kearifan budaya lokal. Salah satu

nilai dasar yaitu demokrasi merupakan nilai utama yang telah

dikenal sejak awal pembentukan daerah Bone dan tercantum dalam

kontrak sosial yang dilakukan antara Raja Bone I dengan rakyatnya.

Dimana rakyat menyatakan bersedia mengabdikan seluruh jiwa

raga dan kesetiaannya kepada pemimpin bilamana mereka mendapat

perlidungan dan kemakmuran dari sang pemimpin.

Dengan demikian, merupakan satu hal yang mutlak bagi para

pemimpin di Kabupaten Bone untuk senantiasa mengutamakan

97

kepentingan masyarakat karena nilai tersebut yang menjadi dasar

pembentukan daerah ini.

Masalah pemimpin dan kepemimpinan mempunyai tempat utama

dalam tradisi masyarakat Bugis Bone, karena seorang pemimpin

adalah tempat berlindungnya orang lemah dan tempat lemahnya orang

kuat. Konsep kepemimpinan berlandaskan demokrasi yang

menempatkan posisi manusia sebagai makhluk sosial pada tempat

terhormat yang diusahakan selalu untuk dilindungi oleh penguasa atau

pemimpin. Sebaliknya juga, rakyat harus senantiasa memberi kepada

pemimpin kewenangan bertindak sepanjang sesuai dengan ketentuan

pangadereng. Ketentuan pangadereng yang dipegang teguh oleh

rakyat dan pemimpin, maka tercipta tertib sosial.

Pada hakekatnya, rakyatlah yang menunjukkan adanya negara

sebagaimana yang dinyatakan dalam ungkapan :

• Rusa’ taro arung, tenrusa’ taro ade’

• Rusa’ taro ade’, tenrusa’ taro anang

• Rusa, taro anang, tenrusa’ taro to maega.

Artinya :

• Batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat

• Batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan umum

• Batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan rakyat.

Hal ini menggambarkan besarnya peranan dan makna manusia

dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Seorang

pemimpin memperoleh kekuasaan, wewenang dan pengakuan atas

amanat rakyat, oleh karena itu kepentingan rakyat atau masyarakat

lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi.

Dengan demikian nilai demokrasi akan menjadi pilar yang kuat

dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan di Kabupaten Bone

98

Selain itu, masyarakat juga memahami adanya keseimbangan

hubungan dalam kehidupan ini, yang dikenal sebagai sistem hubungan

“ Sulapa Eppa” atau 4 dimensi hubungan yaitu:

a. Hubungan manusia dengan sesama warga masyarakat

b. Hubungan manusia dengan alam sekitarnya

c. Hubungan manusia dengan Pemerintah

d. Hubungan manusia dengan Tuhan (dewata)

Empat hubungan ini merupakan komponen-komponen yang

diatur oleh pangadereng . Dalam sistem hubungan sulapa’ eppa’ (segi

empat) tak ada satu diantaranya yang menempati posisi dominan

(menentukan), tetapi hubungannya serba possibility (kemungkinan)

dan yang menjadi kunci utama adalah asseddingengnge (persatuan),

yakni yang mengarah pada kesatuan. Hal tersebut yang menciptakan

kemakmuran, mengangkat martabat manusia dan menciptakan

kekukuhan dan ketangguhan. Ketangguhan dan kekuatan antara empat

komponen hubungan tersebut, merupakan kondisi dinamis untuk

menahan segala tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Assedingengnge harus dilengkapi dengan sistem pelayanan

dan sikap-sikap seperti:

a. Pemerintah harus senantiasa memikirkan kepentingan masyarakat

secara keseluruhan dan bersikap adil.

b. Pemimpin harus pandai menjawab dan merumuskan solusi

terhadap persoalan dan permasalahan yang berkembang dan

dihadapi oleh masyarakat.

c. Pemimpin dan rakyat harus berada dalam koridor pangadereng

(peraturan dan hukum) yang ada, dan berupaya untuk menegakkan

hukum dan aturan baik dalam kalangan masyarakat maupun

pemerintahan.

Individu adalah elemen-elemen yang membentuk masyarakat

dan negara, oleh karena itu individu harus memiliki sikap hidup

99

kepribadian. Pembinaan sikap hidup yang diharapkan menjadi

kepribadian setiap Orang Bugis , terutama para penyelenggara negara

(pakkatenni’ Ade’) adalah sikap dan kepribadian utama yaitu: lempu,

acca na warani (kejujuran, kepandaian dan keberanian).

Kejujuran ( lempu’ ) adalah nilai universal yang sangat strategis

bagi pemerintah Kabupaten Bone. Dengan menjunjung tinggi nilai

kejujuran maka akan terwujud kepercayaan masyarakat terhadap

aparat pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan

dan pemerintahan selalu mendapat respon positif dari masyarakat.

Kepandaian dan keberanian ( acca na warani ), dalam

menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan kehidupan

masyarakat, diperlukan aparat pemerintah dan pemimpin yang

visioner yaitu yang memiliki kecerdasan dan keberanian untuk

membawa daerah ini ke arah yang lebih maju.

Keadilan ( Temmappasilaingeng ) adalah nilai yang harus

diaplikasikan oleh seluruh aparat pemerintah dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan satu dengan

yang lainnya, dengan demikian masyarakat akan bersimpati dan

secara tulus memberi dukungannya kepada pemimpin dan aparat

pemerintah, sehingga tujuan pembangunan dan penyelenggaraan

pemerintahan akan tercapai dengan mudah.

Etos kerja masyarakat, nilai ini terungkap dalam ungkapan

tradisional “ resopanamatinulu naletei pammase dewata “ yang

bermakna hanya dengan usaha dan bekerja keras serta

ketekunan akan medapat rahmat dari yang maha kuasa, hal ini

mencerminkan tingginya etos kerja masyarakat, meskipun

demikian mereka tetap bersandar kepada Tuhan YME sebagai

penentu segalanya. Dalam kehidupan masyarakat yang sangat

kompetitif, nilai etos kerja diperlukan sebagai motivasi dan spirit

dalam masyarakat untuk meningkatkan daya saingnya.

100

Berlandaskan nilai-nilai kearifan budaya tersebut, yang

dipadukan dengan nilai-nilai penyelenggaraan pemerintahan modern

akan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan tata

kehidupan masyarakat yang modern dan berbudaya.

B. VISI 2008 - 2013

“Bone lebih maju dan berdaya saing dalam tatanan

masyarakat religius, berbudaya, mandiri dan demokratis”

Uraian tentang Visi sebagai berikut :

1. Sebagai daerah yang lebih maju berarti bahwa di masa mendatang

Kabupaten Bone akan menjadi pusat bagi daerah-daerah di

sekelilingnya; pusat pendidikan, perdagangan, pelayanan kesehatan,

pengembangan agribisnis dan pelayanan jasa lainnya.

2. Kehidupan Masyarakat yang religius berarti bahwa masyarakat

senantiasa menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan

menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam

penyelenggaraan kegiatan.

3. Masyarakat modern yang berbudaya yaitu masyarakat yang

senantiasa berfikir dan bertindak positif, terbuka menerima nilai-nilai

baru, berpandangan luas, berorientasi ke masa depan dan toleran

terhadap perbedaan serta tidak primordial dengan tetap berdasarkan

pada nilai-nilai lokal.

4. Masyarakat mandiri Masyarakat kompetitif yaitu masyarakat yang

memiliki kemampuan dasar dalam mengelola sumberdaya dan

memenuhi kebutuhan sendiri secara proforsional secara

berkelanjutan.

5. Demokratis, diukur dengan : (a) semakin mantapnya kelembagaan

demokrasi; (b) meningkatnya peranserta masyarakat; (c) terjaminnya

kebebasan pers dan media massa dalam mengkomunikasikan

101

kepentingan masyarakat; (d) meningkatnya budaya dan penegakan

hukum.

6. Berdayasaing, diukur dengan : (a) meningkatnya perekonomian

berbasis keunggulan kompetitif; (b) terbangunnya keterkaitan sistem

produksi, distribusi, dan pelayanan; (c) mengedepankan

pembangunan SDM berkualitas dan berdayasaing; (d) meningkatnya

penguasaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (e)

semakin majunya pembangunan infrastruktur.

7. Berbudaya dan Agamais, diukur dengan : (a) semakin kuatnya jatidiri

dan karakter kedaerahan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa; (b) semakin terpeliharanya kerukunan internal dan antar umat

beragama; (c) berkembangnya modal sosial; dan (d) diterapkannya

nilai-nilai luhur budaya daerah.

C. MISI

Agar visi Kabupaten Bone dapat diwujudkan, maka ditempuh misi

pembangunan sebagai berikut :

1. Memperkokoh peran otonomi daerah yang luas, nyata, dan

bertanggungjawab, didukung oleh aparatur pemerintah yang baik

dan terpercaya serta partisipasi masyatakat secara luas dalam

pembangunan.

