RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH · PDF file4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013. Pasal 3 (1) RPJMD sebagaimana

PERATURAN DAERAH

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN JEPARA

TAHUN 2012 – 2017

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 2012

BUPATI JEPARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita- cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898);

17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017

4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Jepara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara.

6. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014, yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025;

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025;

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai tahun 2013;

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 - 2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Jepara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jepara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2017, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Jepara adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jepara untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;

12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

5

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.

14. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 tahun.

16. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integrasi dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

17. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

22. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

24. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2012.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara

6

Tahun 2005 – 2025 dan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencama Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013.

Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN. BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN. BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. BABVII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH. BABVIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI

KEBUTUHAN PENDANAAN. BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH. BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daaerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 5 RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelelnggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 6

RPJMD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana strategis dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2012 – 2017.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

7

(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2017 menjadi pedoman penyusunsn rencana pembangunan sampai dengan tahun 2017 dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, sebagai pedoman penyusunan RKPD tahun 2018 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2017 – 2022 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara pada tanggal

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI Diundangkan di Jepara pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 11

8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017

I. PENJELASAN UMUM. Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam

mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan

visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun

kedepan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Jepara Tahun 2012-2017 merupakan penjabaran visi, misi dan program

Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan dan

menselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan di Tingkat

Nasional (RPJM Nasional) maupun dengan dokumen perencanaan

pembangunan di Tingkat Provinsi Jawa Tengah (RPJMD Provinsi Jawa

Tengah) memuat arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, arah

kebijakan umum dan program pembangunan prioritas di daerah baik

yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan

Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan yang disertai dengan

rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan

yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 dilakukan secara

partisipatif yang melibatkan segenap pemangku kepentingan

pembangunan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 akan digunakan sebagai pedoman

9

dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap

tahun anggaran, selain itu juga dijadikan acuan dalam penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 ini dapat diberlakukan

sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun

2017 sebagai bahan acuan penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 sebelum RPJMD

Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022 disusun dan ditetapkan

menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 9 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR. 9.

H a l a m a n | i

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I.1 1.1. Latar Belakang 1.1 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3 I.3. Hubungan Antar Dokumen 1.5 I.4. Sistematika Penulisan 1.5 I.5. Maksud dan Tujuan 1.7 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II.1 2.1. Aspek Geografi dan Demografi II.1 2.2. Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II.12 2.3. Aspek Pelayanan Umum II.20 2.4. Aspek Daya Saing II.53 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA

KERANGKA PENDANAAN III.I

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu III.1 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu III.12 3.3. Kerangka Pendanaan III.18 BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS IV.1 4.1. Permasalahan Pembangunan IV.1 4.2. Isu Strategis IV.5 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V.1 5.1. Visi V.1 5.2. Misi V.2 5.3. Tujuan dan Sasaran V.4 BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI.1 6.1. Strategi VI.1 6.2. Arah Kebijakan VI.2 BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

DAERAH VII.1

7.1. Tahapan Pembangunan VII.1 7.2. Kebijakan Umum VII.4 7.3. Indikasi Program Prioritas VII.10 7.4. Matrik Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan VII.18 BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII.1 BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN IX.1

H a l a m a n | i i

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Data Ketinggian Dari Permukaan Air Laut II.3 Tabel II.2. Luas Kabupaten Jepara II.4 Tabel II.3. Banyaknya Rt, Rw Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.5 Tabel II.4. Banyaknya hari hujan dan curah hujan II.6 Tabel II.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.10 Tabel II.6. Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 Tabel II.7. Persentase Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Jepara

Tahun 2007-2011

II.10 II.11

Tabel II.8. Kepadatan Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.11 Tabel II.9. Sex Ratio Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.12 Tabel II.10. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.12 Tabel II.11. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional

Tahun 2007-2011 II.13

Tabel II.12. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara Atas Dasar Harga Berlaku II.13 Tabel II.13. Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap Pdrb Atas Dasar Harga Konstan

2000 II.14

Tabel II.14. Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap Pdrb Atas Dasar Harga Berlaku II.14 Tabel II.15. Perkembangan Laju Inflasi Tahunan Nasional, Jawa Tengah, Dan Jepara

Tahun 2007-2011 II.15

Tabel II.16. Pdrb Perkapita Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.15 Tabel II.17. Perkembangan Ipm Kabupaten Jepara II.16 Tabel II.18. Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2007-2011 II.17 Tabel II.19. Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2007-2011 II.18 Tabel II.20. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.18 Tabel II.21. Jumlah Sertifikat Tanah Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.18 Tabel II.22. Angkatan Kerja Dan Pengangguran Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.19 Tabel II.23. Indikator Pembangunan Seni Dan Budaya II.19 Tabel II.24. Kinerja Makro Urusan Olah-Raga Tahun 2007-2011 II.20 Tabel II.25. Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2007-2011 II.22 Tabel II.26. Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2007-2011 II.24 Tabel II.27. Kinerja Makro Urusan Lingkungan Hidup II.25 Tabel II.28. Kinerja Makro Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2007-2011 II.26 Tabel II.29. Kinerja Makro Urusan Penataan Ruang Tahun 2007-2011 II.27 Tabel II.30. Kinerja Makro Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2007-2011 II.28 Tabel II.31. Kinerja Makro Urusan Perumahan Tahun 2007-2011 II.29 Tabel II.32. Kinerja Makro Urusan Pemuda Dan Olah-Raga II.29 Tabel II.33. Kinerja Makro Urusan Penanaman Modal Tahun 2007-2011 II.29 Tabel II.34. Kinerja Makro Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah II.30 Tabel II.35. Kinerja Makro Urusan Kependudukan Dan Catatan Sipil Tahun 2007-2011 II.31 Tabel II.36. Kinerja Makro Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2007-2011 II.32 Tabel II.37. Kinerja Makro Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2007-2011 II.33 Tabel II.38. Skor Pola Pangan Harapan II.34 Tabel II.39. Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak II.34 Tabel II.40. Kinerja Makro Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera II.35 Tabel II.41. Kinerja Makro Urusan Perhubungan Tahun 2007-2011 II.36 Tabel II.42. Kinerja Makro Urusan Komunikasi Dan Informatika Tahun 2007-2011 II.37 Tabel II.43. Kinerja Makro Urusan Pertanahan Tahun 2007-2011 II.37 Tabel II.44. Penegasan Batas Daerah Kabupaten Jepara Dengan Kabupaten Kudus Tahun

2010 II.38

Tabel II.45. Kinerja Makro Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri II.38 Tabel II.46. Kinerja Makro Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian II.40

Tabel II.47. Kinerja Makro Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2007-2011 II.41 Tabel II.48. Kinerja Makro Urusan Sosial Tahun 2007-2011 II.42 Tabel II.49. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2007-2012 II.42 Tabel II.50. Perkembangan Organisasi Sosial Tahun 2007-2011 II.42

H a l a m a n | i i i

Tabel II.51. Kinerja Makro Urusan Kebudayaan II.43 Tabel II.52. Kinerja Makro Urusan Statistik Tahun 2007-2011 II.43 Tabel II.53. Kinerja Makro Urusan Kearsipan Tahun 2007-2011 II.43 Tabel II.54. Kinerja Makro Urusan Perpustakaan Tahun 2007-2011 II.44 Tabel II.55. Kinerja Makro Urusan Kelautan Dan Perikanan II.45 Tabel II.56. Kinerja Makro Urusan Pertanian II.45 Tabel II.57. Nilai Dan Kontribusi Sektor Dalam Pdrb Atas Dasar Harga Konstan Tahun

2007-2010 II.47

Tabel II.58. Populasi Hewan Ternak (Ekor) Tahun 2007-2011 II.48 Tabel II.59. Produksi Hewan Ternak Tahun 2007-2011 II.48 Tabel II.60. Luas Areal Tanaman Perkebunan Tahun 2007-2011 II.48 Tabel II.61. Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2007-2011 II.49 Tabel II.62. Kinerja Makro Urusan Kehutanan Tahun 2007-2011 II.49 Tabel II.63. Kinerja Makro Urusan Esdm II.50 Tabel II.64. Kinerja Makro Urusan Pariwisata Tahun 2007-2011 II.51 Tabel II.65. Kinerja Makro Urusan Industri II.52 Tabel II.66. Kinerja Makro Urusan Perdagangan II.53 Tabel II.67. Data Transmigrasi Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.53 Tabel II.68. Produktivitas Sektor Lapangan Usaha Terhadap Pdrb Atas Dasar Harga

Konstan Tahun 2007-2011 II.54

Tabel II.69. Banyaknya Ekportir, Jenis Komoditi Dan Nilai Ekspor Tahun 2007-2011 II.54 Tabel II.70. Statistik Permintaan Pasar Internasional Terhadap Berbagai Jenis Komoditi II.56 Tabel II.71. Banyaknya Pelanggan Air Bersih Dan Jaringan Pipa Kabupaten Jepara Tahun

2007-2011 II.57

Tabel II.72. Banyaknya Pelanggan Listrik, Daya Dan Kwh Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011

II.58

Tabel II.73. Kegiatan Operasi /Penertiban Per Kasus Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.59 Tabel II.74. Rasio Ketergantungan Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 II.62 Tabel III.1. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara

Tahun 2007-2011 III.2

Tabel III.2. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011

III.4

Tabel III.3. Proporsi Pos-Pos Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011

III.5

Tabel III.4. Tabel Realisasi Capaian Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011

III.6

Tabel III.5. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011

III.8

Tabel III.6. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 III.9 Tabel III.7. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011 III.11 Tabel III.8. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Jepara Tahun

2009-2011 III.13

Tabel III.9. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011

III.14

Tabel III.10. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011 III.16 Tabel III.11. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 2009-2011 III.16 Tabel III.12. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Jepara Tahun 2009-

2011 III.17

Tabel III.13. Pengeluaran Periodik,Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Jepara

III.18

Tabel III.14. Tingkat Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Sumber Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Jepara 2007-2011

III.19

Tabel III.15. Proyeksi Nilai Pendapatan Pada APBD Kabupaten Jepara 2012-2016 III.21 Tabel III.16. Trend Perkembangan Belanja APBD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2011 III.22 Tabel III.17. Proyeksi Belanja Daerah Pada APBD Kabupaten Jepara 2012-2016 III.23 Tabel III.18. Asumsi Penghitungan Kerangka Pendanaan Kabupaten Jepara Tahun 2012-

2017 III.24

Tabel III.19. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016

III.24

Tabel III.20. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten III.26

H a l a m a n | i v

Jepara Tahun 2012-2016 Tabel VII.1. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kabupaten Jepara VII.19

Tabel VIII.1 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 VIII.1

H a l a m a n | I . 1 .

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Perencanaan yang baik diperlukan dalam setiap pelaksanaan

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, maupun pendek sangat diperlukan agar pembangunan dapat berjalan pada jalur yang tepat. Setelah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Segala bentuk pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara hingga saat ini, baik secara langsung maupun tidak langsung telah membawa kemajuan di berbagai bidang, baik di bidang fisik maupun di bidang kesejahteraan sosial. Berkaca dari hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa selain keberhasilan yang dicapai, Pemerintah Kabupaten Jepara masih menghadapi masalah dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Oleh karena itu agar tercipta adanya integrasi dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Jepara perlu membuat perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan yang ada.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, setelah pelantikan Bupati Kabupaten Jepara untuk masa bakti 2012-2017 pada tanggal 11 April 2012, maka langkah awal yang dilakukan adalah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017. Dokumen perencanaan ini merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yang dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 disusun dengan memuat beberapa materi utama antara lain: pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, penjabaran visi dan misi, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum beserta program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, dan penetapan indikator kinerja daerah.

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 dilakukan melalui beberapa urutan kegiatan, seperti penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, penyiapan rancangan rencana

H a l a m a n | I . 2 .

kerja, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), dan terakhir adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Dalam proses ini, Bappeda Kabupaten Jepara menyiapkan rancangan awal RPJMD Kabupaten Jepara tahun 2012-2017 sebagai penjabaran visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program prioritas dengan menggunakan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangka Daerah (Renstra SKPD).

Rancangan RPJMD inilah yang digunakan menjadi bahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Berdasarkan hasil dari Musrenbang ini, Kepala Bappeda Kabupaten Jepara kemudian menyusun rancangan akhir RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017. Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017 disusun dengan tetap menjaga terciptanya keselarasan antara visi, misi, tujuan, sasaran serta indikator kinerja sehingga perencanaan pembangunan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Dalam rangka tetap menjaga sinkronisasi perencanaan antar tingkatan pemerintahan dalam kerangka pembangunan jangka menengah baik dalam hal program pembangunan di Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat, maka RPJMD Kabupaten Jepara disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional tahun 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Jepara, yaitu tahun 2006-2010, yang dilaksanakan melalui penerapan RPJMD Kabupaten Jepara yang lama (2007-2012), telah banyak permasalahan pembangunan di Kabupaten Jepara yang berhasil ditangani, juga telah terjadi perubahan yang cukup signifikan baik dalam segi pelayanan pemerintahan maupun pembangunan yang baik secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan tahap kedua RPJPD Kabupaten Jepara, yaitu tahun 2011-2015, dan sekaligus tahap ketiga, yaitu tahu 2016-2020, yang akan dijabarkan strategi implementasinya dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 ini.

Keberhasilan tersebut merupakan buah sinergi dari tiga kekuatan utama yang ada di Kabupaten Jepara, yaitu pemerintah daerah dan DPRD, dunia usaha, serta masyarakat. Walaupun harus diakui pula bahwa cukup banyak permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan yang masih harus ditangani dalam pembangunan lima tahun yang akan datang (2012-2017).

RPJMD sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah (5 tahunan), selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan kebijakan pembangunan yang mengacu pada

H a l a m a n | I . 3 .

terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik kebijakan struktur ruang maupun pola ruang.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Landasan hukum yang digunakan dan terkait secara langsung

dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017, baik yang berskala nasional, maupun lokal adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

H a l a m a n | I . 4 .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri alam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun

H a l a m a n | I . 5 .

2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 memiliki hubungan kuat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009.

RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 ini juga memiliki kaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 tahun 2011.

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah, menjadi rujukan sekaligus menjadi satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD. Selanjutnya, untuk setiap tahun, selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Jepara, yang dari keberadaan RKPD Kabupaten Jepara tersebut, selanjutnya, akan dijadikan acuan bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Jepara Tahun 2012-2017 secara lebih rinci sistematikanya sebagai berikut:

H a l a m a n | I . 6 .

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, dan maksud dan tujuan penyusunan. (1) Latar Belakang menjelaskan alasan disusunnya RPJMD serta pengertian ringkas mengenai RPJMD sebagai dokumen perencanaan strategis Kabupaten Jepara kurun waktu 2012 hingga 2017. (2) Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional maupun lokal. (3) Hubungan Antardokumen menggambarkan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-udangan. (4) Sistematika Penulisan mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. (5) Maksud dan Tujuan memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah. Pada bab ini akan menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah yang disajikan secara umum dengan data yang ada terkait kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah, serta kebutuhan perumusan strategi.

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan. Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, yang terdiri atas materi tentang (1) Kinerja Keuangan Masa Lalu, menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. (2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu. (3) Kerangka Pendanaan

Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis. Pada bab ini diuraikan isu-isu yang menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi sebagai tindakan yang akan diambil untuk kurun waktu lima tahun kedepan, terdiri atas materi tentang (1) Permasalahan Pembangunan, menyebutkan secara ringkas tentang permasalahan pokok yang dihadapi Kabupaten Jepara. (2) Isu Strategis, mengidentifikasi beberapa isu strategis yang menjadi dasar perencanaan prioritas kurun waktu lima tahun kedepan.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran. Bab ini menguraikan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017.

Bab VI Strategi Dan Arah Kebijakan. Dalam bab ini diuraikan strategi dan arah kebijakan yang berkaitan dengan program kepala daerah sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk mengukur capaian tersebut maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur capaian sasaran.

H a l a m a n | I . 7 .

Bab VII Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah. Dalam bab ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Disajikan penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih dalam bentuk matriks.

Bab VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah. Bab ini berisi target indikator outcome untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017.

Bab IX Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan. Bab ini berisi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pada saat transisi akibat adanya Pilkada pada tahun 2017. Pada sisi lain, disampaikan pula kaidah implementasi RPJMD Kabupaten Jepara ini yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh segenap jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan dan perencanaan penganggaran.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Jepara 2012-2017 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut: Maksud. Maksud dari penyusunan RPJMD Jepara Tahun 2012-

2017 adalah Menyediakan dokumen RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan target indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan daerah dalam kurun waktu 2012-2017.

Tujuan. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017 adalah sebagai berikut: (1) Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustainbility development) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Jepara. (2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Jepara serta menjamin tercapaianya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. (3) Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan. (4) Sebagai dasar komitmen bersama antara eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

H a l a m a n | II .1 .

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110° 9'

48,81" sampai 110° 9' 48,04" Bujur Timur, 5° 43' 20,93" sampai 6° 47' 25,81" Lintang Selatan, sehingga merupakan daerah paling ujung sebelah Utara dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara terbagi menjadi 16 Kecamatan dan ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah Utara dan Barat, Kabupaten Demak di sebelah Selatan, serta Kabupaten Kudus dan Pati di sebelah Timur. Wilayah bagian Utara Jepara, lahannya didominasi oleh usaha perkebunan, kehutanan, serta pertanian tanaman pangan. Jepara memiliki garis pantai sepanjang 82,73 km, memiliki potensi sangat besar dalam bidang perikanan. Keberhasilannya nampak pada semakin meningkatnya peran serta para pelaku pembangunan sektor perikanan yaitu pembudidaya tambak, nelayan, KUD, swasta dan semakin efektifnya pelaksanaan Pemerintahan.

Kabupaten Jepara memiliki garis pantai sepanjang 82,73 km termasuk keberadaan KarimunJawa, dengan luas wilayah penangkapan laut, baik jalur I, II dan III mencapai 1.500 km2. Budidaya laut dilakukan di atas areal seluas 10.000 Ha dan luas areal budi daya laut dan penangkapan di perairan umum mencapai 1.472 Ha lebih. Selain pantai, dari wilayah Kabupaten Jepara juga mencakup luas lautan seluas 1.845,6 km². Pada lautan tersebut terdapat daratan kepulauan sejumlah 29 pulau, dengan 5 pulau berpenghuni dan 24 pulau tidak berpenghuni. Wilayah kepulauan tersebut merupakan Kecamatan KarimunJawa yang berada di gugusan Kepulauan KarimunJawa, yakni gugusan pulau-pulau yang ada di Laut Jawa dengan dua pulau terbesarnya adalah Pulau KarimunJawa dan Pulau Kemujan. Sebagian besar wilayah perairan KarimunJawa tersebut dilindungi dalam Cagar Alam Laut Karimunjawa. Dikaitkan dengan bentuk pulau Jawa, posisi wilayah Kabupaten Jepara ini sebenarnya kurang menguntungkan. Berada di ujung Utara Pulau Jawa menjadikan Jepara tak terlewati jalur utama pantura.

2.1.1.1 Kondisi Wilayah Kabupaten Jepara terletak di pantura Timur Jawa Tengah, di mana

bagian Barat dan Utara dibatasi oleh laut. Bagian Timur wilayah Kabupaten ini merupakan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan KarimunJawa, penyeberangan ke kepulauan ini dilayani oleh kapal ferry yang bertolak dari Pelabuhan Jepara. KarimunJawa juga terdapat lapangan terbang perintis yang didarati pesawat berjenis kecil dari Semarang.

Jarak ibu kota Kabupaten Jepara dengan ibu kota daerah-daerah lain adalah sebagai berikut:

H a l a m a n | II .2 .

Kudus : 35 km Pati : 59 km Rembang : 95 km Demak : 45 km Blora : 131 km Jakarta : 561 km Semarang : 76 km Surabaya : 294 km

Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 100.413,189 ha atau 1.004,132 km², menempati 3,09% dari wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Keling yaitu 12.311,588 ha atau 123,116 km², dan Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Kalinyamatan 2.370,001 ha atau 23,700 km².

2.1.1.2 Topografi Kabupaten Jepara yang merupakan daerah di kawasan Utara Jawa

ini secara topografi dapat dibagi dalam empat wilayah yaitu: wilayah pantai di bagian pesisir Barat dan Utara wilayah dataran rendah di bagian Tengah dan Selatan wilayah pegunungan di bagian Timur yang merupakan lereng Barat

dari Gunung Muria wilayah perairan atau kepulauan di bagian Utara yang merupakan

serangkaian Kepulauan KarimunJawa. Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 m sampai

dengan 1.301 m dpl (dari permukaan laut), daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0-2 mdpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0-1.301 mdpl merupakan perbukitan. Variasi ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagai dalam empat kemiringan lahan, yaitu datar 41.327,060 Ha, bergelombang 37.689,917 Ha, curam 10.776 Ha dan sangat curam 10.620,212 Ha.

Sebagai akibat dari wilayah yang cenderung ke arah kawasan pesisir pantai, Kabupaten Jepara memiliki 6 bentuk lahan yang fungsional yaitu: Dataran Dataran aluvial Lembah aluvial Pegunungan sekitar pantai Perbukitan Rawa pasang surut

Sedangkan jenis tanahnya menurut topografi kawasan Kabupaten Jepara memiliki 4 Jenis tanah yaitu: Andosol coklat Regosol Alluvial latosol

Daratan utama Kabupaten Jepara berdasarkan sistem hidrologi merupakan kawasan yang berada pada lereng Gunung Muria bagian Barat yang mengalir sungai-sungai besar yang memiliki beberapa anak sungai. Sungai-sungai besar tersebut antara lain Sungai Gelis, Keling,

H a l a m a n | II .3 .

Jarakan, Jinggotan, Banjaran, Mlonggo, Gung, Wiso, Pecangaan, Bakalan, Mayong dan Tunggul. Berdasarkan karakteristik topografi wilayah, aliran sungai relatif dari daerah hulu di bagian Timur (Gunung Muria) ke arah Barat (Barat Daya, Barat, dan Barat Laut) yaitu daerah hilir (Laut Jawa). Penutupan batuan atau singkapan batuan merupakan masalah yang terjadi pada permukaan tanah yang tertutup oleh batuan di Kabupaten Jepara, hal tersebut menjadi salah satu sebab kurang suburnya tanah di Kabupaten Jepara karena tanah yang tertutup batuan menjadi keras dan sulit untuk ditanami.

Tabel II.1. DATA KETINGGIAN DARI PERMUKAAN AIR LAUT TAHUN 2011

No. Kecamatan Ketinggian 1. Kedung 0 - 2 m 2. Pecangaan 2 - 17 m 3. Kalinyamatan 2 - 29 m 4. Welahan 2 - 7 m 5. Mayong 13 - 438 m 6. Nalumsari 13 - 736 m 7. Batealit 68 - 378 m 8. Jepara 0 - 46 m 9. Tahunan 0 - 50 m 10. Mlonggo 0 - 300 m 11. Pakisaji 25 - 1.000 m 12. Bangsri 0 - 594 m 13. Kembang 0 - 1.000 m 14. Keling 0 - 1.301 m 15. Donorojo 0 - 619 m 16. KarimunJawa 0 - 100 m Sumber: Jepara Dalam Angka 2011

2.1.1.3 Keadaan dan Pemanfaatan Tanah Kabupaten Jepara merupakan dataran aluvial yang tersusun oleh

endapan lumpur yang berasal dari sungai-sungai yang bermuara di pesisir pantai dan terbawa oleh arus sepanjang pantai. Sebaran jenis tanah pada wilayah ini yaitu berupa aluvial hiromorf, regosol coklat, asosiasi mediteran coklat tua dan mediteran coklat, grumosol kelabu tua, asosiasi hidromorf kelabu, dan planosol coklat keabuan. Kabupaten Jepara terletak pada lereng Utara dan Barat Gunung Muria.

Daratan Kabupaten Jepara terdapat beberapa jenis tanah, yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis tanah berikut Andosol Coklat, terdapat di perbukitan bagian Utara dan puncak Gunung Muria seluas 3.525,469 Ha, Regosol terdapat di bagian Utara seluas 2.700,857 Ha, Alluvial terdapat di sepanjang pantai Utara seluas 9.126,433 Ha, Asosiasi Mediterian terdapat di pantai Barat seluas 19.400,458 Ha dan Latosol yang merupakan jenis tanah paling dominan di Kabupaten Jepara terdapat di perbukitan Gunung Muria seluas 65.659,972 Ha.

Lahan di kawasan Kabupaten Jepara cocok digunakan untuk budidaya tambak mengingat kondisi fisik lingkungannya yang dekat dengan pantai. Selain sebagai budidaya tambak lahan di kawasan Jepara yang datar juga cocok difungsikan untuk perkebunan atau budidaya pertanian ringan khususnya pada kawasan yang berbukit.

H a l a m a n | II .4 .

Lahan di Kabupaten Jepara terdapat banyak kawasan yang merupakan hasil dari pengendapan tanah yang terkena air sunagi atau laut akibat abrasi yang sulit difungsikan dan terkadang berubah menjadi daerah rawa yang hanya bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman tertentu.

2.1.1.4 Pembagian Wilayah Administratif Dengan adanya pemekaran wilayah dua kecamatan baru yaitu

Kecamatan Donorojo dan Kecamatan Pakis Aji sesuai peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Donorojo serta penataan Kecamatan Mlonggo dan Kecamatan Keling, jumlah kecamatan di Kabupaten Jepara yang semula 14 kecamatan berubah menjadi 16 kecamatan. Pemekaran wilayah ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai upaya untuk menghadapi tantangan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

Adapun 16 (enambelas) kecamatan yang ada adalah Kedung, Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Mayong, Nalumsari, Batealit, Tahunan, Jepara, Mlonggo, Bangsri, Kembang, Keling, Donorojo, Pakisaji, KarimunJawa. Sedangkan menurut pembagian administrasi wilayah setingkat desa dan kelurahan, wilayah Kabupaten Jepara terdiri atas 183 desa dan 11 kelurahan.

Tabel II.2. LUAS KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011

No. Kecamatan Ha Km2 Persentase 1. Kedung 4.306,281 43,063 4,29 2. Pecangaan 3.587,806 35,878 3,57 3. Kalinyamatan 2.370,001 23,700 2,36 4. Welahan 2.764,205 27,642 2,75 5. Mayong 6.504,268 65,043 6,48 6. Nalumsari 5.696,538 56,965 5,67 7. Batealit 8.887,865 88,879 8,85 8. Tahunan 3.890,581 38,906 3,87 9. Jepara 2.466,699 24,667 2,46 10. Mlonggo 4.240,236 42,402 4,22 11. Pakis Aji 6.055,280 60,553 6,03 12. Bangsri 8.535,241 85,352 8,50 13. Kembang 10.812,384 108,124 10,77 14. Keling 12.311,588 123,116 12,26 15. Donorojo 10.864,216 108,642 10,82 16. KarimunJawa 7.120,000 71,200 7,09

Total 100.413,189 1.004,132 100,00 Sumber: Jepara Dalam Angka 2011

Secara administratif wilayah seluas 1.399,74 km² tersebut terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 184 desa dan 11 kelurahan serta 1.000 RW dan 4.622 RT.

H a l a m a n | II .5 .

Tabel II.3. BANYAKNYA RT, RW KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

Kecamatan RW RT 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

Kedung 63 61 63 63 63 255 257 257 250 252 Pecangaan 58 69 84 58 70 350 339 340 333 342 Kalinyamatan

50 51 51 50 52 237 237 239 236 242

Welahan 41 44 44 44 44 225 217 217 216 217 Mayong 75 75 75 75 67 386 387 387 383 391 Nalumsari 78 78 78 78 78 369 369 365 365 358 Batealit 51 51 51 51 48 282 283 283 282 291 Tahunan 71 74 75 74 75 321 315 311 319 311 Jepara 83 83 84 81 84 291 305 305 289 307 Mlonggo 89 51 51 51 51 510 278 278 274 278 Pakis Aji - 38 51 38 38 - 261 263 235 236 Bangsri 120 120 120 120 120 439 439 434 433 442 Kembang 77 78 78 77 78 326 331 331 323 332 Keling 117 68 68 61 61 561 332 332 297 304 Donorojo - 54 54 54 54 - 267 252 254 265 KarimunJawa 13 14 14 14 17 53 51 53 53 54

Total 986 1.009 1.041 989 1.000 4.605 4.668 4.647 4.541 4.622 Sumber: Jepara Dalam Angka 2007 – 2011

2.1.1.5 Luas Penggunaan Lahan Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat mencapai 100.413,19 Ha.

Luas wilayah tersebut terdiri dari 26,282.06 (26,17%) lahan sawah dan 74.131,13 Ha (73,83%) lahan bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan irigasi sederhana (41,91%), kemudian lahan sawah dengan irigasi teknis (36,57%), selainnya berpengairan irigasi setengah teknis dan tadah hujan.

Sedangkan lahan bukan lahan sawah digunakan untuk tegal/huma sebesar 37,54% yang merupakan persentase penggunaan terbesar, kemudian digunakan untuk bangunan/pekarangan, perkebunan, hutan negara, tambak/kolam dan padang rumput.

2.1.1.6 Keadaan Iklim Musim penghujan di Kabupaten Jepara antara bulan Nopember-

April dipengaruhi oleh musim Barat sedang musim kemarau antara bulan Mei-Oktober dipengaruhi oleh angin musim Timur. Curah hujan tertinggi tercatat 2.617 mm, dengan jumlah hari hujan 181 hari terdapat di Kecamatan Keling, sedangkan curah hujan terendah sebesar 1.380 mm dengan 125 hari hujan terdapat di Kecamatan Nalumsari, dengan suhu rata-rata antara 21,55 oC sampai dengan 32,71 oC. Data berkaitan dengan banyaknya hari hujan dan curah hujan per-kecamatan di Kabupaten Jepara pada tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel II.4 di bawah ini.

H a l a m a n | II .6 .

Tabel II.4. BANYAKNYA HARI HUJAN DAN CURAH HUJAN DI KABUPATEN JEPARA

TAHUN 2010 No. Kecamatan Hari Hujan

(Hari) Curah Hujan

(mm) 1 Kedung 143 1.823 2 Pecangaan ** - - 3 Kalinyamatan * - - 4 Welahan * - - 5 Mayong ** - - 6 Nalumsari 125 1.380 7 Batealit 150 2.013 8 Tahunan ** - - 9 Jepara 158 2.058 10 Mlonggo 153 2.015 11 Pakis Aji * - - 12 Bangsri 143 2.138 13 Kembang * - - 14 Keling 181 2.617 15 Donorojo * - - 16 KarimunJawa * - - Jumlah 1.053 14.044 Rata-rata 150 2.006

Keterangan: * = tidak mempunyai alat; ** = alat rusak Sumber: Jepara Dalam Angka, 2011

2.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH Keberadaan ruang adalah terbatas. Dengan demikian, rentan

menimbulkan konflik antar pemangku kepentingan (stakeholders), terlebih dengan karakteristik masyarakat pesisir yang lebih terbuka dan keras. Beberapa permasalahan yang muncul, baik yang bersifat alamiah maupun sebagai bagian dari dinamika pembangunan di Kabupaten Jepara, yang sifatnya strategis antara lain: 1. Beberapa bagian wilayah Kabupaten Jepara memiliki topografi

lebih dari 40% (sangat curam) sehingga berpotensi longsor. 2. Sebagian jenis tanah di Kabupaten Jepara ada yang sangat peka

terhadap erosi (regosol coklat) sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengembangan di atasnya.

3. Adanya rawan bencana banjir, tanah longsor dan angin topan akan menjadi salah satu kendala dalam pembangunan wilayah.

4. Permasalahan lingkungan, seperti alih fungsi lahan yang belum terkendali (terutama dari kawasan lindung ke kawasan budidaya) dengan baik, abrasi dan rob, kerusakan daerah hulu sungai akibat pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan.

5. Terpusatnya perkembangan pada kawasan-kawasan tertentu, sehingga mempersulit dalam pemerataan pembangunan.

6. Belum optimalnya fungsi pengendalian yang bersifat preventif agar tidak terjadi konflik dalam pemanfaatan ruang. Dengan penataan ruang yang terpadu, serasi dan berkualitas,

maka semua stakeholders pembangunan akan mempunyai rujukan yang sama dalam memanfaatkan ruang. Hal ini, selain akan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang juga akan mendorong

H a l a m a n | II .7 .

masyarakat untuk berperan aktif, baik pada proses perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam perspektif inilah sekaligus untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Jepara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, disusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara (Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2011-2031).

Rencana struktur ruang Kabupaten Jepara diwujudkan berdasarakan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem pusat kegiatan adalah: a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di perkotaan Jepara dan Pecangaan; b. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) di perkotaan Bangsri,

Mayong, Keling dan Karimunjawa; c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di perkotaan Kedung, Mlonggo,

Batealit, Kembang, Pakisaji, Kalinyamatan, Nalumsari, Welahan, dan Donorojo; dan

d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Desa Mantingan, Teluk Awur, Raguklampitan, Kerso, Kedungmalang, Ujungwatu, Keling, Suwawal, Slagi, Lebak, Bondo, Srikandang, Bucu, Tubanan, Guwosobokerto, Ngroto, Welahan, Troso, Kaliombo, Banyuputih, Mayong Kidul, Pelang, Bandung, Pringtulis, Daren dan Ngetuk. Peran pusat kegiatan adalah:

a. PKL sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pelayanan sosial dan ekonomi, permukiman perkotaan, perdagangan, industri, perikanan, pendidikan tinggi, perhubungan, pariwisata dan pertanian;

b. PKLp sebagai pusat pengembangan pelayanan sosial dan ekonomi, pengembangan permukiman perkotaan, perdagangan, industri, pertanian perikanan, pengembangan budi daya hutan, riset perikanan, pelestarian sumber daya alam, konservasi, perhubungan dan pariwisata;

c. PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan; dan

d. PPL sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah terdiri atas:

a. Sistem Jaringan Transportasi; b. Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan; c. Sistem Jaringan Telekomunikasi; d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan e. Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Di bidang pariwisata Kabupaten Jepara sebenarnya memiliki banyak wilayah yang sangat potensial dengan obyek wisata yang beragam namun sangat diharapkan sentuhan oleh para investor sebagai berikut:

Pantai Kartini. Terletak ± 2,5 km ke arah Barat dari Pendopo Kabupaten Jepara. Obyek wisata ini berada di Kelurahan Bulu Kecamatan Jepara dan merupakan obyek wisata alam yang menjadi dambaan wisatawan. Berbagai sarana pendukung seperti dermaga,

H a l a m a n | II .8 .

permainan anak-anak (komedi putar, mandi bola) dan lain-lain telah tersedia untuk pengunjung. Kawasan dengan luas tanah ± 3,5 ha ini merupakan kawasan strategis, karena sebagai jalur transportasi laut menuju obyek wisata Taman KarimunJawa dan Pulau Panjang.

Pantai Tirta Samudra. Lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Pantai Bandengan dan terletak ±7 km sebelah Utara dari pusat kota. Pantai yang airnya jernih dan berpasir putih ini sangat cocok untuk lokasi mandi. Kawasan obyek wisata yang lahannya cukup luas dan sebagian besar ditumbuhi rerimbunan pohon pandan ini memang cocok untuk lokasi kegiatan para remaja seperti kemah, volley pantai, sepeda pantai atau kegiatan serupa.

Benteng Portugis. Salah satu obyek wisata andalan di Jepara adalah Benteng Portugis yang terletak di Desa Banyumanis Kecamatan Keling atau ± 45 km di sebelah Utara kota Jepara, dan untuk mencapainya tersedia jalan aspal dan transportasi reguler. Dilihat dari sisi geografis, benteng ini nampak sangat strategis untuk kepentingan militer khususnya zaman dahulu yang kemampuan tembakan meriamnya terbatas 2-3 km saja. Benteng ini dibangun di atas sebuah bukit batu di pinggir laut dan persis di depannya terhampar Pulau Mondolika, sehingga praktis selat yang ada di depan benteng ini berada di bawah kontrol meriam benteng sehingga akan berpengaruh pada pelayaran kapal dari Jepara ke Indonesia Bagian Timur atau sebaliknya.

Air Terjun Songgolangit. Terletak di Desa Bucu Kecamatan Kembang ± 30 km sebelah Utara dari kota Jepara. Air terjun ini mempunyai ketinggian ± 80 meter dan lebar ± 2 meter.

Wana Sreni Indah. Terletak ± 35 km ke arah Timur dari pusat kota Jepara, menuju Kabupaten Kudus, tepatnya di Desa Bategede Kecamatan Nalumsari. Sebuah Desa yang terletak di belakang Lereng Gunung Muria, dengan topografis berupa perbukitan dengan ketinggian sekitar 100 M dpl sampai dengan 180 M dpl, suhu udara rata-rata 25°C-28°C sehingga udara daerah sekitar obyek wisata tersebut sejuk segar.

Perang Obor Tegal Sambi. Upacara tradisional “Obor-oboran” merupakan salah satu upacara tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Jepara, khususnya Desa Tegal Sambi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang tiada duanya di Jawa Tengah ini dan mungkin di seluruh Indonesia. Obor pada upacara tradisional ini adalah gulungan atau bendelan 2 (dua) atau 3 (tiga) pelepah kelapa yang sudah kering dan bagian dalamnya diisi dengan daun pisang kering (Jawa: klaras). Obor yang telah tersedia dinyalakan bersama untuk dimainkan/digunakan sebagai alat untuk saling menyerang sehingga sering terjadi benturan obor yang dapat mengakibatkan pijaran-pijaran api yang besar yang akhirnya masyarakat menyebutnya dengan istilah “Perang Obor”.

Kelenteng “Hian Thian Siang Tee” Welahan. Kelenteng Welahan yang diberi nama “Hian Thian Siang Tee” terletak 24 km ke arah Selatan dari pusat kota Jepara, di Desa Welahan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, sebuah desa yang menyimpan peninggalan kuno Tiongkok dan menjadi salah satu asset wisata sejarah di Jepara, di mana berdiri megah 2 buah kelenteng yang dibangun seorang tokoh

H a l a m a n | II .9 .

pengobatan dari Tiongkok bernama Tan Siang Hoe bersama dengan kakanya bernama Tan Siang Djie.

Makam Mantingan Jepara. Masjid dan Makam Mantingan terletak 5 km arah Selatan dari pusat kota Jepara di Desa Mantingan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, sebuah desa yang menyimpan Peninggalan Kuno Islam dan menjadi salah satu aset wisata sejarah di Jepara, di mana di sana berdiri megah sebuah masjid yang dibangun oleh seorang tokoh Islamik yaitu Pangeran Hadlirin suami Ratu Kalinyamat yang dijadikan sebagai pusat aktivitas penyebaran agama Islam di pesisir Utara pulau Jawa dan merupakan masjid kedua setelah Masjid Agung Demak.

Museum RA. Kartini. Museum RA Kartini terletak di pusat kota atau tepatnya di sebelah Utara alun-alun kota Jepara. Museum RA Kartini termasuk jenis museum umum dan sekaligus sebagai obyek wisata sejarah. Museum dibuka setiap hari dan sering dikunjungi para wisatawan baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus). Museum RA Kartini didirikan pada tanggal 30 Maret 1975 pada masa pemerintahan Bupati Soewarno Djojomardowo,SH, sedangkan peresmiannya dilakukan pada tanggal 21 April 1977 oleh Bupati KDH Tingkat II Jepara, Soedikto, SH.

Potensi Khusus KarimunJawa. Taman Nasional Laut KarimunJawa termasuk wilayah Kabupaten Jepara, yang terdiri dari 1 kecamatan 4 desa dan 27 pulau (5 pulau berpenghuni, 22 pulau kosong) terdiri dari beberapa suku, adapun jarak Jepara KarimunJawa adalah 48 mil laut. Taman Nasional Laut KarimunJawa memang memiliki daya tarik tersendiri dan sangat cocok untuk wisata bahari. Berbagai daya tarik yang unik bisa kita temukan antara lain: a. Panorama laut yang indah bagai telaga warna dengan gugusan

kepulauan yang tersebar sejauh mata memandang. Disertai jernihnya air laut yang belum tercemar (terkena polusi).

b. Hamparan pasir putih yang membentang di kawasan pantai maupun di seluruh pulau-pulau.

c. Dapat melakukan kegiatan hiking, snorkeling, diving, fishing/memancing, dayung, dan sebagainya.

d. Menikmati biota laut dengan aneka ragam ikan hias dan bermacam karang laut yang menarik.

e. Masih terdapat jenis satwa langka seperti menjangan, trenggiling, landak, ular edor, burung garuda dan ikan lele tanpa patil.

f. Gunung dengan penghijauannya hutan tertutup yang masih perawan.

g. Dapat menyaksikan ikan hiu, kerapu, lemuna, teripang di karamba, silakan bawa makanan (ikan kecil) untuk dihadiahkan kepada ikan-ikan tersebut.

h. Bila perjalananan memakai kapal laut, dapat menyaksikan iringan lumba-lumba di sebelah menyebelah kapal.

2.1.3 ASPEK DEMOGRAFI Jumlah penduduk Kabupaten Jepara tahun 2007 mencapai

1.073.631 jiwa, tahun 2008 sebesar 1.090.839 jiwa, tahun 2009

H a l a m a n | II .1 0 .

sebesar 1.107.973 jiwa tahun 2010 sebesar 1.097.280 jiwa dan tahun 2011 berdasarkan data Jepara Dalam Angka sebesar 1.124.203 jiwa.

Kondisi yang demikian membutuhkan perhatian yang serius baik dari segi penyediaan infrastruktur maupun penataan mobilitas penduduknya serta percepatan pembangunan ekonomi dengan pemenuhan kesejahteraan sosial masyarakat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang lebih memadai seperti transportasi dan sarana komunikasi.

Tabel II.5. JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

Kecamatan Tahun 2007 * 2008 * 2009 * 2010 ** 2011 *

Kedung 69.825 70.944 72.058 70.835 72.565 Pecangaan 74.707 75.905 77.097 77.172 79.171 Kalinyamatan 56.061 56.959 57.854 58.140 59.876 Welahan 70.774 71.908 73.037 69.496 70.633 Mayong 80.685 81.978 83.265 82.831 84.636 Nalumsari 68.975 70.081 71.182 68.606 69.830 Batealit 74.351 75.543 76.729 77.923 80.006 Tahunan 95.012 96.535 98.052 101.581 105.505 Jepara 74.958 76.159 77.355 79.508 82.106 Mlonggo 127.429 75.935 77.128 77.794 80.092 Pakis Aji - 53.536 54.377 54.690 56.332 Bangsri 92.626 94.111 95.590 93.798 95.889 Kembang 64.399 65.433 66.461 64.798 65.986 Keling 115.278 60.461 61.411 58.435 59.209 Donorojo - 56.664 57.554 52.958 53.513 KarimunJawa 8.551 8.687 8.823 8.715 8.854

Total 1.073.631 1.090.839 1.107.973 1.097.280 1.124.203 Keterangan: * = Hasil SUPAS; ** = Hasil Sensus Penduduk; Sumber: Jepara Dalam Angka 2007-2011 Jika dilihat dari komposisi penduduk menurut umur, pada tahun

2011 sebanyak 300.220 jiwa atau 26,71% penduduk Kabupaten Jepara berada pada kelompok umur 0-14 tahun. Sementara itu kelompok umur 15-64 tahun sebesar 760.221 jiwa atau 67,62% dan 65 ke atas sebesar 5,67% atau 63.762 jiwa.

Tabel II.6. PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-

2011 Umur Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

0 -14 thn 313.412 318.436 323.438

300.246 300.220

15-64 thn

709.717 721.092 732.419 733.231 760.221

65 + 50.502 51.311 52.116 63.806 63.762 Jumlah 1.073.631 1.090.839 1.107.973 1.097.280 1.124.203

Sumber: Jepara Dalam Angka 2007-2011. Hampir di setiap tahunnya penduduk laki-laki memiliki persentase

yang lebih banyak diperbandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Tetapi pada tahun 2010 dan 2011 presentase penduduk perempuan lebih banyak. Dalam tabel nampak bahwa pada tahun 2011 jumlah penduduk laki-laki sebesar 561.984 jiwa atau 49,99% dan perempuan sebesar 562.219 jiwa atau 50,01%.

H a l a m a n | II .1 1 .

Tabel II.7. PERSENTASE KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Tahun Jumlah

Penduduk Laki-Laki % Perempuan %

2007 1.073.631 540.293 50,32 533.338 49,68 2008 1.090.839 548.953 50,32 541.886 49,68 2009 1.107.973 557.576 50,32 550.397 49,68 2010 1.097.280 548.344 49.97 575.517 50,03 2011 1.124.203 561.984 49,99 562.219 50,01

Sumber: Jepara Dalam Angka 2007 – 2011 Dengan luas wilayah sekitar 1.004,132 kilometer persegi yang

didiami oleh 1.124.203 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk adalah 1,120 orang per kilometer persegi. Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2007 sebesar 1.069 jiwa per km² dan selanjutnya pada tahun 2011 menjadi sebesar 1,120 jiwa per km² sehingga apabila diperbandingkan dengan tahun 2007 pertambahan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 12,8 jiwa per km² pertahun.

Penduduk terpadat berada di Kecamatan Jepara dengan 3.329 jiwa/km2, sedangkan terendah di Kecamatan KarimunJawa dengan 124 jiwa/km2. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Jepara dikarenakan aglomerasi aktivitas ekonomi masyarakat sebagian besar tersentral di Kecamatan Jepara khususnya pada kawasan sekitar CBD (Central Bussiness District), yang padat dengan aktifitas perdagangan dan jasa.

Tabel II.8. KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

Kecamatan Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Kedung 1.621 1.647 1.673 1.645 1.685 Pecangaan 2.110 2.116 2.149 2.151 2.207 Kalinyamatan 2.318 2.403 2.441 2.453 2.526 Welahan 2.560 2.601 2.642 2.514 2.555 Mayong 1.240 1.260 1.280 1.273 1.301 Nalumsari 1.211 1.230 1.250 1.204 1.226 Batealit 837 850 863 877 900 Tahunan 2.442 2.481 2.520 2.611 2.712 Jepara 3.039 3.087 3.136 3.223 3.329 Mlonggo 1.238 1.791 1.819 1.835 1.889 Pakis Aji - 884 898 903 930 Bangsri 1.085 1.103 1.120 1.099 1.123 Kembang 596 605 615 599 610 Keling 497 491 499 475 481 Donorojo - 522 530 487 493 KarimunJawa 120 122 124 122 124 Total 1.069 1.086 1.103 1.093 1.120

Sumber: Jepara Dalam Angka 2007-2011 Sex Ratio merupakan perbandingan yang menunjukkan jumlah

laki-laki dan perempuan di suatu daerah. Sex Ratio penduduk Kabupaten Jepara 2011 sebesar 99,96 %. Sex Ratio terbesar terdapat di Kecamatan Tahunan sebesar 103,36% yang berarti jumlah penduduk laki-laki 1,6% lebih banyak di bandingkan jumlah penduduk perempuan, sedangkan sex ratio terkecil terdapat di Kecamatan Kembang yakni

H a l a m a n | II .1 2 .

97,35% yang artinya jumlah penduduk perempuan 0,32% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Tabel II.9. SEX RATIO PENDUDUK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

Kecamatan Sex Ratio 2007 2008 2009 2010 2011

Kedung 101 101 101 99,38 99,51 Pecangaan 99 99 99 98,27 98,40 Kalinyamatan 98 98 98 98.71 98,84 Welahan 100 100 100 97,71 97,83 Mayong 99 99 99 98,83 98,87 Nalumsari 99 99 99 97.23 97,36 Batealit

104 104 104 100,4

7 100,6

0Tahunan

107 107 107 103.2

3 103,3

6Jepara

103 103 103 101,4

4 101,5

7Mlonggo

104 103 103 102,6

4 102,7

7Pakis Aji

- 105 105 101,3

9 101,5

2Bangsri

101 101 101 100,8

4 100,9

7Kembang 98 98 98 97.22 97,35 Keling 101 101 101 98.02 98,14 Donorojo - 101 101 99.23 99,36 KarimunJawa

103 103 103 101,8

7 102,0

1Total 101 101 101 95.28 99,96

Sumber: Jepara Dalam Angka, 2007 – 2011 Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Jepara rata-rata pertahun

selama sepuluh tahun terakhir dari tahun 2000-2010 sebesar 1,14%. Tabel II.10.

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Uraian Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Pertumbuhan Penduduk 1,47 1,60 1,57 -0,96 2,45

Sumber: Jepara Dalam Angka 2007-2011

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan merupakan

gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga.

2.2.1 KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Jepara

selama periode tahun 2007-2011 dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, dan Indeks

H a l a m a n | II .1 3 .

Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan kinerja pembangunan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah sebagai berikut:

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi

perekonomian secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi (atas dasar harga konstan) Kabupaten Jepara cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,74%, pada tahun 2008 turun sebesar 4,49%, pada tahun 2009 naik kembali menjadi 5,02%, kemudian pada tahun 2010 sebesar 4,52% dan naik kembali pada tahun 2011 dengan prediksi 5,26%. Terlihat bahwa selama lima tahun, pertumbuhan ekonomi (atas dasar harga konstan) Kabupaten Jepara masih di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, kecuali pada tahun 2009 sebesar 5,02% lebih besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 4,58%.

Tabel II.11. PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN JEPARA,

PROVINSI JAWA TENGAH DAN NASIONAL TAHUN 2007-2011 Tahun Kabupaten

Jepara Provinsi Jawa

Tengah Nasional

2007 4,74 5,59 6,28 2008 4,49 5,61 6,06 2009 5,02 5,14 4,58 2010 4,52 5,84 6,10 2011* 5,26 6,01 6,46

* Angka prediksi sampai dengan Desember 2011 Sumber: BPS Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara atas dasar harga berlaku, juga menunjukkan angka yang fluktuatif selama lima tahun. Pada tahun 2007, pertumbuhan ekonomi sebesar 13,94% dan naik menjadi 15,26% di tahun 2008, serta menurun menjadi 10,06% di tahun 2009 namun kembali meningkat menjadi 11,12% dan 11,60% di tahun 2010 dan 2011.

Tabel II.12. PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN JEPARA ATAS DASAR HARGA BERLAKU

TAHUN 2007-2011 Uraian Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku 13,94 15,26 10,06 11,12 11,60

Sumber: BPS Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011 Jika dilihat berdasarkan kontribusi PDRB atas dasar harga konstan

per sektor lapangan usaha selama lima tahun, terlihat terjadi dominasi tiga sektor lapangan usaha, yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kontribusi sektor industri pengolahan menduduki peringkat pertama selama lima tahun, yaitu masing-masing sebesar 27,77% di tahun 2007, 27,87% di tahun 2008, 27,66% di tahun 2009, 28,19% di tahun 2010 dan 28,28% di tahun 2011. Kemudian disusul kontribusi sektor pertanian pada peringkat kedua selama tahun 2007 s/d 2009, yaitu sebesar masing-

H a l a m a n | II .1 4 .

masing 23,18%, 22,49% dan 22,40%. Tetapi pada tahun 2010 dan 2011, peringkat kedua diduduki oleh kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu masing-masing sebesar 21,65% dan 21,48%. Peringkat ketiga selama tahun 2007 s/d 2009 diduduki oleh kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu masing-masing sebesar 21,69%, 21,51% dan 21,36% dan pada tahun 2010 s/d 2011, kontribusi sektor pertanian menduduki peringkat ketiga, yaitu masing-masing sebesar 20,70% dan 20,27%. Dominasi kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB Kabupaten Jepara sangat terkait dengan empat komoditi unggulan daerah yang meliputi mebel ukir, karet, produk plastik dan kayu olahan/aneka kerajinan, handykraft serta produk kayu. Sebagai contoh, industri mebel ukir pada tahun 2011 mempunyai nilai ekspor (US $) sebesar 112.947.991,05 dengan volume ekspor sebesar 34.303.691,61 kg serta jumlah eksportir sebanyak 268 perusahaan dengan 101 negara tujuan ekspor.

Tabel II.13. KONTRIBUSI SEKTOR LAPANGAN USAHA TERHADAP PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 TAHUN 2007-2011

Sektor Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Pertanian 23.18 22.49 22.40 20.70 20.27 Pertambangan dan Penggalian 0.55 0.57 0.58 0.59 0.61

Industri Pengolahan 27.77 27.87 27.66 28.19 28.28 Listrik, Gas dan Air Bersih 0.70 0.71 0.74 0.76 0.77

Bangunan 5.10 5.29 5.49 5.79 6.00 Perdagangan, Hotel dan Restoran 21.69 21.51 21.36 21.65 21.48

Pengangkutan dan Komunikasi 5.45 5.46 5.50 5.62 5.60

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

6.22 6.34 6.39 6.56 6.71

Jasa-jasa 9.34 9.75 9.88 10.13 10.30 Sumber: BPS Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Kondisi tidak jauh berbeda terlihat pada kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB atas dasar harga berlaku selama lima tahun. Kontribusi tiga sektor lapangan usaha juga masih mendominasi PDRB Kabupaten Jepara, yaitu masing-masing berdasarkan peringkat pertama sampai ketiga yaitu industri pengolahan, pertanian dan perdagangan, hotel dan restoran.

Tabel II.14. KONTRIBUSI SEKTOR LAPANGAN USAHA TERHADAP PDRB

ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2007-2011 Sektor Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Pertanian 22,79 21,87 21,78 20,88 20,96 Pertambangan dan Penggalian 0,61 0,61 0,62 0,64 0,63 Industri Pengolahan 26,75 27,00 26,85 27,00 27,13 Listrik, Gas dan Air Bersih 1,14 1,08 1,10 1,10 1,11 Bangunan 5,64 5,79 6,03 6,43 6,47 Perdagangan, Hotel dan Restoran 21,07 20,94 20,82 20,82 20,59 Pengangkutan dan Komunikasi 5,76 5,83 5,76 5,68 5,46

H a l a m a n | II .1 5 .

Sektor Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 6,79 6,87 6,91 7,05 7,14

Jasa-jasa 9,45 10,00 10,14 10,39 10,51 Sumber: BPS Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2.2.1.2 Laju Inflasi Inflasi atau perubahan harga konsumen sering digunakan sebagai

satu indikasi stabilitas ekonomi melalui pantauan gejolak harga-harga barang kebutuhan masyarakat. Di akhir tahun 2011 pada bulan Desember 2011 Jepara mengalami inflasi 0,69%. Inflasi yang terjadi pada bulan Desember 2011 lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dimana bulan Desember 2010 mengalami inflasi sebesar 0,98%.

Laju inflasi Jepara tahun kalender 2011 (Januari-Desember) yang telah berjalan 12 bulan sebesar 3,64%, lebih rendah dibandingkan tahun kalender 2010 yang sebesar 6,24%. Untuk laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional masing-masing sebesar 2,68% dan 3,79%.

Tabel II.15. PERKEMBANGAN LAJU INFLASI TAHUNAN

NASIONAL, JAWA TENGAH, DAN JEPARA TAHUN 2007-2011 Tahun Nasional Provinsi Jawa

Tengah Kab.

Jepara 2007 6,59 - 7,43 2008 11,06 9,55 11,61 2009 2,78 3,32 2,86 2010 6,96 6,88 6,24 2011 3,79 2,68 3,64

Sumber: BPS Kabupaten Jepara per Desember 2011

2.2.1.3 PDRB Perkapita Meski belum mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB per kapita

memberikan informasi mengenai kemampuan masyarakat dalam menghasilkan nilai tambah dalam satu tahun. PDRB per kapita didapatkan dari angka PDRB dibagi penduduk pertengahan tahun.

Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Jepara menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun Pada tahun 2007 Rp.6.087.016,98 sampai dengan Rp.9.169.304,12 pada tahun 2011. Demikian juga PDRB per kapita atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan meskipun kenaikannya tidak sebesar harga berlaku.

Tabel II.16. PDRB PERKAPITA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

Tahun Harga Berlaku Harga Konstan 2007 6.087.016,98 3.502.908,82 2008 6.938.501,70 3.620.055,77 2009 7.553.522,12 3.760.494,07 2010 8.310.082,34 3.891.674,78

2011 * 9.169.304,12 4.050.325,89 * Angka prediksi sampai dengan Desember 2011 Sumber: BPS Kabupaten Jepara 2011

H a l a m a n | II .1 6 .

2.2.1.4 Indek Pembangunan Manusia (IPM) Secara umum, nilai akhir dari seluruh aktivitas pembangunan

diukur dengan pencapaian tingkat kesejahteraan rakyat. Metode lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah dengan menggunakan tolok ukur Physical Quality of Life Index (PQLI) atau yang lebih dikenal Indeks Pembangunan Manusia. IPM merupakan indikator komposit yang di bentuk oleh Indeks Kesehatan yang dicerminkan dengan Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan yang terdiri dari Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah serta Indeks Hidup Layak yang digambarkan melalui Pengeluaran per Kapita.

Perkembangan IPM Jepara dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik dari 71,94 (2008), menjadi 72,45 (2009) dan 72,64 (2010). Selama 3 tahun terakhir Jepara bertahan pada peringkat ke- 14 di antara 35 Kabupaten/Kota se-Jateng. Jika dilihat dari indikator penyusunannya, Jepara mencatat Angka Harapan Hidup sebesar 70,85 tahun, Angka Melek Huruf 93,09%. Rata-rata Lama Sekolah 7,40 dan Pengeluaran per kapita (yang disesuaikan) 632.48 rupiah. Pada tahun 2010, IPM 6 Kabupaten terdekat menunjukkan angka yang sedikit bervariasi dengan range antara 70,61 untuk Blora dan 72,96 untuk Pati. Sedangkan di antara Kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Kabupaten Jepara berada pada posisi bervariasi, mulai dari rangking 28 (Blora), 20 (Rembang), 16 (Demak), 14 (Jepara), 13 (Kudus), 12 (Pati). Harapan ke depan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jepara dapat meningkat hingga mencapai angka minimal 80,00 yang merupakan Indeks Pembangunan Manusia kategori tinggi.

Tabel II.17. PERKEMBANGAN IPM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008-2010

Keterangan Tahun 2008 2009 2010

IPM 71,94 72,45 72,64 Ranking IPM Kabupaten Jepara di Jateng 14 14 14 Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Jepara tahun 2008 – 2010

2.2.2 KESEJAHTERAAN SOSIAL Pembangunan pada fokus kejahteraan sosial meliputi indikator

pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kepemilikan tanah, kesempatan kerja, dan angka kriminalitas.

2.2.2.1 Pendidikan Kinerja makro urusan pendidikan antara lain bisa dilihat dari

indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Melek Huruf di Kabupaten Jepara selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 92,62% pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 98,02% pada tahun 2011. Kualitas pendidikan dapat diukur pula dari berapa lama seseorang mengenyam pendidikan. Rata–rata lama sekolah di Kabupaten Jepara, meningkat dari angka 7,22 tahun pada tahun 2007 menjadi 7,35 tahun pada tahun 2011, meskipun terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan usia wajib belajar sembilan tahun masih perlu ditingkatkan.

H a l a m a n | II .1 7 .

Angka Partisipasi Kasara (APK) pada tahun 2007-2011 menunjukkan pada tingkat SD/MI/Paket A adalah terjadi peningkatan yaitu dari sebesar 106,47% pada tahun 2007 menjadi 114,67% pada tahun 2011. Kemudian di tingkat SMP/MTs/Paket B juga terjadi peningkatan yaitu dari sebesar 87,96% pada tahun 2007 menjadi 96,07% pada tahun 2011. Sedangkan pada tingkat SMA/SMK/MA/Paket menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari sebesar 47,91% pada tahun 2007 menjadi 70,46% pada tahun 2011, walaupun sempat menurun pada tahun 2008. Untuk angka pendidikan yang ditamatkan (APT) selama tahun 2007 s/d 2011 menunjukkan pada tingkat SD/MI/Paket A terjadi peningkatan yaitu dari sebesar 25,95% pada tahun 2007 menjadi 28,95% pada tahun 2011. Kemudian pada tingkat SMP/MTs/Paket B menunjukkan angka yang fluktuatif selama lima tahun yaitu berturut-turut 25,95%, 16,14%, 16,89%, 17,64% dan 18,39%. Sedangkan pada tingkat SMA/SMK/MA/Paket C menunjukkan peningkatan yaitu dari sebesar 67,46% pada tahun 2007 menjadi 70,46% pada tahun 2011.

Angka Partisipasi Murni (APM) selama lima tahun menunjukkan kondisi fluktuatif pada tingkat SD/MI/Paket A serta kecenderungan menurun pada tingkat SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/MA/Paket C. Pada tingkat SD/MI/Paket A, angka partisipasi murni pada tahun 2007 adalah sebesar 97,23% dan pada tahun 2008 menurun menjadi 96,51% serta menunjukkan peningkatan pada tahun 2009 s/d 2011 yaitu masing-masing menjadi sebesar 96,89%, 98,04% dan 98,32%. Kemudian untuk tingkat SMP/MTs/Paket B, angka partisipasi murni pada tahun 2007 adalah sebesar 71% dan menurun menjadi 67% pada tahun 2011. Sedangkan angka partisipasi murni di tingkat SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2007 adalah sebesar 71% dan menurun menjadi 47% pada tahun 2011.

Tabel II.18. KINERJA MAKRO URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2007-2011 Indikator Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Angka melek huruf 92,62 92,92 93,09 93,09 98,02 Angka rata-rata lama sekolah 7,22 7,22 7,40 7,40 7,35 Angka Partisipasi Kasar: APK SD/MI/Paket A 106,47 108,52 110,57 112,62 114,67 APK SMP/MTs/Paket B 87,96 96.10 96,07 96,10 96,07 APK SMA/SMK/MA/Paket C 47,91 40,57 45,89 51,21 70,46 Angka Pendidikan yang Ditamatkan:

APT SD/MI/Paket A 25,95 26,7 27,45 28,2 28,95 APT SMP/MTs/Paket B 25,95 16,14 16,89 17,64 18,39 APT SMA/SMK/MA/Paket C 67,46 68,21 68,96 69,71 70,46 Angka Partisipasi Murni: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

97,23 96,51 96,89 98,04 98,32

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

96 95 95 96 98

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

41 64 68 70 72

Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

H a l a m a n | II .1 8 .

2.2.2.2 Kesehatan Kinerja makro urusan kesehatan antara lain bisa dilihat dari

indikator angka kematian bayi, angka usia harapan hidup serta persentase balita gizi buruk. Angka kematian bayi selama tahun 2007 s/d 2011 menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari sebesar 1,61% pada tahun 2007 menjadi 9,69% pada tahun 2011. Kematian Ibu bersalin dari tahun ke tahun mengalami penurunan, tahun 2009 sebesar 26 kasus, tahun 2010 sebesar 24 kasus, tahun 2011 sebesar 23 kasus. Kemudian angka usia harapan hidup selama lima tahun adalah menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 70,39 tahun pada tahun 2007 menjadi 70,85 tahun pada tahun 2011. Persentase balita gizi buruk selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 0,38% pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 2,25% pada tahun 2011.

Tabel II.19. KINERJA MAKRO URUSAN KESEHATAN TAHUN 2007-2011 Indikator Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Angka kematian bayi 1,61 8,40 8,10 8,42 9,69 Angka usia harapan hidup 70,39 70,58 70,71 70,85 70,85 Persentase balita gizi buruk 0,38 0,31 0,33 0,04 2,25 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.2.2.3 Kemiskinan Secara persentase, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jepara

pada tahun 2010 sebanyak 10,18%, sedikit mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 9,60%.

Tabel II.20. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Penduduk miskin 10,44 11,05 9,60 10,18 - Sumber: BPS Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.2.2.4 Kepemilikan Tanah Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan hak

atas tanah maka kesadaran masyarakat untuk memiliki kepastian hukum tentang pemilikan hak atas tanah cenderung meningkat, hal ini ditunjukkan dengan makin bertambahnya jumlah tanah yang bersertifikat. Pada tahun 2011 pengurusan masyarakat terhadap Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel II.21. JUMLAH SERTIFIKAT TANAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

Tanah Bersertifikat Jumlah Penerbitan Sertifikat 2007 2008 2009 2010 2011

Hak Milik 2.904 4,671 5.685 6.368 7.587 Hak Guna Bangunan 84 10 142 128 139 Hak Guna Usaha 0 2 0 5 0 Hak Pakai 12 43 35 36 39 Hak Pengelola 0 0 0 5 0

Jumlah 3.000 4.726 5.862 6.542 7.765 Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

H a l a m a n | II .1 9 .

2.2.2.5 Kesempatan Kerja Dalam bidang ketenagakerjaan, pertumbuhan angkatan kerja

selama lima tahun terakhir (2007-2011) menunjukkan adanya kenaikan, namun hal tersebut juga diimbangi dengan bertambahnya angka pengangguran. Hal ini disebabkan kenaikan angkatan kerja tidak sebanding dengan penyediaan lapangan kerja.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan bertambahnya pengangguran, adalah besarnya angka usia produktif pencari kerja serta banyaknya perusahaan yang mengurangi jumlah produksinya sehingga mengurangi pegawainya.

Tabel II.22. ANGKATAN KERJA DAN PENGANGGURAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-

2011 Tahun Angkatan Kerja Pengangguran Kesempatan kerja 2007 549.237 38.447 510.790 2008 556.922 38.985 517.937 2009 557.251 39.007 518.244 2010 574.274 39.337 534.937 2011 577.272 39.554 537.718

Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2.2.2.6 Angka Kriminalitas Angka kriminalitas tercermin dari banyaknya perkara pidana yang

masuk di Pengadilan Jepara. Selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 menunjukkan trend yang menurun yaitu 873, 799, 789, 521, dan 356 kasus.

2.2.3 SENI DAN BUDAYA Pembangunan pada fokus seni dan budaya meliputi indikator

jumlah dan jenis kesenian dan gedung olahraga.

2.2.3.1 Seni dan Budaya Pembangunan pada fokus seni dan budaya antara lain bisa dilihat

dari perkembangan jumlah grup kesenian dan jumlah gedung kesenian. Selama tahun 2007 s/d 2008, jumlah grup kesenian di Kabupaten Jepara mengalami fluktuatif yaitu berturut-turut 202, 286, 190, 266 dan 204 grup kesenian. Sedangkan untuk jumlah gedung kesenian, pada tahun 2007-2009 Kabupaten Jepara belum mempunyai gedung kesenian dan baru pada tahun 2010 dan 2011 telah dipunyai 1 gedung kesenian.

Tabel II.23. INDIKATOR PEMBANGUNAN SENI DAN BUDAYA TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah grup kesenian 202 286 190 266 204 Jumlah gedung kesenian 0 0 0 1 1

Sumber: Disparbud Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011 Pada sisi yang lain, perkembangan seni dan budaya juga antara

lain bisa dilihat dari jumlah organisasi kesenian beserta anggotanya. Jumlah organiasi seni rupa di Kabupaten Jepara pada tahun 2010 adalah sebanyak 13 organisasi seni lukis dengan anggota 64 orang, 18

H a l a m a n | II .2 0 .

organisasi seni ukir dengan anggota 505 orang, 5 organisasi seni patung dengan anggota 26 orang, 31 organisasi seni rias dengan anggota 78 orang, dan 6 organisasi dekorasi dengan anggota 32 orang. Sedangkan jumlah organisasi seni musik pada tahun 2010 adalah sebanyak 13 organisasi kerawitan dengan jumlah anggota 231 orang, 1 organisasi waranggono dengan anggota 14 orang, 147 biduan, 8 orkes samproh dengan anggota 108 orang, 2 orkes keroncong dengan anggota 25 orang, 63 orkes melayu dengan anggota 549 orang, 2 orkes campur sari dengan anggota 26 orang, serta 57 orkes dangdut dengan anggota 483 orang. Untuk jumlah organisasi seni tari pada tahun 2010 adalah sebanyak 2 organisasi tari Jawa dengan anggota 85 orang, 3 kelompok seni barongan dengan anggota 114 orang, 8 kelompok kesenian Reog dengan anggota 154 orang serta 1 kelompok kesenian kuda lumping dengan anggota 2 orang. Kemudian untuk jumlah organisasi seni sastra pada tahun 2010 adalah sebanyak 2 kelompok ludruk dengan anggota 23 orang, 3 kelompok ketoprak dengan anggota 100 orang, 1 kelompok dagelan dengan anggota 7 orang, 2 kelompok gambus dengan anggota 41 orang, 11 kelompok wayang purwo dengan anggota 240 orang, 57 orang dalang, 1 kelompok wayang klitik dengan anggota 11 orang, 2 kelompok kentrung dengan anggota 8 orang serta 1 kelompok emprak dengan anggota 20 orang.

2.2.3.2 Olah Raga Pembinaan olah-raga di Kabupaten Jepara telah menunjukkan hasil

yang cukup menggembirakan. Beberapa prestasi telah diraih baik di tingkat regional maupun nasional. Beberapa cabang olah raga yang menonjol/berprestasi adalah sepal bola, gulat, sepak takraw, pencak silat, balap sepeda, tenis yunior, bulu tangkis pelajar dan catur (predikat Master Nasional). Hal ini menunjukkan potensi olah-raga masyarakat Jepara cukup besar.

Kinerja makro urusan olah-raga bisa dilihat dari indikator jumlah klub olah-raga dan jumlah gedung olah-raga. Selama tahun 2007-2009, jumlah klub olah-raga di Kabupaten Jepara menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 608 klub pada tahun 2007 meningkat menjadi 852 klub pada tahun 2011. Sedangkan untuk jumlah gedung olah-raga, selama lima tahun tidak menunjukkan perkembangan yang berarti yaitu 2 gedung olah-raga pada tahun 2007 dan bertambah menjadi 3 gedung olah-raga pada tahun 2011.

Tabel II.24. KINERJA MAKRO URUSAN OLAH-RAGA TAHUN 2007-2011 Indikator Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah klub olahraga 608 844 844 850 852 Jumlah gedung olahraga 2 3 3 3 3

Sumber: Disdikpora Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM Kondisi umum pembangunan pada aspek pelayanan umum

merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan

H a l a m a n | II .2 1 .

selama periode tertentu yang mencakup layanan urusan wajib dan pilihan.

2.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

2.3.1.1 Pendidikan Keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Jepara dapat

dilihat dari beberapa indikator di antaranya, angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio guru/murid, rasio guru/murid per kelas rata-rata, penduduk tidak buta aksara, fasilitas pendidikan dalam kondisi baik, pendidikan anak usia dini, angka putus sekolah, angka kelulusan, angka melanjutkan sekolah serta guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.

Pada tingkat Pendidikan Dasar, angka partisipasi sekolah SD/MI relatif stabil yaitu sebesar 86% pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 88% pada tahun 2011. Angka partisipasi sekolah SMP/MTs menunjukkan angka yang fluktuatif yaitu sebesar 96,1% pada tahun 2007 dan menurun pada 2008 dan 2009 yaitu sebesar 95,4% dan 81,9% serta meningkat pada tahun 2011 yaitu sebesar 98,02%. Rasio ketersediaan sekolah pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan trend yang meningkat yaitu pada tahun 2007 sebesar 0,671 dan meningkat menjadi 0,696 pada tahun 2011 untuk SD/MI, sedangkan untuk SMP/MTs yaitu sebesar 0,282 pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 0,321 pada tahun 2011. Rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan angka yang fluktuatif demikian juga untuk rasio guru/murid per kelas rata-rata.

Untuk tingkat Pendidikan Menengah, Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2009 s/d 2011 menunjukkan angka yang fluktuatif yaitu berturut-turut adalah sebesar 0,961, 0,954, 0,819, 0,961 dan 0,538. Rasio guru/murid menunjukkan trend yang menurun yaitu sebesar 1:14 pada tahun 2007 dan menurun menjadi 1:12,2 pada tahun 2011. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada tingkat pendidikan menengah yaitu SMA menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari sebesar 0,129 pada tahun 2007 menjadi 0,159 pada tahun 2011, sedangkan untuk SMK menunjukkan angka yang fluktuatif. Untuk rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada tingkat SMA, menunjukkan trend menurun yaitu sebesar 15 pada tahun 2007 dan menurun menjadi 12 pada tahun 2011. Penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) menunjukkan angka yang menurun yaitu dari sebesar 766.404 orang pada tahun 2007 menjadi 566.017 pada tahun 2011.

Fasilitas pendidikan dilihat dari kondisi bangunan dalam keadaan baik, untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs serta SMA/SMK/MA menunjukkan jumlah yang meningkat. Demikian juga jumlah sekolah untuk Pendidikan Anak Usia Dini cenderung meningkat selama tahun 2007-2011. Angka Putus Sekolah untuk tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menunjukkan angka yang fluktuatif, demikian juga angka kelulusan untuk pendidikan dasar dan menengah. Angka melanjutkan sekolah baik dari SD/MI ke SMP/MTS maupun dari SMP/MTs ke

H a l a m a n | II .2 2 .

SMA/SMK/MA dan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV menunjukkan kecenderungan yang menurun selama tahun 2007-2011.

Tabel II.25.

KINERJA MAKRO URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2007-2011 Indikator Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Pendidikan Dasar:

Angka partisipasi sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) 86/96,1 89/95,4 87/81,9 87/96,1 88/98,02 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD/MI dan SMP/MTs)

0,671 0,282

0,679 0,297

0,685 0,301

0,692 0,310

0,696 0,321

Rasio guru/murid (SD/MI dan SMP/MTs)

0,061 0,078

0,064 0,077

0,063 0,077

0,063 0,077

0,065 0,078

Rasio guru/murid per kelas rata-rata (SD dan SMP)

17/15 17/15 16/10 15/13 15/13

Pendidikan Menengah:

Angka partisipasi sekolah

0,961 0,954 0,819 0,961 0,538

Rasio guru terhadap murid

14 14,01 9,6 12,2 12,2

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

0,129/0,091

0,136/0,079

0,144/0,086

0,151/0,094

0,159/0,101

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata (SMU)

15 15 14 11 12

Penduduk yang berusia >15 Tahun tidak melek huruf (buta aksara)

766.404 766.404 639.828 626.828 566.017

Fasilitas Pendidikan:

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

2.080 2.116 2.453 2.482 2.960

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

1.166 1.201 1.455 1.126 1.237

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

385 unit 381 unit 410 unit 410 unit 478 unit

H a l a m a n | II .2 3 .

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Angka Putus Sekolah:

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0,16% 0,16% 0,13% 0,2% 0,09%

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

1,03% 1,03% 3,06% 0,29% 0,72%

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

1,39% 1,39% 2,09% 0,28% 1,43%

Angka Kelulusan:

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

19.897 19.897 19.074 18.729 19.309

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

12.179 12.179 17.763 12.737 16.645

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

5.418 5.418 5.000 6.195 8.702

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

17.907 17.907 17.167 16.856 17.378

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

10.961 10.961 15.987 11.463 14.981

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

5.168 5.168 2.453 2.482 2.960

Sumber : Disdikpora Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2.3.1.2 Kesehatan Kinerja makro urusan kesehatan antara lain bisa dilihat dari

beberapa indikator yaitu rasio posyandu per satuan balita, rasio puskesmas per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk, cakupan kompilasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan Desa/Kelurahan universal child immunization, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, jumlah kasus HIV/AIDS 281 terdiri dari 131 meninggal, 150 hidup, jumlah HIV 80 kasus, AIDS 201 kasus. Penderita laki-laki 115 orang, perempuan 166 orang. Dari seluruh kasus tersebut sudah mendapatkan pengobatan 91 orang dan seluruhnya gratis. 150 cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, cakupan kunjungan bayi, cakupan puskesmas, dan cakupan pembantu puskesmas. Secara keseluruhan, indikator urusan kesehatan menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama tahun 2007-2011, walaupun ada beberapa yang kinerjanya fluktuatif yaitu seperti rasio posyandu per satuan balita dan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

H a l a m a n | II .2 4 .

Tabel II.26. KINERJA MAKRO URUSAN KESEHATAN TAHUN 2007-2011 Indikator Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio posyandu per 1.000 balita 11,01 13,11 12,03 11,86 12,19 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk 0,16 0,19 0,20 0,21 0,21

Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk 0,0047 0,0046 0,0054 0,0055 0,0063

Rasio dokter per 1.000 penduduk 0,09 0,09 0,10 0,12 0,13

Rasio tenaga medis per satuan penduduk 0,12 0,15 0,15 0,20 0,20

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 27,39 24,21 56,02 63,19 79,79

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

85,00 83,03 94,99 92,62 97,85

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

94,85 95,36 95,88 94,85 97,95

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

26,60 19,43 26,12 32,07 42,07

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Cakupan kunjungan bayi 50,22 98,98 98,71 84,82 90,66 Cakupan puskesmas 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 Cakupan pembantu puskesmas 23,08 23,08 23,08 23,08 23,08 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.3 Lingkungan Hidup Berkat komitmen dalam pengelolaan lingkungan perkotaan pada

tahun 2011 telah diraih penghargaan ADIPURA untuk yang ketujuh kalinya dan IGRA (Indonesia Green Region Award 2011) untuk yang pertama kalinya. Seperti halnya Adipura, IGRA 2011 memberikan penganugerahan kepada Kabupaten/Kota yang paling peduli pada lingkungan hidup termasuk dalam hal pengelolaan sampah dikarenakan volume sampah, baik sampah cair maupun sampah padat, dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sejalan dengan makin bertambahnya aktivitas masyarakat.

Kinerja makro urusan lingkungan hidup antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu persentase penanganan sampah, persentase luas pemukiman yang tertata, dan tempat pembuangan sampah per satuan penduduk. Persentase penanganan sampah selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 70,05% pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 74,11% pada tahun 2011. Persentase luas pemukiman yang tertata selama lima tahun menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari sebesar 61,22% pada tahun 2007 menjadi

H a l a m a n | II .2 5 .

69,07% pada tahun 2011. Kemudian tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk menunjukkan angka yang fluktuatif selama lima tahun yaitu berturut-turut 1 TPS untuk 2.614, 2657, 2.618, 2.663 dan 2.587 penduduk.

Tabel II.27. KINERJA MAKRO URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Persentase penanganan sampah 70,05% 71,06% 72,07% 73,12% 74,11% Persentase Luas pemukiman yang tertata

61,22 63,16 65,31 67,27 69,07

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

1 TPS untuk 2.614

penduduk

1 TPS untuk 2.657

penduduk

1 TPS untuk 2.618

penduduk

1 TPS untuk 2.663

penduduk

1 TPS untuk 2.587

penduduk Sumber: Dinas Ciptaru dan Kebersihan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.4 Pekerjaan Umum Sektor infrastruktur berupa penyediaan dan peningkatan sarana

prasarana dasar bagi warga masyarakat guna menunjang mobilitas meliputi pembangunan dan rehabilitasi pasar, jaringan irigasi, bendung, sungai, penyediaan air bersih, perumahan layak huni dan sebagainya. Kinerja makro urusan Pekerjaan Umum antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu proporsi panjang jaringan dalam kondisi baik, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, rasio permukiman layak huni, panjang jalan dilalui roda 4, jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk, panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase, sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar, sempadan sungai yang dipakai bangunan liar, drainase dalam kondisi baik, pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik, dan lingkungan permukiman.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2007 adalah sepanjang 162,19 km dan pada tahun 2011 menyusut menjadi 50,223 km. Rasio tempat ibadah meningkat dari 0,091 pada tahun 2007 menjadi 0,1059 pada tahun 2011. Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk menunjukkan penurunan selama lima tahun, yaitu dari sebesar 0,000812881 pada tahun 2007 menjadi 0,00053 pada tahun 2011. Rasio permukiman layak huni menunjukan angka yang meningkat yaitu dari sebesar 37,14 pada tahun 2007 menjadi 46,92 pada tahun 2011. Panjang jalan dilalui roda 4 selama lima tahun menunjukkan peningkatan dari sepanjang 788,01 km pada tahun 2007 menjadi 789,7036 km pada tahun 2011, hal ini sama panjangnya dengan jalan penghubung dari ibu kota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik selama lima tahun menunjukkan peningkatan dari tahun 2007 s/d 2010 dan menurun di tahun 2011. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari sepanjang 19.799 km di tahun 2007 menjadi

H a l a m a n | II .2 6 .

22.099 km di tahun 2011. Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar menunjukkan peningkatan selama lima tahun yaitu dari 0,698 di tahun 2007 menjadi 0,816 di tahun 2011. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar menunjukkan penurunan selama lima tahun yaitu dari 3,01 di tahun 2007 menjadi 2,8 di tahun 2011. Drainase dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan selama lima tahun yaitu dari 788 unit di tahun 2007 menjadi 1.000 unit di tahun 2011. Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota menunjukkan angka yang naik selama tahun 2007 s/d 2010 dan mengalami penurunan di tahun 2011. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik menunjukkan angka yang fluktuatif selama lima tahun dan lingkungan permukiman selama lima tahun menunjukkan luas yang sama yaitu 22.608,70 ha.

Tabel II.28. KINERJA MAKRO URUSAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 162,19 131,3 101,36 73,77 50,223

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 0,091 0,0042 0,0041 0,0042 0,1059

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

0,000812881 0,000729 0,00065 0,00059 0,00053

Rasio permukiman layak huni 37,14 37,14 37,14 37,14 46,92

Panjang jalan dilalui Roda 4 788,01 788,01 788,01 788,01 789,7036 Jalan Penghubung dari ibukota Kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

788,01 788,01 788,01 788,01 789,7036

Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

195,29 274,42 287,04 287,04 50,233

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)

19.799 20.299 21.199 21.599 22.099

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

0,698 0,743 0,762 0,788 0,816

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 3,01 2,99 2,95 2,91 2,8

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

788 820 830 850 1000

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

4.200 4.297 4.500 10.359 4.295

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 7.298 9.409 8.195 8.361,36 8.532

Lingkungan Pemukiman 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 Sumber: Dinas Ciptaru dan Kebersihan Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

H a l a m a n | II .2 7 .

2.3.1.5 Penataan Ruang Kinerja makro urusan penataan ruang antara lain bisa dilihat dari

beberapa indikator yaitu luas ruang terbuka hijau publik per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB; luas kawasan lindung; kawasan hutan lindung; kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; luas kawasan budidaya; jumlah IMB yang dikeluarkan; luas kawasan industri; luas wilayah kebanjiran, luas wilayah kekeringan serta luas wilayah perkotaan.

Luas ruang terbuka hijau publik per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari 315,939 ha di tahun 2007 menjadi 408,61 ha di tahun 2011. Luas kawasan lindung menunjukkan angka yang fluktuatif selama lima tahun, demikian juga untuk kawasan hutan lindung. Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya selama lima tahun menunjukkan angka yang tetap yaitu 1.325 ha. Kawasan perlindungan setempat juga menunjukkan angka yang tetap selama lima tahun, yaitu 4.723,52 ha, demikian juga untuk kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya selama lima tahun menunjukkan angka yang tetap yaitu 4.178,07 ha. Luas kawasan budidaya menunjukkan peningkatan yaitu dari 85.942,60 ha di tahun 2007 menjadi 86.664,39 ha di tahun 2011. Jumlah IMB yang dikeluarkan selama lima tahun menunjukkan angka yang fluktuatif. Luas kawasan industri selama lima tahun menunjukkan luas yang tetap yaitu 921,604 ha. Luas wilayah kebanjiran selama lima tahun menunjukkan penurunan yaitu dari 4.517 ha di tahun 2007 menjadi 1.909 ha di tahun 2011. Luas wilayah kekeringan juga menunjukkan angka yang menurun yaitu dari 606 ha di tahun 2007 menjadi 23 ha di tahun 2011. Sedangkan luas wilayah perkotaan masih menunjukkan luas yang tetap selama lima tahun yaitu 32.468,48 ha.

Tabel II.29. KINERJA MAKRO URUSAN PENATAAN RUANG TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Luas Ruang Terbuka Hijau Publik per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (ha)

315,939 315,939 315,939 315,939 408,61

Luas Kawasan Lindung (ha) 14.470,59 12.568,59 12.568,59 12.568,59 13.748,80 Kawasan hutan lindung 4.244 2.342 2.342 2.342 3.522,21 Kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya

1.325

1.325

1.325

1.325

1.325

Kawasan perlindungan setempat

4.723,52 4.723,52 4.723,52 4.723,52 4.723,52

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya

4.178,07 4.178,07 4.178,07 4.178,07 4.178,07

Luas Kawasan Budidaya (ha) 85,942.60 87,844.60 87,844.60 87,844.60 86,664.39 Jumlah IMB yang dikeluarkan 834 656 405 724 758 Luas kawasan industri 921,604 921,604 921,604 921,604 921,604 Luas wilayah kebanjiran 4.517 3.755 1.909 1.909 1.909 Luas wilayah kekeringan 606 606 23 23 23 Luas kawasan perkotaan (ha) 32.468,48 32.468,48 32.468,48 32.468,48 32.468,48 Sumber: Dinas Ciptaru dan Kebersihan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

H a l a m a n | II .2 8 .

2.3.1.6 Perencanaan Pembangunan Kinerja pembangunan pelayanan umum bidang perencanaan

pembangunan daerah adalah tersusunnya draft RPJPD pada tahun 2005 yang selanjutnya menjadi dokumen pembangunan jangka panjang daerah 2005-2025 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2007-2012 yang ditetapkan dengan oleh Peraturan Daerah dan akan berakhir pada tahun 2012 ini. Kemudian harus segera disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2017 sebagai konsekuensi terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati baru di Kabupaten Jepara. Disamping itu juga dilihat dari tersusunnya dokumen perencanaan jangka pendek yang berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (tahunan) atau yang disingkat RKPD yang ditetapkan dengan Peratuan Kepala Daerah. Tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan dengan implementasinya.

Tabel II.30. KINERJA MAKRO URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada Ada Ada Ada Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada Ada Ada Ada Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada Ada Ada Ada Ada

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Ada Ada Ada Ada Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.7 Perumahan Untuk mencukupi kebutuhan perumahan tahun 2011, telah

terbangun 2 unit Rusunawa dengan kapasitas masing-masing 98 KK. Tujuan Pembangunan Rusunawa ini adalah memberikan solusi atas kebutuhan perumahan yang sederhana dan sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di samping penataan wilayah dan kawasan pemukiman kumuh di perkotaan, merelokasi hunian tak berijin dan tempat-tempat terlarang lainya untuk tercipta lingkungan perkotaan yang hijau dan bersih.

Kinerja makro urusan perumahan antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rumah tangga pengguna air bersih dan rumah tangga pengguna listrik. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari sebesar 15.364 rumah tangga di tahun 2007 menjadi sebesar 26.448 rumah tangga di tahun 2011. Jumlah rumah tangga pengguna listrik selama tahun 2007 s/d 2011 menunjukkan peningkatan yaitu dari 95.551 rumah tangga pada tahun 2007 meningkat menjadi 103.003 rumah tangga pada tahun 2011.

H a l a m a n | II .2 9 .

Tabel II.31.

KINERJA MAKRO URUSAN PERUMAHAN TAHUN 2007-2011 Indikator Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Rumah tangga pengguna air bersih 15.364 19.476 21.013 23.623 26.448 Rumah tangga pengguna listrik 95.551 99.023 100.670 103.302 103.003 Sumber: Dinas Ciptaru dan Kebersihan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.8 Pemuda dan Olahraga Kinerja makro urusan Pemuda dan Olah-Raga di Kabupaten Jepara

antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja dan jumlah lapangan olahraga. Jumlah organisasi pemuda selama tahun 2007-2011 adalah tetap yaitu 15 organisasi. Jumlah organisasi olahraga meningkat dari 15 organisasi pada tahun 2007 menjadi 25 organisasi pada tahun 2011. Rata-rata jumlah kegiatan kepemudaan meningkat dari 8,3 kegiatan pada tahun 2007 menjadi 11,2 kegiatan pada tahun 2011. Jumlah kegiatan olahraga relatif tetap yaitu 15 kegiatan selama tahun 2007-2011. Jumlah gelanggang/balai remaja meningkat dari 2 unit pada tahun 2007 menjadi 3 unit pada tahun 2011 serta jumlah lapangan olahraga meningkat dari 322 lapangan pada tahun 2007 menjadi 332 lapangan pada tahun 2011.

Tabel II.32. KINERJA MAKRO URUSAN PEMUDA DAN OLAH-RAGA TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah organisasi pemuda 15 15 15 15 15 Jumlah organisasi olahraga 15 15 25 25 25 Jumlah kegiatan kepemudaan 8,3 8,1 9,9 10,6 11,2 Jumlah kegiatan olahraga 15 15 15 15 15 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

2 3 3 3 3

Lapangan olahraga 322 331 331 332 332 Sumber: Disidikpora Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.9 Penanaman Modal Kinerja makro urusan Penanaman Modal antara lain bisa dilihat dari

beberapa indikator yaitu jumlah investor berskala nasional dan jumlah nilai investasi berskala nasional. Jumlah investor berskala nasional selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari sebanyak 115 investor di tahun 2007 menjadi 156 investor di tahun 2011. Sedangkan jumlah nilai investasi berskala nasional menunjukkan jumlah yang meningkat selama lima tahun yaitu dari sebesar Rp 8.297.358.314 di tahun 2007 menjadi Rp 8.542.534.952 di tahun 2011.

Tabel II.33. KiNERJA MAKRO URUSAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2007-2011 Indikator Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah investor 115 128 138 142 156

H a l a m a n | II .3 0 .

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (milyar rupiah)

8.297,358 8.354,627 8.419,880 8.434.237, 8.542.534,

Sumber: Kantor Penanaman Modal Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kinerja makro urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara

lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu persentase koperasi aktif, jumlah UKM non BPR/LKM UKM dan jumlah BPR/LKM. Persentase koperasi aktif selama tahun 2007-2011 relatif berada pada kisaran 82% s/d 84%. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM selama lima tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu dari 9 UKM pada tahun 2007 menjadi 214 UKM pada tahun 2011. Sedangkan jumlah BPR/LKM selama lima tahun adalah tetap yaitu sejumlah 5 BPR/LKM.

Dalam rangka penguatan dan pembinaan UMKM dan koperasi telah diadakan berbagai pelatihan kewirausahaan managemen usaha kecil, workshop pengembangan usaha koperasi, sehingga dalam perkembangannya sampai dengan tahun 2011 telah tumbuh sebanyak 667 koperasi dengan jumlah anggota 99.166 orang dan penyerapan tenaga kerja 1.230 orang, terbentuknya 34.148 unit UMKM se-Kabupaten Jepara dan penyerapan 151.535 tenaga kerja.

Tabel II.34. KINERJA MAKRO URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

TAHUN 2007-2011 Indikator Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Persentase koperasi aktif 82% 84% 82% 83% 82% Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 9 20 50 162 214 Jumlah BPR/LKM 5 5 5 5 5 Sumber: Diskop, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.11 Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain bisa

dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk, rasio bayi berakte kelahiran, rasio pasangan berakte nikah, kepemilikan KTP, kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk, ketersediaan data base kependudukan skala provinsi serta penerapan KTP nasional berbasis NIK.

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif yaitu pada tahun 2007 sebesar 0,9045 kemudian meningkat menjadi 1,0475 pada tahun 2008 serta menurun di tahun 2009 menjadi 1,0021 dan menurun lagi menjadi 0,8543 di tahun 2010 serta meningkat kembali menjadi 0,9000% pada tahun 2011. Rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2007 sebesar 1,0959 dan menjadi 0,9745 di tahun 2011. Rasio pasangan berakte nikah menunjukkan angka yang tetap yaitu 1 selama lima tahun ini. Kepemilikan KTP pada tahun 2007 kepemilikan KTP sebesar 90,45 %

H a l a m a n | II .3 1 .

dan menjadi 90,00 % pada tahun 2011. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari sebesar 36,91% di tahun 2007 dan menjadi 46,85% di tahun 2011. Selama lima tahun sudah diterapkan KTP nasional berbasis NIK tetapi belum ada ketersediaan data base kependudukan skala provinsi selama lima tahun ini.

Tabel II.35. KINERJA MAKRO URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 2007-

2011 Indikator Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

0,9045 1,0475 1,0021 0,8543 0,9000

Rasio bayi berakte kelahiran 1,0959 1,0527 0,3643 0,6937 0,9745 Rasio pasangan berakte nikah 1 1 1 1 1 Kepemilikan KTP 90,45 104,75 100,21 85,43 90.00 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

36,91% 40,89% 43,50% 44,37% 46,85%

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.12 Ketenagakerjaan Kinerja makro urusan Ketenagakerjaan antara lain bisa dilihat dari

beberapa indikator yaitu angka partisipasi angkatan kerja, angka sengketa pengusaha pekerja per tahun, tingkat partisipasi angkatan kerja, pencari kerja yang ditempatkan, tingkat pengangguran terbuka, keselamatan dan perlindungan, perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah, rasio lulusan S1/S2/S3 serta rasio ketergantungan. Selama lima tahun, angka partisipasi angkatan kerja menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu sebesar 549.237 orang pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 577.041 orang pada tahun 2011. Angka sengketa pengusaha dengan pekerja per tahun menunjukkan kecenderungan menurun yaitu pada tahun 2007 adalah sebesar 156 kasus dan menurun menjadi 12 kasus pada tahun 2011. Selama lima tahun, tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan angka yang meningkat yaitu dari 510.791 orang di tahun 2007 menjadi 537.512 orang di tahun 2011. Pencari kerja yang ditempatkan selama lima tahun menunjukkan angka yang fluktuatif dan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan peningkatan yaitu dari 38.446 orang di tahun 2007 menjadi 39.239 orang di tahun 2011. Keselamatan dan perlindungan selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari sebesar 12.814 tenaga kerja di tahun 2007 menjadi 17.788 tenaga kerja di tahun 2011. Selama lima tahun belum pernah terjadi perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah. Rasio lulusan S1 selama lima tahun menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 2,07% di tahun 2007 menjadi 2,75% di tahun 2011. Sedangkan angka ketergantungan selama lima tahun menunjukkan kecenderungan menurun yaitu sebesar 51,27% pada tahun 2007 dan menurun menjadi 42,88% pada tahun 2011.

H a l a m a n | II .3 2 .

Tabel II.36. KINERJA MAKRO URUSAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Angka partisipasi angkatan kerja 549.237 556.922 557.251 574.108 577.041

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

156 75 75 12 12

Tingkat partisipasi angkatan kerja

510.791 517.937 518.224 534.937 537.512

Pencari kerja yang ditempatkan 676 1.218 820 759 616 Tingkat pengangguran terbuka 38.446 38.985 39.007 39.337 39.239 Keselamatan dan perlindungan 12.814 14.405 15.678 15.713 17.788 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

0 0 0 0 0

Rasio lulusan S1/S2/S3 (Data S1)

2,07% 2,25% 2,50% 2,65% 2,75%

Rasio ketergantungan 51,27 51,27 51,27 49,65 42,88 Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.13 Ketahanan Pangan Kinerja makro urusan Ketahanan Pangan bisa dilihat dari beberapa

indikator yaitu regulasi ketahanan pangan dan kinerja fungsi utama ketahanan pangan yaitu Ketersediaan, Distribusi, Pola Konsumsi dan Keamanan Pangan. Selama lima tahun ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang ketahanan pangan baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten, yaitu di tahun 2009. Wujud regulasi tersebut yaitu: 1. Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumberdaya Lokal. Melalui P2KP diharapkan dapat tercipta konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

2. Permentan No. 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 41 tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Provinsi Jawa Tengah.

4. Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Jepara.

5. Instruksi Bupati Jepara No. 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pangan Lokal dalam Acara Pertemuan / Rapat / Pelatihan. Sedangkan ketersediaan pangan utama selama lima tahun

menunjukkan adanya angka yang fluktuatif yaitu sebesar 124.642 ton di tahun 2007 kemudian menurun menjadi 116.705 ton di tahun 2008 dan meningkat menjadi 139.021 ton di tahun 2009 serta meningkat kembali menjadi 154.426 ton di tahun 2010 dan menurun kembali menjadi 134.952 ton di tahun 2011.

H a l a m a n | II .3 3 .

Tabel II.37. KINERJA MAKRO URUSAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Regulasi ketahanan pangan 2 2 7 7 7 Kebutuhan pangan utama 105.358 107.495 118.943 118.943 120.175 Ketersediaan pangan utama 124.642

ton 116.705

ton 139.021

ton 154.426

ton 155.159

ton Jumlah lumbung pangan 11 11 12 13 17 Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

Ketahanan pangan di Kabupaten Jepara didukung dengan pemantapan swasembada beras melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan seperti halnya pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani. Selain itu strategi peningkatan revitalisasi yang di dalamnya meliputi revitalisasi benih, revitalisasi pergantian varietas sesuai potensi, penyediaan benih yang sesuai, penyediaan pupuk sesuai 6 tepat, revitalisasi penyebarluasan teknologi budidaya melalui pola sekolah lapang, hingga revitalisasi penyediaan varietas baru yang tahan terhadap perubahan iklim.

Ketahanan Pangan dapat dicapai melalui 4 jenis pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan yaitu: 1. Ketersediaan dan cadangan pangan

Ketersediaan pangan dapat dicapai melalui penyediaan energi dan protein per kapita. Hal ini dapat ditempuh melalui peningkatan produksi padi dan pengembangan pangan berbasis sumberdaya dan kearifan lokal Kabupaten Jepara. Implementasi usaha peningkatan produksi dapat ditempuh dengan Sapta Usaha Tani dengan strategi pembangunan dan pengembangan di sentra-sentra produksi padi melalui beberapa paket teknologi seperti SLPTT, revitalisasi benih, SLPHT, SLPHT iklim dan lain-lain. Sedangkan cadangan pangan dapat berasal dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Kegiatan penunjang untuk cadangan pangan masyarakat yaitu revitalisasi lumbung pangan masyarakat. Selama kurun waktu 5 tahun telah terbangun lumbung sebanyak 10 unit sehingga total lumbung yang aktif di Kabupaten Jepara sebanyak 17 unit. Untuk melihat ketersediaan dan cadangan pangan dapat diketahui dari FSVA (Food Security And Vulnerability Atlas/Peta Keamanan dan Kerentanan Pangan), secara umum Kabupaten Jepara berwarna hijau yang berarti tahan pangan kecuali Karimun Jawa yang masih berwarna merah dari sisi ketersediaan pangan. Untuk menanggulangi hal tersebut telah dilakukan langkah–langkah antisipatif khususnya pada saat musim baratan tiba.

2. Distribusi dan akses pangan Distribusi pangan menyangkut ketersediaan untuk mendapatkan bahan pangan meliputi sarana prasarana yang diperlukan, informasi pasokan, kemudahan akses, dan harga pangan strategis. Dengan sinergisitas yang baik antar SKPD terkait maka saluran distribusi pangan di Kabupaten Jepara cukup baik. Salah satu usaha dalam menjaga fluktuasi harga pangan strategis (beras) di

H a l a m a n | II .3 4 .

sentra-sentra produksi padi telah dibentuk Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan sampai dengan tahun 2011 telah terbentuk 4 unit LDPM.

3. Penganekaragaman dan keamanan pangan Penganekaragaman menyangkut upaya pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang akan dicapai melalui prinsip triguna pangan serta pembinaan agar pangan yang dikonsumsi beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) sehingga diharapkan masyarakat menjadi sehat dan cerdas dan dapat menjalankan aktifitas dengan normal. Indikator untuk mengukur tingkat keragaman konsumsi pangan digunakan Skor Pola Pangan Harapan sebagai berikut:

Tabel II.38. SKOR POLA PANGAN HARAPAN TAHUN 2009-2011

PPH 2009 2010 2011

Jepara 82,6 84,8 85,1 Jateng 83,5 86,02 87,4

Nasional 60,1 62,8 66,3 Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jepara tahun 2009 - 2011

4. Penanganan daerah rawan pangan Penanganan daerah rawan pangan dilakukan agar wilayah-wilayah yang teridentifikasi adanya kerawanan pangan baik transien maupun kronis dapat tetap dapat mendapatkan akses pangan sehingga ketahanan pangan tetap terjaga. Implementasi ini berupa penanganan daerah rawan pangan baik transien maupun kronis melalui pemberian paket bantuan pangan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Desa Mandiri Pangan (DMP) yang memiliki RTM lebih dari 30 %. Sampai dengan saat ini di Kabupaten Jepara telah terbentuk 6 lokasi Desa Mandiri Pangan melalui kegiatan multy years selama 4 tahun untuk meningkatkan kemandirian pangan.

2.3.1.14 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja makro urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak bisa

dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio KDRT dan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Selama lima tahun, rasio KDRT menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari sebesar 0,0019% di tahun 2007 menjadi 0,029% di tahun 2011. Sedangkan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan adalah telah mencapai 100% selama lima tahun ini.

Tabel II.39. KINERJA MAKRO URUSAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2007-2011 Indikator Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Rasio KDRT 0,0019% 0,020% 0,020% 0,031% 0,029% IPG - - 56,61 57,55 - IDG - - 49,49 46,11 - Penyelesaian pengaduan

H a l a m a n | II .3 5 .

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

100% 100% 100% 100% 100%

Sumber: BPPKB Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011 Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak bisa dipisahkan dari

peran serta kaum perempuan sebagai motor penggerak dinamika pembangunan yang multidimensi. Namun demikian disadari sepenuhnya bahwa untuk membangun potensi yang dimiliki kaum perempuan untuk kemudian menjadikannya sebagai modal dasar pembangunan butuh perhatian lintas sektoral mengingat kondisi sosial budaya masyarakat kita yang cenderung memarginalisasi peranan perempuan dengan hanya dijadikan sebagai ibu rumah tangga yang mendampingi suami dan mengurus anak serta pekerjaan rumah tangga lainnya atau tugas-tugas yang bersifat kodrati.

Dengan meyakini bahwa kaum perempuan memiliki potensi yang sama dengan kaum laki-lakinya maka potensi tersebut harus dibangun melalui kebijakan yang konstruktif untuk memberdayakan perempuan dalam berbagai aspek baik sosial, ekonomi maupun politik dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

2.3.1.15 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kinerja makro urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rata-rata jumlah anak per keluarga, rasio akseptor KB, cakupan peserta KB aktif dan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Selama lima tahun, rata-rata jumlah anak per keluarga menunjukkan angka penurunan yaitu dari sebesar 1,69 anak di tahun 2007 menjadi 1,46 anak di tahun 2011. Rasio akseptor KB dan cakupan peserta KB aktif selama lima tahun menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 75,37% di tahun 2007 menjadi 77,91% di tahun 2011. Sedangkan persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I selama lima tahun menunjukkan angka penurunan yaitu dari 52,44% di tahun 2007 menjadi 46,06% di tahun 2011.

Tabel II.40.

KINERJA MAKRO URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Rata-rata jumlah anak per keluarga

1,69 1,65 1,56 1,52 1,46

Rasio akseptor KB 75,37% 75,82 76,48% 76,56% 77,91% Cakupan peserta KB aktif 75,37% 75,82% 76,48% 76,56% 77,91% Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

52,44% 47,86% 47,64% 47,40% 46,06%

Sumber: BPPKB Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.16 Perhubungan Kinerja makro urusan Perhubungan antara lain bisa dilihat dari

beberapa indikator yaitu jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio ijin trayek, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah pelabuhan

H a l a m a n | II .3 6 .

laut/udara/terminal, angkutan darat, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), pemasangan rambu-rambu, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, dan jumlah orang/barang melalui dermaga/Bandar/terminal per tahun. Selama lima tahun, jumlah arus penumpang angkutan umum menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 754.665 penumpang pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 844.667 penumpang pada tahun 2011. Rasio ijin trayek menunjukkan angka yang tetap yaitu sebesar 0,000634 selama tahun 2007 s/d 2011. Jumlah uji KIR angkutan umum juga menunjukkan angka yang meningkat yaitu pada tahun 2007 adalah sebesar 11.832 angkutan umum dan meningkat menjadi 12.846 angkutan umum pada tahun 2011. Jumlah fasilitas pelabuhan laut/udara/terminal bis masih menunjukkan angka yang tetap selama lima tahun yaitu 8 unit. Angkutan darat selama lima tahun menunjukkan persentase yang relatif sama yaitu sekitar 36,70%. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) selama lima tahun masih sama yaitu 57 menit dengan biaya pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) sebesar Rp 30.000. Pemasangan rambu-rambu selama lima tahun menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 18,60% di tahun 2007 menjadi 31,30% di tahun 2011. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum selama lima tahun juga menunjukkan adanya peningkatan yaitu dari 754.665 orang di tahun 2007 menjadi 844.667 orang di tahun 2011. Sedangkan jumlah orang/barang melalui dermaga/Bandar/terminal per tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari 40.843 orang di tahun 2007 menjadi 80.142 orang di tahun 2011.

Tabel II.41.

KINERJA MAKRO URUSAN PERHUBUNGAN TAHUN 2007-2011 Indikator Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah arus penumpang angkutan umum 754.665 763.837 781.537 812.523 844.667

Rasio ijin trayek 0,000634 0,000634 0,000634 0,000634 0,000634 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 8 8 8 8 8

Angkutan darat 36.80% 36,75% 36,70% 36,70% 36,83% Kepemilikan KIR angkutan umum 11.813 12.228 12.771 12.779 12.846

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

57 Menit 57 Menit 57 Menit 57 Menit 57 Menit

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Rp. 30.000

Rp. 30.000

Rp. 30.000

Rp. 30.000

Rp. 30.000

Pemasangan Rambu-rambu 18,60% 21,27% 23,15 26,16 31,30 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 754.665 763.837 781.537 812.523 844.667

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

40.843 42.238 43.077 60.037 80.142

Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

H a l a m a n | II .3 7 .

2.3.1.17 Komunikasi dan Informatika Kinerja makro urusan Komunikasi dan Informatika antara lain bisa

dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah jaringan komunikasi, rasio wartel/warnet terhadap penduduk, jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlah penyiaran radio/TV lokal, web site milik pemda serta pameran/expo yang diselenggarakan. Rasio wartel terhadap penduduk selama tahun 2007-2011 menunjukkan penurunan yaitu sebesar 0,29 pada tahun 2007 dan menurun menjadi 0,02 pada tahun 2011 tetapi rasio warnet terhadap penduduk menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2007 sebesar 0,003 dan meningkat menjadi 0,01 pada tahun 2011. Jumlah surat kabar nasional/lokal menunjukkan jumlah yang relatif sama yaitu 10 surat kabar selama lima tahun. Jumlah penyiaran radio dan TV lokal menunjukkan jumlah yang tetap yaitu sebesar 5 dan 4 pada tahun 2007 dan 2011. Sejak tahun 2007 telah ada web site milik Pemerintah Kabupaten Jepara serta pameran/expo yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara rata-rata tiap tahun adalah antara 3 s/d 4 kegiatan pameran.

Tabel II.42. KINERJA MAKRO URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2007-


2007 2008 2009 2010 2011

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

0,29/0,003 0,26/0,009 0,2/0,009 0,02/0,01 0,02/0,01

Jumlah surat kabar nasional/lokal

10 10 10 10 10

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

5/4 5/4 5/4 5/4 5/4

Web site milik pemerintah daerah

Ada Ada Ada Ada Ada

Pameran/expo 3 3 3 4 4 Sumber: Dishubkominfo Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.18 Pertanahan Kinerja makro urusan Pertanahan antara lain bisa dilihat dari

indikator penyelesaian izin lokasi. Selama tahun 2007 s/d 2009, rata-rata penyelesaian izin lokasi adalah antara 12 s/d 15 hari kerja dan mulai tahun 2010 rata-rata penyelesaian izin lokasi adalah selama 3 hari kerja.

Tabel II.43. KINERJA MAKRO URUSAN PERTANAHAN TAHUN 2007-2011 Indikator Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Penyelesaian izin lokasi 12-15 hr

12-15 hr

12-15 hr

3 hr 3 hr

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011 Untuk menjamin kepastian hukum terhadap seluruh asset

pemerintah daerah yang sebanyak 1.627 bidang maka telah dilaksanakan pensertifikatan sebanyak 432 bidang dengan demikian sampai dengan Desember 2011 masih terdapat 1.195 bidang yang belum tersertifikat yang sebagian masih dalam proses di BPN.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, maka mulai

H a l a m a n | II .3 8 .

tahun 2007 pemerintah daerah memberikan perhatian serius kepada program penegasan batas daerah. Secara faktual sebagian besar daerah otonom Provinsi dan Kabupaten/Kota belum menindaklanjuti penegasan batas daerah secara pasti di lapangan yang dilengkapi dengan titik koordinat batas diatas Peta, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Kabupaten Jepara telah melaksanakan penegasan batas daerah dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati sedangkan dengan Kabupaten Demak masih dalam proses penyelesaian.

Tabel II.44. PENEGASAN BATAS DAERAH

KABUPATEN JEPARA DENGAN KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010 No. Nomor

Pilar Kabupaten Kudus Kabupaten Jepara

Kecamatan Desa/Kelurahan Kecamatan Desa/Kelurahan

1 PBU-014 Kaliwungu Blimbingkidul Nalumsari Blimbingrejo 2 PBU-015 Kaliwungu Sidorekso Nalumsari Blimbingrejo 3 PBU-016 Kaliwungu Papringan Nalumsari Tanggulpandean 4 PBU-017 Kaliwungu Papringan Nalumsari Nalumsari 5 PBU-018 Gebog Getasserabi Nalumsari Nalumsari 6 PBU-019 Gebog Padurenan Nalumsari Daren 7 PBU-020 Gebog Gondosari Nalumsari Karangnongko 8 PBU-021 Gebog Kedungsari Nalumsari Ngetuk 9 PBU-022 Gebog Kedungsari Nalumsari Ngetuk 10 PBU-023 Gebog Kedungsari Nalumsari Bategede 11 PBU-024 Gebog Menawan Nalumsari Bategede 12 PBU-025 Gebog Menawan Nalumsari Bategede 13 PBU-026 Gebog Rahtawu Batealit Somosari 14 PBU-027 Gebog Rahtawu Batealit Somosari 15 PBU-028 Gebog Rahtawu Keling Tempur 16 PBU-029 Gebog Rahtawu Keling Tempur 17 PBU-030 Gebog Rahtawu Keling Tempur

Sumber : Buku Laporan Penegasan Batas Daerah tahun 2010 2.3.1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja makro urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri bisa dilihat dari indikator yaitu kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah. Selama lima tahun, kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP adalah rata-rata sebanyak 3 kali tiap tahunnya. Sedangkan kegiatan pembinaan politik daerah telah dilakukan sebanyak 2 kali tiap tahunnya.

Tabel II.45.

KINERJA MAKRO URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali

Kegiatan pembinaan politik daerah

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tahun 2007 - 2011 Dalam rangka fasilitasi sukses Pemilihan baik Gubernur dan wakil

gubernur tahun 2008, pemilu legislatif dan Presiden dan wakil presiaden tahun 2009 dibentuk Posko Desk Pemilu yang melibatkan

H a l a m a n | II .3 9 .

seluruh instansi terkait dimana dari hasil fasilitasi tersebut diperoleh indeks partisipasi politik masyarakat secara umum baik.

Dalam pemilihan legislatif partisipasi politik masyarakat Jawa Tengah sebesar 71,26%, Nasional sebesar 70,99% dan partisipasi politik masyarakat Jepara menduduki capaian paling tinggi yaitu sebesar 71,64%. Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2009 dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Angka partisipasi politik masyarakat Jepara dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mencapai 70,51% sedangkan Jawa Tengah sebesar 70,77% dan Nasional 73,11%.

2.3.1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kinerja makro urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian antara lain bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, rasio Linmas per 10.000 penduduk, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah, penegakan PERDA, cakupan patrol petugas Satpol PP, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten, petugas Linmas di kabupaten, cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten, tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran, sisitem informasi manajemen pemda, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis kelas dan jumlah restoran, jenis kelas dan jumlah penginapan/hotel, angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah serta persentase desa berstatus Desa Unggulan terhadap total desa/kelurahan.

Beberapa indikator pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu petugas Linmas di kabupaten, jenis kelas dan jumlah restoran, serta jenis kelas dan jumlah penginapan/hotel. Pada sisi yang lain juga terlihat beberapa indikator yang menunjukkan angka yang fluktuatif yaitu rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, penegakan PERDA, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten, cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten, dan jumlah demo. Sementara indikator yang lainnya menunjukkan angka yang relatif tetap selama lima tahun yaitu seperti sistem infomasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah, cakupan patrol petugas Satpol PP, tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran, sistem informasi manajemen pemda, jenis dan jumlah bank dan cabang, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah serta persentase desa berstatus Desa Unggulan terhadap total desa/kelurahan. Sedangkan beberapa indikator yang menunjukkan kecenderungan menurun yaitu rasio Linmas per 10.000 penduduk dan angka kriminalitas.

H a l a m a n | II .4 0 .

Tabel II.46. KINERJA MAKRO URUSAN OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 1,37% 1,47% 1.17% 1,18% 1,14%

Rasio Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006

Pertumbuhan ekonomi 4,74% 4,49% 5,02% 4,52% 5,26% Kemiskinan 10,44% 11,05% 9,60% 10,18% Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

ada ada ada ada ada

Penegakan PERDA 1131 3031 2225 190 836 Cakupan patroli petugas Satpol PP 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

751

1601

1356

912

673

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 7160 7571 7601 7835 7835

Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten 90,6% 90,6% 90,8% 74,2% 100%

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

10 – 15 menit

10 – 15 menit

10 – 15 menit

10 – 15 menit

10 – 15 menit

Sistem Informasi Manajemen Pemda ada ada ada ada ada

Jenis dan jumlah bank dan cabang 14 14 14 14 14 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang 5 5 5 5 5

Jenis, kelas, dan jumlah restoran 13 18 42 43 43 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel 48 35 35 42 43

Angka kriminalitas 873 799 789 521 356 Jumlah demo 17 15 7 4 9 Lama proses perijinan 12 – 15

hari 12 – 15

hari 12 – 15

hari 3 hari 3 hari

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

7 dan 22 7 dan 22 7 dan 22 7 dan 22 7 dan 22

Persentase Desa berstatus Desa Unggulan terhadap total Desa 0 0 0 10,93 10,93

Sumber: Berbagai SKPD Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.21 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja makro urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa antara lain

bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, jumlah LSM, jumlah LPM, PKK aktif, Posyandu aktif, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. Selama lima tahun, rata-rata jumlah kelompok binaan LPM adalah menunjukkan kenaikan yaitu pada tahun 2007 adalah sebesar 0.91 kelompok dan menjadi 1 kelompok pada tahun 2011. Demikian juga untuk rata-rata jumlah kelompok binaan PKK menunjukkan kenaikan yaitu 0.14 kelompok pada tahun 2007 dan menjadi 0,17 kelompok pada tahun 2011. Di sisi lain, jumlah LSM selama lima tahun

H a l a m a n | II .4 1 .

menunjukkan peningkatan yaitu 35 LSM pada tahun 2007 dan menjadi 41 LSM pada tahun 2011. Jumlah LPM selama lima tahun juga menunjukkan peningkatan yaitu dari 177 LPM di tahun 2007 menjadi 194 LPM di tahun 2011. PKK aktif mengalami peningkatan dari 50% di tahun 2007 menjadi 60% di tahun 2011. Posyandu aktif juga mengalami peningkatan dari 1.079 posyandu di tahun 2007 menjadi 1.111 posyandu di tahun 2011. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan dari 13,44% di tahun 2007 menjadi 54,42% di tahun 2011 serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat selama lima tahun menunjukkan jumlah yang relatif tetap yaitu sebanyak 183 program pemberdayaan masyarakat.

Tabel II.47. KINERJA MAKRO URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2007-


2007 2008 2009 2010 2011

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

0,91 0,91 0,91 1 1

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 0,14 0,16 0,16 0,17 0,17 Jumlah LSM 35 35 35 35 41 Jumlah LPM 177 177 177 194 194 PKK aktif 50% 50% 55% 60% 60% Posyandu aktif 1.079 1.090 1.103 1.103 1.111 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat 13,44% 13,44% 15,28% 47,80% 54,42%

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

183 desa

183 desa

183 desa

183 desa

183 desa

Sumber: Bapermasdes Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011 Di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

kebijakan lebih diarahkan pada penguatan otonomi Desa dan peningkatan kapasitas perangkat Desa. Kebijakan ini diambil sebagai respon atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang lebih memberikan penguatan kepada Desa sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut maka pemerintah daerah memiliki tanggungJawab yang lebih besar dalam memberdayakan masyarakat dan pemerintahan Desa.

2.3.1.22 Sosial Kinerja makro urusan Sosial bisa dilihat dari beberapa indikator

yaitu sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan penangangan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi mengalami peningkatan dari 29 unit di tahun 2007 menjadi 45 unit di tahun 2011. PMKS yang memperoleh bantuan sosial mengalami peningkatan dari 11.052 orang di tahun 2007 menjadi 13.137 orang di tahun 2011. Jumlah anak jalanan lima tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2007 sejumlah 15 anak menjadi 6 anak pada tahun 2011. Jumlah anak nakal tahun 2007 sejumlah 66 anak mengalami peningkatan di tahun 2011 menjadi 134 anak. Eks WTS di tahun 2007 sebesar 5027 orang

H a l a m a n | II .4 2 .

sedangkan di tahun 2011 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 1906 orang. Sedangkan penangangan penyandang masalah kesejahteraan sosial juga di mengalami peningkatan dari 11.057 orang di tahun 2007 menjadi 13.137 orang di tahun 2011.

Tabel II.48.

KINERJA MAKRO URUSAN SOSIAL TAHUN 2007-2011 Indikator Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

29 32 37 40 45

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

11.052 12.447 12.447 12.507 13.137

Anak Jalanan 15 12 10 7 6 Anak Nakal 66 87 71 90 134 Eks WTS 5027 4564 4327 4101 1906 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

11.057 12.447 12.447 12.507 13.137

Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011 Dengan adanya penduduk miskin berdampak pada adanya lanjut

usia terlantar, anak terlantar, penyandang cacat, tuna susila, gelandangan, pengemis dan bekas narapidana sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Tabel II.49. PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2007-2011

Jenis Masalah Kesejahteraan

Sosial

Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Lanjut usia terlantar 10.461 10.147 9.842 5.126 4.234 Anak terlantar 3.215 3.118 2.183 3.469 1771 Penyandang cacat 6.815 6,611 6.413 6.111 5.746 Tuna susila 31 30 29 18 19 Gelandangan 2 2 1 9 1 Pengemis 49 47 45 42 17 Bekas narapidana 318 308 298 266 169 Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial ini akan semakin bisa ditanggulangi manakala ada upaya pemberdayaan yang efektif terhadap berbagai kelompok organisasi sosial kemasyarakatan yang selama ini ada di Kabupaten Jepara.

Tabel II.50. PERKEMBANGAN ORGANISASI SOSIAL TAHUN 2007-2011

Jenis Organisasi Sosial Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Pekerja sosial masyarakat 1.401 1.014 1.202 1.160 1.311

Karang taruna 194 194 194 194 194 Organisasi sosial & panti sosial 33 33 37 38 40

Sumber: Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

H a l a m a n | II .4 3 .

2.3.1.23 Kebudayaan Kinerja makro urusan Kebudayaan di Kabupaten Jepara antara lain

bisa dilihat dari beberapa indikator yaitu penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Selama lima tahun, telah terselenggara festival seni dan budaya sebanyak masing-masing 3 kali kegiatan tiap tahunnya. Fasilitas berupa sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang dipunyai sebanyak 1 buah pada tahun 2010 dan 2011 serta benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan adalah sebanyak 7 buah di tahun 2007 s/d 2011.

Tabel II.51.

KINERJA MAKRO URUSAN KEBUDAYAAN TAHUN 2007-2011 Indikator Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Penyelenggaraan festival seni dan budaya 3 3 3 3 3 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 0 0 0 1 buah 1 buah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan 7 7 7 7 7 Sumber: Disparbud Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.24 Statistik Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik

digambarkan dengan keberadaan/terbitnya dokumen-dokumen Buku Kabupaten Jepara Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Jepara setiap tahunnya. Namun demikian, diperlukan tambahan kelengkapan data dan informasi terutama untuk data-data yang bersifat khusus dan olahan.

Tabel II.52. KINERJA MAKRO URUSAN STATISTIK TAHUN 2007-2011 Indikator Tahun

2007 2008 2009 2010 2011 Buku ”Kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Buku ”PDRB Kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada Sumber: Kantor Statistik Daerah Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.1.25 Kearsipan Kinerja makro urusan Kearsipan bisa dilihat dari indikator yaitu

pengelolaan arsip secara baku dan peningkatan SDM pengelola kearsipan. Selama lima tahun, telah terjadi peningkatan pengelolaan arsip secara baku dari 1.500 berkas di tahun 2007 menjadi 2.000 berkas di tahun 2011. Sedangkan peningkatan SDM pengelola kearsipan menunjukkan angka yang fluktuatif selama tahun 2007 s/d 2011.

Tabel II.53. KINERJA MAKRO URUSAN KEARSIPAN TAHUN 2007-2011 Indikator

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Pengelolaan arsip secara baku 1500 berkas

2000 berkas

2000 berkas

2000 berkas

2000 berkas

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

119 94 77 71 83

Sumber: Kantor Kearsipan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

H a l a m a n | II .4 4 .

Kebijakan pada urusan Kearsipan di Kabupaten Jepara diarahkan pada peningkatan SDM petugas arsip, peningkatan sarana/prasarana kearsipan, pembinaan dan monitoring kearsipan secara rutin, pengalokasian dana untuk kegiatan kearsipan serta peningkatan fungsi dan pemanfaatan depo arsip. Salah satu program pada urusan kearsipan adalah program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.

2.3.1.26 Perpustakaan Pada tahun 2011, merupakan pencapaian angka tertinggi dalam

jumlah koleksi buku, jumlah anggota, jumlah pengunjung dan jumlah peminjam perpustakaan apabila diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini merupakan indikator semakin berkembangnya minat baca dari masyarakat disamping upaya perbaikan kinerja yang telah dilakukan oleh perpustakaan daerah.

Kinerja makro urusan Perpustakaan antara lain bisa dilhat dari beberapa indikator yaitu jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun serta koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Selama lima tahun, jumlah perpustakaan di Kabupaten Jepara menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2007 adalah sebanyak 455 unit dan meningkat menjadi 637 unit pada tahun 2011. Jumlah pengunjung selama lima tahun menunjukkan jumlah yang fluktuatif dan di sisi lain koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah menunjukkan peningkatan yaitu sebanyak 28.484 buku di tahun 2007 dan meningkat menjadi 62.584 buku di tahun 2011.

Tabel II.54. KINERJA MAKRO URUSAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah perpustakaan Daerah 1 1 1 1 1 Jumlah perpustakaan umum 526 545 568 592 636 Jumlah Pustakawan 9 9 9 7 8 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 62.306 98.615 104.529 121.958 132.802

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 28.484 36.121 43.006 54.281 62.584

Sumber: Kantor Perpustakaan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

2.3.2.20 Kelautan dan Perikanan Kinerja makro urusan Kelautan dan Perikanan antara lain bisa

dilihat dari beberapa indikator yaitu produksi perikanan, konsumsi ikan, jumlah kelompok nelayan serta produksi perikanan kelompok nelayan. Selama lima tahun, produksi perikanan menunjukkan kecenderungan naik yaitu pada tahun 2007 adalah sebesar 5.880.500 kg dan menjadi 6.712.600 kg pada tahun 2011. Selama lima tahun, konsumsi ikan mengalami peningkatan yaitu dari 13,1 kg/kapita/tahun di tahun 2007 menjadi 18,6 kg/kapita/tahun. Jumlah kelompok nelayan mengalami peningkatan dari 62 kelompok di tahun 2007 menjadi 67 kelompok di tahun 2011. Sedangkan produksi perikanan kelompok nelayan mengalami peningkatan dari 2.123.670 kg di tahun 2007 menjadi 2.675.520 kg di tahun 2011.

H a l a m a n | II .4 5 .

Tabel II.55. KINERJA MAKRO URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Produksi perikanan (kg) 5.880.500 6.081.600 6.267.700 6.716.400 6.712.600 Konsumsi ikan 13,1

kg/kapita/th 13,1

kg/kapita/th 14,1

kg/kapita/th 18,6

kg/kapita/th 18,6

kg/kapita/th Jumlah kelompok nelayan 62 62 62 66 67 Produksi perikanan kelompok nelayan

2.123.670 kg

2.220.900 kg

2.314.500 kg

2.630.580 kg

2.675.520 kg

Sumber: Dislutkan Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011

2.3.2.21 Pertanian Kinerja makro urusan Pertanian antara lain bisa dilihat dari

beberapa indikator yaitu produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB, kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB, kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB serta cakupan bina kelompok petani. Selama lima tahun, produktivitas padi sawah berada pada kisaran angka 53 sampai 54 kuintal per hektar. Selama empat tahun, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adalah menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu dari Rp 932.684.520.000 di tahun 2007 menjadi Rp 1.223.146.270.000 di tahun 2011. Kemudian kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB juga mengalami peningkatan yaitu dari Rp 581.680.400.000 di tahun 2007 menjadi Rp 807.542.780.000 di tahun 2011. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB adalah menunjukkan peningkatan yaitu dari Rp 376.252.680.000 di tahun 2007 menjadi Rp 439.364.760.000 di tahun 2011. Sedangkan cakupan bina kelompok petani meningkat dari 3,37% di tahun 2007 menjadi 20,62% di tahun 2011.

Tabel II.56. KINERJA MAKRO URUSAN PERTANIAN TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (padi sawah)

53,13 52,10 54,70 54,87 53,11

Kontribusi sektor tanaman bahan pangan (jutaan rupiah)

932.684,52 1.018.781,76 1.146.351,58 1.223.146,27 Blm ada

Kontribusi sektor pertanian (padi dan palawija) terhadap PDRB (jutaan rupiah)

581.680,40 594.791,59 679.882,03 807.542,78 Blm ada

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (jutaan rupiah)

376.252,68 431.124,6 432.806,05 439.364,76 Blm ada

Cakupan bina kelompok petani

3,37%(942 kelompok)

7,86%(88 kelompok)

13,39%(150 kelompok)

17,14% (192kelompo

k)

20,62% (231kelompo

k)

H a l a m a n | II .4 6 .

Sumber: Distannak Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB selama tahun 2007 s/d

2010 menempati urutan kedua di bawah sektor industri pengolahan. Pada tahun 2007, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB berdasarkan harga konstan adalah sebesar 23,8% dan mengalami penurunan menjadi 22,49% pada tahun 2008 serta kembali menurun menjadi 22,4% pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 juga kembali menurun menjadi 20,7%. Perkembangan kontribusi per sektor terhadap PDRB berdasarkan harga konstan terlihat pada Tabel II.56 sebagai berikut.

H a l a m a n | II .47 .

Tabel II.57. NILAI DAN KONTRIBUSI SEKTOR DALAM PDRB

ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2007-2011 NO Sektor 2007 2008 2009 2010 2011

(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %

1 Pertanian 862,931.13 23.18 875,041.33 22.49 884,146.16 20,7 915,180.89 22.4 911,108.91 20.27

2 Pertambangan dan Penggalian 20,617.61 0.55 22,025.79 0.57 25,283.34 0,59 23,580.81 0.59 27,264.95 0.61

3 Industri Pengolahan 1,033,624.52 27.77 10,839,636.34 27.87 1,203,937.32 28,2 1,130,177.49 28.19 1,270,967.56 28.28

4 Listrik, Gas dan Air bersih 26,158.84 0.7 27,791.37 0.71 32,269.26 0,76 30,108.51 0.76 34,716.33 0.77

5 Konstruksi 189,805.98 5.10 205,768.55 5.29 247,187.49 5,8 224,287.71 5.79 269,533.24 6.00

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 807,572.47 21.69 836,926.02 21.51 924,650.83 21,7 872,747.00 21.65 965,306.11 21.48

7 Pengangkutan dan Komunikasi 202,800.26 5.5 212,563.67 5.46 239,943.76 5,62 224,538.93 5.62 251,806.50 5.60

8 Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan 231,595.61 6.22 246,580.59 6.34 280,215.15 6,56 261,205.09 6.56 301,501.91 6.71

9 Jasa-jasa 347,571.40 9.34 379,328.19 9.75 432,623.59 10,1 403,611.93 10.13 462,801.61 10.30 Sumber: BPS Kabupaten Jepara, tahun 2007 – 2011

H a l a m a n | I I . 48 .

Dalam bidang peternakan tidak terlepas dari upaya Dokter Hewan Susi Arwati yang proaktif mengampu kesehatan hewan di Kecamatan Keling dan sekitarnya dengan memberdayakan Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) sehingga pada tahun 2010 mewakili Jawa Tengah sebagai juara II Dokter Hewan Teladan Tingkat Nasional Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner. Beberapa populasi hewan ternak yang dikembangkan di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

Tabel II.58. POPULASI HEWAN TERNAK ( EKOR)

TAHUN 2007-2011 Populasi Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Sapi 24.878 26.848 30.712 30.670 49.760 Kerbau 3.977 4.679 4.787 4.791 3.774 Kambing 59.061 70.010 69.379 69.749 71.143 Kuda 361 409 279 254 254 Domba 19.246 19.227 21.202 22.754 22.249 Burung Puyuh 49.810 78.142 42.000 9.422 12.500 Itik 56.208 61.465 63.465 55.806 66.300 Ayam Kampung 571.968 523.429 731.551 711.470 640.000 Ayam Ras Pedaging 205.420 578.521 724.047 489.388 460.000 Ayam Ras Petelur 50.540 51.524 53.157 59.998 64.000 Itik Manila 15.368 14.716 33.947 33.947 32.266 Sumber : Distannak Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

Tabel II.59. PRODUKSI HEWAN TERNAK

TAHUN 2007-2011 Produksi Satuan Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Telur itik Kg 202.401 534.745 600.378 521.921 371.000 Telur ayam kampung

Kg 313.784 544.365 747.366 726.850 763.193

Telur ayam ras Kg 339.994 345.212 499.456 618.347 649.264 Telur Puyuh Kg 99.243 75.025 89.712 24.150 25.357 Susu Liter 39.820 13.230 14.168 13.944 14.464 Kulit sapi Lbr 4.480 5.319 5.369 5.089 5.343 Kulit kerbau Lbr 1.257 1.453 1.016 1.439 1.510 Lainnya ( kulit domba)

Lbr 5.832 6.226 4.924 4.756 4.983

Sumber : Distannak Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011 Dalam bidang perkebunan, jenis tanaman perkebunan di

Kabupaten Jepara meliputi cengkeh, kopi, kelapa, kapuk, kakao jambumete, tebu, coklat, kapas, lada, kencur, jahe, kunyit, laos, temulawak, panili, aren. Dari jenis tanaman perkebunan tersebut kapok menempati areal terluas, selanjutnya kelapa, tebu, kopi robusta, jambu mete, cengkeh dan sebagainya.

Tabel II.60. LUAS AREAL TANAMAN PERKEBUNAN TAHUN 2007-2011

Jenis Luas Areal ( Ha) 2007 2008 2009 2010 2011

Kapok 13.262,36 13.267,66 13.205,63 13.131,76 12.198,02 Kelapa 12.635,24 12.538,43 12.737,04 12.759,30 12.896,89 Tebu 2.898,50 3.148,27 3.400,15 3.090,91 3.203,66

H a l a m a n | I I . 49 .

Jenis Luas Areal ( Ha) 2007 2008 2009 2010 2011

Kopi Robusta 2.345,80 2.351,60 2.345,40 2.308,22 2.530,43 Jambu mete 791,83 776,74 756,26 740,57 728,48 Cengkeh 387,53 389,51 385,35 373,18 384,53

Sumber : Dishutbun Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011 Tabel II.61.

PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN TAHUN 2007- 2011 Jenis Produksi ( ton)

2007 2008 2009 2010 2011

Tebu 196.341,25 244.314,61 234.991,24 222.811,99 225.109,03 Kapok 27.599,84 28.122,13 26.603,84 22.975,67 19.557,30 Kelapa 13.837,97 14.048,79 12.290,70 11.863,44 9.919,01

Kopi 863,16 927,34 832,77 803,98 862,97 Jambu mete 403,31 419,75 317,67 233,85 170,89

Sumber : Dishutbun Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2.3.2.22 Kehutanan Kinerja makro urusan Kehutanan bisa dilihat dari beberapa

indikator yaitu rehabilitasi hutan dan lahan kritis, kerusakan kawasan hutan/lahan kritis, penebangan hutan serta kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis menunjukkan peningkatan yaitu dari 3.146,78 ha di tahun 2007 menjadi 4.836,86 ha di tahun 2011. Kerusakan kawasan hutan/lahan kritis dan penebangan hutan masih menunjukkan kecenderungan fluktuatif selama lima tahun. Sedangkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB menunjukkan peningkatan yaitu dari Rp 27.247.720.000 pada tahun 2007 menjadi Rp 76.166.590.000 pada tahun 2011.

Tabel II.62. KINERJA MAKRO URUSAN KEHUTANAN TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

3.146,78 ha

1.506,78 ha

1.589,70 ha

3.113,46 ha

4.836,86 ha

Kerusakan Kawasan Hutan/Lahan Kritis

22.757,01 ha

19.790,40 ha

19.413,00 ha

27.480,01 ha

15.100,55 ha

Penebangan Hutan 100,79 ha 129,38 ha 865,68 ha 733,99 ha 654,65 ha Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (jutaan rupiah)

27.247,72 35.773,59 46.700,42 63.953,74 76.166,59

Sumber: Dishutbun Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011 Guna memperbaiki ekosistim sekaligus menunjang budidaya

kehutanan dan perkebunan masyarakat, pada tahun 2010 dicanangkan sebagai Tahun Penghijauan dan Konservasi. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan meliputi Gerhan (Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan), Gerakan One Man One Tree dan Pekan Penghijauan dan Konservasi Alam (PPKAN) dengan mengintensifkan dan menggerakkan kembali penghijauan lahan kritis di sepanjang lereng Muria.

Kabupaten Jepara merupakan Kabupaten yang sarat akan prestasi di bidang kehutanan. Beberapa prestasi berhasil diraih diantaranya juara I lomba Desa peduli Hutan Tingkat Nasional tahun 2009 (Desa Damarwulan Kecamatan Keling), Juara I Desa Peduli Hutan Tingkat Nasional tahun 2010 (Desa Sumanding, Kecamatan Kembang), lencana Wana Lestari tahun 2010 yaitu suatu penghargaan yang diberikan

H a l a m a n | I I . 50 .

kepada Kabupaten/kota dan pelaku usaha peduli kehutanan. Dilanjutkan dengan penghargaan Raksaniyata tahun 2011 dari Kementrian Lingkungan Hidup karena kesungguhan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam pengendalian kerusakan lingkungan untuk melindungi kehidupan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penghargaan ini merupakan sebuah pengakuan sekaligus lecutan untuk terus memacu kepedulian dan konservasi alam untuk melestarikan hutan, lingkungan dan alam sekitar.

Kabupaten Jepara kembali menorehkan prestasi dengan menjadi Juara Nasional Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam Wana Lestari Kategori Desa Peduli Hutan. Kali ini Desa yang menjadi wakil adalah Desa Plajan Kecamatan Pakisaji. Bahkan masyarakat Desa juga memiliki inovasi dengan memanfaatkan hutan, menjadi wana wisata. Ini bisa terlihat kreativitas yang dikembangkan di obyek wisata Alam Akar Seribu dan Wisata Alam Goa Sakti.

2.3.2.23 Energi dan Sumber Daya Mineral Kinerja makro urusan ESDM antara lain bisa dilihat dari indikator

kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB. Selama tahun 2007 sampai dengan 2011 menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB cenderung meningkat yaitu dari sebesar 0,55% pada tahun 2007 meningkat menjadi 0,61% pada tahun 2011.

Tabel II.63. KINERJA MAKRO URUSAN ESDM TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

0,55%

0,57%

0,59%

0,59%

0,61%

Sumber: DBMP dan ESDM Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011 Kebutuhan energi listrik di Kabupaten Jepara terus diperlukan

sejalan dengan roda perekonomian daerah. Energi listrik pada tahun 2010 ini sebagian besar dimanfaatkan/digunakan oleh rumahtangga yaitu 72,22%. Sedangkan untuk jumlah energi listrik yang terjual selama tahun 2010 adalah 334.399.222 KWH atau naik sebesar 2,41 persen dari tahun sebelumnya.

Kabupaten Jepara terpilih menjadi daerah supplier energi listrik untuk wilayah Jawa-Bali-Madura. Sebagai sebuah produk strategis energi nasional, PLTU TJB memiliki 2 unit pembangkit dengan kapasitas bruto 2x719 MW atau daya bersih 2x661 MW dan terus melakukan ekspansi. Akhir tahun 2011 telah dioperasikan pembangkit ekspansi unit 3 disusul unit 4 guna yang baru saja diresmikan tanggal 6 Pebruari 2012.

Keberadaan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Tanjung Jati B Jepara memberikan multiplier effect dalam meningkatkan perekonomian daerah di Kabupaten Jepara selain membuka kesempatan kerja berdaya serap 1.211 orang, dengan banyaknya warga negara asing yang bekerja dan tinggal di Jepara berimbas positif terhadap tumbuhnya hotel, resort, pondok wisata, homestay dan sebagainya. Tercatat sebanyak 311 warga negara asing tinggal di Jepara dengan beragam aktivitasnya.

H a l a m a n | I I . 51 .

2.3.2.24 Pariwisata Kinerja makro urusan Pariwisata bisa dilihat dari beberapa indikator

yaitu kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Jumlah kunjungan wisata selama lima tahun menunjukkan peningkatan yaitu dari sebesar 884.560 wisatawan pada tahun 2007 meningkat menjadi 1.206.084 wisatawan pada tahun 2011. Sedangkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB juga mengalami peningkatan yang berarti yaitu dari sebesar Rp.468.110.600 pada tahun 2007 menjadi Rp.2.114.486.000 pada tahun 2011.

Tabel II.64. KINERJA MAKRO URUSAN PARIWISATA TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Kunjungan wisata 884.560 1.015.305 1.035.431 1.097.472 1.206.084 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

468.110.600 401.361.500 581.624.000 703.874.300 2.114.486.000

Sumber: Disparbud Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011 Sektor pariwisata di Kabupaten Jepara perlu mendapatkan

penanganan secara serius dan terpadu, hal tersebut perlu ditekankan karena sektor pariwisata bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah. Kabupaten Jepara mempunyai potensi kepariwisataan yang sangat lengkap apabila dibandingkan dengan daerah lain, potensi tersebut apabila ditangani secara maksimal akan mampu menjadi salah satu andalan yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah, karena sektor pariwisata mempunyai sifat multi player effect terhadap sektor lain seperti industri, kerajinan, penyerapan tenaga kerja dan sektor-sektor lainnya.

Dalam menunjang keberadaan obyek wisata diperlukan fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana yang memadai, karena fasilitas-fasilitas tersebut akan meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung. Lengkapnya fasilitas obyek wisata akan membuat wisatawan menjadi semakin nyaman dan lama tinggal di lokasi, sehingga para wisatawan diharapkan semakin banyak membelanjakan uangnya, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi PAD.

2.3.2.25 Industri Kinerja makro urusan Industri antara lain bisa dilihat dari beberapa

indikator yaitu kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri, pertumbuhan industri serta jumlah kelompok pengrajin. Selama lima tahun, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif yaitu dari sebesar 27,77% di tahun 2007 menjadi 27,87% di tahun 2008, kemudian meningkat menjadi 28,19% di tahun 2009 dan meningkat lagi menjadi 28,20% di tahun 2010 serta menurun menjadi 28% di tahun 2011. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB selama lima tahun juga mengalami fluktuatif demikian juga pada pertumbuhan industri. Selama lima tahun, jumlah kelompok pengrajin menunjukkan angka yang masih fluktuatif yaitu dari 8.532 kelompok di

H a l a m a n | I I . 52 .

tahun 2007 menjadi 7.648 kelompok di tahun 2008, kemudian meningkat menjadi 7.842 kelompok di tahun 2009 serta kembali meningkat menjadi 8.395 kelompok di tahun 2010 serta menurun menjadi 8.050 kelompok di tahun 2011.

Tabel II.65. KINERJA MAKRO URUSAN INDUSTRI TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (industri pengolahan)

27,77% 27,87% 28,19% 28,2% 28%

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (jutaan rupiah)

3.006.627,54 3.151.073,65 3.284.573,46 3.498.977,05 3.006.627,55

Pertumbuhan Industri

5,42% 4,58% 4,06% 6,12% 5%

Jumlah kelompok pengrajin

8.532 7.648 7.842 8.395 8.050

Sumber: Disindag Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011 Sektor industri merupakan tiang penyangga utama daripada

perekonomian Kabupaten Jepara. Sektor ini dibedakan dalam kelompok industri besar, industri sedang dan industri kecil dan kerajinan rumahtangga. Menurut BPS, industri besar adalah perusahaan dengan karyawan/tenagakerja 100 orang ke atas. Industri sedang adalah perusahaan dengan tenagakerja antara 20 sampai 99 orang. Industri kecil adalah perusahaan dengan tenagakerja antara 5 sampai 19 orang dan industri rumah tangga punya tenaga kurang dari 5 orang. Data yang diperoleh dari Dinas Perindustriandan Perdagangan, tahun 2010 menyatakan ada 8.395 buah perusahaan industri/unit di Kabupaten Jepara. Angka tersebut mencakup seluruh perusahaan (unit usaha) industri kecil menengah (IKM). Bila dibandingkan tahun 2009, terjadi peningkatan jumlah unit usaha industri sebesar 7,05 persen Sedangkan dilihat dari nilai produksi, tahun 2010 sebesar Rp.1.675.889.906,- dibanding tahun sebelumnya terjadi peningkatan, sebesar Rp.39.242.952,- atau 2,40 persen.

Atas kepedulian Pemerintah Kabupaten terhadap kehidupan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berhasil mendapatkan penghargaan dari Menteri Perindustrian, tanggal 3 Nopember 2008, sebagai salah satu dari lima penerima UPAKARTI dalam kategori Jasa Kepedulian dilanjutkan dengan penilaian sebagai daerah paling Probisnis urutan pertama (76.77%) diikuti Tarakan (76,73), Lamongan (74,80) Jogja (74,20) dan Kebumen (72,61) oleh Majalah Swasembada dan Business Digest dan predikat sebagai Kabupaten Penggerak Koperasi dari Kementrian Koperasi dan UMKM RI pada tahun 2010.

H a l a m a n | I I . 53 .

2.3.2.7 Perdagangan Kinerja makro urusan Perdagangan antara lain bisa dilihat dari

indikator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan ekspor bersih perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2007 adalah sebesar 21,69% dan meningkat menjadi 22% pada tahun 2011. Ekspor bersih perdagangan selama lima tahun menunjukkan angka yang fluktuatif yaitu dari Rp 104.146.899.710 di tahun 2007 menjadi Rp 110.253.292.540 di tahun 2009, kemudian menurun menjadi Rp 101.038.792.160 di tahun 2009 dan meningkat menjadi Rp 131.389.679.770 di tahun 2010 serta meningkat kembali menjadi Rp 138.042.037.780 di tahun 2011.

Tabel II.66. KINERJA MAKRO URUSAN PERDAGANGAN TAHUN 2007-2011

Indikator Tahun 2007 2008 2009 2010 2011

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

21,69% 21,51% 21,65% 21,66% 22%

Ekspor Bersih Perdagangan

104.146.899,71

110.253.292,54

101.038.792,16

131.389.679,77

138.042.037,78

Sumber: Disindag Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2.3.2.8 Ketransmigrasian Dalam bidang ketransmigrasian, berdasarkan Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 195 ayat (1) dinyatakan bahwa ”Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan”. Selama lima tahun, rata-rata telah dikirim transmigran sebanyak 10 s/d 15 KK ke berbagai daerah tujuan transmigrasi di Indonesia.

Tabel II.67. DATA TRANSMIGRASI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

Tahun Tujuan Lokasi Ket 2007 Kab. Blitung Timur Provinsi Bangka Belitung Selinsing 10 KK /36 jiwa 2008 Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Ogan Ilir 10 KK /33 jiwa 2009 Kab. Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Air Balui 15 KK /53 jiwa 2010 Kab. Kota waringin Provinsi Kalimantan Tengah Kumai

Sebrang 15 KK /54 jiwa

2011 Kab. Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Ds bayat 10 kk/29 jiwa Kab. Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Sungai

Rambutan 10 kk/31 jiwa

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2.4 ASPEK DAYA SAING Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk

menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, potensi unggulan daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

H a l a m a n | I I . 54 .

2.4.1 KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH Kemampuan ekonomi juga dapat dilihat dari produktivitas pada

masing-masing sektor lapangan usaha PDRB. Tiang penyangga perekonomian Kabupaten Jepara tahun 2011 masih bertumpu pada sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, serta pertanian. Industri pengolahan dengan menyumbangkan nilai tambah sebesar 28,28%. Jenis industri utama di Kabupaten Jepara adalah mebel dan ukiran kayu. Sedangkan industri yang lain adalah tenun ikat, konveksi, makanan, rokok, genteng/batubata dan lain-lain. Untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbangkan nilai tambah sebesar 21,46% dan sektor pertanian menyumbangkan nilai tambah sebesar 20,27%. Untuk lebih jelasnya, pada Tabel II. 67 terlihat produktivitas masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB selama kurun waktu lima tahun (2007-2011) sebagai berikut.

Tabel II.68. PRODUKTIVITAS SEKTOR LAPANGAN USAHA TERHADAP

PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2007-2011 Sektor Tahun

2007 2008 2009 2010 2011* Pertanian 23,18 22,49 22,40 20,70 20,27 Pertambangan dan Penggalian 0,55 0,57 0,58 0,59 0,61 Industri Pengolahan 27,77 27,87 27,66 28,19 28,28 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,70 0,71 0,74 0,76 0,77 Bangunan 5,10 5,29 5,49 5,79 6,00 Perdagangan, Hotel dan Restaurant 21,69 21,51 21,36 21,65 21,46 Pengangkutan dan Komunikasi 5,45 5,46 5,50 5,62 5,60 Keuangan, Persewaaan dan Jasa Perusahaan

6,22

6,34

6,39

6,56

6,71

Jasa-jasa 9,34 9,75 9,88 10,13 10,30 JUMLAH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

* Angka prediksi sampai dengan Desember 2011 Sumber : BPS Kabupaten Jepara, tahun 2007 – 2010

2.4.2 POTENSI UNGGULAN DAERAH Gambaran sepintas tentang potensi unggulan daerah akan

diuraikan terkait kontribusinya terhadap wilayah dan ciri-ciri ekonomi wilayah, berdasar basis ekonomi dan sektor-sektor unggulan. Komoditi yang termasuk dalam sektor industri yang ada di Kabupaten Jepara antara lain kerajinan mebel, tenun troso, monel, keramik/gerabah dan konveksi yang diantaranya telah dijadikan komoditi unggulan daerah.

Adapun 4 (empat) komoditi unggulan Kabupaten Jepara meliputi mebel ukir, karet, produk plastik, kayu olahan/aneka kerajinan, handikraft dan produk kayu. Namun demikian terdapat juga komoditi lainnya yang turut memberikan andil dalam perkembangan perekonomian di Kabupaten Jepara.

Tabel II.69. BANYAKNYA EKPORTIR, JENIS KOMODITI DAN NILAI EKSPOR

TAHUN 2007-2011 TAHUN 2007 MEBEL UKIR

Jumlah eksportir 214 Jumlah negara tujuan 99 Volume ( Kg) 37.894.523,92 Nilai ( US $ ) 94.604.782,15

KARET Jumlah eksportir 1

H a l a m a n | I I . 55 .

Jumlah negara tujuan 7 Volume ( Kg) 1.855.855,50 Nilai ( US $ ) 3.969.349,31

PRODUK PLASTIK Jumlah eksportir 2 Jumlah negara tujuan 10 Volume ( Kg) 1.385.624,00 Nilai ( US $ ) 2.159.067,03

KAYU OLAHAN Jumlah eksportir 5 Jumlah negara tujuan 8 Volume ( Kg) 508.265,76 Nilai ( US $ ) 1.027.883,79

TAHUN 2008 MEBEL UKIR


KARET Jumlah eksportir 1 Jumlah negara tujuan 8 Volume ( Kg) 1.401.539,00 Nilai ( US $ ) 4.030.911,07


ANEKA KERAJINAN , HANDIKRAFT DAN PRODUK KAYU Jumlah eksportir 15 Jumlah negara tujuan 22 Volume ( Kg) 407.695,45 Nilai ( US $ ) 827.421,73

TAHUN 2009 FURNITURE




KERAJINAN KAYU DAN HANDIKRAFT Jumlah eksportir 21 Jumlah negara tujuan 22 Volume ( Kg) 514.428,17 Nilai ( US $ ) 1.261.840,77


H a l a m a n | I I . 56 .




PRODUK ANYAMAN Jumlah eksportir 6 Jumlah negara tujuan 6 Volume ( Kg) 1.057.211,11 Nilai ( US $ ) 3.485.965,89



BARANG /KEMASAN DARI PLASTIK Jumlah eksportir 1 Jumlah negara tujuan 2 Volume ( Kg) 2.067.574,00 Nilai ( US $ ) 4.439870,90

PRODUK ANYAMAN/ROTAN Jumlah eksportir 5 Jumlah negara tujuan 5 Volume ( Kg) 729.910,20 Nilai ( US $ ) 2.394.635,10

KERAJINAN KAYU DAN HANDICRAFT Jumlah eksportir 20 Jumlah negara tujuan 19 Volume ( Kg) 1.019.143,62 Nilai ( US $ ) 1.618.779,31

Sumber : Disindag 2007 – Desember 2011 Sedangkan jika dilihat dari jumlah eksportir dan jumlah negara tujuan menunjukkan adanya peningkatan selama lima tahun, yaitu pada tahun 2007 ada 252 eksportir dan meningkat menjadi 276 eksportir pada tahun 2011 serta jumlah negara tujuan sebanyak 101 negara pada tahun 2007 dan menjadi 105 negara pada tahun 2011. Untuk volume berbagai komoditi dan nilai berbagai komiditi (US $) mengalami jumlah yang fluktuatif selama lima tahun.

Tabel II.70. STATISTIK PERMINTAAN PASAR INTERNASIONAL

TERHADAP BERBAGAI JENIS KOMODITI TAHUN 2007-2011 Tahun Jumlah

Eksportir Jumlah

Negara Tujuan Volume (Kgs) Nilai ( US $)

2007 252 101 42.792.921,93 924.322.562,97 2008 259 111 42.444.091,96 1.006.871.778,52 2009 265 105 41.747.976.19 1.073.721.071,83

H a l a m a n | I I . 57 .

Tahun Jumlah Eksportir

Jumlah Negara Tujuan

Volume (Kgs) Nilai ( US $)

2010 290 105 45.252.363,46 131.389.679,77 2011 276 105 43.860.927,60 123.830.497,65

Sumber : Disindag 2007 – Desember 2011

2.4.3 FASILITASI WILAYAH/INFRASTRUKTUR Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia

dan barang antar daerah dan antara Kabupaten/kota, yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi perwujudan pembangunan suatu kota/kabupaten.

2.4.3.1 Aksesibilitas Daerah Dikaitkan dengan bentuk pulau Jawa, posisi wilayah Kabupaten

Jepara sebenarnya kurang menguntungkan. Berada di ujung Utara Pulau Jawa menjadikan Jepara tak terlewati jalur utama pantura. Namun demikian, kondisi tersebut harus diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dalam rangka mendukung aksesibilitas Kabupaten Jepara, antara lain dengan dimilikinya akses jalan baik berupa jalan provinsi maupun jalan Kabupaten, pelabuhan Jepara, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), kantor Syahbandar, terminal bus, dan lapangan terbang perintis di Kepulauan KarimunJawa.

2.4.3.2 Penataan Wilayah Penataan wilayah di Kabupaten Jepara bertujuan untuk

mewujudkan Rencana Tata Ruang yang baik dan terpadu serta mengadakan pengawasan pemanfaatan Ruang dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan.

2.4.3.3 Ketersediaan Air Bersih Pengembangan infrastruktur air bersih dilakukan oleh PDAM

Kabupaten Jepara sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang selalu dituntut meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Kualitas air bersih yang digunakan oleh PDAM sebagai sumber air baku relatif aman atau memenuhi baku mutu standar kualitas air minum dari Departemen Kesehatan, khususnya Permenkes RI No.416/Menkes/Per/IX/90.

Tabel II.71. BANYAKNYA PELANGGAN AIR BERSIH DAN JARINGAN PIPA

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Tahun Jumlah Pelanggan Jaringan pipa (Meter) 2007 19.476 316.127 2008 21.013 351.611 2009 22.647 403.213 2010 24.126 459.361 2011 26.288 2.079.041

Sumber: PDAM Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2.4.3.4 Fasilitas Listrik Kemajuan pembangunan segala bidang di Kabupaten Jepara,

menuntut penyediaan kebutuhan listrik yang sangat besar. Lima tahun

H a l a m a n | I I . 58 .

terakhir menunjukkan kebutuhan jaringan listrik bagi masyarakat Kabupaten Jepara meningkat tajam dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan adanya pertambahan pemasangan, baik bagi perumahan, perkantoran maupun industri. Sampai dengan tahun 2011 hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Jepara telah terjangkau pelayanan listrik kecuali Kecamatan KarimunJawa yang menggunakan PLTD. PLTS.

Tabel II.72. BANYAKNYA PELANGGAN LISTRIK, DAYA DAN KWH

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Tahun Jumlah

Pelanggan Daya Tersambung Kwh Terjual

2007 186.276 161.359.875 303.668.511 2008 194.116 165.989.770 311.130.528 2009 198.095 171.330.513 326.536.423 2010 105.462 176.897.242 334.399.222 2011 111.167 119.502.640 236.310.672

Sumber: PLN Ranting Jepara tahun 2007 – 2011

2.4.3.5 Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa Selama tahun 2010 jumlah pasar yang ada di Kabupaten Jepara tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 31 unit. Yang terdiri dari 21 pasar umum, 3 pasar hewan, 2 pusat perbelanjaan, 2 pasar swalayan, 2 pasar buah, dan 1 pasar sepeda sementara Departemen Store/Mall belum ada di Kabupaten Jepara.

2.4.4 FASILITAS IKLIM BERINVESTASI Beberapa faktor yang mendorong iklim berinvestasi di suatu

daerah meliputi faktor keamanan dan ketertiban, kemudahan perijinan dan pengenaan pajak daerah.

2.4.4.1 Keamanan dan Ketertiban Bahwa salah satu syarat bagi terlaksananya penyelenggaraan

pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna adalah adanya iklim dan situasi wilayah yang aman dan kondusif. Untuk menindaklanjuti hal ini, Kepala Daerah, dalam hal ini Bupati senantiasa membangun hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pihak Polres, Dandim, Kejari, PN serta Pimpinan DPRD dalam melaksanakan program pemantauan situasi keamanan serta penegakan kebijakan-kebijakan nasional, baik melalui pertemuan-pertemuan berkala (rapat koordinasi) maupun yang bersifat insidentil. Hubungan tersebut diwadahkan dalam bentuk Rapat Koordinasi Muspida sebagai wadah perumusan kebijakan bersama dalam menyikapi berbagai dimensi permasalahan penyelenggaraan pemerintahan/kemasyarakatan serta isu-isu strategis di Kabupaten Jepara.

Pemerintah Daerah senantiasa berupaya agar peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan yang lebih tinggi yang bersifat mengikat yang menimbulkan hak dan kewajiban di masyarakat dapat terus ditegakkan dan tersosialisasikan. Hal tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi Satpol PP untuk meningkatkan kesadaran

H a l a m a n | I I . 59 .

masyarakat terhadap norma serta peraturan yang berlaku sebagai mana tugas dari Satpol PP adalah sebagai unsur pendukung dalam penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Sampai dengan tahun 2011 jumlah personil Satpol PP sejumlah 126 personil dengan perincian 76 personil Satpol PP di tingkat Kecamatan dan 50 personil di tingkat Kabupaten, kegiatan penertiban yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel II.73. KEGIATAN OPERASI /PENERTIBAN PER KASUS

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 Tahun Jumlah operasi Penertiban per kasus 2007 290 15.112 2008 346 6.878 2009 272 4.098 2010 330 2.091 2011 351 2.719

Sumber: Satpol PP Kabupaten Jepara tahun 2007 – 2011

2.4.4.2 Kemudahan Perijinan Salah satu tugas dan fungsi Pemerintah Daerah adalah melakukan

pelayanan Kepada masyarakat, diantaranya adalah pelayanan perizinan meliputi: a. Izin Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing; b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); c. Izin Penggunaan Bangunan (IPB); d. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK); e. Izin Lokasi; f. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian; g. Izin Pemanfaatan Kekayaan daerah; h. Izin Usaha Bidang Kesehatan; i. Izin Tempat Penampungan Tenaga Kerja; j. Izin gangguan; k. Izin Usaha Industri (IUI); l. Izin Usaha Perdagangan (SIUP); m. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); n. Izin Pemasangan Reklame; o. Usaha Pariwisata; p. Izin Usaha Penggilingan Padi, huller dan penyosohan beras(mesin); q. Izin Usaha Perikanan; r. Izin Usaha Pemotongan ternak; s. Izin Usaha pemotongan Unggas; t. Izin Usaha Toko Obat Hewan; u. Izin Usaha Peternakan Rakyat; v. Izin Usaha Angkutan dan Trayek; w. Izin Penyelenggaraan Pertambangan; x. Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan kayu (IUIPHHK); y. Izin Pengelolaan air tanah; z. Izin Pemanfaatan air Permukaan.

Dari 26 jenis perizinan tersebut 8 diantaranya telah mendapatkan pengakuan ISO 9001:2000 sejak tahun 2008, meliputi:

H a l a m a n | I I . 60 .

1. Izin Gangguan; 2. Izin Lokasi; 3. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian; 4. SIUP; 5. TDP; 6. IUI; 7. Izin Pemasangan Reklame; 8. Izin Usaha Pariwisata.

Pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi Kecamatan dan Kelurahan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan masyarakat dan kewenangan Kepala Daerah di Kecamatan dan Kelurahan yang bersifat kewilayahan yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

Seiring dengan momentum “Tahun Peningkatan Kualitas Pelayanan 2011”. Pemerintah Daerah menyerahkan beberapa kewenangan dan perijinan di Kecamatan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat diikuti dengan penataan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat (Paten).

Penyelenggaraan Paten ini selain mempermudah warga masyarakat dalam memperoleh pelayanan juga memperbaiki citra dan legitimasi pemerintah daerah yang selama ini sering dinilai/dikeluhkan warga mengenai lambannya pelayanan, ketidakjelasan prosedur dan rendahnya moral petugas yang ditandai dengan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya istilah ”Kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah” diubah menjadi ”Kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit”.

Selain dari itu diharapkan adanya pergeseran pola penyelenggaraan pelayanan dari yang semula berorientasi ”pemerintah sebagai penyedia” menjadi pelayanan yang berorientasi pada ”kebutuhan masyarakat sebagai pengguna”.

Adapun kewenangan pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi: a. Perizinan, terdiri dari:

1. IMB untuk luas tanah terbangun sampai dengan 100 m2 2. Izin gangguan untuk usaha dengan Indeks Gangguan kecil

dan sedang menurut peraturan perundangan yang berlaku kecuali tower, pasar modern, rice mill dan laboratorium.

3. Izin usaha salon kecantikan 4. Izin usaha Rumah makan 5. Izin reklame dengan kriteria :

a) Bilboard/papan dengan pemasangan diatas toko/warung atau halaman /pekarangan tempat usaha

b) Spanduk/layar/umbul-umbul dengan lokasi pemasangan dalam satu wilayah Kecamatan

c) Poster/stiker/selebaran pemasangan dalam satu wilayah Kecamatan

H a l a m a n | I I . 61 .

6. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan klasifikasi Usaha Mikro dan kecil menurut peraturan perundangan yang berlaku kecuali Tower, Pasar modern, rice mill dan laboratorium.

b. Rekomendasi/Surat Keterangan, terdiri dari: 1. Surat keterangan pindah penduduk di dalam wilayah

Kecamatan 2. Pengantar Surat keterangan Pendaftaran Penduduk

Sementara 3. Melegalisasi proposal yang diajukan masyarakat 4. Surat Keterangan miskin 5. Pengantar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 6. Pengantar Rekomendasi Survey penelitian 7. Pengantar izin keramaian 8. Pengantar pindah kawin 9. Pengantar reklame 10. Melegalisasi pengantar pendirian kelompok usaha, koperasi

dan badan hukum lainnya 11. Surat keterangan waris 12. Surat keterangan boro kerjo 13. Surat keterangan pemanfaatan pemakaian kekayaan daerah

berupa penggunaan badan jalan 14. Pengantar izin galian C 15. Pengantar angkut kayu/pas 16. Pengantar Akte catatan sipil ( kelahiran, kematian ,kawin) 17. Dispensasi nikah (waktu pengurusan administrasi kurang dari

15 hari dari hari pernikahan) 18. Pengantar register kredit bank 19. Rekomendasi pendirian kelompok kesenian, sanggar seni 20. Surat Keterangan dan rekomendasi lainnya yang dibutuhkan

oleh masyarakat. c. Penyelenggaraan, meliputi: Penerbitan KTP dan KK.

Guna mendukung sekaligus memberi payung hukum pelaksanakan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (Paten) di Kabupaten Jepara adalah diterbitkan peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Jepara sebagai berikut: 1. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2010 Tentang

Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011.

2. Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pola Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Jepara yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011.

3. Peraturan Bupati Jepara Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

4. Peraturan Bupati Jepara nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara

H a l a m a n | I I . 62 .

5. Keputusan Bupati Jepara Nomor 261 Tahun 2010 tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten).

2.4.4.3 Pengenaan Pajak Daerah Realisasi penerimaan Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2010

tercatat sebesar 902.872,34 juta rupiah, yang terdiri dari komponen Penerimaan Asli Daerah dan Dana Perimbangan serta lain-lain penerimaan yang sah. Dari jumlah tersebut, sebesar 74,24% diantaranya berasal dari Dana Perimbangan, yaitu sebesar 670.274,79 juta rupiah. Sumber DAU masih mendominasi pos pembangunan rutin, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang sebesar 9,38%, atau sebesar 84.734,94 juta rupiah. Penerimaan lain yang sah sebesar 147.862,62 juta rupiah atau sebesar 16,38%.

Penerimaan tersebut digunakan untuk belanja daerah yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, atau sebesar 59,05% digunakan untuk modal kerja. Selain itu, digunakan juga untuk konsumsi sebesar 588.650 juta rupiah, atau sebesar 33,32%, sisanya untuk inventasi sebesar 134.760 juta rupiah (7,63%).

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya berasal dari Pos Pajak Daerah yang pelaksanaannya mendasarkan pada Peraturan perundang-udangan yang berlaku. Pajak daerah di Kabupaten Jepara terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung, dan pajak parkir. Selama tahun 2010, dari target penerimaan pajak daerah sebesar Rp.16.344.983.000 berhasil tercapai realisasi sebesar Rp.18.702.755.639 atau 114,42%. Secara keseluruhan untuk Pendapatan Asli Daerah tahun 2010, dari target sebesar Rp.76.832.316.000 berhasil tercapai realisasi sebesar Rp.84.734.935.696 atau 110,28%.

2.4.5 SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah penduduk suatu daerah bisa jadi merupakan asset

manakala kualitas tenaga kerja yang tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Struktur dan komposisi penduduk berdasarkan rasio ketergantungan penduduk. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Tabel II.74. RASIO KETERGANTUNGAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

Uraian TAHUN 2007 2008 2009 2010 2011

RK total 51,27 51,27 51,27 49,65 42,88 RK muda 44,16 44,16 44,16 40,95 35.16 RK tua 7,11 7,11 7,11 8,70 7.72 Sumber: BPS Kabupaten Jepara 2010.

H a l a m a n | I I . 63 .

Rasio ketergantungan dapat memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif dan sebaliknya.

Rasio ketergantungan total pada tahun 2011 adalah sebesar 42,88% artinya setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 42,88% ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 35,16% dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 7,72%. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2007-2011 usia kerja di Kabupaten Jepara masih dibebani tanggung Jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggungjawab terhadap penduduk tua.

H a l a m a n | I I I . 1 .

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab, sebagai berikut:

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU Pada bagian ini akan disajikan perkembangan kinerja capaian

pendapatan dan belanja pada APBD Kabupaten Jepara dari tahun 2007-2011.

3.1.1. KINERJA PELAKSANAAN APBD Pada bagian ini disajikan besarnya perkembangan realisasi capaian

APBD Kabupaten Jepara pada tahun 2007-2011 yang mencakup uraian perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

3.1.1.1. Kinerja Pendapatan Kinerja pelaksanaan APBD merupakan gambaran tentang capaian

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Capaian anggaran menunjukkan prestasi yang berhasil diraih oleh Pemerintah Daerah, yang digambarkan oleh besanya perkembangan realisasi anggaran pendapatan. Capaian perkembangan realisasi pendapatan dan proporsi % (persentase) rata-rata dapat menunjukkan pos pendapatan manakah yang memiliki laju perkembangan tercepat. Pos pendapatan itulah yang kiranya dapat diandalkan sebagai potensi sumber pendapatan di masa datang.

Gambaran kinerja capaian realisasi dan trend perkembangan realisasi anggaran pendapatan dalam APBD Kabupaten Jepara untuk periode 2007-2011 disajikan pada Tabel III.1. berikut ini:

H a l a m a n | I I I . 2 .

Tabel III.1. RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

No. Uraian Pendapatan Realisasi (Rp) Rata-rata

Pertumbuhan (%) 2007 2008 2009 2010 2011

1 PENDAPATAN 689.656.990.657 750.047.469.500 798.597.312.970 902.872.340.359 1.170.172.671.250 14,47 1.1. Pendapatan Asli Daerah 64.342.554.250 67.984.834.230 71.919.859.343 84.734.935.696 103.642.014.200 12,90

1.1.1. Pajak daerah 13.084.436.301 13.941.162.661 16.024.843.459 18.702.755.639 25.022.287.383 18,00 1.1.2. Retribusi daerah 37.388.298.079 41.364.837.656 9.296.167.548 10.572.452.805 13.778.850.812 -5,71 1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah

yang dipisahkan 1.958.333.660 2.331.858.990 2.525.771.485 3.128.400.612 3.691.450.833 17,31

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 11.911.486.210 10.346.975.014 44.073.076.851 52.331.326.640 61.149.425.172 87,10 1.2. Dana Perimbangan 550.746.666.539 615.704.970.161 649.650.620.070 670.274.785.673 727.835.169.770 7,27

1.2.1. Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

41.110.691.539 48.791.475.161 51.485.473.070 76.239.512.673 64.979.242.770 14,38

1.2.2. Dana alokasi umum 461.230.000.000 505.641.495.000 522.061.147.000 529.580.873.000 592.164.327.000 6,53 1.2.3. Dana alokasi khusus 48.405.975.000 61.272.000.000 76.104.000.000 64.454.400.000 70.691.600.000 11,29 1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang

Sah 74.567.769.868 66.357.665.109 77.026.833.557 147.862.618.990 338.695.487.280 56,52

1.3.1. Hibah - - - 902.728.320 930.466.763 3,07 1.3.2. Dana darurat - - - - - - 1.3.3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan

Pemerintah Daerah lainnya ***) 31.412.201.240 35.788.838.446 38.019.083.557 35.732.954.270 52.417.986.277 15,21

1.3.4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)

25.000.000.000 11.119.485.413 15.670.200.000 47.252.742.400 147.446.324.240 99,75

1.3.5. Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

18.155.568.628 19.449.341.250 23.337.550.000 63.974.194.000 137.900.710.000 79,20

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011.

H a l a m a n | I I I . 3 .

Data yang disajikan dalam Tabel III.1. di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan total APBD Kabupaten Jepara sejak tahun 2007-2011 mengalami perkembangan positif (meningkat terus menerus). Pada tahun 2007 jumlah realisasi total pendapatan adalah sebesar Rp.689.656.990.657,- dan terakhir pada tahun 2011 jumlah realisasi total pendapatan mencapai Rp.1.170.172.671.250,- berdasarkan angka capaian itu maka besarnya tingkat perkembangannya rata-rata realisasi pendapatan Kabupaten Jepara adalah sebesar 14,47% per tahun.

Pendukung peningkatan realisasi pendapatan berturut-turut dari yang laju perkembangannya besar ke yang terendah adalah: 1) Kelompok sumber pendapatan yang laju perkembangannya besar adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 56,52%, yang didukung oleh perkembangan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dengan laju perkembangan 99,75%, Lain-lain PAD yang Sah sebesar 87,10%, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sebesar 79,20%; 2) Kelompok sumber pendapatan dengan laju perkembangan medium berada pada kelompok PAD dan Dana Perimbangan, pos anggaran pendukungnya adalah Pajak Daerah 18,00%, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan 17,31%, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 15,21%, dan Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 14,38%; 3) Kelompok lainnya termasuk dalam laju perkembangan rata-rata sebesar 10%.

Potensi ke depan yang dimiliki Kabupaten Jepara dari sisi pendapatan daerah adalah: 1) Dilihat dari proporsi perkembangan sebesar 14,47%, maka PAD merupakan potensi yang dapat digali untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah; 2) Dana Perimbangan perkembangannya relatif rendah 7,27% namun karena nilainya besar maka posisinya masih dominan; dan 3) Dana Perimbangan sekalipun perkembangannya pesat namun tidak dapat dipastikan alokasinya.

Pada sisi lain, tantangan ke depan yang dihadapi dengan kondisi tersebut adalah: 1) Bagaimana mengupayakan optimalisasi PAD melalui minimalisasi kebocoran terutama dari sektor retribusi. Perlu difikirkan upaya-upaya optimalisasi peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat, fokus ini perlu ditindak lanjuti karena pajak daerah meningkat 12,90% dan retribusi daerah meningkat 18%; dan 2) Meningkatkan investasi atau belanja modal agar dapat diperoleh PAD melalui tumbuh dan berkembangnya sektor industri dan juga NJOP yang dapat berakibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan.

3.1.1.2. Belanja Langsung dan Tidak Langsung Perkembangan proporsi realisasi Belanja terhadap Anggaran

menunjukkan perkembangan kinerja yang dicapai dalam pengelolaan belanja. Makin kecil proporsi realisasi anggaran dibanding dengan belanja anggaran (penetapan), maka makin baik atau makin efisien pengelolaan anggaran belanja APBD Kabupaten Jepara. Tabel III.2.

H a l a m a n | I I I . 4 .

berikut menunjukkan kinerja realisasi anggaraan belanja APBD Kabupaten Jepara 2007-2011.

Tabel III.2.

PROPORSI REALISASI BELANJA TERHADAP TOTAL ANGGARAN BELANJA KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009-2011

No. Uraian Belanja Proporsi Realisasi

(Persentase) Trend Estimasi 2009 2010 2011

A. Belanja Tidak Langsung

67,12 65,34 58,30 68,00

1. Belanja Pegawai 50,88 54,98 47,7 52,78 2. Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Belanja Subsidi 0,25 0,55 0,27 0,35 4. Belanja Hibah 6,93 1,52 2,69 5,83 5. Belanja Bantuan Sosial 5,3 4,66 4,53 5,22 6. Belanja Bagi Hasil 1,01 1,02 0,81 1,05 7. Belanja Bantuan

Keuangan 2,75 2,62 2,24 2,79

8. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,05 -0,01 B. Belanja Langsung 32,88 34,66 41,70 32,00

1. Belanja Pegawai 5,16 3,29 3,65 4,79 2. Belanja Barang dan

Jasa 16,20 17,83 19,21 16,24

3. Belanja Modal 11,52 13,54 18,84 10,97 Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2009 - 2011

Perkembangan capaian pengelolaan Belanja APBD Kabupaten Jepara menunjukkan keadaan yang makin membaik. Belanja tidak langsung 67,12% pada tahun 2009 menjadi hanya 58,30% pada tahun 2011. Pendukung capaian penurunan atau penghematan belanja tidak langsung adalah Belanja Pegawai yang berhasil diturunkan dari 54,98% pada tahun 2010 menjadi hanya 47,70% pada tahun 2011. Selain Belanja Pegawai, Pemerintah Kabupaten Jepara juga menekan Belanja Hibah dari 6,93% pada tahun 2009 menjadi hanya sebesar 2,69% pada tahun 2011.

Perkembangan capaian tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: adanya penurunan Belanja Tidak Langsung dapat memberikan ruang untuk meningkatkan Belanja Langsung dan Belanja Modal. Belanja Langsung adalah Belanja untuk Pengadaan Barang dan Jasa Proyek, sementara Belanja Modal biasanya dipergunakan untuk membiayai pengadaan barang-barang infrastruktur sosial. Belanja Langsung untuk Pegawai relatif tetap berada pada kisaran 3,00% sementara untuk Belanja Barang dan Jasa meningkat 16,20% menjadi 19,21%; Belanja Modal meningkat dari 11,52% tahun 2009 menjadi 18,83% pada tahun 2011. Peningkatan Belanja Langsung dan Modal diharapkan mampu memberikan dorongan peningkatan perekonomian wilayah karena Belanja Langsung dan Modal biasanya dimaksudkan untuk membiayai tujuan yang cepat menghasilkan dan langsung dapat diidentifikasi hasilnya.

Potensi ke depan dari kondisi ini ternyata masih sulit untuk diprediksikan karena bukti pendukung terciptanya kondisi untuk memperbesar kemajuan daerah melalui pembelanjaan langsung belum dapat diidentifikasi. Hal itu disebabkan meskipun belanja langsung

H a l a m a n | I I I . 5 .

dapat ditingkatkan menjadi 41,70% pada tahun 2010, tetapi menurun lagi pada tahun 2011 menjadi 32,00%.

Peluang dan tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh Kabupaten Jepara terkait dengan kondisi Belanja Daerah adalah sebagai berikut: peluang yang dapat diupayakan ke depan adalah efisiensi Belanja Pegawai Pegawai. Hal ini sekaligus merupakan tantangan bagaimana mengupayakan beban tetap yaitu Belanja Pegawai dapat ditekan serendah mungkin laju perkembangannya.

3.1.1.3. Proporsi Pendapatan Proporsi pendapatan menunjukkan sumbangan masing-masing

sumber pendapatan terhadap pendapatan total. Dengan melihat besar kecilnya proporsi dapat diketahui sumber utama pendapatan Pemerintah Kabupaten Jepara. Berikut ini disajikan Tabel III.3. yang memuat proporsi berbagai pendapatan dalam APBD Kabupaten Jepara 2007-2011 adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. PROPORSI POS-POS PENDAPATAN TERHADAP TOTAL PENDAPATAN

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 No. Sumber Pendapatan Daerah Proporsi Realisasi (Persentase) Rata-

rata 2007 2008 2009 2010 2011 1 PENDAPATAN 100,0

0 100,0

0 100,0

0 100,0

0 100,0

0 100,0

0 1.1. Pendapatan Asli Daerah 9,33 9,06 9,01 9,39 8,86 9,13 1.1.1

. Pajak daerah 1,90 1,86 2,01 2,07 2,14 1,99

1.1.2.

Retribusi daerah 5,42 5,51 1,16 1,17 1,18 2,89

1.1.3.

Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

0,28 0,31 0,32 0,35 0,32 0,31

1.1.4.

Lain-lain PAD yang sah 1,73 1,38 5,52 5,80 5,23 3,93

1.2. Dana Perimbangan 79,86 82,09 81,35 74,24 62,20 75,95 1.2.1

. Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

5,96 6,51 6,45 8,44 5,55 6,58

1.2.2.

Dana alokasi umum 66,88 67,41 65,37 58,66 50,60 61,79

1.2.3.

Dana alokasi khusus 7,02 8,17 9,53 7,14 6,04 7,58

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

10,81 8,85 9,65 16,38 28,94 14,93

1.3.1.

Hibah 0,00 0,00 0,00 0,10 0,08 0,04

1.3.2.

Dana darurat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3.

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)

4,55 4,77 4,76 3,96 4,48 4,50

1.3.4.

Dana penyesuaian dan otonomi khusus ****)

3,62 1,48 1,96 5,23 11,78 4,82

1.3.5.

Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

2,63 2,59 2,92 7,09 11,78 5,40

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2007 - 2011 Tabel di atas menunjukkan bahwa proporsi terbesar sumber

pandapatan daerah Kabupaten Jepara secara rata-rata selama lima tahun yaitu dari 2007-2011 berasal dari Dana Perimbangan sebesar 75,95%, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah proporsinya 14,93%, dan PAD sebesar 9,13%. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Jepara pada Pemerintah Pusat dan Provinsi masih sangat tinggi.

H a l a m a n | I I I . 6 .

Penyebab terjadinya perkembangan kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa perkembangan PAD yang cukup signifikan 9,13% per tahun karena faktor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara itu penurunan Dana Perimbangan dari 79,86% pada tahun 2007 dan 82,09% pada tahun 2008 menurun menjadi hanya 62,20% pada tahun 2011 karena didukung oleh adanya penurunan pos DAU yang besarnya 66,88% pada tahun 2007 dan sebesar 67,41% pada tahun 2008, selanjutnya pada tahun 2011 turun kembali menjadi hanya sebesar 50,60%.

Analisis dari sisi potensi, dapat dijelaskan apabila ditinjau dari besaran nilai, maka potensi DAU dan DAK merupakan pendukung utama Pendapatan Daerah. Namun apabila dilihat proporsinya yang menurun dan juga karena faktor kemandirian, maka ketergantungan pada kedua sumber tersebut harus dikurangi.

Dilihat dari sisi peluang dan tantangan ke depan, dapat digarisbawahi beberapa hal :

1) Potensi yang saat ini masih kecil (9,13%) namun perlu dikembangkan sejalan dengan efektif diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bedasarkan itu perlu difikirkan potensi sistem pemetaan atau alokasi dan pemungutan yang melibatkan Kecamatan dan Desa/Kelurahan agar dapat lebih ditingkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan 2) Dilihat kedudukan Dana Perimbangan yang nilainya besar (75,95%) maka kinerja penggunaan anggaran harus terus ditingkatkan didukung dengan kualitas baik dalam manajemen penyusunan dokumen laporan dan perencanaan perlu terus dijaga dan ditingkatkan agar DAU dan DAK tidak berkurang nilainya.

3.1.1.4. Pencapaian Kinerja Pendapatan Pencapaian kinerja anggaran pendapatan ditunjukkan seberapa

besar (dalam %) pelampauan realisasi pendapatan di atas target anggaran yang ditetapkan. Dibawah ini disajikan pelampuan realisasi di atas target anggaran, yang tampak dalam Tabel III.4. berikut ini:

Tabel III.4. TABEL REALISASI CAPAIAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 No Sumber Pendapatan Realisasi Capaian (Persentase) Trend

Perkembangan 2007 2008 2009 2010 2011

1 PENDAPATAN 101,13 102,60 103,52 101,89 102,55 101,91 1.1. Pendapatan Asli Daerah 111,69 109,65 105,61 110,29 105,71 110,85

1.1.1. Pajak daerah 107,24 105,50 114,12 114,43 108,66 107,64 1.1.2. Retribusi daerah 110,76 111,36 96,07 106,27 98,58 110,50 1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan

daerah yang dipisahkan 103,47 102,17 92,46 108,81 112,45 98,95

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 122,05 110,51 105,82 109,79 105,88 117,42 1.2. Dana Perimbangan 101,27 100,77 100,70 101,37 101,10 100,99

1.2.1. Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

120,20 110,62 109,69 113,53 113,88 115,53

1.2.2. Dana alokasi umum 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.2.3. Dana alokasi khusus 99,99 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 1.3. Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang Sah 92,63 114,37 132,33 99,86 104,81 106,83

1.3.1. Hibah 0,00 0,00 0,00 99,40 193,37 146,39 1.3.2. Dana darurat 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 0,00 1.3.3. Dana bagi hasil pajak dari

provinsi dan Pemerintah 94,06 120,01 109,03 103,24 140,45 98,16

H a l a m a n | I I I . 7 .

Daerah lainnya ***) 1.3.4. Dana penyesuaian dan otonomi

khusus ****) 100,00 127,52 0,00 97,36 100,00 91,01


106,13 99,84 100,00 99,94 806,07 -37,61

Sumber: DPPKAD Kabupaten tahun 2007 - 2011 Data dalam Tabel III.4. di atas dapat diketahui bahwa kinerja yang

paling tinggi adalah PAD, dimana capaian PAD secara rata-rata sebesar 110,86%. Kinerja kedua adalah pada Lain-lain Pendapatan yang Sah yang meningkat sebesar 6,83%, sementara itu Dana Perimbangan hanya mencapai 100,99%. Hal ini berarti bahwa PAD dapat dipacu peningkatannya untuk meningkatkan kemandirian anggaran, namun karena proporsinya masih mecil penimgkatannya tentu harus dilaksanakan dalam jangka panjang.

Penyebab perkembangan kondisi di atas yaitu adanya perkembangan PAD dilihat dari kinerjanya adalah karena capaian kinerja Pajak Daerah sebesar 110,85% dan Retribusi Daerah mencapai 107,64%. Tingkat capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang besarnya 106,83%, adalah karena dukungan pendapatan Hibah yang mencapai 146,39%, sementara lainnya menurun atau capaiannya berada di bawah 100,00%.

Potensi ke depan yang dimiliki dilihat dari tingkat capaian (realisasi) yang berhasil dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, maka PAD sebesar 110,85% merupakan potensi terbesar yang didukung oleh Pajak Daerah angka capaiannya 107,64%, dan Retribusi Daerah sebesar 110,50%. Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak dapat dijadikan potensi karena faktor pendukungnya adalah Hibah yang tidak dapat diprediksi tingkat kepastiannya.

kemudian, apabila dilihat dari peluang dan tantangan ke depan, peluang yang nampak dalam Tabel III.4. konsisten dengan penjelasan pada tabel-tabel terdahulu yaitu meningkatkan PAD dengan meningkatkan proporsi pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara itu tantangan yang akan dihadapi adalah bagaimana menjaga DAU dan DAK agar tetap pada posisi 100% atau bahkan dapat ditingkatkan mengingat DAU dan DAK merupakan penyumbang terbesar, namun tingkat capaiannya hanya 100,99%.

3.1.1.5. Realisasi Belanja Daerah Realisasi Belanja menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan dana

dari Pendapatan yang diperoleh. Semakin kecil realisasi Belanja menunjukkan kinerja yang baik karena terbuka peluang diperolehnya surplus anggaran. Selain dari proporsinya Belanja juga perlu dilihat dari jenisnya. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang relatif bersifat tetap karena dipergunakan untuk mendanai keperluan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai. Sedangkan Belanja Langsung diarahkan untuk kebutuhan investasi. Berikut ini disajikan proporsi realisasi Belanja terhadap anggaran Belanja, sebagaimana tampak pada Tabel III.5 berikut ini:

H a l a m a n | I I I . 8 .

Tabel III.5. PROPORSI REALISASI BELANJA TERHADAP ANGGARAN BELANJA


No. Uraian Proporsi Realisasi

(Persentase) 2009 2010 2011

A. Belanja Tidak Langsung 67,12 65,34 58,30

1. Belanja Pegawai 50,88 54,98 47,70 2. Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 3. Belanja Subsidi 0,25 0,55 0,27 4. Belanja Hibah 6,93 1,52 2,69 5. Belanja Bantuan Sosial 5,30 4,66 4,53 6. Belanja Bagi Hasil 1,01 1,02 0,81

7. Belanja Bantuan Keuangan 2,75 2,62 2,24

8. Belanja Tidak Terduga 0,00 0,00 0,05 B. Belanja Langsung 32,88 34,66 41,70

1. Belanja Pegawai 5,16 3,29 3,65

2. Belanja Barang dan Jasa 16,20 17,83 19,21

3. Belanja Modal 11,52 13,54 18,84 Sumber: DPPKAD Kabupaen Jepara tahun 2009 – 2011

Data yang disajikan menunjukkan bahwa belanja terbesar adalah pada belanja tidak langsung khususnya pada belanja pegawai. Belanja pegawai pada tahun 2010 meningkat dari 50,88% menjadi 54,98%, dan pada tahun 2011 dapat ditekan proporsinya menjadi 47,70%. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi pegawai makin meningkat sebesar 7,48%. Sementara itu belanja langsung yang secara umum berupa meningkat dari tahun 2009 sebesaer 32,00%, menjadi sebesar 34,66% dan pada tahun 2011 menjadi 41,70%. Tahun 2011 meningkat sebesar 7,04% dari tahun 2010 yang nilainya kurang lebih seimbang dengan penurunan belanja tidak langsung. Rata-rata peningkatan belanja langsung adalah sebesar 3,2% per tahun.

Penyebab tingginya Belanja Tak Langsung. Penyumbang utama tingginya belanja tak langsung yang mencapai rata-rata 63,58% adalah belanja pegawai yang mencapai rata-rata kurang lebih 50%, yang kedua adalah belanja bantuan sosial yang rata-rata 4,70%. Penyumbang utama peningkatan belanja langsung yang meningkat sebesar 8,82% selama tahun 2009-2011, adalah peningkatan belanja barang dan jasa yang meningkat 3,01% selama kurun waktu 2009-2011. Selain itu juga peningkatan belanja modal meningkat sebesar 7,32% selama kurun waktu 2009-2011.

Potensi ke dapan yang bisa dilakukan untuk mencapai penghematan adalah mempertahankan atau bahkan kalau bisa menekan proporsi belanja pegawai. Hal ini dikemukakan karena belanja pegawai terbukti dapat ditekan dari 54,98% dari tahun 2010 menjadi hanya 47,70% pada tahun 2011.

Peluang dan tantangan yang dapat dilihat dari tabel III.5 di atas adalah Belanja Tidak Langsung berhasil ditekan dari 67,12% pada tahun 2009 menjadi 58,30%; tantangannya adalah kebutuhan belanja barang dan belanja modal menunjukkan trend yang meningkat. Adanya Penurunan anggaran belanja tidak langsung tersebut menunjukkan

H a l a m a n | I I I . 9 .

bahwa Pemerintah kabupaten Jepara dapat menekan belanja pegawai, maka hal ini patut dilakukan. Namun tentunya pembatasan kuantitas gaji dan tunjangan pegawai perlu dibarengi dengan pengawasan pelayanan agar tetap terjaga baik. Efisiensi jumlah tenaga kerja juga dapat diimbangi dengan peningkatan penggunaan teknologi agar dapat dilaksanakan pelayanan yang cepat dan efisien. Di lain pihak kebutuhan pembangunan baik dalam bentuk belanja barang maupun belanja modal meningkat secara signifikan.

3.1.2. NERACA DAERAH Seperti diketahui secara luas, bahwa pada umumnya Kondisi

keuangan dinilai dari dua aspek yaitu: 1) posisi harta, hutang dan modal yang dianalisis dengan menggunakan neraca daerah, dan 2) Kinerja pelaksanaan kegiatan yang dinilai dari sisi pendapatan dan belanja yang diperlukan untuk membiayai kegiatan tersebut. Selain analisis posisi harta dan utang yang ditunjukkan dalam Neraca, juga dilakukan analisis kondisi harta dan keuangan daerah yang dilihat dari rasio likuiditas, rasio cepat (quick ratio) dan solvabilitas. Berikut ini, dalam Tabel III.6. disajikan pertumbuhan neraca daerah untuk mengidentifikasi perkembangan posisi harta, dan hutang Pemerintah Kabupaten Jepara.

Tabel III.6. RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA DAERAH

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011 No. Uraian Rata-rata Pertumbuhan

(%) 1. Aset

1.1. Aset Lancar 41,18 1.1.1. Kas 39,40 1.1.2. Piutang 1,083,17

Bagian Lancar Pinjaman (46,38) BagianLancar TPA 23,93 Biaya Dibayar Dimuka (50,00)

1.1.3. Persediaan (0,55) Investasi Jangka Panjang 10,53 Investasi Nonpermanen (28,50) iInbvestasi Permanen 21,82

1.2. Aset Tetap (1,57) 1.2.1. Tanah (5,17) 1.2.2. Peralatan dan mesin 6,92 1.2.3. Gedung dan bangunan 5,07 1.2.4. Jalan, irigasi, dan jaringan 2,07 1.2.5. Aset tetap lainnya 19,25

1.3. Aset Lainnya (24,55)

1.3.1. Tagihan penjualan angsuran (24,19) 1.3.2. Tagihan tuntutan ganti kerugian

daerah -

1.3.3. Kemitraan dengan pihak kedua - 1.3.4. Aset tak berwujud 107,17

Jumlah Aset Daerah (0,33)

2. Kewajiban

H a l a m a n | I I I . 1 0 .

No. Uraian Rata-rata Pertumbuhan (%)

2.1. Kewajiban Jangka Pendek 61,87 2.1.1. Utang perhitungan pihak ketiga 82,85 2.1.2. Uang muka dari kas daerah - 2.1.3. Pendapatan diterima dimuka - 2.1.4. Utang jangka pendek lainya 47,77

3. Ekuitas Dana (0,44)

3.1. Ekuitas Dana Lancar 39,28 3.1.1. SILPA 37,32

Pendapatan yang ditangguhkan 50,00 3.1.2 Cadangan Piutang DBH BPHTB (50,00) 3.1.3. Cadangan persediaan (0,55)

3.2. Ekuitas Dana Investasi (1,14)

3.2.1. Diinvestasikan dalam aset tetap (1,57) 3.2.2. Diinvestasikan dalam aset lainnya (24,55)

Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana

(0,33)

Sumber: DPKKAD Kabupaten Jepara tahun 2011 Data yang ada menunjukkan bahwa aset lancar Pemerintah

Kabupaten Jepara meningkat sebesar 41,18% Peningkatan aset lancar ini kurang menggembirakan karena diimbangi dengan peningkatan kewajiban jangka pendek (hutang lancar) sebesar 61,87%. Investasi Pemerintah Kabupaten Jepara meningkat sebesar 10,53%, sementara itu harta-harta tetap mengalami penurunan -1,57% dan aset lainnya menurun sebesar -24.55%.