2. Mendorong investasi diberbagai bidang usaha melalui peningkatan/

penyediaan fasilitas dan jasa pelayanan secara berdayaguna dan

berhasilguna serta membentuk sistem/jaringan kerjasama dan

assosiasi bisnis.

3. Mengembangkan sumberdaya daerah, baik sumberdaya manusia

(SDM) melalui pengembangan pendidikan, maupun sumberdaya

alam (SDA) terutama komoditas unggulan dalam arti luas dengan

prioritas pada agrobisnis.

102

4. Meningkatkan tatanan demokrasi dalam segala aspek kehidupan

dan menjamin tegaknya supremasi hukum.

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

kualitas hidup yang layak, bermartabat, serta memenuhi

tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan,

kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan.

6. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah

terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan

mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada

mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis sumberdaya alam dan

sumberdaya manusia yang produktif, mandiri, maju, dan

berwawasan lingkungan.

7. Meningkatkan kualitas kerukunan beragama, pengembangan seni

budaya dan pariwisata, peran perempuan, pemuda dan olah raga.

8. Meningkatkan dan mengembangkan pembangunan yang lebih

merata ke seluruh wilayah secara proporsional, termasuk

perbatasan, pedalaman, dan terisolir.

9. Mengembangkan sistem informasi dan telekomunikasi secara

terpadu yang senantiasa dimutakhirkan sesuai dengan

perkembangan keadaan dalam upaya mempromosikan daerah.

10. Memantapkan dan meningkatkan ketentraman, keamanan dan

ketertiban masyarakat.

D. TUJUAN

1. Mewujudkan Sumber daya manusia Kabupaten Bone yang bertakwa

kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, cerdas, menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi, sehat jasmani dan rohani serta memiliki

kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada

103

peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mampu

mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)

3. Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered) dan

berdaya saing tinggi guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan

melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat, namun tetap berdasar pada upaya

pemanfaatan yang berkelanjutan.

5. Menumbuh kembangkan potensi ekonomi lokal dalam rangka

mendukung pengembangan ekonomi daerah dan meningkatkan

minat investasi.

6. Mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur dengan

tuntutan pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah secara bertahap

terutama pembangunan prasarana dasar di seluruh wilayah.

7. Meningkatkan pendapatan daerah untuk memenuhi pembiayaan

pembangunan dan pelayanan publik.

8. Menciptakan kondisi daerah yang kondusif, tentram, aman dengan

meningkat persatuan dan kebersamaan masyarakat dalam

memajukan kabupaten Bone.

E. SASARAN

Dengan mengacu pada misi yang telah ditetapkan maka

sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang

adalah sebagai berikut :

1. Misi : Mengembangkan kualitas SDM agar tercipta masyarakat yang

religius, handal, tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi ,

dengan sasaran :

104

a. Terwujudnya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan

masyarakat yang tercermin pada penerapan akhlak yang baik

dan peningkatan aktivitas keagamaan.

b. Tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat semakin tinggi

sehingga memiliki kecerdasan, kemampuan dan daya saing

dalam memperoleh pekerjaan dan melakukan kegiatan usaha.

c. Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan

kualitas pelayanan kesehatan sehingga masyarakat memiliki

fisik dan raga yang sehat dan memungkinkan untuk

berpartisipasi dalam pembangunan.

d. Terciptanya masyarakat modern yang berwawasan luas dan

global tapi tetap menjunjung nilai-nilai budaya lokal, sehingga

dapat mempertahankan jati diri sebagai masyarakat Bugis dan

tidak goyah dalam menghadapi pengaruh budaya asing yang

bertentangan dengan sikap dan kepribadian masyarakat

2. Misi : Meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk mewujudkan

3. pemerintah yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan

transparan, melalui pembenahan birokrasi, penguatan kelembagaan

pemerintah daerah dan peningkatan SDM aparatur, serta penegakan

hukum, dengan sasaran :

a. Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang sesuai

dengan kebutuhan daerah.

b. Terciptanya instrumen penilaian kinerja dan kompetensi jabatan

yang implementatif

c. Terciptanya sistem kepegawaian yang ideal dan teruji sehingga

menjamin pelaksanaan penjenjangan karir pegawai secara sehat.

d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur

pemerintah agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan

dan pembangunan secara optimal.

105

4. Misi : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

pengembangan perekonomian lokal berdasarkan konsep

pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada

mekanisme pasar dan pemanfataan sumberdaya alam secara

berkelanjutan, dengan sasaran :

a. Kemudahan dalam pelayanan dan pemberian rekomendasi dan

periizinan bagi pelaku ekonomi sehingga meningkatkan minat

masyarakat untuk menggeluti dunia usaha.

b. Semakin menguatnya kelembagaan masyarakat pelaku ekonomi

seperti koperasi, PKM dan jenis usaha lainnya sehingga

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Semakin terbuka dan meluasnya pangsa pasar komoditi-

komoditi unggulan dan berdampak terhadap peningkatan

pendapatan masyarakat.

d. Meningkatnya manajemen kewirausahaan masyarakat

sehingga mendukung pengembangan ekonomi lokal.

e. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dalam

pengembangan berbagai peluang usaha yang potensial namun

mengutamakan unsur keberlanjutan SDA yang tersedia.

5. Misi : Membangun kesadaran dan komitmen masyarakat untuk

berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan

dan penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran

a. Tercipta kesadaran dan komitmen masyarakat untuk pro aktif

dan tanggap terhadap peluang berpartisipasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

b. Aparatur pemerintah mendorong dan membuka peluang bagi

masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam

pembangunan.

c. Tersedia produk peraturan yang mendukung pemberdayaan

masyarakat.

106

d. Pemberian peluang partisipasi harus sesuai dengan kemampuan

dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

6. Misi : Meningkatkan pelayanan, konsultasi dan asistensi dalam

rangka mengembangkan kemampuan dan daya saing masyarakat,

dengan sasaran :

a. Pembinaan dan asistensi terhadap masyarakat terlaksana

dengan baik sehingga kemampuan dan daya saing masyarakat

meningkat.

b. Masyarakat yang responsif terhadap pemberian pelayanan

prima.

c. Aparatur pemerintah yang mampu memberikan pelayan prima

kepada masyarakat.

d. Tersedia Pedoman pelayanan prima dan standar pelayanan

minimal

e. yang implementatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

7. Misi :Membangun jejaring (network) antara lembaga, stakeholder

dan dengan daerah lain dalam upaya meningkatkan kerjasama

pengembangan daerah, peningkatan daya saing masyarakat dan

daerah, dengan sasaran :

a. Jejaring/network antara lembaga pemerintah,lembaga

masyarakat, dan lembaga swasta terjalin dengan baik dalam

hal penciptaan peluang bagi masyarakat untuk bersaing dalam

skala regional bahkan global.

b. Jejaring /network dengan daerah lain semakin baik dalam

mendukung terciptanya persaingan regional yang sehat dan

peningkatan kerjasama antar daerah yang saling

menguntungkan dan menguatkan.

c. Terciptanya standar prosedur operasional dalam pemanfaatan

jejaring/network yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

d. Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan jejaring/network

107

8. Misi : Menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong investasi

dan pemanfaatan sumberdaya alam dengan sasaran :

a. Meningkatnya investasi baik dosmestik maupun dari luar yang

berdampak positif terhadap peningkatan kesempatan kerja dan

pendapatan masyarakat .

b. Tersedia data dan informasi yang komperehensif dan akurat

tentang potensi investasi, yang berguna bagi investor dalam

memutuskan bidang investasi yang akan dipilih

c. Pemberian kemudahan bagi investor dalam hal perizinan dan

penyediaan lahan investasi sehingga menjadi suatu nilai

tambah bagi Kabupaten Bone dibandingkan daerah lainnya.

9. Misi : Meningkatan pembangunan sarana dan prasarana secara

merata, sebagai upaya untuk memacu percepatan pertumbuhan

sentra-sentra ekonomi produktif di seluruh wilayah, dengan sasaran:

a. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang

memadai dan merata di seluruh wilayah guna mendukung

mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang dan jasa

sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

b. Meningkatnya kapasitas ekonomi di wilayah perbatasan antar

kabupaten, wilayah terpencil dan tertinggal sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

c. Meningkatnya produktivitas dan daya saing usaha masyarakat

pada sentra-sentra produksi ekonomi produktif di seluruh

wilayah.

10. Misi : Membina dan mengembangkan budaya lokal sebagai alat

pemersatu dan peningkatan jati diri sebagai Masyarakat Bone

yang berbudaya,dengan sasaran :

a. Meningkatnya pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai budaya

lokal yang sesuai dengan kekinian dalam tata kehidupan

masyarakat, terutama generasi muda.

108

b. Terjalinnya persatuan dan rasa kebersamaan dalam

masyarakat untuk bertekad memajukan daerah dan

meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Bone.

c. Eksistensi budaya lokal senantiasa mewarnai dan menjadi

spirit dalam berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan

dan kemasyarakatan.

109

BAB VII

STRATEGI, PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dan sesuai

dengan Visi Misi Kabupaten Bone, maka diperlukan cara atau kiat

pemerintah dalam bentuk suatu perencanaan strategi.

Perencanaan strategi merupakan proses yang berkelanjutan dan

sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan

sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan diorganisasikan secara

sistematis dalam upaya melaksanakan keputusan dan mengukur hasil yang

dicapai melalui umpan balik yang sistematis. Dalam hal ini srategi yang

dimaksud berupa kebijakan/ kebijaksanaan, program dan kegiatan.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2008 -2013 difokuskan

pada 6 bidang pembangunan sebagai berikut :

A. Kebijakan Pembangunan Pemerintahan

Pembangunan Pemerintahan diorientasikan pada upaya

mewujukan pemerintahan yang baik dan akuntabel dengan

mengembangkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta,

penciptaan jalinan kerjasama dan kemitraan antar pemerintah ( pusat,

propinsi,kabuapten dan kota), perwujudan supremasi hukum dan

pelayanan prima terhadap masyarakat.

Kebijakan- kebijakan tersebut kemudian dijabarkan kedalam

program – program pembangunan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dengan program :

a. Peningkatan hak asasi manusia dan tertib hukum.

b. Peningkatan peran dan fungsi legislatif dan eksekutif dalam

koridor kesejajaran dan kemitraan dalam hal kewenangan dan

tanggung jawab.

110

c. Sosialisasi, evaluasi dan pengembangan peraturan-peraturan

daerah yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan saat ini.

d. Restrukturisasi organisasi dan penataan kembali mekanisme

kerja pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan pelayanan

terhadap masyarakat.

e. Peningkatan koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam hal

kerjasama dengan pihak ke tiga.

f. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan

profesionalisme aparatur pemerintah.

g. Penyelenggaraan pembinaan karir aparatur berdasarkan

kesetaraan gender, profesionalisme, prestasi dan pendidikan.

h. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui penciptaan suasana

yang kondusif dan pemberian imbalan ( reward ) yang memadai

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan

daerah.

i. Menumbuhkembangkan budaya politik yang demokratis dan

meningkatkan pendidikan politik dalam masyarakat.

j. Penciptaan pemerintahan yang baik melalui pengawasan

internal, fungsional dan masyarakat terhadap setiap kebijakan

pemerintah daerah.

k. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan

pembangunan Peningkatan kesadaran masyarakat dalm

menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara konsisten

dan bertanggung jawab.

l. Peningkatan pengendalian terhadap potensi dan kondisi

lingkungan.

B. Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan Sumber daya manusia diorientasikan pada

peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah dan masyarakat secara

111

keseluruhan sebgai upaya untuk mewujudkan profesionalisme aparatur

pemerintah dan mewujudan kemandirian serta daya saing masyarakat.

Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan

program sebagai berikut :

a. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan

baik formal maupun informal bagi seluruh masyarakat dan

penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun secara sistematis

dan komprehensif.

b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik pada seluruh tingkatan

pendidikan dan peningkatan kesejahteraan.

c. Pembaharuan sistem pendidikan melalui diversifikasi pendidikan

kejuruan, serta memasukkan muatan lokal pada kurikulum yang

tersedia sesuai dengan kepentingan daerah dan kebutuhan

pasar kerja.

d. Pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan sebagai tempat

penyiapan tenaga-tenaga terampil yang berbudaya dan berbudi

pekerti luhur.

e. Pengawasan mutu pendidikan baik yang diselenggarakan oleh

pemerintah maupun swasta dalam rangka mewujudkan sistem

pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi

perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus

berkembang.

f. Peningkatan kualitas pendidikan agama yang didukung

ketersediaan sarana dan prasarana pada setiap jenjang

pendidikan.

g. Peningkatan peran dan kedudukan agama sebagai landasan

moral, spiritual dan etika dalam kehidupan masyarakat.

112

C. Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi diorientasikan pada pengembangan

ekonomi lokal yang berbasis kerakyatan, peningkatan daya saing dan

kualitas produk komoditi unggulan daerah, perluasan jaringan bisnis dan

pasar regional maupun global dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Kebijakan Pembangunan Ekonomi, dengan program sbb :

a. Pengembangan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme

pasar serta jaminan adanya prinsip persaingan usaha yang sehat

dan perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

b. Penciptaan peluang usaha yang seluas-luasnya melalui regulasi

perisinan yang bersifat transparan.

c. Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar

efisien, produktif dan berdaya saing.

d. Pengembangan dan penelitian potensi ekonomi daerah yang

mengarah pada kemandirian ekonomi lokal.

e. Pelaksanaan pendataan ulang, verifikasi dan pengembangan

aset pemerintah daerah agar dapat dikelola dan dimanfaatkan

secara optimal bagi kepentingan masyarakat.

f. Pembinaan dan pengembangan semangat dan jiwa

kewirausahaan dalam masyarakat agar terwujud masyarakat

yang mandiri dan kompetitif.

g. Penataan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar menjadi

Badan Usaha yang profesional, efisien dan transparan.

D. Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya

Pembangunan Sosial Budaya diorientasikan pada penciptaan

tatanan masyarakat yang dinamis, tertib dan berbudaya, serta

113

membangun kekuatan dan kemandirian lokal menuju kehidupan

masyarakat madani.

Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya, dengan sasaran

sebagai berikut:

a. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kebersihan

lingkungan secara optimal melalui penyediaan tenaga terdidik

dan terampil dalam menangani kesehatan, penyediaan obat-obat

yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

b. Peningkatan mutu pelayanan lembaga - lembaga kesehatan

melalui peningkatan sumberdaya manusia, penyediaan sarana

dan prasarana.

c. Pembinaan dan peningkatan kerjasama dengan pihak terkait

dalam hal penanganan pengawasan makanan dan minuman

berbahaya bagi kesehatan, penyalahgunaan narkotika,

psikotropika dan zat aditif lainnya.

d. Pembinaan dan pengembangan kemampuan lembaga tripartit

dalam hal keamanan, keselamatan kerja dan jaminan sosial

pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Peningkatan administrasi kependudukan dan manajemen

pengelolaan kependudukan.

f. Pengembangan dan pembinaan nilai-nilai seni dan budaya

daerah warisan masa lalu sebagai wahana apresiasi kehidupan

masyarakat, yang disesuaikan dengan moral etika dan estetika

masa kini.

g. Pengembangan dan pemeliharaan seni budaya daerah sebagai

daya tarik wisata melalui pembinaan yang komperehensif dan

berkesinambungan terhadap lembaga dan organisasi seni

budaya.

114

h. Pengembangan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh

dan terpadu secara lintas sektoral, bersifat partisipatoris dan

berkelanjutan.

i. Pemberdayaan dan peningkatan peran perempuan dalam

semua bidang kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan

pemerintahan.

j. Penciptaan kualitas generasi muda yang mandiri, berdaya saing

dan memiliki keunggulan kompetitif.

k. Menumbuhkembangkan budaya olahraga sejak dini melalui

pendidikan olahraga baik di sekolah maupun dalam masyarakat.

l. Pembinaan secara sistematis, komperehensif dan

berkesinambungan terhadap organisasi - organisasi olahraga.

E. Kebijakan Pembangunan Penataan Wilayah

Pembangunan Penataan Wilayah diorientasikan pada

peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan aksesibilitas

pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk

menciptakan ruang dan lingkungan kehidupan yang lebih layak.

Kebijakan Pembangunan Penataan Wilayah dengan program

sebagai berikut :

a. Peningkatan peran dan fungsi Kabupaten Bone sebagai pusat

jasa dan perdagangan melalui penataan tata ruang wilayah untuk

meningkatkan peran sentra-sentra ekonomi.

b. Peningkatan infrastruktur secara merata dengan penekanan

pada peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang

efektif dan efisien.

c. Pengembangan kebijakan pemanfaatan lahan yang legal formal

berdasarkan pada kepentingan penataan ruang, pelestarian

lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

115

d. Peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana umum

yang ada.

e. Peningkataan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan

hidup yang sesuai dengan teknologi yang ramah lingkungan.

f. Pengawasan terhadap pemanfaatan potensi dan kerusakan

kondisi lingkungan .

6. Kebijakan Keuangan Daerah dengan program sebagai berikut :

a. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam

pembiayaan pembangunan.

b. Penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan

pembiayaan pembangunan oleh swasta.

Peningkataan PAD melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah

secara rasional dan memperhatikan kemampuan masyarakat, serta tidak

menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi dan kerusakan lingkungan.