Penyebab dari kondisi perkembangan neraca daerah tersebut dapat dijelaskan dengan data yang berhasil dihimpun dan diolah, dengan kesimpulan bahwa: (1) Aset Lancar (aktiva lancar) mampu berkembang sebesar 41,18%. Perkembangan terbesar adalah pada piutang sebesar 1.185,34%. Peningkatan ini diimbangi dengan penurunan atau menekan piutang Biaya Dibayar Dimuka -50,00% dan Bagian Lancar Pinjaman sebesar -46,38%, (2) Investasi untuk jangka panjang berhasil dikembangkan dengan capaian perkembangan 10,53%, dengan menekankan peningkatan pada investasi permanen ditingkatkan sebesar 21,82% dan investasi tidak permanen ditekan sebesar 28,50%. Sasaran peningkatan investasi permanen adalah perolehan hasil langsung atau tidak langsung yang berlangsung dalam jangka lama (sustainable), (3) Aset tetap milik Pemerintah Daerah mengalami penurunan sebesar -1,57%. Penurunan ini terjadi pada aset berujud tanah yang berkurang sebesar -5,17%, namun diimbangi oleh peningkatan aset tetap lainnya yang rata-rata meningkat dengan tingkatan sebagai berikut: Konstruksi dalam pengerjaan rata-rata meningkat sebesar 736,00%; Aset tetap lainnya meningkat sebesar 19,25%; dan peralatan dan mesin meningkat 6,92%. Peningkatan ini kiranya masih didukung oleh peningkatan aset tetap produktif lainnya yaitu jaringan jalan, irigasi sebesar 2,07%, gedung dan bangunan untuk pengelolaan pemerintahan daerah meningkat sebesar 5,07%, (4) Kewajiban atau utang yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Jepara meningkat sebesar 61,87%. Pada umumnya utang jangka pendek berupa pengadaan barang dan jasa, atau kewajiban kepda pihak

H a l a m a n | I I I . 1 1 .

ketiga yang belum dibayarkan karena pengerjaan belum selesai, dan juga berbagai tunjangan program yang belum selesai perodenya. Jumlah Utang perhitungan pihak ketiga rata-rata tumbuh 82,85%, dan juga Utang jangka pendek lainya tumbuh 47,77%, (5) Kinerja keuangan yang positif yang mencerminkan perkembangan harta milik Pemerintah Kabupaten adalah perkembangan modal atau ekuitas. Perkembangan Modal atau ekuitas antara lain bisa berasal dari tabungan, laba BUMD atau bagian dari milik Pemmerintah Daerah. Ekuitas dana lancar meningkat 39,28%, peningkatan ini karena adanya peningkatan SILPA sebesar 37,32%, pendapatan yang ditangguhkan sebesar 50% dan peningkatan cadangan piutang yang besarnya signifikan yaitu 1.185,34%, dan (6) Selain perkembangan yang menggembirakan, perkembangan yang kurang menggembirakan juga ada, yaitu pada pos ekuitas dan Investasi. Pada pos ini terjadi penurunan investasi (diinvestasi) pada aset tetap sebesar -1,57%, dan pada aset tetap lainnya -24,55%. Faktor yang terjadi antara karena: depresiasi nilai aktiva per tahun; dan atau aset sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, sehingga membutuhkan penggantian baru.

Selain kajian posisi yang dicapai oleh Pemerintah daerah, dengan menggunakan data Neraca Daerah dapat dilakukan kajian kondisi kinerja neraca. Cara mengevaluasi kondisi yaitu dengan melakukan kajian rasio pos-pos dalam neraca daerah yang mencakup rasio likuiditas, quick ratio, dan lainnya, seperti tampak pada Tabel III.7. berikut ini:

Tabel III.7. ANALISIS RASIO KEUANGAN

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009-2011 No. Uraian Rasio (Persentase)

2009 2008 2011 1. Rasio lancar (current ratio) 11,96 11,86 9,06 2. Rasio quick (quick ratio) 10,04 10,68 1,07

3. Rasio total hutang terhadap total aset 0,001358 0,002198 (10,41537)

4. Rasio hutang terhadap modal 0,001360 0,002202 (10,25616

2) 5. Rata-rata umur piutang - - - 6. Rata-rata umur persediaan - - -

Sumber: Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Jepara tahun 2009 - 2011 Rasio lancar tahun 2011 mengalami penurunan 2,80%. Penurunan

ini menunjukkan bahwa secara relatif kewajiban jangka pendek (hutang jangka pendek) meningkat. Quick ratio yang kecil menunjukkan bahwa dana-dana yang cepat dapat dipergunakan untuk memenuhi hutang besarnya relatif sama dengan hutang, hanya selisih 7% (dari 1,07-1,00). Angka besarnya rasio total hutang terhadap total Aset menunjukkan perbaikan karena angka negatif rasio hutang berarti hutang berkurang.

Isyu-isyu penting terkait dengan Neraca Daerah. Berdasarkan data yang ada, maka isyu yang penting dicermati adalah (1) peningkatan kewajiban lancar (hutang jangka pendek) yang laju perkembangannya (61.87%) melebihi laju perkembangan harta lancar (41.18%), dan (2) Penurunan ekuitas dana lancar dan penurunan investasi. Penurunan

H a l a m a n | I I I . 1 2 .

ekuitas dana lancar yang biasanya berupa simpanan pada BPD atau Pemerintah Provinsi menujukkan kekuatan kemampuan bayar. Kalau 0 (nol) atau menurun hal itu menunjukkan stagnasi keuangan daerah.

Faktor yang melatar belakangi isyu Neraca Daerah. Penyebab laju pinjaman meningkat melebihi harta lancar adalah (1) kebutuhan pendanaan jangka pendek, dan pembayaran kepada pihak ketiga atas berbagai pekerjaan yang bersifat multi years, atau program berkelanjutan yang sudah diprogramkan namun belum memperoleh kepastian dana, dan (2) Hutang jangka pendek atas biaya atau kewajiban yang harus segera dibayat antara lain tagihan rekening listrik, telepon dan biaya perjalanan dinas.

Potensi dan tantangan ke depan. Potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Jepara adalah: pendapatan royalties dan juga kemungkinan saham atas lokasi PLTU. Pendapatan bunga atas penempatan aset lancar pada BPD, termasuk bunga giro atas transaksi dan arus kas dana Pemerintah Pusat dan Provinsi. Sedangkan tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan investasi, dan harta tetap. Pemerintah yang kaya memiliki aset tetap (jangka panjang) dan ekuitas yang makin besar dan memiliki harta lancar yang proporsinya relatif aman dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU Kajian kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dimaksudkan

untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan belanja, terkait dengan proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan

3.2.1. PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN Dalam bagian ini diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan

kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja pendidikan. Kajian proporsi belanja terkait dengan efisiensi pengelolaan Pemerintahan Daerah ditinjau dari jumlah SDM dapat diukur dengan menggunakan pendekatan biaya SDM dibanding dengan keseluruhan anggaran yang diperlukan, data yang dipergunakan adalah data pendapatan dan belanja secara total dan khusus untuk SDM. Dari rasio antara belanja dan pendapatan daerah, dapatl diukur seberapa besar efisiensi pengelolaan pemerintahan dapat dicapai.

Kajian pada anggaran belanja aparatur merupakan kajian untuk menilai bagaimanakah pengelolaan belanja pegawai yang biasanya bersifat tetap dan tidak menghasilkan out-put langsung. Semakin besar proporsinya dan cenderung meningkat, maka pengelolaan anggaran belanja pegawai menunjukkan kondisi tidak efisien. Sebaliknya apabila proporsinya dapat diturunkan maka Pemerintah Kabupaten Jepara dapat atau berhasil melaksanakan efisiensi pengelolaan anggaran belanja SDM.

H a l a m a n | I I I . 1 3 .

Tabel III.8. REALISASI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR


No. Uraian Realisasi (Rp) Trend

Perkembangan (%) 2009 2010 2011

A. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Gaji dan Tunjangan

392.030.942.945 415.736.196.928 460.496.425.157 8,41

2. Belanja Tambahan Penghasilan**)

13.987.982.500 7.455.934.044 7.933.910.625 -20,14

3. Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH

2.748.430.000 2.920.000.000 3.151.600.000 7,09

4. Belanja pemungutan Pajak Daerah**)

1.734.471.498 1.689.020.577 2.284.707.712 16,32

B. Belanja Langsung

1. Belanja Honorarium PNS**)

30.020.150.865 25.931.180.764 24.655.019.250 -9,27

2. Belanja Uang Lembur**)

893.595.300 921.813.200 786.534.750 -5,76

3. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

- 275.000.000 275.000.000 0,00

4. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)

1.964.838.475 3.437.891.932 3.326.733.640 35,87

5. Belanja premi asuransi kesehatan

141.552.000 232.490.000 249.150.000 35,70

6. Belanja makanan dan minuman pegawai***)

6.026.573.840 6.221.553.472 5.518.081.112 -4,04

7. Belanja pakaian dinas dan atributnya**)

2.477.218.730 2.063.541.310 2.737.848.475 7,99

8. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)

434.044.000 767.617.750 - -11,57

9. Belanja perjalanan dinas**)

13.290.996.459 18.741.421.545 21.276.621.556 27,27

10. Belanja perjalanan pindah tugas

428.000.000 - - 0,00

11. Belanja Pemulangan Pegawai

-

-

-

0,00

H a l a m a n | I I I . 1 4 .

No. Uraian Realisasi (Rp) Trend

Perkembangan (%) 2009 2010 2011

12. Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)

32.298.693.090 27.928.214.013 58.774.948.606 48,46

Total 498.477.489.702 514.321.875.535 591.466.580.883 9,09 Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2009 – 2011 **) = diisi sesuai ketersedaan data ***) = dapat ditetapkan menjadi prioritas untuk dilakukan efisensi

Secara total belanja aparatur meningkat sebesar 9,09%. Penyebab peningkatan belanja aparatur dapat ditinjau dari dua segi: (1) Peningkatan belanja ini terbesar pada posisi pengadaan barang dan jasa, antara lain: Belanja Modal (operasional kantor, mobil dinas, meubelair dan lainnya) proporsinya 48,46%, belanja kursus dan pelatihan 35,87%, belanja asuransi kesehatan 35,70%, belanja perjalanan dinas sebesar 27,27%; dan (2) Belanja aparatur daerah yang meningkat dalam proporsi tidak terlalu besar namun nilainya dominan (besar) adalah belanja gaji dan tunjangan pegawai yang pada tahun 2009 sebesar Rp.392.030.942.945,- pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.460.496.425.157,- pada tahun 2011, serta diprediksi masih akan meningkat lagi sebesar 8,41%.

Untuk melihat peluang dan tantangan ke depan selanjutnya perkembangan belanja aparatur dievaluasi dari sisi jumlah total belanja kebutuhan aparatur dibanding dengan total pengeluaran. Data tentang hal tersebut disajikan dalam tabel III.9. berikut:

Tabel III.9.

ANALISIS PROPORSI BELANJA PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009-2011

No. Uraian

Total Belanja untuk Pemenuhan

Kebutuhan Aparatur (Rp)

Total Pengeluaran (Belanja +

Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)

Persentase

(a) (b) (a):(b)x100%

1. Tahun anggaran 2009 498.477.489.702 798.597.312.970 64,42

2. Tahun anggaran 2010 514.321.875.535 884.456.717.340 58,15

3. Tahun anggaran 2011 591.466.580.883 1.130.210.403.709 52,33

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2009 - 2011. Data dalam Tabel III.9. menunjukkan bahwa proporsi belanja

untuk aparat dibanding dengan total pengeluaran cenderung menurun, pada tahun 2009 proporsinya sebesar 64,42% selanjutnya pada tahun 2011 menjadi 52,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan belanja SDM (aparatur Pemerintah Kabupaten) makin meningkat efisiensinya.

Rasio antara Belanja untuk Aparatur (yang lazimnya bersifat tetap) dibanding total pengeluaran menunjukkan kecenderungan semakin

H a l a m a n | I I I . 1 5 .

menurun. Rasio itu menunjukkan bahwa biaya yang bersifat tetap semakin mengecil dan biaya yang bersifat variabel semakin meningkat.

Hal ini semakin baik, karena semakin kecil biaya tetap, dan semakin besar biaya variabel maka terdapat keleluasaan dalam ekspansi dan alokasi jenis anggaran; apabila ditinjau dari analisis posisi biaya dan volume kegiatan, maka dengan biaya tetap yang kecil akan diperoleh jangka waktu pengembalian investasu yang lebih cepat. Data yang ada menunjukkan adanya kecenderungan ke arah itu, dengan trend perkembangan yang bagus yaitu kurang lebih 5% per tahun.

Isu yang menjadi potensi dan masalah. Isu yang penting dan juga sekaligus masalah yang harus diatasi adalah bagaimana melakukan penekanan belanja tetap yang kebanyakan berada pada belanja pegawai. Sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana melaksanakan efisiensi SDM. Dalam menjawab kasus ini Pemerintah kabupaten Jepara telah menunjukkan kemauan dan keberhasilannya dalam menekan proporsi Belanja Aparatur yaitu 64,42% di tahun 2009, berhasil diturunkan menjadi 58,15% pada tahun 2010, dan berhasil lagi diturunkan menjadi 52,33% pada tahun 2011.

Faktor penyebab yang melatarbelakangi keberhasilan. Keberhasilan menurunkan proporsi Belanja Pegawai tersebut di atas karena Pemerintah Kabupaten Jepara berhasil menurunkan proporsi Belanja Tidak Langsung pada pos Belanja Pegawai sebesar 54,98% pada tahun 2010, menjadi sebesar 47,70% pada tahun 2011. Berdasarkan hal ini maka titik berat kebijakan yang diambil sudah tepat, yaitu melaksanakan efisiensi SDM.

Potensi dan tantangan ke depan. Efisiensi anggaran belanja pegawai dapat ditekan dengan melaksanakan Belanja Investasi, dan juga Belanja Hibah untuk pembangunan desa serta belanja modal. Selain menekan Belanja Pegawai pengeluaran ini akan meningkatkan potensi pemerintahan desa dan juga mendukung perkembangan wilayah. Pengeluaran modal infrastruktur umum untuk jalan/jembatan dan pasar kiranya dapat meningkatkan upah dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, PDRB dan juga kemajuan industri setempat.

Tantangannya adalah bagaimana mengalokasikan investasi dan belanja modal secara tepat, dan juga bagaimana menarik investor agar mau melakukan investasi industri di Jepara. Infrastruktur apa, dan lokasi manakah yang tepat.

3.2.2. ANALISIS PEMBIAYAAN Analisis pembiayaan terkait dengan jumlah pendapatan dan jumlah

biaya. Dari jumlah pendapatan dan belanja dapat dihitung surplus dan defisit anggaran. Semakin besar besar belanja maka semakin kecil surplus atau bahkan bisa terjadi defisit. Analisis Pembiayaan merupakan kajian seberapa besar kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam menutup defisit anggaran. Dari jumlah penerimaan pembiyaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dihitung pembiayaan netto yang merupakan nilai penghematan yang bisa dicapai Data pemerintahan daerah Kabupaten Jepara data yang berhasil dihimpun disajikan pada Tabel III.10. berikut ini:

H a l a m a n | I I I . 1 6 .

Tabel III.10. DEFISIT RIIL ANGGARAN


No. Uraian Tahun (Rp) Trend

Perkembangan (%) 2009 2010 2011

1. Realisasi Pendapatan Daerah

798.597.312.970 902.872.340.359 1.170.172.671.250 21,33

Dikurangi realisasi:

2. Belanja Daerah

787.776.082.209 884.456.717.340 1.130.210.403.709 20,03

3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

9.649.750.000 9.707.868.416 9.950.941.000 1,55

Surplus / (Defisit) riil

1.171.480.761 8.707.754.603 30.011.326.541 443,98

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2009 - 2011. Data pada Tabel III.10. di atas menunjukkan bahwa Pemerintah

Kabupaten Jepara selalu memperoleh surplus, atau pendapatannya melebihi belanja yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Surplus yang diperoleh juga menunjukkan tendensi yang semakin meningkat. Trend perkembangan pendapatan dan belanja nampak relatif meningkat dalam jumlah yang relatif tidak jauh berbeda, trend pendapatan meningkat rata-rata 31,33% sementara trend biaya meningkat 20,03%. Namun adanya surplus yang terjadi setiap tahun dampak yang terjadi cukup besar karena surplus yang dicapai nilainya meningkat tajam.

Surplus apabila dikurangi dengan jumlah pembiayaan netto akan menghasilkan SILPA. Apabila pembiayaan netto positif, artinya penerimaan pembiayaan lebih besar atau posaitif, maka SILPA akan meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel III.11. KOMPOSISI PENUTUP DEFISIT RIIL ANGGARAN


No. Uraian Proporsi dari total defisit riil

(%) 2009 2010 2011

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya

100 100 100

2. Pencairan Dana Cadangan - - - 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di

Pisahkan - - -

4. Penerimaan Pinjaman Daerah - - - 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Daerah - - -

6. Penerimaan Piutang Daerah - - - Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2009 – 2011.

Data yang ada menunjukkan bahwa tidak ada tambahan dari penerimaan pembiayaan, dengan kata lain terjadi kondisi yang konstan pada anggaran penerimaan pembiayaan.

Selanjutnya berikut ini pada Tabel III.12. dikaji bagaimana capaian SILPA dan darimana asal sumbernya.

H a l a m a n | I I I . 1 7 .

Tabel III.12. REALISASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN


No. Uraian 2009 2010 2011

Rp. % dari SiLPA Rp. % dari

SiLPA Rp. % dari SiLPA

1. Jumlah SiLPA 57.129.679.434

100,00 70.591.603.422

100,00 106.657.091.831

100,00

2. Pelampauan penerimaan PAD

3.821.429.343

6,69 7.902.619.696

11,19 5.600.799.200 5,25

3. Pelampauan penerimaan dana perimbangan

4.540.709.070

7,95 8.878.741.663

12,58 7.906.033.770 7,41

4. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah

18.819.839.557

32,94 - - 12.019.498.570 11,27

5. Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya

29.947.701.464

52,42 52.586.072.244

74,49 81.130.760.291 76,07

6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan

-

- - - - -

7. Kegiatan lanjutan - - - - - -

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2009 – 2011. Data yang ada pada Tabel III.12. menunjukkan bahwa SILPA

selalu meningkat. SILPA dan peningkatannya berasal dari pelampauan PAD yang selalu meningkat jumlahnya dengan trend perkembangan yang meningkat 5,25% per tahun. Yang kedua adalah pelampauan Dana Perimbangan yang meningkat 7,41%; Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan trend peningkatan 11,27% dan akibat dari penghematan belanja dan atau akbibat lainnya meningkat tajam sebesar 76,07%. Karena kondisi yang mendukung tersebut maka SILPA dari tahun ketahun selalu berkembang dengajn cepat akena trend perkembangan komponen pendukungnya selalu positif dan dalam trend yang meningkat proporsinya.

Isu yang menjadi potensi dan masalah. Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki potensi kemandirian anggaran terbukti dari dapat dicapainya surplus anggaran yang meningkat pesat Rp.1.171.480.761,- pada tahun 2009, sebesar Rp.8.707.754.603,- pada tahun 2010; dan mengalami peningkatan menjadi Rp.30.011.326.541,- pada tahun 2011. Demikian juga SILPA kabupaten Jepara meningkat secara berturut-turut pada 2009, 2010 dan 2011. Meskipun Pemerintah Kabupaten Jepara berhasil meningkatkan Surplus dan SILPA, ternyata Belanja meningkat cukup signfikan pada 2010 ke 2011 yaitu sebesar Rp.884.456.717.340,- pada 2010, menjadi Rp.1.130.210.403.709,- pada tahun 2011 atau meningkat sebesar 28,73%.

Faktor penyebab yang melatarbelakangi masalah. Perkembangan belanja yang melonjak selain disebabkan faktor belanja pegawai juga didorong oleh belanja modal.

Potensi dan tantangan perkembangan. Perkembangan pendapatan guna meningkatkan surplus defisit tentunya berasal dari pendapatan, atau penghematan. Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki potensi dalam hal peningkatan PAD, dan juga melalui berbagai upaya penghematan antara lain seperti dibuktikan melalui penghematan belanja pegawai, bantuan keuangan dan bantuan sosial.

H a l a m a n | I I I . 1 8 .

Potensi tersebut juga melahirkan tantangan bagaimana meningkatkan PAD secara signifikan mengingat ketergantungan pada industri meubel sangat tinggi. Penghematan dalam bantuan sosial dan bantuan keuangan tentunya juga akan mengakibatkan program-program SKPD akan terkendala terutama bantuan kepada desa dan bantuan sosial.

3.3. KERANGKA PENDANAAN Keranglka pendanaan menjelaskan pengeluaran-pengeluaran

periodik, wajib dan prioritas guna melihat berbagai jenis beban anggaran yang ditanggung Pemerintah Kabupaten Jepara, dan tingkat perkembangannya.

3.3.1. ANALISIS PENGELUARAN PERIODIK WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

Pengeluaran wajib merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengeluaran prioritas merupakan pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan visi, misi dan sasaran utama yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.

Tabel III.13.

PENGELUARAN PERIODIK, WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA KABUPATEN JEPARA

Uraian 2011 Rerata

Perkembangan (%) (Rp)

Belanja Tidak Langsung 658.944.070.764 59,04 Belanja Pegawai 539.109.765.327 7,24 Belanja Subsidi 3.061.912.500 7,24 Belanja Hibah 30.445.776.441 7,24 Belanja Bantuan sosial 51.252.765.381 7,24 Belanja Bagi Hasil 9.128.450.674 7,24 Belanja Bantuan keuangan 25.333.358.071 7,24 Belanja Tidak Terduga 612.042.370 7,24 Belanja Langsung 471.266.332.945 40,96 Belanja Pegawai 41.209.464.260 7,16 Belanja Barang/Jasa 217.129.283.584 7,16 Belanja Modal 212.927.585.101 7,16

Total 1.130.210.403.709 100,00 Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2011

Data yang ada menunjukkan bahwa belanja tidak langsung mendapat porsi sebesar 59,04%. Belanja tidak langsung tersebut digunakan untuk belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah,belanja bantuan sosial, baelanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Sedangkan belanja langsung medapat porsi sebesar 40,96% yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal dengan rerata masing-masing 7,16%.

H a l a m a n | I I I . 1 9 .

3.3.2. PROYEKSI DATA MASA LALU Dalam bagian ini diuraikan mengenai proyeksi data masa lalu dan

asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data. Asumsi yang digunakan trend perkembangan menggunakan basis rata-rata dari rata-rata perkembangan seluruh elemen yang dihitung.

Tabel III.14. TINGKAT RATA-RATA PERTUMBUHAN PENDAPATAN

SUMBER PENDAPATAN DAERAH APBD KABUPATEN JEPARA 2007-2011 No. Uraian Pendapatan Rerata (%)

1 PENDAPATAN 1.1. Pendapatan Asli Daerah 8,62%

1.1.1. Pajak daerah 1,82% 1.1.2. Retribusi daerah 0,99% 1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 0,38% 1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 5,43% 1.2. Dana Perimbangan 65,14%

1.2.1. Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak 4,21% 1.2.2. Dana alokasi umum 55,03% 1.2.3. Dana alokasi khusus 5,90% 1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 26,24%

1.3.1. Hibah 3,50% 1.3.2. Dana darurat 0,00% 1.3.3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah

lainnya ***) 4,17% 1.3.4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus****) 12,89% 1.3.5. Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya 5,69%

Rata-rata pertumbuhan pendapatan 13,33% Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2011.

Dengan pertimbangan progres pendapatan daerah 5 tahun terakhir, terutama pada pos pendapatan pendapatan yang secara sigmifikan meberikan sumbangan pandapatan dengan proporsi lebih besar sebagaimana tertera dalam tabel – tabel tersebut diatas, disamping itu juga Asumsi lain yang dibangun untuk meproyeksi pendapatan adalah dengan mempertimbangkan progres indikator ekonomi makro daerah, terutama pada perkembangan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tumbuh pada level 4,5 % sampai 6,0 %, sedangkan pertumbuhan PDRB Harga berlaku diproyeksi pada Level 10% sampai 12%, tidak kalah pentingnya dalan indikator ekonomi makro lainya adalah laju inflasi daerah, dimana indikator infalsi akan mencermikan kemampuan daya beli masyarakat, untuk proyeksi inflasi sampai dengan 2017 diperkirakan pada level 3% sampai 5% dengan asumsi tidak adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkab sensisitifitas dapat mempengaruhi laju inflasi, pertimbangan lain dalam rangka memperkuat pelakasanaan otonomi daerah, maka Kabupaten Jepara akan berupaya untuk menggali potensi pendapatan daerah dengan seminimal mungkin tidak memberatkan masyarakat. Dengan harapan, secara bertahan Kabupaten Jepara dapat kemampuan kemandirian keuangan daerah dalam memenuhi pembiayaan pembangunan daerah. Adapun langkah yang ditempuh yaitu intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada yang akan dikekola secara lebih efisien

H a l a m a n | I I I . 2 0 .

dan efektif. Sedangkan opsi yang kedua adalah melalui ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi melalui pembukaan peluang – peluang pendapatan beru yang mempunyai potensi besar.

Asumsi berikutnya adalah tidak adanya perubahan kebijakan dari pemerintah terutama pada pos dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang secara proporsional mendominasi pada pendapatan daerah, unuk itu dalam menentukan proyeksi pendapatan menggunakan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,33% dihitung trend pendapatan dimulai dari tahun 2012 dan seterusnya Hasil proyeksinya ditunjukkan dala Tabel III.15. berikut ini:

H a l a m a n | I I I . 2 1 .

Tabel III.15. PROYEKSI NILAI PENDAPATAN PADA APBD KABUPATEN JEPARA 2012-2017

No. Uraian Pendapatan Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 PENDAPATAN 1.174.266.080.000 1.366.455.623.000 1.441.610.682.265 1.520.899.269.790 1.604.548.729.628 1.692.798.909.758

1.1. Pendapatan Asli Daerah 101.205.127.505 117.769.147.820 124.246.450.950 131.080.005.752 138.289.406.069

145.895.323.403 1.1.1. Pajak daerah 21.359.651.280 24.855.538.360 26.222.592.970 27.664.835.583 29.186.401.540 30.791.653.625 1.1.2. Retribusi daerah 11.638.913.996 13.543.829.415 14.288.740.033 15.074.620.735 15.903.724.875 16.778.429.743

1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan 4.437.560.501 5.163.846.255 5.447.857.799 5.747.489.978 6.063.601.927 6.397.100.033

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 63.769.001.728 74.205.933.790 78.287.260.148 82.593.059.457 87.135.677.727 91.928.140.002 1.2. Dana Perimbangan 764.909.513.795 890.100.569.210 939.056.100.517 990.704.186.045 1.045.192.916.277 1.102.678.526.673

1.2.1. Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak 49.407.161.368 57.493.522.650 60.655.666.396 63.991.728.048 67.511.273.090 71.224.393.110

1.2.2. Dana alokasi umum 646.182.002.305 751.941.187.410 793.297.952.718 836.929.340.117 882.960.453.823 931.523.278.784 1.2.3. Dana alokasi khusus 69.320.350.123 80.665.859.150 85.102.481.403 89.783.117.880 94.721.189.364 99.930.854.779

1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 308.151.438.700 358.585.905.970 378.308.130.798 399.115.077.992 421.066.407.282 444.225.059.682

1.3.1. Hibah 41.134.846.713

47.867.296.475

50.499.997.781

53.277.497.659

56.207.760.030

59.299.186.832

1.3.2. Dana darurat -

-

-

-

-

-

1.3.3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)

48.912.667.543

56.918.096.110

60.048.591.396

63.351.263.923

66.835.583.439

70.511.540.528

1.3.4. Dana penyesuaian dan otonomi khusus****)

151.341.791.199

176.111.568.835

185.797.705.121

196.016.578.903

206.797.490.742

218.171.352.733


66.762.133.245

77.688.944.550

81.961.836.500

86.469.737.508

91.225.573.071

96.242.979.590

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jepara 2012. Keterangan : Data 2012 adalah anggaran APBD 2012 Basis Angka Rata-rata Pertumbuhan merupakan dasar trend. Selanjutnya dengan trend rata-rata dicari perkembangan pendapatan per tahun.

H a l a m a n | I I I . 2 2 .

Dengan cara yang sama Anggaran Belanja pada APBD Kabupaten Jepara dihitung.

Tabel III.16. TREND PERKEMBANGAN BELANJA APBD KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007-2011

Uraian Trend

Perkembangan (%)

Belanja Tidak Langsung 7,49 Belanja Gaji dan Tunjangan 8,41 Belanja Tambahan Penghasilan**) -20,14 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 7,09 Belanja pemungutan Pajak Daerah**) 16,32 Belanja Langsung

Belanja Honorarium PNS**) -9,27 Belanja Uang Lembur**) -5,76 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**) 35,87 Belanja premi asuransi kesehatan 35,70 Belanja makanan dan minuman pegawai***) -4,04 Belanja pakaian dinas dan atributnya**) 7,99 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*) -11,57 Belanja perjalanan dinas**) 27,27 Belanja perjalanan pindah tugas

Belanja Pemulangan Pegawai Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan

perlengkapan dll) 48,46 Total 8,36

Rata-rata Perkembangan 10,15 Rata-rata dari rata-rata 5,07 Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara tahun 2011.

Selanjutnya dengan menggunakan rata-rata dari rata sebesar 14,58% dihitung trend pendapatan tahun 2012 hasil estimasinya dapat ditunjukkan dala Tabel III.17. berikut ini:

H a l a m a n | I I I . 23 .

Tabel III.17. PROYEKSI BELANJA DAERAH PADA APBD KABUPATEN JEPARA 2012-2017

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Belanja Tidak Langsung 658.944.070.764 734.476.294.000 807.923.923.400 848.320.119.570 907.702.527.940 971.241.704.896 1.000.378.956.043

Belanja Pegawai 539.109.765.327 619.940.829.000 681.934.911.900 716.031.657.495 766.153.873.520 819.784.644.666 844.378.184.006

Belanja Subsidi 3.061.912.500 2.450.000.000 2.695.000.000 2.829.750.000 3.027.832.500 3.239.780.775 3.336.974.198

Belanja Hibah 30.445.776.441 57.737.566.000 63.511.322.600 66.686.888.730 71.354.970.941 76.349.818.907 78.640.313.474

Belanja Bantuan sosial 51.252.765.381 8.300.000.000 9.130.000.000 9.586.500.000 10.257.555.000 10.975.583.850 11.304.851.366

Belanja Bagi Hasil 9.128.450.674 3.255.000.000 3.580.500.000 3.759.525.000 4.022.691.750 4.304.280.173 4.433.408.578

Belanja Bantuan keuangan 25.333.358.071 39.792.899.000 43.772.188.900 45.960.798.345 49.178.054.229 52.620.518.025 54.199.133.566

Belanja Tidak Terduga 612.042.370 3.000.000.000 3.300.000.000 3.465.000.000 3.707.550.000 3.967.078.500 4.086.090.855

Belanja Langsung 471.266.332.945 512.605.095.000 559.685.382.520 599.724.981.876 623.399.955.507 647.270.878.623 712.629.117.436

Belanja Pegawai 41.209.464.260 47.651.836.000 52.028.425.624 55.750.511.964 57.951.340.578 60.170.384.681 66.246.095.023

Belanja Barang/Jasa 217.129.283.584 252.780.494.000 275.997.154.258 295.741.846.231 307.416.664.894 319.188.111.952 351.418.162.054

Belanja Modal 212.927.585.101 212.172.765.000 231.659.802.639 248.232.623.681 258.031.950.035 267.912.381.990 294.964.860.359

Total 1.130.210.403.709 1.247.081.389.000 1.367.609.305.920 1.448.045.101.446 1.531.102.483.447 1.618.512.583.519 1.713.008.073.479 Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara, diolah, 2012

H a l a m a n | I I I . 2 4 .

3.3.3. PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai

penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Oleh karena itu pada bagian ini sekurang-kurangnya disertai dengan tabel/grafik/gambar pendukung analisis. Dalam bagian ini diuraikan mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data. Asumsi yang digunakan, berdasarkan data pendapatan, SILPA dan pengeluaran wajib serta prioritas utama

Tabel III.18. ASUMSI PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017 Uraian Tahun 2011 Proporsi %

Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran 106.723.122.400 9,12 Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan 550.033.431.000 47,00 Realisasi Pendapatan 1.170.172.671.250 100,00

Sumber: DPPKAD Kabupaten tahun 2011. Berdasarkan asumsi di atas, serta estimasi atau proyeksi

pendapatan dapat disusun kapasitas riel kemampuan keuangan daerah. Untuk penyederhanaan namun tetap berkembang, maka diasumsikan bahwa nilai SILPA sejalan dengan perkembangan pendapatan (proporsional) demikian juga besar belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib serta prioritas utama. Atas dasar asumsi tersebut dapatlah disusun proyeksi Kapasitas Riel Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara dalam tabel berikut:

Tabel III.19. KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK

MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017 No. Uraian Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran (Rp)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Pendapatan 1.174.266.080.000 1.366.455.623.000 1.441.610.682.265 1.520.899.269.790 1.604.548.729.628 1.692.798.909.758

2. Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)

- - - - -

3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran

107.096.410.400 112.451.230.920 118.073.792.467 123.977.482.090 130.176.356.194 135.660.897.242

Total penerimaan

1.281.362.490.400 1.478.906.853.920 1.559.684.474.732 1.644.876.751.880 1.734.725.085.822 1.828.459.807.000

Dikurangi:

4. Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas

551.957.295.998 579.555.160.798 608.532.918.838 638.959.564.780 670.907.543.018 699.173.966.093

H a l a m a n | I I I . 2 5 .

Utama Kapasitas riil

kemampuan keuangan

729.405.194.402 899.351.693.122 951.151. J555.894 1.005.917.187.100 1.063.817.542.804 1.129.285.840.907

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara, diolah, 2012

Selanjutnya akan disajikan bagaimana rencana atau proyeksi ke

depan penggunaan kapasits riel kemampuan keuangan daerah, artinya bagaimana kapasitas yang ada akan dialokasikan pada berbagai rencana pengeluaran atau belanja pada periode yang akan datang.

Latar Belakang Perkembangan. Perkembangan kapasitas keuangan daerah sepenuhnya ditentukan oleh perkembangan pendapatan, SILPA dan tingkat penghematan yang berhasil dicapai.

Berdasarkan kondisi yang dikemukakan di atas, maka dapat diestimasi permasalahan di kemudian hari. Permasalahan yang ada terkait dengan pengembangan kapasitas riel adalah: bagaimana cara dan menjamin tercapainya peningkatan pendapatan, serta penghematan belanja. Penghematan belanja diupayakan secara maksimal pada penghematan dan optimalisasi belanja pegawai mengingat sebagian besar pengeluaran wajib dan prioritas adalah pengeluaran pada pos anggaran belanja pegawai.

Potensi dan Peluang. Potensi untuk meningkatkan pendapatan seperti telah dijelaskan di bagian terdahulu adalah peningkatan PAD melalui peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Selain itu peningkatan pendapatan dapat dilakukan dengan menjaga dan meningkatkan DAU dan DAK melalu manajemen pelaporan dan perencanaan sesuai dengan standar dan acuan yang ditentukan.

H a l a m a n | I I I . 2 6 .

Tabel III.20. RENCANA PENGGUNAAN KAPASITAS RIIL

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017 No Uraian Proyeksi (Rp)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 I Kapasitas riil

kemampuan keuangan 1.174.266.080.000 1.366.455.623.000 1.441.610.682.265 1.520.899.269.790 1.604.548.729.628 1.692.798.909.758

Rencana alokasi pengeluaran prioritas I

II.a

Belanja Langsung (C.49)

21.281.335.000 21.979.841.738 22.701.275.216 23.446.387.950 24.215.957.150 24.925.696.564 II.b

Pembentukan dana cadangan

0 0 0 0 0 0 Dikurangi:

Ii.c

Belanja langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama (C.86) 512.605.095.000 559.685.382.520 599.724.981.876 623.399.955.507 647.270.878.623 712.629.117.436

II.d

Pengeluaran pembiayaan yang wajib mengikat serta prioritas utama 0 0 0 0 0 0

II

Total rencana pengeluaran prioritas i (II.a+II.b-II.c-II.d) 533.886.430.000 581.665.224.258 622.426.257.092 646.846.343.457 671.486.835.773 737.554.814.000

Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II) 640.379.650.000 784.790.398.742 819.184.425.173 874.052.926.333 933.061.893.855 955.244.095.758

Rencana alokasi pengeluaran prioritas II

III.a

Belanja Tidak Langsung (TEEND C.40)

734.476.294.000 807.923.923.400 848.320.119.570 907.702.527.940 971.241.704.896 1.000.378.956.043 Dikurangi:

III.b

Belanja tidak langsung yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

551.957.295.998 579.555.160.798 608.532.918.838 638.959.564.780 670.907.543.018 699.173.966.093 III

Total rencana pengeluaran prioritas II (III.a-III.b)

182.518.998.002 228.368.762.602 239.787.200.732 268.742.963.160 300.334.161.878 301.204.989.950 Surplus anggaran riil

atau Berimbang (I-II-III)* 457.860.651.998 556.421.636.140 579.397.224.441 605.309.963.173 632.727.731.977 654.039.105.808

Sumber: DPPKAD Kabupaten Jepara, diolah, 2012

Isu-isu penting yang menjadi masalah pembangunan. (1) Belanja pegawai merupakan beban terbesar dan harus menjadi prioritas dalam perencanaan. Pengaturan belanja kepegawaian baik pengaturan pada tunjangan, honorarium dan remunerasi lain perlu dilakukan secara cermat, mengingat pos anggaran wajib dan prioritas terbesar ada pada belanja pegawai, (2) Isyu penting kedua lainnya adalah belanja modal yang perlu dilakukan secara cermat guna merangsang Investor, pengusaha industri pengolahan kayu bertahan dan atau mengembangkan usahanya di wilayah kabupaten Jepara. Program lain yang perlu didanai antara lain pemberdayaan nelayan dan desa agar dapat dicapai perkembangan perdagangan dan UKM yang baik. Program

H a l a m a n | I I I . 2 7 .

lain yang menjadi prioritas adalah pendidikan terutama wajib belajar 9 tahun yang harus terlaksana dengan baik. Program prioritas lain adalah programyang terkait dengan visi dan misi Kabupaten Jepara.

Masalah yang menjadi kendala pelaksanaan rencana alokasi antara lain: kemungkinan perkembangan harga-harga akan menghambat optimalisasi belanja langsung. Berbagai kebijakan pemerintah pusat tentang pengangkatan pegawai dan juga program-program yang belum terlaksana, dapat dapat berakibat makin menumpuknya beban anggaran pada periode akan datang. Sebagai contoh adalah masalah pengadaan barang modal berupa renovasi gedung/bangunan milik pemerintah termasuk gedung / bangunan sekolah dan fasilitasnya.

Potensi dan peluang. Peluang yang ada dalam pengaturan belanja yang paling memungkinkan adalah pengaturan pengeluaran pembiayaan dan belanja modal. Berbagai pengeluaran wajib dan prioritas sulit untuk dilakukan penghematan terkait dengan jumlah PNS dan juga kebijakan gaji pegawai.

H a l a m a n | I V . 1 .

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga non-profit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 1) Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; 2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik; 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; 5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Secara umum permasalahan pokok pada masing-masing urusan

pemerintahan di Kabupaten Jepara pada Tahun 2007 sampai dengan 2012 yang dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang permasalahan yaitu permasalahan tata kelola pemerintahan, permasalahan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, permasalahan permasalahan pembangunan manusia seutuhnya, permasalahan perwujudan sistem tatanan sosial

H a l a m a n | I V . 2 .

budaya dan permasalahan perwujudan keunggulan daerah, sehingga perlu menjadi perhatian bersama dalam periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Jepara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

4.1.1. PERMASALAHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan umum yang

diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara (urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian), kurang efektif dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah (urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian), kurang optimalnya pegawai dalam memahami tugas pokok dan fungsinya (urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian), belum optimalnya pengelolaan pendapatan Asli Daerah dan aset daerah (urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian), adanya aspirasi masyarakat yang belum tertampung di tingkat kabupaten (urusan perencanaan pembangunan), belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel (urusan perencanaan pembangunan), terbatasnya sumber daya manusia perencana baik dari kualitas maupun kuantitas (urusan perencanaan pembangunan), terbatasnya sumberdaya perencana pembangunan dalam mengimplementasikan Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Jepara (urusan perencanaan pembangunan), belum sinergis dan terintegrasinya perencanaan baik yang bersifat perencanaan makro, pembangunan kewilayahan maupun sektoral, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan (urusan kependudukan dan catatan sipil), program Elektronic Goverment (e-gov) dalam sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih belum optimal (urusan kependudukan dan catatan sipil), pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi data pemerintahan dan pembangunan yang dimiliki SKPD dan instansi pemerintah (urusan statistik), kurangnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui daya dukung lingkungan, Berdampakan pada penurunan kualitas lingkungan hidup (urusan lingkungan hidup), terbatasnya Sumberdaya Manusia (SDM) dan sarana prasarana Pemeliharaan LPJU dan pertamanan (urusan penataan ruang), masih tingginya beban pembayaran PPJU yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten (urusan penataan ruang), kurangnya sarana prasarana pembangunan dan pemeliharaan taman-taman kota (urusan penataan ruang), belum maksimalnya pengawasan dan pengendalian tata ruang daerah (urusan penataan ruang), masih adanya beberapa bidang aset Pemerintah Daerah yang belum tersertifikat (urusan bidang pertanahan), belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan

H a l a m a n | I V . 3 .

(urusan energi dan sumber daya mineral), dan belum optimalnya pengelolaan Arsip daerah (urusan kearsipan).

4.1.2. PERMASALAHAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN Belum mantapnya kinerja koperasi, IKM, UMKM yang disebabkan

masih lemahnya SDM, terbatasnya permodalan dan manajemen serta lemahnya dalam upaya mengakses pasar (urusan koperasi dan usaha kecil menengah), belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ekonomi daerah (urusan koperasi dan usaha kecil menengah), belum tercapainya Upah Minimum Kabupaten (UMK) ke Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 100% karena iklim industri belum menentu (urusan ketenagakerjaan), masih banyaknya perusahaan yg belum memahami aturan-aturan ketenagakerjaan (urusan ketenagakerjaan), kurang pahamnya tenaga kerja dan perusahaan akan hak hak dasar sebagai pekerja yang menyangkut : Upah, Jamsostek, Cuti (urusan ketenagakerjaan), diperlukannya pengembangan usaha industri kreatif dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi masyarakat (urusan ketenagakerjaan), kurangnya penerapan dan pengembangan tehnologi serta ketrampilan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sektor ekonomi strategis daerah (urusan ketenagakerjaan), belum optimalnya upaya-upaya penganekaragaman dan pengamanan pangan (urusan ketahanan pangan), belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan Kepulauan Karimunjawa (urusan kelautan dan perikanan), belum berfungsinya TPI sebagai lembaga lelang ikan yang dapat mengatur tataniaga perikanan (urusan kelautan dan perikanan), masih rendahnya produktifitas nelayan (urusan kelautan dan perikanan), terjadi peningkatan kawasan kritis akibat terjadinya abrasi yang disebabkan karena terbatasnya hutan pantai dan bangunan sipil teknis (urusan kelautan dan perikanan), rendahnya posisi tawar petani dalam pasar produk pertanian (urusan pertanian), masih diperlukannya pengembangan agroindustri dan agribisnis dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani (urusan pertanian), rendahnya tingkat permodalan petani/kelompok tani (urusan pertanian), rendahnya SDM petani/kelompok tani di bidang upaya peningkatan produksi (urusan pertanian), masih banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (urusan pertanian), kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam dukungan penyelamatan, pemulihan, pemeliharaan dan pemberdayaan sumber daya alam dan hutan (urusan kehutanan), perlu peningkatan anggaran guna proses kerjasama mendukung penyelenggaraan transmigrasi mengingat jumlah calon peserta transmigrasi yang semakin banyak (urusan transmigrasi).

H a l a m a n | I V . 4 .

4.1.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN MANUSIA SEUTUHNYA Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B cenderung

mengalami penurunan (urusan pendidikan), masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan (urusan pendidikan), mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan (urusan pendidikan), masih rendahnya jumlah sekolah berstandar nasional (urusan pendidikan), masih kurang mendukungnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat (urusan kesehatan), masih belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana kesehatan (urusan kesehatan), masih tingginya prosentase balita gizi buruk (urusan kesehatan), besarnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu (urusan kesehatan), cenderung meningkatnya penyakit menular utamanya HIV dan AIDS (urusan kesehatan), masih terbatasnya sarana dan prasarana keolahragaan (urusan pemuda dan olah raga), masih rendahnya pemahaman terhadap gender dan perlindungan anak (urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak), adanya kesenjangan cukup jauh antara Indek Pembangunan Manusia (IPM) dan Indek Pembangunan Gender (IPG), Indek Dayaguna Gender (IDG) (urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak), rendahnya pengetahuan remaja tentang reproduksi sehat (urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera), kurangnya penyediaan alat dan obat kontrasepsi (alkon) untuk memenuhi permintaaan masyarakat akan pelayanan KB implant (urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera), kurangnya jumlah penyuluh Keluarga Berencana (urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera), rendahnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai kepahlawanan (urusan sosial), banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum mendapat pelayanan dan fasilitasi dari pemerintah daerah (urusan sosial), perlunya peningkatan sarana, prasarana dan pembiayaan bagi perpustakaan daerah dan perpustakaan desa (urusan perpustakaan), rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian di perkotaan dan pedesaan (urusan pekerjaan umum), banyak bangunan drainase yang sudah rusak sehingga fungsi pengairan terganggu (urusan pekerjaan umum), kondisi sanitasi (sampah, drainase, air limbah) belum memadai (urusan pekerjaan umum), cakupan pelayanan air bersih belum merata (urusan pekerjaan umum), masih terdapat lingkungan permukiman yang kurang layak (urusan perumahan), dan perlunya peningkatan sarana dan prasarana transportasi jalan (urusan perhubungan).

4.1.4. PERMASALAHAN PERWUJUDAN SISTEM TATANAN SOSIAL BUDAYA Masih terdapatnya SKPD yang belum terhubung jaringan internet

(urusan komunikasi dan informatika), masih banyak masyarakat yang kurang mendapatkan informasi tentang kegiatan pemerintah daerah (urusan komunikasi dan informatika), perlunya peningkatan kewaspadaan terhadap konflik akibat proses demokratisasi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta pengendalian terhadap kondisi rawan bencana (urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri), kurangnya pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui

H a l a m a n | I V . 5 .

teknologi tepat guna (urusan pemberdayaan masyarakat dan desa), kurangnya sarana pelatihan tenaga kerja bagi masyarakat perdesaan melalui lembaga-lembaga ekonomi masyarakat (urusan pemberdayaan masyarakat dan desa), dan kurangnya sentra-sentra kebudayaan di wilayah Kecamatan (urusan kebudayaan).

4.1.5. PERMASALAHAN PERWUJUDAN KEUNGGULAN DAERAH Rendahnya jumlah dan nilai investasi berskala nasional/PMDN

(urusan penanaman modal), kurangnya promosi potensi dan peluang investasi Kabupaten Jepara di tingkat Nasional (urusan penanaman modal), terbatasnya anggaran untuk peningkatan sarana prasarana di obyek wisata (urusan pariwisata), minimnya sumber daya manusia yang profesional di bidang pariwisata (urusan pariwisata), kurangnya koordinasi antar daerah (regional) dan lintas sektoral serta dengan pelaku pariwisata (urusan pariwisata), rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pariwisata (urusan pariwisata), belum adanya pemetaan zona industri yang terintegrasi dengan penataan wilayah dan tata ruang bagi industri dan sektor lainnya (urusan perindustrian), kurang padunya pengembangan industri dengan kelestarian dan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan (urusan perindustrian), belum tersedianya sarpras Perdagangan yang memadai (urusan perdagangan).

4.2. ISU STRATEGIS Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi

Kabupaten Jepara pada periode Tahun 2007-2011, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Jepara pembangunan 5 (lima) tahun kedepan tahun 2012-2017 yang mendesak, sesuai kebutuhan masyarakat, memiliki daya ungkit pembangunan daerah, merupakan kewenangan pemerintah daerah dan memiliki dampak positif kepada masyarakat, sehingga membutuhkan perhatian dan ketepatan dalam penyelesaian lewat berbagai program dan kegiatan yang akan ditetapkan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:

4.2.1. ISU STRATEGIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 1. Dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, perlu peningkatan partisipasi masyarakat melalui optimalisasi pelaksanaan musrenbang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten, perlunya pengawasan melekat dan mengintensifkan koordinasi lintas SKPD dengan membenahi aspek regulasi melalui pemberian pedoman, supervisi, dan petunjuk teknis terutama bagi para pengguna anggaran dan pelaksana program dan kegiatan, serta pembenahan sistem informasi dan pelayanan administrasi, serta pengelolaan arsip yang baik

2. Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pertanahan dan memperluas basis pertumbuhan ekonomi, perlu perhatian atas pola pemanfaatan lahan terhadap norma-norma yang ditetapkan dalam perencanaan tata ruang dan tata wilayah, serta perlu

H a l a m a n | I V . 6 .

membagi dalam tiga pola pengembangan ekonomi daerah yaitu pariwisata, perdagangan, industri, dan daerah resapan untuk hutan dan pantai alami.

4.2.2. ISU STRATEGIS PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN 1. Dalam rangka meningkatkan potensi kekayaan alam, perlu

diperhatikan optimalisasi dan pemberdayaan seluruh potensi seluruh sumber alam di Kabupaten Jepara untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

2. Dalam rangka meningkatkan potensi perekonomian daerah, perlu peningkatan sektor pertanian, peran Koperasi dan UKM, dan orientasi kebijakan industri yang pro growth, pro poor, pro job dan pro environment.

4.2.3. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN MANUSIA SEUTUHNYA 1. Dalam rangka meningkatkan mutu kesehatan dan kesejahteraan

masyarakat, perlu optimalisasi dan pengembangan kapasitas pada RSUD dan seluruh Puskesmas, Pustu dan jaringannya, menghidupkan kesadaran kesehatan masyarakat berbasis lingkungan dan keluarga, termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta dukungan terhadap sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat; menuju tercapaianya standar MDG’s.

2. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan penguatan peran pemuda, perlu mendesain kembali sistem pendidikan dari wajib belajar sembilan tahun menjadi rintisan wajib belajar dua belas tahun yang mendorong kesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat dengan biaya murah dan terjangkau tetapi tidak meninggalkan kualitas pendidikan ditinjau dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik, serta memberikan kesempatan kepada pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

3. Dalam rangka Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima diperlukan upaya dukungan terhadap penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4. Dalam rangka mengurangi kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan Daerah antara laki-laki dan perempuan perlu dukungan untuk mempercepat penerapan Anggaran Responsif Gender.

5. Dalam rangka meningkatkan penanganan masalah sosial perlu diberikan upaya pemberian jaminan hidup pada anak panti asuhan, panti jompo dan membantu menyelesaikan pembangunan rumah tidak layak huni secara teratur.

6. Dalam rangka menumbuhkan minat baca masyarakat, perlu ditingkatkan sarana dan prasarana perpustakaan.

H a l a m a n | I V . 7 .

4.2.4. ISU STRATEGIS PERWUJUDAN SISTEM TATANAN SOSIAL BUDAYA 1. Dalam rangka menciptakan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan

masyarakat, perlu diperhatikan peningkatan pemberdayaan masyarakat yang tertata dalam sistem sosial budaya luhur dan berkarakter agar bermartabat dengan memperhatikan kearifan lokal serta penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat.

2. Dalam rangka melestarikan budaya lokal, perlu penguatan terhadap sentra-sentra kebudayaan di daerah.

4.2.5. ISU STRATEGIS PERWUJUDAN KEUNGGULAN DAERAH 1. Dalam rangka menjadikan Jepara sebagai focus of interest lingkup

regional dan internasional, perlu menyusun strategi pengembangan kepariwisataan agar lebih bernilai ekonomis dengan meningkatkan sarana, prasarana dan sistem informasi serta dapat menumbuhkan iklim investasi dan strategic partner dengan pihak ketiga di luar pemerintah daerah.

2. Dalam rangka perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, perlu peningkatan kapasitas pasar tradisional, mengoptimalkan kemitraan strategis antara pedagang pasar, masyarakat dan pemerintah daerah, dan membangun pusat perdagangan grosir bagi hasil pertanian dan peternakan.

3. Dalam rangka memperkuat sektor perindustrian, perlu menyusun strategi dan kebijakan pengembangan kapasitas kluster industri unggulan dengan tidak meninggalkan potensi dan eksistensi industri kecil dan menengah.

H a l a m a n | V . 1 .

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. VISI

Visi menggambarkan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya pertimbangan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Jepara serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka pada tahun 2012-2017, Kabupaten Jepara mencanangkan visi:

“Jepara yang Adil dalam Kemakmuran dan Makmur dalam Keadilan, dibawah Naungan Rahmat dan Hidayah Tuhan

Yang Maha Esa”

Hal ini berarti bahwa seluruh stakeholder di Kabupaten Jepara memberikan andil yang besar dalam penciptaan kemakmuran secara menyeluruh, yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Orientasi dari visi ini adalah bagaimana kemakmuran bisa dirasakan secara adil bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jepara. Orientasi ini merupakan tantangan sendiri yang harus dihadapi para stakeholder karena sudah saatnya Kabupaten Jepara menjadi salah satu Kabupaten yang paling maju dengan mendayagunakan segenap potensi yang ada.

Visi Kabupaten Jepara yang dirumuskan untuk tahun 2012-2017, yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017, memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Visi Kabupaten Jepara yang dirumuskan untuk tahun 2005-2025, yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025. Visi RPJPD dicanangkan dalam rangka memotivasi segenap stakeholders untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah selama tahun 2005 sampai dengan 2025 adalah sebagai berikut: ”Jepara Maju, Damai, Sejahtera, Demokratis, Religius, Dan Berdaya Saing”. Rumusan visi RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 memiliki 6 (enam) konsep cita-cita ideal (yaitu “maju”, “damai”, “sejahtera”, “demokratis”, “religius”, dan “berdaya saing”), dimana kesemuanya memiliki keterkaitan yang erat dengan 3 (tiga) konsep cita-cita ideal (yaitu “Adil dalam Kemakmuran”, “Makmur dalam Keadilan” dan “Rahmah dan Hidayah Tuhan Yang Maha Esa”) yang terfapat dalam rumusan visi RPJMD Kabupaten Jeparan Tahun 2012-2017.

Kuatnyanya relasi substansial di antara kedua visi Kabupaten Jepara tersebut (Visi RPJPD dengan Visi RPJMD) dapat dijelaskan sebagai berikut: konsep cita-cita ideal “maju” dan “berdaya saing” dalam visi RPJPD terkait dengan konsep cita-cita ideal “Makmur dalam Keadilan” dalam visi RPJMD; kemudian konsep cita-cita ideal “sejahtera” dalam visi RPJPD terkait dengan konsep cita-cita ideal “Adil dalam Kemakmuran” dalam visi RPJMD; dan akhirnya konsep cita-cita ideal “Damai”, Demokratis”, dan “Religius” dalam visi RPJPD terkait dengan konsep cita-cita ideal “Rahmah dan Hidayah Tuhan Yang Maha Esa” dalam visi RPJMD.

H a l a m a n | V . 2 .

Selanjutnya, dalam rangka menciptakan kesamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan (stakeholders) tentang substansi visi Kabupaten Jepara untuk tahun 2012-2017, maka diperlukan adanya penjelasan makna filosofis setiap alternatif visi tersebut sebagai berikut:

Apabila kita lihat lebih jauh mengenai visi Kabupaten Jepara ini, dapat kita ketahui bahwa terdapat 3 konsep cita-cita ideal, yakni “Adil dalam Kemakmuran”, “Makmur dalam Keadilan” dan “Rahmah dan Hidayah Tuhan Yang Maha Esa”. Ketiga konsep cita-cita ideal yang akan dicapai dalam kurun waktu pembangunan tahun 2012-2017 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. “Adil dalam Kemakmuran”, berarti pembangunan Kabupaten

Jepara yang diarahkan pada upaya pencapaian keadilan yang sejati, keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai perikemanusiaan dan perikehidupan kebangsaan yang luhur, dimana setiap masyarakat dapat merasakan hidup yang tenang dan tentram terpenuhi kebutuhan pokoknya secara layak, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas pelayanan dasar lainnya.

2. “Makmur dalam Keadilan”, berarti pembangunan Kabupaten Jepara yang diarahkan pada upaya penciptaan wilayah dan masyarakat yang makmur, terciptanya kondisi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai berbasis pada kepatuhan pembangunan kewilayahan/keruangan dan pembangunan berkelanjutan.

3. “Rahmat dan Hidayat Tuhan Yang Maha Esa”, berarti pembangunan Kabupaten Jepara yang diarahkan dan disadarkan pada pembangunan nilai-nilai keagamaan, religiusitas, dan spiritualitas masyarakat Kabupaten Jepara sehingga segenap komponen masyarakat mampu untuk menjalankan pembangunan dengan penuh antusias, optimisme, dengan rahmah dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa menuju pemerintahan yang berkinerja tinggi, bersih, transparan, dan akuntabel.

5.2. MISI Misi adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi dengan mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Guna pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Jepara merumuskan misi pembangunan sebagai upaya mengemban pencapaian visi pembangunan selama tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

H a l a m a n | V . 3 .

5.2.1. MISI PERTAMA:

Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang adil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan APBD sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Tata kelola pemerintah daerah yang adil, bersih, dan bertanggung jawab ini dimaknai sebagai perwujudan dari adanya Good Governance. Good Governance ini merupakan perwujudan ideal tata kelola pemerintahan sehingga mampu menciptakan kesejahteraan.

5.2.2. MISI KEDUA: Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif (UMKM, koperasi, pertanian, nelayan, dan perburuhan) bagi upaya perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja guna memberantas pengangguran dan kemiskinan.

Misi kedua ini berfokus pada upaya pemerintah daerah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat ini ditopang melalui UMKM dan Koperasi sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomis sumberdaya alam yang dimiliki. UMKM dan koperasi ini juga diusahakan mampu memberikan stimulis dalam perkembangan industri dalam perdesaan.

5.2.3. MISI KETIGA: Peningkatan percepatan capaian pembangunan untuk semua, serta perbaikan kualitas lingkungan, mencakup pembangunan pembangunan manusia seutuhnya, lewat peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak, pemuda , olahraga, sanitasi lingkungan dan penataan kehidupan sosial masyarakat.

Misi ketiga ini berfokus pada upaya pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan, dan penataan kehidupan sosial. Upaya peningkatan ini dilakukan antara lain dengan memberikan aksesbilitas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jepara dalam menjangkau pelayanan sosial dasar.

5.2.4. MISI KEEMPAT:

Mewujudkan masyarakat madani kabupaten Jepara dalam sistem tatanan sosial budaya yang luhur serta berkarakter agar bermartabat.

Misi keempat ini berfokus pada upaya penciptaan sistem tatanan politik, sosial, dan budaya yang luhur melalui pembangunan kebudayaan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kabupaten Jepara.

5.2.5. MISI KELIMA: Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif, produktif, dan inovatif) di dalam pergaulan tata pemerintahan daerah dan lingkungan masyarakat Jepara.

H a l a m a n | V . 4 .

Misi kelima ini melihat Kabupaten Jepara yang pluralis, dimana perlu pembentukan pola hubungan tertentu antara pemerintah dan masyarakat sehingga mampu memperkuat sektor pariwisata, perindustrian, perdagangan, dan penanaman modal.

Rumusan Misi yang tersusun telah memiliki keselarasan dengan rumusan 3 Konsep Cita-cita Ideal Visi. Adapun bentuk keselarasan itu adalah: 1. Adil dalam Kemakmuran, memiliki keselarasan dengan:

Misi Ketiga, Peningkatan percepatan capaian pembangunan untuk semua, serta perbaikan kualitas lingkungan, mencakup pembangunan pembangunan manusia seutuhnya, lewat peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan dan penataan kehidupan sosial masyarakat.

2. Makmur dalam Keadilan, memiliki keselarasan dengan: Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif (UMKM, Koperasi, Pertanian, Nelayan, dan Perburuhan) bagi upaya perluasan

3. Rahmat dan Hidayat Tuhan Yang Maha Esa, memiliki keselarasan dengan: Misi Pertama, Mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang adil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan APBD sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Misi Keempat, Mewujudkan masyarakat madani kabupaten Jepara dalam sistem tatanan sosial budaya yang luhur serta berkarakter agar bermartabat. Misi Kelima, Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif, produktif, dan inovatif) di dalam pergaulan tata pemerintahan daerah dan lingkungan masyarakat Jepara.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan sebagai upaya

pencapaian visi dan misi Kabupaten Jepara tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:



Tujuan 1.1.: Menciptakan Good Governance dan Kesejahteraan Masyarakat. lebih menekankan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada. konsep Tata Pemerintahan (Good Governance) merujuk pada pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, kelembagaan politik, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan sosial/budaya dalam upaya menciptakan kesepakatan bersama menyangkut pengaturan proses pemerintahan. Hubungan yang

H a l a m a n | V . 5 .

diidealkan adalah sebuah hubungan yang seimbang dan proporsional antara elemen tersebut.

Sasaran 1.1.1.: Terwujudnya Good Governance dan optimalisasi sumber daya alam dan APBD. Indikator: Tersedianya sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi

pemerintah Peningkatan jumlah sistem informasi manajemen Peningkatan pertumbuhan ekonomi Peningkatan pendapatan per kapita Penurunan jumlah penduduk miskin Penurunan indeks gini Peningkatan IPM


Tujuan 2.1.: Memperluas basis pertumbuhan ekonomi wilayah dan sentra-sentra industri kecil di perdesaan.

Sasaran 2.1.1.: Terciptanya basis pertumbuhan ekonomi wilayah dan sentra-sentra industri kecil di perdesaan. Indikator: Peningkatan persentase koperasi aktif Peningkatan jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Tujuan 2.2.: Meningkatkan nilai-nilai ekonomi sumber-sumber daya alam yang ada sehingga menjadi lebih produktif (kebun, hutan, sungai, laut, dan sebagainya).

Sasaran 2.2.1.: Terciptanya produktifitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Indikator: Peningkatan ketersediaan pangan utama Peningkatan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal

lainnya per hektar Peningkatan produksi perikanan Peningkatan produksi perikanan kelompok nelayan

5.3.3. MISI KETIGA: Peningkatan percepatan capaian pembangunan untuk semua, serta perbaikan kualitas lingkungan, mencakup pembangunan pembangunan manusia seutuhnya, lewat peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan dan penataan kehidupan sosial masyarakat.

Tujuan 3.1.: Meningkatkan kapasitas daya tampung pendidikan (formal dan non formal) dibarengi dengan upaya terus menerus perbaikan kualitas pendidikan dengan daya jangkau yang luas sampai ke desa-desa.

H a l a m a n | V . 6 .

Sasaran 3.1.1.: Terwujudnya kualitas pendidikan disertai dengan peningkatan kapasitas daya tampung pendidikan (formal dan non formal) dan luasnya daya jangkauan. Indikator: Peningkatan persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Peningkatan rasio ketersediaan sekolah Peningkatan rasio guru murid per kelas rata-rata pendidikan dasar Peningkatan rasio guru murid per kelas rata-rata pendidikan

menengah Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

Sasaran 3.1.2.: Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar. Indikator: Penurunan luas lingkungan pemukiman kumuh Peningkatan jumlah drainase dalam kondisi baik Terjaganya luas Kawasan Budidaya Terjaganya Luas Kawasan Lindung Terjaganya luas Ruang Terbuka Hijau Publik Peningkatan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Tujuan 3.2.: Memperluas akses kesehatan berkualitas dengan sistem pelayanan yang manusiawi dan bermartabat bagi semua rakyat.

Sasaran 3.2.1.: Terciptanya peningkatan secara nyata aksesbilitas dan kualitas pelayanan kesehatan bagi semua rakyat. Indikator: Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin Peningkatan cakupan balita gisi buruk mendapat perawatan Peningkatan rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan

penduduk Peningkatan rasio tenaga medis per satuan penduduk Peningkatan cakupan Desa/kelurahan Universal Child

Immunization (UCI) Peningkatan cakupan puskesmas


Mewujudkan masyarakat madani kabupaten Jepara dalam sistem tatanan sosial budaya yang luhur serta berkarakter agar bermartabat

Tujuan 4.1.: Menumbuhkembangkan kesenian budaya lokal sebagai penguat nilai kearifan lokal.

Sasaran 4.1.1.: Terciptanya sistem tatanan politik, sosial, dan budaya yang luhur, berkarakter dan bermartabat. Indikator: Penambahan jumlah grup kesenian Penambahan jumlah gedung kesenian Peningkatan penyelenggaraan kegiatan festival seni dan budaya Peningkatan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan

OKP Peningkatan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah

Sasaran 4.1.2.: Terciptanya masyarakat desa yang mandiri. Indikator: Peningkatan jumlah nilai swadaya masyarakat dalam program

pemberdayaan masyarakat

H a l a m a n | V . 7 .

5.3.5. MISI KELIMA : Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif, produktif, dan inovatif) di dalam pergaulan tata pemerintahan daerah dan lingkungan masyarakat Jepara.

Tujuan 5.1.: Menghidupkan dan mengembangkan potensi seni dan budaya daerah, sehingga bisa menjadi landmark dan kebanggaan masyarakt sekaligus menjadi simpul penguat bagi tumbuh-kembangnya industri wisata dan perdagangan.

Sasaran 5.1.1.: Terciptanya peningkatan kesenian dan budaya daerah sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pengembangan industri pariwisata dan perdagangan. Indikator: Peningkatan jumlah kunjungan wisata Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Peningkatan kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB

sektor industri Peningkatan pertumbuhan industri

Sasaran 5.1.2.: Terciptanya penguatan sektor perdagangan melalui pengembangan pasar di daerah. Indikator: Peningkatan jumlah investor berskala nasional

H a l a m a n | V I . 1 .

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan pada tujuan dan sasaran pembangunan yang akan diupayakan pencapaiannya sebagai bentuk akhir dalam menjalankan misi guna mendukung terwujudnya visi yang dicita-citakan yaitu “Jepara yang Adil dalam Kemakmuran dan Makmur dalam Keadilan, dibawah Naungan Rahmat dan Hidayah Tuhan Yang Maha Esa”, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Jepara untuk lima tahun kedepan (2012-2017), adalah sebagai berikut:

6.1. STRATEGI Strategi yang dirumuskan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten

Jepara tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:



Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik akan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut: a. Perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan b. Peningkatan pembangunan berkelanjutan


Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan pemberdayaan ekonomi rakyat akan diupayakan perwujudannya dengan pelaksanaan strategi sebagai berikut: a. Peningkatan pemberdayaan pelaku ekonomi rakyat b. Revitalisasi peran dan potensi sektor ekonomi unggulan


H a l a m a n | V I . 2 .

Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan aksesbilitas pelayanan sosial dasar dalam mengembangkan potensi yang dimiliki akan diupayakan perwujudannya dengan pelaksanaan strategi sebagai berikut: a. Peningkatan akses pelayanan sosial dasar b. Pengembangan potensi sumber daya manusia unggul



Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan pembangunan kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat akan diupayakan perwujudannya dengan pelaksanaan strategi sebagai berikut: a. Pengembangan budaya unggul b. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan desa


Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan peningkatan keunggulan dan daya saing daerah akan diupayakan perwujudannya dengan pelaksanaan strategi sebagai berikut: a. Pengembangan industri kreatif b. Peningkatan akses terhadap pengembangan perdagangan

6.2. ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakan pembangunan pada setiap strategi yang

dirumuskan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Jepara tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:



Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik akan dilaksanakan dengan arah kebijakan sebagai berikut: a. Memadukan pengembangan industri dengan kelestarian dan

kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. b. Mempersiapkan tata ruang dan penataan wilayah dengan tujuan

memperluas basis-basis pertumbuhan ekonomi, dengan mengoptimalkan zona-zona industri yang telah ada dan diintegrasi dengan pengembangan wilayah zona industri baru (Industrial park) dan pembangunan akses jalan.

c. Penataan menyeluruh wilayah-wilayah yang terpusat dalam tiga pola pengembangan ekonomi daerah yakni pariwisata,

H a l a m a n | V I . 3 .

perdagangan, industri, dan daerah resapan untuk hutan serta pantai alami.

d. Mengembalikan semua hak rakyat yang paling asasi dan memperoleh pelayanan pemerintahan yang paling mendasar, seperti: KTP, Akta Kelahiran, dan Akta Perkawinan secara gratis dengan pelayanan yang manusiawi dan bermartabat.

e. Membuat zona industri yang terintegrasi dengan penataan wilayah dan tata ruang bagi industri dan sektor lainnya.

f. Pemberian jaminan perlindungan hukum secara adil bagi seluruh rakyat.

g. Tata kelola pemerintah yang bersih, profesional, berorientasi pelayanan prima bagi masyarakat.

h. Pembenahan sistem administrasi, dan pelayanan informasi bagi informasi publik secara terbuka dan mudah diakses (memperkuat layanan Pusat Data Elektronik/ PDE disetiap instansi dan lembaga daerah).

i. Mempersiapkan perangkat aturan main dan petunjuk teknis pelaksanaannya secara konsisten dan terpadu dalam hal penataan operasional dan eksplorasi usaha bahan galian.


Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan pemberdayaan ekonomi rakyat akan diupayakan perwujudannya dengan arah kebijakan sebagai berikut: a. Mendorong produktivitas usaha menengah,kecil, dan mikro

(UMKM) dan koperasi dengan memberikan fasilitas akses pembiayaan modal usaha dan investasi dengan pola subsidi bunga.

b. Mendayagunakan fasilitas “Resi Gudang” dengan fasilitas penjaminan yang digaransi oleh pemerintah daerah sehingga petani dapat memperkuat posisi jual ketika menghadapi pasar.

c. Orientasi kebijakan industri yang pro job, membuka kesempatan kerja yang lebar dengan menurunkan “high cost economy” dengan menata birokrasi dan regulasi daerah terkait investasi.

d. Memperkuat posisi tawar petani dalam pasar produk pertanian melalui kerjasama pengolahan dan pembelian produk pertanian oleh pemerintah daerah.

e. Optimalisasi lahan tambak untuk perikanan darat dan revitalisasi alat tangkap untuk pemberdayaan nelayan.

f. Pengolahan pasca panen ikan. g. Mendorong terbentuknya pola pembinaan petani lewat kelompok

tani dan koperasi tani, dimana kelompok-kelompok tani tersebut diberi insentif untuk mengembangkan peternakan sapi atau kambing.

H a l a m a n | V I . 4 .

h. Mengembangkan pola tumpang sari tanaman ladang dan kebun yang diarahkan untuk menunjang sumber bahan baku untuk industri kerajinan rakyat yang bisa diarahkan untuk mengembangkan industri skala rumah tangga (kecil) di pedesaan.

i. Mengembangkan penanaman hutan tanaman industri sebagai sumber bahan baku kayu maupun perkebunan tanaman pangan.


Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan aksesbilitas pelayanan sosial dasar dalam mengembangkan potensi yang dimiliki akan diupayakan perwujudannya melalui arah kebijakan sebagai berikut: a. Mendorong terjadinya paradigma pengelolaan pendidikan berbasis

komunitas di perdesaan,seperti pesantren dan madrasah dengan dorongan pembiayaan yang memadai sehingga membuka kesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi rakyat perdesaan.

b. Pendidikan dasar dan menengah seharusnya menyediakan seluas-luasnya kesempatan sekolah bagi rakyat secara berkualitas, bermutu, dan berstandar baik.

c. Mendesain kembali sistem pengelolaan keuangan dan sumber pembiayaan bagi pendidikan dasar dan menengah dengan sistem pembiayaan yang adil dan transparan.

d. Pelayanan terpadu dan berkualitas dari seluruh puskesmas dan RSUD dengan pola pembiayaan bersubsidi (gratis) dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat bagi masyarakat miskin.

e. Membangun dan memperkuat infrastruktur (fisik, dan non fisik) keolahragaan dan pusat-pusat kegiatan kepemudaan guna menampung minat, bakat, dan tempat menempa prestasi generasi muda.

f. Mendorong terbentuknya sentra-sentra layanan rumah sehat dengan pola pelayanan kesehatan terpadu yang terintegrasi dengan basis-basis pelayanan tempat ibadah dan Posyandu ditingkat RT.

g. Pembinaan dan pengembangan bidang kepemudaan lewat peningkatan prestasi dan kemampuan potensi pemuda (kewirausahaan, ketrampilan, dan pendidikan dan pelatihan tepat guna).

h. Meningkatkan kapasitas dan prestasi bidang keolahragaan menuju prestasi tingkat nasional dan internasional.

H a l a m a n | V I . 5 .

i. Menggalakkan iklim dan kompetisi olahraga dan kesenian serta membudayakan semangat menghargai prestasi anak-anak muda yang memberi kontribusi bagi pengembangan prestasi pemuda dan pembangunan daerah.

j. Menghidupkan kembali pola kesadaran kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan lingkungan, seperti menggalakkan program KB lewat Posyandu, bercocok tanam di pekarangan rumah dengan tanaman obat, menghidupkan kembali tenaga penyuluh kesehatan dan KB di setiap desa.

k. Menerapkan pola capaian hasil layanan kesehatan yang mengadopsi indikator-indikator capaian indikator-indikator pembangunan abad millenium (millenium development goals/ MDGs).

l. Pengembangan standar pendidikan yang bermutu berbasis kapasitas kognitif dan motorik, serta kualitas akhlak.



Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan pembangunan kehidupan sosial budaya masyarakat akan diupayakan perwujudannya melalui arah kebijakan sebagai berikut: a. Mensinkronisasikan kebijakan pengembangan budaya dan seni

yang memiliki keunggulan dengan paket tourism, sehingga tercipta sinergi yang saling menguntungkan.

b. Pengembangan budaya dan seni yang sejalan dengan pengembangan karakter budaya lokal dengan mempertimbangkan arah perubahan jaman, di era global dan kompetisi.

c. Mendorong terbentuknya sentra-sentra industri kerajinan rakyat berbasis komunitas (koperasi rukun tetangga) di setiap Desa diharapkan menjadi lebih menggeliat ekonominya dan mampu menjadi daya tarik para pemuda untuk bekerja di desanya.

d. Pengembangan budaya daerah berbasis budaya unggulan kecamatan melalui pengadaan event budaya dan seni.


Misi pembangunan Kabupaten Jepara terkait dengan peningkatan keunggulan dan daya saing daerah akan diupayakan perwujudannya melalui arah kebijakan sebagai berikut: a. Transparansi, akuntabilitas, dan meningkatkan kapabilitas

pengelolaan institusi pemerintah daerah yang optimal dan pro investasi yang menguntungkan bagi rakyat.

b. Mengembangkan dan merestorasi tujuan-tujuan wisata, terutama wisata alam dan budaya yang selama ini kurang terkelola dengan baik, tanpa membebani APBD.

H a l a m a n | V I . 6 .

c. Memetakan dan membuat strategi promowisata di pasar domestik dan luar dengan model “strategic partner” dengan para pengusaha jasa, biro wisata kelas dunia.

d. Mensinergikan kebijakan pengembangan wilayah perdagangan dengan sektor jasa (hotel, restoran, dan pusat-pusat kerajinan dan oleh-oleh) yang terintegrasi dengan penataan kawasan wisata).

e. Penguatan kluster industri unggulan yang berdaya saing sehingga kebijakan bisa fokus pada industri-industri unggulan yang terintegrasi dengan industri kecil dan menengah yang nantinya diarahkan menjadi “strategic partners” bagi industri besar.

f. Meningkatkan kapasitas struktur dan infrastruktur pasar tradisional guna meningkatkan daya saing dan transaksi perdagangan sehingga dapat meningkatkan derajat dan pendapatan bagi pedagang tradisional.

g. Membangun kemitraan strategis antara para pedagang pasar, masyarakat (swasta) dan pemerintah daerah dengan semangat saling menguntungkan dan memberi manfaat dalam menjalankan program-program pembangunan dan meningkatkan kapasitas pasar tradisional.

h. Memotong mata rantai perdagangan yang hanya menjadi sumber rente dan keuntungan besar bagi para tengkulak dan pedagang dengan hanya menyisakan keuntungan kecil bahkan cenderung merugikan petani, peternak, serta nelayan kecil.

i. Keuntungan dari pasar grosir hasil pertanian dan peternakan seutuhnya dikembalikan ke kas pemerintah daerah guna menunjang program-program subsidi bunga bagi kredit pertanian, nelayan, dan peternakan rakyat,sekaligus menopang anggaran bagi subsidi pupuk, bibit ternak,dan alat melaut yang akan menjadi prioritas utama dalam pengembangan sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan nelayan di Kabupaten Jepara.

H a l a m a n | VII . 1 .

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. TAHAPAN PEMBANGUNAN Dalam rangka untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari

pemanfaatan potensi pembangunan daerah, maka sangat perlu ditetapkan tahapan pokok pelaksanaan pembangunan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara tahun 2012-2017. Tahapan ini disusun dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

7.1.1. PERTAMA: TAHAP KONSOLIDASI (2012) Tahap konsolidasi adalah tahap untuk menyambung, melanjutkan

dan menajamkan capaian RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012, tahapan ini menjadi dasar peletakkan fondasi bagi pembangunan lima tahun ke depan (2012-2017), yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Jepara tahun 2005-2025. Pada tahap konsolidasi ini dilakukan pemanfaatan secara optimal atas segenap potensi yang telah terbangun demi pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan daerah pada tahapan konsolidasi lebih ditekankan pada upaya penguatan ke dalam, membuat pemerintahan daerah menjadi lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam upaya perwujudan visi dan pengembanan misi pembangunan daerah.

Kesiapan internal dapat dilakukan dengan penataan dan perbaikan kapasitas daerah secara keseluruhan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal-hal yang akan dilakukan antara lain: penguatan aspek perencanaan pembangunan pada level daerah dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), perbaikan kinerja kelembagaan pemerintah daerah, perbaikan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah, peningkatan kemampuan sumber daya keuangan, penataan aspek kerjasama, kemitraan, dan koordinasi antar berbagai pihak, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Pada tahapan ini akan ditekankan pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi pertama, misi keempat dan misi kelima; yang terkait dengan penguatan ke dalam jajaran penyelenggara pemerintahan Kabupaten Jepara. Urusan yang diprioritaskan dalam pelaksanaan tahapan ini adalah: 1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; dengan program prioritas antara lain: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Urusan Penataan Ruang; dengan program prioritas antara lain: Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.


2. Urusan Kepariwisataan; dengan program prioritas antara lain: Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan.

3. Urusan Kebudayaan; dengan program prioritas antara lain : Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

4. Urusan Perindustrian; dengan program prioritas antara lain: Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

5. Urusan Perdagangan; dengan program prioritas antara lain: Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

7.1.2. KEDUA: TAHAP AKTUALISASI (2013-2015) Tahap Aktualisasi merupakan upaya nyata dari pelaksanaan

berbagai program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017, baik yang berupa program utama maupun program pendukung dalam rangka pencapaian visi pembangunan daerah.

Pelaksanaan tahapan ini membutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi yang sangat kuat dari segenap pemangku kepentingan pembangunan, sehingga pengelolaannya akan lebih komprehensif dari sisi perencanaan, kelembagaan, personil, penganggaran, kerjasama, dan sebagainya. Untuk itu akan dilakukan pemanfaatan secara optimal atas berbagai potensi sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dam sumber daya alam yang ada secara bijaksana dan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan yang didukung dengan penyediaan infrastruktur secara memadai.

Pada tahapan ini akan ditekankan pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi kedua dan misi ketiga; yang terkait dengan penguatan ke dalam jajaran penyelenggara pemerintahan Kabupaten Jepara. Urusan yang diprioritaskan dalam pelaksanaan tahapan ini adalah: 1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dengan program

prioritas antara lain: Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

2. Urusan Pertanian; dengan program prioritas antara lain: Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ Perkebunan), Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

3. Urusan Kehutanan; dengan program prioritas antara lain: Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

4. Urusan Kelautan dan Perikanan; dengan program prioritas antara lain: Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

5. Urusan Kesehatan; dengan program prioritas antara lain: Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, Program pelayanan penduduk miskin, Program Upaya Kesehatan


Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Poli Jiwa/Poli Paru-paru/Poli Sakit Mata.

6. Urusan Pendidikan; dengan program prioritas antara lain: Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah.

7. Urusan Pemuda dan Olah Raga; dengan program prioritas antara lain: Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dengan program prioritas antara lain : Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.

9. Urusan Ketahanan Pangan; dengan program prioritas antara lain : Program Peningkatan Ketahanan Pangan

10. Urusan Perindustrian; dengan program prioritas antara lain: Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

7.1.3. KETIGA: TAHAP AKSELERASI (2016-2017). Tahap akselerasi diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan

percepatan bagi pelaksanaan program pembangunan yang capaian kinerjanya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, disamping tetap menjaga kinerja pelaksanaan program pembangunan lainnya yang sudah baik. Tujuan dari pelaksanaan tahap ini mengupayakan penyempurnaan penyelesaian semua target pembangunan daerah sesuai RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017.

Pada tahapan ini, akan ditekankan kembali pentingnya evaluasi pembangunan, dalam rangka untuk menentukan program pembangunan mana yang harus diprioritaskan pada tahapan akhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017. Secara singkat, program-program terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan pembangunan ekonomi daerah harus semakin diupayakan dalam rangka mencapai visi Jepara yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran; dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik oleh jajaran penyelengara pemerintahan.

Pada tahapan ini akan ditekankan pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi kedua dan misi ketiga; yang terkait dengan penguatan ke dalam jajaran penyelenggara pemerintahan Kabupaten Jepara. Urusan yang diprioritaskan dalam pelaksanaan tahapan ini adalah: 1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dengan program

prioritas antara lain: Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.


2. Urusan Pertanian; dengan program prioritas antara lain: Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan).

3. Urusan Kehutanan; dengan program prioritas antara lain: Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

4. Urusan Kelautan dan Perikanan; dengan program prioritas antara lain: Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

5. Urusan Kesehatan; dengan program prioritas antara lain: Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, Program pelayanan penduduk miskin, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pengadaan.

6. Urusan Pendidikan; dengan program prioritas antara lain: Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah.

7. Urusan Pemuda dan Olah Raga; dengan program prioritas antara lain: Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

7.2. KEBIJAKAN UMUM Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta

berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program-program yang tercantum dalam RPJMD ini merupakan program pendukung langsung dalam pencapaian kinerja makro sedangkan program yang tidak mendukung langsung akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Disajikan pula penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.


Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang adil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan APBD sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

7.2.1.1. Urusan Lingkungan Hidup Kebijakan pada Urusan Lingkungan Hidup diarahkan pada

mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim melalui (1) Penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas; (2) Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup; (3) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (4) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.


7.2.1.2. Urusan Penataan Ruang Kebijakan pada Urusan Penataan Ruang diarahkan untuk

mewujudkan tata ruang kota yang sinergis, serasi dan berkelanjutan didukung oleh dokumen perencanaan tata ruang yang realistik dan implementatif, penegakan hukum (law enforcement) yang tegas, dan tersedianya aparat pelaksana yang bertanggung jawab.

7.2.1.3. Urusan Perencanaan Pembangunan Kebijakan pada Urusan Perencanaan Pembangunan diarahkan

untuk pencapaian keserasian dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah pada masing-masing urusan.

7.2.1.4. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kebijakan pada urusan Kepedudukan dan Catatan Sipil diarahkan

pada upaya pengelolaan administrasi kependudukan berbasis Single Indentification Number dan pencatatan sipil dalam kerangka keseimbangan persebaran penduduk.

7.2.1.5. Urusan Pertanahan Kebijakan pada Urusan Pertanahan diarahkan untuk pencapaian

tertib administrasi pertanahan yang meliputi penetapan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah guna meningkatan sarana prasarana pelayanan masyarakat.

7.2.1.6. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kebijakan pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dalam negeri diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui 1) Pengembangan kapasitas aparat pemerintahan daerah, 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah; 3) Peningkatan sarana prasarana pelayanan masyarakat; 5) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; 6) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk-produk hukum daerah; 7) Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah; 8) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7.2.1.7. Urusan Statistik Kebijakan pada Urusan Statistik diarahkan untuk pengembangan

data/informasi/statistik daerah.

7.2.1.8. Urusan Kearsipan Kebijakan pada Urusan Kearsipan diarahkan untuk memperbaiki

sistem administrasi kearsipan.

7.2.1.9. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kebijakan pada Urusan energi dan sumberdaya mineral diarahkan

pada pengelolaan Energi dan Sumberdaya Mineral dengan memperhatikan prinsip keberlanjutannya bagi generasi yang akan


datang melalui pengendalian dan pemanfaatan lahan bekas galian C, penataan lahan kritis dan penggunaan air bawah tanah (ABT), serta pengembangan terkait tenaga listrik di karimunjawa dengan energi baru terbarukan.

7.2.2. MISI KEDUA: Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif (UMKM, Koperasi, Pertanian, Nelayan, dan Perburuhan) bagi upaya perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja guna memberantas pengangguran dan kemiskinan.

7.2.2.1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kebijakan pada Urusan Koperasi dan UKM diarahkan untuk

mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), (2) fasilitasi akses permodalan KUMKM, dan (3) pengembangan manajemen pengelolaan KUMKM.

7.2.2.2. Urusan Ketenagakerjaan Kebijakan pada Urusan Ketenagakerjaan diarahkan untuk

meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.

7.2.2.3. Urusan Ketahanan Pangan Kebijakan pada Urusan ketahanan pangan diarahkan pada

tersedianya kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat melalui (1) penganekaragaman bahan pangan; 2) peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan pangan; 3) peningkatan kelancaran distribusi bahan pangan.

7.2.2.4. Urusan Kelautan dan Perikanan Kebijakan pada Urusan kelautan dan perikanan diarahkan pada

terwujudnya pemanfaatan sumberdaya perikanan laut dan darat yang secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui (1) peningkatan kualitas SDM Nelayan; (2) pengelolaan potensi kelautan secara optimal dan pengembangan perikanan.

7.2.2.5. Urusan Pertanian Kebijakan pada Urusan Pertanian diarahkan pada terwujudnya

pemanfaatan sumberdaya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui (1) peningkatan kualitas SDM Pertanian; (2) pengelolaan potensi lahan secara optimal; (3) pengembangan sumber daya pertanian.

7.2.2.6. Urusan Kehutanan Kebijakan pada Urusan kehutanan diarahkan pada terwujudnya

sumberdaya alam/hutan yang dapat berfungsi sebagai meda pengatur tata air dan kelestarian lingkungan melalui (1) pengelolaan pemanfaatan potensi sumberdaya alam/ hutan; (2) rehabilitasi sumberdaya alam/ hutan.


7.2.2.7. Urusan Transmigrasi Kebijakan pada Urusan Transmigrasi diarahkan untuk

pengembangan wilayah transmigrasi.


7.2.3.1. Urusan Pendidikan Kebijakan pada urusan Pendidikan diarahkan pada (1)

peningkatan, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan (2) Pengembangan sekolah kejuruan dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja; (3) Penuntasan buta huruf dan wajib belajar melalui program Paket A, B dan C; (4) peningkatan kemampuan akademis dan profesionalisme serta peningkatan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, melalui Pendidikan dan Pelatihan, pengembangan muatan lokal yang lebih berorientasi pada kondisi dan potensi daerah; (5) Pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang sudah tidak layak pakai; penyempurnaan perpustakaan di masing-masing sekolah dan sarana/prasarana pendidikan sebagai tuntutan KBK seperti Laboratorium, Buku-buku, Ruang UKS, OSIS, Ruang BP, Kantin, WC, Mushalla Sarana olah raga, pagar keliling, dll; (6) Pemenuhan sekolah standar nasional dan internasional, dengan tetap memperhatikan pendidikan bagi golongan yang kurang mampu); serta (7) Peningkatan manajemen sekolah melalui optimalisasi penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, pemberdayaan komite sekolah, dewan pendidikan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

7.2.3.2. Urusan Kesehatan Kebijakan pada urusan kesehatan diarahkan pada meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat melalui (1) peningkatan pelayanan kesehatan; (2) peningkatan kualitas Tenaga kesehatan; (3) peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan; (5) peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif; dan (6) peningkatan manajemen pelayanan kesehatan yang bermuara pada pelayanan kesehatan menyeluruh (total/universal coverage).

7.2.3.3. Urusan Pekerjaan Umum Kebijakan pada Urusan pekerjaan umum diarahkan pada

perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah melalui (1) pembentukan struktur jaringan jalan sesuai dengan hirarki dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan


antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan; (2) pengendalian dan penanggulangan banjir dan rob terpadu dan sistemik; (5) penyempurnaan wajah kota (6) pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat serta menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air.

7.2.3.4. Urusan Perumahan Kebijakan pada Urusan perumahan diarahkan pada upaya-upaya

perbaikan permukiman kumuh, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap konsep rumah sehat, meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, dan mendorong investasi swasta dalam pengadaan rumah sehat sederhana. Serta upaya-upaya pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin dalam hal ketersediaan perumahan dan perbaikan dalam fasilitas lingkungan perumahan sederhana untuk warga miskin

7.2.3.5. Urusan Pemuda dan Olah Raga Kebijakan pada urusan pemuda dan olahraga diarahkan untuk

mewujudkan peranan pemuda dalam pembangunan dan pola hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui (1) penguatan organisasi kepemudaan, 2) peningkatan budaya dan prestasi olah raga, dan (3) peningkatan sarana prasarana olah raga berskala nasional dan internasional.

7.2.3.6. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan untuk pencapaian standar kualitas hidup perempuan dan anak dalam masyarakat.

7.2.3.7. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kebijakan pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

diarahkan untuk mewujudkan keluarga sejahtera (pengendalian kelahiran) melalui (1) kesadaran masyarakat dalam ber-KB, (2) meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan, (3) meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga, (4) memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil berkualitas.

7.2.3.8. Urusan Perhubungan Kebijakan pada Urusan Perhubungan diarahkan untuk peningkatan

kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan.

7.2.3.9. Urusan Sosial Kebijakan pada Urusan Sosial diarahkan untuk melindungi,

melayani dan memberdayakan para penyandang masalah kesejahteraan sosial.


7.2.3.10. Urusan Perpustakaan Kebijakan pada Urusan Perpustakaan diarahkan untuk peningkatan

kecerdasan masyarakat dengan mengembangan minat budaya baca dan pembinaan perpustakaan.



7.2.4.1. Urusan Komunikasi dan Informatika Kebijakan pada Urusan Komunikasi dan Informatika diarahkan

untuk pengembangan komunikasi dan informatika serta menjalin hubungan yang harmonis dan saling menghormati dengan media massa.

7.2.4.2. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kebijakan pada Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Dalan

Negeri diarahkan dalam rangka meningkatkan kondisi aman dan nyaman bagi masyarakat dan lingkungan.

7.2.4.3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kebijakan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

diarahkan pada peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui (1) Penguatan kelembagaan masyarakat; (2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan wilayah; (3) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana prasana wilayah, proses kelurahan dan institusi kemasyarakatan lainnya agar mampu mengidentifikasi permasalahan dan potensi masyarakat yang ada dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik, serta mampu menjawab permasalahan yang berkembang dalam lingkungannya.

7.2.4.4. Urusan Kebudayaan Kebijakan pada urusan kebudayaan diarahkan pada pembentukan

karakteristik masyarakat yang berbudi luhur melalui (1) pengembangan dan pelestarian potensi budaya lokal yang adi luhung, (2) mencegah masuknya budaya lain yang negatif atau yang tidak sesuai dengan budaya lokal, dan (3) memberi ruang gerak untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan kesenian lokal.

7.2.5. MISI KELIMA: Terciptanya nilai budaya unggul (kreatif, produktif,dan inovatif) di dalam pergaulan tata pemerintahan daerah dan lingkungan masyarakat Jepara.

7.2.5.1. Urusan Penanaman Modal Kebijakan pada Urusan penanaman modal diarahkan pada

peningkatan investasi dalam rangka peningkatan ekonomi daerah

H a l a m a n | VII . 1 0 .

melalui penciptaan iklim yang kondusif, peningkatan investasi/ penanaman modal, pemberdayaan BUMD dan optimalisasi manajemen aset daerah.

7.2.5.2. Urusan Kepariwisataan Kebijakan pada Urusan kepariwisataan diarahkan pada

terwujudnya Jepara sebagai Kota Wisata melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal baik wisata dagang maupun wisata religius, peningkatan manajemen pengelolaan pariwisata serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan.

7.2.5.3. Urusan Perindustrian Kebijakan pada Urusan perindustrian diarahkan pada terwujudnya

industri kecil/home industry yang bertumpu pada mekanisme pasar melalui (1) inovasi city branding (2) pembinaan industri kecil/home industry, (3) fasilitasi akses permodalan industri kecil/home industry; (4) pengembangan sentra-sentra industri kecil/home industri; (5) peningkatan kemitraan usaha industri kecil/home industry.

7.2.5.4. Urusan Perdagangan Kebijakan pada Urusan perdagangan diarahkan pada terwujudnya

ketesediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat dan peningkatan ekspor melalui (1) pengembangan sarana dan prasarana distribusi barang dan produk; (2) pengembangan potensi produk unggulan daerah; (3) kerjasma peningkatan ekspor daerah.

7.3. INDIKASI PROGRAM PRIORITAS Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017, setiap materi disusun secara terpadu antarbagian, sejak perumusan visi, misi, tujuan, sasaran sampai dengan program pembangunan. Disamping itu juga keberhasilan pembangunan sangat ditentukan dengan keterkaitan antara visi tersebut dengan program-program urusan serta pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan sebagai tolok ukur kinerja yang kemudian dilaksanakan oleh SKPD.

Di dalam perencanaan dipisahkan antara aspek strategis dan operasional, demikian pula program prioritas dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis tergantung dari tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional diperiode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala SKPD. Namun, bagi

H a l a m a n | VII . 1 1 .

program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau diterlantarkan. Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

Proses penyusunan program prioritas pada RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 didahului dari Visi yang kemudian diterjemahkan ke dalam misi, selanjutnya dari misi tersebut kemudian dapat ditentukan urusan dan program-program prioritasnya. Berikut ini adalah urutan dari misi yang dijabarkan ke dalam urusan-urusan yang relevan, kemudian ditentukan program-program prioritasnya. Adapun urutannya adalah sebagai berikut:


Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang adil, bersih, bertanggung jawab, dan bermartabat dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan APBD sebesar-besarnya bagi kesejahteraan.

Program-program prioritas untuk melaksanakan misi pertama pada setiap urusan pemerintahan yang terkait adalah sebagai berikut:

7.3.1.1. Urusan Lingkungan Hidup 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. 2. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup. 4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 5. Program Peningkatan Penerapan UKL/UPL dan AMDAL 6. Program Peningkatan Pemantauan Lingkungan Hidup 7. Program Pelestarian Lingkungan Hidup.

7.3.1.2. Urusan Penataan Ruang 1. Program Perencanaan Tata Ruang. 2. Program Pemanfatan Ruang. 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

7.3.1.3. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Program Kerjasama Pembangunan. 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. 4. Program Perencanaan Sosial Dan Budaya.

H a l a m a n | VII . 1 2 .

5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana. 7. Program Peningkatan Pendampingan Program-Program.

7.3.1.4. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Program Penataan Administrasi Kependudukan. 2. Program Peningkatan Kualitas Manajemen Kependudukan.

7.3.1.5. Urusan Pertanahan 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Masyarakat

7.3.1.6. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan. 5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Desa. 6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. 7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan. 8. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan. 9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. 10. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 11. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. 12. Program Bantuan Pemerintah Daerah. 13. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah. 14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Masyarakat. 15. Program Pendidikan Kedinasan. 16. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. 17. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 18. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 19. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan. 20. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

7.3.1.7. Urusan Statistik 1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.

H a l a m a n | VII . 1 3 .

7.3.1.8. Urusan Kearsipan 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. 2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik. 3. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Kearsipan 4. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah. 5. Program Pengembangan Kearsipan Daerah.

7.3.1.9. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan. 2. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang

Berpotensi Merusak Lingkungan. 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang

Ketenagalistrikan. 4. Program Pengembangan Geologi Daerah. 5. Program Pengembangan Energi baru dan terbarukan yang

ramah lingkungan.

7.3.2. MISI KEDUA: Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor produktif (UMKM, Koperasi, Pertanian, Nelayan, dan Perburuhan) bagi upaya perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja guna memberantas pengangguran dan kemiskinan.

Program-program prioritas untuk melaksanakan misi kedua pada setiap urusan pemerintahan yang terkait adalah sebagai berikut:

7.3.2.1. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah. 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah. 3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

7.3.2.2. Urusan Ketenagakerjaan 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja. 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja. 3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan. 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja.

7.3.2.3. Urusan Ketahanan Pangan 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/

Perkebunan).

7.3.2.4. Urusan Kelautan dan Perikanan 1. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan

Prakiraan Iklim Laut. 2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

H a l a m a n | VII . 1 4 .

3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

4. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan. 6. Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil.

7.3.2.5. Urusan Pertanian 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/

Perkebunan. 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/

Perkebunan. 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan. 5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

Lapangan. 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. 7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. 8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. 9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. 10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian. 11. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan

Sarana Pertanian/Perkebunan. 12. Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan

Petani. 13. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/

Perkebunan).

7.3.2.6. Urusan Kehutanan 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 4. Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan.

7.3.2.7. Urusan Transmigrasi 1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

7.3.3. MISI KETIGA: Peningkatan percepatan capaian pembangunan untuk semua, serta perbaikan kualitas lingkungan, mencakup pembangunan pembangunan manusia seutuhnya, lewat peningkatan mutu pendidikan, layanan publik, kesehatan, pemberdayaan ibu dan anak, pemuda, olahraga, sanitasi lingkungan dan penataan kehidupan sosial masyarakat

Program-program prioritas untuk melaksanakan misi ketiga pada setiap urusan pemerintahan yang terkait adalah sebagai berikut:

7.3.3.1. Urusan Pendidikan 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,

H a l a m a n | VII . 1 5 .

3. Program Pendidikan Menengah. 4. Program Pendidikan Non Formal. 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan. 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. 7. Program Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan. 8. Program Pendidikan Keagamaan. 9. Program Pembinaan Seni dan Budaya Pelajar.

7.3.3.2. Urusan Kesehatan 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. 5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. 7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. 8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. 9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

10. Program Kemitraan Peningkataan Pelayanan Kesehatan. 11. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. 12. Program Managemen Pelayanan Kesehatan. 13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

7.3.3.3. Urusan Pekerjaan Umum 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. 2. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong. 3. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 4. Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. 5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan

Air Limbah. 6. Program Pengendalian Banjir. 7. Program Peningkatan Manajemen Pemanfaatan Air Irigasi. 8. Program Peningkatan kualitas dan Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan 9. Program Peningkatan kualitas bendung, saluran irigasi dan

normalisasi sungai

7.3.3.4. Urusan Perumahan 1. Program Pengembangan Perumahan. 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan. 3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. 4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya

Kebakaran. 5. Program Penyehatan lingkungan Pemukiman dan Perbaikan

Lingkungan. 6. Peningktan Sistem Pengelolaan Pertamanan. 7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan.

H a l a m a n | VII . 1 6 .

7.3.3.5. Urusan Pemuda dan Olahraga 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

7.3.3.6. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

4. Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Pedesaan.

7.3.3.7. Urusan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial 1. Program Keluarga Berencana. 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja. 3. Program Pelayanan Kontrasepsi. 4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan

KB/KR yang Mandiri. 5. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui

Kelompok Kegiatan di Masyarakat. 6. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan

Konseling KRR. 7. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS

Termasuk HIV/AIDS. 8. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak. 9. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

Keluarga. 10. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-

PADU. 11. Program Peningkatan Pelayanan KB/KS. 12. Program Pengembangan Kelompok Prio Utomo.

7.3.3.8. Urusan Perhubungan 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ. 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan. 5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor.

7.3.3.9. Urusan Sosial 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 3. Program Pembinaan Anak Terlantar. 4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. 5. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo.

H a l a m a n | VII . 1 7 .

6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya).

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. 8. Program Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga

Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang. 9. Program Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.

7.3.3.10. Urusan Perpustakaan 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan.



Program-program prioritas untuk melaksanakan misi keempat pada setiap urusan pemerintahan yang terkait adalah sebagai berikut:

7.3.5.8. Urusan Komunikasi dan Informatika. 1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. 2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan

Komunikasi. 3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi. 4. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa. 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

7.3.5.9. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan. 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal. 3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 4. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

(Pekat). 6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam. 7. Program Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Cinta Tanah

Air.

7.3.5.10. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Pembangunan Desa. 4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa. 5. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaaan.

7.3.5.11. Urusan Kebudayaan 1. Program Pengembangan Nilai Budaya.

H a l a m a n | VII . 1 8 .

2. Program Pengelolaan Kekayaan Nilai Budaya. 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya. 4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan

Budaya.


Program-program prioritas untuk melaksanakan misi kelima pada setiap urusan pemerintahan yang terkait adalah sebagai berikut:

7.3.5.1. Urusan Penanaman Modal 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. 3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan

Prasarana Daerah.

7.3.5.2. Urusan Kepariwisataan 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. 3. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan. 4. Program Peningkatan Manajemen Kepariwisataan. 5. Program Paningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata.

7.3.5.3. Urusan Perindustrian 1. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi. 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. 4. Program Penataan Struktur Industri. 5. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

7.3.5.4. Urusan Perdagangan 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan. 2. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. 3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. 4. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 5. Program Peningkatan Sarana Perdagangan.

7.4. MATRIKS RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN Semua indikasi program prioritas menurut misi dan urusan

pemerintahan sebagaimana disajikan di atas, selanjutnya dirumuskan secara lebih sistematis disertai informasi tentang indikator tahunan dan kebutuhan pendanaan, sebagaimana tercantum dalam matriks berikut ini:

H a l a m a n | VII. 1 9 . TABEL 7.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN JEPARA

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM

PRIORITAS PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN SKPD PENANGGUNG JAWAB 2012 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RPJMD TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 URUSAN WAJIB

1 1 PENDIDIKAN

1 1 1 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI

213,500,000 752,000,000 752,000,000 752,000,000 752,000,000 752,000,000 752,000,000 1,127,000,000

MENINGKATNYA PEMERATAAN DAN

AKSES PENDIDIKAN

PAUD FORMAL

JUMLAH TK 418

JUMLAH KEBUTUHAN RATA-RATA PENAMBAHAN TK BARU SELAMA 6 TAHUN 30

TK.

5 TK 25,000,000 5 TK 25,000,000 5 TK 25,000,000 5 TK 25,000,000 5 TK 25,000,000 5 TK 25,000,000 448 TK 150,000,000 DISDIKPORA

MENINGKATNYA PEMERATAAN DAN

AKSES PENDIDIKAN NON

FORMAL

JUMLAH PAUD NON

FORMAL 198 JUMLAH IDEAL 348 UNTUK 194

DESA, PERLU

PENAMBAHAN 150

25 PAUD 50,000,000 25 PAUD 50,000,000 25 PAUD 50,000,000 25 PAUD 50,000,000 25 PAUD 50,000,000 25 PAUD 50,000,000 348 PAUD NON FORMAL

300,000,000 DISDIKPORA

BERTAMBAHNYA PRASARANA PENDIDIKAN

PAUD FORMAL

BANTUAN SAPRAS PAUD

FORMAL 418 @ RP

1.500.000,-

418 TK 627,000,000 423 TK 627,000,000 428 TK 627,000,000 433 TK 627,000,000 438 TK 627,000,000 442 TK 627,000,000 448 TK 627,000,000 DISDIKPORA

BERTAMBAHNYA PRASARANA PENDID NON

FORMAL

BANTUAN SAPRAS UNTUK

PAUD NON FORMAL

198

198 PAUD NON FORMAL

50,000,000 223 PAUD NON

FORMAL

50,000,000 248 PAUD NON

FORMAL

50,000,000 273 PAUD NON

FORMAL

50,000,000 298 PAUD NON

FORMAL

50,000,000 323 PAUD NON

FORMAL

50,000,000 348 PAUD NON FORMAL


MENINGKATNYA KUALIFIKASI KE S1 GURU PAUD

FORMAL

GURU BELUM

KUALIFIKASI S1 500 GURU

BANTUAN KULIAH KE S1 100 GURU

100,000,000 BANTUAN KULIAH KE S1 100

GURU


GURU


GURU


GURU


GURU

100,000,000 BANTUAN KULIAH KE S1

600 GURU


H a l a m a n | VII. 2 0 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA KUALIFIKASI KE S1 GURU PAUD

NON FORMAL

GURU BELUM

KUALIFIKASI S1 1.200

GURU

BANTUAN KULIAH KE S1 50 GURU

50,000,000 BANTUAN KULIAH KE

S1 50 GURU


S1 50 GURU


S1 50 GURU


S1 50 GURU


S1 50 GURU

50,000,000 BANTUAN KULIAH KE S1 300 GURU


TERCAPAINYA PRESTASI

PESERTA DIDIK ANAK TK PADA

JENJANG PROVINSI

10 BESAR PROVINSI, 9 KEGIATAN

10 BESAR PROVINSI 50,000,000 10 BESAR PROVINSI

50,000,000 10 BESAR PROVINSI






1 1 2 PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN

TAHUN

80,235,404,000 32,459,635,000 32,319,635,000 32,343,635,000 32,433,635,000 32,433,635,000 32,523,635,000 157,643,810,000

TERPENUHINYA SARANA DAN

PRASARANA DI 600 SEKOLAH DASAR (SD)

JUMLAH RUANG

KELAS ADA 3.960, RUSAK

BERAT ADA 216 RUANG

KELAS

REHAB BERAT RUANG KELAS : 36

RUANG KELAS

1,440,000,000 REHAB BERAT RUANG

KELAS : 36 RUANG KELAS

1,440,000,000 REHAB BERAT RUANG KELAS :

36 RUANG KELAS


36 RUANG KELAS

1,440,000,000 REHAB BERAT RUANG

KELAS : 36 RUANG KELAS


36 RUANG KELAS

1,440,000,000 REHAB BERAT RUANG KELAS : 216 RUANG

KELAS

1,440,000,000 DISDIKPORA

JUMLAH RUANG

KELAS ADA 3.960,- RUSAK

SEDANG ADA 1.199

RUANG KELAS

REHAB RINGAN RUANG KELAS : 199

RUANG KELAS

5,970,000,000 REHAB RINGAN RUANG KELAS :

199 RUANG KELAS


199 RUANG KELAS


199 RUANG KELAS


199 RUANG KELAS


199 RUANG KELAS

5,970,000,000 REHAB RINGAN

RUANG KELAS : 1.194

RUANG KELAS


JUMLAH 600 SD YANG

MEMPUNYAI RUANG

PERPUS 140 SD, MASIH ADA 460 SD YANG

BELUM PUNYA RUANG

PERPUSTAKAAN

PENGADAAN GEDUNG PERPUS + MEUBLEAIR UNTUK

36 RUANG

3,240,000,000 PENGADAAN GEDUNG PERPUS + MEUBLEAIR UNTUK 36

RUANG

3,240,000,000 PENGADAAN GEDUNG PERPUS + MEUBLEAIR UNTUK

36 RUANG


36 RUANG

3,240,000,000 PENGADAAN GEDUNG PERPUS + MEUBLEAIR UNTUK 36

RUANG


36 RUANG

3,240,000,000 PENGADAAN GEDUNG

PERPUS + MEUBLEAIR UNTUK 36

RUANG


JUMLAH RUANG

KELAS ADA 3.960,-

TERDAPAT 55 RUANG

KELAS MEUBELAIR

KURANG LAYAK.

MEUBELAIR 5 RUANG KELAS

100,000,000 MEUBELAIR 10 RUANG

KELAS

200,000,000 MEUBELAIR 10

RUANG KELAS

200,000,000 MEUBELAIR 10

RUANG KELAS

200,000,000 MEUBELAIR 10 RUANG

KELAS

200,000,000 MEUBELAIR 10

RUANG KELAS

200,000,000 TERPENUHINYA MEUBELAIR

UNTUK 55 RUANG KELAS


H a l a m a n | VII. 2 1 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

JUMLAH 600 SD YANG

BELUM MEMPUNYAI TIK/KOMPUTER : 175

SD.

PENGADAAN KOMPUTER 0 BUAH

- PENGADAAN

KOMPUTER 35 SET.

350,000,000 PENGADAAN

KOMPUTER 35 SET.


KOMPUTER 35 SET.


KOMPUTER 35 SET.


KOMPUTER 35 SET.

350,000,000 PENGADAAN KOMPUTER 175 SET.


JUMLAH 600 SD YANG

MEUBELAIRNYA KURANG LAYAK ADA 75 RUANG

KELAS.

5 RUANG KELAS 100,000,000 10 RUANG KELAS

200,000,000 10 RUANG KELAS

200,000,000 10 RUANG KELAS

200,000,000 10 RUANG KELAS

200,000,000 10 RUANG KELAS

200,000,000 TERPENUHINYA 65 RUANG KELAS SD.


JUMLAH 600 SD DENGAN

JUMLAH RUANG KELAS

3.960, MASIH

MEMERLUKAN RKB 120

RKB + MEUBELARI.

40 RKB 5,600,000,000 16 RKB 2,240,000,000 16 RKB 2,240,000,000 16 RKB 2,240,000,000 16 RKB 2,240,000,000 16 RKB 2,240,000,000 TERBANGUNNYA 120 RKB + MEUBELAIR

SD.


JUMLAH 600 SD JUMLAH

SISWA 131.000,

YANG BELUM MEMILIKI

BUKU PAKET 35.000

PENGADAAN BUKU PAKET

- PENGADAAN BUKU PAKET UNTUK

7.000 X 5 EKS.

1,050,000,000 PENGADAAN BUKU PAKET UNTUK

7.000 X 5 EKS.


7.000 X 5 EKS.


7.000 X 5 EKS.


7.000 X 5 EKS.

1,050,000,000 PENGADAAN BUKU PAKET

UNTUK 35.000 X 5

EKS.


MENINGKATNYA MUTU

PENDIDIKAN PADA JENJANG

SEKOLAH DASAR (SD)

TERLAYANINYA 21.000

SISWA SD/MI

MENGIKUTI UJIAN AKHIR

SEKOLAH

21.000 SISWA 750,000,000 21.000 SISWA

900,000,000 21.000 SISWA

900,000,000 21.000 SISWA

900,000,000 21.000 SISWA

900,000,000 21.000 SISWA

900,000,000 21.000 SISWA


TERLAYANINYA ANAK

BERKEBUTUHAN

KHUSUS (ABK) SE

KAB. ADA 4 SD INKLUSI

4 SD INKLUSI 300,000,000 4 SD INKLUSI

300,000,000 4 SD INKLUSI

300,000,000 4 SD INKLUSI

300,000,000 4 SD INKLUSI

300,000,000 4 SD INKLUSI

300,000,000 4 SD INKLUSI 1,800,000,000 DISDIKPORA

PELATIHAN GURU,

KKG DAN KEPALA SD.

SETIAP TAHUN

RATA-RATA

225 GURU 75,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 1.725 GURU 575,000,000 DISDIKPORA

H a l a m a n | VII. 2 2 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

200 GURU

PEMBERIAN BEASISWA SEBANYAK

9.356 SISWA .

9.356 SISWA 3,368,160,000 9.356 SISWA

3,368,160,000 9.356 SISWA

3,368,160,000 9.356 SISWA

3,368,160,000 9.356 SISWA

3,368,160,000 9.356 SISWA

3,368,160,000 9.356 SISWA 20,208,960,000 DISDIKPORA

LOMBA-LOMBA

SISWA SD RATA-RATA TIAP TAHUN MASUK 15 BESAR DAN

6 JENIS LOMBA PADA

TINGKAT PROVINSI

10 BESAR DAN 6 JENIS LOMBA

100,000,000 10 BESAR DAN 6 JENIS

LOMBA

100,000,000 10 BESAR DAN 6 JENIS LOMBA


100,000,000 10 BESAR DAN 6 JENIS

LOMBA




TERPENUHINYA SARANA DAN

PRASARANA PADA 81 SMP

JUMLAH SMP 81

DGN RUANG KELAS 852,

KONDISI RUSAK

BERAT ADA 36 RUANG

KELAS

0 - REHAB BERAT 6 RUANG KELAS

360,000,000 REHAB BERAT 6 RUANG KELAS




360,000,000 TEREHABNYA 36 RUANG

KELAS YANG RUSAK BERAT


JUMLAH SMP 81


KONDISI RUSAK

SEDANG ADA 156 RUANG KELAS

REHAB 16 RUANG KELAS

640,000,000 REHAB 16 RUANG KELAS





640,000,000 TEREHABNYA 156 RUANG KELAS YANG

RUSAK SEDANG.


JUMLAH SMP 81


KONDISI RUSAK

RINGAN ADA 301 RUANG

KELAS

REHAB 51 RUANG KELAS

1,530,000,000 REHAB 50 RUANG KELAS





1,500,000,000 TEREHABNYA 301 RUANG KELAS YANG

RUSAK RINGAN


H a l a m a n | VII. 2 3 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

JUMLAH SMP 81

YANG BELUM MEMPUNYAI

RUANG PERPUSTAKAAN 26 SMP

1 RUANG PERPUSTAKAAN

100,000,000 5 RUANG PERPUSTAK

AAN

500,000,000 5 RUANG PERPUSTA

KAAN


KAAN


AAN


KAAN

500,000,000 TERBANGUNNYA 26 RUANG

PERPUSTAKAAN


JUMLAH SMP 81


RUANG LABORATORIUM IPA 22

SMP.

2 RUANG LAB. IPA 200,000,000 4 RUANG LAB IPA

400,000,000 4 RUANG LAB IPA





LAB. IPA


JUMLAH SMP 81


RUANG LABORATORIUM BAHASA 41 SMP.

6 RUANG LAB. BAHASA

600,000,000 6 RUANG LAB.

BAHASA

600,000,000 6 RUANG LAB.

BAHASA

600,000,000 6 RUANG LAB.

BAHASA

600,000,000 6 RUANG LAB.

BAHASA

600,000,000 6 RUANG LAB.

BAHASA

600,000,000 TERBANGUNNYA 36 RUANG LAB. BAHASA


JUMLAH SMP 81


RUANG KETRAMPILAN 19 SMP

0 0 3 RUANG KETRAMPIL

AN

270,000,000 3 RUANG KETRAMPI

LAN


LAN

360,000,000 4 RUANG KETRAMPIL

AN


LAN


KETRAMPILAN


JUMLAH SMP 81 JUMLAH

RUANG 852, MASIH

KEKURANGAN RUANG

KELAS BARU 60 RUANG.

10 RUANG KELAS BARU

1,000,000,000 10 RUANG KELAS BARU





1,000,000,000 TERBANGUNNYA 60 RUANG KELAS BARU


JUMLAH SMP 81

YANG BELUM MEMPUNYAI ALAT-ALAT

LAB IPA/ALAT PERAGA

YANG LAYAK SEJUMLAH 33 SMP

6 SET IPA UNTUK 6 SEKOLAH

180,000,000 6 SET IPA UNTUK 6 SEKOLAH





180,000,000 TERCUKUPINYA ALAT-ALAT

IPA/PERAGA SEJUMLAH 36

LAB. SMP


H a l a m a n | VII. 2 4 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

JUMLAH SMP 81

YANG BELUM MEMPUNYAI ALAT-ALAT

MULTIMEDIA /TIK

SEJUMLAH 30 SMP

5 SMP 50,000,000 5 SMP 150,000,000 5 SMP 150,000,000 5 SMP 150,000,000 5 SMP 150,000,000 5 SMP 150,000,000 TERPENUHINYA KEBUTUHAN

ALAT-ALAT MULTIMEDIA DI 30 SMP


PENINGKATAN MUTU


SMP

TERLENGGARANYA UJIAN AKHIR

SEKOLAH/NASIONAL

SMP/MTS. SEJUMLAH 16.700 SISWA

SEMUAH SISWA KELAS III (9) SMP/MTS.

600,000,000 SEMUAH SISWA

KELAS III (9)

SMP/MTS.


KELAS III (9)

SMP/MTS.


KELAS III (9)

SMP/MTS.


KELAS III (9)

SMP/MTS.


KELAS III (9)

SMP/MTS.

600,000,000 SEMUAH SISWA KELAS

III (9) SMP/MTS.


PELATIHAN GURU,

MGMP DAN KEPALA SMP.

SETIAP TAHUN

RATA-RATA 100 GURU

105 GURU 75,000,000 150 GURU 100,000,000 150 GURU 100,000,000 150 GURU 100,000,000 150 GURU 100,000,000 150 GURU 100,000,000 150 GURU 575,000,000 DISDIKPORA

BOSP SMP, MTS,

SWASA, TAHUN 2011 SEMUA

SEKOLAH DAPAT

40 SMP, 98 MTS, 600,000,000 41 SMP, 100 MTS.

700,000,000 41 SMP, 100 MTS.

700,000,000 41 SMP, 100 MTS.

700,000,000 41 SMP, 100 MTS.

700,000,000 41 SMP, 100 MTS.

700,000,000 41 SMP, 100 MTS.


PENDAMPINGAN BOS

SMP/MTS. JUMLAH SMP 81

DAN MTS. 98.

81 SMP DAN 98 MTS. NEG./SWASTA

2,644,250,000 81 SMP DAN 98 MTS.

NEG./SWASTA

2,644,250,000 81 SMP DAN 98 MTS.

NEG./SWASTA

2,644,250,000 81 SMP DAN 98 MTS.

NEG./SWASTA

2,644,250,000 81 SMP DAN 98 MTS.

NEG./SWASTA

2,644,250,000 81 SMP DAN 98 MTS.

NEG./SWASTA

2,644,250,000 81 SMP DAN 98 MTS.

NEG./SWASTA


PEMBERIAN BEASISWA SEBANYAK

5.130 ORANG.

BEASISWA SMP SEBANYAK 5.552

ORANG

2,051,225,000 BEASISWA SMP

SEBANYAK 5.552 ORANG












TERLAYANINYA ANAK

BERKEBUTUHAN

KHUSUS (ABK) PADA

2 SMP

2 SMP INKLUSI 150,000,000 2 SMP INKLUSI

150,000,000 2 SMP INKLUSI






H a l a m a n | VII. 2 5 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

INKLUSI SE KAB.

JEPARA

MENINGKATNYA MUTU SMP RSBI

SEKAB. JEPARA ADA

2 SMP

2 RSBI 800,000,000 2 RSBI 800,000,000 2 RSBI 800,000,000 2 RSBI 800,000,000 2 RSBI 800,000,000 2 RSBI 800,000,000 2 RSBI 4,800,000,000 DISDIKPORA

TERBANTUNYA BUKU-

BUKU PAKET PELAJARAN/PERPUSTAKAAN UNTUK 24 SMP

2 SMP 16,000,000 2 SMP 16,000,000 5 SMP 40,000,000 5 SMP 40,000,000 5 SMP 40,000,000 5 SMP 40,000,000 24 SMP 172,000,000 DISDIKPORA

PENINGKATAN

KOMPETENSI GURU (LIFE

SKIL)L BAGI GURU SD, SMP RATA-RATA TIAP

TAHUN 250

250 GURU 80,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 100,000,000 300 GURU 580,000,000 DISDIKPORA

TERLAKSANANYA PROSES BELAJAR MENGAJAR DI 6

SMP TERBUKA SE KAB. JEPARA.

TERDAPAT 6 TERBUKA

YANG MASIH MENJALANKA

N PROSES BELAJAR

MENGAJAR.

6 SEKOLAH 100,000,000 6 SEKOLAH 100,000,000 6 SEKOLAH

100,000,000 6 SEKOLAH

100,000,000 6 SEKOLAH 100,000,000 6 SEKOLAH

100,000,000 6 SMP TERBUKA


TERWUJUDNYA LINGKUNGAN SMP SESUAI

DENGAN WAWASAN WIYATA

MANDALA.

81 SMP MASIH

MEMERLUKAN

PENINGKATAN LUAS

TANAH DAN PENATAAN

LINGKUNGAN (PAGAR, R. KANTIN,

R. BP, UKS, R.

PRAMUKA, OSIS,

SAPRAS OR, MUSHOLA, DLL) DAN

PENAMBAHAN TANAH.

3 SMP 450,000,000 15 SMP 750,000,000 15 SMP 750,000,000 15 SMP 750,000,000 17 SMP 850,000,000 17 SMP 850,000,000 MENINGKATNYA KUALITAS

LINGKUNGAN SEKOLAH

SEJUMLAH 81 SMP.


H a l a m a n | VII. 2 6 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 1 3 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH

9,399,560,000 14,742,580,000 14,671,470,000 16,569,620,000 18,317,770,000 21,714,070,000 26,718,520,000 112,734,030,000

TERSEDIANYA SARANA DAN

PRASARANA PADA 23 SMA DAN 38

SMK.

TERDAPAT 23 SMA DENGAN RUANG

KELAS 290 DAN 38 SMK

DENGAN RUANG

KELAS 258 JUMLAH

TOTAL 61 SLTA =

556 RUANG KELAS,

PENAMBAHAN RKB TIAP

TAHUN RATA-RATA 10 RKB

16 RKB SMA/SMK 1,600,000,000 16 RKB SMA/SMK

1,600,000,000 16 RKB SMA/SM

K

1,600,000,000 16 RKB SMA/SM

K

1,600,000,000 16 RKB SMA/SMK

1,600,000,000 16 RKB SMA/SM

K

1,600,000,000 96 RKB SMA/SMK


JUMLAH RUANG KELAS

SMA/SMK 556 RUANG , KONDISI

RUSAK SEDANG ADA 66 RUANG KELAS

10 RUANG KELAS 600,000,000 11 RUANG KELAS

660,000,000 11 RUANG KELAS

660,000,000 11 RUANG KELAS

660,000,000 11 RUANG KELAS

660,000,000 12 RUANG KELAS

720,000,000 66 RUANG KELAS

TEREHAB


JUMLAH SMA/SMK 61 YANG BELUM

MEMPUNYAI RUANG

PERPUSTAKAAN 24

9 RUANG PERPUSTAKAAN

1,680,000,000 3 RUANG PERPUSTAK

AAN


KAAN


KAAN


AAN


KAAN

360,000,000 24 RUANG PERPUSTAKAAN TERBANGUN


JUMLAH SMA/SMK

61 TIAP TAHUN

RATA-RATA TERBANGUN 8 RUANG

PENUNJANG LAINYA /

RPL

8 RUANG PENUNJANG LAINNYA

2,000,000,000 8 RUANG PENUNJANG LAINNYA





2,000,000,000 48 RUANG PENUNJANG SMA/SMK


H a l a m a n | VII. 2 7 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

JUMLAH SMA/SMK

61 TIAP TAHUN

RATA-RATA 25 SEKOLAH MENDAPATK

AN ALAT-ALAT

KETRAMPILAN/

BENGKEL/KOMPUTER

DLL.

25 SMA/SMK PENERIMA BANTUAN ALAT BENGKEL, ALAT LAB DAN KOMPUTER

1,530,000,000 25 SMA/SMK PENERIMA BANTUAN

ALAT BENGKEL, ALAT LAB

DAN KOMPUTER

1,530,000,000 25 SMA/SM

K PENERIMA BANTUAN


DAN KOMPUTER

1,530,000,000 25 SMA/SM

K PENERIMA BANTUAN


DAN KOMPUTER

1,530,000,000 25 SMA/SMK PENERIMA BANTUAN


DAN KOMPUTER

1,530,000,000 25 SMA/SM

K PENERIMA BANTUAN


DAN KOMPUTER

1,530,000,000 90 % SMA/SMK

TELAH MENERIMA BANTUAN

ALAT-ALAT KETRAMPILAN.


MENINGKATNYA MUTU


SMA/SMK

TERLAKSANANYA UAS DAN UN

BAGI SEMUA PESERTA

DIDIK SMA/SMK/

MA SEJUMLAH

8.937 SISWA

DENGAN LANCAR DAN BERKUALITA

S.

1 PAKET KEGIATAN DENGAN PESERTA

9.544 SISWA (100%)

650,000,000 100 % SISWA

KELAS III SMA/SMK/MA IKUT UAS/UN.

650,000,000 100 % SISWA

KELAS III SMA/SM

K/MA IKUT

UAS/UN.

650,000,000 100 % SISWA

KELAS III SMA/SM

K/MA IKUT

UAS/UN.

650,000,000 100 % SISWA

KELAS III SMA/SMK/MA IKUT UAS/UN.

650,000,000 100 % SISWA

KELAS III SMA/SM

K/MA IKUT

UAS/UN.

650,000,000 100 % SISWA KELAS III

SMA/SMK/MA IKUT

UAS/UN.


TERLAKSANAYA UJIAN

KOMPETENSI

PRODUKTIF DAN TUGAS

AKHIR SISWA SMK SEJUMLAH

3.200 SISWA.

1 PAKET KEGIATAN DENGAN PESERTA

3.306 SISWA (100%)

80,000,000 100 % SISWA

KELAS III SMK IKUT

UJIAN KOMPETEN

SI PRODUKTIF

.

80,000,000 100 % SISWA

KELAS III SMK IKUT

UJIAN KOMPETEN

SI PRODUKTI

F.

80,000,000 100 % SISWA

KELAS III SMK IKUT

UJIAN KOMPETEN

SI PRODUKTI

F.

80,000,000 100 % SISWA

KELAS III SMK IKUT

UJIAN KOMPETEN

SI PRODUKTIF

.

80,000,000 100 % SISWA

KELAS III SMK IKUT

UJIAN KOMPETEN

SI PRODUKTI

F.

80,000,000 100 % SISWA KELAS III SMK IKUT

UJIAN KOMPETENSI PRODUKTIF.


TERPENUHINYA

KEBUTUHAN LAYANAN

PENDIDIKAN PADA 1

SMA DAN 2 SMK RSBI

3 SMA/SMK RSBI 600,000,000 3 SMA/SMK

RSBI

600,000,000 3 SMA/SMK RSBI

600,000,000 3 SMA/SMK RSBI

600,000,000 3 SMA/SMK

RSBI

600,000,000 3 SMA/SMK RSBI

600,000,000 3 SMA/SMK RSBI


TERSEDIANYA BUKU-

BUKU PERPUSTAKA

AN DI 61 SMA/SMK,

RATA BANTUAN

TIAP TAHUN

2 SMA/SMK 50,000,000 2 SMA/SMK

50,000,000 7 SMA/SM

K

175,000,000 7 SMA/SM

K

175,000,000 7 SMA/SMK

175,000,000 7 SMA/SM

K

175,000,000 32 SMA/SMK

MENDAPATKAN BANTUAN

BUKU-BUKU PERPUSTAKAA

N.


H a l a m a n | VII. 2 8 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6 SEKOLAH

PEMBERIAN BEASISWA SMA/SMK

DAN MA RATA-RATA

BKM SETIAP TAHUN 1.759 SISWA

1.759 SISWA SMA DAN SMK

1,372,020,000 1.759 SISWA

SMA DAN SMK

1,372,020,000 1.759 SISWA

SMA DAN SMK

1,372,020,000 1.759 SISWA

SMA DAN SMK

1,372,020,000 1.759 SISWA

SMA DAN SMK

1,372,020,000 1.759 SISWA

SMA DAN SMK

1,372,020,000 10.554 SISWA SMA DAN SMK


BOSP SMA, SMK, MA SWASA, TAHUN 2011 SEMUA

SEKOLAH DAPAT

13 SMA, 23 SMK DAN 55 MA

500,000,000 23 SMA, 28 SMK DAN 55

MA

600,000,000 23 SMA, 28 SMK DAN 55

MA

600,000,000 23 SMA, 28 SMK DAN 55

MA

600,000,000 23 SMA, 28 SMK DAN 55

MA

600,000,000 23 SMA, 28 SMK DAN 55

MA

600,000,000 23 SMA, 28 SMK DAN 55

MA


TERSELENGGARANYA KEGIATAN LOMBA-

LOMBA/SELEKSI KIR SISWA

SMA/SMK TINGKAT

KABUPATEN TAHUN 2011

MASUK 10 BESAR JAWA

TENGAH

BERPRESTASI TINGKAT JATENG 10

BESAR

25,000,000 BERPRESTASI TINGKAT JATENG 10

BESAR

25,000,000 BERPRESTASI

TINGKAT JATENG

10 BESAR


TINGKAT JATENG

10 BESAR

50,000,000 BERPRESTASI TINGKAT JATENG 10

BESAR


TINGKAT JATENG

10 BESAR

50,000,000 BERPRESTASI TINGKAT

JATENG 10 BESAR


TERWUJUDNYA RINTISAN WAJAR DIKMEN (SMA SEDERAJAT).

JUMLAH SEKOLAH

DAN SISWA SMA, SMK DAN MA : SMA : 23 SMK : 38 MA : 56

JUM. SISWA 32.963

32.963 SISWA MENDAPAT RINTISAN

BOS PER TAHUN RP 120.000

(APBN) / 100 % MENERIMA

3,955,560,000 32.963 SISWA

MENDAPAT RINTISAN BOS PER TAHUN

RP 150.000 /

100% MENERIMA

4,944,450,000 32.963 SISWA


RP 200.000 / 100%

MENERIMA

6,592,600,000 32.963 SISWA


RP 250.000 / 100%

MENERIMA

8,240,750,000 32.963 SISWA


RP 350.000 /

100% MENERIMA

11,537,050,000 32.963 SISWA


RP 500.000 / 100%

MENERIMA

16,481,500,000 100 % SMA/SMK

DAN MA MENERIMA BANTUAN

DANA BOS PER SISWA RP

500.000


H a l a m a n | VII. 2 9 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERWUJUDNYA LINGKUNGAN SMA/SMK

SESUAI DENGAN WAWASAN WIYATA

MANDALA.

61 SMA DAN SMK

MASIH MEMERLUKA

N PENINGKATA

N LUAS TANAH DAN PENATAAN

LINGKUNGAN (PAGAR, R. KANTIN,

R. BP, UKS, R.

PRAMUKA, OSIS,

SAPRAS OR, MUSHOLA, DLL) DAN

PENAMBAHAN TANAH.

2 SMA/SMK 100,000,000 4 SMA/SMK

200,000,000 6 SMA/SM

K

300,000,000 8 SMA/SM

K

400,000,000 10 SMA/SMK

500,000,000 10 SMA/SM

K

500,000,000 MENINGKATNYA KUALITAS

LINGKUNGAN SEKOLAH

SEJUMLAH 40 SMA/SMK.


-

1 1 4 PROGRAM PENDIDIKAN NON

FORMAL

380,000,000 1,330,000,000 1,449,000,000 1,549,000,000 1,602,000,000 1,735,000,000 1,740,000,000 9,405,000,000

TERWUJUDNYA SARANA-

PRASARANA SKB BATEALIT.

LINGKUNGAN SKB

BATEALIT MASIH

MEMERLUKAN PENATANN LINGKUNGA

N DAN PENAMBAHAN SARANA-PRASARANA

1 SKB BATEALIT 50,000,000 1 SKB BATEALIT

50,000,000 1 SKB BATEALIT






TERBANTUNYA SARANA

PRASARANA SETIAP PKBM

JUMLAH PKBM SE

KAB. JEPARA

TERDAPAT 24 PKBM, PAKET B DAN C SE

KAB. JEPARA

12 KELOMPOK PAKET BELAJAR B DAN 12 PAKET C

25,000,000 10 KELOMPOK

PAKET BELAJAR B,

DAN 6 KELOMPOK BELAJAR PAKET C

32,000,000 10 KELOMPOK

PAKET BELAJAR B, DAN 6

KELOMPOK BELAJAR PAKET C

32,000,000 10 KELOMPOK

PAKET BELAJAR B, DAN 6

KELOMPOK BELAJAR PAKET C

32,000,000 10 KELOMPOK

PAKET BELAJAR B,

DAN 10 KELOMPOK BELAJAR PAKET C

40,000,000 10 KELOMPOK

PAKET BELAJAR

B, DAN 10 KELOMPOK BELAJAR PAKET C

40,000,000 24 PKBM PENGELOLA

PAKET B DA C SEMUA

MENDAPAT BANTUAN

FASILITASI.


TERSELENGGARANYA PEKAN SENI SD, SMP/MTS, SMA/MA/ SMK DAN KEGIATAN PENTAS SENI PELAJAR DAN

PENGEMBANGAN PRESTASI SISWA DIBIDANG SENI

PEKAN SENI MERUPAKAN

AGENDA RUTIN

PROVINSI JAWA

TENGAH.

MASUK NOMINASI 15 BESAR PROVINSI

JAWA TENGAH

100,000,000 MASUK NOMINASI 15 BESAR PROVINSI

JAWA TENGAH


JAWA TENGAH


JAWA TENGAH


JAWA TENGAH


JAWA TENGAH

200,000,000 MASUK NOMINASI 15

BESAR PROVINSI

JAWA TENGAH


H a l a m a n | VII. 3 0 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSELENGGARANYA SELEKSI

PESERTA JAMBORE PTK

PNF

JAMBORE PTK PNF

MERUPAKAN AGENDA RUTIN

PEMPROV JATENG

DENGAN 12 JENIS

LOMBA, TAHUN 2011 JEPARA

MASUK 10 BESAR

TINGKAT PROVINSI

MASUK 10 BESAR TINGKAT PROV.

JATENG DANGAN 12 JENIS LOMBA.

20,000,000 MASUK 10 BESAR

TINGKAT PROV. JATENG DANGAN 12 JENIS LOMBA.










TINGKAT PROV. JATENG

DANGAN 12 JENIS LOMBA.


MENINGKATNYA KEMAMPUAN NON AKADEMIK BAGI

SISWA SD, SMP, SMA SEDERAJAT.

PENGURUS OSIS SMP DAN SMA SEDERAJAT

PERLU PENANAMAN

JIWA KEPEMIMPIN

AN DAN KETELADANA

N

PELATIHAN PENGURUS OSIS

SEJUMLAH 50 SISWA MENDAPATKAN

PELATIHAN LKS.

20,000,000 PELATIHAN PENGURUS

OSIS SEJUMLAH

100 SISWA MENDAPAT

KAN PELATIHAN

.

35,000,000 PELATIHAN

PENGURUS OSIS

SEJUMLAH 100

SISWA MENDAPAT

KAN PELATIHAN


PENGURUS OSIS

SEJUMLAH 100

SISWA MENDAPAT

KAN PELATIHAN

.


OSIS SEJUMLAH

100 SISWA MENDAPAT

KAN PELATIHAN

.


PENGURUS OSIS

SEJUMLAH 100

SISWA MENDAPAT

KAN PELATIHAN

.


OSIS SEJUMLAH

100 SISWA MENDAPATKAN

PELATIHAN.


POPDA AGENDA RUTIN

PEMPROV JATENG TINGKAT SD, SMP

DAN SMA/SMK DENGAN 13

CABOR, 2011 JEPARA

MASUK 22 BESAR.

MASUK 25 BESAR TINGKAT PROVINSI

UNTUK SEMUA JENJANG SD, SMP

DAN SMA/SMK

400,000,000 MASUK 15 BESAR

TINGKAT PROVINSI

UNTUK SEMUA

JENJANG SD, SMP

DAN SMA/SMK

400,000,000 MASUK 15 BESAR

TINGKAT PROVINSI

UNTUK SEMUA

JENJANG SD, SMP

DAN SMA/SM

K

400,000,000 MASUK 15 BESAR

TINGKAT PROVINSI

UNTUK SEMUA

JENJANG SD, SMP

DAN SMA/SM

K

400,000,000 MASUK 15 BESAR

TINGKAT PROVINSI

UNTUK SEMUA

JENJANG SD, SMP

DAN SMA/SMK

425,000,000 MASUK 15 BESAR

TINGKAT PROVINSI

UNTUK SEMUA

JENJANG SD, SMP

DAN SMA/SM

K

425,000,000 MASUK 15 BESAR

TINGKAT PROVINSI

UNTUK SEMUA JENJANG SD,

SMP DAN SMA/SMK


LIGA PENDIDIKAN INDONESIA (LIPIO)

MERUPAKAN AGENDA RUTIN

NASIONAL DAN

PROVINSI JATENG

TIM LIPIO SMP 1 BANGSRI MASUK 2

BESAR JATENG, DAN SMA SULA

KALINYAMATNA 4 BESAR JATENG.


TINGKAT PROVINSI

JAWA TENGAH


TINGKAT PROVINSI

JAWA TENGAH


TINGKAT PROVINSI

JAWA TENGAH


TINGKAT PROVINSI

JAWA TENGAH


TINGKAT PROVINSI

JAWA TENGAH


TINGKAT PROVINSI

JAWA TENGAH


H a l a m a n | VII. 3 1 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

OLIMPIADE OLAHRAGA

SISWA NASIONAL SD, SMP, SMA/SMK

AGENDA RUTIN

NASIONAL DAN

PEMPROV.

MASUK 25 BESAR TINGKAT PROV.

JATENG.


TINGKAT PROV.

JATENG.


TINGKAT PROV.

JATENG.


TINGKAT PROV.

JATENG.


TINGKAT PROV.

JATENG.


TINGKAT PROV.

JATENG.


TINGKAT PROV.

JATENG.


LOMBA TATA UPACARA SEKOLAH (TUS)

AGENDA RUTIN

TAHUNAN DARI

PEMPROV JATENG UNTUK

PELAJAR SMA

SEDERAJAT DAN SD,

SMP HANYA RUTIN

TINGKAT. KABUPATEN

MASUK 3 BESAR TINGKAT EK.

KARESIDENAN UNTUK JENJANG

SMA.


TINGKAT EK.

KARESIDENAN UNTUK JENJANG SMA.


TINGKAT EK.

KARESIDENAN

UNTUK JENJANG SMA.


TINGKAT EK.

KARESIDENAN

UNTUK JENJANG SMA.


TINGKAT EK.

KARESIDENAN UNTUK JENJANG SMA.


TINGKAT EK.

KARESIDENAN

UNTUK JENJANG SMA.


TINGKAT EK. KARESIDENAN

UNTUK JENJANG SMA.


AGENDA RUTIN TAHUN PEMKAB

MEMBENTUK TIM

PASKIBRA 17

AGUSTUS

TERBENTUKNYA TIM PASKIBRA SEJUMLAH 30 SISWA DAN 1

SISWA WAKIL KE TK PROVINSI

80,000,000 TERBENTUKNYA TIM

PASKIBRA SEJUMLAH 30 SISWA

DAN 1 SISWA

WAKIL KE TK

PROVINSI

100,000,000 TERBENTUKNYA TIM PASKIBRA SEJUMLAH 30 SISWA

DAN 1 SISWA

WAKIL KE TK

PROVINSI


DAN 1 SISWA

WAKIL KE TK

PROVINSI


PASKIBRA SEJUMLAH 30 SISWA

DAN 1 SISWA

WAKIL KE TK

PROVINSI


DAN 1 SISWA

WAKIL KE TK

PROVINSI


PASKIBRA SEJUMLAH 30 SISWA DAN 1 SISWA WAKIL

KE TK PROVINSI


AUBADE AGENDA RUTIN SETIAP

TANGGAL 17 AGUSTUS DENGAN JUMLAH PESERTA 1000

SISWA.

SUKSES AUBADE PADA PERINGATAN

17 AGUSTUS

30,000,000 SUKSES AUBADE PADA

PERINGATAN 17

AGUSTUS


PERINGATAN 17

AGUSTUS


PERINGATAN 17

AGUSTUS


PERINGATAN 17

AGUSTUS


PERINGATAN 17

AGUSTUS

30,000,000 SUKSES AUBADE PADA PERINGATAN 17 AGUSTUS


H a l a m a n | VII. 3 2 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

SELEKSI PEMUDA PELOPOR AGENDA RUTIN

PEMPROV JATENG

0 - MASUK 10 BESAR

TINGKAT PROV.

JATENG






TINGKAT PROV.

JATENG






AGENDA RUTIN

PEMPROV. JATENG

TENTANG PEMBINAAN NASIONALIS

ME DAN KARAKTER BANGSA MELALU JALUR

PENDIDIKAN TAHUN 2011

SEBESAR RP 80.000.00

0,-

1 PAKET KEGIATAN NASIONALISME BAGI PELAJAR SD, SMP,

SMA/SMK SEDERAJAT.

100,000,000 1 PAKET KEGIATAN NASIONALISME BAGI PELAJAR

SD, SMP, SMA/SMK SEDERAJAT

.


SD, SMP, SMA/SM

K SEDERAJA

T.


SD, SMP, SMA/SM

K SEDERAJA

T.


SD, SMP, SMA/SMK SEDERAJAT

.


SD, SMP, SMA/SM

K SEDERAJA

T.

100,000,000 1 PAKET KEGIATAN

NASIONALISME BAGI

PELAJAR SD, SMP,

SMA/SMK SEDERAJAT.


MENINGKATKAN KOMPETENSI

PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN PNF.

SETIAP TAHUN

RATA-RATA DILAKUKAN PEMBINAAN TUTOR DAN INSTRUKTUR 100 ORANG.

100 TUTOR/ISNTRUKTUR

10,000,000 100 TUTOR DAN 30

INSTRUKTUR

12,000,000 100 TUTOR

DAN 30 INSTRUKT

UR

12,000,000 100 TUTOR

DAN 50 INSTRUKT

UR

15,000,000 100 TUTOR DAN 50

INSTRUKTUR

15,000,000 120 TUTOR

DAN 60 INSTRUKT

UR

20,000,000 120 TUTOR DAN 60

INSTRUKTUR


SETIAP TAHUN

DILAKUKAN PELATIHAN BAGI 37

PENILIK, 24 PKBM, 71 LEMBAGA KURSUS

35 PENILIK, 24 PKBM, 71 LEMBAGA

KURSUS

25,000,000 35 PENILIK,

24 PKBM, 71

LEMBAGA KURSUS

25,000,000 35 PENILIK,

24 PKBM, 71

LEMBAGA KURSUS

25,000,000 35 PENILIK,

24 PKBM, 71

LEMBAGA KURSUS

25,000,000 35 PENILIK,

24 PKBM, 71

LEMBAGA KURSUS

25,000,000 35 PENILIK,

24 PKBM, 71

LEMBAGA KURSUS

25,000,000 35 PENILIK, 24 PKBM, 71

LEMBAGA KURSUS


H a l a m a n | VII. 3 3 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERLAKSANANYA UJIAN NASIONAL

KEJAR PAKET (UNKP).

UJIAN NASIONAL

KEJAR PAKET

(UNKP) DILAKSANAKAN SETIAP

TAHUN DENGAN TAHUN 2011

DENGAN JUMLAH 36 KELOMPOK

PAKET BELAJAR B

DAN C

36 KELOMPOK PAKET BELAJAR B

DAN C

300,000,000 36 KELOMPOK

PAKET BELAJAR B

DAN C

300,000,000 36 KELOMPOK

PAKET BELAJAR B

DAN C

300,000,000 36 KELOMPOK

PAKET BELAJAR B

DAN C

300,000,000 36 KELOMPOK

PAKET BELAJAR B

DAN C

300,000,000 36 KELOMPOK

PAKET BELAJAR B

DAN C

300,000,000 36 KELOMPOK PAKET

BELAJAR B DAN C


1 1 5 PROGRAM

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

390,000,000 325,000,000 600,000,000 665,000,000 670,000,000 670,000,000 645,000,000 3,075,000,000

TERPENUHINYA KEBUTUHAN

TENAGA PENDIDIK DAN

KEPENDIDIKAN PADA SEKOLAH

MASIH ADA PENUMPUKAN/KEKURANGAN JUMLAH

TENAGA PENDIDIK/KEPENDIDIKA

N (PNS/GTT) YANG TIDAK SEBANDING

DENGAN KEBUTUHAN

FASILITASI KEGIATAN

PENGATURAN/PENEMPATAN GURU PNS

DAN NON PNS.

- FASILITASI KEGIATAN PENGATURAN/PENEM

PATAN GURU PNS DAN NON

PNS.

- FASILITASI

KEGIATAN PENGATURAN/PENEM

PATAN GURU

PNS DAN NON PNS.

20,000,000 FASILITASI


PATAN GURU

PNS DAN NON PNS.

20,000,000 FASILITASI KEGIATAN PENGATURAN/PENEM

PATAN GURU PNS DAN NON

PNS.

20,000,000 FASILITASI


PATAN GURU

PNS DAN NON PNS.

20,000,000 GURU MERATA SESUAI

KEBUTUHAN TIDAK ADA

LAGI PENUMPUKAN

DAN KEKURANGAN

GURU.


FASILITASI UNTUK

KEGIATAN GURU

SERTIFIKAS, KONDISI

GURU PNS JUMLAH 5.520, YANG

SUDAH BERSERTIFIKASI SAMPAI

TAHUN 2011 PNS 2.285 DAN GTY 106

ORANG GURU.

1.076 GURU PNS DAN GTY

50,000,000 1.000 GURU DAN

GTY

75,000,000 1.000 GURU DAN

GTY

75,000,000 1.000 GURU DAN

GTY

75,000,000 500 GURU PNS DAN

GTY

50,000,000 500 GURU PNS DAN

GTY

50,000,000 8.467 GURU BERSERTIFIKASI PNS DAN

GTY


H a l a m a n | VII. 3 4 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PEMENUHAN KEBUTUHAN

KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS

DAN PENILIK, SETIAP TAHUN RUTIN

DIADAKAN SELEKSI CALON KEPALA

SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH

DAN PENILIK.

TERISINYA KEKOSONGAN

JABATAN KEPALA SEKOLAH,

PENGAWAS DAN PENILIK.

50,000,000 TERISINYA KEKOSONG

AN JABATAN KEPALA

SEKOLAH, PENGAWAS

DAN PENILIK.


AN JABATAN KEPALA

SEKOLAH, PENGAWA

S DAN PENILIK.


AN JABATAN KEPALA

SEKOLAH, PENGAWA

S DAN PENILIK.


AN JABATAN KEPALA

SEKOLAH, PENGAWAS

DAN PENILIK.


AN JABATAN KEPALA

SEKOLAH, PENGAWA

S DAN PENILIK.

200,000,000 TERISINYA KEKOSONGAN

JABATAN KEPALA

SEKOLAH, PENGAWAS

DAN PENILIK.


TERWUJUDNYA KOMPETENSI

TENAGA PENDIDIK DAN

KEPENDIDIKAN

LOMBA GURU/TENA

GA KEPENDIDIK

AN BERPRESTAS

I JENJANG TK, SD,

SMP, SMA AGENDA RUTIN

NASIONAL DAN

PROVINSI. TAHUN 2012

MASUK 25 BESAR DARI 11 JENIS LOMBA.

MASUK 15 BESAR TINGKAT PROVINSI

UNTUK 11 JENIS LOMBA.


TINGKAT PROVINSI UNTUK 11

JENIS LOMBA.

100,000,000 MASUK 15 BESAR


JENIS LOMBA.

120,000,000 MASUK 15 BESAR


JENIS LOMBA.

125,000,000 MASUK 15 BESAR


JENIS LOMBA.

150,000,000 MASUK 15 BESAR


JENIS LOMBA.

200,000,000 MASUK 15 BESAR


JENIS LOMBA.


SOSIALISASI P.A.K JABATAN

FUNGSIONAL DAN

KEGIATAN PELAKSANAAN SELEKSI

SERTIFIKASI, RATA-RATA TIAP TAHUN 600 ORANG

GURU.

80 ORANG PESERTA PAK DAN 1.077 CALON PESERTA

SERTIFIKASI

50,000,000 80 ORANG PESERTA PAK DAN 1.000 CALON

PESERTA SERTIFIKAS

I


PESERTA SERTIFIKA

SI


PESERTA SERTIFIKA

SI

75,000,000 80 ORANG PESERTA PAK DAN

500 CALON PESERTA

SERTIFIKASI

75,000,000 80 ORANG PESERTA PAK DAN

500 CALON

PESERTA SERTIFIKA

SI

75,000,000 480 GURU TERLATIH TENTANG

P.A.K. DAN PELAKSANAAN

SELEKSI SERTIFIKASI TIDAK ADA

PERMASALAH


H a l a m a n | VII. 3 5 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

FASILITASI PNINGKATA

N KUALIFIKASI KE JENJANG

S1 BAGI GURU, JUMLAH

PNS DAN GTY

SEJUMLAH 8.243 GURU, SUDAH

BERKUALIFIKASI S1 : 5.655 DAN YANG BELUM BERKUALIFI

KASI S1 SEBANYAK

2.588 GURU.

200 GURU PNS/GTY/GTT

75,000,000 300 GURU PNS/GTY

/TT

75,000,000 500 GURU PNS/GTY

/GTT

75,000,000 500 GURU PNS/GTY

/GTT

75,000,000 1000 GURU

PNS/GTY/GTT

75,000,000 0 - SEMUA GURU PNS/GTY/PN

S SUDAH BERKUALIAFIK

ASI S1 KEPENDIDIKAN


TERSELENGGARANYA KEGIATAN BERMUTU

TAHUN 2011 ADA 155 KKG, 12 MGMP, 16 KKKS, 2

MKKS, 1 KKPS, 1 MKPS

1 PAKET KEGIATAN BERMUTU MELIPUTI

155 KKG, 12 MGMP, 16 KKKS, 2 MKKS, 1 KKPS,

1 MKPS

50,000,000 1 PAKET KEGIATAN BERMUTU MELIPUTI

155 KKG, 12 MGMP, 16 KKKS, 2 MKKS,

1 KKPS, 1 MKPS


155 KKG, 12 MGMP,

16 KKKS, 2 MKKS, 1 KKPS, 1 MKPS


155 KKG, 12 MGMP,



155 KKG, 12 MGMP, 16 KKKS, 2 MKKS,

1 KKPS, 1 MKPS


155 KKG, 12 MGMP,



155 KKG, 12 MGMP, 16 KKKS, 2 MKKS, 1 KKPS, 1 MKPS


TERSELESAIKANNYAN USULAN PENETAPAN

ANGKAT KREDIT (PAK)TENAGA PENDIDIK DAN

TENAGA KEPENDIDIKAN

LAINNYA, SERTA ENYELESAIAN

USUL KENAIKAN PANGKAT.

PENILAIAN P.A.K DAN

USUL KENAIKAN PANGKAT

BAGI TENAGA

PENDIDIK DAN

KEPENDIDIKAN PNS

RATA SETIAP TAHUN 2

KALI PENILAIAN DAN 2 KALI

USULAN SEJUMLAH

1000 ORANG

1000 GURU PNS 25,000,000 750 GURU PNS

100,000,000 750 GURU PNS

200,000,000 700 GURU PNS

200,000,000 700 PNS 200,000,000 700 PNS 200,000,000 SEMUA USULAN P.A.K

DAN USUL KENAIKAN PANGKAT

GURU MAMPU DISELESAIKAN

100 %.


H a l a m a n | VII. 3 6 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 1 6 PROGRAM MANAGEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

500,000,000 2,697,335,000 3,512,335,000 3,324,835,000 3,316,085,000 3,286,460,000 3,336,372,500 19,473,422,500


RUTIN KANTOR DISDIKPORA DAN

16 UPT DISDIKPORA

KECAMATAN SE KABUPATEN

JEPARA

1 SKPD DINAS

DIKPORA KAB.

JEPARA DAN 16 UPT DINAS

DIKPORA KECAMATAN SELAMA 12

BULAN

1 SKPD DINAS DIKPORA KAB.

JEPARA DAN 16 UPT DINAS DIKPORA

KECAMATAN SELAMA 12 BULAN

1,352,685,000 1 SKPD DINAS

DIKPORA KAB.

JEPARA

1,352,685,000 1 SKPD DINAS

DIKPORA KAB.

JEPARA

1,352,685,000 1 SKPD DINAS

DIKPORA KAB.

JEPARA

1,352,685,000 1 SKPD DINAS

DIKPORA KAB.

JEPARA

1,352,685,000 1 SKPD DINAS

DIKPORA KAB.

JEPARA

1,352,685,000 1 SKPD DINAS

DIKPORA KAB. JEPARA


TERSUSUNNYA DOKUMEN

PERENCANAAN DAN EVALUASI

KEGIATAN RKA, DPA, LAKIP,

LKPJ DAN RENJA

RKA, DPA, LAKIP,

LKPJ DAN RENJA

DISUSUN SETIAP TAHUN

ANGGARAN.

RKA, DPA, LAKIP, LKPJ DAN RENJA

35,000,000 RKA, DPA,

LAKIP, LKPJ DAN RENJA

50,000,000 RKA, DPA,


75,000,000 RKA, DPA,


75,000,000 RKA, DPA,


100,000,000 RKA, DPA,


100,000,000 RKA, DPA, LAKIP, LKPJ DAN RENJA


TERSUSUNNYA DOKUMEN

PENDATAAN PENDIDIKAN

SETIAP TAHUN RUTIN

DIBUAT RANGKUMAN

DATA PENDIDIKAN KECAMATAN

, KABUPATEN DAN PROFIL PENDIDIKAN

TERSEDIANYA RANGKUMAN DATA

PENDIDIKAN KECAMATAN,

KABUPATEN DAN PROFIL PENDIDIKAN

134,650,000 TERSEDIANYA

RANGKUMAN DATA

PENDIDIKAN

KECAMATAN,

KABUPATEN DAN PROFIL

PENDIDIKAN


RANGKUMAN DATA

PENDIDIKAN

KECAMATAN,


PENDIDIKAN


RANGKUMAN DATA

PENDIDIKAN

KECAMATAN,


PENDIDIKAN


RANGKUMAN DATA

PENDIDIKAN

KECAMATAN,


PENDIDIKAN


RANGKUMAN DATA

PENDIDIKAN

KECAMATAN,


PENDIDIKAN

134,650,000 TERSEDIANYA RANGKUMAN

DATA PENDIDIKAN KECAMATAN, KABUPATEN DAN PROFIL PENDIDIKAN


TERPENUHINYA SARANA DAN PRASARANA

PEMBANGUNAN/ REHAB GEDUNG DINAS

DIKPORA KAB.

JEPARA

MELANJUTKAN PEMBANGUNAN 1

UNIT LANTAI 2

500,000,000 REHAB 2 AULA DAN PEMBUATAN PAGAR KELILING

1,000,000,000 REHAB 1 UNIT

GEDUNG BIDANG TK/SD

DAN PENATAAN LINGKUNG

AN

350,000,000 REHAB 2 RUMAH DINAS DAN

PENATAAN LINGKUNG

AN

300,000,000 PENATAAN LINGKUNGAN DINAS DIKPORA

KAB. JEPARA

200,000,000 PENATAAN LINGKUNGAN DINAS DIKPORA

KAB. JEPARA

200,000,000 SARANA-PRASARANA

DINAS DIKPORA CUKUP

MEMADAI


REHAB GEDUNG 16 UPT DINAS DIKPORA

KECAMATAN SE KAB. JEPARA.

3 UPT DINAS DIKPORA

KECAMATAN

300,000,000 2 UPT DINAS

DIKPORA KECAMATA

N

500,000,000 3 UPT DINAS

DIKPORA KECAMATA

N

500,000,000 3 UPT DINAS

DIKPORA KECAMATA

N

500,000,000 3 UPT DINAS

DIKPORA KECAMATA

N

500,000,000 3 UPT DINAS

DIKPORA KECAMATA

N

500,000,000 SARANA-PRASARANA

PADA 16 UPT DISDIKPORA KECAMATAN

CUKUP MEMADAI


H a l a m a n | VII. 3 7 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PENGAADAN MEUBELAIR

UNTUK 3 RUANG AULA

DINAS DIKPORA.

0 - 0 - MEUBELAIR UNTUK AULA 1 DINAS

DIKPORA KAB.

JEPARA

100,000,000 MEUBELAIR UNTUK AULA 1 DINAS

DIKPORA KAB.

JEPARA


DIKPORA KAB.

JEPARA


DIKPORA KAB.

JEPARA

100,000,000 MEUBELAIR DI 3 AULA CUKUP

MEMADAI.


MENINGKATNYA KOMPETENSI

TENAGA KEPENDIDIKAN (PUSTAKAWAN, ADMINSITRASI

KANTOR, LABORAN DAN INVENTARIS)

SEKAB. JEPARA ADA 600 SD, 81

SMP, 23 SMA DAN 38 SMK

TOTAL ADA 742

TENAGA KEPENDIDIK

AN YANG PERLU

DITINGKATKAN

KOMPETENSINYA

0 - 742 PETUGAS

PERPUSTAKAAN UNTUK

742 SEKOLAH.

100,000,000 742 PETUGAS ADMINIST

RASI UNTUK 742

SEKOLAH.

100,000,000 742 PETUGAS LABORATO

RIUM UNTUK 742

SEKOLAH.

100,000,000 742 PETUGAS

PERPUSTAKAAN UNTUK

742 SEKOLAH.

100,000,000 742 PETUGAS

INVENTARIS UNTUK

742 SEKOLAH.

100,000,000 SEMUA TENAGA

KEPENDIDIKAN TELAH MEMILIKI

KOMPETENSI SESUAI DENGAN BIDANG

TUGASNYA MASING-MASING


TERWUJUDNYA LINGKUNGAN KANTOR UPT

DINAS DIKPORA DI 16

KECAMATAN.

LINGKUNGAN 16 UPT

DISDIKPORA KEC

MEMERLUKAN PENATAAN LINGKUNGA

N (PENAMBAHAN TANAH)

0 - 0 - 4 UPT DISDIKPO

RA

300,000,000 4 UPT DISDIKPO

RA

300,000,000 4 UPT DISDIKPOR

A

300,000,000 4 UPT DISDIKPO

RA

300,000,000 KONDISI LINGKUNGAN

DI 16 KANTOR UPT

DISDIKPORA CUKUP SEHAT DAN AMAN.


TERSELENGGARAKANNYA

PENGADAAN BANTUAN

PEMBINAAN PENDIDIKAN DI

BIDANG KEAGAMAAN

60 PAKET 65 PAKET (35 KOMPUTER DAN

PRINTER SERTA 30 ALMARI PLUS RAK),

15 KALI SOSIALISASI, 23 KALI MONITORING

375,000,000 70 PAKET (35

KOMPUTER DAN

PRINTER SERTA 35 ALMARI

PLUS RAK), 15 KALI

SOSIALISASI, 23 KALI

MONITORING

375,000,000 70 PAKET (35

KOMPUTER DAN


PLUS RAK), 15

KALI SOSIALISA

SI, 23 KALI

MONITORING

412,500,000 70 PAKET (35

KOMPUTER DAN


PLUS RAK), 15

KALI SOSIALISA

SI, 23 KALI

MONITORING

453,750,000 70 PAKET (35

KOMPUTER DAN


PLUS RAK), 15 KALI

SOSIALISASI, 23 KALI

MONITORING

499,125,000 70 PAKET (35

KOMPUTER DAN


PLUS RAK), 15

KALI SOSIALISA

SI, 23 KALI

MONITORING

549,037,500 415 PAKET (210

KOMPUTER DAN PRINTER SERTA 205 ALMARI PLUS RAK), 90 KALI SOSIALISASI,

138 KALI MONITORING

2,664,412,500 BAG. KESRA

1 1 7 PROGRAM PELAYANAN BANTUAN TERHADAP

PENDIDIKAN

49,831,826,000 26,923,100,000 26,519,400,000 29,171,340,000 32,088,474,000 35,297,321,400 38,827,053,540 188,826,688,940

H a l a m a n | VII. 3 8 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA KEGIATAN

BELAJAR DAN MENGAJAR DIBIDANG

PENDIDIKAN

870 TPQ, 544 MADIN,

325 PONPES.

900 TPQ, 560 MADIN, 330

PONPES.

15,441,700,000 900 TPQ, 560

MADIN, 330

PONPES.

14,593,400,000 900 TPQ, 560

MADIN, 330

PONPES.

16,052,740,000 900 TPQ, 560

MADIN, 330

PONPES.

17,658,014,000 900 TPQ, 560

MADIN, 330

PONPES.

19,423,815,400 900 TPQ, 560

MADIN, 330

PONPES.

21,366,196,940 900 TPQ, 560 MADIN, 330 PONPES.

104,535,866,340 BAG. KESRA

MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA

PENDIDIKAN SWASTA

DARI 500 LEMBAGA

PENDIDIKAN SWASTA

TERBANTU 75

LEMBAGA PENDIDIKAN

75 LEMBAGA PENDIDIKAN

4,546,500,000 100 LEMBAGA

PENDIDIKAN

5,200,000,000 110 LEMBAGA PENDIDIK

AN


AN

6,292,000,000 130 LEMBAGA

PENDIDIKAN


AN

7,613,320,000 150 LEMBAGA PENDIDIKAN

36,293,020,000 BAG. KESRA

TERSELENGGARANYA KOODINASI PENDIDIKAN.

DARI 30 LEMBAGA

TERSELENGGARA 9

LEMBAGA

9 LEMBAGA 6,682,500,000 9 LEMBAGA 6,451,000,000 9 LEMBAGA

7,096,100,000 9 LEMBAGA

7,805,710,000 9 LEMBAGA 8,586,281,000 9 LEMBAGA

9,444,909,100 51 LEMBAGA 46,066,500,100 BAG. KESRA

TERSELENGARANYA PENDATAAN

LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN

16 KECAMATAN (KOORDINASI 5 KALI,

PENDATAAN 5 KALI, 20

KALI MONEV)

16 KECAMATAN (KOORDINASI 5

KALI, PENDATAAN 5 KALI, 20 KALI

MONEV)

25,000,000 16 KECAMATA

N (KOORDINASI 5 KALI, PENDATAAN 5 KALI, 20 KALI MONEV)

40,000,000 16 KECAMATA

N (KOORDIN

ASI 5 KALI,

PENDATAAN 5 KALI, 20 KALI MONEV)

44,000,000 16 KECAMATA

N (KOORDIN

ASI 5 KALI,


48,400,000 16 KECAMATA

N (KOORDINASI 5 KALI, PENDATAAN 5 KALI, 20 KALI MONEV)

53,240,000 16 KECAMATA

N (KOORDIN

ASI 5 KALI,


58,564,000 16 KECAMATAN

(KOORDINASI 5 KALI,

PENDATAAN 5 KALI, 20 KALI

MONEV)

269,204,000 BAG. KESRA

TERSELENGGARANYA KOORDINASI

DI BIDANG PENDIDIKAN

5 KALI KOORDIASI

DAN 32 KALI

MONITORING (15 KEC)

5 KALI KOORDIASI DAN 32 KALI

MONITORING (15 KEC)

75,000,000 5 KALI KOORDIASI

DAN 32 KALI

MONITORING (15 KEC)

75,000,000 5 KALI KOORDINASI DAN 32

KALI MONITORI

NG (16 KEC)


KALI MONITORI

NG (16 KEC)


KALI MONITORING (16 KEC)


KALI MONITORI

NG (16 KEC)

109,807,500 5 KALI KOORDINASI DAN 32 KALI MONITORING

(16 KEC)

532,882,500 BAG. KESRA

TERBANTUNYA SISWA KURANG

MAMPU/BERPRESTASI

SD/MI=300ORG/RP.300,000,

SMP/MTS=200/RP.40

0,000, SMA/MA=150/RP.75

0,000, S1=75/RP.1,500,000.

SD/MI=50ORG/RP.300,000,

SMP/MTS=36/RP.400,000,

SMA/MA=82/RP.750,000,

S1=41/RP.1,500,000.

152,400,000 SD/MI=50ORG/RP.300,000, SMP/MTS=36/RP.400,000,

SMA/MA=82/RP.750,000,

S1=41/RP.1,500,00

0.

160,000,000 SD/MI=50ORG/RP.300,000, SMP/MTS=36/RP.400,000, SMA/MA=82/RP.750,000, S1=41/RP.1,500,0

00.


00.

193,600,000 SD/MI=50ORG/RP.300,000, SMP/MTS=36/RP.400,000,

SMA/MA=82/RP.750,000,

S1=41/RP.1,500,00

0.


00.

234,256,000 SD/MI=300ORG/RP.300,0

00, SMP/MTS=216/RP.400,0

00, SMA/MA=492/RP.750,00

0, S1=246/RP.1,500,000.

1,129,216,000 BAG. KESRA

H a l a m a n | VII. 3 9 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 1 8 PROGRAM PENDIDIKAN KEAGAMAAN

65,000,000 65,000,000 80,000,000 88,000,000 96,800,000 106,480,000 117,128,000 553,408,000

1 TERSELENGGARANYA PEMBEKALAN DAN PELATIHAN SE KAB. JEPARA

200 KHOTIB, P3N DAN MODIN

200 KHOTIB, P3N DAN MODIN

25,000,000 200 KHOTIB, P3N DAN MODIN






208,153,000 BAG. KESRA

TERSELENGGARANYA BANTUAN DI BIDANG AGAMA

30 MONITORING (2 X 15

KECAMATAN)

30 MONITORING (2 X 15 KECAMATAN)

40,000,000 30 MONITORING (2 X 15 KECAMATA

N)

50,000,000 30 MONITORING (2 X

15 KECAMATA

N)

55,000,000 30 MONITORING (2 X

15 KECAMATA

N)

60,500,000 30 MONITORING (2 X 15 KECAMATA

N)

66,550,000 30 MONITORING (2 X

15 KECAMATA

N)

73,205,000 30 MONITORING

(2 X 15 KECAMATAN)

345,255,000 BAG. KESRA

1 1 9 PROGRAM PEMBINAAN SENI

DAN BUDAYA PELAJAR

400,000,000 400,000,000 450,000,000 495,000,000 544,500,000 598,950,000 658,845,000 3,147,295,000

TERSELENGGARANYA PELESTARIAN

SENI/BUDAYA MELALUI PENTAS SENI/FESTIVAL

47 PENTAS, 10 ALAT

KESENIAN, 14 KALI MONEV

47 PENTAS, 10 ALAT KESENIAN, 14

KALI MONEV

400,000,000 47 PENTAS, 10 ALAT


450,000,000 47 PENTAS, 10 ALAT


495,000,000 47 PENTAS, 10 ALAT


544,500,000 47 PENTAS, 10 ALAT


598,950,000 47 PENTAS, 10 ALAT


658,845,000 47 PENTAS, 10 ALAT


3,147,295,000 BAG. KESRA

1 2 KESEHATAN

1 2 1 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

3,544,154,000 3,243,366,500 7,014,122,500 6,456,782,500 6,624,110,000 6,936,105,000 7,206,300,000 37,480,786,500

TERLAKSANANYA PEMERIKSAAN

LABORATORIUM KLINIK DAN KESEHATAN

MASYARAKAT

984 PEMERIKSAA

N BAKTERIOLO

GIS AIR

1000 PEMERIKSAAN AIR, 40 SAMPEL PEMERIKSAAN KLINIK DAN 40

SAMPEL PEMERIKSAAN

MAKANAN MINUMAN TERLAYANI

105,000,000 1000 PEMERIKSA

AN BAKTERIOL

OGI AIR

45,000,000 1000 PEMERIKS

AAN BAKTERIOLOGIS AIR

50,000,000 1000 PEMERIKS


55,000,000 1000 PEMERIKSA

AN BAKTERIOLOGIS AIR

60,000,000 1000 PEMERIKS


65,000,000 6000 PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI

S AIR

380,000,000 DKK

- - - 30 SAMPEL PEMERIKSAAN KLINIK

40,000,000 30 SAMPEL

PEMERIKSAAN

KLINIK

40,000,000 50 SAMPEL

PEMERIKSAAN

KLINIK

40,000,000 50 SAMPEL PEMERIKSAAN KLINIK

40,000,000 50 SAMPEL

PEMERIKSAAN

KLINIK

40,000,000 210 SAMPEL PEMERIKSAAN

KLINIK

200,000,000 DKK

- - - 100 SAMPEL

PEMERIKSAAN

MAKANAN

35,000,000 100 SAMPEL

PEMERIKSAAN

MAKANAN

35,000,000 100 SAMPEL

PEMERIKSAAN

MAKANAN

40,000,000 100 SAMPEL

PEMERIKSAAN

MAKANAN

45,000,000 100 SAMPEL

PEMERIKSAAN

MAKANAN

50,000,000 500 SAMPEL PEMERIKSAAN

MAKANAN MINUMAN

205,000,000 DKK

H a l a m a n | VII. 4 0 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MINUMAN MINUMAN MINUMAN MINUMAN MINUMAN

- - - 2 RUMAH SAKIT DAN 20 SARANA KESEHATA

N, PENGADAAN 13 UNIT

ALAT PEMERIKSA

AN LABORATO

RIUM KESEHATA

N LINGKUNG

AN (BAKTERI,

UDARA, KIMIA)

860,000,000 2 RUMAH SAKIT DAN

30 SARANA

KESEHATAN

TERLAYANI PEMERIKS

AAN LABORATO

RIUM KESEHATA

N LINGKUNG

AN (BAKTERI, UDARA, KIMIA)


50 SARANA

KESEHATAN

TERLAYANI PEMERIKS

AAN LABORATO

RIUM KESEHATA

N LINGKUNG


50,000,000 4 RUMAH SAKIT DAN 50 SARANA KESEHATA

N TERLAYANI PEMERIKSA

AN LABORATO

RIUM KESEHATA

N LINGKUNG

AN (BAKTERI,

UDARA, KIMIA)


50 SARANA

KESEHATAN

TERLAYANI PEMERIKS

AAN LABORATO

RIUM KESEHATA

N LINGKUNG


55,000,000 4 RUMAH SAKIT DAN 50

SARANA KESEHATAN TERLAYANI

PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN (BAKTERI,

UDARA, KIMIA)

1,060,000,000 DKK

CAKUPAN KECUKUPAN OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

91 ITEM OBAT

107 ITEM OBAT 3,107,154,000 110 ITEM OBAT

6,000,000,000 113 ITEM OBAT

6,250,000,000 116 ITEM OBAT

6,400,000,000 117 ITEM OBAT

6,700,000,000 120 ITEM OBAT

6,950,000,000 683 ITEM OBAT

35,407,154,000 DKK

CAKUPAN PENGAWASAN

OBAT DAN BAHAN BERBAHAYA

(APOTEK,TOKO OBAT ,PKRT)

32 TEMPAT 64 TEMPAT 21,600,000 68 TEMPAT 22,610,000 71 TEMPAT

23,607,500 74 TEMPAT

24,605,000 76 TEMPAT 25,270,000 80 TEMPAT

26,600,000 433 TEMPAT 144,292,500 DKK

CAKUPAN FASILITASI

TEKNIK PENGELOLAAN

OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

21 KUNJUNGAN

21 KUNJUNGAN 9,612,500 26 KUNJUNGA

N

11,512,500 31 KUNJUNGA

N

13,175,000 35 KUNJUNGA

N

14,505,000 39 KUNJUNGA

N

15,835,000 42 KUNJUNGA

N

19,700,000 194 KUNJUNGAN

84,340,000 DKK

1 2 2 PROGRAM UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

30,000,000 70,000,000 110,000,000 145,000,000 165,500,000 181,550,000 198,205,000 870,255,000

H a l a m a n | VII. 4 1 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA KUALITAS DAN

KUANTITAS PELAYANAN

LABORATORIUM KEPADA

MASYARAKAT

7 ORANG PEMERIKSA

LABORATORIUM, 14 SARANA POKOK

LABORATORIUM,

OPERASIONAL

LABORATORIUM 12 BULAN

7 ORANG PEMERIKSA

LABORATORIUM, 16 SARANA POKOK LABORATORIUM,

OPERASIONAL LABORATORIUM 12

BULAN

30,000,000 7 ORANG PEMERIKSA LABORATORIUM, 20 SARANA POKOK

LABORATORIUM,

OPERASIONAL

LABORATORIUM 12 BULAN,

PENGIRIMAN

PELATIHAN 1

PETUGAS, SOSIALISA

SI LABKESDA

3 KALI

60,000,000 7 ORANG PEMERIKS

A LABORATORIUM, 22 SARANA POKOK

LABORATORIUM,

OPERASIONAL


PENGIRIMAN

PELATIHAN 2

PETUGAS, SOSIALISA

SI LABKESDA

3 KALI



LABORATORIUM,

OPERASIONAL


PENGIRIMAN

PELATIHAN 2

PETUGAS, SOSIALISA

SI LABKESDA

3 KALI

105,000,000 7 ORANG PEMERIKSA LABORATORIUM, 24 SARANA POKOK

LABORATORIUM,

OPERASIONAL


PENGIRIMAN

PELATIHAN 2

PETUGAS, SOSIALISA

SI LABKESDA

3 KALI



LABORATORIUM,

OPERASIONAL


PENGIRIMAN

PELATIHAN 2

PETUGAS, SOSIALISA

SI LABKESDA

3 KALI

125,000,000 7 ORANG PEMERIKSA

LABORATORIUM, 24 SARANA

POKOK LABORATORIU

M, OPERASIONAL LABORATORIUM 12 BULAN, PENGIRIMAN PELATIHAN 2

PETUGAS, SOSIALISASI LABKESDA 3

KALI

525,000,000 DKK

TERLAKSANANYA BANTUAN REHAB

FASILITAS SARPRAS

31 KEGIATAN

MONITORING

31 KEGIATAN MONITORING

40,000,000 31 KEGIATAN

MONITORING

50,000,000 31 KEGIATAN MONITORI

NG


NG

60,500,000 31 KEGIATAN

MONITORING


NG

73,205,000 31 KEGIATAN MONITORING

345,255,000 BAG. KESRA

1 2 3 PROGRAM PROMOSI

KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

409,000,000 384,400,000 426,050,000 469,190,000 513,903,000 560,315,000 613,599,000 3,714,020,000

TERLAKSANANYA CAKUPAN

PENJARINGAN KESEHATAN

SISWA SD DAN SETINGKAT

• JUMLAH SISWA

21.253 (100%)

• CAK. PENJARINGAN KES.

SISWA SD/MI 21.468

73,200,000 • CAK. PENJARING

AN KES. SISWA SD/MI 21.685

80,000,000 • CAK. PENJARINGAN KES. SISWA SD/MI 21.904

90,000,000 • CAK. PENJARINGAN KES. SISWA SD/MI 22.125

100,000,000 CAK. PENJARING

AN KES. SISWA SD/MI 22.348 (100 %)

110,000,000 CAK. PENJARINGAN KES. SISWA SD/MI 22.654 (100 %)

125,000,000 CAK. PENJARINGAN KES. SISWA

SD/MI 132.184

578,200,000 DKK

MENINGKATNYA CAKUPAN DESA

SIAGA AKTIF PURNAMA

CAK.STRATA DESA SIAGA PURNAMA

22 DS (11,2 %)

- 68,400,000 24 DS 75,240,000 26 DS 82,764,000 26 DS 91,041,000 34 DS 100,145,000 34 DS 110,160,000 34 DS 1,274,313,000 DKK

TERLAKSANANYA PROMOSI DI

BIDANG KESEHATAN

6 MMT,1 PAPAN INFORMASI,2000

STIKER,1000 POSTER,1000

LEAFLET,SIARAN RADIO,500 KALENDER

48,200,000 5 STASIUN RADIO,6

MMT, 500 KALENDER,

1000 POSTER, 2000

LEAFLET,

53,020,000 5 STASIUN RADIO,6 MMT, 500

KALENDER,1000

POSTER, 2000

LEAFLET,


KALENDER,1000

POSTER, 2000

LEAFLET,1


MMT, 500 KALENDER,

1000 POSTER, 2000

LEAFLET,1 FILM


KALENDER,1000

POSTER, 2000

LEAFLET,1


MMT, 500 KALENDER,1000 POSTER,

2000 LEAFLET,1

FILM

371,894,000 DKK

H a l a m a n | VII. 4 2 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

FILM FILM

MENINGKATNYA STRATA

POSYANDU LANSIA, SBH,

15 POSYANDU LANSIA,

15 POSYANDU LANSIA,21 SBH

28,200,000 15 POSYANDU LANSIA,21

SBH


SBH


SBH


SBH


SBH


SBH

191,832,000 DKK

MENINGKATNYA STRATA

POSKESTREN

40 KADER POSKESTREN,4

PONPES

28,200,000 6 PONPES,40

KADER POSKESTRE

N

29,610,000 8 PONPES,40 KADER

POSKESTREN

31,091,000 10 PONPES,40 KADER

POSKESTREN

32,650,000 12 POSPES,40

KADER POSKESTRE

N

34,283,000 14 PONPES,40 KADER

POSKESTREN

35,998,000 14 PONPES,40 KADER

POSKESTREN

191,832,000 DKK

MENINGKATNYA STRATA PHBS

4410 SAMPEL RUMAH TANGGA

- 38,200,000 4410 40,110,000 4410 42,116,000 4410 44,222,000 4410 46,434,000 4410 48,756,000 4410 259,838,000 DKK

MENINGKATNYA PELAYANAN KESEHATAN KARYAWAN

PERUSAHAAN

2 POS KESEHATAN

5 POS KESEHATAN, ZERO ACCIDENT, 30% KARYAWAN MEMAKAI MASKER

- 7POS KESEHATAN, ZERO

ACCIDENT, 40%

KARYAWAN MEMAKAI MASKER

3,460,000 9 POS KESEHATAN, ZERO

ACCIDENT, 50%



ACCIDENT, 60%



ACCIDENT, 70%



ACCIDENT, 80%


5,060,000 20 POS KESEHATAN,

ZERO ACCIDENT,

80% KARYAWAN MEMAKAI MASKER

21,111,000 DKK

CAKUPAN STRATA POSYANDU

PURNAMA DAN MANDIRI

364 POSY PURNAMA (33%),

127 POSY MANDIRI (11%)

389 POSY PURNAMA, 133 POSY MANDIRI

50,000,000 414 POSY PURNAMA, 144 POSY MANDIRI






450,000,000 DKK

ADANYA KAWASAN BEBAS

JENTIK DI 5 KECAMATAN

5 DESA 5 DESA 50,000,000 5 DESA 55,000,000 5 DESA 60,000,000 5 DESA 65,000,000 5 DESA 70,000,000 5 DESA 75,000,000 30 DESA 375,000,000

1 2 4 PROGRAM PERBAIKAN GIZI

MASYARAKAT

214,500,000 214,500,000 1,516,100,000 1,653,100,000 1,791,100,000 1,852,800,000 2,026,750,000 9,054,350,000


PEMBERIAN MPASI PADA

ANAK USIA 6-24 BULAN KELUARGA

MISKIN

10992 ANAK

824 ANAK - 1648 ANAK

741,600,000 1978 ANAK

890,100,000 2308 ANAK

1,038,600,000 2473 ANAK

1,112,800,000 2885 ANAK

1,298,250,000 12116 ANAK 5,081,350,000 DKK

H a l a m a n | VII. 4 3 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENURUNNYA CAKUPAN BALITA

GIZI BURUK MENDAPAT

PERAWATAN

151 ANAK (100%)

148 ANAK 164,500,000 144 ANAK 576,000,000 139 ANAK 556,000,000 134 ANAK 536,000,000 129 ANAK 516,000,000 124 ANAK 496,000,000 818 ANAK 2,844,500,000 DKK

TERLAKSANANYA CAKUPAN VITAMIN A

79968 ANAK

80049 ANAK - 80849 ANAK

- 81657 ANAK

- 82473 ANAK

- 83297 ANAK

- 84129 ANAK

- 492454 ANAK 0 DKK

CAKUPAN KONSUMSI GARAM

BERYODIUM

1536 KK SAMPEL

- - 1590 KK SAMPEL

143,500,000 1629 KK SAMPEL

147,000,000 1668 KKSAMPEL

151,500,000 1707 KK SAMPEL

154,000,000 1746 SAMPEL

157,500,000 9892 KK SAMPEL

753,500,000 DKK


PEMBERIAN FE 3 BUMIL

20913 BUMIL

- - 21595 BUMI

- 22169 BUMIL

- 22511 BUMIL

- 22857 BUMIL

- 23331 BUMIL

- 133728 BUMIL

0 DKK

CAKUPAN PUSKESMAS

MELAKSANAKAN SURVEILANS GIZI

21 PUSKESMAS

21 PUSK 50,000,000 21 PUSK 55,000,000 21 PUSK 60,000,000 21 PUSK 65,000,000 21 PUSK 70,000,000 21 PUSK 75,000,000 21 PUSK 375,000,000 DKK

1 2 5 PROGRAM PENGEMBANGAN

LINGKUNGAN SEHAT

1,500,892,000 218,500,000 393,250,000 439,750,000 466,825,000 523,364,000 555,520,500 2,597,209,500

MENINGKATNYA KUALITAS

LINGKUNGAN DAN JUMLAH DESA

SEHAT

47 DESA SEHAT

(24,20 %)

1 DESA SEHAT 33,200,000 2 DESA SEHAT

55,000,000 3 DESA SEHAT

75,000,000 3 DESA SEHAT

75,000,000 4 DESA SEHAT

100,000,000 4 DESA SEHAT

100,000,000 17 DESA SEHAT

438,200,000 DKK

DIKETAHUINYA KUALITAS AIR DEPOT AIR MINUM ISI

ULANG (DAMIU) DAN PDAM

360 SAMPEL AIR DAMIU, 420 SAMPEL AIR PDAM

360 SAMPEL AIR DAMIU, 420

SAMPEL AIR PDAM

33,200,000 420 SAMPEL

AIR DAMIU,

480 SAMPEL

AIR PDAM

36,500,000 480 SAMPEL

AIR DAMIU,

480 SAMPEL

AIR PDAM

40,150,000 516 SAMPEL

AIR DAMIU,

480 SAMPEL

AIR PDAM

44,165,000 516 SAMPEL

AIR DAMIU,

480 SAMPEL

AIR PDAM

48,500,000 516 SAMPEL

AIR DAMIU,

480 SAMPEL

AIR PDAM

53,350,000 516 SAMPEL AIR DAMIU, 480 SAMPEL AIR PDAM

255,865,000 DKK

DIKETAHUINYA ANGKA

KEPADATAN LALAT DAN

TERLAKSANANYA INSPEKSI

SANITASI ( IS )TPA/TPS

3 TPA KEPADATAN

LALAT, 4 SAMPEL AIR SUMUR, 16

SARANA INSPEKSI SANITASI TPA/TPS

3 TPA KEPADATAN LALAT, 4 SAMPEL AIR SUMUR, 16


23,200,000 3 TPA KEPADATAN

LALAT, 6 SAMPEL

AIR SUMUR, 16


25,500,000 3 TPA KEPADATAN LALAT, 6

SAMPEL AIR

SUMUR, 16



SAMPEL AIR

SUMUR, 16



LALAT, 4 SAMPEL

AIR SUMUR, 16



SAMPEL AIR

SUMUR, 16



LALAT, 6 SAMPEL AIR SUMUR, 16


178,300,000 DKK

H a l a m a n | VII. 4 4 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA PENGETAHUAN

KADER KESLING, TERBANGUNNYA

JAMBAN KELUARGA DAN

SPAL PERCONTOHAN, DIKETAHUINYA DATA PROGRAM

KESLING

STIMULAN (30 JAMBAN DI 3 DESA

30 JAMBAN DI 3 DESA

45,000,000 35 JAMBAN DI 3 DESA

50,000,000 40 JAMBAN DI

3 DESA

55,000,000 45 JAMBAN DI

3 DESA

60,000,000 50 JAMBAN DI 3 DESA

65,000,000 55 JAMBAN DI

3 DESA

70,000,000 225 JAMBAN 345,000,000 DKK

15 SPAL DI 3 DESA

15 SPAL DI 3 DESA 7,500,000 15 SPAL DI 3 DESA

8,250,000 15 SPAL DI 3 DESA

10,000,000 15 SPAL DI 3 DESA

11,000,000 15 SPAL DI 3 DESA

12,000,000 15 SPAL DI 3 DESA

15,000,000 90 SPAL 63,750,000 DKK

2 DESA PEMICUAN

CLTS

2 DESA PEMICUAN CLTS

20,000,000 2 DESA PEMICUAN

CLTS


CLTS


CLTS


CLTS


CLTS

30,000,000 22 DESA PEMICU CLTS

150,000,000 DKK

DIKETAHUINYA HASIL

PENGAWASAN MAKANAN DAN MINUMAN DI

IRTP, JASA BOGA DAN TOKO MAKANAN

PENYULUHAN 30 IRTP, 20 SAMPEL

MAKMIN

PENYULUHAN 30 IRTP / JASA BOGA, 30 SAMPEL MAKMIN

18,200,000 PENYULUHAN 40 IRTP / JASA

BOGA, 40 SAMPEL MAKMIN



24,200,000 PENYULUHAN 60 IRTP /

JASA, 60 SAMPEL MAKMIN

26,620,000 PENYULUHAN 70 IRTP /

JASA, 70 SAMPEL MAKMIN



35,750,000 PENYULUHAN 80 IRTP / JASA BOGA, 80 SAMPEL

MAKMIN

159,270,000 DKK

TEBANGUNNYA INCENERATOR DI

PUSKESMAS

- - 2 INCINERAT

OR

130,000,000 2 INCENERA

TOR

135,000,000 2 INCENERA

TOR

140,000,000 2 INCENERAT

OR

145,000,000 2 INCENERA

TOR

150,000,000 10 INCENERATOR

700,000,000 DKK


KESEHATAN LINGKUNGAN

PONDOK PESANTREN

(TERBANGUNNYA SARANA SANITASI

PONPES), SEKOLAH, PASAR

DAN TERAWASINYA JAJANAN ANAK

SEKOLAH.

4 PONPES, 16

SEKOLAH, 2 PASAR, 6

JASABOGA, PENYULUHA

N KEAMANAN

PANGAN JAJAN ANAK

SEKOLAH (30 SD), 30 SAMPEL

JAJAN SEKOLAH, 10 SAMPEL

JAJAN PASAR

6 PONPES, 20 SEKOLAH, 20 JAJAN

SEKOLAH

38,200,000 6 PONPES, 20

SEKOLAH, 20 JAJAN SEKOLAH,

1 PASAR, 4 JAJAN PASAR

44,000,000 6 PONPES, 20

SEKOLAH, 20 JAJAN SEKOLAH, 1 PASAR, 4 JAJAN PASAR

48,400,000 6 PONPES, 20


53,240,000 6 PONPES, 20

SEKOLAH, 40 JAJAN SEKOLAH,

1 PASAR, 4 JAJAN PASAR

58,564,000 6 PONPES, 20


64,420,500 6 PONPES, 20 SEKOLAH, 40

JAJAN SEKOLAH, 1

PASAR, 4 JAJAN PASAR

306,824,500 DKK

1 2 6 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

1,192,600,000 1,204,900,000 1,519,000,000 1,621,000,000 1,745,000,000 1,801,000,000 1,865,000,000 9,755,900,000

H a l a m a n | VII. 4 5 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CAKUPAN DESA/KELURAHAN

UCI

190 195 435,300,000 195 465,000,000 195 480,000,000 195 520,000,000 195 500,000,000 195 500,000,000 195 2,900,300,000 DKK

PROPORSI ANAK UMUR 1 TAHUN DIIMUNISASI

CAMPAK

20,575 20,100 20,200 20,300 20,400 20,500 20,600 - DKK

AFP RATE PER 100.000

PENDUDUK < 15 TAHUN

6 6 50,000,000 6 55,000,000 6 60,000,000 6 65,000,000 7 70,000,000 7 75,000,000 7 375,000,000 DKK

PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA

BALITA

8236 8401 25,000,000 8569 30,000,000 8740 35,000,000 8915 40,000,000 9093 45,000,000 8236 50,000,000 51,954 225,000,000 DKK

PENEMUAN PASIEN BARU TB

BTA POSITIF (CDR)

499 896 60,000,000 996 65,000,000 1146 70,000,000 1195 75,000,000 1210 80,000,000 1270 80,000,000 6713 430,000,000 DKK

ANGKA KESAKITAN DB PER 100,000

PENDUDUK

27 50/100.000 396,400,000 45 420,000,000 40 440,000,000 35 460,000,000 35 470,000,000 30 480,000,000 30 2,666,400,000 DKK

PENEMUAN PENDERITA DIARE

245 255 25,000,000 270 30,000,000 285 35,000,000 285 40,000,000 290 45,000,000 295 50,000,000 1680 225,000,000 DKK

PREVALENSI HIV PADA PENDUDUK

USIA 15-24 TAHUN

58 56 98,200,000 54 130,000,000 52 140,000,000 50 150,000,000 48 160,000,000 46 170,000,000 46 848,200,000 DKK

PROPORSI PENDUDUK YANG TERINFEKSI HIV

LANJUT YANG MEMILIKI AKSES

PADA OBAT ANTIRETROVIRAL

65 75 - 85 120,000,000 105 130,000,000 125 140,000,000 135 150,000,000 150 160,000,000 150 700,000,000 DKK

JUMLAH KUNJUNGAN

PASIEN KE KLINIK

- - 550 26,000,000 600 28,000,000 650 30,000,000 700 33,000,000 750 35,000,000 3250 152,000,000 DKK

JUMLAH KLINIK VCT / KLINIK VCT MOBILE

- - 1 8,000,000 1 13,000,000 1 15,000,000 1 18,000,000 1 20,000,000 1 74,000,000 DKK

H a l a m a n | VII. 4 6 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ANGKA PENEMUAN KASUS

MALARIA PER 1.000 PENDUDUK

48 30 30,000,000 28 35,000,000 26 40,000,000 24 45,000,000 24 50,000,000 22 55,000,000 154 255,000,000 DKK

PROPORSI JUMLAH KASUS

TB YANG TERDETEKSI

DALAM PROGRAM DOTS

499 896 60,000,000 996 65,000,000 1146 70,000,000 1195 75,000,000 1210 80,000,000 1270 80,000,000 6713 430,000,000 DKK

PENEMUAN KASUS BARU

KUSTA/100,000

56 - 62 40,000,000 65 45,000,000 68 50,000,000 69 55,000,000 72 60,000,000 336 250,000,000 DKK

CAKUPAN DESA/KELURAHAN MENGALAMI KLB YANG DILAKUKAN PE KURANG DARI

24 JAM

194 195 25,000,000 195 30,000,000 195 35,000,000 195 40,000,000 195 45,000,000 195 50,000,000 195 225,000,000 DKK

1 2 7 PROGRAM STANDARISASI

PELAYANAN KESEHATAN

237,500,000 217,500,000 464,100,000 499,100,000 532,500,000 577,000,000 636,000,000 2,926,200,000

MENINGKATNYA PROSENTASE PUSKESMAS

TERAKREDITASI

1 (SATU) PUSKESMAS

ISO, 1 (SATU)

PUSKESMAS TERAKREDIT

ASI

2 (DUA) PUSKESMAS

TERAKREDITASI (100%)

141,300,000 2 (DUA) PUSKESMA

S TERAKREDI

TASI (100%)

180,000,000 2 (DUA) PUSKESMA

S TERAKRED

ITASI (100%)

210,000,000 2 (DUA) PUSKESMA

S TERAKRED

ITASI (100%)

240,000,000 2 (DUA) PUSKESMA

S TERAKREDI

TASI (100%)

275,000,000 2 (DUA) PUSKESMA

S TERAKRED

ITASI (100%)

315,000,000 14 (EMPAT BELAS)

PUSKESMAS TERAKREDITAS

I (100%)

1,361,300,000 DKK

MENINGKATNYA MUTU PELAYANAN

DALAM PENGKALIBRASIA

N ALAT UNTUK PUSKESMAS

- KALIBRASI ALAT

KESEHATAN DI 2

PUSKESMAS

100,000,000 KALIBRASI ALAT

KESEHATAN DI 2

PUSKESMAS


KESEHATAN DI 2

PUSKESMAS


KESEHATAN DI 2

PUSKESMAS


KESEHATAN DI 2

PUSKESMAS


KESEHATAN DI 12

PUSKESMAS

565,000,000 DKK

TERCAPAINYA TENAGA

FUNGSIONAL KESEHATAN YANG

KOMPETEN, BERMUTU DAN BERDAYA GUNA

1048 TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN

SEJUMLAH 1150 ORANG

31,600,000 TENAGA FUNGSION

AL KESEHATA

N SEJUMLAH

1200 ORANG


AL KESEHATA

N SEJUMLAH

1250 ORANG


AL KESEHATA

N SEJUMLAH

1300 ORANG


AL KESEHATA

N SEJUMLAH

1350 ORANG


AL KESEHATA

N SEJUMLAH

1400 ORANG

38,500,000 TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN SEJUMLAH

1400 ORANG

211,100,000 DKK

H a l a m a n | VII. 4 7 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERLAKSANANYA DOKUMEN

PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM

KESEHATAN, PENDAYAGUNAAN

DAN PENGEMBANGAN

KARIERNYA

0 ADANNYA DOKUMEN PERENCANAAN

KEBUTUHAN SDM KESEHATAN,

PENDAYAGUNAAN DAN

PENGEMBANGAN KARIERNYA DI 100 SARANA KESEHATAN

DI KAB.JEPARA

- ADANNYA DOKUMEN PERENCAN

AAN KEBUTUHA

N SDM KESEHATA

N, PENDAYAG

UNAAN DAN

PENGEMBANGAN

KARIERNYA DI 100 SARANA

KESEHATAN DI

KAB.JEPARA

22,500,000 ADANNYA DOKUMEN PERENCAN

AAN KEBUTUHA

N SDM KESEHATA

N, PENDAYAG

UNAAN DAN

PENGEMBANGAN


KESEHATAN DI

KAB.JEPARA


AAN KEBUTUHA

N SDM KESEHATA

N, PENDAYAG

UNAAN DAN

PENGEMBANGAN


KESEHATAN DI

KAB.JEPARA


AAN KEBUTUHA

N SDM KESEHATA

N, PENDAYAG

UNAAN DAN

PENGEMBANGAN


KESEHATAN DI

KAB.JEPARA


AAN KEBUTUHA

N SDM KESEHATA

N, PENDAYAG

UNAAN DAN

PENGEMBANGAN


KESEHATAN DI

KAB.JEPARA

32,500,000 ADANNYA DOKUMEN

PERENCANAAN KEBUTUHAN

SDM KESEHATAN,

PENDAYAGUNAAN DAN

PENGEMBANGAN KARIERNYA

DI 100 SARANA

KESEHATAN DI KAB.JEPARA

137,500,000 DKK

MENINGKATANYA MOTIVASI,

DEDIKASI, DAN LOYALITAS

TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS.