116

BAB VIII

ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Arah pembangunan Kabupaten Bone, memuat kebijakan rencana

pembangunan untuk menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan

di berbagai aspek dalam mendukung terwujudnya visi Kabupaten Bone.

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan daerah dijabarkan sebagai

berikut :

A. PENINGKATAN KUALITAS HIDUP

Arah peningkatan kualitas hidup, dijabarkan ke dalam :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan. Melakukan reorientasi

kebijaksanaan pendidikan dan pelatihan agar tanggap terhadap

dinamika pembangunan dan permintaan pasar tenaga kerja. Antara

lain menyempurnakan metode serta kurikulum pada seluruh jalur,

jenis, dan jenjang pendidikan yang memuat topik inti, muatan lokal,

dan minat pribadi peserta didik, serta pemberian bobot pendidikan

sikap hidup yang mampu mengubah nilai dan sikap budaya ke arah

kesadaran menjaga harkat dan martabat diri. Demokratisasi

pendidikan bagi seluruh warga masyarakat untuk mendapatkan

haknya dalam pendidikan, dengan pemberian kemudahan memasuki

sekolah dan hak mengembangkan bakan dan kreativitas. Serta

perhatian yang lebih besar terhadap peningkatan mutu, nasib, dan

kesejahteraan guru serta tenaga pendidikan lainnya, terutama di

daerah terpencil dan terisolir.

Meningkatkan kemampuan konseptual, teknis, dan manajerial;

meningkatkan daya tampung peserta didik dengan mendayagunakan

secara optimal sarana dan prasarana pendidikan sehingga peserta

didik dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

117

memperluas kesempatan belajar bagi anak usia 7-15 tahun di SD

dan SMP; mengurangi secara bertahap jumlah anak yang putus

sekolah dan menuntaskan masalah pendidikan bagi anak usia 10-14

tahun yang terpaksa bekerja; serta meningkatkan kepedulian

masyarakat akan hak anak.

2. Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Mental. Meningkatkan

cakupan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat terutama

penduduk miskin; mengembangkan cara pelayanan kesehatan yang

efektip dan efisien sehingga sesuai dengan keadaan setempat;

mengembangkan cara penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan

kesehatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan

informasi yang edukatif; menanamkan kebiasaan pola hidup bersih

dan sehat, pola makan dengan gizi seimbang di lingkungan keluarga;

serta meningkatkan upaya terpadu untuk makin menjamin kecukupan

pangan dan perbaikan gizi masyarakat antara lain dengan

mengarahkan pembangunan pertanian dan diversifikasi makanan.

Kegiatan olahraga ditingkatkan dan dimasyarakatkan sejak dini,

melalui pendidikan di sekolah dan di luar sekolah guna meningkatkan

kesegaran jasmani. Sejalan dengan itu, ditingkatkan pula fasilitas

olahraga yang terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat.

3. Peningkatan Pendapatan. Bagi penduduk miskin, penanganannya

dilakukan melalui pemberian keterampilan praktis; menumbuhkan

sikap produktif dan mandiri melalui pendidikan dan latihan;

memberikan kesempatan kerja dan berusaha; serta meningkatkan

pelayanan sosial dengan mutu yang memadai.

B. PEMBANGUNAN SOSIAL DAN AGAMA

1. Penanganan Kependudukan. Menekan laju pertumbuhan penduduk

dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan keluarga berencana

118

untuk mewujudkan keluarga sejahtera bagi masyarakat; memupuk

kesadaran keluarga berencana sejak dini; meningkatkan

keseimbangan persebaran penduduk melalui penyediaan industri

pertanian perdesaan; meningkatkan keterampilan dan pemberian

kesempatan kerja; serta memasyarakatkan norma keluarga kecil,

bahagia, dan sejahtera.

2. Pembangunan Ketenagakerjaan. Kebijakan pembangunan

ketenagakerjaan terdiri dari upaya-upaya yang terpadu dan saling

menunjang antar berbagai aspek pembangunan untuk membina iklim

perluasan lapangan kerja; meningkatkan efisiensi dan produktivitas;

meningkatkan kualitas tenaga kerja; mendayagunakan tenaga kerja

produktif, dan mengembangkan kesejahteraan tenaga kerja.

3. Peningkatan Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Diupayakan melalui peningkatan kemampuannya, baik pengetahuan

maupun keterampilan melalui pendidikan dan latihan; meningkatkan

aksesibilitas dan kontrol yang memungkinkan perempuan sebagai

mitra sejajar dengan laki-laki untuk bersama-sama berperan serta

dalam pembangunan sesuai dengan kodrat dan martabatnya tanpa

melupakan peran bersama dalam mewujudkan keluarga sejahtera

yang beriman, sehat, dan bahagia.

4. Peningkatan kualitas Aparatur. Meningkatkan kualitas aparatur

pemerintah secara kontinu dengan melaksanakan pendidikan dan

pelatihan, memantapkan peran struktural dan fungsionalnya secara

berimbang, melaksanakan penempatan aparat pemerintah secara

tepat melalui analisis jabatan untuk mengoptimalkan perannya

sebagai pelayan masyarakat.

5. Peningkatan perhatian kepada penduduk Usia Lanjut dan

Penyandang Cacat. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan

kesejahteraan penduduk usia lanjut dan penyandang cacat melalui

pelatihan; memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum

119

terutama kepada anak-anak untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi

seperti sikap menghargai penderita cacat dan memperlakukannya

seperti warga masyarakat lainnya yang tidak cacat; dan

menggerakkan peranserta masyarakat dalam upaya sosial.

Di samping itu, perhatian khusus diberikan dengan menyediakan

sarana khusus di tempat umum; memberikan kemudahan dan

keringanan pelayanan sosial lainnya; serta memberikan kesempatan

untuk berperanserta dalam kegiatan pembangunan bagi yang mampu

bekerja sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.

6. Peningkatan pemahaman nilai Agama dan Budaya. Menanamkan

sejak dini nilai-nilai agama, moral, dan nilai budaya daerah, baik

melalui jalur pendidikan formal maupun non formal guna mewujudkan

masyarakat dengan kualitas yang utuh. Hal tersebut dilakukan

melalui pendekatan komprehensif, yaitu memasukkan unsur

keimanan dan ketaqwaan pada metode pengajaran, membekali guru

dan tenaga kependidikan lainnya dengan nilai-nilai agama dan nilai-

nilai luhur budaya sehingga mempunyai rasa, jiwa, prilaku, budi

pekerti yang baik, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, serta mendorong penyediaan sarana ibadah antara lain di

lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, tempat bekerja, dan

tempat umum. Di samping itu, ditingkatkan pula peran orang tua,

pendidikan dalam keluarga dan masyarakat, pendidikan pesantren

dan pendidikan keagamaan lainnya.

C. PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

1. Pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan dalam

bidang ekonomi meliputi upaya meningkatkan kegiatan ekonomi

rakyat, terutama melalui pengembangan koperasi dan pembinaan

pengusaha kecil, memperluas lapangan kerja, memperluas lapangan

120

usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan

masyarakat pada umumnya serta dukungan dari masyarakat.

Kebijaksanaan ekonomi dalam bidang perdagangan, keuangan dan

investasi, ketenagakerjaan, industri, pertanian, pengembangan

usaha, dan jasa-jasa, diarahkan untuk mewujudkan peningkatan

pemerataan dan penanggulangan kemiskinan.

2. Pengembangan sarana dan prasarana baik fisik seperti jalan, jaringan

transportasi, listrik, pengairan, air bersih, kesehatan, dan pendidikan,

maupun non-fisik seperti kelembagaan ekonomi dan sosial

masyarakat ditingkatkan secara lebih merata. Pengembangan sarana

dan prasarana tersebut diutamakan yang langsung menyentuh

kepentingan golongan masyarakat berpendapatan rendah seperti

jalan desa, transportasi perintis, pengairan desa, dan pelabuhan

rakyat, yang diupayakan untuk dapat dimanfaatkan secara optimal,

berkelanjutan dan merata oleh semua golongan masyarakat.

D. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

1. Ketahanan pangan dan gizi dimantapkan dalam arti luas, yaitu tidak

hanya terbatas pada peningkatan produksi dan kualitas beras, tetapi

juga mencakup pemenuhan kebutuhan bahan pangan lainnya,

termasuk hasil hortikultura dan bahan makanan lain yang merupakan

sumber karbohidrat, protein, lemak dan zat gizi mikro. Untuk itu,

produksi pangan terus ditingkatkan melalui upaya pemanfaatan

sumber daya pertanian dengan pola pengusahaan yang berorientasi

agrobisnis, keterpaduan, dan dikembangkan sesuai dengan sumber

daya setempat, termasuk pemanfaatan lahan pekarangan.

2. Sejalan dengan itu diupayakan adanya peningkatan investasi

swasta, Perusda, dan koperasi di bidang pertanian pangan.