18 PEMILIHAN TENAGA BERPRESTASI SEJUMLAH 18

ORANG, TERDIRI DARI MEDIS, PARAMEDIS,

NUTRISIONIS DAN KESMAS

13,200,000 PEMILIHAN TENAGA

BERPRESTASI

SEJUMLAH 18 ORANG,

TERDIRI DARI

MEDIS, PARAMEDI

S, NUTRISION

IS DAN KESMAS


BERPRESTASI

SEJUMLAH 18

ORANG, TERDIRI

DARI MEDIS,

PARAMEDIS,



BERPRESTASI

SEJUMLAH 18

ORANG, TERDIRI

DARI MEDIS,

PARAMEDIS,



BERPRESTASI

SEJUMLAH 18 ORANG,

TERDIRI DARI

MEDIS, PARAMEDI

S, NUTRISION

IS DAN KESMAS


BERPRESTASI

SEJUMLAH 18

ORANG, TERDIRI

DARI MEDIS,

PARAMEDIS,



BERPRESTASI SEJUMLAH 18

ORANG, TERDIRI DARI

MEDIS, PARAMEDIS, NUTRISIONIS DAN KESMAS

118,200,000 DKK

TERCAPAINYA PEMBINAAN

PERIJINANTENAGA DAN SARANA KESEHATAN

47 TERBINANYA 40 PERIJINAN TENAGA

(DOKTER,BIDAN,BATTRA) DAN 17

SARANA KESEHATAN SWASTA DAN PEMERINTAH

(RS,KLINIK, LAB, OPTIK)

31,400,000 TERBINANYA 55

PERIJINAN TENAGA

(DOKTER,BIDAN,BATTRA) DAN

17 SARANA KESEHATAN SWASTA

DAN PEMERINTA

H (RS,KLINI

K, LAB, OPTIK)


PERIJINAN TENAGA


17 SARANA

KESEHATAN SWASTA

DAN PEMERINT

AH (RS,KLINI

K, LAB, OPTIK)


PERIJINAN TENAGA


17 SARANA

KESEHATAN SWASTA

DAN PEMERINT

AH (RS,KLINI

K, LAB, OPTIK)


PERIJINAN TENAGA


17 SARANA KESEHATAN SWASTA

DAN PEMERINTA

H (RS,KLINI

K, LAB, OPTIK)


PERIJINAN TENAGA


17 SARANA

KESEHATAN SWASTA

DAN PEMERINT

AH (RS,KLINI

K, LAB, OPTIK)

59,000,000 TERBINANYA 90 PERIJINAN

TENAGA (DOKTER,BIDA

N,BATTRA) DAN 17 SARANA

KESEHATAN SWASTA DAN PEMERINTAH (RS,KLINIK, LAB, OPTIK)

281,100,000 DKK

H a l a m a n | VII. 4 8 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERLAKSANANYA PENINGKATAN

PENGETAHUAN & KETRAMPILAN

TENAGA KESEHATAN

MELALUI PENGIRIMAN

DIKLAT

0 0 - PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT 6 TIM (TIAP

TIM TERDIRI

DARI : 1 DOKTER, 1 PERAWAT, 1 BIDAN)

72,000,000 PENGIRIMAN

PESERTA DIKLAT 5 TIM (TIAP

TIM TERDIRI

DARI : 1 DOKTER,

1 PERAWAT, 1 BIDAN)



TIM TERDIRI

DARI : 1 DOKTER,

1 PERAWAT, 1 BIDAN)

48,000,000 PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT 3 TIM (TIAP

TIM TERDIRI

DARI : 1 DOKTER, 1 PERAWAT, 1 BIDAN)



TIM TERDIRI

DARI : 1 DOKTER,

1 PERAWAT, 1 BIDAN)

36,000,000 PENGIRIMAN PESERTA

DIKLAT 3 TIM (TIAP TIM

TERDIRI DARI : 1 DOKTER, 1 PERAWAT, 1

BIDAN)

252,000,000 DKK

1 2 8 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

PENDUDUK MISKIN

481,700,000 8,393,340,000 15,501,525,000 17,740,590,000 19,867,740,000 22,290,305,000 24,634,345,000 108,427,845,000

MENINGKATKAN CAKUPAN

PELAYANAN KESEHATAN DASAR BG. PENDUDUK

MISKIN (KUNJ. RAWAT JALAN)

TEREALISASINYA 373 TINDAKAN

PENUNJANG MEDIS PASIEN MISKIN RAWAT JALAN*

0 - 451 PASIEN MISKIN

TERLAYANI PD

KUNJUNGAN RAWAT

JALAN

6,765,000 496 PASIEN MISKIN

TERLAYANI PD

KUNJUNGAN RAWAT

JALAN


TERLAYANI PD

KUNJUNGAN RAWAT

JALAN


TERLAYANI PD

KUNJUNGAN RAWAT

JALAN


TERLAYANI PD

KUNJUNGAN RAWAT

JALAN


TERLAYANI PD KUNJUNGAN

RAWAT JALAN

41,280,000 DKK

MENINGKATKAN CAKUPAN


MISKIN (RAWAT INAP DI

PUSKESMAS)

TEREALISASINYA 467


MISKIN (RAWAT INAP DI

PUSKESMAS)*

0 - 570 PASIEN MISKIN

TERLAYANI DII RAWAT

INAP PUSKESMA

S


TERLAYANI DII RAWAT

INAP PUSKESMA

S


TERLAYANI DII RAWAT

INAP PUSKESMA

S


TERLAYANI DII RAWAT

INAP PUSKESMA

S


TERLAYANI DII RAWAT

INAP PUSKESMA

S


TERLAYANI DII RAWAT INAP PUSKESMAS

2,398,775,000 DKK

MENINGKATKAN CAKUPAN PROGRAM

PELAYANAN MISKIN DENGAN

MONEV KEGIATAN DI PUSKESMAS

TEREALISASINYA 42 KEGIATN

MONEV DI PUSKESMAS

DAN JARINGANNY

A

42 KEGIATAN MONEV TERLAKSANA DI PUSKESMAS DAN

JARINGANNYA

11,340,000 63KEGIATAN MONEV

TERLAKSANA DI

PUSKESMAS DAN

JARINGANNYA

17,010,000 63 KEGIATAN MONEV

TERLAKSANA DI

PUSKESMAS DAN

JARINGANNYA


TERLAKSANA DI

PUSKESMAS DAN

JARINGANNYA


TERLAKSANA DI

PUSKESMAS DAN

JARINGANNYA


TERLAKSANA DI

PUSKESMAS DAN

JARINGANNYA


TERLAKSANA DI PUSKESMAS

DAN JARINGANNYA

115,290,000 DKK

MENINGKATNYA CAKUPAN

PELAYANAN RUJUKAN

KESEHATAN BAGI PENDUDUK

MISKIN DI PPK II DAN PPK III

2,000 ORANG DARI

46,015 ORANG YANG

TERDAFTAR DALAM

JAMKESMASDA.

2,000 ORANG DARI 46,015 ORANG

YANG TERDAFTAR DALAM

JAMKESMASDA.

8,000,000,000 3231 KASUS RAWAT INAP DI PPK II

DAN PPK III

TERLAYANI


DAN PPK III

TERLAYANI


DAN PPK III

TERLAYANI


DAN PPK III

TERLAYANI


DAN PPK III

TERLAYANI

22,717,500,000 3495 KASUS RAWAT INAP

DI PPK II DAN PPK III

TERLAYANI

100,774,000,000 DKK

H a l a m a n | VII. 4 9 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TEREALISASINYA OPERASI KATARAK BAGI PENDUDUK

MISKIN

TEREALISASI OPERASI

SEJUMLAH 5 PASIEN MISKIN

20 ORANG PENDUDUK MISKIN

DI OPERASI

60,000,000 25 ORANG PENDUDUK MISKIN DI OPERASI






827,500,000 DKK

TEREALISASINYA OPERASI KELAINAN

KONGENITAL (BIBIR SUMBING,

POLIDAKTILI, SINDAKTILI,

HEDROCEPALUS, MENINGOKEL,

HIPOSPADIA DLL) BAGI PENDUDUK

MISKIN

TEREALISASI OPERASI SEJUMLAH 19 PASIEN

MISKIN

8 ORANG PENDUDUK MISKIN DI OPERASI







727,000,000 DKK

TEREALISASINYA OPERASI LAIN

(HERNIA, LYPOMA, STROMA

DLL) BAGI PENDUDUK

MISKIN

TEREALISASI OPERASI SEJUMLAH 34 PASIEN

MISKIN

25 ORANG PENDUDUK MISKIN

DI OPERASI







1,774,500,000 DKK

TEREALISASINYA KHITANAN BAGI

PENDUDUK MISKIN/ANAK PANTI ASUHAN

_ 200 ANAK TERKHITANI

90,000,000 225 ANAK TERKHITAN

I

112,500,000 250 ANAK TERKHITA

NI


NI

165,000,000 300 ANAK TERKHITAN

I


NI

227,500,000 350 ANAK TERKHITANI

927,500,000 DKK

VALIDASI DATA MISKIN

JAMKESMASDA**

195 TIM DESA

MELAKSANAKAN

VALIDASI DATA

JAMKESMASDA,

SOSIALISASI LINTAS

SEKTORAL DAN

ANALISA TIM

PENGELOLA

_ - 195 TIM DESA

MELAKSANAKAN

VALIDASI DATA

JAMKESMASDA,

SOSIALISASI LINTAS SEKTORAL

DAN ANALISA

TIM PENGELOLA

110,000,000 195 TIM DESA

MELAKSANAKAN

VALIDASI DATA

JAMKESMASDA,


DAN ANALISA

TIM PENGELOL

A

120,000,000 195 TIM DESA

MELAKSANAKAN

VALIDASI DATA

JAMKESMASDA,


DAN ANALISA

TIM PENGELOL

A

130,000,000 195 TIM DESA

MELAKSANAKAN

VALIDASI DATA

JAMKESMASDA,


DAN ANALISA

TIM PENGELOLA

140,000,000 195 TIM DESA

MELAKSANAKAN

VALIDASI DATA

JAMKESMASDA,


DAN ANALISA

TIM PENGELOL

A

150,000,000 195 TIM DESA MELAKSANAKA

N VALIDASI DATA

JAMKESMASDA, SOSIALISASI

LINTAS SEKTORAL

DAN ANALISA TIM

PENGELOLA

650,000,000 DKK

PENGADAAN KARTU

JAMKESMASDA

_ _ - _ - CETAK KARTU

JAMKESMASDA

SEBANYAK 43.450

93,000,000 _ - CETAK KARTU

JAMKESMASDA

SEBANYAK 43.450

99,000,000 _ - CETAK KARTU JAMKESMASDA

SEBANYAK 43.450

192,000,000 DKK

H a l a m a n | VII. 5 0 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 9 PROGRAM PENGADAAN,

PENINGKATAN DAN PERBAIKAN

SARANA PRASARANA

PUSKESMAS / PUSKESMAS

PEMBANTU DAN JARINGANNYA

7,158,279,000 4,877,279,000 8,770,000,000 10,190,000,000 8,470,000,000 6,790,000,000 6,600,000,000 45,697,279,000

CAKUPAN SARANA FISIK BAGI PUSKESMAS

MAMPU PERSALINAN DAN

PUSKESMAS RUJUKAN PONED

(DAK)

11 PUSKESMAS

MAMPU PERSALINAN

2 PUSKESMAS 1,700,000,000 2 PUSKESMAS MAMPU

PERSALINAN

1,700,000,000 2 PUSKESMA

S

1,700,000,000 2 PUSKESMA

S

1,700,000,000 1 PUSKESMA

S

850,000,000 1 PUSKESMA

S.

850,000,000 10 PUSKESMAS.

8,500,000,000 DKK

CAKUPAN / PROSENTASE

DESA DENGAN PKD LAYAK PERSALINAN

(DAK)

108 DESA YANG

MEMPUNYAI PKD LAYAK

7 PKD LAYAK PERSALINAN

1,260,000,000 8 PKD LAYAK

PERSALINAN

1,440,000,000 7 PKD LAYAK

PERSALINAN

1,260,000,000 8 PKD LAYAK

PERSALINAN

1,440,000,000 7 PKD 1,260,000,000 5 PKD 1,800,000,000 42 PKD 8,460,000,000 DKK

CAKUPAN KETERSEDIAAN SARANA RUMAH DINAS DOKTER /

PERAWAT / BIDAN KHUSUSNYA DIDAERAH PERAIRAN

(KARIMUNJAWA / PONED)

KEBUTUHAN 10 BUAH RUMAH

DINAS PADA TAHUN 2011 BELUM

TEREALISASI ( 0%)

2 RUMDIN 700,000,000 2 RUMDIN 700,000,000 2 RUMDIN 700,000,000 2 RUMDIN 700,000,000 2 RUMDIN 350,000,000 2 RUMDIN 350,000,000 12 RUMDIN 3,500,000,000 DKK

CAKUPAN SARANA / KENDARAAN RODA 4 YANG MEMADAI BAGI

PUSKESMAS BARU DAN PUSKESMAS

RUJUKAN

TERDAPAT 1 PUSKESMAS BARU DAN 4 PUSKESMAS

RUJUKAN BELUM

MEMILIKI SARANA

KENDARAAN RODA 4

1 PUSKESLIN

G

230,000,000 1 AMBULAN

230,000,000 1 AMBULAN

230,000,000 1 AMBULAN

230,000,000 1 PUSKESLING DAN 3

AMBULAN

920,000,000 DKK

H a l a m a n | VII. 5 1 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CAKUPAN KETERSEDIAN SARANA ALAT KESEHATAN

DASAR PKD , PUSKESMAS DAN

PUSTU

KETERSEDIAAN ALAT

KESEHATAN YANG LAYAK

86% UNTUK

PERSALINAN

11 PAKET ALAT 1,217,279,000 12 PAKET ALAT

2,400,000,000 15 PAKET ALAT

3,000,000,000 15 PAKET ALAT

3,000,000,000 9 PAKET ALAT

1,800,000,000 11 PAKET ALAT

2,200,000,000 73 PAKET ALAT

13,617,279,000 DKK

CAKUPAN SARANA ALAT KESEHATAN

KHUSUS : RONTGEN, USG

BAGI 9 PUSKESMAS

RUJUKAN PONED

6 PUSKESMAS

0 - 1 PUSKESMA

S

900,000,000 1 PUSKESMA

S

1,000,000,000 2 PUSKESMAS 1,900,000,000 DKK

PROSENTASE PERBAIKAN 14 PUSTU DENGAN KONDISI RUSAK

BERAT

14 PUSTU RUSAK BERAT

0 - 2 PUSTU 500,000,000 2 PUSTU 500,000,000 2 PUSTU 500,000,000 2 PUSTU 500,000,000 2 PUSTU 500,000,000 10 PUSTU 2,500,000,000 DKK

PENINGKATAN KAPASITAS

RUANG RAWAT INAP KHUSUS IBU MELAHIRKAN DAN ANAK (BANGSAL KHUSUS ANAK)

BAGI 8 PUSKESMAS

HINGGA TAHUN 2017

SAAT INI BELUM ADA BANGSAL KHUSUS ANAK DI

PUSKESMAS RAWAT INAP

DI KABUPATEN

JEPARA

0 - 1 PUSKESMA

S

900,000,000 2 PUSKESMA

S

1,800,000,000 1 PUSKESMA

S

900,000,000 2 PUSKESMA

S

1,800,000,000 1 PUSKESMA

S.

900,000,000 7 PUSKESMAS. 6,300,000,000 DKK

1 2 10 PROGRAM KEMITRAAN

PENINGKATAAN PELAYANAN KESEHATAN

40,000,000 1,486,000,000 1,645,000,000 1,809,500,000 1,990,450,000 2,189,495,000 2,408,444,500 11,528,889,500

H a l a m a n | VII. 5 2 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA PELAYANAN KESEHATAN

KEPADA MASYARAKAT

10 LEMBAGA

PENYELENGGARA

KESEHATAN MASYARAKA

T ( LGN-OTA, PMI JEPARA, YARSI

JEPARA, KOMDA LANSIA, RSIA

KUMALA SIWI, RSIA

SITI KHATIDJAH, RSU PKU MAYONG, YKM NU KLINIK

MASYITOH, KORPRI,

PANTI ASUHAN).

10 LEMBAGA PENYELENGGARA

KESEHATAN MASYARAKAT ( LGN-OTA, PMI JEPARA, YARSI JEPARA, KOMDA LANSIA, RSIA KUMALA SIWI,

RSIA SITI KHATIDJAH, RSU

PKU MAYONG, YKM NU KLINIK MASYITOH,

KORPRI, PANTI ASUHAN).

1,115,000,000 10 LEMBAGA

PENYELENGGARA

KESEHATAN

MASYARAKAT ( LGN-OTA, PMI JEPARA, YARSI


KUMALA SIWI,

RSIA SITI KHATIDJAH, RSU PKU MAYONG, YKM NU KLINIK

MASYITOH, KORPRI,

PANTI ASUHAN).

1,200,000,000 10 LEMBAGA PENYELEN

GGARA KESEHATA

N MASYARAKAT ( LGN-OTA, PMI JEPARA, YARSI


KUMALA SIWI,

RSIA SITI KHATIDJAH, RSU PKU

MAYONG, YKM NU KLINIK

MASYITOH,

KORPRI, PANTI

ASUHAN).


GGARA KESEHATA



KUMALA SIWI,



MASYITOH,

KORPRI, PANTI

ASUHAN).

1,452,000,000 10 LEMBAGA

PENYELENGGARA

KESEHATAN

MASYARAKAT ( LGN-OTA, PMI JEPARA, YARSI


KUMALA SIWI,


MASYITOH, KORPRI,

PANTI ASUHAN).


GGARA KESEHATA



KUMALA SIWI,



MASYITOH,

KORPRI, PANTI

ASUHAN).

1,756,920,000 10 LEMBAGA PENYELENGGA

RA KESEHATAN MASYARAKAT ( LGN-OTA, PMI JEPARA,

YARSI JEPARA, KOMDA

LANSIA, RSIA KUMALA SIWI,


MASYITOH, KORPRI,

PANTI ASUHAN).

8,441,120,000 BAG. KESRA

MENINGKATNYA KOORDINASI DI

BIDANG KESEHATAN,

KOORDINASI DAN MONITORING

6 KALI KEGIATAN

6 KALI KEGIATAN 20,000,000 6 KALI KEGIATAN

25,000,000 6 KALI KEGIATAN





172,627,500 BAG. KESRA

MENINGKATNYA KESADARAN

HIDUP SEHAT DAN KESEHATAN ANAK SEKOLAH

- 5 SEKOLAH SEBAGAI SAMPLING

33,000,000 5 SEKOLAH SEBAGAI

SAMPLING


SAMPLING


SAMPLING


SAMPLING


SAMPLING


SAMPLING

246,678,500 BAG. KESRA


HIDUP SEHAT (PHBS)

- 5 DESA SEBAGAI SAMPLING

48,000,000 5 DESA SEBAGAI

SAMPLING


SAMPLING


SAMPLING


SAMPLING


SAMPLING


SAMPLING

414,306,000 BAG. KESRA


HIDUP SEHAT (PHBS)

- 50 KK PRA SEJAHTERA / RP.

5,000,000

250,000,000 50 KK PRA SEJAHTERA

/ RP. 5,000,00

0

300,000,000 50 KK PRA

SEJAHTERA / RP.

5,000,000

330,000,000 50 KK PRA

SEJAHTERA / RP.

5,000,000

363,000,000 50 KK PRA SEJAHTERA

/ RP. 5,000,00

0

399,300,000 50 KK PRA

SEJAHTERA / RP.

5,000,000

439,230,000 50 KK PRA SEJAHTERA /

RP. 5,000,000

2,081,530,000 BAG. KESRA

H a l a m a n | VII. 5 3 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA PELAYANAN DI KOODINASI DI

BIDANG KESEHATAN

7 ORG 8 ORG 20,000,000 8 ORG 25,000,000 8 ORG 27,500,000 8 ORG 30,250,000 8 ORG 33,275,000 8 ORG 36,602,500 8 ORG 172,627,500 BAG. KESRA

1 2 11 PROGRAM PENINGKATAN

KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN

ANAK

481,700,000 500,000,000 525,000,000 550,000,000 600,000,000 630,000,000 685,000,000 3,490,000,000

CAKUPAN KUNJUNGAN BUMIL K4

JUMLAH KUNJUNGAN BUMIL K4 =

22.414 (97,2 %)

CAK. KUNJUNGAN BUMIL K4 = 94 %

(22.514)

60,000,000 CAK. KUNJUNGA

N BUMIL K4 = 95

% (22.983)


N BUMIL K4 = 95

% (23.215)


N BUMIL K4 = 95

% (23.450)


N BUMIL K4 = 95

% (23.687)


N BUMIL K4 = 95

% (23.926)

80,000,000 CAK. KUNJUNGAN BUMIL K4 =

95 % (23.926)

420,000,000 DKK

CAKUPAN KOMPLIKASI

KEBIDANAN YANG DITANGANI

JUMLAH KOMPLIKASI KEBIDANAN

YANG DITANGANI = 3.681

(79,79 %)

CAK. KOMPLIKASI KEBIDANAN YG

DITANGANI = 70 % (3.353)

100,000,000 CAK. KOMPLIKAS

I KEBIDANAN

YG DITANGANI = 75 % (3.629)

105,000,000 CAK. KOMPLIKA

SI KEBIDANA

N YG DITANGANI = 80 % (3.910)


SI KEBIDANA


120,000,000 CAK. KOMPLIKAS

I KEBIDANAN

YG DITANGANI = 80 % (3.989)


SI KEBIDANA


150,000,000 CAK. KOMPLIKASI

KEBIDANAN YG DITANGANI =

80 % (4.030)

715,000,000 DKK

CAKUPAN PERTOLONGAN

PERSALINAN OLEH TENAGA

KESEHATAN

JUMLAH PERSALINAN OLEH NAKES = 21.599 (97,9 %)

CAK. PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH NAKES = 93 %

(21.254)

65,000,000 CAK. PERTOLON

GAN PERSALINA

N OLEH NAKES =

94 % (21.700)


GAN PERSALINA

N OLEH NAKES =

94 % (21.919)


GAN PERSALINA

N OLEH NAKES =

95 % (22.376)


GAN PERSALINA

N OLEH NAKES =

95 % (22.602)


GAN PERSALINA

N OLEH NAKES =

95 % (22.830)

80,000,000 CAK. PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH NAKES

= 95 % (22.830)

435,000,000 DKK

CAKUPAN PELAYANAN NIFAS

JUMLAH PELAYANAN NIFAS = 21.653

(98,1 %)

CAK. PELAYANAN NIFAS : 92 %

(21.026)

50,000,000 CAK. PELAYANAN NIFAS : 93 %

(21.469)

50,000,000 CAK. PELAYANAN NIFAS :

94 % (21.919)


95 % (22.376)

60,000,000 CAK. PELAYANAN NIFAS : 95 %

(22.602)


95 % (22.830)

65,000,000 CAK. PELAYANAN NIFAS : 95 % (22.830)

340,000,000 DKK

CAKUPAN NEONATUS DENGAN

KOMPLIKASI YANG DITANGANI

JUMLAH NEONATAL

KOMPLIKASI DITANGANI = 1.679 (54,2 %)

CAK. NEONATUS DG KOMPLIKASI YG

DITANGANI : 80 % (2.611)

85,000,000 CAK. NEONATUS

DG KOMPLIKAS

I YG DITANGANI

: 80 % (2.638)


DG KOMPLIKA

SI YG DITANGANI : 80 % (2.664)


DG KOMPLIKA



DG KOMPLIKAS

I YG DITANGANI

: 80 % (2.718)


DG KOMPLIKA


115,000,000 CAK. NEONATUS DG KOMPLIKASI

YG DITANGANI : 80 % (2.746)

580,000,000 DKK

CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI

JUMLAH KUNJUNGAN BAYI OLEH NAKES = 18.912

(90,7 %)

CAK. KUNJUNGAN BAYI : 87 % (18.942)


N BAYI : 88 %

(19.353)

55,000,000 CAK. KUNJUNGAN BAYI : 89 %

(19.770)


(20.195)


N BAYI : 90 %

(20.399)


(20.605)

65,000,000 CAK. KUNJUNGAN BAYI : 90 % (20.605)

345,000,000 DKK

H a l a m a n | VII. 5 4 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

CAKUPAN PELAYANAN ANAK

JUMLAH PELAYANAN

ANAK BALITA = 80.530

(80,2 %)

CAKUPAN PELAYANAN ANAK BALITA : 90 %

(97.816)

25,000,000 CAKUPAN PELAYANAN

ANAK BALITA : 90 %

(98.804)

25,000,000 CAKUPAN PELAYANAN ANAK BALITA : 90 %

(99.801)


(100.809)


ANAK BALITA : 90 %

(101.828)


(102.856)


ANAK BALITA : 90 %

(102.856)

180,000,000 DKK

CAKUPAN PESERTA KB

AKTIF

JUMLAH PESERTA KB

AKTIF = 184.454

(81,26 %)

CAKUPAN PESERTA KB AKTIF : 74 %

(169.680)

10,000,000 CAKUPAN PESERTA

KB AKTIF : 76 %

(176.026)

10,000,000 CAKUPAN PESERTA KB AKTIF : 78 %

(182.483)


(189.053)

10,000,000 CAKUPAN PESERTA

KB AKTIF : 80 %

(190.962)


(192.891)

15,000,000 CAKUPAN PESERTA KB

AKTIF : 80 % (192.891)

70,000,000 DKK

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL

PERTAMA (KN1)

JUMLAH KUNJUNGAN NEONATAL 1 = 21.564 (103,4 %)

CAK. KN 1 : 92 % (20.030)

30,000,000 CAK. KN 1 : 93 %

(20.452)

30,000,000 CAK. KN 1 : 94 % (20.881)

35,000,000 CAK. KN 1 : 95 % (21.315)

35,000,000 CAK. KN 1 : 95 %

(21.532)

40,000,000 CAK. KN 1 : 95 % (21.749)

45,000,000 CAK. KN 1 : 95 %

(21.749)

215,000,000 DKK

ANGKA KELAHIRAN

REMAJA PEREMPUAN USIA

15-19 THN

JUMLAH KELAHIRAN

PADA REMAJA < 20 TH :

467 (1 %)

JUMLAH KELAHIRAN PADA REMAJA < 20 TH : 422 (0,9 %)

25,000,000 JUMLAH KELAHIRAN


379 (0,8 %)

30,000,000 JUMLAH KELAHIRA

N PADA REMAJA < 20 TH :

335 (0,7 %)



290 (0,6 %)



293 (0,6 %)



296 (0,6 %)



296 (0,6 %)

190,000,000 DKK

1 2 12 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN

163,200,000 135,000,000 300,000,000 170,000,000 180,000,000 380,000,000 200,000,000 1,365,000,000

MENINGKATNYA DATA YANG

VALID DARI DATA PUSKESMAS

PENGEMBANGAN

SOFTWARE YANG TELAH

ADA

SATU MODUL SOFTWARE,

PELATIHAN PETUGAS ENTRY DATA,

BIMTEK RUTIN, PEMENUHAN HARDWERE

PENDUKUNG

135,000,000 DUA MODUL

SOFTWARE, PELATIHAN PETUGAS

ENTRY DATA,

BIMTEK RUTIN,

PEMENUHAN

HARDWERE PENDUKUN

G

300,000,000 SATU MODUL

SOFTWARE,

PELATIHAN PETUGAS

ENTRY DATA,

BIMTEK RUTIN,

PEMENUHAN

HARDWERE

PENDUKUNG


SOFTWARE,

PELATIHAN PETUGAS

ENTRY DATA,

BIMTEK RUTIN,

PEMENUHAN

HARDWERE

PENDUKUNG

180,000,000 DUA MODUL

SOFTWARE, PELATIHAN PETUGAS

ENTRY DATA,

BIMTEK RUTIN,

PEMENUHAN

HARDWERE PENDUKUN

G


SOFTWARE,

PELATIHAN PETUGAS

ENTRY DATA,

BIMTEK RUTIN,

PEMENUHAN

HARDWERE

PENDUKUNG

200,000,000 DELAPAN MODUL

SOFTWARE, PETUGAS

MAHIR ENTRY DATA,

PEMENUHAN HARDWERE PENDUKUNG

DAN TERSEDIANYA

DATA KIA, GIZI,

IMUNISASI, KESLING, PHBS,

LABORAT, PERIJINAN,

INVENTARISASI BARANG

YANG BERKUALITAS,

VALID DAN ACUNTABLE

SERTA TERINTEGRASI

1,365,000,000 DKK

H a l a m a n | VII. 5 5 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

DALAM SATU KESATUAN DI

SISTEM INFORMASI KESEHATAN

1 2 13 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

51,000,000,000 50,114,397,000 58,896,679,000 73,602,346,900 84,635,481,590 102,449,869,749

108,449,815,723

478,148,589,962

TERPENUHINYA KEBUTUHAN OBAT DAN PERBEKALAN

1141 JENIS OBAT, 235 MCM ALKES,

168 REAGEN, 15 MCM BAHAN RONTGEN, 4

MACAM OKSIGEN, 71 MCM BAHAN

LAIN-LAIN

1141 JENIS OBAT, 235 MCM ALKES, 168 REAGEN, 15

MCM BAHAN RONTGEN, 4 MACAM OKSIGEN, 71 MCM BAHAN LAIN-LAIN

17,799,200,000 1225 JENIS

OBAT, 237 MCM

ALKES, 172

REAGEN, 17 MCM BAHAN

RONTGEN, 4 MACAM OKSIGEN, 73 MCM BAHAN

LAIN-LAIN

20,500,000,000 1380 JENIS OBAT,

240 MCM ALKES, 176



LAIN-LAIN

23,500,000,000 1518 JENIS OBAT,

242 MCM ALKES, 180



LAIN-LAIN

27,100,000,000 1670 JENIS

OBAT, 244 MCM

ALKES, 184



LAIN-LAIN

31,150,000,000 1837 JENIS OBAT,

246 MCM ALKES, 188



LAIN-LAIN

35,850,000,000 1837 JENIS OBAT, 246 MCM ALKES,

188 REAGEN, 22 MCM BAHAN

RONTGEN, 4 MACAM

OKSIGEN, 78 MCM BAHAN LAIN-LAIN

155,899,200,000 RSUD

TERSEDIANYA BAHAN MAKANAN

100 MCM BHN

MAKANAN KERING, 89

MCM BHN MAKANAN

BASAH, 37 MCM BHN

PAKAI HABIS

95 MCM BHN MAKANAN KERING,

83 MCM BHN MAKANAN BASAH

1,700,000,000 95 MCM BHN

MAKANAN KERING, 83 MCM

BHN MAKANAN

BASAH

2,100,000,000 95 MCM BHN


BHN MAKANAN

BASAH

2,300,000,000 95 MCM BHN


BHN MAKANAN

BASAH

3,000,000,000 95 MCM BHN


BHN MAKANAN

BASAH

3,000,000,000 95 MCM BHN


BHN MAKANAN

BASAH

3,000,000,000 95 MCM BHN MAKANAN

KERING, 83 MCM BHN MAKANAN

BASAH

15,100,000,000 RSUD

65% TINGKAT KECUKUPAN

PERALATAN & PERLENGKAPAN

86 MACAM ALAT

63 MACAM ALAT 1,510,800,000 70% ALKES PONEK, 35%

ALKES DR SPESIALIS

2,000,000,000 80% ALKES

PONEK, 50%

ALKES DR SPESIALIS

2,500,000,000 85% ALKES

PONEK, 60%

ALKES DR SPESIALIS

3,000,000,000 90% ALKES PONEK, 70%

ALKES DR SPESIALIS

3,000,000,000 100% ALKES

PONEK, 90%

ALKES DR SPESIALIS

3,000,000,000 100% ALKES PONEK, 90%

ALKES DR SPESIALIS

15,010,800,000 RSUD

KELANCARAN PELAKSANAAN

PELAYANAN KESEHATAN

32 MCM LINEN, 15

MCM APD, 4 MCM

ASURANSI PROFESI MEDIS, 4

MCM PEMERIKSAAN PIHAK III,

12 PEMAKAMAN

& 10 OTOPSI,

74.300 LB FT COPY & 15 JILID

32 MCM LINEN, 10 MCM APD, 4 MCM ASURANSI PROFESI

MEDIS, 4 MCM PEMERIKSAAN PIHAK III, 12 PEMAKAMAN

& 10 OTOPSI, 53.466 LB FT COPY

500,000,000 32 MCM LINEN, 10 MCM APD,

4 MCM ASURANSI PROFESI MEDIS, 4

MCM PEMERIKSAAN PIHAK III, 12

PEMAKAMAN & 10 OTOPSI,

53.466 LB FT COPY

576,679,000 32 MCM LINEN, 10 MCM APD,


MCM PEMERIKSAAN PIHAK

III, 12 PEMAKAMA

N & 10 OTOPSI, 53.466

LB FT COPY

634,346,900 32 MCM LINEN, 10 MCM APD,



III, 12 PEMAKAMA

N & 10 OTOPSI, 53.466

LB FT COPY

697,781,590 32 MCM LINEN, 10 MCM APD,


MCM PEMERIKSAAN PIHAK III, 12

PEMAKAMAN & 10 OTOPSI,

53.466 LB FT COPY

767,559,749 32 MCM LINEN, 10 MCM APD,



III, 12 PEMAKAMA

N & 10 OTOPSI, 53.466

LB FT COPY

844,315,723 32 MCM LINEN, 10

MCM APD, 4 MCM

ASURANSI PROFESI

MEDIS, 4 MCM PEMERIKSAAN PIHAK III, 12 PEMAKAMAN & 10 OTOPSI,

53.466 LB FT COPY

4,020,682,962 RSUD

H a l a m a n | VII. 5 6 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERWUJUDNYA TINGKAT

KESEJAHTERAAN KARYAWAN

615 ORANG 615 ORANG 16,000,000,000 636 ORANG, DOKTER

SUB SPESIALIS

BEDAH ANAK/DEG

ESTIF

17,000,000,000 650 ORANG, DOKTER BEDAH SARAF

- DOKTER PATOLOGI ANATOMI - DOKTER RADIOLOG

I DOKTER

SUB SPESIALIS ONKHOLO

GI - DOKTER

SUB SPESIALIS

GIGI

18,500,000,000 674 ORANG, DOKTER UROLOGI - DOKTER ORTHOPED

I

19,500,000,000 696 ORANG, - DOKTER

SPESIALIS ANESTESI - DOKTER JANTUNG DOKTER

SUB SPESIALIS INFERTILIT

AS - DOKTER BEDAH

DEGESTIF

21,000,000,000 708 ORANG, DOKTER

SPESIALIS BEDAH PLASTIK

- DOKTER SPESIALIS FORENSIK, DOKTER

SUB SPESIALIS

BEDAH MULUT

- DOKTER SPESIALIS

JIWA - DOKTER SPESIALIS ORTHODO

NTIE - DOKTER SPESIALIS KONSERVASI/PERIOR

DONTIE

22,000,000,000 708 ORANG, DOKTER

SPESIALIS BEDAH

PLASTIK - DOKTER SPESIALIS FORENSIK,

DOKTER SUB SPESIALIS

BEDAH MULUT - DOKTER SPESIALIS

JIWA - DOKTER SPESIALIS

ORTHODONTIE - DOKTER SPESIALIS

KONSERVASI/PERIORDONTI

E

114,000,000,000 RSUD

TERPELIHARANYA ALKES & SARANA PRASARANA RSU

12 BULAN 12 BULAN 800,000,000 12 BULAN 920,000,000 12 BULAN 1,058,000,000 12 BULAN 1,216,700,000 12 BULAN 1,399,210,000 12 BULAN 1,609,090,000 72 BULAN 7,003,000,000 RSUD

TERSEDIANYA TANAH UNTUK

PENGEMBANGAN PELAYANAN

KESEHATAN RS

820 M2 - - 3 BIDANG 700,000,000 3 BIDANG TANAH

700,000,000 RSUD

PEMBANGUNAN GEDUNG OKSIGEN

1 UNIT 50,000,000 1 UNIT 50,000,000 RSUD

TERBANGUNNYA GEDUNG KELAS

III

1 UNIT 4,179,397,000 1 UNIT 4,179,397,000 RSUD

H a l a m a n | VII. 5 7 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERWUJUDNYA BANGUNAN

SESUAI DENGAN STANDAR RUMAH

SAKIT TYPE B NON PENDIDIKAN

1 UNIT GEDUNG RADIOLOGI, 1 UNIT GEDUNG LABORAT 1

LANTAI

7,500,000,000 1 UNIT GEDUNG

RADIOLOGI, 1 UNIT GEDUNG

LABORAT 3 LANTAI, 1

UNIT GEDUNG KITCHEN

15,000,000,000 1 UNIT GEDUNG

KEBIDANAN DAN

KANDUNGAN/PONE

K, ICU/ICC

U, NICU/PICU, HND, 1 UNIT

GEDUNG STROKE

25,000,000,000 1 UNIT POLI

EXEKUTIF DAN

GEDUNG RAWAT INAP

EKSEKUTIF,

HAEMODIALISA,

PEMBANGUNAN

GEDUNG KELAS 1

30,000,000,000 1 UNIT GEDUNG

LAUNDRY, 1 UNIT

GEDUNG GERIATRI,

1 UNIT GEDUNG BEDAH, 1

UNIT GEDUNG

DAN INSTALASI AIR LIMBAH

42,000,000,000 1 UNIT GEDUNG

FARMASI 2 LANTAI, 1

UNIT GEDUNG CSSD, 1

UNIT GEDUNG

WORKSHOP, 1 UNIT GEDUNG

PENYIMPANAN

BARANG, 1 UNIT

GEDUNG REHAB

MEDIK, 1 UNIT

GEDUNG REKAM MEDIK

42,000,000,000 1 UNIT GEDUNG

FARMASI 2 LANTAI, 1

UNIT GEDUNG CSSD, 1 UNIT

GEDUNG WORKSHOP, 1 UNIT GEDUNG PENYIMPANAN

BARANG, 1 UNIT GEDUNG REHAB MEDIK,

1 UNIT GEDUNG

REKAM MEDIK

161,500,000,000 RSUD

TERSELENGGARANYA BANTUAN

DAN KOORDINASI DI BIDANG KESEHATAN

15 KALI MONITORIN

G

15 KALI MONITORING

75,000,000 15 KALI MONITORIN

G

100,000,000 15 KALI MONITORI

NG


NG

121,000,000 15 KALI MONITORIN

G


NG

146,410,000 15 KALI MONITORING

685,510,000 BAG. KESRA

1 3 PEKERJAAN UMUM

1 3 1 PROGRAM PEMBANGUNAN

JALAN DAN JEMBATAN

27,930,936,000 27,930,936,000 29,886,101,520 31,978,128,626 34,216,597,630 36,611,759,464 39,174,582,627 199,798,105,868

MENINGKATKAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN

YANG MEMPUNYAI ROAD DEMAND

TINGGI

PANJANG JALAN

= 789.703 KM,

KONDISI RUSAK

= 330.267 KM,

KONDISI RUSAK BRT = 59.515

KM

40 KM 27,930,936,000 40 KM 29,886,101,520 40 KM 31,978,128,626 40 KM 34,216,597,630 40 KM 36,611,759,464 40 KM 39,174,582,627 200 KM 199,798,105,868 DBMP& ESDM

H a l a m a n | VII. 5 8 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


SALURAN DRAINASE /

GORONG - GORONG

0 2,059,000,000 2,203,130,000 2,357,349,100 2,522,363,537 2,698,928,985 2,887,854,014 14,728,625,635


KUANTITAS SALURAN

DRAINASE DAN GORONG-GORONG

365.10M3 54.95 M3 2,059,000,000 54.95 M3 2,203,130,000 54.95 M3 2,357,349,100 54.95 M3 2,522,363,537 54.95 M3 2,698,928,985 54.95 M3 2,887,854,014 274.75 14,728,625,635 DBMP& ESDM

1 3 3 PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN

JALAN DAN JEMBATAN

10,505,000,000 10,000,000,000 10,700,000,000 11,449,000,000 12,250,430,000 13,107,960,100 14,025,517,307 71,532,907,407

TERPELIHARANNYA JALAN DAN JEMBATAN

PANJANG JALAN

= 789.703 KM

KONDISI RUSAK

SEDANG = 313.770 KM KONDISI

RUSAK BERAT =

59,515 KM



DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,

RAWA DAN JARINGAN

PENGAIRAN LAINNYA

52,891,976,000 49,700,000,000 4,935,000,000 5,181,750,000 5,440,837,500 5,712,879,375 5,998,523,344 76,968,990,219

MENINGKATKAN KUALITAS DAN

KUANTITAS PENGELOLAAN

JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN

LAINNYA.

REHABILITASI IRIGASI 3.004 HA

3.500 HA 48,500,000,000 3.500 HA 3,675,000,000 3.500 HA 3,858,750,000 3.500 HA 4,051,687,500 3.500 HA 4,254,271,875 3.500 HA 4,466,985,469 17.500 HA 68,806,694,844 DBMP& ESDM

PEMELIHARAAN

JARINGAN IRIGASI

1.500 HA 1,200,000,000 1.500 HA 1,260,000,000 1.500 HA 1,323,000,000 1.500 HA 1,389,150,000 1.500 HA 1,458,607,500 1.500 HA 1,531,537,875 6000 HA 8,162,295,375 DBMP& ESDM

H a l a m a n | VII. 5 9 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR

LIMBAH

1,475,878,000 19,222,878,000 8,500,000,000 8,500,000,000 11,300,000,000 13,500,000,000 13,500,000,000 74,522,878,000


KUANTITAS SARANA

PRASARANA PENGELOLAAN AIR

MINUM

7 UNIT SARPRAS

AIR MINUM

5 LOKASI SARPRAS AIR BERSIH/MINUM

3,572,878,000 5 LOKASI SARPRAS

AIR BERSIH/MI

NUM


AIR BERSIH/MI

NUM


AIR BERSIH/MI

NUM


AIR BERSIH/MI

NUM


AIR BERSIH/MI

NUM

7,000,000,000 36 LOKASI SARPRAS AIR BERSIH/MINU

M

32,872,878,000 DINAS CIPTARU

DAN KEBERSIHAN


KUANTITAS SARANA

PRASARANA PENGELOLAAN AIR

LIMBAH

2 UNIT SARPRAS DRAINASE

AIR LIMBAH

21 LOKASI SARPRAS AIR LIMBAH/KOTOR

15,650,000,000 4 UNIT SARPRAS

AIR LIMBAH/KO

TOR

4,000,000,000 4 UNIT SARPRAS

AIR LIMBAH/K

OTOR

4,000,000,000 4 UNIT SARPRAS

AIR LIMBAH/K

OTOR

5,000,000,000 5 UNIT SARPRAS

AIR LIMBAH/KO

TOR

6,500,000,000 5 UNIT SARPRAS

AIR LIMBAH/K

OTOR

6,500,000,000 43 UNIT SARPRAS AIR LIMBAH/KOTO

R


DAN KEBERSIHAN

1 3 6 PROGRAM PENGENDALIAN

BANJIR

0 5,000,000,000 5,250,000,000 5,512,500,000 5,788,125,000 6,077,531,250 6,381,407,813 34,009,564,063

NORMALISASI SUNGAI 84.48

KM

8 KM 8 KM 5,000,000,000 8 KM 5,250,000,000 8 KM 5,512,500,000 8 KM 5,788,125,000 8 KM 6,077,531,250 8 KM 6,381,407,813 40 KM 34,009,564,063 DBMP& ESDM

1 3 7 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN

PEMANFAATAN AIR IRIGASI

0 1,000,000,000 1,050,000,000 1,102,500,000 1,157,625,000 1,215,506,250 1,276,281,563 6,801,912,813

PEMBERDAYAAN P3A 5 DI

7 DI 7 DI 1,000,000,000 7 DI 1,050,000,000 7 DI 1,102,500,000 7 DI 1,157,625,000 7 DI 1,215,506,250 7 DI 1,276,281,563 7 DI 6,801,912,813 DBMP& ESDM

1 3 8 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMELIHARAAN

JALAN DAN JEMBATAN

2,500,000,000 2,750,000,000 3,025,000,000 3,327,500,000 3,660,250,000 4,026,275,000 19,289,025,000

H a l a m a n | VII. 6 0 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATKAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN

YANG MEMPUNYAI ROAD DEMAND

TINGGI



KUALITAS BENDUNG,

SALURAN IRIGASI DAN NORMALISASI

SUNGAI

300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1,800,000,000

MENINGKATKAN KUAILTAS

JARINGAN IRIGASI

SALURAN DRAINASE

285 M 300,000,000 200 M 300,000,000 200 M 300,000,000 200 M 300,000,000 200 M 300,000,000 200 M 300,000,000 1085 M 1,800,000,000 DBMP& ESDM

1 4 PERUMAHAN


PERUMAHAN

2,000,000,000 2,125,000,000 2,250,000,000 2,250,000,000 2,375,000,000 2,500,000,000 13,500,000,000

MENINGKATNYA RUMAH LAYAK

HUNI

245 UNIT 400 UNIT 2,000,000,000 425 UNIT 2,125,000,000 450 UNIT 2,250,000,000 450 UNIT 2,250,000,000 475 UNIT 2,375,000,000 500 UNIT 2,500,000,000 2.275 UNIT 13,500,000,000 DINAS CIPTARU

DAN KEBERSIHAN


DAN PENGELOLAAN PENERANGAN

JALAN

13,955,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,500,000,000 4,500,000,000 5,000,000,000 22,000,000,000 DBMP& ESDM

MENINGKATNYA EFISIENSI DAN OPTIMALISASI PENERANGAN

JALAN

4126 TITIK PJU

850 TITIK PJU PEDESAAN

13,955,000,000 850 TITIK PJU KOTA

DAN PEDESAAN

4,000,000,000 850 TITIK PJU KOTA

DAN PEDESAAN

4,000,000,000 850 TITIK PJU KOTA

DAN PEDESAAN

4,500,000,000 850 TITIK PJU KOTA

DAN PEDESAAN

4,500,000,000 850 TITIK PJU KOTA

DAN PEDESAAN

5,000,000,000 4.250 TITIK PJU KOTA DAN

PEDESAAN

22,000,000,000 DBMP& ESDM

1 4 3 PROGRAM

LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

1,500,892,000 1,500,892,000 2,000,000,000 2,000,000,000 4,500,000,000 4,500,000,000 4,500,000,000 19,000,892,000

MENINGKATNYA SARANA SANITASI

DAN PSD

4 LOKASI 4 LOKASI 1,500,892,000 4 LOKASI 2,000,000,000 4 LOKASI 2,000,000,000 6 LOKASI 4,500,000,000 6 LOKASI 4,500,000,000 6 LOKASI 4,500,000,000 30 LOKASI 19,000,892,000 DINAS CIPTARU

DAN KEBERSIHAN

H a l a m a n | VII. 6 1 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 4 4 PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN

PEMUKIMAN DAN PERBAIKAN

LINGKUNGAN

1,886,609,000 2,340,000,000 2,384,000,000 2,432,400,000 2,785,640,000 2,844,204,000 14,672,853,000

TERPELIHARANYA SALURAN

DRAINASE KOTA

PEMELIHARAAN

DRAINASE KOTA

SEPANJANG 64.815 METER

30 KM 400,000,000 30KM 440,000,000 30KM 484,000,000 30 KM 532,400,000 30 KM 585,640,000 30 KM 644,204,000 64.815 METER

3,086,244,000 DBMP& ESDM

MENINGKATNYA FUNGSI DAN PENYEDIAAN

SARANA PRASARANA

PERMUKIMAN YANG LAYAK

JALAN LINGKUNGA

N : 6032,85 M'

JALAN LINGKUNGAN : 800 M'

1,486,609,000 JALAN LINGKUNGAN : 1500

M'


M'


M'


M'


M'

2,200,000,000 JALAN LINGKUNGAN :

9.300 M'


DAN KEBERSIHAN

GORONG-GORONG :

51 M'

GORONG-GORONG : 50 M'

GORONG-GORONG :

50 M'

GORONG-GORONG :

50 M'

GORONG-GORONG :

50 M'

GORONG-GORONG :

50 M'

GORONG-GORONG :

50 M'

GORONG-GORONG : 250 M'

1 4 5 PENINGKATAN SISTEM

PENGELOLAAN PERTAMANAN

5.000 M2 627,575,000 5.000 M2 1,865,000,000 5.000 M2 1,410,000,000 5.000 M2 1,845,000,000 5.000 M2 1,995,000,000 5.000 M2 2,210,000,000 93.413 M2 9,952,575,000 DINAS CIPTARU

DAN KEBERSIHAN


KUANTITAS PENGELOLAAN

RUANG TERBUKA HIJAU

LUAS RUANG TERBUKA

HIJAU YANG TERKELOLA 68.413 M2

5.000 M2 627,575,000 5.000 M2 1,865,000,000 5.000 M2 1,410,000,000 5.000 M2 1,845,000,000 5.000 M2 1,995,000,000 5.000 M2 2,210,000,000 93.413 M2 9,952,575,000 DINAS CIPTARU

DAN KEBERSIHAN

1 5 PENATAAN RUANG

1 5 1 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

0 500,000,000 750,000,000 750,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 3,500,000,000

TERSUSUNNYA DOKUMEN

PERENCANAAN TATA RUANG

2 DOKUMEN 2 DOKUMEN RDTR 500,000,000 3 DOKUMEN

RDTR

750,000,000 3 DOKUMEN

RDTR

750,000,000 2 DOKUMEN

RDTR

500,000,000 2 DOKUMEN

RDTR

500,000,000 2 DOKUMEN

RDTR

500,000,000 14 DOKUMEN RDTR

3,500,000,000 BAPPEDA

1 5 2 PROGRAM PEMANFATAN

RUANG

750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 750,000,000 3,750,000,000

H a l a m a n | VII. 6 2 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSUSUNNYA DOKUMEN TATA

RUANG KAWASAN STRATEGIS

- - - 3 DOKUMEN

RTBL

750,000,000 3 DOKUMEN

RTBL

750,000,000 3 DOKUMEN

RTBL

750,000,000 3 DOKUMEN

RTBL

750,000,000 3 DOKUMEN

RTBL

750,000,000 15 DOKUMEN RTBL


DAN KEBERSIHAN

1 5 3 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN

RUANG

0 75,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 1,575,000,000

MENINGKATNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT

TERHADAP PEMANFAATAN TATA RUANG

2 KECAMATAN

3 KECAMATAN 75,000,000 2 KECAMATA

N

300,000,000 2 KECAMATA

N

300,000,000 2 KECAMATA

N

300,000,000 2 KECAMATA

N

300,000,000 3 KECAMATA

N

300,000,000 15 KECAMATAN


DAN KEBERSIHAN

1 6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 6 1 PROGRAM KERJASAMA

PEMBANGUNAN

326,025,000 700,000,000 760,000,000 870,000,000 930,000,000 1,030,000,000 1,135,000,000 5,425,000,000

TERLAKSANANYA KEGIATAN

KERJASAMA KEMAHASISWAAN DAN PERGURUAN

TINGGI

KERJASAMA DENGAN 13 PERGURUAN

TINGGI RP.100.00

0.000,-

13 PERGURUAN TINGGI

100,000,000 13 PERGURUAN TINGGI





135,000,000 78 PERGURUAN

TINGGI

725,000,000 BAG. TAPEM SETDA JEPARA


DOKUMEN HASIL PENELITIAN IPTEK DAN


KUANTITAS KERJASAMA

IPTEK

5 DOKUMEN 5 DOKUMEN 600,000,000 5 DOKUMEN

650,000,000 5 DOKUMEN

750,000,000 3 DOKUMEN

800,000,000 3 DOKUMEN

900,000,000 5 DOKUMEN

1,000,000,000 30 DOKUMEN 4,700,000,000 BAPPEDA

H a l a m a n | VII. 6 3 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 6 2 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

1,355,038,000 1,572,538,000 1,305,000,000 1,410,500,000 1,486,950,000 1,656,000,000 2,286,500,000 9,717,488,000

PENINGKATAN KAPASITAS DAN

KUALITAS PEGAWAI

BAPPEDA MELALUI PENDIDIKAN, PELATIHAN,

RAKER,RAKOR DAN KOORDINASI

TINGKAT KABUPATEN DAN

PUSAT SERTA PENYUSUNAN

RENCANA KINERJA BERIKUT

LAPORANNYA (RENJA, LAKIP,

DSB)

2 DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

(RENJA, LAKIP)

3 DOKUMEN PERENCANAAN

DAERAH(RENJA,LAKIP,RENSTRA)

422,538,000 2 DOKUMEN PERENCAN

AAN DAERAH

(RENJA,LAKIP)


AAN DAERAH

(RENJA,LAKIP)


AAN DAERAH

(RENJA,LAKIP)


AAN DAERAH

(RENJA,LAKIP)

550,000,000 2DOKUMEN

PERENCANAAN

DAERAH(RENJA,LAKI

P,)

600,000,000 13 DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH(RENJA,LAKIP,RENST

RA)

2,982,538,000 BAPPEDA

TERSUSUNNYA DOKUMEN

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN KEPALA DAERAH

(DOKUMEN HASIL MUSRENBANG, RKPD, KUA

PERUBAHAN 2011 DAN KUA 2012)

3 DOKUMEN PERENCANA

AN PEMBANGUNAN DAERAH (DOKUMEN

HASIL MUSRENBANG, RKPD,

KUA PERUBAHAN 2011 DAN KUA 2012

4 DOKUMEN (DOKUMEN HASIL

MUSRENBANG, RKPD, KUA

PERUBAHAN 2011 DAN KUA 2012,

RPJMD)

900,000,000 3 DOKUMEN

605,000,000 3 DOKUMEN

665,500,000 3 DOKUMEN

721,950,000 3 DOKUMEN

806,000,000 4 DOKUMEN

1,386,500,000 20 DOKUMEN 5,084,950,000 BAPPEDA

TERSUSUNNYA PRIORITAS DAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA


250,000,000 2 DOKUMEN

275,000,000 2 DOKUMEN

275,000,000 2 DOKUMEN

300,000,000 2 DOKUMEN

300,000,000 12 DOKUMEN 1,650,000,000 DPPKAD

1 6 3 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

EKONOMI

333,388,000 205,000,000 1,083,000,000 672,500,000 548,000,000 610,000,000 404,000,000 3,522,500,000 BAPPEDA

H a l a m a n | VII. 6 4 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSEDIANYA DOKUMEN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

EKONOMI


925,000,000 4 DOKUMEN

610,000,000 4 DOKUMEN

480,000,000 4 DOKUMEN

570,000,000 3 DOKUMEN

360,000,000 22 DOKUMEN 3,120,000,000 BAPPEDA

TERLAKSANANYA KOORDINASI,

MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM

PERTANIAN


58,000,000 2 DOKUMEN

62,500,000 2 DOKUMEN

68,000,000 2 DOKUMEN

40,000,000 2 DOKUMEN

44,000,000 11 DOKUMEN 302,500,000 BAPPEDA

MENINGKATNYA PERAN ASOSIASI

DALAM PENINGKATAN

PRODUKSI MEUBEL

1 ASOSIASI - - 1 ASOSIASI

100,000,000 - - - - - - - - 1 ASOSIASI 100,000,000 BAPPEDA

1 6 4 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN

BUDAYA

490,200,000 605,000,000 765,000,000 864,000,000 903,000,000 943,000,000 989,000,000 5,029,000,000

TERSUSUNNYA DOKUMEN

PERENCANAAN PEMERINTAHAN

DAN SOSIAL BUDAYA

1 DOKUMEN ANALISIS MASALAH SOSIAL

2 DOKUMEN PERENCANAAN :


AAN :


AAN :


AAN :


AAN :


AAN :

300,000,000 13 DOKUMEN PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL

BUDAYA

1,545,000,000 BAPPEDA

TERSUSUNNYA DOKUMEN

USULAN LAPORAN DAN EVALUASI PELAKS.TMMD

PENJARINGAN ASPIRASI DAN SURVEY LAPANGAN

2 DOKUMEN LAPORAN DAN

SURVEY

25,000,000 2 DOKUMEN LAPORAN

DAN SURVEY


DAN SURVEY


DAN SURVEY


DAN SURVEY


DAN SURVEY

40,000,000 12 DOKUMEN LAPORAN DAN

SURVEY

215,000,000 BAPPEDA

TERLAKSANANYA KOORDINASI

PEMERINTAHAN UMUM

TERCAPAINYA

KOORDINASI BIDANG

PEMERINTAHAN UMUM

12 KALI KOORDINASI

50,000,000 12 KALI KOORDINA

SI


SI


SI


SI


SI

75,000,000 72 KALI KOORDINASI

375,000,000 BAPPEDA

TERLAKSANANYA KOORDINASI PERCEPATAN

DESA UNGGULAN

10 JENIS DESA

UNGGULAN (126 DESA UNGGULAN)

21 KALI MONEV DESA-DESA UNGGULAN

25,000,000 21 KALI MONEV

DESA-DESA UNGGULAN

50,000,000 21 KALI MONEV DESA-DESA

UNGGULAN


UNGGULAN

60,000,000 21 KALI MONEV

DESA-DESA UNGGULAN


UNGGULAN

70,000,000 126 KALI MONEV DESA-

DESA UNGGULAN

325,000,000 BAPPEDA

H a l a m a n | VII. 6 5 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERLAKSANANYA KOORDINASI

PERENCANAAN PROGRAM

KESEHATAN

PERENCANAAN

PROGRAM KESEHATAN,

MASALAH SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN LANSIA

15 KALI KOORDINASI


SI


SI


SI


SI


SI


375,000,000 BAPPEDA


PERENCANAAN BIDANG

PENDIDIKAN

KOORDINASI

PERENCANAAN BIDANG

PENDIDIKAN

12 KALI KOORDINASI


SI


SI


SI


SI


SI


219,000,000 BAPPEDA

TERLAKSANANYA KOORDINASI PENCAPAIAN

TUJUAN MDGS

KOORDINASI PENCAPAIAN

TUJUAN MDGS

12 KALI KOORDINASI


SI


SI


SI


SI

38,000,000 - 60 KALI KOORDINASI

170,000,000 BAPPEDA

TERLAKSANANYA RENJA SKPD MENUJU ARG

ASISTENSI RENJA SKPD

MENUJU ARG

1 KALI PELATIHAN 60,000,000 1 KALI PELATIHAN

65,000,000 1 KALI PELATIHAN





435,000,000 BAPPEDA

TERSUSUNNYA DATA

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- - - 1 DOKUMEN

40,000,000 1 DOKUMEN

65,000,000 1 DOKUMEN

65,000,000 1 DOKUMEN

70,000,000 1 DOKUMEN

70,000,000 6 DOKUMEN 270,000,000 BAPPEDA

TERPELIHARANYA SARANA

PRASARANA PASCA KEGIATAN

TMMD DAN KARYA BHAKTI

- - - 5 LOKASI PASCA TMMD

60,000,000 5 LOKASI PASCA TMMD





560,000,000 BAPPEDA


PEMBANGUNAN (FORUM LINTAS

PELAKU)

9 KALI KOORDINASI

9 KALI KOORDINASI 50,000,000 9 KALI KOORDINA

SI


SI


SI


SI


SI


300,000,000 BAPPEDA

MENINGKATNYA DOKUMEN

PELAKSANAAN PENDIDIKAN

1 DOKUMEN PUS

1 DOKUMEN 40,000,000 1 DOKUMEN

40,000,000 1 DOKUMEN

40,000,000 1 DOKUMEN

40,000,000 1 DOKUMEN

40,000,000 1 DOKUMEN

40,000,000 6 DOKUMEN 240,000,000 BAPPEDA

1 6 5 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA

WILAYAH DAN SUMBER DAYA

ALAM

1,651,055,000 1,651,055,000 2,050,000,000 2,150,000,000 2,260,000,000 2,370,000,000 3,500,000,000 13,981,055,000

H a l a m a n | VII. 6 6 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSUSUNNYA DOKUMEN

PERENCANAAN PRASARANA

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN

SDA

9 DOKUMEN 5 DOKUMEN 1,651,055,000 6 DOKUMEN

2,050,000,000 6 DOKUMEN

2,150,000,000 6 DOKUMEN

2,260,000,000 6 DOKUMEN

2,370,000,000 6 DOKUMEN

3,500,000,000 35 DOKUMEN 13,981,055,000 BAPPEDA

1 6 6 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN

BENCANA

0 - 50,000,000 - - - 50,000,000 100,000,000

TERSUSUNNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RAWAN

BENCANA

- - - 1 DOKUMEN

50,000,000 - - - - - - 1 DOKUMEN

50,000,000 2 DOKUMEN 100,000,000 BAPPEDA


PENDAMPINGAN PROGRAM-PROGRAM

0 814,055,000 855,000,000 855,000,000 855,000,000 855,000,000 855,000,000 5,089,055,000

PENDAMPINGAN BIDANG

PRASARANA PENGEMBANGAN WILAYAH DAN

SDA

4 KEGIATAN 4 KEGIATAN 719,055,000 4 KEGIATAN

750,000,000 4 KEGIATAN

750,000,000 4 KEGIATAN

750,000,000 4 KEGIATAN

750,000,000 4 KEGIATAN

750,000,000 22 KEGIATAN 4,469,055,000 BAPPEDA

TERFASILITASINYA,

TERKOORDINASINYA PEMBANGUNAN

EKONOMI DAERAH/LOKAL

11 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI

11 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI

35,000,000 11 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI






235,000,000 BAPPEDA

TERLAKSANANYA KOORDINASI TIM

TEKNIS GANGGUAN

AKIBAT KEKURANGAN

YODIUM (GAKY)

35,000,000

6X RAKOR, 5X OPERASI PASAR, 4X

PWS, 1X SOSIALISASI, 1X STUDI BANDING

40,000,000 3X RAKOR, 5X

OPERASI PASAR, 2X PWS, 1X

SOSIALISASI

40,000,000 3X RAKOR, 5X

OPERASI PASAR, 2X PWS, 1X SOSIALISA

SI

40,000,000 3X RAKOR, 5X


SI

40,000,000 3X RAKOR, 5X

OPERASI PASAR, 2X PWS, 1X

SOSIALISASI

40,000,000 3X RAKOR, 5X


SI

40,000,000 18X RAKOR, 30X OPERASI PASAR, 12X PWS, 6X

SOSIALISASI

240,000,000 BAPPEDA

H a l a m a n | VII. 6 7 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


EKONOMI DAERAH MELALUI

PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN

EKONOMI DAERAH

5 REKOMENDA

SI KEBIJAKAN EKONOMI

5 REKOMENDASI KEBIJAKAN EKONOMI

20,000,000 5 REKOMEND

ASI KEBIJAKAN EKONOMI

25,000,000 5 REKOMEND


25,000,000 5 REKOMEND


25,000,000 5 REKOMEND


25,000,000 5 REKOMEND


25,000,000 30 REKOMENDASI

KEBIJAKAN EKONOMI

145,000,000 BAPPEDA

1 7 PERHUBUNGAN


PRASARANA DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN

785,761,000 700,000,000 13,000,000,000 10,000,000,000 10,600,000,000 700,000,000 800,000,000 35,800,000,000

MENINGKATNYA JUMLAH

PRASARANA DAN FASILTAS

PERHUBUNGAN

2.095 RAMBU LALU LINTAS,784

5 M2 MARKA, 15 HALTE,11 TRAFFIC LIGHT

112 RLL, 1400 M2, 2 LAIN LAIN FAS

JALAN

700,000,000 200 R LL, 2000 M2, 1 TANAH TERMINAL

13,000,000,000 200 R LL,2000

M2,1 TERMINAL

INDUK TAHAP I

10,000,000,000 200 R LL,2000

M2, TERMINAL

INDUK TAHAP II

10,600,000,000 200 R LL,2000

M2,2 LAIN-LAIN FAS

JALAN

700,000,000 200 R LL,2000

M2,2 LAIN-LAIN FAS JALAN

800,000,000 3007 RAMBU LALIN,10000 M2 MARKA,21

HALTE,1 TERMINAL INDUK,FAS PERL JALAN

LAIN

35,800,000,000 DISHUBKOMINFO

1 7 2 PROGRAM REHABILITASI DAN

PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

0 100,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 400,000,000 500,000,000 1,750,000,000

BERFUNGSINYA PRASARANA DAN FASILTAS LLAJ

KONDISI BAIK/SEDAN

G : 1870 RAMBU

LALIN, 45 RPPJ, 15 HALTE, 8 TRAFFIC LIGHT

REHAB BERAT 3 TRAFFIC LIGHT,

REHAP RINGAN 1 TL

100,000,000 REHABILITASI DAN

PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN

FASILTAS LLAJ


PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN

FASILTAS LLAJ


PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN

FASILTAS LLAJ


PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN

FASILTAS LLAJ


PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN

FASILTAS LLAJ

500,000,000 90 % PRASARANA

DAN FASILITAS LLAJ KONDISI

BAIK


1 7 3 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

1,375,000,000 1,375,000,000 1,600,000,000 1,650,000,000 1,700,000,000 1,750,000,000 1,850,000,000 9,925,000,000

H a l a m a n | VII. 6 8 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA JUMLAH

ANGKUTAN UMUM YANG MEMENUHI

STANDAR KESELAMATAN

RATIO : 81.35 % (JML ANGK

UMUM MEMENUHI STANDAR

KESELAMATAN : 2688 KEND; JML

ANGK UMUM HARUS UJI

KESELAMATAN : 3304 KEND.)

82% 800,000,000 83% 850,000,000 84% 900,000,000 85% 950,000,000 86% 1,000,000,000 87% 1,100,000,000 87% 5,600,000,000 DISHUBKOMINFO

TERLAYANINYA ANGKUTAN

PENYEBERANGAN LINTAS JEPARA-KARIMUNJAWA

DAN TERLAYANINYA SERTIFIKASI

KAPAL DIBAWAH GT 7

KMP MURIA 332 TRIP;

KMC KARTINI 51 TRIP ; DAN SETIFIKASI

KAPAL DIBAWAH

GT 7 = 900 UNIT

518 TRIP DAN 100 UNIT SERTIFIKASI

575,000,000 518 TRIP DAN 100

UNIT SERTIFIKAS

I

750,000,000 518 TRIP DAN 100

UNIT SERTIFIKA

SI

750,000,000 518 TRIP DAN 100

UNIT SERTIFIKA

SI

750,000,000 518 TRIP DAN 100

UNIT SERTIFIKAS

I

750,000,000 518 TRIP DAN 100

UNIT SERTIFIKA

SI

750,000,000 3108 TRIP DAN 1500

UNIT SERTIFIKASI


1 7 4 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PERHUBUNGAN

60,000,000 630,000,000 650,000,000 680,000,000 650,000,000 570,000,000 690,000,000 3,870,000,000

BERTAMBAHNYA DAN

BERFUNGSINYA SARPRAS

PERHUBUNGAN LAUT

4 DERMAGA PENYEBERAN

GAN ; 3 DERMAGA RAKYAT; 9

RAMBU LAUT; 2

SPEEDBOAD, 2 PELB.

PENYEBERANGAN, DAN FASILITAS

PENUNJANG

1 RAMBU LAUT DAN PEMELIHARAAN

SARPRAS

630,000,000 2 RAMBU LAUT,

PENGADAAN DAN

PEMELIHARAAN

SARPRAS

650,000,000 2 RAMBU LAUT,

PENGADAAN DAN

PEMELIHARAAN

SARPRAS

680,000,000 2 RAMBU LAUT,

PENGADAAN DAN

PEMELIHARAAN

SARPRAS

650,000,000 2 RAMBU LAUT,

PENGADAAN DAN

PEMELIHARAAN

SARPRAS

570,000,000 2 RAMBU LAUT,

PENGADAAN DAN

PEMELIHARAAN

SARPRAS

690,000,000 4 DERMAGA PENYEBERANG

AN; 3 DERMAGA

RAKYAT; 22 RAMBU LAUT; 2 SPEEDBOAD,

2 PELB. PENYEBERANG

AN; FAS. PENUNJANG


1 7 5 PROGRAM PENGENDALIAN

DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

0 92,200,000 92,200,000 95,000,000 100,000,000 110,000,000 125,000,000 614,400,000

H a l a m a n | VII. 6 9 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERCIPTANYA KONDISI AMAN DAN NYAMAN

BAGI PEMUDIK

22 POSKO LEBARAN, 3

POSKO NATAL DAN

TAHUN BARU, SEWA

BUS ANGKUTAN MUDIK 2 UNIT, 1X RAKOR

EKUINDA, 1X RAPAT PERSIAPAN POSKO, 3X MONITORING POSKO,

2X KOORDINASI

KE PROV.

1X RAKOR EKUINDA, 2X RAPAT

PERSIAPAN POSKO, SEWA BUS 2 UNIT,

24 POSKO LEBARAN, 3 POSKO NATAL DAN

TAHUN BARU, 8 TAMAN POSKO LEBARAN, 3X

KOORDINASI KE PROV, 3X

MONITORING POSKO, 24

BINGKISAN POSKO LEBARAN, 3

BINGKISAN POSKO NATAL DAN TAHUN BARU, 16 SPANDUK

POSKO LEBARAN KEC, 3 SPANDUK

POSKO NATAL DAN TAHUN BARU

92,200,000 22 POSKO LEBARAN, 3 POSKO

NATAL DAN TAHUN BARU,

BANTUAN SEWA BUS 2 UNIT, 6

TAMAN POSKO KAB.

92,200,000 22 POSKO LEBARAN, 3 POSKO NATAL DAN

TAHUN BARU,


TAMAN POSKO KAB.


TAHUN BARU,


TAMAN POSKO KAB.

100,000,000 22 POSKO LEBARAN, 3 POSKO

NATAL DAN TAHUN BARU,


TAMAN POSKO KAB.


TAHUN BARU,


TAMAN POSKO KAB.

125,000,000 22 POSKO LEBARAN, 3

POSKO NATAL DAN TAHUN

BARU, BANTUAN

SEWA BUS 2 UNIT, 6

TAMAN POSKO KAB.

614,400,000 BAG. PEREKONOM

IAN


KELAIKAN PENGOPERASIAN

KENDARAAN BERMOTOR

450,000,000 450,000,000 1,810,000,000 425,000,000 440,000,000 110,000,000 125,000,000 3,360,000,000

MENINGKATNYA RATIO

KENDARAAN YANG LAIK JALAN

RATIO : 85.17 %(JML

KEND YANG UJI :20.074 KENDARAANJML KEND

YANG HARUS UJI :23.568 KENDARAAN

)

86% 450,000,000 87% 1,810,000,000 88% 425,000,000 89% 440,000,000 90% 110,000,000 91% 125,000,000 91% 3,360,000,000 DISHUBKOMINFO

1 8 LINGKUNGAN HIDUP


KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

75 % SAMPAH TERKELOLA

2,588,597,000 76 % SAMPAH

TERKELOLA

3,380,000,000 77 % SAMPAH

TERKELOLA

2,515,000,000 78 % SAMPAH

TERKELOLA

2,700,000,000 79 % SAMPAH

TERKELOLA

3,245,000,000 80 % SAMPAH

TERKELOLA

3,315,000,000 80 % SAMPAH TERKELOLA


DAN KEBERSIHAN

H a l a m a n | VII. 7 0 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA RASIO TIMBULAN SAMPAH DENGAN YANG TERKELOLA

74 % SAMPAH

TERKELOLA

75 % SAMPAH TERKELOLA

2,588,597,000 76 % SAMPAH

TERKELOLA

3,380,000,000 77 % SAMPAH

TERKELOLA

2,515,000,000 78 % SAMPAH

TERKELOLA

2,700,000,000 79 % SAMPAH

TERKELOLA

3,245,000,000 80 % SAMPAH

TERKELOLA

3,315,000,000 80 % SAMPAH TERKELOLA


DAN KEBERSIHAN

1 8 2 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN

AKSES INFORMASI SUMBER DAYA

ALAM DAN LINGKUNGAN

HIDUP

39,812,000 90,000,000 125,000,000 160,000,000 195,000,000 275,500,000 885,312,000

TERFASILITASI DAN

TERSELESAIKANNYA MASALAH PERTANIAN TERPADU

(PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN

ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

- - - 4X KOORDINASI/KONSUL

TASI KE PROV., 12X

PEMANTAUAN, 12X RAKOR

30,000,000 16X RAKOR,

12X MONITORI

NG, 8X KONSULTASI/KOORDI

NASI

50,000,000 20X RAKOR,

14X MONITORI


NASI

70,000,000 20X RAKOR,

14X MONITORIN

G, 8X KONSULTASI/KOORDI

NASI

85,000,000 20X RAKOR,

14X MONITORI


NASI, NOTEBOOK/BELANJA MODAL

UTK DATABASE

100,000,000 20X RAKOR, 14X

MONITORING, 8X

KONSULTASI/KOORDINASI,

NOTEBOOK/BELANJA MODAL

UTK DATABASE


IAN


KUANTITAS DATABASE

LINGKUNGAN HIDUP

3 DOK.SLHD;

1 PKT LEAFLET

3 DOK.SLHD; 1 PKT LEAFLET

39,812,000 3 DOK.SLHD

; 1 PKT LEAFLET

60,000,000 3 DOK.SLHD; 1 PKT LEAFLET


90,000,000 3 DOK.SLHD

; 1 PKT LEAFLET



550,312,000 BLH

1 8 3 PROGRAM PENGENDALIAAN

PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

HIDUP

1,468,359,000 2,515,000,000 2,020,000,000 2,323,000,000 1,468,359,000 2,787,600,000 12,582,318,000 BLH

TERSELENGGARANYA

PENGELOLAAN DAN

PENGENDALIAN KERUSAKAN

LINGKUNGAN

1 PKT DAK, 1 PAKET

DBHCHT, 1 PAKT PMCH

GLB.

1 PKT DAK, 1 PAKET DBHCHT, 1

PAKT PMCH GLB.

1,468,359,000 1 PKT DAK, 1 PAKET

DBHCHT, 1 PAKT

PMCH GLB.

2,515,000,000 1 PKT DAK, 1 PAKET

DBHCHT, 1 PAKT

PMCH GLB.

2,020,000,000 1 PKT DAK, 1 PAKET

DBHCHT, 1 PAKT

PMCH GLB.

2,323,000,000 1 PKT DAK, 1 PAKET

DBHCHT, 1 PAKT

PMCH GLB.

1,468,359,000 1 PKT DAK, 1 PAKET

DBHCHT, 1 PAKT

PMCH GLB.

2,787,600,000 5 PKT DAK, 5 PAKET

DBHCHT, 5 PAKT PMCH

GLB.

12,582,318,000 BLH

H a l a m a n | VII. 7 1 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 8 4 PROGRAM PERLINDUNGAN

DAN KONSERVASI SUMBER DAYA

ALAM

122,964,000 335,000,000 240,000,000 307,000,000 368,000,000 441,680,000 1,814,644,000 BLH

MENINGKATNYA KONSERVASI SUMBERDAYA

ALAM

14 KALI SOSIALISAS

I; 2 PKT PPKAN; 1 PKT LOMBA

14 KALI SOSIALISASI; 2 PKT

PPKAN; 1 PKT LOMBA

122,964,000 14 KALI SOSIALISASI; 2 PKT PPKAN; 1

PKT LOMBA


PKT LOMBA


PKT LOMBA


PKT LOMBA


PKT LOMBA

441,680,000 70 KALI SOSIALISASI;

10 PKT PPKAN; 5 PKT

LOMBA

1,814,644,000 BLH

1 8 5 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN

UKL/UPL DAN AMDAL

48,165,000 85,000,000 210,000,000 252,000,000 302,400,000 362,500,000 1,260,065,000 BLH


MASYARAKAT KHUSUSNYA

PELAKU USAHA UNTUK MENYUSUN

DOKUMEN LINGKUNGAN

SERTA OPTIMALISASI

FUNGSI-2 KOORDINASI

LINTAS SKPD

25 PRSH; OPRS/12

BLN.

25 PRSH; OPRS/12 BLN.

48,165,000 25 PRSH; OPRS/12

BLN.

85,000,000 25 PRSH; OPRS/12

BLN.

210,000,000 25 PRSH; OPRS/12

BLN.

252,000,000 25 PRSH; OPRS/12

BLN.

302,400,000 25 PRSH; OPRS/12

BLN.

362,500,000 25 PRSH; OPRS/12 BLN.

1,260,065,000 BLH

1 8 6 PROGRAM PENINGKATAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

HIDUP

40,000,000 50,000,000 75,000,000 110,000,000 145,000,000 180,000,000 600,000,000 BLH

MENINGKATNYA SISTEM

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR DAN UDARA.

1 PKT ALAT LAB.

1 PKT ALAT LAB. 40,000,000 1 PKT ALAT LAB.

50,000,000 1 PKT ALAT LAB.

75,000,000 1 PKT ALAT LAB.

110,000,000 1 PKT ALAT LAB.

145,000,000 1 PKT ALAT LAB.

180,000,000 5 PKT ALAT LAB.

600,000,000 BLH

1 8 7 PROGRAM PELESTARIAN LINGKUNGAN

HIDUP

- 405,000,000 410,000,000 490,000,000 550,000,000 600,000,000 2,455,000,000 BLH

H a l a m a n | VII. 7 2 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA UPAYA

PELESTARIAN LH DAN

TERSEDIANYA KAJIAN LH UNTUK

PEMBANGUNAN DAERAH

BERKELANJUTAN

- - - 1 DOK.KAJIAN;1 DRAFT

PERDA

405,000,000 1 DOK.KAJIAN;1 PERDA

410,000,000 1 DOK.KAJIA

N;

490,000,000 1 DOK.KAJIA

N;

550,000,000 1 DOK.KAJIA

N;

600,000,000 5 DOK.KAJIAN;

2,455,000,000 BLH

1 9 PERTANAHAN

1 9 1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

MASYARAKAT

15,786,297,000 4,755,000,000 4,732,500,000 4,825,000,000 5,258,000,000 5,436,000,000 6,055,000,000 31,061,500,000

TERSELESAIKANNNYA

PERMASALAHAN – PERMASALAHAN PERTANAHAN

1 PAKET PERMASALA

HAN PERTANAHA

N RP. 25.000.00

0,-

1 PAKET PERMASALAHAN PERTANAHAN

25,000,000 1 PAKET PERMASALA

HAN PERTANAHA

N

27,500,000 1 PAKET PERMASAL

AHAN PERTANAH

AN


AHAN PERTANAH

AN

33,000,000 1 PAKET PERMASALA

HAN PERTANAHA

N


AHAN PERTANAH

AN

40,000,000 6 PAKET PERMASALAHA

N PERTANAHAN


TERSUSUNNYA PETA WILAYAH

DAN KEJELASAN BATAS-BATAS WILAYAH KAB.

JEPARA DENGAN DAERAH

TETANGGA

1 PAKET PETA BATAS

WILAYAH KAB.

JEPARA RP.

50.000.000,-

1 PAKET PETA BATAS WILAYAH KAB.

JEPARA

50,000,000 4 BUAH PETA, 20

KALI PELACAKAN

BATAS.

55,000,000 - - - 5 PAKET PETA BATAS

WILAYAH & 20 KALI

PELACAKAN BATAS



KUANTITAS SARANA

PRASARANA KANTOR PEMDES

- - - RENOVASI SARPRAS

DI 20 KANTOR

DESA

100,000,000 RENOVASI SARPRAS

DI 20 KANTOR DESA


DI 20 KANTOR DESA


DI 20 KANTOR

DESA


DI 20 KANTOR DESA

100,000,000 RENOVASI SARPRAS DI 20 KANTOR

DESA


MENINGKATNYA KEJELASAN BATAS DESA & KUALITAS

ADMINISTRASI WILAYAH DESA

- - - 1 BATAS DESA

50,000,000 1 BATAS DESA

50,000,000 1 BATAS DESA

50,000,000 1 BATAS DESA

50,000,000 1 BATAS DESA

50,000,000 5 BATAS DESA 250,000,000 BAG. TAPEM SETDA JEPARA

H a l a m a n | VII. 7 3 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSELESAIKANNYA GANTI RUGI

TANAH KALIPUCANG

KULON (KORAMIL)

- - - 1 DESA KALIPUCANG KULON

125,000,000 - 1 DESA KALIPUCANG

KULON


TERSUSUNNYA BUKU

STANDARISASI HARGA

315 BUKU 315 BUKU 50,000,000 315 BUKU 70,000,000 315 BUKU 70,000,000 315 BUKU 80,000,000 315 BUKU 85,000,000 315 BUKU 90,000,000 1890 BUKU 445,000,000 DPPKAD

TERHAPUSNYA BMD YANG TIDAK

EKONOMIS

KEND 20 UNIT ;

BANGUNAN 20 UNIT ;

MESIN /PERALATAN

LAINNYA 500 UNIT

KEND 20 UNIT ; BANGUNAN 20 UNIT ; MESIN /PERALATAN LAINNYA 500 UNIT

50,000,000 KEND 20 UNIT ;

BANGUNAN 20 UNIT ;

MESIN /PERALATAN LAINNYA 500 UNIT

75,000,000 KEND 20 UNIT ;

BANGUNAN 20 UNIT ;


75,000,000 KEND 20 UNIT ;

BANGUNAN 20 UNIT ;


75,000,000 KEND 20 UNIT ;

BANGUNAN 20 UNIT ;


80,000,000 KEND 20 UNIT ;

BANGUNAN 20 UNIT ;


80,000,000 KEND 120 UNIT ;

BANGUNAN 120 UNIT ;

MESIN /PERALATAN

LAINNYA 3000 UNIT

435,000,000 DPPKAD

TERTIBNYA ADMINISTRASI ASET TANAH

4 SET BUKU PETA TANAH

PADA 20 BIDANG TANAH

4 SET BUKU PETA TANAH PADA 20 BIDANG TANAH

75,000,000 4 SET BUKU PETA

TANAH PADA 20 BIDANG TANAH









110,000,000 24 SET BUKU PETA TANAH PADA 120

BIDANG TANAH

595,000,000 DPPKAD

TERTIBNYA ADMINISTRASI ASET DAERAH

154 ORANG 154 ORANG 50,000,000 154 ORANG

75,000,000 154 ORANG

75,000,000 154 ORANG

75,000,000 154 ORANG

90,000,000 154 ORANG

90,000,000 154 ORANG 455,000,000 DPPKAD

TERIDENTIFIKASINYA TANAH MILIK

PEMDA

1200 BID TANAH MILILK

PEMDA YG BLM

BERSERTIFIKAT

50 BIDANG TANAH 300,000,000 40 BIDANG TANAH

300,000,000 40 BIDANG TANAH




430,000,000 240 BIDANG TANAH

2,080,000,000 DPPKAD

TERTIBNYA PEMASANGAN

REKLAME

2 PANGGUNG REKLAME

2 PANGGUNG REKLAME

20,000,000 2 PANGGUNG REKLAME

20,000,000 2 PANGGUN

G REKLAME

25,000,000 2 PANGGUN

G REKLAME


25,000,000 2 PANGGUN

G REKLAME


145,000,000 DPPKAD

TERWUJUDNYA SCJ DAN

PUJASERA YANG BERSIH

SCJ & PUJASERA NGABUL

SCJ & PUJASERA NGABUL

95,000,000 SCJ & PUJASERA NGABUL






695,000,000 DPPKAD

TERSUSUNNYA BUKU DKBMD DAN DKPBMD

TERSUSUNNYA BUKU DKBMD

DAN DKPBMD

TERSUSUNNYA BUKU DKBMD DAN

DKPBMD

30,000,000 TERSUSUNNYA BUKU DKBMD

DAN DKPBMD


DAN DKPBMD


DAN DKPBMD


DAN DKPBMD


DAN DKPBMD

45,000,000 TERSUSUNNYA BUKU DKBMD DAN DKPBMD

220,000,000 DPPKAD

TERAWATNYA/ TERPELIHARANYA

ASET MILIK DAERAH

3 ASET RUMDIN

PEMDA ; 20 UNIT

KENDARAAN DINAS

5 ASET RUMDIN PEMDA ; 13 UNIT

KENDARAAN DINAS

400,000,000 5 ASET RUMDIN PEMDA ; 10 UNIT

KENDARAAN DINAS

400,000,000 5 ASET RUMDIN

PEMDA ; 8 UNIT

KENDARAAN DINAS

400,000,000 5 ASET RUMDIN

PEMDA ; 7 UNIT

KENDARAAN DINAS


KENDARAAN DINAS


KENDARAAN DINAS

550,000,000 73 ASET RUMDIN

PEMDA ; 58 UNIT

KENDARAAN DINAS

2,730,000,000 DPPKAD

H a l a m a n | VII. 7 4 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSEDIANYA SARPRAS

OPERASIONAL BAGI APARATUR

14 UNIT MOBIL DAN 28 KEND RODA 2

5 UNIT MOBIL UNTUK KECAMATAN

3,000,000,000 11 UNIT MOBIL

GRANDMAX UNTUK

KECAMATAN

3,000,000,000 5 UNIT MOBIL &

15 SEPEDA MOTOR

3,250,000,000 5 UNIT MOBIL &

15 SEPEDA MOTOR

3,500,000,000 5 UNIT MOBIL &

10 SEPEDA MOTOR

3,500,000,000 5 UNIT MOBIL &

15 SEPEDA MOTOR

4,000,000,000 36 UNIT MOBIL & 55

SEPEDA MOTOR

20,250,000,000 DPPKAD

TERDATANYA ASET DAERAH YANG BERASAL HIBAH, PINJAM

PAKAI DAN SEWA

12 BULAN 12 BULAN - 12 BULAN 100,000,000 12 BULAN 100,000,000 12 BULAN 130,000,000 12 BULAN 140,000,000 12 BULAN 150,000,000 12 BULAN 620,000,000 DPPKAD

TERCATATNYA SELURUH BARANG

MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN

JEPARA

SELURUH SKPD/UPT

SELURUH SKPD/UPT

500,000,000 SELURUH SKPD/UP

T

- SELURUH SKPD/UP

T

- SELURUH SKPD/UP

T

- SELURUH SKPD/UP

T

- SELURUH SKPD/UP

T

- SELURUH SKPD/UPT

500,000,000 DPPKAD

TERSUSUNNYA BUKU INDUK INVENTARIS

2012 DAN BUKU MUTASI ASET

SEMESTER I DAN II TAHUN 2012


TERLAKSANANYA PENATAAN

SARANA DAN PRASARANA

PENUNJANG DI LINGKUNGAN

PLTU JEPARA

KEGIATAN KOORDINASI

ANTARA PEMKAB

JEPARA DGN PLTU DAN

PEMERINTAH PUSAT

(PERENCANAAN,

PELAKSANAAN DAN

EVALUASI)

KEGIATAN KOORDINASI

ANTARA PEMKAB JEPARA DGN PLTU DAN PEMERINTAH

PUSAT (PERENCANAAN,

PELAKSANAAN DAN EVALUASI)

50,000,000 KEGIATAN KOORDINASI ANTARA PEMKAB JEPARA

DGN PLTU DAN

PEMERINTAH PUSAT

(PERENCANAAN,

PELAKSANAAN DAN

EVALUASI)


DGN PLTU DAN

PEMERINTAH PUSAT (PERENCA

NAAN, PELAKSANAAN DAN

EVALUASI)


DGN PLTU DAN



EVALUASI)


DGN PLTU DAN

PEMERINTAH PUSAT

(PERENCANAAN,

PELAKSANAAN DAN

EVALUASI)


DGN PLTU DAN



EVALUASI)

50,000,000 KEGIATAN KOORDINASI

ANTARA PEMKAB

JEPARA DGN PLTU DAN

PEMERINTAH PUSAT

(PERENCANAAN,

PELAKSANAAN DAN

EVALUASI)

300,000,000 BAG. PEMBANGUN

AN

1 10 KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

166,691 36,460 154,396

1 10 1 PROGRAM PENATAAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1,342,220,000 2,075,420,000 2,080,000,000 3,812,500,000 2,951,200,000 3,818,000,000 26,531,060,000 40,349,580,000

H a l a m a n | VII. 7 5 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERLAYANINYA JUMLAH WAJIB

KTP.

KTP REGULER : PENDUDUK BER KTP : 811.919.

735.432 918,600,000 - - - - - - - - - - DISDUKCAPIL

KTP E-KTP :

PENDUDUK BER KTP : 752.138

752.198 728,400,000 180.000 1,500,000,000 30.000 3,150,000,000 30.000 2,286,000,000 30.000 3,150,000,000 782.198 25,860,060,000 1.052.198 36,674,460,000 DISDUKCAPIL

MENINGKATNYA PROSENTASE JUMLAH BAYI

BERAKTE KELAHIRAN

DIBANDING BAYI LAHIR

BAYI BERAKTE : 14.675

BAYI LAHIR : 15.059

(97,45 %)

15.675 = 97,61 %

403,420,000 16.675 = 97.75 %

550,000,000 17.675 = 97.87 %

600,000,000 18.675 = 97.99 %

600,000,000 19.675 = 98.09 %

600,000,000 20.675 = 98.18 %

600,000,000 109.050 3,353,420,000 DISDUKCAPIL

MENINGKATNYA JUMLAH

KEPEMILIKAN AKTA

PERKAWINAN NON MUSLIM DI

KABUPATEN JEPARA.

188 AKTA PERKAWINA

N NON MUSLIM

150 AKTA 25,000,000 152 AKTA 30,000,000 154 AKTA 30,000,000 156 AKTA 30,000,000 158 AKTA 30,000,000 160 AKTA 30,000,000 930 AKTA 175,000,000 DISDUKCAPIL

MENINGKATNYA PENATAAN DOKUMEN

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL

35.000 DOKUMEN

- - - - 31.000 DOKUMEN

32,500,000 32.000 DOKUMEN

35,200,000 33.000 DOKUMEN

38,000,000 34.000 DOKUMEN

41,000,000 130.000 DOKUMEN

146,700,000 DISDUKCAPIL


KUALITAS MANAJEMEN

KEPENDUDUKAN

728,400,000 50,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 525,000,000


PELAYANAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DI 16

KECAMATAN

TERPELIHARANYA 16

KOMPUTER DAN 2

SERVER

16 KOMPUTER, 2 SERVER

50,000,000 16 KOMPUTER, 2 SERVER

75,000,000 16 KOMPUTER

, 2 SERVER

100,000,000 16 KOMPUTER

, 2 SERVER

100,000,000 16 KOMPUTER, 2 SERVER

100,000,000 16 KOMPUTER

, 2 SERVER

100,000,000 16 KOMPUTER,2

SERVER

525,000,000 DISDUKCAPIL

H a l a m a n | VII. 7 6 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

1 11 1 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN

PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

24,205,000 50,000,000 55,000,000 60,000,000 66,000,000 72,000,000 80,000,000 383,000,000

TERSEDIANYA DATA PILAH

GENDER TENTANG PENDIDIKAN, KESEHATAN,

EKONOMI, SOSIAL SERTA DATA

KEKERASAN THD PEREMPUAN DAN

ANAK

SIGA : 25 SKPD

25 SKPD 25,000,000 25 SKPD & 16

KECAMATN

27,500,000 25 SKPD & 16

KECAMATN

30,000,000 25 SKPD & 16

KECAMATN

33,000,000 25 SKPD & 16

KECAMATN

36,000,000 25 SKPD & 16

KECAMATN

40,000,000 25 SKPD & 16 KECMTN

191,500,000 BPPKB

ADVOKASI JEJARING

PUG SEBANYAK 40 ORANG

40 ORANG 25,000,000 100 ORANG

27,500,000 100 ORANG

30,000,000 100 ORANG

33,000,000 100 ORANG

36,000,000 100 ORANG

40,000,000 540 ORANG 191,500,000 BPPKB

1 11 2 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

219,731,000 180,000,000 238,000,000 256,000,000 264,000,000 275,000,000 290,000,000 1,503,000,000

MENURUNNYA ANGKA KORBAN

KDRT DAN KEKERASAN BERBASIS

GENDER DAN ANAK SERTA

MENINGKATNYA PARTISIPASI ANAK DALAM

PEMBANGUNAN

SOSIALISASI UU KDRT 300 ORANG

350 ORANG 40,000,000 400 ORANG

44,000,000 450 ORANG

48,000,000 500 ORANG

52,000,000 550 ORANG

55,000,000 600 ORANG

60,000,000 2850 ORANG 299,000,000 BPPKB

SOSIALISASI UU PA

300 ORANG

350 ORANG 40,000,000 400 ORANG

44,000,000 450 ORANG

48,000,000 500 ORANG

52,000,000 550 ORANG

55,000,000 600 ORANG

60,000,000 2850 ORANG 299,000,000 BPPKB

100 KASUS KDRT

110 KASUS KDRT 100,000,000 110 KASUS KDRT

100,000,000 120 KASUS KDRT

110,000,000 120 KASUS KDRT

110,000,000 120 KASUS KDRT

110,000,000 120 KASUS KDRT

110,000,000 800 KASUS 640,000,000 BPPKB

H a l a m a n | VII. 7 7 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA PERAN SERTA

RELAWAN KDRT

36 PETUGAS

50,000,000 36 PETUGAS

50,000,000 39 PETUGAS

50,000,000 40 PETUGAS

55,000,000 45 PETUGAS

60,000,000 196 PETUGAS 265,000,000 BPPKB

1 11 3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

145,911,000 175,000,000 192,500,000 210,000,000 229,000,000 248,000,000 270,000,000 1,324,500,000

MENINGKATKAN PERAN SERTA

PEREMPUAN DLM PEMBANGUNAN

DAN PERLINDUNGAN

ANAK .

MEMBINA MASYARAKA

T MITRA SEBANYAK 50 ORANG

50 ORANG 50,000,000 50 ORANG 55,000,000 50 ORANG 60,000,000 50 ORANG 65,000,000 50 ORANG 70,000,000 50 ORANG 75,000,000 300 ORANG 375,000,000 BPPKB

FORUM ANAK ,

PESERTA 50 ANAK

50 ANAK 25,000,000 75 ANAK 27,500,000 100 ANAK 30,000,000 150 ANAK 33,000,000 175 ANAK 36,000,000 200 ANAK 40,000,000 200 ANAK 191,500,000 BPPKB

MENINGKATNYA PEMAHAMAN ARG

10 SKPD ROAD SHOW

25,000,000 15 SKPD ROAD SHOW

27,500,000 25 SKPD REFERS




40,000,000 25 SKPD 191,500,000 BPPKB

MENINGKATNYA PEMAHAMAN PEREMPUAN

DALAM POLITIK

KETERWAKILAN

PEREMPUAN DI

LEGISLATIF 4 ORANG

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF 4

ORANG

25,000,000 KETERWAKILN

PEREMPUAN DI

LEGISLATIF 4 ORANG


PEREMPUAN DI

LEGISLATIF 4 ORANG

30,000,000 KETERWAKILAN

PEREMPUAN DI

LEGISLATIF 5 ORANG

33,000,000 KETERWAKILAN

PEREMPUAN DI

LEGISLATIF 5 ORANG


PEREMPUAN DI

LEGISLATIF 5 ORANG

40,000,000 5 ORANG PEREMPAN LEGISLATIF

191,500,000 BPPKB

PELATIHAN KETRAMPILAN SEBANYAK 480 ORANG

480 ORANG 50,000,000 480 ORANG

55,000,000 480 ORANG

60,000,000 480 ORANG

65,000,000 480 ORANG

70,000,000 480 ORANG

75,000,000 100% 375,000,000 BPPKB


PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEDESAAN

0 - 50,000,000 55,000,000 60,000,000 65,000,000 70,000,000 300,000,000

H a l a m a n | VII. 7 8 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA KETRAMPILAN

DAN PENGUATAN EKONOMI

PEREMPUAN PEDESAAN

PELAKSANAAN

KEGIATAN DIKLAT

KETRAMPILAN DAN

MEMBERIKAN ALAT

- 225 ORANG

50,000,000 275 ORANG

55,000,000 300 ORANG

60,000,000 325 ORANG

65,000,000 350 ORANG

70,000,000 1475 ORANG 300,000,000 BPPKB

1 12 KELUARGA BERENCANA SEJAHTERA

1 12 1 PROGRAM KELUARGA

BERENCANA

1,582,375,000 1,611,775,000 1,632,375,000 1,637,375,000 1,637,375,000 1,637,375,000 1,637,375,000 9,793,650,000

PENURUNAN PUS UNMEET NEED, TERSEDIANYA SDM PLKB

(RATIO 1 PLKB = 2 DESA)

13% (62 ORANG)

12%( 60 ORANG) 29,400,000 11% (65 ORANG)

50,000,000 9.5% (70 ORANG)

55,000,000 8% (75 ORANG)

55,000,000 6.5% (80 ORANG)

55,000,000 5% (85 ORANG)

55,000,000 5% (90 ORANG)

299,400,000 BPPKB

PENUNJANG KB & ALAT

KONTRASEPSI

1,582,375,000 1,582,375,000 1,582,375,000 1,582,375,000 1,582,375,000 1,582,375,000 9,494,250,000 BPPKB

1 12 2 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI

REMAJA

29,400,000 30,000,000 33,000,000 36,000,000 39,000,000 42,000,000 45,000,000 225,000,000

MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS PIK REMAJA SERTA PENUNJANG

KEGIATAN PIK

PIK TAHAP TUMBUH =

33 PIK TAHAP TEGAK = 4 PIK TAHAP TEGAR = 3

PENINGKATN PIK BARU = 5

30,000,000 PENINGKATN PIK

BARU = 5


BARU = 5


BARU = 5


BARU = 5

42,000,000 45,000,000 PENINGKATN PIK BARU =

25

225,000,000 BPPKB

1 12 3 PROGRAM PELAYANAN

KONTRASEPSI

377,712,000 350,000,000 385,000,000 425,000,000 465,000,000 500,000,000 550,000,000 2,675,000,000

H a l a m a n | VII. 7 9 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA RASIO PESERTA

KB AKTIF

PESERTA KB AKTIF

77,36 %

PENINGKATN KB AKTIF : 77,90%

350,000,000 PENINGKATN KB

AKTIF : 78,10

385,000,000 PENINGKATN KB AKTIF :

78,30 %

425,000,000 PENINGKATN KB AKTIF : 78.5 %

465,000,000 PENINGKATN KB

AKTIF : 78.70 %

500,000,000 PENINGKATN KB AKTIF :

78.90 %

550,000,000 78.90% 2,675,000,000 BPPKB

1 11 4 PROGRAM PEMBINAAN PERAN

SERTA MASYARAKAT

DALAM PELAYANAN KB/KR YANG

MANDIRI

74,759,000 100,000,000 150,000,000 165,000,000 185,000,000 205,000,000 225,000,000 1,030,000,000

ANGGOTA BKB, BKR, BKL,

UPPKS YANG AKTIF

ANGGOTA BKB YG AKTIF = 85,4% ; ANGGOTA BKR YG AKTIF = 83,7%; ANGGOTA BKL YG AKTIF = 83,7% ;

BKB = 86,4% BKR = 84,7% BKL = 84,7%

UPPKS=59,5%, BKB BER KB= 61 %, UPPKS BER KB

= 57 %

100,000,000 BKB = 87,4% BKR = 85,7% BKL = 85,7%

UPPKS=60%, BKB BER KB 63 %, UPPKS BER KB=

64 %

150,000,000 BKB = 88,4% BKR = 86,7% BKL = 86,7%

UPPKS=61%, BKB BERKB=7

0 %, UPPKB

BERKB= 70 %

165,000,000 BKB = 89,4% BKR = 87,7% BKL = 87,7%

UPPKS=62%, BKB BERKB=

71 %,UPPKS BERKB =

71 %

185,000,000 BKB = 90,4% BKR = 88,7% BKL = 88,7%

UPPKS=63%. BKB BER KB= 72 %, UPPKS BERKB= 72 %, UPPKS

BER KB= 72 %

205,000,000 BKB = 91%

BKR = 89%

BKL = 89%

UPPKS=64%, BKB BERKB= 73 %, UPPKS

BERKB = 73 %

225,000,000 BKB = 91% BKR = 89% BKL = 89%

UPPKS=64%BKB

1,030,000,000 BPPKB

1 12 5 PROGRAM PROMOSI

KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK

MELALUI KELOMPOK

KEGIATAN DI MASYARAKAT

74,834,000 75,000,000 85,000,000 90,000,000 95,000,000 100,000,000 105,000,000 550,000,000

MENINGKATNYA DERAJAT

KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK

AKI 244 KASUS,

AKB 188 KASUS

ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)

: 24 ANGKA KEMATIAN

BAYI (AKB) : 211

25,000,000 ANGKA KEMATIAN

IBU (AKI) : 23

ANGKA KEMATIAN

BAYI (AKB) :

206


IBU (AKI) :

22 ANGKA

KEMATIAN BAYI

(AKB) : 201


IBU (AKI) :

21 ANGKA

KEMATIAN BAYI

(AKB) : 196


IBU (AKI) : 20

ANGKA KEMATIAN

BAYI (AKB) :

191


IBU (AKI) :

19 ANGKA

KEMATIAN BAYI

(AKB) : 186

50,000,000 ANGKA KEMATIAN IBU

(AKI) : 19 ANGKA

KEMATIAN BAYI

(AKB) : 186

225,000,000 BPPKB

GSIB =480 ORANG

480 ORANG 50,000,000 480 ORANG

55,000,000 480 ORANG

55,000,000 480 ORANG

55,000,000 480 ORANG

55,000,000 480 ORANG

55,000,000 480 ORANG 325,000,000 BPPKB

H a l a m a n | VII. 8 0 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR

96,698,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000 225,000,000

MENINGKATNYA PENGETAHUAN DAN WAWASAN MASYARAKAT

TENTANG PROGRAM KB-KS

DAN TERSEDIANYA

MEDIA KIE SERTA PENURUNAN JUMLAH PUS DIBAWAH 20

TAHUN

JUMLAH REMAJA = 123.214

ORANG

JML REMAJA YG MEMPEROLEH

PENYULUHAN KRR = 1000 ORANG

25,000,000 JML REMAJA YG MEMPEROL

EH PENYULUHAN KRR =

2000 ORANG

30,000,000 JML REMAJA

YG MEMPEROL

EH PENYULUHAN KRR =

2000 ORANG


YG MEMPEROL

EH PENYULUHAN KRR =

2000 ORANG

40,000,000 JML REMAJA YG MEMPEROL

EH PENYULUHAN KRR =

2000 ORANG


YG MEMPEROL

EH PENYULUHAN KRR =

2000 ORANG

50,000,000 JML REMAJA YG

MEMPEROLH PENYULUHN

KRR = 10.000 ORANG

225,000,000 BPPKB


PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS

TERMASUK HIV/AIDS

0 - 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 250,000,000


REMAJA TENTANG TRIAD KRR.

HIV/AIDS = 228

MENINGGAL 128

PENYULUHAN DAN

ORIENTASI 500

ORANG

50,000,000 PENYULUHAN DAN

ORIENTASI 500

ORANG


ORIENTASI 500

ORANG


ORIENTASI 500

ORANG


ORIENTASI 500

ORANG


ORIENTASI 500 ORANG

250,000,000 BPPKB

1 12 8 PROGRAM

PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI

TENTANG PENGASUHAN DAN

PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG

ANAK

0 - 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000 550,000,000

TERSEDIANYA BKB KIT BAGI 400 KELOMPOK

BKB.

122 KELOMPK BKB YG

PUNYA BKB KIT

0 - 75 SET BKB KIT

110,000,000 75 SET BKB KIT

110,000,000 75 SET BKB KIT

110,000,000 75 SET BKB KIT

110,000,000 75 SET BKB KIT

110,000,000 497 SET BKB KIT

550,000,000 BPPKB

H a l a m a n | VII. 8 1 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 12 9 PROGRAM PENYIAPAN

TENAGA PENDAMPING

KELOMPOK BINA KELUARGA

0 - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 500,000,000

TERSEDIANYA TENAGA

PENDAMPING KELOMPOK BINA

KELUARGA SEBANYAK 2300

ORANG

800 TENAGA

PENDAMPING

0 - 1300 TENAGA

PENDAMPING

100,000,000 1550 TENAGA

PENDAMPING

100,000,000 1800 TENAGA

PENDAMPING

100,000,000 2050 TENAGA

PENDAMPING

100,000,000 2300 TENAGA

PENDAMPING

100,000,000 100% 500,000,000 BPPKB


MODEL OPERASIONAL

BKB-POSYANDU-PADU

0 - 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 375,000,000


INTEGRASI BKB- POSYANDU DAN PAUD BAGI 112

KELOMPOK INTEGRASI

20 KELOMPOK INTEGRASI

0 - 48 KELOMPOK INTEGRASI

75,000,000 64 KELOMPOK INTEGRASI




75,000,000 100% 375,000,000 BPPKB


PELAYANAN KB/KS

0 140,000,000 154,000,000 170,000,000 187,000,000 205,000,000 226,000,000 1,082,000,000

TERSEDIANYA INFORMASI DATA MIKRO KELUARGA DISETIAP DESA DAN PPKBD

SETIAP DESA.

321.777 KK,TFR 2,4

%

230.258 KK TFR : 2,23,

PPKBD = 204

140,000,000 327.339 KK

TFR : 2,21,

PPKBD=204

154,000,000 334.339 KK

TFR : 2,19,

PPKBD= 204

170,000,000 241.339 KK

TFR : 2,17,

PPKBD= 204

187,000,000 348.339 KK TFR

: 2,15 , PPKBD =

204

205,000,000 355.339 KK

TFR : 2,13, D

PPKBD = 204

226,000,000 230.258 KK TFR :

2,23,PPKBD = 204

1,082,000,000 BPPKB

1 12 12 PROGRAM PENGEMBANGAN KELOMPOK PRIO

UTOMO

0 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000 65,000,000 265,000,000

H a l a m a n | VII. 8 2 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


KUANTITAS KELOMPOK PRIO

UTOMO

JUMLAH KELP PRIO UTOMO 91

JML KEL. PRIO UTOMO : 97

30,000,000 JML KEL. PRIO BARU

: 6

35,000,000 JML KEL. PRIO

BARU : 6


BARU : 6

45,000,000 JML KEL. PRIO BARU

: 6


BARU : 6

65,000,000 127 PRIO UTOMO = 100

%

265,000,000 BPPKB

1 13 SOSIAL

1 13 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

LAINNYA

240,000,000 1,190,000,000 2,305,000,000 2,331,950,000 2,345,810,000 2,377,391,000 2,411,500,100 12,021,651,100

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN

SOSIAL BAGI PENYANDANG

MASALAH KESEJAHTERAAN

SOSIAL

13.137 PMKS

100 ORANG 65,000,000 100 ORANG

71,500,000 100 ORANG

78,650,000 100 ORANG

86,515,000 100 ORANG

95,166,500 100 ORANG

104,683,150 600 ORANG (12.537)

501,514,650 DINSOSNAKETRANS

TERTANGANINYA BANTUAN KORBAN

BENCANA

16 KECAMATAN

,

16 KEC 150,000,000 16 KEC 165,000,000 16 KEC 181,500,000 16 KEC 183,315,000 16 KEC 201,646,500 16 KEC 221,181,150 16 KEC 1,102,642,650 DINSOSNAKETRANS

TERTANGANINYA ORANG

TERLANTAR DI KAB. JEPARA

150 ORANG TERLANTAR DARI LUAR DAERAH

100 ORANG 35,000,000 100 ORANG

38,500,000 100 ORANG

41,800,000 100 ORANG

45,980,000 100 ORANG

50,578,000 100 ORANG

55,635,800 100 ORANG 267,493,800 DINSOSNAKETRANS

TERTANGANINYA REHAB RUMAH

TDK LAYAK HUNI BAGI KELUARGA

MISKIN

17.608 RUMAH

YANG TIDAK LAYAK HUNI,

YANG DIBERIKAN BANTUAN

235 RUMAH

126 RUMAH DAN PERUBAHAN 110

RUMAH (235 RUMAH)

940,000,000 500 RUMAH

2,000,000,000 500 RUMAH

2,000,000,000 500 RUMAH

2,000,000,000 500 RUMAH

2,000,000,000 500 RUMAH

2,000,000,000 2.735 RUMAH 10,000,000,000 DINSOSNAKETRANS

TERTANGANINYA KELUARGA

MISKIN YANG TIDAK MEMILIKI

AKTA KELAHIRAN

885 ANAK (PREDIKSI 50 % DARI

ANAK TERLANTAR)

- - 100 ORANG

30,000,000 100 ORANG

30,000,000 100 ORANG

30,000,000 100 ORANG

30,000,000 100 ORANG


H a l a m a n | VII. 8 3 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 13 2 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL

65,000,000 150,000,000 165,000,000 181,500,000 199,650,000 219,615,000 241,576,500 1,157,341,500

TERLAKSANANYA PENANGANAN PENGEMIS

GELANDANGAN , PSIKOTIK, ORANG

KURANG BERUNTUNG

/WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI

18 ORANG (PENGEMIS GELANDANG

AN DAN PSIKOTIK),

1.906 WANITA RAWAN SOSIAL

100 ORANG 100,000,000 100 ORANG

110,000,000 100 ORANG

121,000,000 100 ORANG

133,100,000 100 ORANG

146,410,000 100 ORANG



MAKAN BAGI EKS KUSTA

75 JIWA 75 JIWA 50,000,000 75 JIWA 55,000,000 75 JIWA 60,500,000 75 JIWA 66,550,000 75 JIWA 73,205,000 75 JIWA 80,525,500 450 JIWA 385,780,500 DINSOSNAKETRANS

1 13 3 PROGRAM PEMBINAAN ANAK

TERLANTAR

200,000,000 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,000,000 146,500,000 162,000,000 772,500,000

TERLAKSANANYA BIMBINGAN DAN

LATIHAN KETRAMPILAN

PRAKTIS SERTA TERTANGANINYA ANAK TERLANTAR

JML ANAK TERLANTAR

1.771 ORANG, YANG

TERTANGANI 20 ANAK

40 ANAK 100,000,000 50 ANAK 110,000,000 50 ANAK 121,000,000 50 ANAK 133,000,000 50 ANAK 146,500,000 50 ANAK 162,000,000 290 ANAK 772,500,000 DINSOSNAKETRANS

1 13 4 PROGRAM PEMBINAAN PARA

PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

50,000,000 195,000,000 214,500,000 235,950,000 259,545,000 285,499,500 314,049,450 1,504,543,950

TERLAKSANANYA PENYANTUNAN

BAGI PENYANDANG

CACAT

5.746 ORANG, YANG

TERLAYANI 260 ORG

170 ORG 135,000,000 170 ORG 148,500,000 170 ORG 163,350,000 170 ORG 179,685,000 170 ORG 197,653,500 170 ORG 217,418,850 1.020 ORANG 1,041,607,350 DINSOSNAKETRANS

H a l a m a n | VII. 8 4 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSELENGGARA NYA PEMBINAAN DAN BANTUAN

BAGI PENCA DAN MENUNJANG HIPENCA

22 KELOMPOK

PENCA. YANG

TERLAYANI 4 KELPK, PENCA

3 KELP 60,000,000 3 KELP 66,000,000 3 KELP 72,600,000 3 KELP 79,860,000 3 KELP 87,846,000 3 KELP 96,630,600 18 KELOMPOK 462,936,600 DINSOSNAKETRANS

1 13 5 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI

JOMPO

105,000,000 235,000,000 258,500,000 284,350,000 312,785,000 344,063,500 368,587,850 1,803,286,350

TERSELENGARANYA PENYANTUNAN

BAGI PARA LANJUT USIA TERLANTAR

4.234 LANSIA, YANG

TERLAYANI 200 LANSIA

200 LANSIA 75,000,000 200 LANSIA

82,500,000 200 LANSIA

90,750,000 200 LANSIA

99,825,000 200 LANSIA

109,807,500 200 LANSIA

110,906,250 1200 LANSIA 568,788,750 DINSOSNAKETRANS

TERTANGANINYA DAN

PENYANTUNAN ANAK DALAM

PANTI

40 PANTI ASUHAN,

YANG TERLAYANI

38 PA

40 PA 120,000,000 40 PA 132,000,000 40 PA 145,200,000 40 PA 159,720,000 40 PA 175,692,000 40 PA 193,261,200 240 PA 925,873,200 DINSOSNAKETRANS

TERBINANYA ANAK TERLANTAR DI PANTI ASUHAN

1.644 ANAK DI 40 PANTI

ASUHAN

40 ANAK 40,000,000 40 ANAK 44,000,000 40 ANAK 48,400,000 40 ANAK 53,240,000 40 ANAK 58,564,000 40 ANAK 64,420,400 240 ANAK 308,624,400 DINSOSNAKETRANS

1 13 6 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG

PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA,

PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT

SOSIAL LAINNYA)

345,000,000 - 25,000,000 27,500,000 30,250,000 33,275,000 36,602,500 152,627,500

TERBINANYA EKS PENYANDANG

PENYAKIT SOSIAL (EKS WTS, EKS NARA PIDANA)

188 ORANG - - 15 ORANG 25,000,000 15 ORANG 27,500,000 15 ORANG 30,250,000 15 ORANG 33,275,000 15 ORANG 36,602,500 75 ORANG 152,627,500 DINSOSNAKETRANS

H a l a m a n | VII. 8 5 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 13 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN


75,000,000 260,000,000 303,500,000 334,350,000 365,485,000 401,033,400 438,136,740 2,102,505,140

MENINGKATNYA PENGETAHUAN SOSIAL BAGI

WANITA PEMIMPIN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA

195 DESA 30 ORANG 20,000,000 30 ORANG 35,000,000 30 ORANG 38,500,000 30 ORANG 42,350,000 30 ORANG 46,585,000 30 ORANG 51,243,500 150 ORANG 233,678,500 DINSOSNAKETRANS

MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA

ORSOS/PANTI

40 ORSOS 6 ORSOS 35,000,000 6 ORSOS 38,500,000 6 ORSOS 42,350,000 6 ORSOS 46,585,000 6 ORSOS 51,243,400 6 ORSOS 56,367,740 36 ORSOS 270,046,140 DINSOSNAKETRANS

MENINGKATNYA PROFESIONALIS ME PENGELOLA PANTI ASUHAN

40 PANTI ASUHAN,

YANG TELAH DILATIH

SEBANYAK 30 ORANG

30 ORANG 50,000,000 40 ORANG 55,000,000 40 ORANG 60,500,000 40 ORANG 66,550,000 40 ORANG 73,205,000 40 ORANG 80,525,500 200 ORANG 385,780,500 DINSOSNAKETRANS

TERBINANYA TENAGA


KECAMATAN (TKSK) DALAM

MENUNJANG KEGIATAN

16 KECAMATAN


TERBENTUK DAN TERSELENGGARANYA PEMBINAAN FKKT, FK PSM, PAGUYUBAN PSM

DAN KARANG TARUNA,

DESA SEBANYAK 195, 30

PAGUYUBAN PSM 16

FK-KT, 16 FK PSM,

YANG TELAH DILAKSANAKAN 5 KT, 5 PAGUYUBAN PSM,DAN 16 FKKT

3 KT, 3 PAGUYUBAN PSM, 16 FK-KT,

16 FK PSM

100,000,000 3 KT, 3 PAGUYUBAN PSM, 16 FK-KT, 16 FK PSM

110,000,000 3 KT, 3 PAGUYUBA

N PSM, 16 FK-

KT, 16 FK PSM

120,000,000 3 KT, 3 PAGUYUBA

N PSM, 16 FK-

KT, 16 FK PSM

130,000,000 3 KT, 3 PAGUYUBAN PSM, 16 FK-KT, 16 FK PSM

140,000,000 3 KT, 3 PAGUYUBA

N PSM, 16 FK-

KT, 16 FK PSM

150,000,000 3 KT, 3 PAGUYUBAN

PSM, 16 FK-KT, 16 FK

PSM



PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

ORGANISASI WANITA LAINNYA

PELAKSANAAN

KEGIATAN SEBANYAK

10 ORGANISASI

WANITA

10 ORGANISASI WANITA

25,000,000 10 ORGANISSI

WANITA

30,000,000 15 ORGANISSI WANITA


35,000,000 25 ORGANISSI

WANITA


45,000,000 30 ORGNSASI WANITA

208,000,000 BPPKB

H a l a m a n | VII. 8 6 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 13 8 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN

SOSIAL KELUARGA PAHLAWAN, PERINTIS

KEMERDEKAAN DAN PEJUANG

0 40,000,000 125,000,000 137,500,000 155,250,000 170,775,000 184,152,500 812,677,500

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI VETERAN DAN

JANDA VETERAN

240 ORANG, YANG TELAH

DILAYANI 20 ORANG


TERSELENGGARANYA PELESTARIAN

NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN BAGI PELAJAR / GENERASI MUDA

143 SEKOLAH

- - 200 ORANG

50,000,000 200 ORANG

55,000,000 200 ORANG

65,000,000 200 ORANG

72,500,000 200 ORANG


TERPELIHARANYA KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN TMP GIRI DHARMA

1 TMP GIRI DHARMA,

TELAH DIPELIHARA SELAMA 12

BULAN

12 BULAN 30,000,000 12 BULAN 50,000,000 12 BULAN 55,000,000 12 BULAN 60,000,000 12 BULAN 65,000,000 12 BULAN 70,000,000 72 BULAN 330,000,000 DINSOSNAKETRANS

1 13 9 PROGRAM PENYULUHAN DAN

BIMBINGAN SOSIAL

40,000,000 125,000,000 137,500,000 155,250,000 170,775,000 184,152,500 812,677,500

TERCAPAINYA INFORMASI PELAYANAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA /

MASYARAKAT

195 DESA - - 60 ORANG 25,000,000 60 ORANG 30,000,000 60 ORANG 35,000,000 60 ORANG 40,000,000 60 ORANG 45,000,000 300 ORANG 175,000,000 DINSOSNAKETRANS


KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN

6,475,832,000 5,001,000,000 6,938,600,000 5,427,960,000 7,441,256,000 5,980,881,600 37,265,529,600

MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA

TEMPAT IBADAH

JUMLAH MASJID =

1018, MUSHOLA :3507, GEREJA,

109, PURA : 8, VIHARA

:20

200 MASJID, 150 MUSHOLA, 25

GEREJA, 5 VIHARA, 2 PURA

2,394,400,000 250 MASJID,

150 MUSHOLA,

25 GEREJA, 5 VIHARA, 2

PURA

2,500,000,000 250 MASJID,

150 MUSHOLA,


PURA

2,500,000,000 250 MASJID,

150 MUSHOLA,


PURA

2,500,000,000 250 MASJID,

150 MUSHOLA,


PURA

2,500,000,000 250 MASJID,

150 MUSHOLA,


PURA

2,500,000,000 250 MASJID, 150

MUSHOLA, 25 GEREJA, 5 VIHARA, 2

PURA

14,894,400,000 BAG. KESRA

H a l a m a n | VII. 8 7 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERBANTU 147

MASJID, 120

MUSHOLA, 25 GEREJA, 5 VIHARA

MENINGKATNYA SARPRAS LEMBAGA

KEAGAMAAN

40 LEMBAGA

KEAGAMAAN

25 LEMBAGA KEAGAMAAN

2,007,000,000 25 LEMBAGA

KEAGAMAAN

250,000,000 25 LEMBAGA KEAGAMA

AN

2,000,000,000 25 LEMBAGA KEAGAMA

AN

250,000,000 25 LEMBAGA

KEAGAMAAN

2,000,000,000 25 LEMBAGA KEAGAMA

AN

250,000,000 25 LEMBAGA KEAGAMAAN

6,757,000,000 BAG. KESRA

TERSELENGGARANYA MTQ, STQ, MHQ DI TK.KEC,

KAB DAN MEWAKILI KE

PROPINSI

16 KALI MUSABAQOH TK. KEC, 1 KALI (36 MUSABAQOH) TK. KAB,

2 KALI MUSABAQO

H TK PROVINSI

16 KALI MUSABAQOH TK. KEC, 1 KALI (36 MUSABAQOH) TK.

KAB, 2 KALI MUSABAQOH TK

PROVINSI

302,315,000 16 KALI MUSABAQOH TK. KEC, 1 KALI (36 MUSABAQO

H) TK. KAB, 2

KALI MUSABAQO

H TK PROVINSI, TERSELENGGARANYA MUFAKAD,

FASI

366,000,000 16 KALI MUSABAQ

OH TK. KEC, 1

KALI (36 MUSABAQOH) TK. KAB, 2

KALI MUSABAQ

OH TK PROVINSI, TERSELENGGARANYA MUFAKAD,

FASI


OH TK. KEC, 1


KALI MUSABAQ


FASI

442,860,000 16 KALI MUSABAQOH TK. KEC, 1 KALI (36 MUSABAQO

H) TK. KAB, 2

KALI MUSABAQO

H TK PROVINSI, TERSELENGGARANYA MUFAKAD,

FASI


OH TK. KEC, 1


KALI MUSABAQ


FASI

535,860,600 16 KALI MUSABAQOH TK. KEC, 1 KALI (36

MUSABAQOH) TK. KAB, 2

KALI MUSABAQOH TK PROVINSI, TERSELENGGA

RANYA MUFAKAT,

FASI

2,536,781,600 BAG. KESRA

TERSELENGGARANYA MANASIK HAJI DAN HAJI

16 KALI MANASIK

TK. KEC, 1 KALI

MANASIK TK. KAB, 1

KALI PELAKSANAA

N HAJI

16 KALI MANASIK TK. KEC, 1 KALI

MANASIK TK. KAB, 1 KALI

PELAKSANAAN HAJI

200,000,000 16 KALI MANASIK

TK. KEC, 1 KALI

MANASIK TK. KAB, 1

KALI PELAKSANA

AN HAJI

200,000,000 16 KALI MANASIK TK. KEC, 1 KALI


PELAKSANAAN HAJI



PELAKSANAAN HAJI

242,000,000 16 KALI MANASIK

TK. KEC, 1 KALI

MANASIK TK. KAB, 1

KALI PELAKSANA

AN HAJI



PELAKSANAAN HAJI

292,820,000 16 KALI MANASIK TK. KEC, 1 KALI MANASIK TK. KAB, 1 KALI

PELAKSANAAN HAJI

1,421,020,000 BAG. KESRA

TERSELENGGARANYA

ISTIGHOTSAH/MUJAHADAH DAN KHATAMAN AL QUR'AN SERTA TERJALINNYA

INTERAKSI DAN KOMUNIKASI

TOKOH MASYARAKAT DAN

TOKOH AGAMA

5 KALI ISTIGHOTSA

H DAN KHATAMAN

1.500 PESERTA

5 KALI ISTIGHOTSAH DAN KHATAMAN 1.500

PESERTA

300,000,000 5 KALI ISTIGHOTS

AH DAN KHATAMAN

1.500 PESERTA

500,000,000 5 KALI ISTIGHOTSAH DAN

KHATAMAN 1.500

PESERTA


KHATAMAN 1.500

PESERTA

605,000,000 5 KALI ISTIGHOTS

AH DAN KHATAMAN

1.500 PESERTA


KHATAMAN 1.500

PESERTA

732,050,000 5 KALI ISTIGHOTSAH

DAN KHATAMAN

1.500 PESERTA

3,352,550,000 BAG. KESRA

TERSELENGGARANYA SAFARI JUM'AT DAN

INTERAKSI BAIK PEMERINTAH DAN

MASYARAKAT

50 KALI SAFARI

JUM'AT, 25 SAFARI

RAMADHAN

50 KALI SAFARI JUM'AT, 25 SAFARI

RAMADHAN

750,000,000 50 KALI SAFARI

JUM'AT, 25 SAFARI

RAMADHAN

750,000,000 50 KALI SAFARI JUM'AT,

25 SAFARI RAMADHA

N


25 SAFARI RAMADHA

N

907,500,000 50 KALI SAFARI

JUM'AT, 25 SAFARI

RAMADHAN


25 SAFARI RAMADHA

N

1,098,075,000 50 KALI SAFARI

JUM'AT, 25 SAFARI

RAMADHAN

5,328,825,000 BAG. KESRA

H a l a m a n | VII. 8 8 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSELENGGARANYA PERINGATAN

HARI BESAR KEAGAMAAN

12 BULAN 12 BULAN 150,000,000 12 BULAN 250,000,000 12 BULAN 275,000,000 12 BULAN 302,500,000 12 BULAN 332,750,000 12 BULAN 366,025,000 12 BULAN 1,676,275,000 BAG. KESRA

KELANCARAN PELAKSANAAN HISAB RUKYAT

12 BULAN 12 BULAN 30,000,000 12 BULAN 75,000,000 12 BULAN 45,000,000 12 BULAN 45,000,000 12 BULAN 45,000,000 12 BULAN 45,000,000 12 BULAN 285,000,000 BAG. KESRA

MENINGKATNYA MORALITAS

GENERASI MUDA DAN

MENINGKATNYA KERUKUNAN HIDUP UMAT

BERAGAMA DI KAB. JEPARA

12 BULAN 12 BULAN 342,117,000 12 BULAN 110,000,000 12 BULAN 121,000,000 12 BULAN 133,100,000 12 BULAN 146,410,000 12 BULAN 161,051,000 12 BULAN 1,013,678,000 BAG. KESRA

MENINGKATNYA KEHIDUPAN

SOSIAL KEAGAMAAN

FASILITASI, FKUB, MUI DAN BAZ

FASILITASI, FKUB, MUI DAN

BAZ

265,000,000 FASILITASI, FKUB, MUI DAN

BAZ

265,000,000 FASILITASI, FKUB, MUI DAN

BAZ

265,000,000 795,000,000 BAG. KESRA

1 14 KETENAGAKERJAAN

1 14 1 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

405,000,000 475,000,000 927,500,000 1,045,250,000 1,164,775,000 1,286,252,500 1,409,877,750 6,308,655,250

TERSELENGGARANYA PELATIHAN

DAN KETRAMPILAN MASYARAKAT USIA KERJA

39.239 ORANG, YANG

TERLAYANI 180 ORANG

180 ORANG 350,000,000 360 ORANG

750,000,000 360 ORANG

850,000,000 360 ORANG

950,000,000 360 ORANG

1,050,000,000 360 ORANG

1,150,000,000 1.980 ORANG 5,100,000,000 DINSOSNAKETRANS

TERSELENGGARANYA PEMBINAAN

KEPADA PENCAKER/PEMAG

ANGAN BAGI YANG TELAH

DILATIH

PENCAKER SEBANYAK

1.980 ORANG, YANG

TERLAYANI 10 ORANG


TERSELENGGARANYA PEMBINAAN DAN PELATIHAN PRODUKTIFITAS KEPADA PEKERJA

(MENEJEMEN MUTU/PELUANG PASAR, LAPORAN

AKUNTANSI)

2.606 ORANG ,

YANG TERLAYANI 40 ORANG


H a l a m a n | VII. 8 9 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSELENGGARANYA BINTEK

PENYUSUNAN SKALA UPAH DI PERUSAHAAN

347 PERUSHAAN,

YANG DIBINA TAHUN 2011

SEBANYAK 30

PERUSAHAAN

- - 20 PERUSAHA

AN

20,000,000 20 PERUSAHA

AN

22,000,000 20 PERUSAHA

AN

24,200,000 20 PERUSAHA

AN

26,620,000 20 PERUSAHA

AN

29,282,000 100 PERUSAHAAN


TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN PEMBENTUKAN

SP/SB DI PERUSAHAAN

347 PERUSAHAA

N, YANG TELAH

TERLAYANI 30

PERUSAHAAN

20 PERUSAHAAN 20,000,000 20 PERUSAHA

AN

22,000,000 20 PERUSAHA

AN

24,200,000 20 PERUSAHA

AN

26,620,000 20 PERUSAHA

AN

29,282,000 20 PERUSAHA

AN




DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS

TENAGA KERJA DI PERUSAHAAN

347 PERUSAHAA

N, YANG TELAH

TERLAYANITERBINANYA

10 PRUSAHAAN


AN

27,500,000 15 PERUSAHA

AN

30,250,000 15 PERUSAHA

AN

33,275,000 15 PERUSAHA

AN

36,602,500 15 PERUSAHA

AN




PKWT DAN PKWTT

PERUSAHAAN

347 PERUSHAAN

TELAH DILAKSANAK

AN DI 40 PERUSAHAA

N

- - 30 PERUSAHA

AN

20,000,000 30 PERUSAHA

AN

22,000,000 30 PERUSAHA

AN

24,200,000 30 PERUSAHA

AN

26,620,000 30 PERUSAHA

AN



TERLAKSANANYA PERAWATAN/PEME

LIHARAAN BLK

1 BALAI LATIHAN KERJA


1 14 2 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN

KERJA

165,000,000 120,000,000 162,000,000 178,500,000 196,350,000 215,985,000 237,583,500 1,110,418,500

TERBINANYA DAN TERCIPTANYA

SEKTOR INFORMASI

USAHA MANDIRI

180 ORANG, YANG

TERLAYANI 30 ORANG


H a l a m a n | VII. 9 0 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


PENYEDIAAN INFORMASI

LOWONGAN KERJA DAN PENYUSUNAN

IPK

PELAYANAN AK 1

SELAMA 1 TAHUN DAN INFORMASI

PASAR KERJA


TERSLENEGGARANYA PEMBINAAN

CALON TKI

PENGIRIMAN TKI 424,

DAN SOSIALISASI

MASALAH TKI 160 ORANG

150 ORANG 25,000,000 150 ORANG

27,500,000 150 ORANG

30,250,000 150 ORANG

33,275,000 150 ORANG

36,602,500 150 ORANG


TERLAKSANANYA PEMBINAAN

TERHADAP BURSA KERJA KHUSUS

(BKK) DAN NJOD CHANVASING KE

PERUSAHAAN

33 BURSA DAN NJOD

CHANVASING KE 120

PERUSAHAAN

- - 33 BKK 30,000,000 33 BKK 33,300,000 33 BKK 36,630,000 33 BKK 40,293,000 33 BKK 44,322,300 165 BKK 184,545,300 DINSOSNAKETRANS


DAN PENGEMBANGAN

LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

0 65,000,000 178,000,000 196,100,000 215,710,000 237,281,000 261,009,100 1,153,100,100

TERSELENGGARANYA KEGIATAN

DEWAN PENGUPAHAN

SURVEY KE 8 PASAR

TRADISIONAL DAN

SIDANG UNTUK 1

ORGANISASI DEWAN

PENGUPAHAN

8 PASAR TRADISIONAL

20,000,000 8 PASAR TRADISION

AL

38,500,000 8 PASAR TRADISIO

NAL


NAL

46,585,000 8 PASAR TRADISION

AL


NAL

56,367,850 48 PASAR TRADISIONAL


TERSELESAIKANNYA KASUS

ANTARA PERUSAHAAN DAN

TENAGA KERJA

347 PERUSAHAA

N, TELAH TERLAYANI 51 KASUS DARI 17

PERUSAHAAN

15 KASUS 20,000,000 15 KASUS 22,000,000 15 KASUS 24,200,000 15 KASUS 26,620,000 15 KASUS 29,282,000 15 KASUS 32,210,200 105 KASUS 154,312,200 DINSOSNAKETRANS

H a l a m a n | VII. 9 1 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERWUJUDNYA HUBUNGAN

INDUSTRIAL YANG HARMONIS DI PERUSAHAAN

(PEMBERDAYAAN LKS TRIPARTIT)

347 PERUSAHAA

N (BARU ADA KEG TH

2012)


AN

27,500,000 30 PERUSAHA

AN

30,250,000 30 PERUSAHA

AN

33,275,000 30 PERUSAHA

AN

36,602,500 30 PERUSAHA

AN


TERLAKSANANYA SOSIALISASI UMK DAN

PEMANTAUAN THR DI

PERUSAHAAN

347 PERUSHAAN, TERLAKSANA

DI 40 PERUSAHAA

N

- - 60 PERUSAHA

AN

30,000,000 60 PERUSAHA

AN

33,000,000 60 PERUSAHA

AN

36,300,000 60 PERUSAHA

AN

39,930,000 60 PERUSAHA

AN




PENGUSAHA DAN PEKERJA TENTANG

PEMBUATAN PERATURAN

PERUSAHAAN (PP) DAN

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

(PKB)

347 PERUSHAAN

- - 30 PERUSAHA

AN

30,000,000 30 PERUSAHA

AN

33,000,000 30 PERUSAHA

AN

36,300,000 30 PERUSAHA

AN

39,930,000 30 PERUSAHA

AN


PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI

PEMBENTUKAN KOPERASI

KARYAWAN DI PERUSAHAAN

347 PERUSHAAN

- - 40 PERUSAHA

AN

30,000,000 40 PERUSAHA

AN

33,300,000 40 PERUSAHA

AN

36,630,000 40 PERUSAHA

AN

40,293,000 40 PERUSAHA

AN



1 14 4 PROGRAM PEMBINAAN, DAN

PENGAWASAN TENAGA KERJA

210,000,000 65,000,000 175,300,000 193,530,000 212,883,000 234,171,300 257,588,430 1,138,472,730

TERPANTAUNYA KEGIATAN K3

DAN TERBINANYA TENAGA KERJA

ANAK DAN PEREMPUAN DI PERUSAHAAN

347 PERUSHAAN

TELAH DILAKSANAK

AN DI 40 PERUSAHAA

N

- - 40 PERUSAHA

AN

33,300,000 40 PERUSAHA

AN

36,630,000 40 PERUSAHA

AN

40,293,000 40 PERUSAHA

AN

44,322,300 40 PERUSAHA

AN



H a l a m a n | VII. 9 2 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSELENGGARANYA KEGIATAN

PEMBINAAN NORMA KERJA DI

PERUSAHAAN

347 PERUSHAAN

TELAH DILAKSANAK

AN DI 20 PERUSAHAA

N


AN

16,500,000 20 PERUSAHA

AN

18,150,000 20 PERUSAHA

AN

19,965,000 20 PERUSAHA

AN

21,961,500 20 PERUSAHA

AN



TERLINDUNGINYA TENAGA KERJA

UNTUK JAMSOSTEK DI PERUSAHAAN

347 PERUSHAAN

TELAH DILAKSANAK

AN DI 40 PERUSAHAA

N


AN

22,200,000 40 PERUSAHA

AN

24,420,000 40 PERUSAHA

AN

26,862,000 40 PERUSAHA

AN

29,548,200 40 PERUSAHA

AN



TERPANTAUNYA TENAGA KERJA,

KESEHATAN LINGKUNGAN

DITEMPAT KERJA

347 PERUSHAAN

TELAH DILAKSANAK

AN DI 40 PERUSAHAA

N


AN

33,300,000 40 PERUSAHA

AN

36,630,000 40 PERUSAHA

AN

40,293,000 40 PERUSAHA

AN

44,322,300 40 PERUSAHA

AN



BERKURANGNYA PENYAKIT AKIBAT KERJA (PAK) DAN

MENGETAHUI DERAJAT

KESEHATAN BAGI TENAGA KERJA

347 PERUSHAAN

DAN 36.548 ORANG

(17.328 PEREMPUAN DAN LAKI2 19.220)

- - 20 TENAGA KERJA

40,000,000 20 TENAGA KERJA






MENINGKATNYA PENGAWASAN PERUSAHAAN PENGGUNA

TENAGA KERJA ASING

161 TKA, LAKI - LAKI

156, PEREMPUAN

5

- - 30 PERUSAHA

AN

30,000,000 40 PERUSAHA

AN

33,300,000 40 PERUSAHA

AN

36,630,000 40 PERUSAHA

AN

40,293,000 40 PERUSAHA

AN



1 15 KOPERASI DAN UKM

-

1 15 1 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSHAAN

DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

585,382,000 523,000,000 555,000,000 560,000,000 595,000,000 600,000,000 600,000,000 3,433,000,000

MENINGKATNYA KUALITAS SDM

PENGELOLA UKM

560 UMKM YANG

DILATIH

125 270,000,000 125 270,000,000 125 270,000,000 125 270,000,000 125 270,000,000 125 270,000,000 1310 UMKM 1,620,000,000 DISKOPUMUMPASAR

H a l a m a n | VII. 9 3 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA JUMLAH UMKM

YANG TERIDENTIFIKASI

KEGIATANNYA

9634 UMKM YANG

DIIDENTIFIKASI

1,000 30,000,000 1,000 30,000,000 1,000 30,000,000 1,000 30,000,000 1,000 30,000,000 1,000 30,000,000 13634 UMKM 180,000,000 DISKOPUMUMPASAR

TERSALURNYA SUBSISDI

PENGADAAN SEMBAKO UNTUK

PASAR MURAH

SUBSIDI SEMBAKO UNTUK 3X

PASAR MURAH

SUBSIDI SEMBAKO UNTUK 3X PASAR

MURAH TMMD DAN HARI RAYA

TK.KABUPATEN, 16X PASAR MURAH

TK. KEC

123,000,000 SUBSIDI SEMBAKO

UNTUK 19X PASAR MURAH


UNTUK 20X

PASAR MURAH


UNTUK 20X

PASAR MURAH




UNTUK 20X

PASAR MURAH




IAN


PROMOSI HASIL KERAJINAN

1X PAMERAN,

1X KUNKER, 1X LOMBA RANCANG

BUSANA, 1X MENGHADIRI

RAKOR DEKRANASD

A

1X PAMERAN, 1X LOMBA RANCANG

BUSANA, 1X KUNKER, 1X STUDI

BANDING.

100,000,000 1X PAMERAN, 1X LOMBA RANCANG BUSANA,

1X KUNKER DEKRANASDA PROV, 1X STUDI BANDING


1X KUNKER

DEKRANASDA PROV, 1X STUDI BANDING


1X KUNKER



1X KUNKER DEKRANASDA PROV, 1X STUDI BANDING


1X KUNKER


150,000,000 1X PAMERAN, 1X LOMBA RANCANG

BUSANA, 1X KUNKER

DEKRANASDA PROV, 1X

STUDI BANDING


IAN


SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI

USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

100,000,000 100,000,000 6,850,000,000 6,850,000,000 6,850,000,000 6,850,000,000 6,850,000,000 34,350,000,000

MENINGKATNYA JARINGAN

PEMASA-RAN UMKM

BELUM ADA / PROGAM

BARU

5 100,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 55 UMKM 1,100,000,000 DISKOPUMKMPASAR

MENINGKATNYA KUALITAS & KUANTITAS

PRODUK UMKM

BELUM ADA / PROGAM

BARU

- 15 150,000,000 15 150,000,000 15 150,000,000 15 150,000,000 15 150,000,000 75 UMKM 750,000,000 DISKOPUMKMPASAR

TERLAKSANYA SUBSIDI BUNGA BAGI KUMKM PEDESAAN DAN

FASILITASI PENDAMPINGAN

195 DESA/KELU

RAHAN

6,500,000,000 195 DESA/KELURAHAN


6,500,000,000 195 DESA/KELU

RAHAN


6,500,000,000 195 DESA/KELURA

HAN

32,500,000,000 DISKOPUMKMPASAR

H a l a m a n | VII. 9 4 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


KUALITAS KELEMBAGAAN

KOPERASI

177,092,000 405,000,000 1,255,000,000 550,000,000 580,000,000 605,000,000 635,000,000 4,030,000,000


KELEMBAGAAN KOPERASI YANG

MENGIKUTI PELATIHAN,

WORK-SHOP, SOSIALISASI,

JARINGAN INFORMASI,

PAMERAN DSB.

519 ORANG YANG

DILATIH

220 165,000,000 293 640,000,000 310 485,000,000 320 505,000,000 330 520,000,000 340 540,000,000 2332 ORANG 2,855,000,000 DISKOPUMKMPASAR

MENINGKATNYA JUMLAH

KOPERASI YANG TELAH BERBADAN

HUKUM

688 KOPERASI

- - 25 365,000,000 25 30,000,000 25 35,000,000 25 40,000,000 25 45,000,000 813 KOPERASI

515,000,000 DISKOPUMKMPASAR

MENINGKATNYA JUMLAH KOPERASI

YANG SEHAT/AKTIF

563 KOPERASI

5 20,000,000 17 30,000,000 20 35,000,000 25 40,000,000 30 45,000,000 35 50,000,000 695 KOPERASI

220,000,000 DISKOPUMKMPASAR

MENINGKATNYA KUALITAS SDM

PENGELOLA KOPSIS/KOPONTR

EN

4X MONEV 8X MONEV 20,000,000 8X MONEV 20,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 16X MONEV 40,000,000 BAG. PEREKONOM

IAN

TERSALURKANNYA BANTUAN MODAL

BAGI PRA KOPERASI

SISWA/KOPONTREN

40 KOPSIS/KOP

ONTREN

40 KOPSIS/KOPONTREN

200,000,000 40 KOPSIS/KOPPONTREN

200,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 80 KOPSIS/KOPPO

NTREN


IAN

1 16 PENANAMAN MODAL

1 16 1 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

210,755,000 110,655,000 255,000,000 288,000,000 308,000,000 339,650,000 363,615,000 1,664,920,000

H a l a m a n | VII. 9 5 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSUSUNNYA BUKU PROFIL

INVESTASI DAN BAHAN PROMOSI

INVESTASI;

500 BUKU PROFIL INVESTASI

35,655,000 500 BUKU PROFIL

INVESTASI

50,000,000 500 BUKU PROFIL

INVESTASI

55,000,000 500 BUKU PROFIL

INVESTASI

60,500,000 500 BUKU PROFIL

INVESTASI

66,550,000 500 BUKU PROFIL

INVESTASI

73,205,000 3000 BUKU PROFIL

INVESTASI

340,910,000 BPMPPT

TERLAKSANANYA KEGIATAN PROMOSI

INVESTASI TINGKAT

NASIONAL;

1 KALI PAMERAN TINGKAT NASIONAL

50,000,000 2 KALI PAMERAN TINGKAT

NASIONAL


NASIONAL


NASIONAL


NASIONAL

133,100,000 2 KALI PAMERAN TINKAT

NASIONAL

146,410,000 11KALI PAMERAN TINKAT

NASIONAL

660,510,000 BPMPPT

TERCAPAINYA KOORDINASI DAN KERJASAMADENGAN PARA INVESTOR

DAN INSTANSI TERKAIT;

40 OH 30,000,000 40 OH 33,000,000 40 OH 36,500,000 40 OH 40,000,000 40 OH 44,000,000 40 OH 183,500,000 BPMPPT

MENINGKATNYA KINERJA

SEKRETARIAT BUMD DAN PERBANKAN

3X MONITORING/PEMBINAA

N

10 KALI MONITORING/PEMBI

NAAN, 15X RAPAT/KONSULTASI KE LUAR DAERAH,

10X RAPAT

25,000,000 10X MONITORING/PEMBINA

AN, 2X RAPAT

EVALUASI, 15X

RAPAT/KONSULTASI KE

LUAR DAERAH,

10X HONORARIUM PANITIA PELAKSANA

50,000,000 15X MONITORING/PEMBINAAN, 2X

RAPAT EVALUASI,

15X RAPAT/KONSULTASI KE LUAR DAERAH,

10X HONORARI

UM PANITIA

PELAKSANA


RAPAT EVALUASI,


10X HONORARI

UM PANITIA

PELAKSANA

60,000,000 15X MONITORING/PEMBINA

AN, 2X RAPAT

EVALUASI, 15X

RAPAT/KONSULTASI KE

LUAR DAERAH,

10X HONORARIUM PANITIA PELAKSANA


RAPAT EVALUASI,


10X HONORARI

UM PANITIA

PELAKSANA

65,000,000 15X MONITORING/PEMBINAAN, 2X RAPAT EVALUASI,

15X RAPAT/KONSULTASI KE LUAR DAERAH, 10X HONORARIUM

PANITIA PELAKSANA


IAN

MENINGKATNYA KINERJA BUMD SE KABUPATEN

JEPARA

- - - 1X PELATIHAN

, UANG SAKU

PESERTA PELATIHAN 32 ORANG, HONORARI

UM PENGAJAR 3 ORANG

25,000,000 1X PELATIHAN

, UANG SAKU

PESERTA PELATIHAN

40 ORANG,

HONORARIUM

PENGAJAR 3 ORANG


, UANG SAKU

PESERTA PELATIHAN

40 ORANG,

HONORARIUM

PENGAJAR 3 ORANG


, UANG SAKU

PESERTA PELATIHAN 40 ORANG, HONORARI

UM PENGAJAR 3 ORANG


, UANG SAKU

PESERTA PELATIHAN

40 ORANG,

HONORARIUM

PENGAJAR 3 ORANG

35,000,000 1X PELATIHAN, UANG SAKU

PESERTA PELATIHAN 40

ORANG, HONORARIUM PENGAJAR 3

ORANG


IAN

H a l a m a n | VII. 9 6 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


IKLIM INVESTASI DAN REALISASI

INVESTASI

0 8,496,438,951 470,000,000 390,000,000 429,000,000 472,000,000 519,000,000 10,776,438,951

TERLAKSANANYA PELAYANAN PERIJINAN

SECARA ONLINE DENGAN APLIKASI SPIPISE MELALUI

WEBSITE BPMPPTJEPARAKA

B.GO.ID GUNA MENANGKAP

PELUANG INVESTASI

MANINGKATNYA

PEMANFAATAN POTENSI

GUNA MENANGKAP

PELUANG INVESTASI

166 PERUSAHAAN/85

KEGIATAN

14,195,000 166 PERUSAHA

AN/85 KEGIATAN, APLIKASI, 1 PORTAL WEB/12 BULAN

470,000,000 166 PERUSAHA

AN/85 KEGIATAN, APLIKASI, 1 PORTAL WEB/12 BULAN,

PENUNJANG

PEMELIHARAAN

APLIKASI WEBSITE

BPMPPTJEPARAKAB.G

O.ID

390,000,000 166 PERUSAHA


PENUNJANG

PEMELIHARAAN

APLIKASI WEBSITE

BPMPPTJEPARAKAB.G

O.ID

429,000,000 166 PERUSAHA


PENUNJANG

PEMELIHARAAN

APLIKASI WEBSITE

BPMPPTJEPARAKAB.G

O.ID

472,000,000 166 PERUSAHA


PENUNJANG

PEMELIHARAAN

APLIKASI WEBSITE

BPMPPTJEPARAKAB.G

O.ID

519,000,000 166 PERUSAHAAN/85 KEGIATAN, APLIKASI, 1

PORTAL WEB/12 BULAN,

PENUNJANG PEMELIHARAA

N APLIKASI WEBSITE

BPMPPTJEPARAKAB.GO.ID

2,294,195,000 BPMPPT

TERSALURKANNYA BANTUAN

PERMODALAN BUMD DAN PERBANKAN

10,980,000,000

8,482,243,951 8,482,243,951 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - TERSALURKANNYA BANTUAN PERMODALAN BUMD DAN PERBANKAN

8,482,243,951 BAG. PEREKONOM

IAN

1 16 3 PROGRAM PENYIAPAN POTENSI

SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA

DAERAH

- 230,000,000 253,000,000 278,000,000 305,000,000 334,000,000 1,400,000,000

MENINGKATNYA PEMANFAATAN SARANA DAN

PRASARANA BAGI PENGEMBANGAN

INVESTASI SERTA UNTUK

PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL

MENINGKATNYA SARANA

DAN PRASARANA

BAGI PENGEMBAN

GAN INVESTASI

1 PAKET KAJIAN

POTENSI /PELUANG

INVESTASI, 35 ORANG

DAN 52 KALI

LEMBUR PIKET/ 12

BULAN

230,000,000 1 PAKET KAJIAN

POTENSI /PELUANG INVESTASI

, 35 ORANG DAN 52

KALI LEMBUR

PIKET/ 12 BULAN


POTENSI /PELUANG INVESTASI

, 35 ORANG DAN 52

KALI LEMBUR

PIKET/ 12 BULAN


POTENSI /PELUANG

INVESTASI, 35 ORANG

DAN 52 KALI

LEMBUR PIKET/ 12

BULAN


POTENSI/ PELUANG

INVESTASI


POTENSI/ PELUANG

INVESTASI

1,400,000,000 BPMPPT

H a l a m a n | VII. 9 7 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 17 KEBUDAYAAN

1 17 1 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

0 - 450,000,000 600,000,000 900,000,000 900,000,000 1,050,000,000 3,900,000,000

BERKEMBANGNYA NILAI - NILAI

BUDAYA

0 - - 3 KEGIATAN

450,000,000 4 KEGIATAN

600,000,000 6 KEGIATAN

900,000,000 6 KEGIATAN

900,000,000 7 KEGIATAN

1,050,000,000 7 KEGIATAN 3,900,000,000 DISPARBUD

1 17 2 PROGRAM PENGELOLAAN

KEKAYAAN NILAI BUDAYA

285,000,000 220,000,000 242,000,000 266,200,000 292,820,000 322,102,000 354,312,000 1,697,434,000

TERSELENGGARANYA

PEMELIHARAAN MUSEUM RA

KARTINI, BCB DAN BENDA BERSEJARAH

1 GEDUNG MUSEUM RA

KARTINI JEPARA

1 GEDUNG MUSEUM RA KARTINI JEPARA

130,000,000 1 GEDUNG MUSEUM

RA KARTINI JEPARA


RA KARTINI JEPARA


RA KARTINI JEPARA


RA KARTINI JEPARA


RA KARTINI JEPARA

209,366,300 1 GEDUNG MUSEUM RA

KARTINI JEPARA

1,003,029,300 DISPARBUD

TERLAKSANANYA APRESIASI

PERFILM JEPARA

1 KALI PEMBUATAN

FILM

1 KALI PEMBUATAN FILM

20,000,000 2 KALI PEMBUATA

N FILM


N FILM


N FILM


N FILM


N FILM

32,210,000 16 KALI PEMBUATAN

FILM

154,312,000 DISPARBUD


PENGAHAYAT KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

YME

10 KOMUNITAS PENGHAYAT

10 KOMUNITAS PENGHAYAT

20,000,000 10 KOMUNITA

S PENGHAYA

T

22,000,000 10 KOMUNITA

S PENGHAYA

T

24,200,000 11 KOMUNITA

S PENGHAYA

T

26,620,000 11 KOMUNITA

S PENGHAYA

T

29,282,000 12 KOMUNITA

S PENGHAYA

T

32,210,200 62 KOMUNITAS PENGHAYAT


MENINGKATNYA KEGIATAN

PELESTARIAN SENI BUDAYA

LOKAL

2 KOLEKSI 4 KOLEKSI MUSEUM UKIR

50,000,000 4 KOLEKSI MUSEUM

UKIR


UKIR


UKIR


UKIR


UKIR

80,525,500 36 KOLEKSI MUSEUM UKIR


1 17 3 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN

BUDAYA

0 125,000,000 137,500,000 151,250,000 166,375,000 183,012,500 201,313,750 964,451,250

TERLAKSNANYA PENTAS SENI DI

TMII

1 KALI PENTAS

KETOPRAK

1 KALI PENTAS SENI BUDAYA

TRADISIONAL

125,000,000 1 KALI PENTAS

SENI BUDAYA

TRADISIONAL


SENI BUDAYA

TRADISIONAL


SENI BUDAYA

TRADISIONAL


SENI BUDAYA

TRADISIONAL


SENI BUDAYA

TRADISIONAL

201,313,750 5 KALI PENTAS SENI BUDAYA TRADISIONAL


H a l a m a n | VII. 9 8 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


KERJASAMA PENGELOLAAN

KEKAYAAN BUDAYA

400,030,000 375,030,000 906,020,000 453,782,000 498,980,000 548,878,000 603,865,800 3,386,555,800

TERLAKSANANYA FESTIVAL SENI,

PARADE SENI DAN BUDAYA LOKAL

50 PENARI 50 PENARI 60,000,000 70 PENARI 66,000,000 70 PENARI 72,600,000 80 PENARI 79,860,000 80 PENARI 87,846,000 85 PENARI 96,630,600 85 PESERTA 462,936,600 DISPARBUD

TERLAKSANANYA PENTAS SENI DAN

BUDAYA DI TINGKAT PROVINSI

10 PENARI 10 PENARI 60,000,000 15 PENARI 66,000,000 15 PENARI 72,600,000 20 PENARI 79,860,000 20 PENARI 87,846,000 25 PENARI 96,630,600 105 PENARI 462,936,600 DISPARBUD

TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN

DAN PERAWATAN GEDUNG DKD KABUPATEN

JEPARA

1 GEDUNG DKD

JEPARA

1 GEDUNG DKD JEPARA

30,000,000 1 GEDUNG DKD

JEPARA

33,000,000 1 GEDUNG DKD

JEPARA

36,300,000 1 GEDUNG DKD

JEPARA

39,930,000 1 GEDUNG DKD

JEPARA

43,923,000 1 GEDUNG DKD

JEPARA

48,315,300 1 GEDUNG DKD JEPARA


TERLAKSANANYA PENTAS SENI

KARIMUNJAWA

12 KALI PENTAS

12 PENTAS KESENIAN

70,000,000 12 PENTAS KESENIAN

77,000,000 12 PENTAS

KESENIAN

84,700,000 12 PENTAS

KESENIAN


102,487,000 12 PENTAS

KESENIAN




PENYAMBUTAN TIM SAIL DUNIA

50 NEGARA 50 NEGARA 49,830,000 50 NEGARA 548,300,000 55 NEGARA

60,290,000 55 NEGARA

66,300,000 60 NEGARA 72,930,000 60 NEGARA

80,223,000 280 NEGARA 877,873,000 DISPARBUD

TERLAKSANANYA PENATAAN DAN

PERAWATAN ASET WISATA DI

KARIMUNJAWA

1 GEDUNG WISMA

WISATA, 3 KAPAL KACA,

1 RUMAH ADAT

1 GEDUNG WISMA WISATA, 3 KAPAL KACA, 1 RUMAH

ADAT

45,200,000 1 GEDUNG WISMA

WISATA, 3 KAPAL

KACA, 1 RUMAH ADAT


WISATA, 3 KAPAL

KACA, 1 RUMAH ADAT


WISATA, 3 KAPAL

KACA, 1 RUMAH ADAT


WISATA, 3 KAPAL

KACA, 1 RUMAH ADAT


WISATA, 3 KAPAL

KACA, 1 RUMAH ADAT


WISATA, 3 KAPAL KACA, 1 RUMAH ADAT



KUANTITAS KEGIATAN SENI

BUDAYA

3 KELOMPOK SENI

BUDAYA LOKAL

3 KELOMPOK SENI BUDAYA LOKAL

60,000,000 3 KELOMPOK

SENI BUDAYA LOKAL

66,000,000 3 KELOMPOK

SENI BUDAYA LOKAL

72,600,000 3 KELOMPOK

SENI BUDAYA LOKAL

79,860,000 3 KELOMPOK

SENI BUDAYA LOKAL

87,846,000 3 KELOMPOK

SENI BUDAYA LOKAL

96,630,600 3 KELOMPOK SENI BUDAYA

LOKAL


H a l a m a n | VII. 9 9 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERCIPTANYA KESENIAN KHAS KARIMUNJAWA

1 KESENIAN KHAS

1 KESENIAN

KHAS

75,000,000 1 KESENIAN

KHAS

78,750,000 1 KESENIAN

KHAS

82,687,500 1 KESENIAN

KHAS

86,821,875 1 KESENIAN

KHAS

91,162,969 1 KESENIAN KHAS


1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1 18 1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA OLAH RAGA

3,378,888,000 3,203,700,000 7,750,000,000 7,775,000,000 6,800,000,000 6,825,000,000 6,850,000,000 42,850,000,000

MENINGKATNYA KETERSEDIAAN

SARANA PRASARANA OLAH

RAGA

PEMB. SARPRAS

OLAH RAGA : 2 UNIT,

DAN PERAWATAN 2 STADION

SARANA PRASARANA OLAH RAGA : 4 UNIT

2,346,700,000 SARANA PRASARAN

A OLAH RAGA : 3

UNIT


A OLAH RAGA : 3

UNIT


A OLAH RAGA : 2

UNIT


A OLAH RAGA : 2

UNIT


A OLAH RAGA : 2

UNIT

6,500,000,000 SARANA PRASARANA OLAH RAGA :

8 UNIT


DAN KEBERSIHAN

PERAWATAN 2 STADION DAN

SARPRAS PENDUKUNG

LAINNYA

857,000,000 - PERAWATA

N 2 STADION

DAN SARPRAS

PENDUKUNG LAINNYA

250,000,000 - PERAWATA

N 2 STADION

DAN SARPRAS

PENDUKUNG LAINNYA

275,000,000 - PERAWATA

N 2 STADION

DAN SARPRAS

PENDUKUNG LAINNYA

300,000,000 - PERAWATA

N 2 STADION

DAN SARPRAS

PENDUKUNG LAINNYA

325,000,000 - PERAWATA

N 2 STADION

DAN SARPRAS

PENDUKUNG LAINNYA

350,000,000 - PERAWATAN 2 STADION

DAN SARPRAS PENDUKUNG

LAINNYA


DAN KEBERSIHAN

1 19 KESATUAN BANGSA


KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

0 - 30,000,000 33,000,000 36,000,000 39,000,000 42,000,000 180,000,000

MENINGKATNYA KEAMANAN DAN

KETERTIBAN UMUM

PENINGKATAN

KEMAMPUAN,KETRAMPIL

AN DAN PENGETAHU

AN MASYARAKA

T DALAM MENJAGA

KEAMANAN DAN

KETERTIBAN UMUM DI 15

0 0 90 ORANG DI 3 KEC

30,000,000 90 ORANG DI 3 KEC

33,000,000 90 ORANG DI 3 KEC

36,000,000 90 ORANG DI 3 KEC

39,000,000 90 ORANG DI 3 KEC

42,000,000 450 ORANG DI 15 KEC

180,000,000 SATPOL PP

H a l a m a n | VII. 1 0 0 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KECAMATAN

1 19 2 PROGRAM PEMELIHARAAN

KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

1,082,860,000 1,383,000,000 1,556,000,000 1,701,000,000 1,750,300,000 1,912,230,000 1,969,153,000 10,271,683,000

TERCAPAINYA KAMTIBMAS DI

WILAYAH KABUPATEN

JEPARA

KEAMANAN WILAYAH

16 KECAMATAN

SE KABUPATEN

JEPARA

KONDUSIFITAS DAERAH 16

KECAMATAN SE KABUPATEN JEPARA

826,000,000 KONDUSIFITAS

DAERAH 16

KECAMATAN SE

KABUPATEN JEPARA


DAERAH 16

KECAMATAN SE

KABUPATEN JEPARA


DAERAH 16

KECAMATAN SE

KABUPATEN JEPARA


DAERAH 16

KECAMATAN SE

KABUPATEN JEPARA


DAERAH 16

KECAMATAN SE

KABUPATEN JEPARA

998,000,000 KONDUSIFITAS DAERAH 16 KECAMATAN

SE KABUPATEN JEPARA

5,464,000,000 SATPOL PP

MENINGKATNYA STABILITAS

KEAMANAN DAN KETERTIBAN

WILAYAH

MENINGKATNYA

STABILITAS KEAMANAN

DAN KETERTIBAN WILAYAH DI 5 IN STANSI

TERKAIT

KONDUSIFITAS DAERAH


DAERAH


DAERAH


DAERAH


DAERAH


DAERAH

213,000,000 KONDUSIFITAS DAERAH

1,168,000,000 SATPOL PP

TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN

PELATIHAN

PEMBINAAN DAN

PELATIHAN KEPADA 148

ORANG ANGGOTA

SATPOL PP SE

KABUPATEN

148 ORANG ANGGOTA SATPOL PP SE KABUPATEN

30,000,000 148 ORANG

ANGGOTA SATPOL PP

SE KABUPATE

N

33,000,000 148 ORANG

ANGGOTA SATPOL PP SE

KABUPATEN

36,000,000 148 ORANG


KABUPATEN

39,000,000 148 ORANG

ANGGOTA SATPOL PP

SE KABUPATE

N

42,000,000 148 ORANG


KABUPATEN

45,000,000 888 ORANG ANGGOTA

SATPOL PP SE KABUPATEN

225,000,000 SATPOL PP

H a l a m a n | VII. 1 0 1 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATKAN PEMAHAMAN

TENTANG BAHAYA NARKOBA BAGI GENERASI MUDA

DAN SISWA SEKOLAH

3 KALI SOSIALISASI 240 ORANG

DAN 1 KEGIATAN

HANI

1 KALI SOSIALISASI 50 ORANG DAN 1 KEGIATAN HANI

50,000,000 6 KALI SOSIALISA

SI 50 ORANG DAN 1

KEGIATAN HANI


SI 50 ORANG DAN 1

KEGIATAN HANI


SI 50 ORANG DAN 1

KEGIATAN HANI


SI 50 ORANG DAN 1

KEGIATAN HANI


SI 50 ORANG DAN 1

KEGIATAN HANI

230,000,000 31 KALI SOSIALISASI 1550 ORANG

DAN 6 KEGIATAN

HANI

1,100,000,000 BAKESBANGPOL

MENURUNNYA JUMLAH KASUS

KRUSIAL

48 KASUS KRUSIAL 120 KALI

PEMANTAUAN WILAYAH

45 KASUS KRUSIAL 120 KALI

PEMANTAUAN WILAYAH

250,000,000 42 KASUS KRUSIAL 144 KALI PEMANTAU

AN WILAYAH


AN WILAYAH


AN WILAYAH


AN WILAYAH


AN WILAYAH

402,627,500 25 KASUS KRUSIAL 192

KALI PEMANTAUAN

WILAYAH

1,928,902,500 BAKESBANGPOL

TERPANTAUNYA AKTIFITAS ORANG

ASING

1 KALI RAKOR DAN

52 KALI PEMANTAUA

N ORANG ASING

4 KALI RAKOR 36 KALI PEMANTAUAN

ORANG ASING

50,000,000 4 KALI RAKOR, 60

KALI PEMANTAUAN ORANG

ASING

55,000,000 4 KALI RAKOR 72


ASING

60,500,000 4 KALI RAKOR 72


ASING

66,550,000 4 KALI RAKOR 72


ASING

73,205,000 4 KALI RAKOR 72


ASING

80,525,500 24 KALI RAKOR, 348

KALI PEMANTAUAN ORANG ASING

385,780,500 BAKESBANGPOL


WAWASAN KEBANGSAAN

370,066,000 310,000,000 492,500,000 391,250,000 416,375,000 443,012,500 471,313,750 2,524,451,250

TEREALISASIKANNYA PENDATAAN

DAN INVENTARISASI

PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI UNSUR

ALAMI

- - - 1 PAKET PENDATAA

N & INVENTARI

SASI

100,000,000 - - - - - - - - 1 PAKET PENDATAAN & INVENTARISAS

I



PENUNJANG PENDATAAN DAN INVENTARISASI

PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

- - - KEGIATAN PEMBAKUA

N NAMA RUPABUMI

DI 16 KECAMATA

N

25,000,000 - - - - - - - - KEGIATAN PEMBAKUAN

NAMA RUPABUMI DI

16 KECAMATAN


H a l a m a n | VII. 1 0 2 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSELENGGARANYA PELATIHAN PBB TINGKAT

KECAMATAN DAN LOMBA PBB DI

TINGKAT KABUPATEN BAGI

ANGGOTA SATLINMAS

JUMLAH ANGGOTA

SATLINMAS SE KAB JEPARA 7149

ORANG, PELATIHAN

DIIKUTI OLEH 375 ANGGOTA

SATLINMAS DI 15

KECAMATAN, 1 KALI

LOMBA PBB

PELATIHAN KEPADA 375 ANGGOTA

SATLINMAS DI 15 KECAMATAN, 1 KALI

LOMBA PBB

60,000,000 PELATIHAN KEPADA

375 ANGGOTA

SATLINMAS DI 15

KECAMATAN, 1 KALI

LOMBA PBB


375 ANGGOTA SATLINMAS DI 15

KECAMATAN, 1 KALI

LOMBA PBB



KECAMATAN, 1 KALI

LOMBA PBB


375 ANGGOTA

SATLINMAS DI 15

KECAMATAN, 1 KALI

LOMBA PBB



KECAMATAN, 1 KALI

LOMBA PBB

80,000,000 PELATIHAN KEPADA 2250

ORANG ANGGOTA

SATLINMAS DI 15

KECAMATAN, 6 KALI LOMBA

PBB DI TINGKAT

KABUPATEN

410,000,000 SATPOL PP

TERSELENGGARANYA PELATIHAN

PBB DAN DEVILE DALAM RANGKA

GLADI LAPANGAN ANGGOTA

SATLINMAS TINGKAT

PROCINSI JATENG DAN PENGIRIMAN PESERTA GLADI LAPANGAN KE

TINGKAT PROVINSI JATENG

6 KALI LATIHAN BAGI 30 ORANG

ANGGOTA SATLINMAS, 30 ORANG ANGGOTA

SATLINMAS PESERTA GLADI

LAPANGAN TINGKAT PROVINSI JATENG

6 KALI LATIHAN BAGI 30 ORANG

ANGGOTA SATLINMAS, 30

ORANG ANGGOTA SATLINMAS PESERTA

GLADI LAPANGAN TINGKAT PROVINSI

JATENG

100,000,000 6 KALI LATIHAN BAGI 30 ORANG

ANGGOTA SATLINMAS

; 30 ORANG

ANGGOTA SATLINMAS

PESERTA GLADI



ANGGOTA SATLINMA

S, 30 ORANG

ANGGOTA SATLINMAS PESERTA

GLADI LAPANGAN TINGKAT PROVINSI JATENG


ANGGOTA SATLINMA

S, 30 ORANG




ANGGOTA SATLINMAS

, 30 ORANG

ANGGOTA SATLINMAS

PESERTA GLADI



ANGGOTA SATLINMA

S, 30 ORANG



160,000,000 36 KALI LATIHAN BAGI 180 ORANG ANGGOTA

SATLINMAS;6 KALI

PENGIRIMAN ANGGOTA

SATLINMAS DALAM GLADI

LAPANGAN TINGKAT PROCINSI JATENG

855,000,000 SATPOL PP

TERSALURNYA BANTUAN

KESEHATAN DAN SANTUNAN

KEMATIAN BAGI ANGGOTA

SATLINMAS DAN PENGADAAN KTA BAGI ANGGOTA

SATLINMAS

BANTUAN KEPADA

ANGGOTA SATLINMAS YANG SAKIT DAN AHLI

WARIS SERTA YG

MENINGGAL DUNIA,

PENGADAAN 400 KTA

BARU

BANTUAN KEPADA ANGGOTA

SATLINMAS YANG SAKIT DAN AHLI WARIS SERTA YG

MENINGGAL DUNIA, PENGADAAN 400

KTA BARU

25,000,000 BANTUAN KEPADA

ANGGOTA SATLINMAS

YANG SAKIT DAN

AHLI WARIS

SERTA YG MENINGGAL DUNIA,

PENGADAAN 400

KTA BARU


ANGGOTA SATLINMA

S YANG SAKIT DAN

AHLI WARIS


PENGADAAN 400

KTA BARU


ANGGOTA SATLINMA

S YANG SAKIT DAN

AHLI WARIS


PENGADAAN 400

KTA BARU


ANGGOTA SATLINMAS

YANG SAKIT DAN

AHLI WARIS


PENGADAAN 400

KTA BARU


ANGGOTA SATLINMA

S YANG SAKIT DAN

AHLI WARIS


PENGADAAN 400

KTA BARU


ANGGOTA SATLINMAS YG

SAKIT DAN AHLI WARIS SERTA YG

MENINGGAL DUNIA DAN PENGADAAN 2.400 KTA

BARU

170,000,000 SATPOL PP

MENINGKATKAN RASA

NASIONALISME DAN CINTA TANAH

AIR KEPADA GENERASI MUDA

140 ORANG 340 ORANG 50,000,000 340 ORANG

55,000,000 345 ORANG

60,500,000 345 ORANG

66,550,000 350 ORANG

73,205,000 350 ORANG

80,525,500 2070 ORANG 385,780,500 BAKESBANGPOL

H a l a m a n | VII. 1 0 3 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERDATANYA KEBERADAAN

ORMAS DAN LSM

30 FOLDER/BUK

U ORMAS DAN LSM

30 FOLDER/BUKU ORMAS DAN LSM

50,000,000 35 FOLDER/BUKU ORMAS DAN LSM

55,000,000 40 FOLDER/B

UKU ORMAS

DAN LSM

60,500,000 45 FOLDER/B

UKU ORMAS

DAN LSM

66,550,000 50 FOLDER/BUKU ORMAS DAN LSM

73,205,000 55 FOLDER/B

UKU ORMAS

DAN LSM

80,525,500 255 FOLDER/BUKU ORMAS DAN

LSM


TERTANAMKANNYA NILAI-NILAI

KEPAHLAWANAN DAN

KEPERINTISAN KEPADA SISWA

SEKOLAH

- 2 KALI SARASEHAN 200 SISWA

25,000,000 2 KALI SARASEHA

N 300 SISWA


N 400 SISWA


N 500 SISWA


N 500 SISWA


N 500 SISWA

40,262,750 14 KALI SARASEHAN 2400 SISWA


1 19 4 PROGRAM KEMITRAAN

PENGEMBANGAN WAWASAN

KEBANGSAAN

100,000,000 205,000,000 212,500,000 625,750,000 239,825,000 254,807,500 270,788,250 1,808,670,750

MENINGKATNYA KEMAMPUAN,KETR

AMPILAN DAN PENGETAHUAN

ANGGOTA SATLINMAS

SERTA PENINGKATAN

KINERJA ANGGOTA LINMAS

TERSELENGGARANYA

PELATIHAN BAGI 80 ORANG

ANGGOTA SATLINMAS

DI 2 KECAMATAN,PENAMBAHA

N PERLENGKAP

AN PENUNJANG

TUGAS BERUPA 200

ROMPI LINMAS DAN 170 LIFE JACKET

TERSELENGGARANYA PELATIHAN BAGI 80 ORANG ANGGOTA SATLINMAS DI 2

KECAMATAN,PENAMBAHAN

PERLENGKAPAN PENUNJANG TUGAS BERUPA 200 ROMPI LINMAS DAN 170

LIFE JACKET

130,000,000 TERSELENGGARANYA


ANGGOTA SATLINMAS

DI 2 KECAMATAN,PENAMBA

HAN PERLENGKA

PAN PENUNJANG TUGAS BERUPA

200 ROMPI LINMAS

DAN 170 LIFE

JACKET

130,000,000 TERSELENGGARANYA PELATIHAN BAGI 80 ORANG

ANGGOTA SATLINMA

S DI 2 KECAMATAN,PENAMB

AHAN PERLENGK

APAN PENUNJANG TUGAS BERUPA 1000 STEL

PAKAIAN PDL

LINMAS


ANGGOTA SATLINMA


AHAN PERLENGK

APAN PENUNJANG TUGAS BERUPA

200 ROMPI LINMAS

DAN 200 LIFE

JACKET



ANGGOTA SATLINMAS

DI 2 KECAMATAN,PENAMBA

HAN PERLENGKA

PAN PENUNJANG TUGAS BERUPA

200 ROMPI LINMAS

DAN 200 LIFE

JACKET


ANGGOTA SATLINMA


AHAN PERLENGK

APAN PENUNJANG TUGAS BERUPA

200 ROMPI LINMAS

DAN 200 LIFE

JACKET


PELATIHAN BAGI 480

ORANG ANGGOTA

LINMAS DI 12 KECAMATAN

DAN PERLENGKAPAN PENUNJANG TUGAS BAGI ANGGOTA

SATLINMAS BERUPA 1.000 ROMPI LINMAS DAN 970 LIFE JACKET SERTA 1.000 STEL PDL LINMAS

LINMAS

1,230,000,000 SATPOL PP

TERKIRIMNYA PESERTA

PELATIHAN TENTANG

KEORMASSAN

15 ORANG PENGURUS/ANGGOTA DALAM 10

KALI PELATIHAN

ORMAS TINGKAT PROPINSI

15 ORANG PENGURUS/ANGGOT

A DALAM 10 KALI PELATIHAN ORMAS TINGKAT PROPINSI

25,000,000 20 ORANG PENGURUS/ANGGOTA DALAM 10

KALI PELATIHAN



KALI PELATIHAN



KALI PELATIHAN



KALI PELATIHAN



KALI PELATIHAN


40,262,750 165 ORANG PENGURUS/AN

GGOTA DAN 60 KALI

PELATIHAN ORMAS


H a l a m a n | VII. 1 0 4 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERBENTUKNYA FKDM DITINGKAT

BAWAH

7 FKDM TINGKAT

KECAMATAN

1 KALI RAKOR DAN PEMBENTUKAN 4 FKDM TINGKAT

KEC.

50,000,000 1 KALI RAKOR DAN FASILITASI

FKDM KAB. DAN

KEC

55,000,000 1 KALI RAKOR DAN

FASILITASI FKDM

KAB. DAN KEC


FASILITASI FKDM

KAB. DAN KEC

SERTA PEMBENTU

KAN FKDM TINGK. DESA

66,550,000 1 KALI RAKOR DAN FASILITASI

FKDM KAB. DAN KEC SERTA PEMBENTUKAN FKDM

TINGK. DESA


FASILITASI FKDM

KAB. DAN KEC

SERTA PEMBENTU

KAN FKDM TINGK. DESA

80,525,500 6 KALI RAKOR, PEMBENTUKAN FKDM DI 4 KECAMATAN

DAN FASILITASI FKDM KAB. DAN KEC

SERTA PEMBENTUKAN FKDM TINGK.

DESA



PEMBERANTASAN PENYAKIT

MASYARAKAT (PEKAT)

375,000,000 300,000,000 350,000,000 385,000,000 424,000,000 466,000,000 512,000,000 2,437,000,000

TERWUJUDNYA KONDUSIFITAS

DAERAH

PENEGAKAN PERDA DI

16 KECAMATAN

SE KABUPATEN

JEPARA

PEMBINAAN DAN OPERASI

GAKDA,PENGAMANAN

PATROLI,PENERTIBAN WILAYAH DI 16

KEC SE KABUPATEN JEPARA

300,000,000 PEMBINAAN DAN

OPERASI GAKDA,PENGAMANAN PATROLI,PENERTIBAN WILAYAH

DI 16 KECAMATA

N


OPERASI GAKDA,PENGAMANA

N PATROLI,PENERTIBA

N WILAYAH

DI 16 KECAMATA

N



N PATROLI,PENERTIBA

N WILAYAH

DI 16 KECAMATA

N


OPERASI GAKDA,PENGAMANAN PATROLI,PENERTIBAN WILAYAH

DI 16 KECAMATA

N



N PATROLI,PENERTIBA

N WILAYAH

DI 16 KECAMATA

N

512,000,000 PEMBINAAN DAN OPERASI GAKDA,PENGA

MANAN PATROLI,PENE

RTIBAN WILAYAH DI

16 KECAMATAN

2,437,000,000 SATPOL PP

TERTIBNYA CUKAI DAN PERIJINAN

PENERTIBAN CUKAI DAN PERIJINAN

DI 16 KECAMATAN

16 KECAMATAN 75,000,000 DI 16 KECAMATA

N

80,000,000 DI 16 KECAMATA

N

85,000,000 16 KECAMATA

N

90,000,000 16 KECAMATA

N

95,000,000 16 KECAMATA

N

100,000,000 16 KECAMATAN

610,000,000 SATPOL PP

H a l a m a n | VII. 1 0 5 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 19 6 PROGRAM PENCEGAHAN DINI

DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA

ALAM

165,000,000 165,000,000 1,474,500,000 1,638,050,000 1,803,355,000 1,797,850,500 2,157,424,550 9,036,180,050

MENINGKATNYA RASA AMAN PD

MASYARAKT SAAT TERJADI

BENCANA.

KURANGNYA KESIAPAN MASY DLM

MENGHADAPI KEJADIAN BENCANA.

- 6 BLN '- (1) POS 50,000,000 - 6 BLN '- (17) POS

150,000,000 - 6 BLN '- (17) POS

165,000,000 - 6 BLN '- (17) POS

181,500,000 - 6 BLN '- (17) POS

199,650,000 - 6 BLN '- (17) POS

219,615,000 MASY. MENJADI LBH SIAP DALAM MENGHADP

BENC.

965,765,000 BPBD

ADANYA OPERASI SAR YG

TERKOORDINASI.

OPERASI SAR

KURANG TERKOORDI

NASI

- 60 KL '- 30 ORG 80,000,000 - 60 KL '- 30 ORG

88,000,000 - 60 KL '- 30 ORG

96,800,000 - 60 KL '- 30 ORG

106,480,000 - 60 KL '- 30 ORG

117,128,000 - 60 KL '- 30 ORG

128,840,800 OP. SAR MENJADI LBH

TERKOORDNSI.

617,248,800 BPBD

TERWUJUDNYA KESIAPN LOGISTK DAN PERALATAN

DLM MENGH BENCANA.

MASY. YANG TERKENA BENCANA BLM ADA

KEPASTIAN DPT

BANTUAN.

- - - 1000 ORG, '- 10

BUAH, PAL SAR

250,000,000 - 1000 ORG, '- 10

BUAH, PAL SAR

275,000,000 - 1000 ORG, '- 10

BUAH, PAL SAR

302,500,000 - 1000 ORG, '- 10

BUAH, PAL SAR

332,750,000 - 1000 ORG, '- 10

BUAH, PAL SAR

366,025,000 MASY. YG TERKENA

BENCANA ADA KEPASTN DPT

BANT.

1,526,275,000 BPBD

MENINGKATNYA PENGET MASY

DLM PENANGGLN BENCANA

SEBAGIAN BESAR MASY

KURANG PENGET DALAM

PENANGGULNGAN BENC.

- - - 30 ORG '- 16 DESA DI 16 KEC.

160,000,000 - 30 ORG '- 8 DESA DI 8 KEC.

160,000,000 - 30 ORG '- 8 DESA DI 8 KEC.

160,000,000 - 30 ORG '- 8 DESA DI 8 KEC.

160,000 - 30 ORG '- 8 DESA DI 8 KEC.

160,000,000 PENGETH MASY TTG

PENANGGULNG. BENC.

MENINGKT.

640,160,000 BPBD

TERSEDIANYA PETA RAWAN

BENCANA

BELUM TERSEDIA

PETA RAWAN BENCANA

- - - 1 PETA KAB

50,000,000 - 1 PETA DI KEC.

55,000,000 - 1 PETA DI KEC.

60,500,000 - 1 PETA DI KEC.

66,550,000 - 1 PETA DI KEC.

73,205,000 TERSDI PETA RWN SAMPAI DENGAN DI

KEC

305,255,000 BPBD

MENINGKATNYA KESIAPAN

MASYARAKAT DALAM

MENGHADAPI BENCANA

SEBAGIAN BESAR

MASYARAKAT BELUM MEMILIKI KESIAPAN

DALAM MENGHADAPI BENCANA

- - - 50 ORG, - 3 DESA

150,000,000 - 50 ORG, - 3 DESA

165,000,000 - 50 ORG, - 3 DESA

181,500,000 - 50 ORG, - 3 DESA

199,650,000 - 50 ORG, - 3 DESA

219,615,000 MASY LBH SIAP BENCANA

915,765,000 BPBD

H a l a m a n | VII. 1 0 6 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA KEMAMAMPUAN SAR DAN PARA

RELAWAN

KEMAMPUAN DAN

PENGETAHUAN SAR BELUM

MERATA

- - - 30 ORG, 3 HARI

50,000,000 - 30 ORG, 3 HARI

55,000,000 - 30 ORG, 3 HARI

60,500,000 - 30 ORG, 3 HARI

66,550,000 - 30 ORG, 3 HARI

73,205,000 RELAWAN MEMILIKI

KEMAMPUAN SAR LEBIH

MERATA

305,255,000 BPBD

ADANYA SATU TIM TRC YANG SIAP

SETIAP ADA KEJADIAN BENCANA

BELUM TERBENTUK TIM REAKSI CEPAT YANG

SIAP MEMBANTU MASYARAKA

T

- - - 5 KL EVENT, 3 HARI, 18 ORG, TRC

150,000,000 - 5 KL EVENT, 3 HARI, 18 ORG, TRC




239,580,000 TRC TERBENTUK DAN SIAP

MEMBANTU MASYARAKAT

935,730,000 BPBD

TERBANTUNYA KORBAN BENCANA

KEBAKARAN


KEPASTIAN DAPAT

BANTUAN

- 100 ORG, 12

BLN

137,500,000 - 100 ORG, 12

BLN

151,250,000 - 100 ORG, 12

BLN

166,375,000 - 100 ORG, 12

BLN

183,012,500 - 100 ORG, 12

BLN

201,313,750 MASY. YG TERKEN

839,451,250 BPBD


RUMAH ROBOH


KEPASTIAN DAPAT

BANTUAN

- - - 100 ORG, 12

BLN

150,000,000 - 100 ORG, 12

BLN

165,000,000 - 100 ORG, 12

BLN

181,500,000 - 100 ORG, 12

BLN

199,650,000 - 100 ORG, 12

BLN


BENCANA ADA KEPASTIAN

DAPAT BANTUAN

915,765,000 BPBD


KEKERINGAN


KEPASTIAN DAPAT

BANTUAN

- - - 16 KEC. 12 BLN

100,000,000 - 16 KEC. 12 BLN

110,000,000 - 16 KEC. 12 BLN

121,000,000 - 16 KEC. 12 BLN

133,100,000 - 16 KEC. 12 BLN


BENCANA ADA KEPASTIAN

DAPAT BANTUAN

610,510,000 BPBD

MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN

KETRAMPILAN ANGGOTA LINMAS

PENINGKATAN

KEMAMPUAN DAN

KETRAMPILAN ANGGOTA

LINMAS DALAM

PENANGANAN KORBAN BENCANA

ALAM

JUMLAH LINMAS SE KAB JEPARA 7.149 ORANG PELATIHAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAN PENANGANAN

PENGUNGSI DIIKUTI OLEH 105 ORANG

ANGGOTA SATLINMAS DI 3

KECAMATAN , BELUM TERSEDIANYA ALAT

PENUNJANG

35,000,000 105 ORANG

ANGGOTA SATLINMAS

DI 3 KECAMATAN RAWAN BENCANA

39,000,000 105 ORANG

ANGGOTA SATLINMA

S DI 3 KECAMATAN RAWAN BENCANA

75,000,000 105 ORANG

ANGGOTA SATLINMA

S DI 3 KECAMATAN RAWAN BENCANA, PENGADAA

N PERLENGK

APAN PENUNJAN

G PELATIHAN ALAT ALAT SELAM,TA

BUNG

100,000,000 105 ORANG

ANGGOTA SATLINMAS

DI 3 KECAMATAN RAWAN BENCANA, PENGADAA

N PERLENGKA

PAN PENUNJAN

G PELATIHAN

BERUPA ALAT

SELAM,TAB

100,000,000 105 ORANG

ANGGOTA SATLINMA

S DI 3 KECAMATAN RAWAN BENCANA, PENGADAA

N PERLENGK

APAN PENUNJAN

G PELATIHAN

BERUPA ALAT

SELAM,TA

110,000,000 630 ANGGOTA SATLINMAS DI

16 KECAMATAN

DAN PERLENGKAPAN PENUNJANG

PRAKTEK PELATIHAN

BERUPA ALAT SELAM,TABUNG PEMADAM

KEBAKARAN,TALI

459,000,000 SATPOL PP

H a l a m a n | VII. 1 0 7 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PEMADAM KEBAKARA

N,TALI

UNG PEMADAM KEBAKARA

N,TALI

BUNG PEMADAM KEBAKARA

N,TALI


KESADARAN BELA NEGARA DAN

CINTA TANAH AIR

3,660,586,000 5,795,000,000 1,622,000,000 5,181,700,000 1,154,370,000 1,595,307,000 4,389,837,700 19,738,214,700


PENUNJANG PEMILIHAN

GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILUKADA KAB. JEPARA

- 1 PAKET PEMILUKADA

2,255,000,000 1 KALI PILGUB, 8

KALI SOSIALISASI PILGUB

300,000,000 - - - - - - - - 1 KALI PILGUB, 8

KALI SOSIALISASI

PILGUB

2,555,000,000 BAG. TAPEM SETDA JEPARA


PENUNJANG PEMILIHAN

PRESIDEN DAN PEMILIHAN LEGISLATIF

- - - - - 1 KALI PILPRES, 1 KALI

PILEG, 6 KALI

SOSIALISASI PILPRES & PILEG

500,000,000 - - - - - - 1 KALI PILPRES, 1

KALI PILEG, 6 KALI

SOSIALISASI PILPRES &

PILEG


TERLAKSANANYA PEMBUATAN

BENDERA PARTAI POLITIK

PEMILIHAN LEGISLATIF

- - - - - 5 TITIK LOKASI

PEMASANGAN

BENDERA PARTI

POLITIK PILEG

100,000,000 - - - - - - 5 TITIK LOKASI

PEMASANGAN BENDERA

PARTI POLITIK PILEG


H a l a m a n | VII. 1 0 8 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


PENUNJANG PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI JEPARA

4 KALI SOSIALISASI PEMILUKADA

, 8 KALI MONITORING, 16 BH SPANDUK

RP.180.000.000,-

1 KALI PEMILUKADA, 6 KALI SOSIALISASI

PEMILUKADA

180,000,000 - - - - - 4 KALI SOSIALISA

SI PEMILUKADA, 8 KALI

MONITORING, 16 BH SPANDUK

400,000,000 1 KALI PEMILUKADA, 10 KL SOSIALISASI, 8 KL

MONITORING, 16 BH SPANDUK

400,000,000 2 KALI PEMILUKADA,

16 KALI SOSIALISASI PEMILUKADA


TERLAKSANANYA PELANTIKAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI JEPARA TERPILIH

- 1 KALI PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI JEPARA

250,000,000 - - - - - - - - 1 KALI PELANTIKAN BUPATI

DAN WABUP JEPARA

500,000,000 2 KALI PELANTIKAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI JEPARA


MENINGKATNYA KESADARAN BELA

NEGARA

12 KALI PERINGATAN HARI-HARI

BESAR RP.

500.000.000

12 KALI PERINGATAN HARI-

HARI BESAR

600,000,000 12 KALI PERINGATA

N HARI-HARI

BESAR

630,000,000 12 KALI PERINGATAN HARI-

HARI BESAR


HARI BESAR

630,000,000 12 KALI PERINGATA

N HARI-HARI

BESAR


HARI BESAR

630,000,000 72 KALI PERINGATAN HARI-HARI

BESAR

3,750,000,000 BAG. UMUM

TERSARINGNYA INFORMASI DARI

MASYARAKAT KEPADA

PEMERINTAH

2 KALI FORKOM TINGKAT

KABUPATEN DAN 16

KALI FORKOM TINGKAT

KECAMATAN.

2 KALI FORKOM TINGKAT KABUPATEN

DAN 16 KALI FORKOM TINGKAT

KECAMATAN.

120,000,000 2 KALI FORKOM TINGKAT

KABUPATEN DAN 16

KALI FORKOM TINGKAT

KECAMATAN.


KABUPATEN DAN 16

KALI FORKOM TINGKAT

KECAMATAN.


KABUPATEN DAN 16

KALI FORKOM TINGKAT

KECAMATAN.


KABUPATEN DAN 16

KALI FORKOM TINGKAT

KECAMATAN.


KABUPATEN DAN 16

KALI FORKOM TINGKAT

KECAMATAN.

193,261,200 13 TINGKAT KAB. 96

TINGKAT KEC.