Peningkatan investasi tersebut diarahkan untuk perluasan areal

pertanian pangan, yang disesuaikan dengan kondisi tanah, pola tata

121

ruang, dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Pengembangan

usaha pertanian pangan tersebut dilaksanakan dengan

memperhatikan dan mendapat dukungan sepenuhnya dari peran

serta aktif petani sehingga menciptakan kemitraan dan kebersamaan

antara perusahaan dan petani. Peningkatan produksi pangan

memerlukan perluasan areal pertanian pangan, yang didukung oleh

pengembangan prasarana irigasi, perhubungan dan kelembagaan

petani, serta peningkatan penyediaan teknologi dan dana investasi.

3. Perhatian lebih besar diberikan pada penyuluhan gizi masyarakat

yang merupakan kegiatan pokok dalam upaya meningkatkan

keadaan gizi penduduk. Pada penyuluhan gizi masyarakat perhatian

utama diberikan pada upaya pencegahan dan penanggulangan

masalah gizi-salah yang meliputi masalah gizi-kurang dan gizi-lebih

antara lain melalui penganekaragaman pola konsumsi pangan.

Khusus untuk tujuan penganekaragaman pola konsumsi pangan,

kegiatan penyuluhan gizi antara lain ditekankan pada upaya

melestarikan dan mengembangkan keanekaragaman makanan

trasidional. Selain itu perlu diperhatikan pula upaya guna menajamin

agar penyediaan dan konsumsi pangan penduduk aman dari

berbagai pencemaran bahan berbahaya yang merugikan kesehatan.

Selanjutnya perkembangan komunikasi, informasi, dan edukasi,

dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan jangkauan dan

efektifitas kegiatan penyuluhan gizi. Pesan gizi disesuaikan dengan

nilai-nilai agama, kepercayaan, dan keyakinan serta kebiasaan

setempat. Oleh karena itu, pemanfaatan media massa dimanfaatkan

sebesar-besarnya, baik media cetak, elektronik maupun media massa

tradisional berupa kesenian-kesenian daerah.

4. Upaya penanggulangan masalah gizi-kurang ditingkatkan, yaitu (a)

gangguan akibat kurang iodium; (b) anemia gizi besi dan kurang

vitamin A; dan (c) kurang energi dan protein. Oleh karena masalah

122

gizi tersebut umumnya erat kaitannya dengan masalah kemiskinan.

Penanggulangannya sejauh mungkin dipadukan dengan upaya

penanggulangan kemiskinan di daerah perdesaan.

5. Produktivitas dan efisiensi pengelolaan upaya perbaikan gizi

ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan jumlah dan mutu tenaga

gizi yang professional untuk berbagai jenjang dan tingkatan;

peningkatan kegiatan penelitian unggulan di bidang pangan dan gizi;

pengembangan penerapan teknologi pangan pascapanen untuk

memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang beraneka ragam dan

bergizi; pengefektifan koordinasi berbagai kegiatan upaya perbaikan

gizi dalam sektor-sektor pertanian, industri, perdagangan, kesehatan,

kependudukan dan keluarga sejahtera, pendidikan, agama dan

lainnya. Selain itu, dalam pengelolaan upaya perbaikan gizi

ditingkatkan kemitraan antara pemerintah dan swasta.

E. PENGEMBANGAN USAHA DAERAH

1. Pengembangan usaha daerah dilakukan dalam rangka menata

struktur dunia usaha yang lebih berimbang, merata, berkeadilan,

kukuh, dan mandiri. Untuk itu, diupayakan dengan membina dan

melindungi usaha kecil, informal, dan tradisional serta golongan

ekonomi lemah terhadap persaingan yang tidak seimbang melalui

kepastian hukum yang menjamin ruang geraknya secara proporsiona

dalam mengembangkannya menjadi pengusaha kecil yang tangguh.

2. Dalam rangka mewujudkan pengusaha menengah dan kecil, agar

menjadi tangguh dilaksanakan upaya peningkatan prakarsa, etos

kerja dan peransertanya di segala bidang kehidupan ekonomi

masyarakat. Untuk itu, diupayakan peningkatan kemampuan

kewirausahaan dan manajemen, serta kemampuan penguasaan dan

pemanfaatan teknologi bagi para pengusaha menengah dan kecil.

Selain itu, guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan peran serta

123

pengusaha menengah dan kecil dalam pembangunan diupayakan

perluasan akses terhadap faktor produksi termasuk pemanfaatan

sumber daya alam secara optimal, teknologi, dan pasar;

penyempurnaan kebijaksanaan yang mendukung; dan penyediaan

sarana dan prasarana yang memadai.

3. Khusus untuk mengembangkan peran pengusaha kecil khususnya

pengusaha tradisional, dilakukan upaya dengan menata dan

mengembangkan kelembagaan usaha; meningkatkan kemampuan

pemupukan dan pemanfaatan modal; mengembangkan sarana dan

prasarana pemasaran; meningkatkan akses terhadap sumber

permodalan; memberikan kemudahan dan perlindungan usaha; serta

meningkatkan kerja sama, keterkaitan, kemitraan usaha dengan

koperasi, pengusaha menengah, dan perusda.

F. PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

1. Penyempurnaan prasarana perdagangan yang meliputi :

penyempurnaan sistem administrasi bidang perdagangan, termasuk

penyempurnaan peraturan-peraturan yang diperlukan, sistem

perizinan dan penyederhanaan serta peningkatan dayaguna

pelaksanaannya; pembangunan pasar, tempat-tempat pelelangan,

dan pusat-pusat perdagangan lainnya.

2. Peningkatan dan penyempurnaan organisasi dan lembaga

pemasaran meliputi : pembinaan organisasi pemasaran dan

perdagangan serta pada pedagang pada khususnya; peningkatan

peranan dan pengembangan lembaga-lembaga pemasaran termasuk

bursa komoditi; pembinaan pengembangan lembaga konsumen;

pembinaan kerjasama antara perusahaan daerah; swasta; dan

koperasi; serta mengembangkan mutu barang-barang yang

dipasarkan terutama bagi pengusaha kecil.

124

3. Meningkatkan daya saing dan diversifikasi komoditas ekspor dengan

cara : meningkatkan produktivitas di sektor produksi;

menyederhanakan prosedur pengumpulan, pengadaan; dan

penyaluran barang.

4. Memperluas pasar barang-barang produksi; menyelenggarakan dan

mengikuti kegiatan pameran dagang secara kontinyu; membina serta

mengembangkan sistem informasi pasar secara terpadu; dan

meningkatkan kontak-kontak dagang.

5. Meningkatkan kegiatan pengumpulan dan penyebaran informasi

untuk pengembangan ekspor.

G. PEMBANGUNAN KOPERASI

1. Meningkatkan akses dan pangsa pasar, antara lain dengan

meningkatkan keterkaitan usaha, kesempatan usaha dan kepastian

usaha, memperluas akses terhadap informasi usaha, mengadakan

pencadangan usaha, membantu penyediaan sarana dan prasarana

usaha yang memadai, serta menyederhanakan perizinan. Serta

mengembangkan sistem pelayanan informasi pasar, harga, produksi

dan distribusi yang memadai.

2. Memperluas akses terhadap sumber permodalan, memperkukuh

struktrur permodalan dan meningkatkan kemampuan pemanfaatan

modal koperasi, antara lain dengan meningkatkan jumlah pagu dan

jenis pinjaman untuk koperasi; mendorong pemupukan dana internal

koperasi; menciptakan berbagai kemudahan untuk memperoleh

pembiayaan dan jaminan pembiayaan; mengembangkan sistem

perkreditan yang mendukung dan sesuai dengan kepentingan

koperasi pada khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya;

mengembangkan sistem pembiayaan termasuk lembaga pengelola

yang sesuai keuangan lainnya yang sudah ada.

125

3. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen, antara lain

dengan meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan

profesionalisme anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan

koperasi; mendorong koperasi agar benar-benar menerapkan prinsip

koperasi dan kaidah usaha ekonomi; mendorong proses

pengembangan karir karyawan koperasi; mendorong terwujudnya

tertib organisasi dan tata hubungan kerja yang efektif; mendorong

berfungsinya perangkat organisasi koperasi; meningkatkan partisipasi

anggota; mendorong terwujudnya keterkaitan antarkoperasi, baik

secara vertical maupun horizontal dalam bidang informasi, usaha dan

manajemen; meningkatkan kemampuan lembaga gerakan koperasi

agar mampu berfungsi dan berperan dalam memperjuangkan

kepentingan dan membawa asipirasi koperasi; dan meningkatkan

pemahaman terhadap nilai-nilai dan semangat koperasi melalui

peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perkoperasian,

baik bagi anggota koperasi, pengelola koperasi maupun masyarakat.

H. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

1. Pengembangan nilai-nilai iptek yang mampu mendorong peningkatan

kemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan

menguasai iptek, serta membentuk budaya iptek di masyarakat dalam

rangka memecahkan masalah pembangunan seperti teknik produksi,

teknologi, ilmu pengetahuan terapan, dan ilmu pengetahuan dasar.

Dilakukan sedini mungkin, baik melalui lingkungan keluarga,

lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat melalui kegiatan

organisasi, media massa dan forum komunikasi lainnya dengan

menyesuaikan keragaman dan kondisi lingkungan sosial budaya

dalam masyarakat.

2. Melalui pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek,

diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian dan keunggulan

126

produksi daerah dalam melaksanakan transformasi kemampuan pada

berbagai industri yang dalam jangka panjang akan menghadapi

persaingan global dan daya saing sektor produksi secara luas.

I. PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PESISIR

1. Dalam rangka meningkatkan harkat dan taraf hidup masyarakat pantai

dan nelayan sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan

ditetapkan kebijaksanaan untuk mendorong usaha peningkatan hasil

tangkapan melalui peningkatan produksi usaha nelayan skala kecil

dan tambak serta membina industri kecil pengolahan hasil laut;

menyempurnakan pola hubungan kerja antara KUD dan nelayan

dengan pengusaha dalam rangka meningkatkan keandalan sistem

distribusi. Di samping itu, kebijaksanaan dalam pembangunan

kelautan dan pesisir adalah mengembangkan sentra produksi

perikanan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan peran serta

masyarakat desa pantai; dan meningkatkan kesejahteraan dan

kemampuan masyarakat desa pantai melalui pemantapan organisasi

dan pemerintahan desa pantai, pengembangan prasarana sosial

untuk menggerakkan kehidupan ekonomi, dan pencarian alternatif

kesempatan kerja.

2. Dalam rangka mempertahankan daya dukung dan kelestraian fungsi

lingkungan laut, ditetapkan kebijaksanaan untuk menanamkan budaya

kelautan dan jiwa bahari sedini mungkin, baik melalui lingkungan

keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat melalui

kegiatan organisasi, media massa dan forum komunikasi lainnya, dan

melalui penyebarluasan produk kelautan, peningkatan produk dan

pelayanan wisata bahari, penyebarluasan informasi fungsi ekosistem

laut dan keragaman hayati; melindungi dan meningkatkan kepedulian

terhadap lingkungan hidup melalui pemahaman fungsi ekosistem

pantai dan keragaman hayati seperti terumbu karang, hutan bakau

127

dan nipah sehingga fungsinya sebagai penghalang gelombang,

habitat dan pembiakan ikan sekaligus sebagai potensi wisata, dapat

terjamin; serta menyusun dan menetapkan tata ruang laut yang

berwawasan lingkungan untuk dijadikan pedoman bagi perencanaan

pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan

sumber daya laut dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien, dan

efektif.

J. PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

Pembangunan Perkotaan

1. Kebijaksanan pembangunan perkotaan dalam upaya peningkatan

kemampuan dan produktivitas kota adalah mengembangkan

kemampuan pemerintah daerah, untuk melaksanakan investasi

pembangunan secara mandiri; meningkatkan peran masyarakat dan

dunia usaha dalam pembangunan prasarana dan sarana perkotaan;

merangsang perkembangan investasi di sektor ekonomi; serta

memanfaatkan ruang dan potensi kota secara efisien melalui kegiatan

penataan kota dan penataan bangunan.

2. Pembangunan perkotaan dilakukan secara terencana dan terpadu

dengan memperhatikan asas keterbukaan dalam pengambilan

keputusan sesuai dengan hak dan tanggung jawab pemerintah,

swasta dan masyarakat.

3. Pembangunan perkotaan diselenggarakan untuk mewujudkan

lingkungan fisik dan sosial ekonomi perkotaan yang berkualitas dan

terpelihara serta mampu mendukung pembangunan yang

berkelanjutan. Lingkungan fisik perkotaan dikembangkan dan diatur

dengan penataan aspek hukum dan penataan asepek fisik

penggunaan tanah guna menjamin tersedianya tanah yang diperlukan

128

bagi pembangunan, memberikan kepastian hukum, dan menunjang

terwujudnya kelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan Perdesaan

1. Meningkatkan kemampuan produksi masyarakat melalui

pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna untuk dapat

meningkatkan kapasitas, kualitas, dan nilai tambah produksi;

meningkatkan faislitas permodalan dan akses masyarakat terhadap

modal, dengan mengembangkan koperasi serta lembaga ekonomi

dan keuangan lainnya; serta memperluas sarana produksi pertanian,

pengolahan hasil pertanian dan sarana pemasarannnya.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan di perdesaan dan

memperluas jaringan pelayanannya, memperluas pelayanan listrik;

mengembangkan sentra produksi dan pemasaran industri pertanian,

dan industri rakyat lainnya; meningkatkan dan memeratakan

ketersediaan fasilitas sosial bagi kesehatan, pendidikan, air bersih dan

sarana penyehatan lingkungan; serta mengembangkan jaringan irigasi

perdesaan.

3. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa dalam

pengelolaan dan administrasi pembangunan; meningkatkan

kemampuan pemerintah desa dalam menggali sumber-sumber

keuangan desa; menyediakan prasarana dan sarana pemerintahan

desa; mengembangkan sistem informasi yang mendukung kegiatan

perencanaan pembangunan desa; serta mengembangkan dan

memantapkan kemampuan dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa

dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat perdesaan.

K. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan

kegiatan utama yang akan dilakukan. Kebijakan ini erat kaitannya

129

dengan penetapan kawasan lindung dan pemanfaatan kawasan budi

daya serta penempatan lokasi pembangunan yang tepat dalam pola

tata ruang daerah.

2. Pengembangan sumberdaya air akan dilaksanakan dengan

memusatkan perhatian pada sungai yang mempunyai fungsi strategis

dan atau yang telah mengalami degradasi fungsi. Selain itu, akan

ditingkatkan pula pencegahan intrusi air laut ke dalam air bawah

tanah, terutama pada kawasan padat pembangunan. Hal itu

dilakukan melalui penataan ruang, pengembangan teknologi,

penetapan baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah.

3. Rehabilitasi lahan kritis dengan pendekatan pengelolaan DAS akan

ditingkatkan dan dilakukan secara lebih terpadu demikian pula halnya

dengan penanganan lahan pasca tambang.

4. Pengamanan sumber daya laut dan pesisir yang berupa terumbu

karang, rumput laut dan hutan bakau dari perusakan dan

pemanfaatan yang berlebihan akan ditingkatkan untuk mencegah

kerusakan sumber daya alam tersebut dan memelihara

kelestariannya.

L. PENATAAN RUANG

1. Dalam mewujudkan pola tata ruang yang terpadu, serasi, selaras,

dan seimbang dilakukan penyusunan tata guna lahan, air, dan

sumber daya alam lainnya dalam satu pola tata ruang yang

menggambarkan keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan

keseimbangan. Dalam proses penyusunannya dipertahankan

penggunaan tanah produktif untuk pertanian, kawasan hutan

dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, dan kawasan lindung

dipertahankan fungsi lindungnya.

2. Kegiatan penataan ruang ditingkatkan agar makin efektif, dilengkapi

dengan kelembagaan yang kuat, serta ditunjang dengan aparat yang

130

mampu dan terlatih. Dalam pengembangan dan pemanfaatan

kemampuan kelembagaan diperjelas batas wewenang dan kewajiban

masing-masing untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan

kewajiban antarlembaga dalam penataan ruang.

3. Peran serta masyarakat sangat penting dalam penataan ruang.

Dalam rangka mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha dalam

penataan ruang dikembangkan mekanisme yang melibatkan

masyarakat pada tahap tertentu dalam proses perencanaan tata

ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Peran serta masyarakat dikembangkan untuk menegakkan dan

memasyarakatkan ketentuan yang telah diatur di dalam rencana tata

ruang sehingga dapat berjalan dengan baik karena mendapat

dukungan masyarakat yang seluas-luasnya.

4. Untuk mendukung pengelolaan tata ruang dalam mengatur

keterpaduan serta keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

penggunaan sumber daya yang ada, baik di daratan maupun di

lautan, perangkat peraturan perundang-undangan dikembangkan dan

disempurnakan sehingga memberi arah yang jelas dan memberi

kepastian. Upaya ini meliputi pula penyerasian berbagai peraturan

perundang-undangan yang ada serta penegakan hukum untuk

menjamin bahwa pembangunan berjalan dalam kerangka tata ruang

yang telah disepakati dan ditetapkan.

M. POLITIK, INFORMASI, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA

Politik

1. Mengembangkan iklim dan budaya politik yang demokratis dengan

mengaktualisasikan prinsip persamaan, kesetaraan, kebebasan dan

keterbukaan yang berbasis pada konstitusi dalam kehidupan

bermasyarakat.