TERLAKSANANYA BANTUAN

KEUANGAN KEPADA PARPOL

SESUAI UU NOMOR 2 TAHUN

2011

11 PARTAI POLITIK

11 PARTAI POLITIK 50,000,000 11 PARTAI POLITIK

55,000,000 11 PARTAI POLITIK






MENINGKATNYA KESADARAN BELA

NEGARA BAGI GENERASI MUDA

133 ORANG 5 KALI PELATIHAN DAN 15 PENGIRIMAN

KE RINDAM


DAN 15 PENGIRIMA

N KE RINDAM


DAN 15 PENGIRIM

AN KE RINDAM


DAN 20 PENGIRIM

AN KE RINDAM


DAN 20 PENGIRIMA

N KE RINDAM


DAN 20 PENGIRIM

AN KE RINDAM

161,051,000 30 PELATIHAN DAN 105

PENGIRIMAN KE RINDAM


H a l a m a n | VII. 1 0 9 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERCAPAINYA PEMILUKADA,

PILGUB, PILPRES YANG KONDUSIF

TERCAPAINYA

PEMILUKADA, PILGUB, PILPRES

YANG KONDUSIF

KONDUSIFITAS DAERAH SE

KABUPATEN JEPARA DALAM RANGKA

PILBUP


DAERAH SE KABUPATEN JEPARA

DALAM RANGKA PILGUB


DAERAH SE

KABUPATEN JEPARA DALAM

RANGKA PILEG DAN PILPRES

500,000,000 0 0 0 0 KONDUSIFITAS

DAERAH SE

KABUPATEN JEPARA DALAM

RANGKA PILBUP

250,000,000 KONDUSIFITAS DAERAH SE KABUPATEN

JEPARA DALAM RANGKA

PILBUP 2012, PILGUB, PILEG,

PILPRES, PILBUP 2017

1,100,000,000 SATPOL PP

MENINGKATNYA RASA

RASIONALISME DAN CINTA TANAH

AIR

PENINGKATAN RASA

RASIONALISME DAN CINTA

TANAH AIR BAGI

MASYARAKAT UMUM, PNS DAN SISWA

24 KALI PELAKSANAAN

UPACARA BENDERA HARI BESAR

NASIONAL,HARI KESADARAN

NASIONAL DAN UPACARA BENDERA

LAINNYA

50,000,000 24 KALI PELAKSANA

AN UPACARA BENDERA

HARI BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARAN

NASIONAL DAN

UPACARA BENDERA LAINNYA

50,000,000 24 KALI PELAKSAN

AAN UPACARA BENDERA

HARI BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARAN

NASIONAL DAN



AAN UPACARA BENDERA

HARI BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARAN

NASIONAL DAN


65,000,000 24 KALI PELAKSANA

AN UPACARA BENDERA

HARI BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARAN

NASIONAL DAN



AAN UPACARA BENDERA

HARI BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARAN

NASIONAL DAN


75,000,000 144 KALI PELAKSANAAN

UPACARA BENDERA HARI

BESAR NASIONAL,HARI KESADARAN

NASIONAL DAN UPACARA BENDERA LAINNYA

370,000,000 SATPOL PP

MENINGKATNYA RASA

RASIONALISME DAN CINTA TANAH

AIR

TERSELENGGARANYA UPACARA BENDERA DENGAN

TERTIB,LANCAR SERTA KHIDMAT

PENGADAAN SERAGAM UNTUK ANGGOTA KORSIK

SEBANYAK 25 STEL SERTA

DIBUTUHKANNYA AKAT KORSIK BARU

40,000,000 TERIRINGNYA

UPACARA BENDERA

HARI BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARAN

NASIONAL SERTA TMMD


UPACARA BENDERA

HARI BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARAN

NASIONAL SERTA TMMD

DAN TERCUKUP

INYA SERAGAM

BAGI ANGGOTA KORSIK

SEBANYAK 25 ORANG


UPACARA BENDERA

HARI BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARAN

NASIONAL SERTA TMMD

PENGADAAN ALAT KORSIK YANG BARU


UPACARA BENDERA

HARI BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARAN

NASIONAL SERTA TMMD

DAN PENGADAA

N ALAT KORSIK

YANG BARU


UPACARA BENDERA

HARI BESAR

NASIONAL,HARI

KESADARAN

NASIONAL SERTA TMMD

DAN PENGADAA

N ALAT KORSIK YANG BARU

100,000,000 TERIRINGNYA UPACARA

BENDERA HARI BESAR

NASIONAL,HARI KESADARAN

NASIONAL SERTA TMMD

DAN TERCUKUPINYA

SERAGAM ANGGOTA KORSIK

SEBANYAK 25 STEL SERTA PENGADAAN ALAT KORSIK

BARU

450,000,000 SATPOL PP

H a l a m a n | VII. 1 1 0 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSELENGGARANYA

KETENTRAMAN,KETERTIBAN UMUM

DALAM PRA PELAKSANAAN

SAMPAI DENGAN PASCA

PELAKSANAAN PILBUB,PILGUB DAN PILPRES

TERCIPTANYA

KETENTRAMAN,KETERTIBAN UMUM DALAM PRA

PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN PASCA

PELAKSANAAN

PILBUP,PILGUB DAN PILPRES

6190 ANGGOTA SATLINMAS

MELAKSANAKAN PENGAMANAN PILBUP DI 16 KECAMATAN

2,000,000,000 6190 ANGGOTA

SATLINMAS MELAKSAN

AKAN PENGAMANAN PILBUP

DI 16 KECAMATA

N

100,000,000 6190 ANGGOTA SATLINMA

S MELAKSAN

AKAN PENGAMANAN PILGUB

DI 16 KECAMATA

N

3,000,000,000 6190 ANGGOTA SATLINMA

S MELAKSAN

AKAN PENGAMANAN PILEG

DAN PILPRES DI 16

KECAMATAN

0 0 0 6190 ANGGOTA SATLINMA

S MELAKSAN

AKAN PENGAMANAN PILBUP

DI 16 KECAMATA

N

2,000,000,000 6190 ANGGOTA

SATLINMAS MELAKSANAKA

N PENGAMANAN

DALAM KEGIATAN PILBUP,

PILGUB, DAN PILEG SERTA PILPRES DI

16 KECAMATAN

7,100,000,000 SATPOL PP

1 20 OTONOMI, PEMERINTAHAN DAN KEUANGAN

1 20 1 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

13,148,850,000 13,148,850,000 24,856,912,500 27,342,603,750 30,076,864,000 33,084,550,500 36,393,000,000 164,902,780,750

KELANCARAN TUGAS - TUGAS

DPRD KABUPATEN

JEPARA

15,114,008,649

PEMBAHASAN 10 PERDA, 3 KALI PENJARINGAN

ASPIASI MASYARAKAT, 16 KALI, WORKSHOP,

72 KALI KUNJUNGAN KERJA, 45 RAPAT,

300 BUKU LAPORAN KOMISI, 960 BUKU

RISALAH RAPAT, 400 EX BULITIN

TAMAN SARI, 183 BUKU

PERPUSTAKAAN

13,148,850,000 PEMBAHASAN 10

PERDA, 3 KALI

PENJARINGAN ASPIASI MASYARAK

AT, 16 KALI,

WORKSHOP, 72 KALI KUNJUNGAN KERJA,

45 RAPAT, 300 BUKU LAPORAN KOMISI,

960 BUKU RISALAH RAPAT, 400 EX BULITIN TAMAN

SARI, 183 BUKU

PERPUSTAKAAN

24,856,912,500 PEMBAHASAN 10

PERDA, 3 KALI

PENJARINGAN

ASPIASI MASYARAK

AT, 16 KALI,




SARI, 183 BUKU

PERPUSTAKAAN

27,342,603,750 PEMBAHASAN 10

PERDA, 3 KALI

PENJARINGAN

ASPIASI MASYARAK

AT, 16 KALI,




SARI, 183 BUKU

PERPUSTAKAAN

30,076,864,000 PEMBAHASAN 10

PERDA, 3 KALI

PENJARINGAN ASPIASI MASYARAK

AT, 16 KALI,




SARI, 183 BUKU

PERPUSTAKAAN

33,084,550,500 PEMBAHASAN 10

PERDA, 3 KALI

PENJARINGAN

ASPIASI MASYARAK

AT, 16 KALI,




SARI, 183 BUKU

PERPUSTAKAAN

36,393,000,000 PEMBAHASAN 10 PERDA, 3

KALI PENJARINGAN

ASPIASI MASYARAKAT,

16 KALI, WORKSHOP,

72 KALI KUNJUNGAN KERJA, 45

RAPAT, 300 BUKU

LAPORAN KOMISI, 960

BUKU RISALAH RAPAT, 400 EX BULITIN

TAMAN SARI, 183 BUKU

PERPUSTAKAAN

164,902,780,750 SETWAN

H a l a m a n | VII. 1 1 1 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 20 2 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN

KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

3,365,000,000 92,021,554,000 106,963,308,000

109,057,022,000 113,102,145,200 117,703,884,120

122,479,898,732

657,714,562,052

TERSEDIANYA SOUVENIR

CINDERAMATA UNTUK TAMU

PEMDA

PLAKAT 100 BH,TONGKA

T DEWADARU 30 BH,KAIN

TROSO SUTRA

SARIMBIT 15

STEL,KAIN TROSO

SUTRA 30 PTNG, KAIN

TROSO STANDAR

250 PPTNG,MONEL 130 SET, TAS LOGO LAMBANG DAERAH

183 BH,SLENDAN

G TROSO 150

BH,RELIEF 1 BH,KACANG OVEN 150 KG,KRUPUK IKAN 150

KG. (RP.130.00

0.000 )

PLAKAT 100 BH,TONGKAT

DEWADARU 30 BH,KAIN TROSO

SUTRA SARIMBIT 15 STEL,KAIN TROSO SUTRA 30 PTNG,

KAIN TROSO STANDAR 250

PPTNG,MONEL 130 SET, TAS LOGO

LAMBANG DAERAH 183 BH,SLENDANG

TROSO 150 BH,RELIEF 1

BH,KACANG OVEN 150 KG,KRUPUK IKAN 150 KG.

150,000,000 PLAKAT 100

BH,TONGKAT

DEWADARU 30

BH,KAIN TROSO SUTRA

SARIMBIT 15

STEL,KAIN TROSO

SUTRA 30 PTNG, KAIN

TROSO STANDAR

250 PPTNG,MONEL 130 SET, TAS

LOGO LAMBANG DAERAH

183 BH,SLENDANG TROSO

150 BH,RELIEF

1 BH,KACAN

G OVEN 150

KG,KRUPUK IKAN

150 KG.

155,000,000 PLAKAT 100

BH,TONGKAT

DEWADARU 30

BH,KAIN TROSO SUTRA

SARIMBIT 15

STEL,KAIN TROSO

SUTRA 30 PTNG, KAIN

TROSO STANDAR


LOGO LAMBANG DAERAH

183 BH,SLEND

ANG TROSO 150

BH,RELIEF 1

BH,KACANG OVEN

150 KG,KRUPU

K IKAN 150 KG.

160,000,000 PLAKAT 100

BH,TONGKAT

DEWADARU 30

BH,KAIN TROSO SUTRA

SARIMBIT 15

STEL,KAIN TROSO

SUTRA 30 PTNG, KAIN

TROSO STANDAR


LOGO LAMBANG DAERAH

183 BH,SLEND

ANG TROSO 150

BH,RELIEF 1

BH,KACANG OVEN

150 KG,KRUPU

K IKAN 150 KG.

165,000,000 PLAKAT 100

BH,TONGKAT

DEWADARU 30

BH,KAIN TROSO SUTRA

SARIMBIT 15

STEL,KAIN TROSO

SUTRA 30 PTNG, KAIN

TROSO STANDAR


LOGO LAMBANG DAERAH

183 BH,SLENDANG TROSO

150 BH,RELIEF

1 BH,KACAN

G OVEN 150

KG,KRUPUK IKAN

150 KG.

170,000,000 PLAKAT 100

BH,TONGKAT

DEWADARU 30

BH,KAIN TROSO SUTRA

SARIMBIT 15

STEL,KAIN TROSO

SUTRA 30 PTNG, KAIN

TROSO STANDAR


LOGO LAMBANG DAERAH

183 BH,SLEND

ANG TROSO 150

BH,RELIEF 1

BH,KACANG OVEN

150 KG,KRUPU

K IKAN 150 KG.

175,000,000 PLAKAT 600 BH,TONGKAT DEWADARU

180 BH,KAIN TROSO SUTRA SARIMBIT 90

STEL,KAIN TROSO SUTRA

180 PTNG, KAIN TROSO

STANDAR 1500

PTNG,MONEL 780 SET, TAS

LOGO LAMBANG DAERAH 1.098

BH,SLENDANG TROSO 900 BH,RELIEF 6 BH,KACANG OVEN 900 KG,KRUPUK

IKAN 900 KG.

975,000,000 BAG.HUMAS

TERSELENGGARANYA KEGIATAN SEREMONIAL

PEMDA

70 KEGIATAN

( RP.25,000,

000)

70 KEGIATAN 25,000,000 70 KEGIATAN

27,500,000 75 KEGIATAN

30,000,000 80 KEGIATAN

33,000,000 80 KEGIATAN

35,000,000 80 KEGIATAN

37,500,000 455 KEGIATAN

188,000,000 BAG.HUMAS

H a l a m a n | VII. 1 1 2 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERAWATNYA SOUND SYSTEM, GENSET DAN AC

TERAWATNYA 2 SOUND SYSTEM, 75

AC, 3 GENSET

RP. 40.000.00

0

TERAWATNYA 2 SOUND SYSTEM, 75

AC, 3 GENSET

40,000,000 TERAWATNYA 3

SOUND SYSTEM, 80 AC, 3 GENSET









63,000,000 TERAWATNYA 6 SOUND

SYSTEM, 100 AC, 3 GENSET

306,000,000 BAG. UMUM

MENINGKATNYA KELANCARAN KOMUNIKASI

RADIO PEMDA

TERAWATNYA17

ALKOMRAD, 1 REPEATER, 2 HT RP. 30.000.00

0

TERAWATNYA 17 ALKOMRAD, 1

REPEATER, 2 HT


ALKOMRAD, 1

REPEATER, 2 HT


ALKOMRAD, 1

REPEATER, 2 HT


ALKOMRAD, 1

REPEATER, 2 HT


ALKOMRAD, 1

REPEATER, 2 HT


ALKOMRAD, 1

REPEATER, 2 HT


ALKOMRAD, 1 REPEATER, 2

HT

222,000,000 BAG. UMUM

MENINGKATNYA PELAYANAN

JAMUAN RAPAT DINAS DAN

JAMUAN RESMI KEPADA TAMU RESMI BUPATI

JAMUAN SELAMA 12

BULAN RP.

875.000.000

JAMUAN SELAMA 12 BULAN

1,000,000,000 JAMUAN SELAMA 12

BULAN

1,000,000,000 JAMUAN SELAMA

12 BULAN


12 BULAN


BULAN


12 BULAN


BULAN

6,000,000,000 BAG. UMUM

TERPENUHINYA KEBUTUHAN AIR

DAN LISTRIK

PERAWATAN JARINGAN AIR DAN LISTRIK

SELAMA 12 BULAN RP.

30.000.000

PERAWATAN JARINGAN AIR DAN LISTRIK SELAMA 12

BULAN

30,000,000 PERAWATAN

JARINGAN AIR DAN LISTRIK

SELAMA 12 BULAN


JARINGAN AIR DAN LISTRIK SELAMA

12 BULAN



12 BULAN


JARINGAN AIR DAN LISTRIK

SELAMA 12 BULAN



12 BULAN

46,000,000 PERAWATAN JARINGAN AIR DAN LISTRIK SELAMA 72

BULAN

226,000,000 BAG. UMUM

TERPENUHINYA KEBERSIHAN DAN

PENGELOLAAN PARKIR DI

LINGKUNGAN SETDA

TERSEDIANYA 20 CS, 8

PARKIR RP.

350.000.000

TERSEDIANYA 20 CS, 8 PARKIR

350,000,000 TERSEDIANYA 20 CS, 8 PARKIR





375,000,000 TERSEDIANYA 120 CS, 48

PARKIR

2,170,000,000 BAG. UMUM

TERPENUHINYA KOMUNIKASI KEDINASAN

DENGAN MENGGUNAKAN

PABX

TERAWATNYA 1 UNIT

STO PABX, 300 EXT, 30 PSTN

RP. 50.000.00

0

TERAWATNYA 1 UNIT STO PABX,

300 EXT, 30 PSTN

110,000,000 TERAWATNYA 1 UNIT

STO PABX,

300 EXT, 30 PSTN


STO PABX,

300 EXT, 30 PSTN


STO PABX,

300 EXT, 30 PSTN


STO PABX,

300 EXT, 30 PSTN


STO PABX,

300 EXT, 30 PSTN

130,000,000 TERAWATNYA 1 UNIT STO PABX, 300

EXT, 30 PSTN

780,000,000 BAG. UMUM

TERPELIHARANYA SERVER SMS DAN

TERPENUHINYA KELANCARAN

AKSES HOTSPOT

TERPELIHARNYA SERVER SELAMA 12

BULAN RP.

40.000.000

TERPELIHARNYA SERVER SELAMA 12

BULAN

25,000,000 TERPELIHARNYA

SERVER SELAMA 12

BULAN


SERVER SELAMA

12 BULAN


SERVER SELAMA

12 BULAN


SERVER SELAMA 12

BULAN


SERVER SELAMA

12 BULAN

57,000,000 TERPELIHARNYA SERVER

SELAMA 72 BULAN

698,000,000 BAG. UMUM

H a l a m a n | VII. 1 1 3 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSEDIANYA SARANA DAN

PRASARANA GUNA KELANCARAN

PELAYANAN TAMU

SEWA 8 BUS , 4 KAPAL

RP. 125.000.0

00

SEWA 9 BUS DAN 10 KAPAL

75,000,000 SEWA 9 BUS DAN 10 KAPAL






505,000,000 BAG. UMUM

MENINGKATNYA KELANCARAN KOMUNIKASI

MELALUI TELEPON VOIP

PENGADAAN 3 UNIT TELP

VOIP RP.

15.000.000

PENGADAAN 3 UNIT TELP VOIP

15,000,000 PENGADAAN 2,

PERAWATAN 6 UNIT

TELP VOIP

16,500,000 PENGADAAN 1,

PERAWATAN 8 UNIT

TELP VOIP

18,000,000 PERAWATAN 9 UNIT

TELP VOIP


TELP VOIP


TELP VOIP

24,000,000 PENGADAAN 6,

PERAWATAN 9 UNIT TELP

VOIP

115,500,000 BAG. UMUM

MENINGKATNYA PENYELENGGARAA

N PELAYANAN KEDINASAN

KEPALA/WAKIL KEPALA DAERAH

PELAYANAN KEDINASAN

KDH SELAMA 12

BULAN RP.

1.000.000.000

PELAYANAN KEDINASAN KDH

SELAMA 12 BULAN

950,000,000 PELAYANAN KEDINASAN

KDH SELAMA 12

BULAN

1,000,000,000 PELAYANAN

KEDINASAN KDH SELAMA

12 BULAN

1,050,000,000 PELAYANAN


12 BULAN

1,100,000,000 PELAYANAN KEDINASAN

KDH SELAMA 12

BULAN

1,150,000,000 PELAYANAN


12 BULAN

1,200,000,000 PELAYANAN KEDINASAN

KDH SELAMA 72 BULAN

6,450,000,000 BAG. UMUM

TERAWATNYA TAMAN DI

LINGKUNGAN KANTOR BUPATI

TERAWATNYA TAMAN

SELAMA 12 BULAN RP.

100.000.000

TERAWATNYA TAMAN SELAMA 12 BULAN

100,000,000 TERAWATNYA TAMAN

SELAMA 12 BULAN

110,000,000 TERAWATNYA TAMAN SELAMA

12 BULAN


12 BULAN


SELAMA 12 BULAN


12 BULAN


SELAMA 72 BULAN

750,000,000 BAG. UMUM

MENAMBAH KEAMANAN DAN

KEINDAHAN

- TERPELIHARANYA HALAMAN DAN

PAGAR SELAMA 12 BULAN

20,000,000 - - - - - - - - - - TERPELIHARANYA HALAMAN DAN PAGAR SELAMA 12

BULAN

20,000,000 BAG. UMUM

TERSEDIANYA STO PABX

- - - TERSEDIANYA 1 UNIT

STO PABX

400,000,000 - - - - - - - - TERSEDIANYA 1 UNIT STO

PABX

400,000,000 BAG. UMUM

TERSEDIANYA GENSET GEDUNG

SETDA

- - - TERSEDIANYA 1 PAKET

GENSET

400,000,000 - - - - - - - - TERSEDIANYA 1 PAKET GENSET

400,000,000 BAG. UMUM

TERSEDIANYA PENANGKAL PETIR

DI SETDA

- - - TERSEDIANYA 1 UNIT PENANGKA

L PETIR

50,000,000 - - - - - - - - TERSEDIANYA 1 UNIT

PENANGKAL PETIR

50,000,000 BAG. UMUM

STO PABX BERFUNGSI

SECARA OPTIMAL

1 STO PABX RP.

25.000.000

1 STO PABX 25,000,000 - - - - - - - - - - 1 STO PABX 25,000,000 BAG. UMUM

H a l a m a n | VII. 1 1 4 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENAMBAH KEAMANAN DAN

KEINDAHAN

- - - 1 PAKET RENOVASI

PAGAR DAN TAMAN WKDH

50,000,000 1 PAKET RENOVASI

PAGAR DAN TAMAN WKDH

50,000,000 BAG. UMUM

TERSEDIANYA GARASI YANG

LAYAK

- - - - - 1 GARASI SETDA

200,000,000 - - - - - - 1 GARASI SETDA

200,000,000 BAG. UMUM

TERCIPTANYA TERTIB

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SETDA KAB

JEPARA

250 FILE KEPEGAWAI

AN; BLANKO

DP3 LKH, CUTI

(BERSALIN, TAHUNAN,

BESAR,ALASAN

PENTING); LAPORAN

(PERKAWINAN,

JANDA/DUDA,

PERTAMBAHAN ANAK, KEMATIAN, PENSIUN (6 JENIS),ABSENSI APEL

PER BAGIAN, ABSENSI

KEHADIRAN, PERMOHONA

N CUTI, SPTKG, LAPORAN KOMPI)

250 FILE KEPEGAWAIAN;

BLANKO DP3 LKH, CUTI (BERSALIN,

TAHUNAN, BESAR,ALASAN

PENTING); LAPORAN (PERKAWINAN, JANDA/DUDA, PERTAMBAHAN

ANAK, KEMATIAN, PENSIUN (6

JENIS),ABSENSI APEL PER BAGIAN,

ABSENSI KEHADIRAN,

PERMOHONAN CUTI, SPTKG, LAPORAN

KOMPI)

30,000,000 175 FILE KEPEGAWAIAN; 175 PERSONAL

MAP; BLANKO

DP3 LKH, CUTI

(BERSALIN,

TAHUNAN, BESAR,ALA

SAN PENTING); LAPORAN (PERKAWI

NAN, JANDA/DU

DA, PERTAMBAHAN ANAK, KEMATIAN, PENSIUN

(6 JENIS),AB

SENSI APEL PER BAGIAN, ABSENSI

KEHADIRAN,

PERMOHONAN CUTI, SPTKG, LAPORAN KOMPI),

OPERATOR MESIN

ABSENSI, PERAWATAN MESIN


MAP; BLANKO

DP3 LKH, CUTI

(BERSALIN,

TAHUNAN, BESAR,AL

ASAN PENTING); LAPORAN (PERKAWI

NAN, JANDA/DU

DA, PERTAMBA

HAN ANAK,

KEMATIAN, PENSIUN

(6 JENIS),AB


KEHADIRAN,


OPERATOR MESIN



MAP; BLANKO

DP3 LKH, CUTI

(BERSALIN,

TAHUNAN, BESAR,AL


NAN, JANDA/DU

DA, PERTAMBA

HAN ANAK,

KEMATIAN, PENSIUN

(6 JENIS),AB


KEHADIRAN,


OPERATOR MESIN


60,000,000 200 FILE KEPEGAWA

IAN; 25 PERSONAL

MAP; BLANKO

DP3 LKH, CUTI

(BERSALIN,

TAHUNAN, BESAR,ALA

SAN PENTING); LAPORAN (PERKAWI

NAN, JANDA/DU

DA, PERTAMBAHAN ANAK, KEMATIAN, PENSIUN

(6 JENIS),AB


KEHADIRAN,


OPERATOR MESIN



MAP; BLANKO

DP3 LKH, CUTI

(BERSALIN,

TAHUNAN, BESAR,AL


NAN, JANDA/DU

DA, PERTAMBA

HAN ANAK,

KEMATIAN, PENSIUN

(6 JENIS),AB


KEHADIRAN,


OPERATOR MESIN


70,000,000 200 FILE KEPEGAWAIAN

; 25 PERSONAL

MAP; BLANKO DP3 LKH,

CUTI (BERSALIN, TAHUNAN,

BESAR,ALASAN PENTING);

LAPORAN (PERKAWINAN

, JANDA/DUDA, PERTAMBAHAN

ANAK, KEMATIAN, PENSIUN (6

JENIS),ABSENSI APEL PER

BAGIAN, ABSENSI

KEHADIRAN, PERMOHONAN CUTI, SPTKG,

LAPORAN KOMPI),

OPERATOR MESIN

ABSENSI, PERAWATAN

MESIN

330,000,000 BAG. ORPEG

H a l a m a n | VII. 1 1 5 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA TERTIB

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

8 BUAH PAPAN

PENJAGAAN DAN 2 BUAH

ALMARI

100,000,000 - - - - - - 8 UNIT PAPAN PENJAGAAN, 2 BUAH ALMARI

100,000,000 BAG. ORPEG

1 20 3 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

2,385,000,000 6,771,177,000 7,275,619,000 7,351,275,000 7,722,938,000 8,273,359,000 8,304,793,000 45,699,161,000

TERSUSUNNYA BUKU LKPJ

BUPATI JEPARA

110 BUKU LKPJ

BUPATI JEPARA RP. 75.000.00

0,-

110 BUKU LKPJ BUPATI JEPARA

75,000,000 110 BUKU LKPJ

BUPATI JEPARA

80,000,000 110 BUKU LKPJ

BUPATI JEPARA

85,000,000 110 BUKU LKPJ

BUPATI JEPARA

90,000,000 110 BUKU LKPJ

BUPATI JEPARA

95,000,000 110 BUKU LKPJ

BUPATI JEPARA

100,000,000 550 BUKU LKPJ BUPATI

JEPARA


TERSELESAIKANNYA KEGIATAN KERJASAMA

ANTAR DAERAH

KERJASAMA DGN 20 PIHAK

KETIGA RP. 25.000.00

0,-

KERJASAMA DGN 20 PIHAK KETIGA

25,000,000 KERJASAMA DGN 20

PIHAK KETIGA


PIHAK KETIGA


PIHAK KETIGA


PIHAK KETIGA


PIHAK KETIGA


PIHAK KETIGA


TERSUSUNNYA BUKU LPPD - AMJ BUPATI

JEPARA PERIODE 2012 - 2017

- - - - - - - - - 110 BUKU LPPD - AMJ

BUPATI JEPARA

PERIODE 2012 - 2017

130,000,000 - - 110 BUKU LPPD - AMJ

BUPATI JEPARA

PERIODE 2012 - 2017


TERSUSUNNYA BUKU LKPJ - AMJ BUPATI JEPARA

PERIODE 2012 - 2017

110 BUKU LKPJ - AMJ

BUPATI JEPARA

PERIODE 2012 - 2017 RP.

100.000.000,-

- - - - - - - - 110 BUKU LKPJ - AMJ

BUPATI JEPARA

PERIODE 2012 - 2017

130,000,000 - - 220 BUKU LKPJ - AMJ

BUPATI JEPARA

PERIODE 2012 - 2017


TERSUSUNNYA BUKU MEMORI BUPATI JEPARA

PERIODE 2012 - 2017

- - - - - - - - - - - 3 BUKU MEMORI BUPATI JEPARA

PERIODE 2012 - 2017

30,000,000 3 BUKU MEMORI BUPATI JEPARA

PERIODE 2012 - 2017


H a l a m a n | VII. 1 1 6 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSUSUNNYA BUKU LPPD & ILPPD KAB.

JEPARA

15 BUKU LPPD, 1

KALI ILPPD KPD

MASYARAKAT, 12 LKH

BUPATI RP.

75.000.000,-

15 BUKU LPPD, 1 KALI ILPPD KPD MASYARAKAT, 12

LKH BUPATI

75,000,000 15 BUKU LPPD, 1

KALI ILPPD KPD MASYARAK

AT, 12 LKH

BUPATI

80,000,000 15 BUKU LPPD, 1

KALI ILPPD

KPD MASYARAK

AT, 12 LKH

BUPATI

85,000,000 15 BUKU LPPD, 1

KALI ILPPD

KPD MASYARAK

AT, 12 LKH

BUPATI

90,000,000 15 BUKU LPPD, 1

KALI ILPPD KPD MASYARAK

AT, 12 LKH

BUPATI

95,000,000 15 BUKU LPPD, 1

KALI ILPPD

KPD MASYARAK

AT, 12 LKH

BUPATI

100,000,000 75 BUKU LPPD, 5 KALI ILPPD KPD

MASYARAKAT, 60 LKH BUPATI


TERLAKSANANYA KELANCARAN PENGELOLAAN KAS DAERAH

12 BULAN 12 BULAN 350,000,000 12 BULAN 350,000,000 12 BULAN 375,000,000 12 BULAN 375,000,000 12 BULAN 400,000,000 12 BULAN 400,000,000 12 BULAN 2,250,000,000 DPPKAD

TERKELOLANYA KEUANGAN

DAERAH DENGAN BAIK

1 PAKET APLIKASI PROGRAM

APBD

1 PAKET APLIKASI PROGRAM APBD

75,000,000 1 PAKET APLIKASI PROGRAM

APBD


APBD


APBD


APBD


APBD


APBD

545,750,000 DPPKAD

MENINGKATNYA SISTEM

INFORMASI KEUANGAN

DAERAH

1 SET UPGRADE APLIKASI SIM KU

1 SET UPGRADE APLIKASI SIM KU

185,000,000 1 SET UPGRADE APLIKASI SIM KU





275,000,000 6 SET UPGRADE

APLIKASI SIM KU

1,350,000,000 DPPKAD

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS

DAN TRANSPARANSI

KEUANGAN DAERAH

900 BUKU 900 BUKU 150,000,000 900 BUKU 175,000,000 900 BUKU 190,000,000 900 BUKU 205,000,000 900 BUKU 215,000,000 900 BUKU 225,000,000 5400 BUKU 1,160,000,000 DPPKAD

TER UPGRADENYA APLIKASI

PENGENDALIAN AGG.

1 PAKET APLIKASI

1 PAKET APLIKASI 75,000,000 1 PAKET APLIKASI

75,000,000 1 PAKET APLIKASI





545,000,000 DPPKAD

TERPENUHINYA TARGET

PENDAPATAN

12 BULAN 12 BULAN 50,000,000 12 BULAN 50,000,000 12 BULAN 60,000,000 12 BULAN 65,000,000 12 BULAN 70,000,000 12 BULAN 75,000,000 12 BULAN 370,000,000 DPPKAD

TERLAKSANANYA KELANCARAN

LOMBA PEMBANGUNAN

DAERAH DENGAN BAIK

12 BULAN 12 BULAN 200,000,000 12 BULAN 200,000,000 12 BULAN 200,000,000 12 BULAN 250,000,000 12 BULAN 250,000,000 12 BULAN 275,000,000 12 BULAN 1,375,000,000 DPPKAD


PENATAUSAHAAN KEUANGAN

DAERAH

12 DOK KU DAERAH

12 DOK KU DAERAH 800,000,000 12 DOK KU

DAERAH

800,000,000 12 DOK KU

DAERAH

850,000,000 12 DOK KU

DAERAH

900,000,000 12 DOK KU

DAERAH

950,000,000 12 DOK KU

DAERAH

975,000,000 72 DOK KU DAERAH

5,275,000,000 DPPKAD

TERKELOLANYA KEUANGAN

DAERAH DENGAN BAIK

7 PC ; 5 TABLET PC ; 2 PRINTER ;

2 MESIN JILID

7 PC ; 5 TABLET PC ; 2 PRINTER ; 2

MESIN JILID

200,000,000 5 PC ; 2 TABLET PC

; 2 PRINTER ; 1 MESIN

JILID

200,000,000 5 PC ; 3 TABLET PC


JILID

200,000,000 4 PC ; 2 TABLET PC


JILID

250,000,000 3 PC ; 5 TABLET PC


JILID

275,000,000 3 PC ; 2 TABLET PC


JILID

275,000,000 27 PC ; 19 TABLET PC ; 10 PRINTER ; 7 MESIN JILID

1,400,000,000 DPPKAD

H a l a m a n | VII. 1 1 7 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

EFISIENSI PELAKSANAAN

ANGGARAN DAERAH


TERPENUHINYA TARGET PAD

DARI RETRIBUSI PASAR

2,430,217,000

21 PASAR 2,430,217,000 21 PASAR 2,565,619,000 21 PASAR 2,591,275,000 21 PASAR 2,617,188,000 21 PASAR 2,643,359,000 21 PASAR 2,669,793,000 21 PASAR 15,517,451,000 DISKOPUMKMPASAR

TERPELIHARANYA SARANA DAN PRASARANA

PASAR

1,025,000,000

21 PASAR 1,900,000,000 21 PASAR 2,000,000,000 21 PASAR 2,100,000,000 21 PASAR 2,200,000,000 21 PASAR 2,300,000,000 21 PASAR 2,400,000,000 21 PASAR 12,900,000,000 DISKOPUMKMPASAR

TERPENUHINYA KARCIS

RETRIBUSI PASAR

87,260,000

21 PASAR 105,960,000 21 PASAR 115,000,000 21 PASAR 120,000,000 21 PASAR 130,000,000 21 PASAR 140,000,000 21 PASAR 150,000,000 21 PASAR 760,960,000 DISKOPUMKMPASAR

MENINGKATNYA SDM PENGELOLA

PASAR

BELUM ADA / KEGIATAN

BARU

- - 27 ORANG 210,000,000 - - - - 21 PASAR 210,000,000 DISKOPUMKMPASAR

1 20 4 PROGRAM PEMBINAAN DAN

FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN KABUPATEN

0 175,000,000 430,000,000 490,000,000 540,000,000 595,000,000 640,000,000 2,870,000,000

TERSUSUNNYA PEDOMAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DENGAN BAIK


TERSELENGGARARANYA PELATIHAN

KEUANGAN

128 BEND PENGEL. DAN 108

BEND PENGL PEMB, 33

BEND PENERIMAAN, 128 PPK

SKPD, 128 PTGS

VERIFIKASI,AKUNTANSI

& PTGS PUNGUT

128 BEND PENGEL. DAN 108 BEND

PENGL PEMB, 33 BEND PENERIMAAN, 128 PPK SKPD,

128 PTGS VERIFIKASI,AKUNTANSI & PTGS PUNGUT

50,000,000 128 BEND PENGEL. DAN 108

BEND PENGL

PEMB, 33 BEND

PENERIMAAN, 128 PPK

SKPD, 128 PTGS VERIFIKASI,AKUNTANSI & PTGS PUNGUT

100,000,000 128 BEND PENGEL. DAN 108

BEND PENGL

PEMB, 33 BEND

PENERIMAAN, 128

PPK SKPD,


120,000,000 128 BEND PENGEL. DAN 108

BEND PENGL

PEMB, 33 BEND

PENERIMAAN, 128

PPK SKPD,


140,000,000 128 BEND PENGEL. DAN 108

BEND PENGL

PEMB, 33 BEND

PENERIMAAN, 128 PPK

SKPD, 128 PTGS VERIFIKASI,AKUNTANSI & PTGS PUNGUT

160,000,000 128 BEND PENGEL. DAN 108

BEND PENGL

PEMB, 33 BEND

PENERIMAAN, 128

PPK SKPD,


175,000,000 128 BEND PENGEL. DAN 108 BEND

PENGL PEMB, 33 BEND

PENERIMAAN, 128 PPK SKPD,

128 PTGS VERIFIKASI,AK

UNTANSI & PTGS PUNGUT

745,000,000 DPPKAD


ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN

KEUANGAN

1 SET UPGRADE APLIKASI

1 SET UPGRADE APLIKASI

50,000,000 1 SET UPGRADE APLIKASI






370,000,000 DPPKAD

H a l a m a n | VII. 1 1 8 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERLAKSANANYA PELAKSANAAN

PBB TAHUN 2014

12 BULAN 12 BULAN - 12 BULAN 200,000,000 12 BULAN 220,000,000 12 BULAN 240,000,000 12 BULAN 260,000,000 12 BULAN 280,000,000 12 BULAN 1,200,000,000 DPPKAD


FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

0 - - 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 464,100,000


PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

194 DESA/KELU

RAHAN

- - - - 195 DESA/KELURAHAN

100,000,000 195 DESA/KELURAHAN



133,100,000 195 DESA/KELURA

HAN

464,100,000 BAPERMADES


SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

510,000,000 1,951,600,000 2,080,760,000 2,301,836,000 2,480,919,600 2,711,296,560 2,927,991,216 12,987,803,376

TERLAKSANANYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI

BAGI WAJIB LAPOR LHKPN FORM A DAN

FORM B SEBANYAK 354

ORANG

PENGELOLAAN

ADMINISTRASI BAGI WAJIB LAPOR LHKPN

FORM A DAN FORM B

SEBANYAK 47 ORANG

57 ORANG 20,000,000 57 ORANG 25,000,000 60 ORANG 46,500,000 60 ORANG 51,150,000 60 ORANG 56,300,000 60 ORANG 61,930,000 354 ORANG 260,880,000 BKD JEPARA

TERLAKSANANYA SOSIALISASI TATA CARA PENGISIAN BLANGKO LHKPN

FORM A DAN FORM B

- 57 ORANG 20,000,000 - - - - - - - - - - 57 ORANG 20,000,000 BKD JEPARA

H a l a m a n | VII. 1 1 9 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERMONITORNYA PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN DI KABUPATEN

JEPARA BAIK DARI DANA APBD

MAUPUN BANPROP

RAKOR POK 6X SETAHUN

DAN PEMBUATAN

FOLDER PEMBANGUNAN TAHUN

2011 ( RP. 200.000.0

00,- )

RAKOR POK 6X SETAHUN DAN

PEMBUATAN FOLDER PEMBANGUNAN TAHUN 2012

225,000,000 RAKOR POK 6X SETAHUN

DAN PEMBUATAN FOLDER

PEMBANGUNAN TAHUN

2013


DAN PEMBUATAN FOLDER PEMBANGU

NAN TAHUN 2014



NAN TAHUN 2015


DAN PEMBUATAN FOLDER

PEMBANGUNAN TAHUN

2016



NAN TAHUN 2017

247,500,000 RAKOR POK 36X,

PEMBUATAN FOLDER

PEMBANGUNAN 6X

1,440,000,000 BAG. PEMBANGUN

AN

MENINGKATNYA PEMAHAMAN PENGAWAS LAPANGAN TERHADAP KUALITAS

BANGUNAN FISIK DI KAB. JEPARA

PEMBINAAN PENGAWAS LAP SE KAB. JEPARA 1X SETAHUN (

RP. 30.000.00

0,- )

PEMBINAAN PENGAWAS LAP SE KAB. JEPARA 1X

SETAHUN

30,000,000 PEMBINAAN

PENGAWAS LAP SE KAB.

JEPARA 1X SETAHUN



JEPARA 1X SETAHUN



JEPARA 1X SETAHUN



JEPARA 1X SETAHUN



JEPARA 1X SETAHUN

36,300,000 PEMBINAAN PENGAWAS

LAPANGAN SE KAB. JEPARA

6X


AN

TERLAKSANANYA SOSIALISASI/PEM

BINAAN TERHADAP ASOSIASI

PENGADAAN BARANG DAN JASA SE KAB.

JEPARA

PEMBINAAN 250

PENYEDIA BARANG/JAS

A 1X SETAHUN (

RP. 25.000.00

0,- )

PEMBINAAN 250 PENYEDIA

BARANG/JASA 1X SETAHUN

25,000,000 PEMBINAAN 250

PENYEDIA BARANG/JA

SA 1X SETAHUN

25,000,000 PEMBINAAN 250

PENYEDIA BARANG/J

ASA 1X SETAHUN

27,500,000 PEMBINAAN 250

PENYEDIA BARANG/J

ASA 1X SETAHUN

27,500,000 PEMBINAAN 250

PENYEDIA BARANG/JA

SA 1X SETAHUN

30,250,000 PEMBINAAN 250

PENYEDIA BARANG/J

ASA 1X SETAHUN

30,250,000 PEMBINAAN PENYEDIA

BARANG/JASA 6X


AN


OPERASIONAL UNIT LAYANAN PENGADAAN

RAKOR POKJA DAN CETAK SBD PENGADAAN

( RP. 25.000.00

0,- )

RAKOR POKJA 4X, CETAK SBD PENGADAAN,

PENGADAAN LAPTOP 1 UNIT DAN LCD

MONITOR 1 BUAH

30,000,000 RAKOR POKJA 4X,

HONOR SEKRETARI

AT ULP, CETAK SBD

PENGADAAN DAN

KAMERA DIGITAL 1

BUAH


HONOR SEKRETARIAT ULP, CETAK SBD

PENGADAAN,

PENGADAAN LAPTOP 1 BUAH

DAN LCD MONITOR 2 BUAH



PENGADAAN,

PRINTER 1 BUAH DAN

UPS 2 BUAH


HONOR SEKRETARI

AT ULP, CETAK SBD

PENGADAAN,

PENGADAAN PRINTER

1 BUAH DAN UPS 1

BUAH



PENGADAAN DAN

KAMERA DIGITAL 1

BUAH

36,300,000 RAKOR POKJA 24X, CETAK SBD, HONOR SEKRETARIAT ULP SELAMA 6

TAHUN, LAPTOP 2

BUAH, LCD MONITOR 3

BUAH, KAMERA DIGITAL 2

BUAH, PRINTER 2

BUAH, UPS 3 BUAH


AN

H a l a m a n | VII. 1 2 0 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERLAKSANANYA BINTEK

PENGADAAN BARANG/JASA

SECARA KONVENSIONAL

ATAU ELEKTRONIK

PELAKSANAAN

BINTEK/SOSIALISASI 3X SETAHUN (

RP. 40.000.00

0,- )

PELAKSANAAN BINTEK/SOSIALISAS

I 3X SETAHUN

40,000,000 PELAKSANAAN

BINTEK/SOSIALISASI

3X SETAHUN


BINTEK/SOSIALISAS

I 3X SETAHUN


BINTEK/SOSIALISAS

I 3X SETAHUN


BINTEK/SOSIALISASI

3X SETAHUN


BINTEK/SOSIALISAS

I 3X SETAHUN

44,000,000 BINTEK 18X 248,000,000 BAG. PEMBANGUN

AN


PENGADAAN BARANG/JASA

SECARA ELEKTRONIK

DENGAN BAIK SERTA

TERPENUHINYA INFORMASI TENTANG KEGIATAN

PENGADAAN BARANG/JASA DI

KAB. JEPARA

- - - PEMELIHARAAN

WEBSITE UNIT

LAYANAN PENGADAAN DALAM 1

TAHUN

25,000,000 - PEMELIHARAAN

WEBSITE UNIT


TAHUN

25,000,000 - PEMELIHARAAN

WEBSITE UNIT


TAHUN

25,000,000 PEMELIHARAAN WEBSITE 3X

DALAM 6 TAHUN


AN

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SESUAI 5 TEPAT

DAN 4 CEPAT

PEMBUATAN BUKU

JUKNIS PELAKSANAA

N PEMBANGUN

AN KAB. JEPARA TH 2012, 500

BUKU

PEMBUATAN BUKU JUKNIS

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAB. JEPARA TH 2013,

500 BUKU

40,000,000 PEMBUATAN BUKU JUKNIS

PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN KAB. JEPARA TH

2014, 500 BUKU


PELAKSANAAN


2015, 500 BUKU


PELAKSANAAN


2016, 500 BUKU


PELAKSANAAN


2017, 500 BUKU


PELAKSANAAN


2018, 500 BUKU

50,000,000 PEMBUATAN BUKU JUKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAB. JEPARA TH 2018, 500 BUKU


AN

TERMONITORNYA PELAKSANAAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DI

KABUPATEN JEPARA

RAKOR KINERJA 1X SETAHUN

DAN PEMBUATAN BUKU LAP KINERJA TAHUN 2011

SEBANYAK 60 BUAH

RAKOR KINERJA 1X SETAHUN DAN

PEMBUATAN BUKU LAP KINERJA TAHUN 2012 SEBANYAK 60

BUAH

25,000,000 RAKOR KINERJA

1X SETAHUN

DAN PEMBUATA

N BUKU LAP

KINERJA TAHUN 2013

SEBANYAK 60 BUAH


1X SETAHUN

DAN PEMBUATA

N BUKU LAP

KINERJA TAHUN 2014

SEBANYAK 60 BUAH


1X SETAHUN

DAN PEMBUATA

N BUKU LAP

KINERJA TAHUN 2015

SEBANYAK 60 BUAH


1X SETAHUN

DAN PEMBUATA

N BUKU LAP

KINERJA TAHUN 2016

SEBANYAK 60 BUAH


1X SETAHUN

DAN PEMBUATA

N BUKU LAP

KINERJA TAHUN 2017

SEBANYAK 60 BUAH

35,000,000 RAKOR KINERJA 1X

SETAHUN DAN PEMBUATAN BUKU LAP KINERJA

TAHUN 2017 SEBANYAK 60

BUAH


AN

H a l a m a n | VII. 1 2 1 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERWUJUDNYA KEGIATAN

PEMBANGUNAN SESUAI DENGAN

SPESIFIKASI

MONITORING PROGRES PEMBANGUN

AN 50% DAN 100%

SE KAB. JEPARA

DALAM 1 TAHUN

MONITORING PROGRES

PEMBANGUNAN 50% DAN 100% SE KAB. JEPARA DALAM

1 TAHUN

30,000,000 MONITORING

PROGRES PEMBANGUNAN 50%

DAN 100% SE

KAB. JEPARA

DALAM 1 TAHUN



DAN 100% SE

KAB. JEPARA

DALAM 1 TAHUN



DAN 100% SE

KAB. JEPARA

DALAM 1 TAHUN



DAN 100% SE

KAB. JEPARA

DALAM 1 TAHUN



DAN 100% SE

KAB. JEPARA

DALAM 1 TAHUN

40,000,000 MONITORING PROGRES

PEMBANGUNAN 50% DAN 100% SE

KAB. JEPARA DALAM 1 TAHUN


AN

TERKENDALINYA PELAKSANAAN

KEGIATAN APBD DI KAB. JEPARA TAHUN 2013

- UDATING PROGRAM SIMPOK 2012

25,000,000 - - UDATING PROGRAM SIMPOK

2014

25,000,000 - - UDATING PROGRAM SIMPOK

2016

25,000,000 - - 2 KALI UDATING PROGRAM SIMPOK


AN

DIMANFAATKANNYA LHP UNTUK PERBAIKAN

KINERJA

BELUM DIMANFAATKANNYA LHP

UNTUK PERBAIKAN

KINERJA

144 LHP 856,600,000 144 LHP 942,260,000 144 LHP 1,036,486,000 144 LHP 1,140,134,600 144 LHP 1,254,148,060 144 LHP 1,379,562,866 DIGUNAKANNYA 720 LHP

UNTUK PERBAIKAN

KINERJA

5,752,591,526 INSPEKTORAT

DIGUNAKANNYA LHR ATAS LKPD SEBAGAI BAHAN

PERBAIKAN SEBELUM

DISAMPAIKAN KEPADA BPK RI

MASIH TERDAPATNY

A KESALAHAN PENYUSUNA

N LKPD

1 LAP HASIL REVIU LKPD

75,000,000 1 LAP HASIL REVIU LKPD





120,788,250 5 LAP HASIL REVIU LKPD YANG SESUAI

STANDAR AKUNTANSI

PEMERINTAHAN

503,670,750 INSPEKTORAT

TERCAPAINYA SINKRONISASI PENGAWASAN DENGAN APIP

DAN STAKEHOLDER

TERKAIT

KURANGNYA KOORDINASI PENGAWASAN DENGAN APIP &

STAKEHOLDER TERKAIT


82,500,000 2 KEGIATAN

90,750,000 2 KEGIATAN

99,825,000 2 KEGIATAN

109,807,500 2 KEGIATAN

120,788,250 TERCIPTANYA KOORDINASI PENGAWASAN DENGAN APIP

& STAKEHOLDER

TERKAIT SEBANYAK 10

KEGIATAN


TERPENUHINYA TINDAK LANJUT

HASIL PEMERIKSAAN YANG TEPAT WAKTU DAN SASARAN

TERDAPAT TINDAK LANJUT

PEMERIKSAAN YANG BELUM TEPAT

WAKTU & SASARAN

2 LAP 200,000,000 2 LAP 220,000,000 2 LAP 242,000,000 2 LAP 266,200,000 2 LAP 292,820,000 2 LAP 322,102,000 10 LAPORAN PENYELESAIAN

TINDAK LANJUT YANG TEPAT WAKTU & SASARAN

1,343,122,000 INSPEKTORAT

H a l a m a n | VII. 1 2 2 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERPENUHINYA PEMERIKSAAN KASUS DAN PENGADUAN MASYARAKAT

19 KASUS PENGADUAN MASYARAKA

T DAPAT DITANGANI

19 KASUS/ PENGADUAN

75,000,000 19 KASUS/ PENGADUA

N

82,500,000 19 KASUS/

PENGADUAN

90,750,000 19 KASUS/

PENGADUAN

99,825,000 19 KASUS/ PENGADUA

N

109,807,500 19 KASUS/

PENGADUAN

120,788,250 TERTANGANINYA 95 KASUS/ PENGADUAN


TERINFORMASIKANNYA HASIL

PENGAWASAN YANG

DILAKSANAKAN APIP

1 KEGIATAN,

225 MATERI


55,000,000 1 KEGIATAN

60,500,000 1 KEGIATAN

66,550,000 1 KEGIATAN

73,205,000 1 KEGIATAN

80,525,500 5 KEGIATAN 335,780,500 INSPEKTORAT

MENINGKATNYA KESADARAN PNS

AKAN PENTINGNYA

PELAPORAN DAN PEMBAYARAN

PAJAK

KURANG TERTIBNYA

PENYAMPAIAN LAPORAN

LP2P

8500 LAPORAN LP2P

50,000,000 8500 LAPORAN

LP2P

55,000,000 8500 LAPORAN

LP2P

60,500,000 8500 LAPORAN

LP2P

66,550,000 8500 LAPORAN

LP2P

73,205,000 8500 LAPORAN

LP2P

80,525,500 TERTIBNYA PENYAMPAIAN

LAPORAN LP2P 42.500

LAPORAN LP2P


TERCAKUPNYA PEMERIKSAAN TAMBAHAN DI

LUAR PROGRAM KERJA

PEMERIKSAAN TAHUNAN

BANYAKNYA SKPD YANG

BELUM TERCAKUP

DALAM PKPT

(PROGRAM KERJA

PENGAWASAN TAHUNAN)

25 SKPD 60,000,000 25 SKPD 66,000,000 25 SKPD 72,600,000 25 SKPD 79,860,000 25 SKPD 87,846,000 25 SKPD 96,630,600 SEMAKIN BERTAMBAHNY

A CAKUPAN PEMERIKSAAN DI LUAR PKPT

SEBANYAK 125 SKPD


DIGUNAKANNYA LAPORAN HASIL

EVALUASI LAKIP SEBAGAI BAHAN

PERBAIKAN KINERJA

HASIL EVALUASI AKIP OLEH

BPKP MASIH BELUM

MEMENUHI STANDAR

1 LAP HASIL REVIU LAKIP

50,000,000 1 LAP HASIL REVIU LAKIP





80,525,500 5 LAPORAN HASIL

EVALUASI YANG

MEMENUHI STNDAR BPKP



PROFESONALISME TENAGA

PEMERIKSA DAN APARATUR

PENGAWASAN

0 180,000,000 198,000,000 217,800,000 239,580,000 263,538,000 289,891,800 1,208,809,800

H a l a m a n | VII. 1 2 3 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


PROFESIONALISME SDM

INSPEKTORAT

2 KALI KEGIATAN,

2 KALI KEGIATAN 80,000,000 2 KALI KEGIATAN





128,840,800 SEMAKIN MENINGKATNYA KUALITAS & PROFESIONALI

SME SEBANYAK 10

KALI KEGIATAN


TERKIRIMNYA PEGAWAI

MENGIKUTI DIKLAT/

WORKSHOP/ SEMINAR

PENGAWASAN

15 KEGIATAN


110,000,000 15 KEGIATAN

121,000,000 15 KEGIATAN

133,100,000 15 KEGIATAN

146,410,000 15 KEGIATAN

161,051,000 TERKIRIMNYA PEGAWAI MENGIKUT DIKLAT/

WORKSHOP SEBANYAK 75

KEGIATAN


1 20 8 PROGRAM PENATAAN DAN

PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM

DAN PROSEDUR PENGAWASAN

60,000,000 66,000,000 72,600,000 79,860,000 87,846,000 96,630,600 402,936,600

PENINGKATAN MUTU DATABASE

HASIL PENGAWASAN YANG AKURAT

BELUM AKURATNYA DATABASE

HASIL PENGAWASA

N


66,000,000 1 KEGIATAN

72,600,000 1 KEGIATAN

79,860,000 1 KEGIATAN

87,846,000 1 KEGIATAN

96,630,600 5 KALI KEGIATAN UPDATE

DATABASE HASIL

PENGAWASAN YANG LEBIH

AKURAT


1 20 9 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

0 - 80,000,000 50,000,000 50,000,000 40,000,000 40,000,000 260,000,000

TERBENTUKNYA SATU SISTEM

YANG TEREGULASI TENTANG

LEGALITAS KOMUNIKASI

DATA DENGAN BERKAS

ELEKTRONIK

BELUM TERSEDIA

- - 1 SISTEM APLIKASI

YANG TEREGULAS

I LEGALITAS KOMUNIKA

SI DATA

80,000,000 UPGRADE DAN

PENAMBAHAN

PERANGKAT KERAS

PENDUKUNG SISTEM APLIKASI

YANG TEREGULA

SI LEGALITAS KOMUNIKASI DATA


PENAMBAHAN

PERANGKAT KERAS


YANG TEREGULA



PENAMBAHAN

PERANGKAT KERAS


YANG TEREGULAS

I LEGALITAS KOMUNIKA

SI DATA


PENAMBAHAN

PERANGKAT KERAS


YANG TEREGULA


40,000,000 TERWUJUDNYA SISTEM

KOMUNIKASI ADMINISTRASI KEPEMERINTAHAN SECARA ELEKTRONIK

260,000,000 DISHUBKOMINFO

H a l a m a n | VII. 1 2 4 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 20 10 PROGRAM MENGINTENSIFKAN

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

209,720,000 200,000,000 210,000,000 220,000,000 230,000,000 240,000,000 250,000,000 1,350,000,000

TERSELESAIKANNYA

PERMASALAHAN HUKUM APARATUR DAERAH DALAM PELAKSANAAN TUPOKSI DAN KEPALA DESA (PETINGGI)

3 KASUS RP.

150.000.000,-

3 KASUS 200,000,000 4 KASUS 210,000,000 4 KASUS 220,000,000 4 KASUS 230,000,000 4 KASUS 240,000,000 4 KASUS 250,000,000 19 KASUS 1,350,000,000 BAG. HUKUM

1 20 11 PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

2,340,500,000 945,000,000 1,725,000,000 1,585,000,000 1,815,000,000 1,845,000,000 2,180,000,000 10,095,000,000

TERWUJUDNYA SOSIALISASI PERATURAN

PERUNDANGAN

24 DESA DI 15 KEC.

26 DESA DI 15 KEC 60,000,000 28 DESA 65,000,000 30 DESA 70,000,000 32 DESA 75,000,000 34 DESA 80,000,000 36 DESA 85,000,000 160 DESA 435,000,000 BAG. HUKUM

TERLAKSANYA PENGADAAN BUKU PRODUK HUKUM DAN WEB HUKUM

113 BUKU WARTA, 300

HIMP. PERDA,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

200 BUKU ABSTRAK, 300 HIMP. PERDA,

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAN PENYUSUNAN WEB

HUKUM

100,000,000 100 BUKU ABSTRAK, 100 HIMP.

PERDA, PERATURAN PERUNDAN

G-UNDANGAN DAN WEB HUKUM


PERDA, PERATURA

N PERUNDAN

G-UNDANGA

N DAN WEB

HUKUM


PERDA, PERATURA

N PERUNDAN

G-UNDANGA

N DAN WEB

HUKUM


PERDA, PERATURAN PERUNDAN

G-UNDANGAN DAN WEB HUKUM


PERDA, PERATURA

N PERUNDAN

G-UNDANGA

N DAN WEB

HUKUM

165,000,000 600 BUKU ABSTRAK, 700 HIMP. PERDA, PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DAN WEB HUKUM

825,000,000 BAG. HUKUM

TERSUSUNNYA HASIL KAJIAN

PRODUK HUKUM DAERAH

10 PRODUK HKM

DAERAH RP.

30.000.000,-

10 PRODUK HKM DAERAH

30,000,000 10 PRODUK

HKM DAERAH

35,000,000 10 PRODUK

HKM DAERAH

40,000,000 10 PRODUK

HKM DAERAH

45,000,000 10 PRODUK

HKM DAERAH

45,000,000 10 PRODUK

HKM DAERAH

50,000,000 50 PRODUK HKM DAERAH

245,000,000 BAG. HUKUM

H a l a m a n | VII. 1 2 5 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSUSUNNYA PERATURAN DESA

YANG SESUAI DENGAN

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN YANG BERLAKU

200 RANPERDES

RP. 30.000.00

0,-

184 RANPERDES 30,000,000 368 RANPERDE

S

35,000,000 378 RANPERDE

S

40,000,000 380 RANPERDE

S

45,000,000 385 RANPERDE

S

50,000,000 390 RANPERDE

S

55,000,000 1.901 RANPERDES

255,000,000 BAG. HUKUM

TERSUSUNNYA RANCANGAN

PERDA, PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN

BUPATI

10 RANPERDA,

270 RANPERBUP / KEPBUP

RP. 320.000.0

00,-

15 RANPERDA, 300 RANPERBUP /

KEPBUP

320,000,000 10 RANPERDA,


330,000,000 10 RANPERDA

, 300 RANPERBU

P / KEPBUP

340,000,000 10 RANPERDA

, 300 RANPERBU

P / KEPBUP

350,000,000 10 RANPERDA,


360,000,000 10 RANPERDA

, 300 RANPERBU

P / KEPBUP

370,000,000 55 RANPERDA,

1.500 RANPERBUP /

KEPBUP

2,070,000,000 BAG. HUKUM

TERWUJUDNYA SOSIALISASI PERATURAN

PERUNDANGAN DI BIDANG CUKAI

10 DESA, 500

LEAFLET DAN 2 BALIHO

RP. 50.000.00

0,-

14 DESA DAN 1 BALIHO

50,000,000 20 DESA 55,000,000 25 DESA 60,000,000 30 DESA 65,000,000 35 DESA 70,000,000 40 DESA 75,000,000 150 DESA 375,000,000 BAG. HUKUM

MENINGKATNYA PEMAHAMAN

TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI

PANITIA RANHAM DAERAH

40 ORANG RP.

25.000.000,-

50 ORANG 25,000,000 50 ORANG 30,000,000 50 ORANG 35,000,000 50 ORANG 40,000,000 50 ORANG 45,000,000 50 ORANG 50,000,000 250 ORANG 225,000,000 BAG. HUKUM

TERLAKSANANYA BIMBINGAN

TEKNIS PENYUSUNAN

PRODUK HUKUM DAERAH BAGI UNSUR SKPD

- 50 PESERTA 50,000,000 - - - - 75 PESERTA

60,000,000 - - - - 125 PESERTA 110,000,000 BAG. HUKUM


APARATUR PEMERINTAH DAN

MASYARAKAT AKAN HUKUM

- 750 ORANG 100,000,000 750 ORANG

150,000,000 800 ORANG

155,000,000 800 ORANG

160,000,000 800 ORANG

165,000,000 800 ORANG

170,000,000 4.700 ORANG 900,000,000 BAG. HUKUM

TERWUJUDNYA NASKAH

PERJANJIAN YANG DAPAT

DIPERTANGGUNGJAWABKAN SECARA

YURIDIS

- - - 50 PERJANJIA

N

25,000,000 60 PERJANJIA

N

30,000,000 65 PERJANJIA

N

35,000,000 70 PERJANJIA

N

40,000,000 75 PERJANJIA

N

45,000,000 320 PERJANJIAN

175,000,000 BAG. HUKUM

H a l a m a n | VII. 1 2 6 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERCIPTANYA EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS

KELEMBAGAAN PEMERINTAH

DAERAH SECARA PROPORSIONAL SESUAI DENGAN

KEBUTUHAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS

PEMERINTAHAN, SEHINGGA

ORGANISASI BIROKRASI

MENJADI TEPAT FUNGSI DAN

TEPAT UKURAN (RIGHT SIZING).

6 SKPD 6 SKPD 75,000,000 12 SKPD 200,000,000 12 SKPD 220,000,000 12 SKPD 240,000,000 12 SKPD 260,000,000 12 SKPD 280,000,000 12 SKPD 1,275,000,000 BAG. ORPEG

TERSUSUNNYA PENETAPAN

KINERJA DAN INDIKATOR

KINERJA DARI SKPD/UNIT

KERJA

60 BUKU TAPKIN, 60 BUKU IKU

60 BUKU TAPKIN, 60 BUKU IKU

40,000,000 250 BUKU TAPKIN,

250 BUKU IKU, 75

BUKU RKT

80,000,000 250 BUKU TAPKIN, 75 BUKU

RKT


RKT


RKT

65,000,000 250 BUKU TAPKIN,

250 BUKU IKU, 75

BUKU RKT

95,000,000 250 BUKU TAPKIN, 250 BUKU IKU

395,000,000 BAG. ORPEG

TERSUSUNNYA LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH DAN

MENINGKATKAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS

KINERJA BIROKRASI

50 BUKU 50 BUKU 40,000,000 100 BUKU 75,000,000 100 BUKU 80,000,000 100 BUKU 85,000,000 100 BUKU 90,000,000 100 BUKU 95,000,000 100 BUKU 465,000,000 BAG. ORPEG

H a l a m a n | VII. 1 2 7 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PENINGKATAN KINERJA

APARATUR DALAM MELAKSANAKAN

TUPOKSI, MENINGKATNYA

KAPASITAS KELEMBAGAAN

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

SERTA MENURUNNYA

TUMPANG TINDIH TUGAS POKOK DAN FUNGSI

60 BUKU 60 BUKU 25,000,000 100 BUKU 50,000,000 100 BUKU 55,000,000 100 BUKU 60,000,000 100 BUKU 65,000,000 100 BUKU 70,000,000 100 BUKU 325,000,000 BAG. ORPEG

ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN

TEPAT UKURAN, SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK,

KONDISI DAN KEBUTUHAN DAERAH DAN TERCIPTANYA SINERGITAS

KELEMBAGAAN ANTARA

KABUPATEN DENGAN

KABUPATEN/KOTA LAINNYA SERTA

DENGAN PROVINSI

10 SKPD 100,000,000 10 SKPD 105,000,000 10 SKPD 110,000,000 10 SKPD 115,000,000 10 SKPD 120,000,000 10 SKPD 550,000,000 BAG. ORPEG

MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS

KINERJA BIROKRASI


H a l a m a n | VII. 1 2 8 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERBANGUNNYA KESAMAAN PESEPSI,

KOMITMEN DAN KONSISTENSI IMPLEMENTASI SAKIP MULAI

DALAM PENYUSUNAN

DOKUMEN PERENCANAAN

DAERAH, MONITORING

HASIL PEMBANGUNAN

DAN PENYUSUNAN PELAPORAN


TERJADINYA SINKRONISASI DATA KINERJA ANTARA SKPD DENGAN DATA

KINERJA PEMERINTAH

DAERAH

55 SKPD 50,000,000 55 SKPD 75,000,000 55 SKPD 125,000,000 BAG. ORPEG

TERSEDIANYA DATA KINERJA PEMERINTAH

DAERAH SECARA LENGKAP DAN

AKURAT


TERSUSUNNYA PERATURAN

BUPATI MENGENAI

PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN

MINIMAL (SPM)

75 BUKU 40,000,000 75 BUKU 45,000,000 55 SKPD 85,000,000 BAG. ORPEG

TERSUSUNYA PERATURAN

BUPATI MENGENAI

STANDAR BAKU DALAM

PELAKSANAAN PELAYANAN

PUBLIK

75 BUKU 50,000,000 75 BUKU 60,000,000 75 BUKU 70,000,000 150 BUKU 180,000,000 BAG. ORPEG


BUPATI MENGENAI POLA

HUBUNGAN KERJA

75 BUKU 30,000,000 75 BUKU 40,000,000 150 BUKU 70,000,000 BAG. ORPEG

H a l a m a n | VII. 1 2 9 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


BUPATI MENGENAI STANDAR

SARANA DAN PRASARANA

KANTOR SESUAI TINGKAT

ESELONISASI

75 BUKU 50,000,000 75 BUKU 60,000,000 150 BUKU 110,000,000 BAG. ORPEG

1 20 12 PROGRAM BANTUAN

PEMERINTAH DAERAH

0 30,309,000,000 31,294,000,000 32,022,500,000 32,851,000,000 33,785,300,000 34,786,530,000 195,048,330,000

PENINGKATAN PENERIMA ASURANSI KESEHATAN

PETINGGI DAN PERANGKAT DESA

PETINGGI & PERANGKAT

DI 184 DESA RP.

650.000.000,-

PETINGGI & PERANGKAT DI 184

DESA

650,000,000 PETINGGI &

PERANGKAT DI 184

DESA

715,000,000 PETINGGI &

PERANGKAT DI 184

DESA

786,500,000 PETINGGI &

PERANGKAT DI 184

DESA

865,000,000 PETINGGI &

PERANGKAT DI 184

DESA

950,000,000 PETINGGI &

PERANGKAT DI 184

DESA

1,045,000,000 PETINGGI & PERANGKAT DI

184 DESA


PENINGKATAN KINERJA PPD SE-

KABUPATEN JEPARA

- 1 KALI BANTUAN 25,000,000 1 KALI BANTUAN

25,000,000 1 KALI BANTUAN

25,000,000 - 1 KALI BANTUAN




PENINGKATAN KINERJA

ABPEDSI SE-KABUPATEN

JEPARA

1 KALI BANTUAN

RP.25.000.000,-

1 KALI BANTUAN 25,000,000 1 KALI BANTUAN

25,000,000 - - 1 KALI BANTUAN





PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA DI KARIMUNJAWA

1 KEC. KARIMUNJAWA RP.

84.000.000,-

1 KEC. KARIMUNJAWA

84,000,000 1 KEC. KARIMUNJA

WA

84,000,000 1 KEC. KARIMUNJ

AWA


AWA

84,000,000 1 KEC. KARIMUNJA

WA


AWA

84,000,000 1 KEC. KARIMUNJAWA


PENINGKATAN JUMLAH

PERANGKAT DESA PENERIMA

ASURANSI JIWA


DI 184 DESA RP.

325.000.000,-


DESA

325,000,000 PETINGGI &

PERANGKAT DI 184

DESA

325,000,000 184 DESA 325,000,000 PETINGGI &

PERANGKAT DI 184

DESA

325,000,000 PETINGGI &

PERANGKAT DI 184

DESA

325,000,000 PETINGGI &

PERANGKAT DI 184

DESA

325,000,000 PETINGGI & PERANGKAT DI

184 DESA


PENINGKATAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH YANG DIBERIKAN

KEPADA DESA SE-KABUPATEN

JEPARA

184 DESA RP.

3.000.000.000,-

184 DESA 3,000,000,000 184 DESA 3,300,000,000 184 DESA 3,630,000,000 184 DESA 3,993,000,000 184 DESA 4,392,000,000 184 DESA 4,831,000,000 184 DESA 23,146,000,000 BAG. TAPEM SETDA JEPARA

H a l a m a n | VII. 1 3 0 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN APARAT PEMDES

YANG TELAH PURNA

APARAT PEMDES DI 184 DESA

RP. 100.000.0

00,-

APARAT PEMDES DI 184 DESA

200,000,000 APARAT PEMDES DI 184 DESA







PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

DAN PENGHASILAN TETAP BAGI



DI 184 DESA RP.

1.260.300.000,-


DESA

23,000,000,000 PETINGGI &

PERANGKAT DI 184

DESA

23,000,000,000 PETINGGI &

PERANGKAT DI 184

DESA

23,000,000,000 PETINGGI &

PERANGKAT DI 184

DESA

23,000,000,000 PETINGGI &

PERANGKAT DI 184

DESA

23,000,000,000 PETINGGI &

PERANGKAT DI 184

DESA

23,000,000,000 PETINGGI & PERANGKAT DI

184 DESA


PENINGKATAN KEGIATAN

MAHASISWA DAN PERGURUAN

TINGGI DI KAB. JEPARA

13 PERGURUAN

TINGGI RP.

300.000.000,-

- - 13 PERGURUAN TINGGI





300,000,000 13 PERGURUAN

TINGGI


MENINGKATNYA JUMLAH

PEMBANGUNAN SARPRAS

DESA/KELURAHAN

194 DESA/KELU

RAHAN

195 DESA/KELURAHAN






4,831,530,000 195 DESA/KELURA

HAN

23,146,830,000 BAPERMADES

1 20 13 PROGRAM INTENSIFIKASI DAN

EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER

PENDAPATAN DAERAH

3,657,067,000 940,000,000 1,690,000,000 1,865,000,000 1,930,000,000 2,075,000,000 2,200,000,000 10,700,000,000

MENINGKATNYA PENERIMAAN

PAJAK DAERAH

PENINGKATAN PAD 5 %

PENINGKATAN PAD 5 %

500,000,000 PENINGKATAN PAD 5

%

500,000,000 PENINGKATAN PAD

5 %


5 %


%


5 %

650,000,000 PENINGKATAN PAD 5 %

3,350,000,000 DPPKAD

MENINGKATNYA PENERIMAAN

PAJAK DAERAH

12 JENIS BRG

CETAKAN

12 JENIS BRG CETAKAN

115,000,000 12 JENIS BRG

CETAKAN

115,000,000 12 JENIS BRG

CETAKAN

120,000,000 12 JENIS BRG

CETAKAN

120,000,000 12 JENIS BRG

CETAKAN

130,000,000 12 JENIS BRG

CETAKAN

140,000,000 12 JENIS BRG CETAKAN

740,000,000 DPPKAD


ADMINISTRASI PBB

SPPT 92 BOX ;

DHKP 110 BOX ; STTS

60 BOX

SPPT 92 BOX ; DHKP 110 BOX ;

STTS 60 BOX

- SPPT 92 BOX ;

DHKP 110 BOX ;

STTS 60 BOX

400,000,000 SPPT 92 BOX ; DHKP

110 BOX ; STTS 60

BOX

440,000,000 SPPT 92 BOX ; DHKP

110 BOX ; STTS 60

BOX

460,000,000 SPPT 92 BOX ;

DHKP 110 BOX ;

STTS 60 BOX

480,000,000 SPPT 92 BOX ; DHKP

110 BOX ; STTS 60

BOX

500,000,000 SPPT 552 BOX ; DHKP 660 BOX ; STTS 360

BOX

2,280,000,000 DPPKAD

PENINGKATAN PENDAPATAN

DAERAH

12 BULAN 12 BULAN - 12 BULAN 250,000,000 12 BULAN 275,000,000 12 BULAN 300,000,000 12 BULAN 325,000,000 12 BULAN 350,000,000 12 BULAN 1,500,000,000 DPPKAD

PENINGKATAN PENDAPATAN

DAERAH

PENINGKATAN PAD 5 %

PENINGKATAN PAD 5 %


%


5 %


5 %


%


5 %

130,000,000 PENINGKATAN PAD 5 %

700,000,000 DPPKAD

H a l a m a n | VII. 1 3 1 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERTATANYA ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK



PENCAIRAN DANA

1 PAKET KOORDINASI

KU

1 PAKET KOORDINASI KU

125,000,000 1 PAKET KOORDINA

SI KU


SI KU


SI KU


SI KU


SI KU

150,000,000 6 PAKET KOORDINASI

KU

810,000,000 DPPKAD

PENINGKATAN PAD

12 BLN - 12 BULAN 100,000,000 12 BULAN 110,000,000 120,000,000 12 BULAN 130,000,000 12 BULAN 140,000,000 12 BULAN 600,000,000 DPPKAD

TERCAPAINYA KELANCARAN

PROSES PENERBITAN

SPPT

2 UNIT - 2 BUAH - - - - - - - - 2 BUAH - DPPKAD

PENINGKATAN PAD

1 BUAH - 1 BUAH - - - - - - - - 1 BUAH - DPPKAD

TERCAPAINYA KEINDAHAN

GEDUNG SCJ

1 UNIT - 1 UNIT - - - - - - - - 1 UNIT - DPPKAD

1 20 14 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

2,409,000,000 2,409,000,000 3,575,000,000 5,335,000,000 5,520,000,000 5,898,000,000 6,308,000,000 29,095,000,000

TERLAKSANANYA DIKLAT DI

BIDANG TEKNIS DAN FUNGSIONAL PNS SEBANYAK

880 ORANG

MENINGKATNYA

KUALITAS DAN

KUANTITAS SDM DI BIDANG

TEKNIS DAN FUNGSIONAL

PNS SEBANYAK 40 ORANG

80 ORANG 300,000,000 160 ORANG

500,000,000 160 ORANG

525,000,000 160 ORANG

530,000,000 160 ORANG

535,000,000 160 ORANG

540,000,000 880 ORANG 2,930,000,000 BKD JEPARA

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN

PNS IJIN BELAJAR PROGRAM S1 DAN

S2 SEBANYAK 1.510 ORANG

MENINGKATNYA

KESEJAHTERAAN PNS

IJIN BELAJAR

PROGRAM S1 DAN S2 SEBANYAK

245 ORANG

245 ORANG 375,000,000 245 ORANG

375,000,000 245 ORANG

400,000,000 250 ORANG

450,000,000 260 ORANG

500,000,000 265 ORANG

550,000,000 1.510 ORANG 2,650,000,000 BKD JEPARA

TERKIRIMNYA PNS MENGIKUTI

DIKLAT DI BIDANG KADER

DAN KEPEMIMPINAN TK. II, III DAN IV SEBANYAK

MENINGKATNYA

KUALITAS DAN

KUANTITAS SDM DI BIDANG

KADER DAN

10 ORANG 250,000,000 75 ORANG 2,000,000,000 75 ORANG 2,100,000,000 75 ORANG 2,125,000,000 85 ORANG 2,338,000,000 85 ORANG 2,572,000,000 405 ORANG 11,385,000,000 BKD JEPARA

H a l a m a n | VII. 1 3 2 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

405 ORANG KEPEMIMPINAN TK. II, III DAN IV

SEBANYAK 6 ORANG


DIKLAT DI BIDANG TEKNIS,

FUNGSIONAL, RAKOR DAN

RAKER DIBERBAGAI

BIDANG SEBANYAK 1.815

ORANG

MENINGKATNYA

KUALITAS DAN

KUANTITAS SDM DI BIDANG TEKNIS,

FUNGSIONAL, RAKOR

DAN RAKOR DIBERBAGAI

BIDANG SEBANYAK

233 ORANG

315 ORANG 500,000,000 300 ORANG

500,000,000 300 ORANG

525,000,000 300 ORANG

550,000,000 300 ORANG

575,000,000 300 ORANG

600,000,000 1.815 ORANG 3,250,000,000 BKD JEPARA

TERLAKSANANYA DIKLAT

PRAJABATAN BAGI CPNS SEBANYAK 1.418 ORANG

MENINGKATNYA

WAWASAN PENGETAHU

AN DAN KETERAMPIL

AN CPNS SEBANYAK

609 ORANG

218 ORANG 984,000,000 - - 300 ORANG

1,575,000,000 300 ORANG

1,650,000,000 300 ORANG

1,730,000,000 300 ORANG

1,816,000,000 1.418 ORANG 7,755,000,000 BKD JEPARA


UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

SEBANYAK 500 ORANG

TERPENUHINYA PNS

MENGIKUTI UJIAN

SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JAS

A PEMERINTAH SEBANYAK 93 ORANG

- - 100 ORANG

200,000,000 100 ORANG

210,000,000 100 ORANG

215,000,000 100 ORANG

220,000,000 100 ORANG

230,000,000 525 ORANG 1,125,000,000 BKD JEPARA

1 20 15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBERDAYA APARATUR

625,965,000 855,000,000 4,830,550,000 1,617,500,000 1,263,000,000 1,459,000,000 1,551,000,000 11,326,000,000


PELAYANAN DI UPP

20 SKPD 20 SKPD 20,000,000 20 SKPD 35,000,000 20 SKPD 40,000,000 20 SKPD/UNIT KERJA

45,000,000 20 SKPD 50,000,000 20 SKPD 55,000,000 20 SKPD 245,000,000 BAG. ORPEG

H a l a m a n | VII. 1 3 3 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


PELAYANAN ADMINISTRASI

TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI LINGKUNGAN

PEMKAB JEPARA

16 KECAMATA

N

55,000,000 16 KECAMATA

N

60,000,000 16 KECAMATA

N

65,000,000 16 KECAMATA

N

70,000,000 16 KECAMATA

N

75,000,000 16 KECAMATAN

325,000,000 BAG. ORPEG

MENINGKATNYA PEMAHAMAN APARATUR TERHADAP

ATURAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN

JEPARA

46 SKPD 75,000,000 80 UPT 110,000,000 75 SKPD/UNIT KERJA

115,000,000 65 UNIT KERJA

120,000,000 65 SKPD 130,000,000 65 SKPD 550,000,000 BAG. ORPEG

MENINGKATKNYA KINERJA

PELAYANAN PUBLIK DI SKPD

12 SKPD 50,000,000 23 SKPD 70,000,000 23 SKPD 80,000,000 23 SKPD 200,000,000 BAG. ORPEG


PUBLIC PADA UPP

1 UPP 60,000,000 1 UPP 70,000,000 1 UPP 80,000,000 1 UPP 210,000,000 BAG. ORPEG

MENINGKATNYA KOMPETENSI PETUGAS DAN

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK YANG MENGACU PADA

SOP

15 SKPD 30,000,000 15 SKPD/UP

T

35,000,000 15 SKPD/UP

T

40,000,000 15 SKPD/UP

T

45,000,000 15 SKPD/UP

T

50,000,000 12 SKPD 200,000,000 BAG. ORPEG


PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN

MINIMAL (SPM) DI SKPD


TERSEDIANYA DATA TINGKAT

KEPUASAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN

PUBLIK

46 SKPD 75,000,000 46 SKPD 85,000,000 46 SKPD 95,000,000 46 SKPD 255,000,000 BAG. ORPEG

H a l a m a n | VII. 1 3 4 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA KOMPETENSI DAN

KAPABILITAS SDM DI SKPD BERSTANDAR

INTERNASIONAL/ISO

2 SKPD 150,000,000 4 SKPD 320,000,000 4 SKPD 340,000,000 4 SKPD 360,000,000 4 SKPD 380,000,000 4 SKPD 400,000,000 4 SKPD 1,950,000,000 BAG. ORPEG


APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KAB JEPARA

39 SKPD 39 SKPD 40,000,000 15 SKPD 35,000,000 15 SKPD 40,000,000 15 SKPD 45,000,000 15 SKPD 50,000,000 15 SKPD 55,000,000 46 SKPD 265,000,000 BAG. ORPEG


APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KAB JEPARA

50 PEJABAT

STRUKTURAL

60,000,000 50 PEJABAT

STRUKTURAL

65,000,000 50 PEJABAT

STRUKTURAL

70,000,000 50 PEJABAT

STRUKTURAL

75,000,000 50 PEJABAT

STRUKTURAL

80,000,000 150 PEJABAT STRUKTURAL

350,000,000 BAG. ORPEG

MENINGKATNYA KETAATAN,

EFISIENSI DAN EFEKTTIFITAS PELAKSANAAN

TUPOKSI DILINGKUNGAN SETDA JEPARA

- - - 1 SKPD (SETDA JEPARA)

50,000 1 SKPD (SETDA JEPARA)

55,000,000 1 SKPD (SETDA JEPARA)



70,000,000

TERSELENGGARANYA PEMILIHAN

PETINGGI & TERISINYA LOWONGAN PETINGGI

PEMILIHAN PETINGGI DI

3 DESA RP.

90.000.000,-

PEMILIHAN PETINGGI DI 20

DESA

540,000,000 PEMILIHAN PETINGGI DI 139

DESA

3,753,000,000 PEMILIHAN PETINGGI

DI 17 DESA

510,000,000 - - PEMILIHAN PETINGGI DI 5 DESA

200,000,000 PEMILIHAN PETINGGI DI 3 DESA

120,000,000 PEMILIHAN PETINGGI DI 184 DESA



SUMBERDAYA APARATUR DESA

- - - PEMBEKALAN

PETINGGI & BPD DI 184 DESA

50,000,000 PEMBEKALAN








70,000,000 PEMBEKALAN PETINGGI & BPD DI 184

DESA


MENINGKATNYA KELANCARAN

PEMERINTAHAN DESA

- - - FASILITASI PEMILIHAN

BPD DI 184 DESA

50,000,000 - - - - FASILITASI PEMILIHAN

BPD DI 184 DESA


H a l a m a n | VII. 1 3 5 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSELESAIKANNYA

PERMASALAHAN PEMERINTAHAN

DESA

PERMASALAHAN DESA

DI 16 KECAMATAN

& 1 KALI PEMEKARAN

DESA RP.

225.000.000,-

- - PERMASALAHAN DESA

DI 16 KECAMATA

N

25,000,000 PERMASALAHAN

DESA DI 16

KECAMATAN


DESA DI 16

KECAMATAN

25,000,000 PERMASALAHAN DESA

DI 16 KECAMATA

N


DESA DI 16

KECAMATAN

25,000,000 PERMASALAHAN DESA DI 16 KECAMATAN


MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENYUSUNAN

LPPD DAN LKPJ DESA

184 BUKU LPPD &

LKPJ DESA RP.

25.000.000,-

- - 184 BUKU LPPD &

LKPJ DESA

25,000,000 184 BUKU LPPD & LKPJ DESA


25,000,000 184 BUKU LPPD &

LKPJ DESA


25,000,000 920 BUKU LPPD & LKPJ

DESA



SUMBERDAYA APARATUR DESA

3 KALI PEMBINAAN PETINGGI, PERANGKAT DESA DAN BPD SE-

KAB. JEPARA

RP. 30.000.00

0,-

3 KALI PEMBINAAN PETINGGI,

PERANGKAT DESA DAN BPD SE-KAB.

JEPARA

30,000,000 3 KALI PEMBINAA

N PETINGGI, PERANGKA

T DESA DAN BPD SE-KAB. JEPARA













50,000,000 18 KALI PEMBINAAN PETINGGI, PERANGKAT DESA DAN

BPD SE-KAB. JEPARA


MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI

DESA

- - - 3 KALI PEMBINAA

N ADMINISTRASI DESA


N ADMINISTRASI DESA


N ADMINISTRASI DESA


N ADMINISTRASI DESA


N ADMINISTRASI DESA

25,000,000 15 KALI PEMBINAAN

ADMINISTRASI DESA



SUMBERDAYA LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DESA

- - - 3 KALI PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYAR

AKATAN DESA/

KELURAHAN


N LEMBAGA KEMASYAR

AKATAN DESA/

KELURAHAN


N LEMBAGA KEMASYAR

AKATAN DESA/

KELURAHAN

25,000,000 3 KALI PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYAR

AKATAN DESA/

KELURAHAN


N LEMBAGA KEMASYAR

AKATAN DESA/

KELURAHAN

25,000,000 15 KALI PEMBINAAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN


MENINGKATNYA SUMBER DAYA APARATUR DI

BIDANG PEMERINTAHAN

- 4 KALI RAKOR BIDANG

PEMERINTAHAN

25,000,000 4 KALI RAKOR BIDANG

PEMERINTAHAN


PEMERINTAHAN


PEMERINTAHAN


PEMERINTAHAN


PEMERINTAHAN


PEMERINTAHAN


MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DI TINGKAT KECAMATAN

- - - MONITORING

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DI 16

KEC.


PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI 16 KEC.




PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DI 16

KEC.



36,000,000 MONITORING PENYELENGGA

RAAN PEMERINTAHAN DI 16 KEC.


H a l a m a n | VII. 1 3 6 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 20 16 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

APARATUR

2,235,140,000 2,270,140,000 1,489,540,000 2,486,000,000 2,612,000,000 2,834,100,000 3,029,000,000 14,720,780,000

TERWUJUDNYA KELANCARAN

PROSES PENGANGKATAN, KEPANGKATAN, GAJI BERKALA

DAN PMK

TERWUJUDNYA

KELANCARAN PROSES

PENGANGKATAN,

KEPANGKATAN, GAJI BERKALA DAN PMK SEBANYAK 2.000 SK

2.000 SK KP, 700 SK PNS, SPTKG

DAN SK PMK

165,800,000 - - - - - - - - - - TERWUJUDNYA KELANCARAN

PROSES PENGANGKATA

N, KEPANGKATAN

, GAJI BERKALA DAN

PMK SEBANYAK

2.000 SK KP, 700 SK PNS, SPTKG DAN

SK PMK

165,800,000 BKD JEPARA

TERPROSESNYA SK PENSIUN, BATAS USIA

PENSIUN (BUP) ATAS

PERMINTAAN SENDIRI, JANDA/

DUDA DAN PENATAAN STAF

TERPROSESNYA SK

PENSIUN, BATAS USIA

PENSIUN (BUP) ATAS PERMINTAAN

SENDIRI, JANDA/

DUDA DAN PENATAAN

STAF SEBANYAK 330 SK

330 SK PENSIUN, 60 SK MUTASI DAN 100 REKOMENDASI

79,340,000 300 SK PENSIUN, 60 SK MUTASI

DAN 100 REKOMEND

ASI


DAN 100 REKOMEN

DASI


DAN 100 REKOMEN

DASI


DAN 100 REKOMEND

ASI


DAN 100 REKOMEN

DASI

139,000,000 1.830 SK PENSIUN, 360

SK MUTASI DAN 600

REKOMENDASI



PENYUSUNAN FORMASI,

PENYUSUNAN BUKU FORMASI

PEGAWAI KABUPATEN

JEPARA


PENYUSUNAN FORMASI, PENYUSUNA

N BUKU FORMASI PEGAWAI

KABUPATEN JEPARA DENGAN

TARGET 160 ORANG

160 ORANG DAN 10 BUKU FORMASI

30,000,000 160 ORANG DAN 10 BUKU

FORMASI

30,000,000 160 ORANG DAN 10 BUKU

FORMASI

38,000,000 160 ORANG DAN 10 BUKU

FORMASI

41,000,000 160 ORANG DAN 10 BUKU

FORMASI

45,100,000 160 ORANG DAN 10 BUKU

FORMASI

49,000,000 960 ORANG DAN 60 BUKU

FORMASI


H a l a m a n | VII. 1 3 7 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSELENGGARANYA PENERIMAAN

CPNS DI KABUPATEN

JEPARA

TERLAKSANANYA

PENGHITUNGAN DAN PENATAAN PNS DI

LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN

JEPARA SEBANYAK 10.348 ORANG

300 ORANG DAN 3.700 ORANG

PELAMAR

550,000,000 300 ORANG

DAN 11.000 ORANG

PELAMAR

750,000,000 300 ORANG

DAN 11.000 ORANG

PELAMAR

750,000,000 300 ORANG

DAN 11.000 ORANG

PELAMAR

850,000,000 300 ORANG

DAN 11.000 ORANG

PELAMAR

950,000,000 300 ORANG

DAN 11.000 ORANG

PELAMAR

1,000,000,000 1.800 ORANG DAN 58.700

ORANG PELAMAR

4,850,000,000 BKD JEPARA

TERSELENGGARANYA PELANTIKAN,

SUMPAH PNS, RAPAT

BAPERJAKAT, PEMBUATAN SK INDUK, PETIKAN SUPER BERITA ACARA DAN SK PENGHADAPAN

TERSELENGGARANYA

PELANTIKAN, SUMPAH

PNS, RAPAT BAPERJAKAT

, PEMBUATAN SK INDUK,

PETIKAN SUPER BERITA

ACARA DAN SK

PENGHADAPAN DENGAN TARGET 5

KALI PELANTIKAN

, 700 ORANG SUMPAH PNS DAN 24 KALI RAPAT

BAPERJAKAT

5 KALI PELANTIKAN, 428 ORANG SUMPAH PNS DAN 34 KALI RAPAT BAPERJAKAT

200,000,000 5 KALI PELANTIKA

N, 400 ORANG

SUMPAH PNS DAN 34 KALI RAPAT

BAPERJAKAT


N, 400 ORANG SUMPAH PNS DAN 34 KALI RAPAT

BAPERJAKAT



BAPERJAKAT


N, 400 ORANG

SUMPAH PNS DAN 34 KALI RAPAT

BAPERJAKAT



BAPERJAKAT

330,000,000 30 KALI PELANTIKAN, 2.428 ORANG SUMPAH PNS DAN 204 KALI

RAPAT BAPERJAKAT

1,545,000,000 BKD JEPARA

BERTAMBAHNYA PEJABAT

FUNGSIONAL PNS

BERTAMBAHNYA PEJABAT FUNGSIONAL

PNS DENGAN

TARGET 160 ORANG

160 ORANG 40,000,000 160 ORANG

40,000,000 160 ORANG

45,000,000 160 ORANG

50,000,000 160 ORANG

55,000,000 160 ORANG

60,000,000 960 ORANG 290,000,000 BKD JEPARA

TERKELOLANYA ADMINISTRASI

TENAGA KONTRAK

ADMINISTRASI TENAGA KONTRAK SEBANYAK

1.000 ORANG DAN

BALASAN LAMARAN

PEKERJAAN SEBANYAK

TENAGA KONTRAK 1.790 ORANG DAN BALASAN LAMARAN

PEKERJAAN 40 ORANG

15,000,000 TENAGA KONTRAK 1.500 ORANG

DAN BALASAN LAMARAN

PEKERJAAN 150

ORANG


DAN BALASAN LAMARAN PEKERJAA

N 150 ORANG



N 150 ORANG


DAN BALASAN LAMARAN

PEKERJAAN 150

ORANG



N 150 ORANG

35,000,000 TENAGA KONTRAK

9.290 ORANG DAN BALASAN

LAMARAN PEKERJAAN 790 ORANG


H a l a m a n | VII. 1 3 8 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

180 ORANG

TERSUSUNNYA BUKU PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN JABATAN

STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PNS

TERSUSUNNYA BUKU

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JABATAN STRUKTURAL &FUNGSION

AL PNS DENGAN

TARGET 80 BUKU

- - - - 80 BUKU 28,000,000 80 BUKU 31,000,000 80 BUKU 34,000,000 80 BUKU 38,000,000 320 BUKU 131,000,000 BKD JEPARA

TERLAKSANANYA PEMBERIAN

PENGHARGAAN PNS YANG PURNA

TUGAS

TERLAKSANANYA

PEMBERIAN PENGHARGA

AN PNS YANG PURNA

TUGAS SEBANYAK

292 ORANG

428 ORANG 1,025,000,000 - - 320 ORANG

900,000,000 300 ORANG

850,000,000 300 ORANG

850,000,000 320 ORANG

1,000,000,000 1.668 ORANG 4,625,000,000 BKD JEPARA

TERCETAKNYA BUKU SOP BKD

- 70 BUKU 30,000,000 50 BUKU 20,000,000 - - - - 70 BUKU 70,000,000 - - 190 BUKU 120,000,000 BKD JEPARA

TERLAKSANANYA PEMERIKSAAN

KESEHATAN DAN GENERAL CHECK UP ESELON II

TERLAKSANANYA

PEMERIKSAAN

KESEHATAN 8 ORANG

10 ORANG 10,000,000 10 ORANG 10,000,000 7 ORANG 10,000,000 PEMERIKSAAN

KESEHATAN 5

ORANG DAN

GENERAL CHECK UP ESELON II 32 ORANG

25,000,000 10 ORANG 15,000,000 7 ORANG 10,000,000 PEMERIKSAAN KESEHATAN 44 ORANG

DAN GENERAL CHECK UP

ESELON II 32 ORANG


PEMBERIAN BANTUAN

KESEHATAN DAN SANTUNAN MENINGGAL DUNIA BAGI

TENAGA KONTRAK

PEMBERIAN BANTUAN

KESEHATAN DAN

SANTUNAN MENINGGAL DUNIA BAGI

TENAGA KONTRAK

150 ORANG

125 ORANG 10,000,000 125 ORANG

10,000,000 125 ORANG

10,000,000 125 ORANG

10,000,000 125 ORANG

10,000,000 125 ORANG

10,000,000 750 ORANG 60,000,000 BKD JEPARA

H a l a m a n | VII. 1 3 9 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERLAKSANANYA PEMROSESAN

REKOMENDASI, IJIN BELAJAR ,

IJIN GELAR DAN PROGRAM DATA

BASE

TERLAKSANANYA

PEMROSESAN

REKOMENDASI, IJIN BELAJAR DAN IJIN

GELAR 600 ORANG

PEMROSESAN REKOMENDASI 600

ORANG, IJIN BELAJAR 200

ORANG DAN IJIN GELAR 500 ORANG

15,000,000 PEMROSESAN

REKOMENDASI 300 ORANG,

IJIN BELAJAR

300 ORANG,

IJIN GELAR 300

ORANG DAN 1

PROGRAM DATA BASE



IJIN BELAJAR

300 ORANG,

IJIN GELAR 300

ORANG



IJIN BELAJAR

300 ORANG,

IJIN GELAR 300

ORANG



IJIN BELAJAR

300 ORANG,

IJIN GELAR 300

ORANG



IJIN BELAJAR

300 ORANG,

IJIN GELAR 300

ORANG

32,000,000 PEMROSESAN REKOMENDASI

2.100 ORANG, IJIN

BELAJAR1.700 ORANG, IJIN

GELAR 2,000 ORANG DAN 1

PROGRAM DATA BASE


TERBITNYA SK JABATAN

FUNGSIONAL PNS

TERLAKSANANYA

PENGANGKATAN

JABATAN FUNGSIONAL

PNS SEBANYAK

500 ORANG

500 ORANG 50,000,000 500 ORANG

50,000,000 500 ORANG

55,000,000 500 ORANG

58,000,000 500 ORANG

60,000,000 500 ORANG

66,000,000 3.000 ORANG 339,000,000 BKD JEPARA

TERLAKSANANYA OBYEKTIFITAS PENEMPATAN

PEJABAT FUNGSIONAL

SESUAI DENGAN BEBAN KERJANYA

- - - 10 DINAS/ BADAN/KANTOR, 16

UPT PUSKESMAS DAN 16

UPT DIKPORA

30,000,000 10 DINAS/

BADAN/KANTOR, 16


UPT DIKPORA

35,000,000 10 DINAS/

BADAN/KANTOR, 16


UPT DIKPORA

40,000,000 10 DINAS/ BADAN/KANTOR, 16


UPT DIKPORA

45,000,000 10 DINAS/

BADAN/KANTOR, 16


UPT DIKPORA

50,000,000 50 DINAS/ BADAN/KANTO

R, 80 UPT PUSKESMAS DAN 80 UPT

DIKPORA


TERLAKSANANYA OBYEKTIFITAS PENEMPATAN

PEJABAT STRUKTURAL YANG SESUAI

DENGAN KOMPETENSINYA

- - - 10 DINAS/ BADAN/KANTOR, 16


UPT DIKPORA

115,000,000 10 DINAS/

BADAN/KANTOR, 16


UPT DIKPORA

120,000,000 10 DINAS/

BADAN/KANTOR, 16


UPT DIKPORA

125,000,000 10 DINAS/ BADAN/KANTOR, 16


UPT DIKPORA

130,000,000 10 DINAS/

BADAN/KANTOR, 16


UPT DIKPORA

135,000,000 50 DINAS/ BADAN/KANTO

R, 80 UPT PUSKESMAS DAN 80 UPT

DIKPORA


TERLAKSANANYA PEMBEKALAN

TEKNIS BAGI PNS

- 200 ORANG 50,000,000 200 ORANG

50,000,000 300 ORANG

60,000,000 300 ORANG

65,000,000 300 ORANG

70,000,000 300 ORANG

75,000,000 1.600 ORANG 370,000,000 BKD JEPARA

TERWUJUDNYA KELANCARAN

PROSES KEPANGKATAN

DAN GAJI

- - - 1.500 SK KP, 300 SPTKG

193,000,000 1.600 SK KP, 320 SPTKG

194,000,000 1.700 SK KP, 330 SPTKG

195,000,000 1.800 SK KP, 340 SPTKG

196,000,000 1.900 SK KP, 350 SPTKG

197,000,000 8.500 SK KP, 1.640 SPTKG


H a l a m a n | VII. 1 4 0 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

BERKALA

TERWUJUDNYA PENGANGKATAN CPNS MENJADI

PNS DAN PENINJAUAN MASA KERJA

- - - 300 SK PNS DAN

PMK

30,000,000 300 SK PNS DAN

PMK

30,000,000 300 SK PNS DAN

PMK

32,000,000 300 SK PNS DAN

PMK

34,000,000 300 SK PNS DAN

PMK

35,000,000 1.500 SK PNS DAN PMK


TERCIPTANYA

KESEJAHTERAAN BAGI TENAGA

KONTRAK YANG PURNA TUGAS/

PENSIUN

- - - 18 ORANG 20,000,000 25 ORANG 30,000,000 25 ORANG 30,000,000 30 ORANG 40,000,000 30 ORANG 45,000,000 128 ORANG 175,000,000 BKD JEPARA

MENINGKATNYA PEMAHAMAN HAK-

HAK PARA PENSIUNAN DAN PENGURUSANNYA

- - - 300 ORANG

30,000,000 300 ORANG

30,000,000 300 ORANG

32,000,000 300 ORANG

35,000,000 300 ORANG

40,000,000 1.00 ORANG 167,000,000 BKD JEPARA

TERLAKSANANYA PENYUSUNAN

BUKU STANDAR PELAYANAN

PUBLIK (SPP) BKD KAB.