131

2. Meningkatkan pendidikan politik dan partisifasi politik masyarakat

dengan mengembangkan komunikasi politik yang lebih sehat menuju

terwujudnya budaya politik yang kondusif terhadap kehidupan

masyarakat dan pembangunan.

3. Meningkatkan kemandirian partai-partai politik agar dapat

melaksanakan fungsinya dalam meningkatkan kesadaran dan

partisipasi politik masyarakat.

4. Meningkatkan dan memantapkan pemahaman warga negara RI

mengenai wawasan kebangsaan, jati diri bangsa, pembaharuan

bangsa dengan mengaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara dilandasi ketahanan bangsa yang kuat, bermuara dan

fokus kepada kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa serta

utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Informasi, Komunikasi, dan Media Massa

1. Mengembangkan sarana dan prasarana komunikasi sesuai dengan

perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)

agar mampu menunjang kemandirian lokal dan interkoneksitas antar

tatanan dalam wilayah.

2. Meningkatkan peranan media massa dan pers dalam upaya

mencerdaskan masyarakat serta mengembangkan kehidupan

demokrasi di dalam masyarakat yang dilandasi oleh etika, moral dan

tanggung jawab.

3. Mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan pemerintah

dan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses informasi secara

cepat dan akurat.

132

N. HUKUM

1. Mengembangkan nilai-nilai tradisional yang relevan dengan sistemm

hukum nasional yang terpadu dan responsif serta sesuai dengan

kesadaran hukum masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi

manusia.

2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan aparat

penyelenggara pemerintah, melaksanakan penegakan hukum secara

konsisten tidak diskriminatif, menjunjung tinggi supremasi hukum

menuju kepada terwujudnya budaya hukum yang kondusif bagi

peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat.

3. Meningkatkan kewibawaan aparatur hukum yang memilki

kemampuan profesional dan integritas yang tinggi yang dilandasi

dengan kualitas moral dan ekita sebagai pengayom masyarakat serta

menciptakan kondisi yang dapat menjamin terwujudnya kemandirian

aparatur penegak hukum dalam menegakkan hukum yang berintikan

keadilan, kejujuran, kebenaran dan menjamin terciptanya kepastian

hukum.

4. Mendorong kemandirian lembaga peradilan dalam penyelenggaraan

proses peradilan yang bebas, terbuka, murah dan cepat serta tidak

memihak dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan, kejujuran

dan kebenaran.

5. Mengembangkan berbagai produk hukum dan peraturan perundang-

undangan, guna mendukung kemandirian lokal.

6. Mengupayakan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan

produk-produk daerah dari klaim pihak ketiga.

O. PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Tujuan pokok pembangunan permukiman adalah meningkatkan

ketersediaan rumah dan permukiman yang terjangkau oleh masyarakat

133

khususnya masyarakat berpendapatan rendah dan meningkatkan

sistem permukiman yang teratur, layak huni, berbudaya, ramah

lingkungan dan efisien, melalui :

1. Pengembangan sistem penyediaan, pembangunan dan perbaikan

huni layak, murah dan terjangkau oleh masyarakat, khususnya

masyarakat berpendapatan rendah;

2. Mengembangkan sistem subsidi hunian bagi masyarakat miskin;

3. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pelayanan prasarana dan

sarana permukiman di kawasan perkotaan dan perdesaan;

4. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan

perdesaan yang berlebihan;

5. Meningkatkan kerjasama investasi dan pengelolaan pelayanan

sarana dan prasarana pemukiman antar pemerintah swasta dan

masyarakat.

P. KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

Pembangunan bidang keamanan, ketertiban, dan ketentraman

masyarakat diarahkan pada terciptanya situasi dan kondisi yang

kondusif bagi terselenggaranya pembangunan daerah, melalui :

1. Menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman umum

dilingkungan kehidupan sosial masyarakat sehingga akan dapat

tercipta rasa aman dan tentram baik secara batiniah maupun

lahiriah;

2. Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang

mampu menjamin berfungsinya sistem keamanan swakarsa serta

sistem penegakan hukum sesuai dengan nilai-nilai lokal serta tetap

menjamin hak asasi manusia;

3. Mengembangkan sistem pengamanan wilayah dengan melibatkan

semua komponen kekuatan Pemerintah Daerah, Polri dan TNI (atas

permintaan) serta masyarakat lainnya dalam rangka upaya

134

penanggulangan terjadinya bencana alam dan kerusuhan massa

dengan tetap berpedoman pada perlindungan hak asasi manusia.

135

BAB IX

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan pembangunan yang diusulkan memiliki beberapa bagian,

seperti berdasarkan pembagian SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),

Lintas SKPD untuk kebijakan/program yang memiliki keterkaitan dan lintas

SKPD. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan kebijakan

pembangunan adalah pendekatan sektoral dan spatial. Pendekatan sektoral

akan diterapkan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan pendekatan spatial diterapkan untuk kebijakan/program lintas

SKPD.

1. Program SKPD

Program SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD

yang menjadi tanggung jawab langsung SKPD, seperti pertanian,

industri dan perdagangan. Dengan program-program yang ada

merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan dengan program

lain secara jelas dan tegas. Implementasi program SKPD ini lebih

mudah, khususnya didalam pengorganisasiannya. Hal ini mengingat

program SKPD ini hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu.

2. Program Lintas SKPD

Program ini adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD,

program ini sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (job

description) yang jelas dan tegas. Mengingat program-program lintas

SKPD ini memerlukan manajemen pengelolaan yang baik, maka

diperlukan aturan main yang jelas tentang siapa yang mengelola,

pembiayaan serta pentahapan program. Hal ini perlu terus dilakukan

untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, tumpang tindih serta

kontra produktif dengan program yang dilakukan.

136

3. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah

Dalam program kewilayahan ini dilakukan pada program-progam

yang bukan hanya berbasis satuan kerja yang ada, tetapi bisa lintas

satuan kerja dan wilayah. Penanganan air bersih, sampah, transportasi,

penanggulangan banjir merupakan isu yang harus ditangani secara

wilayah. Jika hal itu hanya ditangani dengan pendekatan sektoral maka,

problematika yang ada tidak bisa diselesaikan secara efektif dan efisien.

Program kewilayahan menggambarkan bagaimana daerah harus

terus melakukan kerjasama dengan daerah lain (inter-regional network).

Dengan memiliki jaringan dengan daerah lain yang baik, maka

diharapkan pelayanan publik (sampah, air bersih, jalan, energi, dsb)

semakin baik.

Dibawah ini diuraikan program berupa kebijakan yang ada pada

dokumen RPJMD ini. Beberapa kebijakan merupakan kewenangan suatu

SKPD, sedangkan yang lain merupakan kebijakan lintas SKPD. Untuk

aspek perwilayahan, program-program lintas sektoral (lintas SKPD) akan

lebih bermanfaat dari pada program-program SKPD. Untuk itu, kerjasama

antar daerah merupakan faktor kunci keberhasilan program ini.

A. Peningkatan Kualitas Hidup

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

3. Program Pendidikan Menengah

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

5. Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).

6. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik.

7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan.

9. Program Pendidikan Non Formal

137

2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

4. Program Lingkungan Sehat dan Promosi Kesehatan.

5. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan.

7. Program Pengawasan Obat dan Makanan.

8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan

Lansia.

9. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

B. Pembangunan Sosial dan Agama

1. Penanganan kependudukan

1. Program Keluarga Berencana.

2. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.

3. Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB.

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.

2. Pembangunan ketenagakerjaan

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan.

3. Peningkatan peranan perempuan

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan.

138

3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

dan Anak.

4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan.

5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan.

4. Peningkatan kualitas aparatur

1. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemerintahan

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah

Daerah.

4. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.

5. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi.

6. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

5. Peningkatan perhatian kepada penduduk usia lanjut dan

penyandang cacat

1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

2. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma.

3. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo

6. Peningkatan pemahaman nilai agama dan budaya

1. Program Pengembangan Nilai-nilai Agama dan Budaya.

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Keragaman

Budaya.

3. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan

Budaya.

4. Program Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Kehidupan

Beragama.

5. Program Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan.

6. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.

139

C. Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan

1. Penanggulangan kemiskinan dalam bidang ekonomi

1. Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Miskin.

2. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Bagi

Masyarakat Miskin.

3. Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan bagi

Masyarakat Miskin.

4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa.

5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2. Pengembangan sarana dan prasarana

Prasarana Jalan dan Jembatan

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

3. Program Pembangunan Saluran Drainase.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Transportasi Darat

- Lalu Lintas Angkutan Jalan

1. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tranportasi

Darat.

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ.

3. Program Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan.

Transportasi Laut

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Penunjang

Dermaga/Pelabuhan.

140

Transportasi Udara

1. Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara.

Sumberdaya Air

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Fasilitas Penunjang

Dermaga/Pelabuhan

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.

3. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan

Air Limbah.

3. Perencanaan pembangunan

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Program Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya, Prasarana

Wilayah dan Sumberdaya Alam.

3. Program Kerjasama Pembangunan.

D. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian).

2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.

3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

5. Program Peningkatan Produksi Pertanian.

6. Program Penerapan Teknologi Pertanian.

7. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Lapangan.

E. Pengembangan Usaha Daerah

1. Program Peningkatan Pendapatan Daerah.

2. Program Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Daerah.

3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset/Kekayaan Daerah

4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Kerjasama Investasi.

141

5. Program Peningkatan Daya Saing Produksi Daerah.

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

F. Pengembangan Perdagangan

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

G. Pembangunan Koperasi

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif UKM.

2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah.

3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

H. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan

Komunikasi

2. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

3. Program Pendidikan Kedinasan

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

5. Program Penelitian dan Pengembangan.

I. Pengelolaan Kelautan dan Pesisir

1. Program Pengembangan Sumberdaya Kelautan.

2. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

4. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut.

142

J. Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan

1. Program Penataan Lingkungan Permukiman Perkotaan dan

Perdesaan.

2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan

dan Perdesaan.

3. Program Pembangunan Pasar Perdesaan.

4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan.

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa

7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

8. Program Perencanaan Pengembangan Perkotaan.

9. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan.

10. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh.

K. Peningkatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Program Perencanaan Pengembangan, Pengelolaan dan

Konservasi Sumberdaya Air;

2. Program Penataan Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air

3. Program Pembangunan Sarana Prasarana Pengairan Pengendalian

Banjir dan Pengamanan Pantai.

4. Program Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Penghasil

Limbah.

5. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pengawas

Pencemaran Lingkungan.

6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup.

L. Penataan Tata Ruang

1. Program Perencanaan Tata Ruang

143

2. Program Pemanfaatan Ruang

3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

M. Pembinaan Politik, Informasi, Komunikasi dan Media Massa

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.

2. Program penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi

3. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah.

5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah.

6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

7. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media.

N. Pembinaan Hukum

1. Program Pembentukan Produk Hukum dan Legislasi Daerah

2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

3. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum

4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

5. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.

O. Peningkatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

1. Program Pengembangan Perumahan.

2. Program Lingkungan Sehat Perumahan.

3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

4. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial

5. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

P. Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat.

1. Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal.

2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

144

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan.

4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Alam.

Q. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga.

1. Program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda.

2. Program pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga

3. Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga.

145

BAB X

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

A. Aspek Kesejahteraan Rakyat

146

B. Aspek Pelayanan Umum

147

148

149

150

C. Aspek daya Saing Daerah

151

152

BAB XI

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun

2008-2013 yang berisi visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah,

merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini

juga menjadi acuan di dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja

Pemerintah Daerah (Renstra-SKPD). Keberhasilan pembangunan daerah

dalam mewujudkan visi “Bone lebih Maju dalam tatanan masyarakat

religius, berbudaya, mandiri dan demokratis”, perlu di dukung oleh ;

1) Komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan

demokratis;

2) Konsistensi kebijakan pemerintah;

3) Keberpihakan kepada rakyat; dan

4) Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

ii

BAB XII

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pemerintah Kabupaten Bone, disusun sebagai upaya untuk mencapai

tujuan pembangunan Kabupaten Bone selama kurun waktu 5 tahun

mendatang.

Sebagai tanggungjawab bersama, pencapaian tujuan pembangunan

daerah, perlu dikembangkan peran aktif seluruh stake holders dalam

merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya. Karena keberhasilan

penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan tugas

kemasyarakatan, sangat bergantung pada peran aktif masyarakat, swasta,

serta sikap mental, tekad dan semangat kedisiplinan, profesionalisme,

transparansi, partisipasi dan akuntabel para aparatur pemerintah dan

lembaga legislatif. Sehingga hasilnya dapat dinikmati sebesar-besarnya

bagi kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata.

Pada akhirnya, pembangunan Kabupaten Bone sebagai bagian

integral dari pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, akan

memperkuat jatidirinya dalam suasana demokratis, berdayasaing,

berbudaya yang bernafaskan keagamaan. Sehubungan dengan itu, semua

kekuatan politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan

lainnya perlu berperan aktif menyusun rencana program kerja menurut

fungsi dan kemampuan masing-masing dalam menjabarkan lebih lanjut

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah

Kabupaten Bone ini.

iii

Sebagaimana dijelaskan di atas, RPJMD ini juga akan menjadi acuan

bagi penyusunan RKPD yang merupakan kegiatan pokok tahunan. Dengan

demikian, Bupati nantinya akan mampu melihat tingkat keberhasilan yang

dicapai dari indikator kinerja tahunan maupun 5 (lima) tahunan yang sudah

ada dalam RPJMD.

BUPATI BONE

H.A. MUH. IDRIS GALIGO,SH.

iv

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ........................................................................ i

DAFTAR ISI ................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................. 1

A. LATAR BELAKANG ..................................................... 1

B. PENGERTIAN .............................................................. 7

C. MAKSUD DAN TUJUAN .............................................. 7

BAB II KONDISI UMUM DAERAH ............................................... 9

A. KONDISI SAAT INI ...................................................... 9

B. SOSIAL ......................................................................... 18

C. BUDAYA ....................................................................... 30

D. PEMERINTAHAN ......................................................... 30

E. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ................... 31

F. SARANA DAN PRASARANA ........................................ 31

G. POLITIK ........................................................................ 33

H. KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN

MASYARAKAT ............................................................. 33

I. HUKUM, APARATUR PEMERINTAH DAN

KELEMBAGAAN MASYARAKAT ................................. 34

J. WILAYAH DAN TATA RUANG ..................................... 34

K. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN .............................. 36

L. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP ...... 36

BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .................... 38

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ........ 38

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH ................ 49

C. ARAH PEMBIAYAAN .................................................... 56

ii

v

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN ................................. 56

BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ............................ 67

A. FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL ............................ 67

B. FAKTOR LINGKUNGAN EKSTERNAL ......................... 69

C. ASUMSI ANALISIS DAN PILIHAN STRATEGI ............. 75

D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ........................ 76

a. Analisis Lingkungan Internal ..................................... 76

b. Analisis Lingkungan Eksternal .................................. 84

c. Faktor-faktor Kunci keberhasilan .............................. 87

d. Asumsi ..................................................................... 87

BAB V TANTANGAN .................................................................. 89

A. SOSIAL BUDAYA ......................................................... 89

B. EKONOMI ..................................................................... 92

C. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ................... 92

D. SARANA DAN PRASANA............................................. 93

E. POLITIK ........................................................................ 93

F. KETERTIBAN UMUM DAN KEAMANAN

MASYARAKAT.............................................................. 93

G. HUKUM, APARATUR DAN KELEMBAGAAN

MASYARAKAT.............................................................. 94

H. WILAYAH DAN TATA RUANG ..................................... 94

I. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ............................... 95

J. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP ..... 95

BAB VI NILAI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .................. 96

A. NILAI-NILAI LANDASAN FILOSOFIS ........................... 96

B. VISI 2008 -2013 ............................................................ 100

C. MISI .............................................................................. 101

iii

vi

D. TUJUAN ....................................................................... 102

E. SASARAN ..................................................................... 103

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN ............................... 109

A. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN ........ 109

B. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA

MANUSIA ...................................................................... 110

C. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI .................... 112

D. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA ........ 113

E. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENATAAN WILAYAH . 114

BAB VIII ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ................. 116

A. PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ............................. 116

B. PEMBANGUNAN SOSIAL DAN AGAMA ..................... 117

C. PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN ........................... 119

D. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI .... 120

E. PENGEMBANGAN USAHA DAERAH ......................... 122

F. PENGEMBANGAN PERDAGANGAN .......................... 123

G. PEMBANGUNAN KOPERASI ..................................... 124

H. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI .................. 125

I. PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PESISIR ............... 126

J. PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN ... 127

K. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP .... 128

L. PENATAAN RUANG ................................................... 129

M. POLITIK, INFORMASI, KOMUNIKASI & MEDIA MASSA 130

N. HUKUM ....................................................................... 132

O. PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 132

P. KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN

MASYARAKAT ............................................................ 133

iv

vii

BAB IX PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ......................... 135

1. PROGRAM SKPD ......................................................... 135

2. PROGRAM LINTAS SKPD ............................................ 135

3. PROGRAM KEWILAYAHAN DAN LINTAS WILAYAH ... 136

BAB X PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ............... 145

A. ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT ........................... 145

B. ASPEK PELAYANAN UMUM ........................................ 146

C. ASPEK DAYA SAING DAERAH ................................... 150

BAB XI PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ... 153

BAB XII PENUTUP ........................................................................ 154

v

viii

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2008-2013

KABUPATEN BONE

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

( B A P P E D A ) 2008