JEPARA

- - - 50 BUKU 23,000,000 50 BUKU 25,000,000 - - - - 50 BUKU 40,000,000 150 BUKU 88,000,000 BKD JEPARA

TERLAKSANANYA PENYUSUNAN BUKU INDEKS

KEPUASAN MASYARAKAT

PNS (IKM) BKD KAB. JEPARA

- - - 70 BUKU 25,000,000 - - 70 BUKU 30,000,000 - - 70 BUKU 40,000,000 210 BUKU 95,000,000 BKD JEPARA

TERLAKSANANYA RAKOR BIDANG KEPEGAWAIAN

TERLAKSANANYA RAKOR

BIDANG KEPEGAWAI

AN SEBANYAK 2 KALI RAKOR 70 ORANG

2 KALI RAKOR DAN 70 ORANG

30,000,000 2 KALI RAKOR DAN 70 ORANG





45,000,000 12 KALI DAN 420 ORANG



DISIPLIN APARATUR

150,000,000 150,000,000 206,000,000 236,000,000 256,000,000 273,000,000 288,000,000 1,409,000,000

H a l a m a n | VII. 1 4 1 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


DISIPLIN PNS DENGAN

PELAKSANAAN 9 (SEMBILAN)

JALUR PENDEKATAN

TERTIB DISIPLIN PNS

TERLAKSANANYA

PEMBINAAN DISIPLIN

PNS DENGAN

PELAKSANAAN 9

(SEMBILAN) JALUR

PENDEKATAN TERTIB DISIPLIN

PNS TARGET

PENANGANAN 2 ORANG IJIN CERAI, 6 ORANG DISIPLIN PNS DAN

PELAKSANAAN

MONITORING DISIPLIN PNS 6 KALI

PENANGANAN 12 ORANG IJIN CERAI DAN PELAKSANAAN

MONITORING DISIPLIN PNS 340

KALI

40,000,000 PENANGANAN 15

ORANG IJIN CERAI, 15 DISIPLIN PNS DAN

PELAKSANAAN


KALI

40,000,000 PENANGANAN 15 ORANG

IJIN CERAI, 15 DISIPLIN PNS DAN PELAKSAN

AAN MONITORI

NG DISIPLIN PNS 100

KALI



AAN MONITORI

NG DISIPLIN PNS 100

KALI

55,000,000 PENANGANAN 15

ORANG IJIN CERAI, 15 DISIPLIN PNS DAN

PELAKSANAAN


KALI



AAN MONITORI

NG DISIPLIN PNS 100

KALI


IJIN CERAI, 75 DISIPLIN PNS

DAN PELAKSANAAN MONITORING DISIPLIN PNS

840 KALI


TERBITNYA KARPEG, KARIS/

KARSU DAN TASPEN

TERBITNYA KARPEG, KARIS/

KARSU DAN TASPEN

SEBANYAK 1.000 KARTU

1.000 KARTU 25,000,000 1.000 KARTU

25,000,000 1.000 KARTU

35,000,000 1.000 KARTU

40,000,000 1.000 KARTU

45,000,000 1.000 KARTU

45,000,000 6.000 KARTU 215,000,000 BKD JEPARA


KUALITAS MENTAL APARATUR

- 1.500 ORANG 20,000,000 3.000 ORANG

20,000,000 2.000 ORANG

25,000,000 2.500 ORANG

30,000,000 2.500 ORANG

35,000,000 2.500 ORANG

38,000,000 14.000 ORANG


TERLAKSANANYA PEMBERIAN

PENGHARGAAN DAN TANDA JASA

TERLAKSANANYA

PEMBINAAN MENTAL

SEBANYAK 1.500

ORANG DAN PEMBERIAN PENGHARGA

AN DAN TANDA JASA SEBANYAK

100 ORANG

150 ORANG 25,000,000 75 ORANG 25,000,000 75 ORANG 30,000,000 80 ORANG 33,000,000 80 ORANG 35,000,000 85 ORANG

40,000,000 545 ORANG 188,000,000 BKD JEPARA

H a l a m a n | VII. 1 4 2 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERLAKSANANYA TERTIB MEMAKAI TANDA PENGENAL KTP PNS SESUAI DENGAN SKPD

MASING-MASING

TERLAKSANANYA TERTIB

MEMAKAI TANDA

PENGENAL KTP PNS SESUAI DENGAN SKPD

MASING-MASING

SEBANYAK 1.165 KARTU

1.165 KARTU 40,000,000 2.650 KARTU

96,000,000 2.650 KARTU

96,000,000 2.700 KARTU

98,000,000 2.700 KARTU

98,000,000 2.800 KARTU

100,000,000 14.665 KARTU



SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

175,000,000 - - 17,000,000 20,000,000 22,000,000 25,000,000 84,000,000


ADMINISTRASI LAPORAN

KEUANGAN

- - - - - 10 NERACA, 10 LRA DAN 10 CALK

17,000,000 10 NERACA, 10 LRA DAN 10 CALK



25,000,000 40 NERACA, 40 LRA DAN

40 CALK


1 20 19 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2,364,212,000 - 2,500,000,000 2,750,000,000 3,000,000,000 3,250,000,000 3,500,000,000 15,000,000,000

TERCUKUPINYA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

KINERJA APARATUR

14.500 POTONG RP. 2.000.000.

000

- - 15.000 POTONG PAKAIAN DINAS

2,500,000,000 15.000 POTONG PAKAIAN DINAS





15,000,000,000 BAG. UMUM

1 21 KETAHANAN PANGAN

1 21 1 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN

PANGAN (PERTANIAN/PERKE

BUNAN)

160,000,000

885,000,000 1,045,000,000 3,150,000,000 3,350,000,000 3,535,000,000 3,695,000,000 3,820,000,000 18,595,000,000

H a l a m a n | VII. 1 4 3 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA PENGEMBANGAN SDP, PANGSA PASAR PRODUK PANGAN LOKAL

GUNA MENDUKUNG

KETERSEDIAAN PANGAN,

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KESEJAHTERAAN

PETANI

173 GPKTN AKTIF, 279 SMP/ MTS SMA/MA SMK, 3

KALI EXPO/THN

7 LOKASI, 3 KALI EXPO

150,000,000 10 LOKASI,

SOS & PKT BIBIT

TNMAN DI 5 SKLH, 3 KL EXPO, 1

LKS SENTRA

PROD PGN, 3 KL

FESTIVAL

610,000,000 13 LKS, SOS & PKT

BIBIT TNMAN DI 7 SKLH, 3 KL EXPO,

1 LKS SENTRA

PROD PGN, 3 KALI

FESTIVAL

600,000,000 14 LKS, SOS & PKT

BIBIT TNMAN DI 8 SKLH, 3 KL EXPO,

1 LKS SENTRA

PROD PGN, 3 KALI

FESTIVAL

630,000,000 16 LKS, SOS & PKT

BIBIT TNMAN DI

10 SKLH, 3 KALI EXPO,

1 LKS SENTRA

PROD PGN, 3 KL

FESTIVAL

660,000,000 16 LKS, SOS & PKT

BIBIT TNMAN DI 10 SKLH,

3 KL EXPO, 1

LKS SENTRA

PROD PGN, 3 KALI

FESTIVAL

660,000,000 76 LKS, SOS & PKT BIBIT

TNMAN DI 40 SKLH, 1

SENTRA PROD PGN, 3 KALI EXPO/THN

3,310,000,000 KKP

MENINGKATNYA KEMAMPUAN

KELOMPOK DAN GAPOKTAN DLM

DISTRIBUSI PANGAN MELALUI

KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI

KETAHANAN PANGAN

1 KALI RAKOR

DKP/ THN, 173

GAPOKTAN AKTIF, 138 GPKTN DI SENTRA

PROD PADI

1 KALI RAKOR, 3 KLP

50,000,000 1 KALI RAKOR, 5

KLP, 6 LDPM

180,000,000 1 KALI RAKOR, 5

KLP, 6 LDPM

205,000,000 1 KALI RAKOR, 6

KLP, 6 LDPM

235,000,000 1 KALI RAKOR, 6

KLP, 6 LDPM

265,000,000 1 KALI RAKOR, 6

KLP, 6 LDPM

265,000,000 1 KALI RAKOR/THN, 31 KLP, 30

LDPM

1,200,000,000 KKP

MENINGKATNYA KEMANDIRIAN & KETERSEDIAAN

CADANGAN PANGAN

MASYARAKAT

195 DS, 97 DS DG RTM

> 30%

6 LOKASI DMP, 1 UNIT LPMD

610,000,000 1 PAKET, 6 LOKASI DMP, 5 DESA

RAWAN PANGAN

TRANSIEN, 6 LPMD, 5

DESA

1,880,000,000 1 PAKET, 6 LOKASI DMP, 5 DESA

RAWAN PANGAN

TRANSIEN, 6 LPMD, 5 DESA


RAWAN PANGAN



RAWAN PANGAN

TRANSIEN, 6 LPMD, 6

DESA


RAWAN PANGAN


2,195,000,000 1 PKT, 12 LKS DMP, 25 DS

RWN PGN TRANSIEN, 30 LPMD, 27 DS

10,830,000,000 KKP

MENINGKATNYA PENGANEKARAGA

MAN & POLA KONSUMSI

PANGAN LOKAL SERTA

PENGETAHUAN TENTANG MUTU,

GIZI DAN KEAMANAN

PANGAN

279 SMP/MTS SMA/MA SMK YG MEMILIKI LAHAN

KOSONG, 1.446 UNIT CHATERING, 16 TP PKK KEC & 1 TP PKK KAB

3 KL SOS KET PGN & KEAM PGN, 3 KL SOS B2SA & LMB CIPTA

MENU 1 KALI, 2 KALI LOMBA (PROV

& NAS)

125,000,000 5 SEKOLAH,

5 KALI SOSIALISASI KET PGN & 3 KALI

SOSIALISASI

KEAMANAN PGN, 3

KALI SOSIALISA

SI & LOMBA CIPTA MENU

B2SA 1 KALI, 3

KALI LOMBA (KAB,

PROV &

285,000,000 5 SEKOLAH,

6 KALI SOSIALISA

SI KET PGN & 4

KALI SOSIALISA

SI KEAMANAN

PGN, 3 KALI

SOSIALISASI &

LOMBA CIPTA MENU

B2SA 1 KALI, 3

KALI LOMBA (KAB,

350,000,000 5 SEKOLAH,

6 KALI SOSIALISA

SI KET PGN & 4

KALI SOSIALISA

SI KEAMANAN

PGN, 3 KALI

SOSIALISASI &

LOMBA CIPTA MENU

B2SA 1 KALI, 3

KALI LOMBA (KAB,

390,000,000 5 SEKOLAH,

6 KALI SOSIALISASI KET PGN & 4 KALI

SOSIALISASI

KEAMANAN PGN, 3

KALI SOSIALISA

SI & LOMBA CIPTA MENU

B2SA 1 KALI, 3

KALI LOMBA (KAB,

PROV &

425,000,000 5 SEKOLAH,

6 KALI SOSIALISA

SI KET PGN & 4

KALI SOSIALISA

SI KEAMANAN

PGN, 3 KALI

SOSIALISASI &

LOMBA CIPTA MENU

B2SA 1 KALI, 3

KALI LOMBA (KAB,

450,000,000 15 SKLH, 31 KL SOS KET

PGN & 19 KL SOS

KEAMANAN PGN, 8 KALI SOS & LMB CPT MENU

B2SA 6 KL, 17 KL LMB

(KAB, PROV & NAS)

2,025,000,000 KKP

H a l a m a n | VII. 1 4 4 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NAS) PROV & NAS)

PROV & NAS)

NAS) PROV & NAS)

TERSUSUNNYA DOKUMEN

KETAHANAN PANGAN,

PERENCANAAN, PELAPORAN DAN

EVALUASI

BUKU SCORE PPH, PETA FSVA,

DOK RENVAL, BUKU

DATABASE KET PGN & BANTUAN PDRP 1 PAKET

BUKU SCORE PPH, PETA FSVA, DOK

RENVAL, BUKU DATABASE KET PGN & BANTUAN PDRP 1

PAKET

110,000,000 BUKU SCORE

PPH, PETA FSVA,

DOK RENVAL, BUKU



PPH, PETA FSVA, DOK

RENVAL, BUKU



PPH, PETA FSVA, DOK

RENVAL, BUKU



PPH, PETA FSVA,

DOK RENVAL, BUKU



PPH, PETA FSVA, DOK

RENVAL, BUKU


250,000,000 BUKU SCORE PPH, PETA FSVA, DOK

RENVAL, BUKU DATABASE KET

PGN & BANTUAN

PDRP 1 PAKET

1,230,000,000 KKP

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1 22 1 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAAN

1,408,866,000 1,958,866,000 4,394,000,000 4,685,900,000 5,154,490,000 5,668,939,000 6,233,832,900 28,096,027,900

H a l a m a n | VII. 1 4 5 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PEDESAAN

- 194 KADER LKMD - 194

DS/KEL. GERAKAN BBGRM - JUMLAH POSYANDU

:1.111 KLP, JUMLAH KADER : 5.761 ORANG

- 108 DESA LOKASI

BLM-MP - 10 DS LOKASI TMMD

- 18 SKPD PESERTA RAKOR TKPKD

- 45.132 ANAK USIA SD/MI (5

KECAMATAN KANTONG MISKIN)

YANG MEMERLUKAN PMTAS. - 2.073

ANAK SD/MI SUDAH DIBERI

PMTAS. - 43.059

ANAK SD/MI BELUM

MENERINA PMTAS.

195 KADER LKMD, 195 DS/KEL.

GERAKAN BBGRM, 1.298 KADER

POSYANDU TERLATIH, 108

DESA LOKASI BLM-MP DAN 9 UPK GELAR PAMERAN

PNPM, 2 DS LOKASI TMMD, 21 SKPD RAKOR TKPKD,

TAMBAHAN MAKANAN 2.530

ANAK USIA SEKOLAH DASAR.

1,878,866,000 195 KADER

LKMD,195 DS/KEL. GERAKAN BBGRM, 1.112 KADER

POSYANDU TERLATIH, 109 DESA

LOKASI BLM-MP

DAN 9 UPK GELAR

PAMERAN PNPM, 3

DS LOKASI TMMD, 21

SKPD RAKOR

TKPKD, TAMBAHAN MAKANAN 2.500

ANAK USIA SEKOLAH

DASAR, 16 KK PADA 16 KEC. LOKASI BEDAH

RUMAH.

4,169,000,000 195 KADER



LOKASI BLM-MP

DAN 9 UPK

GELAR PAMERAN PNPM, 2 DS LOKASI TMMD,

21 SKPD RAKOR


ANAK USIA SEKOLAH DASAR, 16 KK

PADA 16 KEC.

LOKASI BEDAH RUMAH.

4,585,900,000 195 KADER



LOKASI BLM-MP

DAN 9 UPK


21 SKPD RAKOR



PADA 16 KEC.

LOKASI BEDAH RUMAH.

5,044,490,000 195 KADER



LOKASI BLM-MP

DAN 9 UPK GELAR

PAMERAN PNPM, 2

DS LOKASI TMMD, 21

SKPD RAKOR


ANAK USIA SEKOLAH

DASAR, 16 KK PADA 16 KEC. LOKASI BEDAH

RUMAH.

5,548,939,000 195 KADER



LOKASI BLM-MP

DAN 9 UPK


21 SKPD RAKOR



PADA 16 KEC.

LOKASI BEDAH RUMAH.

6,103,832,900 195 KADER LKMD, 195

DS/KEL. GERAKAN

BBGRM,1.298 KADER


LOKASI BLM-MP DAN 9 UPK GELAR PAMERAN

PNPM, 13 DS LOKASI

TMMD, 21 SKPD RAKOR

TKPKD, TAMBAHAN MAKANAN

22.000 ANAK USIA SEKOLAH DASAR, 80 KK PADA 16 KEC. LOKASI BEDAH

RUMAH.


PENINGKATAN SDM PERANGKAT

DESA DALAM PENYUSUNAN

PRODUK HUKUM DESA

114 DESA RP.

75.000.000,-

86 DESA 60,000,000 - - 90 DESA 70,000,000 92 DESA 75,000,000 95 DESA 80,000,000 100 DESA 85,000,000 463 DESA 370,000,000 BAG. HUKUM

H a l a m a n | VII. 1 4 6 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERLAKSANANYA PEMBINAAN DESA

/ KELUARGA SADAR HUKUM

DAN PENGIRIMAN PESERTA LOMBA KADARKUM DI

TINGKAT PROVINSI

2 DESA BINAAN

RP. 50.000.00

0,-

2 DESA BINAAN 20,000,000 4 DESA BINAAN

25,000,000 6 DESA BINAAN





195,000,000 BAG. HUKUM

TERLAKSANANYA BIMBINGAN

TEKNIS PENYUSUNAN

PRODUK HUKUM DESA BAGI

UNSUR PEMERINTAH

DESA

- - - 900 ORANG

200,000,000 - - - - - - - - 900 ORANG 200,000,000 BAG. HUKUM


LEMBAGA EKONOMI PEDESAAAN

120,606,000 120,606,000 600,000,000 660,000,000 726,000,000 798,600,000 878,460,000 3,783,666,000

MENINGKATNYA KUANTITAS DAN

KUALITAS LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN

- 28 UED-SP DAN 4

LPM/CPPD PADA 16

KECAMATAN - 2 BUM-

DES - 2 KLP TTG

30 UED-SP DAN 6 LPM/CPPD, 7

BUM-DES DAN 2 PASAR DESA, 16

POSYANTEKDES, 2 KLP TTG, 1 KALI

GELAR

120,606,000 33 UED-SP DAN 2 LPM/CPP

D, 2 BUM-DES DAN 2

PASAR DESA, 16 POSYANTEKDES, 2

KLP TTG, 1 KALI GELAR


D, 1 BUM-DES

DAN 2 PASAR

DESA, 16 POSYANTEKDES, 2 KLP TTG,

1 KALI GELAR


D, 2 BUM-DES

DAN 2 PASAR


1 KALI GELAR


D, 2 BUM-DES DAN 2

PASAR DESA, 16 POSYANTEKDES, 2

KLP TTG, 1 KALI GELAR


D, 2 BUM-DES

DAN 2 PASAR


1 KALI GELAR

878,460,000 40 UED-SP DAN 16

LPM/CPPD, 16 BUM-DES DAN 12 PASAR

DESA, 16 POSYANTEKDE

S, 12 KLP TTG, 6 KALI

GELAR


1 22 3 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PEMBANGUNAN

DESA

245,000,000 245,000,000 10,280,000,000 11,287,500,000 12,395,750,000 13,614,825,000 14,955,807,500 62,778,882,500

RASIO PARTISIPASI NAIK

RP 154,854,7

32,300

5% = RP.

162.597.468.915

95,000,000 10% = RP.

170.340.205.530

10,075,000,000 20% = RP.

185.825.678.760

11,082,500,000 30% = RP.

201.311.151.990

12,190,750,000 40% = RP.

216.796.625.220

13,409,825,000 50% = RP.

232.282.098.450

14,750,807,500 50% = RP.

232.282.098.450


H a l a m a n | VII. 1 4 7 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TEREALISASINYA ALOKASI DANA

BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI

DAERAH KEPADA DESA

ALOKASI DANA BAGI

HASIL PAJAK &

RETRIBUSI DAERAH DI 184 DESA

RP. 25.000.00

0,-

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK &


25,000,000 ALOKASI DANA BAGI

HASIL PAJAK &



HASIL PAJAK &



HASIL PAJAK &



HASIL PAJAK &



HASIL PAJAK &


25,000,000 ALOKASI DANA BAGI HASIL

PAJAK & RETRIBUSI DAERAH DI 184 DESA


TERJALINNYA KOORDINASI DAN

KERJASAMA ANTAR MUSPIDA DENGAN APARAT

PEMDES

3 KALI RAKOR

MUSPIDA DENGAN APARAT

PEMDES RP. 100.000.0

00,-

3 KALI RAKOR MUSPIDA DGN

APARAT PEMDES

100,000,000 3 KALI RAKOR

MUSPIDA DENGAN APARAT PEMDES

100,000,000 3 KALI RAKOR


100,000,000 3 KALI RAKOR


100,000,000 3 KALI RAKOR


100,000,000 3 KALI RAKOR


100,000,000 3 KALI RAKOR MUSPIDA DENGAN APARAT PEMDES


TEREALISASIKANNYA DAN

TERSALURKANNYA DANA SANTUNAN BANTUAN UANG DUKA DAN TALI

ASIH BAGI APARAT PEMDES

SANTUNAN BANTUAN

UANG DUKA DAN TALI

ASIH BAGI APARAT

PEMDES DI 184 DESA

RP. 25.000.00

0,-

SANTUNAN BANTUAN UANG DUKA DAN TALI

ASIH BAGI APARAT PEMDES DI 184

DESA

25,000,000 SANTUNAN BANTUAN

UANG DUKA DAN TALI ASIH

BAGI APARAT

PEMDES DI 184 DESA



BAGI APARAT PEMDES DI 184 DESA






BAGI APARAT

PEMDES DI 184 DESA





UANG DUKA DAN TALI ASIH BAGI APARAT PEMDES DI 184 DESA


TERSALURKANNYA BANTUAN UANG DUKA UNTUK

ANGGOTA BPD

- - - BANTUAN UANG DUKA UNTUK

ANGGOTA BPD DI

184 DESA

30,000,000 BANTUAN UANG DUKA UNTUK

ANGGOTA BPD DI

184 DESA


ANGGOTA BPD DI

184 DESA


ANGGOTA BPD DI

184 DESA


ANGGOTA BPD DI

184 DESA

30,000,000 BANTUAN UANG DUKA

UNTUK ANGGOTA

BPD DI 184 DESA


TEREALISASIKANNYA TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP BAGI


- - - 184 DESA 25,000,000 184 DESA 25,000,000 184 DESA 25,000,000 184 DESA 25,000,000 184 DESA 25,000,000 184 DESA 125,000,000 BAG. TAPEM SETDA JEPARA

1 22 4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

PEMERINTAH DESA

161,480,000 14,644,480,000 14,850,000,000 16,335,000,000 17,968,500,000 19,765,350,000 21,741,885,000 105,305,215,000

H a l a m a n | VII. 1 4 8 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA KEMAMPUAN DAN

KUALITAS APARATUR

PEMERINTAH DESA DALAM

PENGELOLAAN ADD DAN

PENYUSUNAN PROFIL DESA

563 APARATUR DESA DAN

KELURAHAN

368 APARATUR DESA DLM

PENGELOLAAN ADD & 195 APARATUR

DESA DALAM PENYUSUNAN PROFIL

DESA

14,644,480,000 368 APARATUR DESA DLM PENGELOLAAN ADD &

195 APARATUR

DESA DALAM

PENYUSUNAN PROFIL

DESA

14,850,000,000 368 APARATUR DESA DLM PENGELOLAAN ADD & 195

APARATUR DESA DALAM

PENYUSUNAN PROFIL

DESA


APARATUR DESA DALAM

PENYUSUNAN PROFIL

DESA

17,968,500,000 368 APARATUR DESA DLM PENGELOLAAN ADD &

195 APARATUR

DESA DALAM

PENYUSUNAN PROFIL

DESA


APARATUR DESA DALAM

PENYUSUNAN PROFIL

DESA

21,741,885,000 368 APARATUR DESA DLM

PENGELOLAAN ADD & 195 APARATUR

DESA DALAM PENYUSUNAN PROFIL DESA

105,305,215,000 BAPERMADES


PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAAN

0 - 45,000,000 50,000,000 55,000,000 60,500,000 66,550,000 277,050,000

BERTAMBAHNYA JUMLAH

KELOMPOK USAHA EKONOMI

PEREMPUAN PERDESAAN

7 KELOMPOK

UP2K

- - 3 KELOMPOK

USAHA EKONOMI PEREMPUA

N PERDESAA

N

45,000,000 3 KELOMPOK


N PERDESAA

N

50,000,000 3 KELOMPOK


N PERDESAA

N

55,000,000 3 KELOMPOK


N PERDESAA

N

60,500,000 3 KELOMPOK


N PERDESAA

N

66,550,000 15 KELOMPOK USAHA

EKONOMI PEREMPUAN PERDESAAN

277,050,000 BAPERMADES

1 23 STATISTIK


DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

0 750,000,000 1,038,500,000 1,120,850,000 1,187,800,000 1,734,800,000 1,853,200,000 7,685,150,000

TERSEDIANYA DATA

KEPEGAWAIAN YANG AKURAT

TERLAKSANANYA

PENGELOLAAN PROGRAM SIMPEG SEBANYAK 10.500 ORANG

10.500 ORANG 25,000,000 10.500 ORANG

45,000,000 10.500 ORANG

65,000,000 10.500 ORANG

70,000,000 10.500 ORANG

75,000,000 10.500 ORANG

80,000,000 63.000 ORANG


TERSEDIANYA PROGRAM SAPK

DAN KPE

TERLAKSANANYA

PENGELOLAAN SAPK

DAN KPE DI KABUPATEN

JEPARA SEBANYAK

1.500 ORANG

1 PROGRAM FASILITASI SAPK DAN 1.500 KPE

65,000,000 1 PROGRAM

FASILITASI SAPK DAN 500 KPE

65,000,000 1 PROGRAM FASILITASI SAPK DAN 500 KPE


80,000,000 1 PROGRAM

FASILITASI SAPK DAN 500 KPE


90,000,000 1 PROGRAM FASILITASI SAPK DAN 4.000 KPE


H a l a m a n | VII. 1 4 9 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSEDIANYA DATA

KEPEGAWAIAN YANG AKURAT

UNTUK KEPERLUAN KENAIKAN

PANGKAT, GAJI BERKALA,

BAPERJAKAT

- 10.500 ORANG 40,000,000 10.500 ORANG

80,000,000 10.500 ORANG

85,000,000 10.500 ORANG

85,000,000 10.500 ORANG

90,000,000 10.500 ORANG

95,000,000 63.000 ORANG


TERSEDIANYA DATA BASE

BIDANG PEREKONOMIAN SEBAGAI BAHAN PENGAMBILAN

KEBIJAKAN BUPATI

- - 6X RAKOR, ENTRY DATA 5 ORANG,

ANALISIS DATA 6 ORANG, BAIYA

CETAK 10 DOKUMEN

X12 BULAN

300,000,000 6X RAKOR, ENTRY DATA 5 ORANG,


CETAK 10 DOKUMEN

X12 BULAN



CETAK 10 DOKUMEN

X12 BULAN



CETAK 10 DOKUMEN

X12 BULAN



CETAK 10 DOKUMEN

X12 BULAN

320,000,000 6X RAKOR, ENTRY DATA 5

ORANG, ANALISIS DATA 6

ORANG, BAIYA CETAK 10

DOKUMEN X12 BULAN

1,560,000,000 BAG. PEREKONOM

IAN

MENINGKATNYA KUALITAS DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (JDA, PDRB, PROFIL

DAERAH, EVALUASI

PEMBANGUNAN)

4 DOKUMEN DATA/INFOR

MASI

4 DOKUMEN DATA/INFORMASI

310,000,000 4 DOKUMEN

DATA/INFORMASI

341,000,000 4 DOKUMEN DATA/INFORMASI


413,000,000 4 DOKUMEN

DATA/INFORMASI


1,014,900,000 24 DOKUMAN 3,376,500,000 BAPPEDA

TERPELIHARANYA SISTEM

INFORMASI PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI

PROFIL DAERAH BERBASIS WEBSITE

2 PAKET SOFTWARE

2 PAKET SOFTWARE 75,000,000 2 PAKET SOFTWARE

82,500,000 2 PAKET SOFTWARE





578,650,000 BAPPEDA

TERSEDIANYA DATA PETA KABUPATEN

JEPARA YANG VALID DAN TERBARU

- 2.750 LEMBAR PETA DAN 650 PETA BERBINGKAI

150,000,000 - - - - - - - - - - 2.750 LEMBAR PETA

DAN 650 PETA BERBINGKAI

150,000,000 BAPPEDA

H a l a m a n | VII. 1 5 0 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERKOODINASINYA DAN

TERPANTAUNYA PELAKSANAAN

KEGIATAN APBN, TUGAS

PEMBANTUAN/ DEKONSENTRASI

DAN BANTUAN KEUANGAN

KEPADA KAB/KOTA

4 LAPORAN TRIWULANAN DAN 15

BUKU LAPORAN AKHIR

KEGIATAN

4 LAPORAN TRIWULANAN DAN 15 BUKU LAPORAN AKHIR KEGIATAN

TAHUNAN

25,000,000 4 LAPORAN TRIWULANAN DAN 15

BUKU LAPORAN AKHIR

KEGIATAN TAHUNAN

50,000,000 4 LAPORAN TRIWULAN

AN DAN 15 BUKU LAPORAN AKHIR

KEGIATAN TAHUNAN



KEGIATAN TAHUNAN

55,000,000 4 LAPORAN TRIWULANAN DAN 15

BUKU LAPORAN AKHIR

KEGIATAN TAHUNAN



KEGIATAN TAHUNAN

57,500,000 24 LAPORAN TRIWULANAN

DAN 120 BUKU

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN TAHUNAN

300,000,000 BAPPEDA

TERSEDIANYA DATA INDEKS

HARGA KONSUMEN DAN

LAJU INFLASI

600 WARTA BULANAN, 50 BUKU

PUBLIKASI

600 WARTA BULANAN, 50 BUKU

PUBLIKASI

35,000,000 600 WARTA

BULANAN, 50 BUKU

PUBLIKASI

50,000,000 600 WARTA

BULANAN, 50 BUKU

PUBLIKASI

45,000,000 600 WARTA

BULANAN, 50 BUKU

PUBLIKASI

50,000,000 600 WARTA

BULANAN, 50 BUKU

PUBLIKASI

50,000,000 600 WARTA

BULANAN, 50 BUKU

PUBLIKASI

50,000,000 3600 WARTA BULANAN, 300

BUKU PUBLIKASI

280,000,000 BAPPEDA

TERSEDIANYA INFORMASI

SECARA SINGKAT TENTANG KAB.

JEPARA

350 BUKU 350 BUKU 25,000,000 350 BUKU 25,000,000 350 BUKU 25,000,000 350 BUKU 25,000,000 350 BUKU 25,000,000 350 BUKU 25,000,000 BUKU SELAYANG PANDANG

KAB. JEPARA TERSEDIA

150,000,000 BAPPEDA

1 24 KEARSIPAN -

1 24 1 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM

ADMINISTRASI KEARSIPAN

0 50,000,000 346,000,000 361,000,000 392,700,000 426,900,000 465,500,000 2,042,100,000

TERKELOLANYA ARSIP PADA

SKPD BERBASIS TIK

1 APLIKASI PROGRAMK

SJIK

50 PETUGAS PENGELOLA ARSIP DI

SKPD

50,000,000 1 SERVER PROGRAM SJIK DAN 20 ORG PETUGAS

PENGELOLA ARSIP

55,000,000 50 ORG PENGELOLA ARSIP DI

UPT SKPD

60,500,000 50 PETUGAS PENGELOLA ARSIP DI

UPT SMP/SMA/SMK N SE KAB.

JPRA

66,000,000 15 DESA SE

KEC.TAHUNAN DAN 18 DESA

SE KEC.KEDU

NG

72,600,000 11 DESA SE

KEC.BATEALIT DAN 16 DESA

SE KEC.JEPAR

A

80,000,000 230 PENGELOLA

ARSIP,1 SERVER

PROGRAM SJIK

384,100,000 KANTOR ARSIP

DAERAH

TERWUJUDNYA TERTIB ARSIP DESA CALON

PESERTA LOMBA TERTIB ARSIP

DESA TK.PROP.JATENG

1 DESA PECANGAAN

KULON JUARA I

TK.PROP.1 DESA

KRAPAYAK JUARA II TK.PROP

1 DESA KEPUK JUARA II TK.PROP.

1 DESA PEC.KULON,1 DESA

KRAPYAK,1 DESA

KEPUK DAN 1 DESA CALON

PESERTA LOMBA TERTIB

95,000,000 1 DESA CALON PESRTA LOMBA TERTIB

ARSIP TK PROP.JATENG DAN 4

DESA JUARA LOMBA



DESA JUARA LOMBA



DESA JUARA LOMBA



DESA JUARA LOMBA

100,000,000 7 DESA PEMENANG

LOMBA TERTIB ARSIP DESA

TK.PROVINSI JATENG


DAERAH

H a l a m a n | VII. 1 5 1 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ARSIP TK.PROVIN

SI

TK.PROVINSI

JATENG

TK.PROVINSI

JATENG

TK.PROVINSI JATENG

TK.PROVINSI

JATENG

MENINGKATNYA PENGELOLAAN ARSIP AUDIO

VISUAL,KARTOGRAFI DAN

KEARSITEKTURAN PADA SKPD SE KAB.JEPARA

30 ORANG PENGELOLA ARSIP DI SKPD

50,000,000 25 ORANG PENGELOLA ARSIP SKPD

DAN 15 DESA

55,000,000 15 ORANG SE

KEC.TAHUNAN DAN

18 ORANG SE

KEC.KEDUNG

60,000,000 40 ORANG PENGELOLA

ARSIP

65,000,000 45 ORANG PENGELOLA ARSIP

70,000,000 188 ORANG PETUGAS

PENGELOLA ARSIP AUDIO

VISUAL


DAERAH

TERSUSUNNYA BUKU PEDOMAN JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN

344 BUKU PEDOMAN

PENGELOLAAN ARSIP AUDIO VISUAL

500 BUKU JRA

KEUANGAN

50,000,000 500 BUKU POLA

KLASIFIKASI

KEARSIPAN

55,000,000 500 BUKU JADWAL RETENSI ARSIP

60,500,000 500 BUKU UU 43 TH 2009 DAN PP 28 TH

2012

67,000,000 500 BUKU JADWAL RETENSI KEPEGAW

AIAN

74,000,000 500 BUKU JRA

KEUANGAN,500 BUKU POLA KLASIFIKASI,500 JRA,500 BUKU UU 43 /2009 DAN

PP 28/2012 DAN 500 JRA KEPEGAWAIAN


DAERAH

TERWUJUDNYA TERTIB ARSIP UPT SKPD DI

KEC.SE KAB.JEPARA

39 UPT SDN SE

KEC.JEPARA

44 SDN SE

KEC.TAHUNAN

35,000,000 38 SDN SE

KEC.BATEALT

38,500,000 34 SDN SE

KEC.KEDUNG

43,000,000 40 SDN SE

KEC.PECANGAAN

47,300,000 37 SDN SE

KEC.KALINYAMATAN

55,000,000 237 SDN SE KEC.TAHUNAN,BATEALIT,KEDUNG,PECANG

AAN DAN KALINYAMATA

N


DAERAH

TERBINANYA PETUGAS

PENGELOLA ARSIP BUMD/ORGANISASI/KOPERASI/TE

MPAT IBADAH/SWASTA

30 ORG PETUGAS

PENGELOLA ARSIP



60,000,000 25 ORANG PENGELOLA

ARSIP


70,000,000 135 ORANG PETUGAS

PENGELOLA ARSIP


DAERAH

TERPENUHINYA SARANA

PENYIMPANAN ARSIP DI DESA

3 RAK ARSIP,3 FILING

KABINET

11,000,000 3 RAK ARSIP,3 FILING

KABINET


KABINET


KABINET

15,000,000 5 RAK ARSIP 5 FILING

KABINET

16,500,000 18 RAK ARSIP,18 FILLING KABINET


DAERAH

H a l a m a n | VII. 1 5 2 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


KUALITAS PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK

194,417,000 129,417,000 142,340,000 156,580,000 172,810,000 190,090,000 209,090,000 1,000,327,000

TERWUJUDNYA BINTEK ARSIP PADA SDN DI

KEC.SE KAB.JEPARA,DSA

DAN SKPD

44 TU SDN DI

KEC.TAHUNAN

72 TU SDN SE KEC.BATEALIT DAN

KEDUNG

56,416,000 77 SDN SE

KEC.PECANGAAN DAN KALINYAMA

TAN

62,050,000 81 TU SDN SE

KEC.MAYONG DAN

NALUMSARI

68,260,000 61 TU SDN SE

KEC.WELAHAN DAN KARIMUNJ

AWA

75,650,000 62 TU SDN SE

KEC.MLONGGO DAN PAKISAJI

83,215,000 81 TU SDN SE

KEC. BANGSRI

DAN KEMBANG

91,535,000 434 TU SDN SE

KEC.BATEALIT,KEDUNG,PECANGAAN,KALINYAMATAN,MAYONG,NALUMSARI,WELAHAN,KARIMUNJAWA,MLONGGO,PAKISAJI,BANGS

RI DAN KEMBANG


DAERAH

TERBINANYA TU SDN DI KEC.SE KAB.JEPARA,DSA

BINAAN,DSA PERCONTOHAN

DAN DESA BERKEMBANG

39 TU SDN SE

KEC.JEPARA,14 DSA

BERKEMBANG,4 DSA

PERCONTOHAN,8 DSA BINAAN

44 TU SDN SE KEC.TAHUNAN,6

DSA BINAAN,4 DSA PERCONTOHN

48,438,000 38 SDN SE

KEC.BATEALIT, 11 DESA SE

KEC.BATEALIT, 11 DESA DI KEC.SE

KABUPATEN JEPARA

53,280,000 34 SDN SE

KEC.KEDUNG, 18 DESA SE

KEC.KEDUNG, 10 DESA DI KEC.SE

KAB.JEPARA

58,600,000 40 SDN SE

KEC.PECANGAAN,12 DESA SE

KEC.PECANGAAN,10 DESA DI KEC.SE

KAB.JEPARA

64,470,000 37 SDN SE

KEC.KALINYAMATAN,12 DESA SE KEC.KALINYAMATAN,11 DESA DI KEC.SE

KAB.JEPARA

70,915,000 42 SDN SE

KEC.MAYONG,18

DESA SE KEC.MAYO

NG,10 DESA DI KEC.SE

KAB.JEPARA

78,000,000 235 SDN DAN 133 DESA SE

KEC.TAHUNAN,

BATEALIT,PECANGAAN,KALINYAMATAN,MA

YONG DAN KEDUNG


DAERAH

TERLAKSANANYA DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

ARSIP JEPARA YG BERNILAI GUNA

TINGGI

630 KALENDER

40 BUAH FOTO,1 RADIO TAPE,1 BH KAMERA DIGITAL

24,563,000 TERSOSIALISASIKANNYA UU NO 43 TAHUN

2009 TENTANG

KEARSIPAN DAN PP NO 28 TAHUN

2012 TENTANG

PELAKSANAAN UU NO 43 TAHUN

2009 TENTANG

KEARSIPAN

27,010,000 5 EDITING DUBBING FILM,4 PROFIL

ARSIP DSA

29,720,000 1KL PAMERAN 1 BH TV,

1 BH SCANNER

32,690,000 20 PIGURA,75

0 BH KALENDER

35,960,000 1 KL PAMERAN,

15 PIGURA,15 FOTO UK

16 R

39,555,000 3 KL PAMERAN,55

FOTO,35 PIGURA,1

RADIO TAPE,1 KAMERA

DIGITAL,1 SCANNER,10

BH KASET CD,5

EDITING,5 DUBBING FILM,1 BH TV,750 BH KALENDER


DAERAH

1 24 3 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN

0 211,244,000 899,465,000 540,900,000 647,500,000 447,250,000 - 2,767,534,000

H a l a m a n | VII. 1 5 3 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERWUJUDNYA RUANG DISPLAY FOTO KHASANAH

ARSIP DAN RUANG AUDIO VISUAL

SERTA PERLUASAN DEPO

ARSIP DAN PERBAIKAN

PAGAR KANTOR

RUANG UK 6,5 X 13 M2 ( 2 LANTAI )

198,094,000 RUANG AUDIO VISUAL RUANG

DISPLAY FOTO DAN

PERLUASAN RUANG DEPO

ARSIP ( LANTAI I ) 6 X 20 M2 DAN PAGAR KANTOR

400,000,000 RUANG AUDIO VISUAL RUANG

DISPLAY FOTO DAN

RUANG DEPO

ARSIP ( LANTAI II / TAHAP

LANJUTAN ) 6 X 20

M2

400,000,000 REHAB DEPO

ARSIP UK 9X21 M2 ( LANTAI I

)

480,000,000 REHAB DEPO

ARSIP UK 9X21 M2 ( LANTAI II )

378,000,000 RUANG AUDIO VISUAL,DISPL

AY FOTO,PERLUASAN DEPO ( 2

LANTAI UK 6 X 20 M2 )

REHAP DEPO 2 LANTAI UK 9 X 21 M2 DAN

PAGAR KANTOR ARSIP.

1,856,094,000 KANTOR ARSIP

DAERAH

TERWUJUDNYA TERTIB ARSIP PADA KANTOR ARSIP DAERAH

2 ALMARI FERTICAL PLANT,2 ALMARI

HORISONTAL,10 FLIP ARSITEKTU

R,2 ALMARI TAHAN

API,2 TAPE CLEANER,

20 BH FIRE SPRAYING

OTOMATIS,5 PARTISI DISPLAY FOTO,3

ROLL O'PACK,1

MEJA LAYANAN,3 HYGROMET

ER,2 VACUUM

CLEANER,1 CCTV ( 7

TITIK )

400,000,000 4 BH AC 2 PK,2 BH ALMARI PINTU KACA

METAL, 2 ALMARI TAHAN API,2

PARTISI DISPLAY ARSIP FOTO,

125,000,000 1 ROLL O'PACK ( 2 SET ), 40 BH KURSI

RAPAT,8 BH MEJA RAPAT, 1

NOTE BOOK

150,000,000 1 LCD PROYEKTOR, 5 MEJA KERJA,5 KURSI

KERJA,1 SET KURSI

TAMU

50,000,000 2 ALMARI FERTICAL PLANT,2 ALMARI

HORISONTAL,10 FLIP

ARSITEKTUR,4 ALMARI TAHAN

API,2 TAPE CLEANER,20

BH FIRE SPRAYING

OTOMATIS,7 PARTISI

DISPLAY ARSIP FOTO,5 ROLL

O'PACK,1 MEJA

LAYANAN,3 HYGROMETER,

2 VACUUM CLEANER,1 CCTV ( 7

TITIK ) 4 BH AC 2 PK,2 BH ALMARI PINTU KACA METAL, 40 BH KURSI RAPAT,8 BH

MEJA RAPAT,1 NOTE BOOK,1

LCD PROYEKTOR,5 MEJA KERJA,5

KURSI KERJA,1 SET KURSI TAMU


DAERAH

TERPELIHARANYA SARPRAS DAN FISIK ARSIP

FISIK ARSIP 710 M3

DAN GEDUNG

FUMIGASI 710 M3 DAN TERMITE

CONTROL 325 M2

13,150,000 FUMIGASI 710 M3

DAN TERMITE

14,465,000 FUMIGASI 710 M3

DAN TERNITE

15,900,000 FUMIGASI 710 M3

DAN TERNITE

17,500,000 FUMIGASI 710 M3

DAN TERNITE

19,250,000 FUMIGASI 710 M3

DAN TERNITE

21,175,000 FUMIGASI 710 M3 DAN TERMITE

CONTROL 445


DAERAH

H a l a m a n | VII. 1 5 4 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

DEPO 325 M2

CONTROL 325 M2

CONTROL 325 M2

CONTROL 325 M2

CONTROL 445 M2

CONTROL 445 M2

M2

TERSEDIANYA SARPRAS DESA

DAN TERTATANYA ARSIP DESA

4 DESA DAN 6 BH FILLING

KABINET,9 BH RAK

ARSIP,1 BH ALMARI

LOKER,100 BH BOX

ARSIP,2 BH ALMARI ARSIP SERTA

BINTEK 15 ORG

PERANGKAT DESA

85,000,000 4 DESA DAN 6 BH FILLING

KABINET,9 BH RAK ARSIP,1 BH ALMARI

LOKER,100 BH BOX ARSIP,2 BH ALMARI

ARSIP SERTA BINTEK 15

ORG PERANGKAT

DESA

85,000,000 KEC.MLONGGO,PECANGAAN,WELAH

AN DAN KELING

1 24 4 PROGRAM PENYELAMATAN

DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP

DAERAH

131,116,000 103,037,000 460,000,000 487,000,000 517,000,000 457,000,000 484,000,000 2,508,104,000

TERSELAMATKANYA ARSIP SKPD

PADA DEPO ARSIP PD KANTOR ARSIP

DAERAH

500 BOX ARSIP,MANU

VER FISIS,PENYA

MPULAN BERKAS,PEN

YUSUNAN BERKAS,LABELISASI,ENT

RY DATA DAN

PENYUSUNAN BERKAS

2100 BERKAS

SELEKSI ARSIP,MENDISKRIPS

I,MANUVER DAN PENYAMPULAN,SERA

PENILAIAN ARSIP(JRA )

LABELISASI 2000 BERKAS

28,037,000 300 BOX ARSIP,MAN

UVER FISIS,PENYAMPULAN

BERKAS,PENYUSUNAN BERKAS,LABELISASI,ENTRY DATA

DAN PENYUSUNAN BERKAS

1500 BERKAS

45,000,000 300 BOX ARSIP,MAN

UVER FISIS,PENYAMPULAN BERKAS,PENYUSUNAN BERKAS,LABELISASI,

ENTRY DATA DAN PENYUSUN

AN BERKAS 1500

BERKAS

45,000,000 400 BOX ARSIP,MAN



AN BERKAS 2000

BERKAS

49,500,000 300 BOX ARSIP,MAN

UVER FISIS,PENYAMPULAN

BERKAS,PENYUSUNAN BERKAS,LABELISASI,ENTRY DATA

DAN PENYUSUNAN BERKAS

1000 BERKAS

53,000,000 200 BOX ARSIP,MAN



AN BERKAS 1500

BERKAS

58,000,000 1500 BOX ARSIP,MANUVE

R FISIS,PENYAM

PULAN BERKAS,PENYU

SUNAN BERKAS,LABELISASI,ENTRY DATA DAN

PENYUSUNAN BERKAS 9500

BERKAS


DAERAH

TERTATANYA DAN TERKELOLANYA ARSIP IN AKTIF

PADA SKPD

34 SKPD 45 SKPD 25,000,000 45 SKPD 45,000,000 40 SKPD 49,000,000 40 SKPD 54,000,000 45 SKPD 59,000,000 45 SKPD 61,000,000 260 SKPD 293,000,000 KANTOR ARSIP

DAERAH

TERPENUHINYA PERALATAN

TEKNIS KEARSIPAN PADA

SKPD

40 SKPD 40 SKPD 25,000,000 40 SKPD 40,000,000 40 SKPD 44,000,000 40 SKPD 48,500,000 40 SKPD 53,000,000 40 SKPD 58,000,000 240 SKPD 268,500,000 KANTOR ARSIP

DAERAH

H a l a m a n | VII. 1 5 5 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSUSUTKANNYA ARSIP SESUAI JRA PADA DEPO

ARSIP

4000 BERKAS

1000 BERKAS 25,000,000 1500 BERKAS

45,000,000 1000 BERKAS

49,000,000 500 BERKAS

54,000,000 500 BERKAS

59,000,000 1000 BERKAS

61,000,000 5500 BERKAS 293,000,000 KANTOR ARSIP

DAERAH

TERSELAMATKANNYA DOKUMEN

ARSIP PERTANAHAN

DESA/KELURAHAN

18 DSA,11 KELURAHAN 18000 LEMBAR BUKU C DESA

110,000,000 42 DESA 22.000

LBR BUKU C DESA

110,000,000 41 DESA 22.000

LBR BUKU C DESA

121,000,000 41 DESA 22.000

LBR BUKU C DESA

133,000,000 42 DESA 22.000

LBR BUKU C DESA

146,000,000 195 DESA/KELURA

HAN DAN 126000 LBR BUKU C DESA


DAERAH

TERPENUHINYA SARANA

PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN

ARSIP

2 ALMARI DOKUMEN, 1

ALMARI PETA

VERTIKAL,75 RAK ARSIP

1 SET ROLL O PACK,4 BH FILING KABINET,8 BH ALMARI DOKUMEN,12 BH RAK ARSIP,,1

BH ALMARI DOKUMEN TAHAN API

175,000,000 2 SET ROL O'PACK ,4

ALMARI DOKUMEN,

2 MEJA SELEKSI,10 KURSI

KERJA,20 RAK ARSIP

190,000,000 50 RAK ARSIP,2 ALMARI

DOKUMEN TAHAN API,4

ALMARI DOKUMEN,

2 BH TROLY

190,000,000 1 SERVER, 4

KOMPUTER ENTRY

DOKUMEN,DAN

PENYIMPANAN DATA 2

PRINTER

100,000,000 1 SET ROL O'PACK,1

ALMRI PETA

VERTIKAL,5 ALMARI DOKUMEN

100,000,000 4 ROL O'PACK,19

ALMARI DOKUMEN,4

FILING KABINET,32 RAK ARSIP,1

BH HYDROMETER,

2 MEJA SELEKSI,10

KURSI KERJA,3 ALMARI

DOKUMEN TAHAN API,2 BH TROLY,1 SERVER,4

KOMPUTER,2 PRINTER,1

ALMARI PETA


DAERAH


KEARSIPAN DAERAH

0 75,000,000 175,000,000 235,000,000 253,000,000 271,000,000 218,000,000 1,227,000,000

TERSEDIANYA ARSIP

KEPEGAWAIAN PNS SE

KABUPATEN JEPARA YANG

LENGKAP

TERSEDIANYA ARSIP

KEPEGAWAIAN PNS SE KABUPATEN

JEPARA YANG

LENGKAP DENGAN TARGET 10.500 ARSIP

10.500 ARSIP 25,000,000 10.500 ARSIP

25,000,000 10.500 ARSIP

45,000,000 10.500 ARSIP

50,000,000 10.500 ARSIP

55,000,000 10.500 ARSIP

60,000,000 63.000 ARSIP 260,000,000 BKD JEPARA

H a l a m a n | VII. 1 5 6 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERLAKSANANYA PENATAAN

PERSONAL FILE DENGAN SISTEM

PENATAAN BERDASARKAN KONVERSI NIP

YANG BARU

- 11.000 ARSIP 50,000,000 11.000 ARSIP

50,000,000 11.000 ARSIP

55,000,000 11.000 ARSIP

60,000,000 11.000 ARSIP

65,000,000 11.000 ARSIP

70,000,000 66.000 ARSIP 350,000,000 BKD JEPARA

TERLAKSANANYA PENYUSUTAN

BERKAS ARSIP BKD KAB.

JEPARA

- - - - - 2.000 BERKAS ARSIP

25,000,000 2.000 BERKAS ARSIP

28,000,000 2.000 BERKAS ARSIP

30,000,000 2.000 BERKAS ARSIP

33,000,000 8.000 BERKAS ARSIP


TERWUJUDNYA PENERBITAN

NASKAH SUMBER ARSIP

SEJARAH PERANG OBOR,

KARIMUNJAWA,BENTEN

G PORTUGIS,B

ENTENG VOC

KEC.PAKISAJI,

DONOROJO,JEPARA,PECANGAAN

50,000,000 PENELUSURAN ARSIP SEJARAH

UKIR

55,000,000 PENELUSURAN ARSIP SEJARAH BUPATI JEPARA

60,000,000 KEC.MAYONG,KEC.JEPARA,KEC.BANGSRI,KEC.KARIMU

NJAWA

66,000,000 8 KECAMATAN,

1 ARSIP SEJARAH

UKIR,1 ARSIP SEJARAH BUPATI JEPARA


DAERAH

TERWUJUDNYA PENINGKATAN KINERJA DAN PELAYANAN

KANTOR ARSIP DAERAH KEPADA

MASYARAKAT

LOMBA LEMBAGA

KEARSIPAN DAERAH

TK.PROP.JATENG

50,000,000 LOMBA LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH TK.PROP.J

ATENG


ATENG

55,000,000 LOMBA LEMBAGA

KEARSIPAN DAERAH

TK.PROP.JATENG


ATENG

55,000,000 PEMENANG LOMBA

LEMBAGA KEARSIPAN

DAERAH TK.PROVINSI JAWA TENGAH


DAERAH

1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMASI


KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1,218,800,000 1,969,800,000 2,392,500,000 2,646,000,000 2,770,000,000 3,112,000,000 3,566,500,000 16,456,800,000

TERSEDIANYA JARINGAN LAN DI

SETIAP SKPD

JARINGAN INTRANET PEMDA

ADALAH, 1 BACKBONE

FIBRE OPTIC MELIPUTI 15 SKPD (13 RUSAK) ,

WIDE AREA NETWORK

MELIPUTI 16 KECAMATAN (7 RUSAK)

DAN 8

5 TITIK JARINGAN LAN SKPD

25,000,000 10 TITIK JARINGAN

LAN SKPD


LAN SKPD


LAN SKPD


LAN SKPD


LAN SKPD

200,000,000 TERWUJUDNYA JARINGAN LAN YANG

MAMPU MENGHUBUNGKAN SELURUH PERANGKAT TEKNOLOGI

INFORMASI DI TIAP TIAP

SKPD DENGAN SEGALA

PERUBAHANNYA


H a l a m a n | VII. 1 5 7 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

KELURAHAN (2 RUSAK),

LAN 5 SKPD (2 RUSAK)

TERPENUHINYA KEBUTUHAN PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK WEB

SERVER PEMKAB JEPARA UNTUK MENAMPUNG

SISTEM BASIS DATA SELURUH

SKPD

1 SWITCH FO, 2

MODUL FO, 2 SWITCH

MANAGABLE, 1 LINUX ROUTER

PERALATAN PENDUKUNG NOC,

1 GENSET, 1 SWITCHUB, 1 UPS, 2 BACKUP STORAGE

30,000,000 1 WEB SERVER PEMKAB JEPARA, UPGRADE

DAN PERAWATA

N WEB SERVER ,

15 HOSTING

150,000,000 1 WEB SERVER PEMKAB JEPARA,

UPGRADE DAN

PERAWATAN WEB

SERVER , 15

HOSTING


PERAWATAN WEB

SERVER , 30

HOSTING


PERAWATAN WEB

SERVER , 30

HOSTING


PERAWATAN WEB

SERVER , 30

HOSTING

150,000,000 MEMILIKI SATU SITEM

PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK PADA NOC YANG

MEMPU MEWADAHI KEBUTUHAN

HOSTING SISTEM

INFORMASI WEB BASE

DARI SELURUH SKPD

KABUPATEN JEPARA


TERLAKSANANYA OPERASIONAL

LAYANAN PENGADAAN

SECARA ELEKTRONIK

SARANA : 2 SERVER, 6

PC BIDDING ROOM, 4

NOTEBOOK, 1

PROJECTOR, 1 SCANNER, 1 ROUTER, 2 ACCES POINT, 1

PRINTER, 1 ALMARI ARSIP, ACCES

INTERNET 1 MBPS.

SARANA DAN

PRASARANA YANG BELUM

DIMINIKI ADALAH

KENDARAAN OPERASIONA

L DAN GEDUNG KHUSUS LPSE.

1 OPERASIONAL LPSE, UPGRADE HARD DISK DAN MEMORY SERVER

LPSE

75,000,000 1 OPERASIONAL LPSE, UPGRADE

HARD DISK DAN

MEMORY SERVER LPSE

90,000,000 1 OPERASIONAL LPSE,

1 UPS PENDUKUNG SERVER

LPSE

150,000,000 1 OPERASIONAL LPSE, 1 GENSET PENDUKUNG SERVER

150,000,000 1 OPERASIONAL LPSE, 1

SERVER MIRROR LPSE

200,000,000 1 OPERASIONAL LPSE,

1 KENDARAA

N OPERASIONAL LPSE

300,000,000 LAYANAN PENGADAAN

SECARA ELEKTRONIK

MAMPU MENAMPUNG

SELURUH KEBUTUHAN

SISTEM PENGADAAN BARANG DAN

JASA DI SELURUH

KABUPATEN JEPARA, BAIK LINGKUNGAN PEMERINTAH MAUPUN NON PEMERINTAH


H a l a m a n | VII. 1 5 8 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERCAPAINYA SISTEM

KEAMANAN JARINGAN

1 VIRTUAL LAN LINUX

1UPGRADE DAN LISENSI VIRTUAL

LAN

30,000,000 1UPGRADE DAN

LISENSI VIRTUAL

LAN


LISENSI VIRTUAL

LAN


LISENSI VIRTUAL

LAN


LISENSI VIRTUAL

LAN


LISENSI VIRTUAL

LAN

50,000,000 JARINGAN INTRANET DAN

INTERNET PEMKAB JEPARA

MEMILIKI JAMINAN

KEAMANAN DATA DARI

SEGALA SERANGAN DARI PIHAK YANG TIDAK

BERTANGGUNG JAWAB


TERWUJUDNYA AKSES INTERNET

YANG CEPAT

AKSES INTERNET

DEDICATED 5 MBPS

30 MBPS 700,000,000 50 MBPS 700,000,000 70 MBPS 800,000,000 100 MBPS 900,000,000 125 MBPS 1,000,000,000 150 MBPS 1,250,000,000 DENGAN KAPASITAS

AKSES INTERNET

DEDICATED SEBESAR 150 MBPS DAPAT MEMADAHI

BAGI SEMUA PERANGKAT

KOMPUTER DI SELURUH

SKPD SERTA MEMBERIKAN

LAYANAN INTERNET

GRATIS BAGI MASYARAKAT DI BEBERAPA

LOKASI STRATEGIS


TERWUJUDNYA SISTEM

MONITORING DAN MANAGEMEN ARUS LALU

LINTAS SECARA REALTIME

BELUM TERSEDIA

- - 1 SOFTWARE MANAGEME

N CONTROL, DAN 10 TITIK

MONITORING CAMERA

225,000,000 UPGRADE SISTEM

MANAGEMEN

CONTROL, DAN 10

TITIK MONITORI

NG CAMERA

225,000,000 8 TITIK MONITORI

NG

150,000,000 8 TITIK MONITORIN

G

150,000,000 UPGRADE SISTEM

MANAGEMEN

CONTROL DAN 8 TITIK

MONITORING

KAMERA

200,000,000 ADANYA SISTEM

MONITORING DAN

MANAGEMEN ATUS LALU

LINTAS PADA SELURUH TITIK TITIK RAWAN DAN PENTING

SECARA REALTIME


PENINGKATAN KEGIATAN LIPUTAN

PEMERINTAH

1.200 LIPUTAN KEG (

RP.25,000,000)

1.200 LIPUTAN KEG 25,000,000 1.200 LIPUTAN

KEG

27,500,000 1.200 LIPUTAN

KEG

30,000,000 1.200 LIPUTAN

KEG

33,000,000 1.200 LIPUTAN

KEG

35,000,000 1.200 LIPUTAN

KEG

37,500,000 7.200 LIPUTAN KEG

188,000,000 BAG. HUMAS

TERBITNYA KALENDER SETIAP

TAHUN

1000 EXP ( RP.

20,000,000)

1000 EXP 20,000,000 1000 EXP 22,000,000 1000 EXP 24,000,000 1000 EXP 26,000,000 1000 EXP 28,000,000 1000 EXP 30,000,000 6000 EXP 150,000,000 BAG. HUMAS

H a l a m a n | VII. 1 5 9 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PENINGKATAN PENYEBARAN INFORMASI

MELALUI ANGGOTA FKIK

7 PERTEMUAN

( RP. 25,000,00

0)

7 PERTEMUAN 25,000,000 7 PERTEMUA

N

27,500,000 7 PERTEMUA

N

30,000,000 7 PERTEMUA

N

33,000,000 7 PERTEMUA

N

35,000,000 7 PERTEMUA

N

37,500,000 7 PERTEMUAN 188,000,000 BAG. HUMAS

PENINGKATAN LIPUTAN POTENSI

DAERAH KABUPATEN

JEPARA

MEDIA NAS.6

KL,MEDIA LOKAL 10 KL DAN MEDIA

TV ( RP.246,00

0,000)

MEDIA NAS.6 KL,MEDIA LOKAL 10 KL DAN MEDIA TV

246,000,000 MEDIA NAS.6

KL,MEDIA LOKAL 10

KL DAN MEDIA TV

250,000,000 MEDIA NAS.8

KL,MEDIA LOKAL 15

KL DAN MEDIA TV

255,000,000 MEDIA NAS.8

KL,MEDIA LOKAL 15

KL DAN MEDIA TV

260,000,000 MEDIA NAS.8

KL,MEDIA LOKAL 20

KL DAN MEDIA TV

265,000,000 MEDIA NAS.8

KL,MEDIA LOKAL 20

KL DAN MEDIA TV

270,000,000 MEDIA NAS.44

KL,MEDIA LOKAL 90 KL

DAN MEDIA TV

1,546,000,000 BAG. HUMAS


DIALOG BUPATI DAN TERBITNYA BUKU DIALOG

DIALOG 54 KALI,HIMPUNAN DIALOG

( RP.25,000,

000

DIALOG 54 KALI,HIMPUNAN

DIALOG

25,000,000 DIALOG 54 KALI,HIMP

UNAN DIALOG

27,500,000 DIALOG 54

KALI,HIMPUNAN

DIALOG

30,000,000 DIALOG 54

KALI,HIMPUNAN

DIALOG

33,000,000 DIALOG 54 KALI,HIMP

UNAN DIALOG

35,000,000 DIALOG 54

KALI,HIMPUNAN

DIALOG

37,500,000 DIALOG 412 KALI,HIMPUNA

N DIALOG 3000 BK

188,000,000 BAG. HUMAS

TERSEDIANYA NASKAH

SAMBUTAN BUPATI

NASKAH SAMBUTAN 288,BUKU SAMBUTAN 100 EXP (

RP. 25,000,00

0)

NASKAH SAMBUTAN 288,BUKU

SAMBUTAN 100 EXP

25,000,000 NASKAH SAMBUTAN 288,BUKU SAMBUTAN 100 EXP





37,500,000 NASKAH SAMBUTAN

1.891,BUKU SAMBUTAN 600 EXP

188,000,000 BAG. HUMAS

PENINGKATAN INFORMASI DI

KALANGAN PELAJAR

MAJALAH 3000 EXP (

RP. 25,000,00

0)

MAJALAH 3000 EXP 25,000,000 MAJALAH 3000 EXP

27,500,000 MAJALAH 3000 EXP

30,000,000 MAJALAH 3000 EXP

33,000,000 MAJALAH 3000 EXP

35,000,000 MAJALAH 3000 EXP

37,500,000 MAJALAH 18000 EXP

188,000,000 BAG. HUMAS

TERWUJUDNYA DOKUMENTASI

KEGIATAN PEMERINTAH

DAERAH

SHOOTING 30

KALI,CETAK FOTO 1.200

LBR,EDIT MINI FILM 12 KALI (

RP. 40,000,00

0)

SHOOTING 30 KALI,CETAK FOTO 1.200 LBR,EDIT

MINI FILM 12 KALI

40,000,000 SHOOTING 30

KALI,CETAK FOTO

1.200 LBR,EDIT MINI FILM 12 KALI

44,000,000 SHOOTING 30


LBR,EDIT MINI FILM 12 KALI

48,000,000 SHOOTING 30



50,000,000 SHOOTING 30

KALI,CETAK FOTO

1.200 LBR,EDIT MINI FILM 12 KALI

54,000,000 SHOOTING 30



58,000,000 SHOOTING 180



294,000,000 BAG. HUMAS

TERSELENGGARANYA INFORMASI

PADA MASYARAKAT

MELALUI PEMUTARAN

FILM,PUBLIKASI,PENTAS

PERTUNJUKAN RAKYAT DAN

DIALOG

PEMUTARAN FILM 18

KL,SIARAN KELILING 48 KL,PERTUNJ

UKAN RAKYAT 6 KL,LKM 8 KALI ( RP. 100,000,0

00)

PEMUTARAN FILM 18 KL,SIARAN KELILING 48 KL,PERTUNJUKAN RAKYAT 6 KL,LKM 8

KALI

50,000,000 PEMUTARAN FILM 18 KL,SIARAN KELILING

48 KL,PERTUN

JUKAN RAKYAT 6 KL,LKM 8

KALI


50 KL,PERTUN

JUKAN RAKYAT 6 KL,LKM 10 KALI


52 KL,PERTUN



54 KL,PERTUN

JUKAN RAKYAT 6

KL,LKM 10 KALI


55 KL,PERTUN


75,000,000 PEMUTARAN FILM 108 KL,SIARAN

KELILING 307 KL,PERTUNJUKAN RAKYAT 36

KL,LKM 58 KALI

375,000,000 BAG. HUMAS

H a l a m a n | VII. 1 6 0 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERSEDIANYA KORAN JAWA POS,SUARA

MERDEKA,WAWASAN DAN KOMPAS

KLIPING DARI 4 MEDIA

MASA ( RP. 15,000,00

0)

KLIPING DARI 4 MEDIA MASA,LENSA

TELE 2 BUAH,OPERASIONAL

12 BULAN

115,000,000 KLIPING DARI 4 MEDIA

MASA,OPERASIONAL 12 BULAN






MASA,LENSA TELE 2

BUAH,OPERASIONAL 12 BULAN

139,000,000 KLIPING DARI 4 MEDIA MASA


MASA,LENSA TELE 2

BUAH,OPERASIONAL 12 BULAN

405,000,000 BAG. HUMAS

TERWUJUDNYA INFORMASI

BALIHO DI LUAR RUANGAN

BALIHO BESAR 14 BH,BALIHO KECIL 10

BH,BOOKLET 1000,LEAFL

ET 500 ( RP.75,000,

000)

BALIHO BESAR 14 BH,BALIHO KECIL 10

BH,BOOKLET 1000,LEAFLET 500

75,000,000 BALIHO BESAR 14 BH,BALIHO KECIL 10 BH,BOOKL

ET 1000,LEAF

LET 500

80,000,000 BALIHO BESAR 14 BH,BALIHO KECIL 15

BH,BOOKLET

1000,LEAFLET 500

85,000,000 BALIHO BESAR

15BH,BALIHO KECIL

12 BH,BOOKL

ET 1000,LEAFLET 500

90,000,000 BALIHO BESAR

15BH,BALIHO KECIL

12 BH,BOOKL

ET 1000,LEAF

LET 500

95,000,000 BALIHO BESAR 16 BH,BALIHO KECIL 10

BH,BOOKLET

1000,LEAFLET 500

100,000,000 BALIHO BESAR 88 BH,BALIHO

KECIL 69 BH,BOOKLET

6000,LEAFLET 3000

525,000,000 BAG. HUMAS

TERLAKSANANYA SIARAN RADIO

KEGIATAN DAN

OPERASIONAL SELAMA

12 BL ( RP. 121,600,0

00)

KEGIATAN DAN OPERASIONAL SELAMA 12 BL

139,600,000 KEGIATAN DAN

OPERASIONAL SELAMA

12 BL


OPERASIONAL

SELAMA 12 BL


OPERASIONAL

SELAMA 12 BL


OPERASIONAL SELAMA

12 BL


OPERASIONAL

SELAMA 12 BL

145,000,000 KEGIATAN DAN OPERASIONAL SELAMA 6 X

12 BL

850,600,000 BAG. HUMAS

TERSEDIANYA PAPAN

PENEMPELAN KORAN DI

KECAMATAN

1 PAKET PAPAN BACA

( RP. 30,000,00

0)

1 PAKET PAPAN BACA

30,000,000 1 PAKET PAPAN BACA






217,000,000 BAG. HUMAS

TERSELENGGARANYA INFORMASI

PUBLIK

KEGIATAN SELAMA 1 TAHUN (

RP.36,000,000)

KEGIATAN SELAMA 1 TAHUN

25,000,000 KEGIATAN SELAMA 1

TAHUN


TAHUN


TAHUN


TAHUN


TAHUN


TAHUN

150,000,000 BAG. HUMAS

TERSEDIANYA MAJALAH GELORA

BUMI KARTINI

12 TERBIT @ 4000 ( RP.244,20

0,000)

12 TERBIT 244,200,000 12 TERBIT 245,000,000 12 TERBIT 246,000,000 12 TERBIT 247,000,000 12 TERBIT 248,000,000 12 TERBIT 249,000,000 72 TERBIT 1,479,200,000 BAG. HUMAS

TERSELENGGARANYA EXPOSE

POTENSI DAERAH

1 KALI ( RP. 53,000,00

0 )

0 75,000,000 1 KALI LOMBAN MANING

80,000,000 1 KALI LOMBAN MANING



95,000,000 5 KALI LOMBAN MANCING

425,000,000 BAG. HUMAS

TERSELENGGARANYA EXPOSE

KEGIATAN BUPATI SELAMA 5 TAHUN

1 KALI 0

1 KALI 100,000,000 1 KALI 100,000,000 BAG. HUMAS

1 25 2 PROGRAM PENGKAJIAN DAN

PENELITIAN BIDANG

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

0 - 300,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 1,100,000,000

H a l a m a n | VII. 1 6 1 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERWUJUDNYA SISTEM OPERASI KOMPUTER LEGAN DAN RESMI BAGI

SEMUA PERANGKAT

KOMPUTER DI SKPD PEMKAB

JEPARA

HANYA SEBAGIAN

KECIL PERANGKAT KOMPUTER DI PEMKAB

JEPARA MENGGUNAK

AN LEGAL SOFTWARE

- - 1 OPERATING SYSTEM

OPEN SOURCE

DAN PROGRAM

PENDAMPINGAN DI 25

SKPD

300,000,000 PERBAIKAN 1

SYSTEM OPERASI

OPEN SOUCE

DAN PENDAMPINGAN DI 25 SKPD

200,000,000 PERBAIKAN 1

SYSTEM OPERASI

OPEN SOUCE


200,000,000 PERBAIKAN 1 SYSTEM OPERASI

OPEN SOUCE

DAN PENDAMPINGAN DI 25

SKPD

200,000,000 PERBAIKAN 1

SYSTEM OPERASI

OPEN SOUCE


200,000,000 SELURUH PERANGKAT

KOMPUTER DI PEMKAB JEPARA

MENGGUNAKAN SOFTWARE YANG LEGAL


1 25 3 PROGRAM FASILITASI

PENINGKATAN SDM BIDANG

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

276,000,000 15,000,000 25,000,000 25,000,000 40,000,000 40,000,000 45,000,000 190,000,000

TERLAKSANANYA PEMBINAAN TERHADAP

PENYELENGGARA POSTEL

50 PESERTA PEMBINAAN

25 PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI

15,000,000 30 PENYELENG

GARA TELEKOMU

NIKASI

25,000,000 30 PENYELEN

GGARA TELEKOMU

NIKASI

25,000,000 50 PENYELEN

GGARA TELEKOMU

NIKASI

40,000,000 50 PENYELENG

GARA TELEKOMU

NIKASI

40,000,000 50 PENYELEN

GGARA TELEKOMU

NIKASI

45,000,000 235PENYELENGGARA

TELEKOMUNIKASI


1 25 4 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI

DENGAN MEDIA MASSA

0 - 45,000,000 50,000,000 50,000,000 75,000,000 75,000,000 295,000,000

TERWUJUDNYA SAJIAN

INFORMASI DAERAH YANG

UPTODATE PADA PORTAL

INFORMASI PUBLIK NASIONAL

7 UNIT PC, 1 SCANNER, 1 PRINTER, 1 MODEM

ADSL, SWITCHUB

- - 1 KAMERA DIGITAL, 1

MEDIA RECORDER,

120 LIPUTAN BERITA

45,000,000 1 KAMERA DIGITAL, 1

MEDIA RECORDER

, 140 LIPUTAN BERITA


MEDIA RECORDER



MEDIA RECORDER,

200 LIPUTAN BERITA


MEDIA RECORDER



MEDIA RECORDER,

1200 LIPUTAN BERITA


1 25 5 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,

INFORMASI DAN MEDIA MASSA

1,087,500,000 160,000,000 640,000,000 700,000,000 725,000,000 825,000,000 3,500,000,000 3,850,000,000

H a l a m a n | VII. 1 6 2 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERKONEKSINYA SKPD DENGAN

SISTEM WEB BASE PADA JARINGAN INTRANET DAN

INTERNET PEMKAB JEPARA

BELUM ADA KOMUNIKASI DATA ANTAR

SKPD DALAM SATU SISTEM WEB BASE PADA JARINGAN INTRANET

DAN INTERNET

1 PILOT PROJECT PAKET

PENDAMPINGAN EGOV, DAN 45 MODUL EGOV

70,000,000 5 PAKET PENDAMPINGAN EGOV,

DAN 45 MODUL

PERBAIKAN EGOV

125,000,000 5 PAKET PENDAMPI

NGAN EGOV,

DAN 45 MODUL

PERBAIKAN EGOV


NGAN EGOV,

DAN 45 MODUL

PERBAIKAN EGOV

150,000,000 7 PAKET PENDAMPINGAN EGOV,

DAN 45 MODUL

PERBAIKAN EGOV


NGAN EGOV,

DAN 45 MODUL

PERBAIKAN EGOV

150,000,000 32 PAKET PENDAMPINGAN EGOV, DAN 270 MODUL PERBAIKAN

EGOV


TERSEDIANYA APLIKASI

PENGELOLAAN DATA SECARA

SPESIFIK TEKNIS SKPD DENGAN SISTEM WEB

BASE

SISTEM PENGELOLAAN DATA DI

SKPD MASIH

SECARA MANUAL

DAN OFFLINE

1 APLIKASI PENGELOLAAN DATA

SPESIFIK TEKNIS SKPD

40,000,000 4 APLIKASI PENGELOLA

AN DATA SPESIFIK TEKNIS SKPD

125,000,000 4 APLIKASI PENGELOLAAN DATA SPESIFIK TEKNIS SKPD

125,000,000 4 APLIKASI PENGELOLAAN DATA SPESIFIK TEKNIS SKPD

125,000,000 6 APLIKASI PENGELOLA

AN DATA SPESIFIK TEKNIS SKPD


PENYESUAIAN

INTEGRASI 19

APLIKASI PENGELOLAAN DATA SPESIFIK TEKNIS SKPD

100,000,000 PENGELOLAAN DATA SPESIFIK TEKNIS SKPD

DAPAT SEPENUHNYA DILAKUKAN

SECARA SISTEMATIS DAN ONLINE

DENGAN SISTEM WEB

BASE


TERWUJUDNYA PEMELIHARAAN

JARINGAN INTRANET

11 SKPD, 7 KECAMATAN, 3 MENARA

WIFI INTERNET, MENGALAMI KERUSAKAN

45 INTRANET SKPD 25,000,000 16 TITIK HOTSPOT,

45 INTRANET

SKPD

200,000,000 16 TITIK HOTSPOT,

45 INTRANET

SKPD


45 INTRANET

SKPD


45 INTRANET

SKPD


45 INTRANET

SKPD

3,000,000,000 JARINGAN INTRANET PEMKAB

JEPARA DAPAT SELALU

TERHUBUNG DAN TERAWAT


TERSEDIANYA DATABASE POSTEL

YANG AKURAT

BELUM TERSEDIA

PENDATAAN POSTEL DI 16 KECAMATAN

25,000,000 PENDATAAN DAN

PENGAWASAN POSTEL

DI 16 KECAMATA

N


PENGAWASAN POSTEL

DI 16 KECAMATA

N


PENGAWASAN POSTEL

DI 16 KECAMATA

N


PENGAWASAN POSTEL

DI 16 KECAMATA

N


PENGAWASAN POSTEL

DI 16 KECAMATA

N

75,000,000 ADANYA SISTEM

PENGELOLAAD DATABASE

PORTEL YANG SELALU

UPTODATE


TERKENDALINYA JUMLAH DAN

TEMPAT TOWER TELEKOMUNIKASI

BELUM TERSEDIA

- - 170 TOWER

TELEKOMUNIKASI

150,000,000 175 TOWER

TELEKOMUNIKASI

150,000,000 180 TOWER

TELEKOMUNIKASI

150,000,000 185 TOWER

TELEKOMUNIKASI

175,000,000 190 TOWER

TELEKOMUNIKASI

175,000,000 190 TOWER TELEKOMUNIK

ASI DAPAT SELALU

TERKONTROL DAN MAMPU MEMENUHI

KEBUTUHAN KOMUNIKASI

DI KABUPATEN JEPARA


1 26 PERPUSTAKAAN

H a l a m a n | VII. 1 6 3 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

791,166,000 746,166,000 798,000,000 879,000,000 972,000,000 1,063,000,000 1,168,000,000 5,626,166,000

MENINGKATNYA KOLEKSI

PERPUSTAKAAN

JUMLAH KOLEKSI 26.434 JUDUL

62.584 EKSEMPLAR

6.592 EKS BUKU, 2.472 TABLOID DAN

MAJALAH, 3.240 KORAN

288,803,000 6.000 EKSEMPLAR BUKU, 16 RAK BUKU,

2.000 TABLOID

DAN MAJALAH, 1.000 KORAN

300,000,000 6.000 EKSEMPLAR BUKU, 16 RAK BUKU, 2.000

TABLOID DAN



TABLOID DAN


360,000,000 6.000 EKSEMPLAR BUKU, 16 RAK BUKU,

2.000 TABLOID

DAN MAJALAH, 1.000 KORAN


TABLOID DAN


430,000,000 36,592 EKSEMPLAR

BUKU, 80 RAK BUKU, 12.472 TABLOID DAN

MAJALAH, 9,240 KORAN

2,098,803,000 KANTOR PERPUSDA


PERPUSTAKAAN UMUM,DAN

PENINGKATAN JUMLAH

PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN

JUMLAH PENGUNJUNG LAYANAN

PERPUSTAKAAN DAERAH 132.802

ORG, JUMLAH POS

LAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING 114 LOKASI

LAYANAN 10 JAM PER HARI,

PENAMBAHAN 6 POS PERLING, 5.000

ORG PENGUNJUNG

243,000,000 LAYANAN 10 JAM

PER HARI, PENAMBAHAN 3

POS PERLING,

5.000 ORG PENGUNJU

NG, PELAYANAN PERPUSTAK

AAN KELILING 975 KALI

260,000,000 LAYANAN 10 JAM


POS PERLING, 5.000 ORG

PENGUNJUNG,

PELAYANAN

PERPUSTAKAAN

KELILING 1.025 KALI,

285,000,000 LAYANAN 10 JAM



PENGUNJUNG,

PELAYANAN

PERPUSTAKAAN

KELILING 1.050 KALI

320,000,000 LAYANAN 10 JAM


POS PERLING,

5.000 ORG PENGUNJU

NG, PELAYANAN PERPUSTAK

AAN KELILING 1.075 KALI,

350,000,000 LAYANAN 10 JAM



PENGUNJUNG,

PELAYANAN

PERPUSTAKAAN

KELILING 1.100 KALI,

385,000,000 PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM 10

JAM PERHARI,PENI

NGKATAN JUMLAH

PENGUNJUNG PERPUSTAKAA

N 35.000 ORG,

PELAYANAN PERPUSTAKAA

N KELILING 5,225 KALI, PENAMBAHAN

21 POS LAYANAN PERLING

1,843,000,000 KANTOR PERPUSDA


PAMERAN BUKU GUNA MENAMBAH REFERENSI BAHAN

BACAAN PADA MASYARAKAT.

PELAKSANAAN PAMERAN

BUKU 1 KALI DALAM 1 TAHUN

SELAMA 7 HARI

1 KALI PAMERAN SELAMA 7 HARI, 25

STAND

30,000,000 1 KALI PAMERAN SELAMA 7 HARI, 25

STAND

35,000,000 1 KALI PAMERAN SELAMA 7 HARI, 20 STAND


45,000,000 1 KALI PAMERAN SELAMA 7 HARI, 20

STAND


55,000,000 6 KALI PAMERAN

SELAMA 42 HARI, 130

STAND

255,000,000 KANTOR PERPUSDA

TERLAKSANANYA KEGIATAN LOMBA SEBAGAI TOLOK

UKUR KEBERHASILAN

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN SERTA PROMOSI PERPUSTAKAAN

PELAKSANAAN 6 JENIS

LOMBA DALAM

RANGKA PROMOSI

PERPUSTAKAAN

TERLAKSANANYA 7 KALI LOMBA

37,370,000 6 JENIS LOMBA, 1

KEG. PROMOSI

PERPUSTAKAAN

45,000,000 6 JENIS LOMBA, 1

KEG. PROMOSI PERPUSTA

KAAN

50,000,000 6 JENIS LOMBA, 1


KAAN

55,000,000 6 JENIS LOMBA, 1

KEG. PROMOSI

PERPUSTAKAAN

60,000,000 6 JENIS LOMBA, 1


KAAN

65,000,000 37 KALI LOMBA,

5 KALI EG. PROMOSI

PERPUSTAKAAN


H a l a m a n | VII. 1 6 4 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERPENUHINYA KELENGKAPAN

SARANA PRASARANA

PERPUSTAKAAN DAERAH

1 SET PERMAINAN ANAK, 1 SET

SARANA EDUKASI, 1 SET PERAGA PENDIDIKAN

, PENAMBAHA

N ATAP PARKIR,

KELENGKAPAN SARANA

PERPUSTAKAAN

1 SET SARANA PRASARANA

PERPUSTAKAAN

48,615,000 1 SET SARANA

PRASARANA

PERPUSTAKAAN

50,000,000 1 SET SARANA

PRASARANA

PERPUSTAKAAN

55,000,000 1 SET SARANA

PRASARANA

PERPUSTAKAAN

60,000,000 1 SET SARANA

PRASARANA

PERPUSTAKAAN

65,000,000 1 SET SARANA

PRASARANA

PERPUSTAKAAN

70,000,000 6 SET SARANA PRASARANA

PERPUSTAKAAN,


TEROLAHNYA BUKU BARU DAN

TERAWATNYA BAHAN PUSTAKA SERTA KOLEKSI LAINNYA PADA PERPUSTAKAAN

DAERAH

22.000 BUKU

TEROLAH, 5.000 BUKU

TERAWAT

PENGOLAHAN 4.000 BUKU, DAN

PERAWATAN 1.000 BUKU

24,088,000 PENGOLAHAN 3.000

BUKU, PERAWATAN 1.000

BUKU.

25,000,000 PENGOLAHAN 3.000


BUKU, ALIH

MEDIA 5 BUKU

27,000,000 PENGOLAHAN 3.000

BUKU, PERAWATAN 1.000 BUKU, ALIH

MEDIA 5 BUKU, STOCK

OPNAME KOLEKSI

30,000,000 PENGOLAHAN 3.000


EKSEMPLAR BUKU, ALIH

MEDIA 5 BUKU

33,000,000 PENGOLAHAN 3.000

BUKU BARU,

PERAWATAN 1.500

EKSEMPLAR BUKU,

ALIH MEDIA 5

BUKU

35,000,000 PENGOLAHAN 19.000 BUKU

BARU, PERAWATAN

DAN PERBAIKAN

7,000 EKSEMPLAR BUKU, ALIH MEDIA 20

BUKU


MENINGKATNYA SDM PENGELOLA PERPUSTAKAAN

400 ORANG TELAH

MENGIKUTI BINTEK

PERPUSTAKAAN

60 ORG 30,000,000 50 ORG 35,000,000 60 ORG 37,000,000 60 ORG 40,000,000 60 ORG 45,000,000 60 ORG 50,000,000 350 ORG PESERTA


TERCAPAINYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

PEMBINAAN 110

PERPUSTAKAAN SEKOLAH

DAN 140 PERPUSTAKA

AN MASYARAKA

T

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DESA 16 KALI, PERPUSTAKAAN

SEKOLAH 10 KALI

24,735,000 PEMBINAAN 20

PERPUSTAKAAN

MASYARAKAT, 20

PERPUSTAKAAN

SEKOLAH, PENGEMBA

NGAN ORGANISA

SI IPI

26,000,000 PEMBINAAN 20

PERPUSTAKAAN

MASYARAKAT, 20

PERPUSTAKAAN

SEKOLAH, PENGEMBA

NGAN ORGANISA

SI IPI

30,000,000 PEMBINAAN 20

PERPUSTAKAAN

MASYARAKAT, 20

PERPUSTAKAAN

SEKOLAH, PENGEMBA

NGAN ORGANISA

SI IPI

35,000,000 PEMBINAAN 20

PERPUSTAKAAN

MASYARAKAT, 20

PERPUSTAKAAN

SEKOLAH, PENGEMBA

NGAN ORGANISA

SI IPI

40,000,000 PEMBINAAN 20

PERPUSTAKAAN

MASYARAKAT, 20

PERPUSTAKAAN

SEKOLAH, PENGEMBA

NGAN ORGANISA

SI IPI

45,000,000 PEMBINAAN 116

PERPUSTAKAAN

MASYARAKAT, 110

PERPUSTAKAAN SEKOLAH,

PENGEMBANGAN ORGANISASI

IPI 5 KALI


TERCAPAINYA PENGELOLAAN

DATABASE PERPUSTAKAAN

SERTA PENGELOLAAN

WEB PERPUSTAKAAN

DATABASE 25.000 BUKU.

DATA BASE BUKU 5.000 EKS,

PENGELOLAAN WEB PERPUSTAKAAN

19,555,000 DATA BASE 3.000 EKS,

PENGELOLAAN WEB

PERPUSTAKAAN

22,000,000 DATA BASE 3.000 EKS,

PENGELOLAAN WEB PERPUSTA

KAAN

25,000,000 DATA BASE 3.000 EKS,


KAAN

27,000,000 DATA BASE 3.000 EKS,

PENGELOLAAN WEB

PERPUSTAKAAN

30,000,000 DATA BASE 3.000 EKS,


KAAN

33,000,000 DATA BASE 20.000

EKSEMPLAR BUKU,

PENGELOLAAN WEB

PERPUSTAKAAN 6 KALI


H a l a m a n | VII. 1 6 5 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

URUSAN PILIHAN

2 1 PERTANIAN


KESEJAHTERAAN PETANI

392,065,000 160,000,000 295,000,000 315,000,000 335,000,000 345,000,000 375,000,000 1,825,000,000

TERLAKSANANYA KRIDA

PEMBANGUNAN

9X KRIDA PEMBANGUN

AN

10 KALI KRIDA PEMBANGUNAN

85,000,000 10X KRIDA PEMBANGU

NAN;

95,000,000 10X KRIDA

PEMBANGUNAN;

100,000,000 10X KRIDA

PEMBANGUNAN;

100,000,000 10X KRIDA PEMBANGU

NAN;

110,000,000 10X KRIDA

PEMBANGUNAN;

125,000,000 60X KRIDA PEMBANGUNAN

;


IAN

TERPANTAUNYA DISTRIBUSI PUPUK DAN PESTISIDA

BERSUBSIDI

4X RAKOR, 4X MONEV,

1X RAKORPROV,

12X RAKOR TK. KAB, 12X

MONITORING

25,000,000 12X RAKOR,

12X PEMANTAU

AN DAN EVALUASI,

5X KONSULTASI/KOORDI

NASI;

25,000,000 12X KOORDINA

SI, 12X PEMANTAU

AN EVALUASI,

40,000,000 12X KOORDINA

SI, 12X PEMANTAU

AN EVALUASI,

60,000,000 12X KOORDINA

SI, 12X PEMANTAU

AN EVALUASI,

60,000,000 12X KOORDINA

SI, 12X PEMANTAU

AN EVALUASI,

75,000,000 72 KOODINASI DAN 72

PEMANTAUAN EVALUASI


IAN

MENINGKATNYA PELAKSANAAN

PROGRAM RASKIN (BERAS UNTUK RUMAH TANGGA

MISKIN) DI KABUPATEN

JEPARA SESUAI INDIKATOR

KINERJA RASKIN DENGAN

TERCAPAINYA 6 (ENAM) TEPAT,

YAITU TEPAT SASARAN PENERIMA

MANFAAT, TEPAT JUMLAH, TEPAT HARGA, TEPAT WAKTU, TEPAT ADMINISTRASI,

DAN TEPAT KUALITAS

HONOR SATKER

BAGI 215 ORANG

HONOR SATKER RASKIN 215 ORANG

50,000,000 6X KOORDINA

SI, 12X PEMANTAUAN/EVALUA

SI, 1X RAKOR

175,000,000 HONOR SATKER

231, 12X RAKOR, 1X SOSIALISA

SI, 1X EVALUASI, BOOKLET

50 EKSEMPLAR/LEAFLET

500 LEMBAR,

12X MONITORING, 12X

KOORDINASI,

BELANJA MODAL/NOTEBOOK;





500 LEMBAR,

12X MONITORING, 12X

KOORDINASI,






500 LEMBAR,

12X MONITORIN

G, 12X KOORDINA

SI, BELANJA

MODAL/NOTEBOOK;





500 LEMBAR,

12X MONITORING, 12X

KOORDINASI,


175,000,000 HONOR SATKER 231, 12X RAKOR,

1X SOSIALISASI, 1X EVALUASI, BOOKLET 50

EKSEMPLAR/LEAFLET 500

LEMBAR, 12X MONITORING,

12X KOORDINASI,

BELANJA MODAL/NOTEB

OOK;


IAN

H a l a m a n | VII. 1 6 6 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

95,600,000 130,600,000 135,000,000 155,000,000 170,000,000 175,000,000 190,000,000 955,600,000

PENINGKATAN VOLUME

PENJUALAN

SERELIA 23,82 TON;

KABI 16,183

TON; BUAH-BUAHAN

2,950 KW; SAYURAN 0,00 KW

VOLUME PENJUALAN SERELIA 2,50 %;

KABI 2,50% ; BUAH-BUAHAN 2%

95,600,000 VOLUME PENJUALAN

SERELIA 2,50 %;

KABI 2,50% ;

BUAH-BUAHAN

2%

100,000,000 VOLUME PENJUALAN SERELIA 2,50 %;

KABI 2,50% ;

BUAH-BUAHAN

2%


KABI 2,50% ;

BUAH-BUAHAN

2%

110,000,000 VOLUME PENJUALAN

SERELIA 2,50 %;

KABI 2,50% ;

BUAH-BUAHAN

2%


KABI 2,5% ; BUAH-

BUAHAN 2%

120,000,000 VOLUME PENJUALAN SERELIA 15

%; KABI 15% ; BUAH-

BUAHAN 12%

645,600,000 DISTANNAK

TERWUJUDNYA PEMASARAN PRODUKSI

PERKEBUNAN YANG EFISIEN

4 PAKET 1 PAKET 35,000,000 1 PAKET 35,000,000 1 PAKET 50,000,000 1 PAKET 60,000,000 1 PAKET 60,000,000 1 PAKET 70,000,000 6 PAKET PROMOSI

310,000,000 DISHUTBUN

2 1 3 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

322,890,000 322,890,000 305,000,000 335,000,000 370,000,000 380,000,000 390,000,000 2,102,890,000

PENINGKATAN LUAS CAKUPAN

APLIKASI TEKNOLOGI PERTANIAN

7 KELOMPOK 7 KELOMPOK 188,900,000 7 KELOMPOK

200,000,000 7 KELOMPOK

210,000,000 7 KELOMPOK

220,000,000 7 KELOMPOK

230,000,000 7 KELOMPOK

240,000,000 49 KELOMPOK 1,288,900,000 DISTANNAK


DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PERKEBUNAN

11 KELOMPOK

TANI

9 KELOMPOK TANI 133,990,000 9 KELOMPOK

105,000,000 9 KELOMPOK

125,000,000 9 KELOMPOK

150,000,000 12 KELOMPOK

150,000,000 9 KELOMPOK

150,000,000 57 KELOMPOK 813,990,000 DISHUTBUN

H a l a m a n | VII. 1 6 7 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


PRODUKSI PERTANIAN/PERKE

BUNAN

1,807,126,000 1,857,126,000 865,000,000 1,060,000,000 1,125,000,000 1,175,000,000 1,230,000,000 7,312,126,000

PENINGKATAN PRODUKSI HASIL

PERTANIAN

SERELIA 238,194 TON; KABI 20,229

TON; BUAH-BUAHAN

5,900 KW; SAYURAN

44,500 KW

SERELIA 2,50 %; KABI 2,50% ;

BUAH-BUAHAN 2%; SAYURAN 2%

582,285,000 SERELIA 2,50 %;

KABI 2,50% ;

BUAH-BUAHAN 2%;

SAYURAN 2%

615,000,000 SERELIA 2,50 %;

KABI 2,50% ;

BUAH-BUAHAN

2%; SAYURAN

2 %

645,000,000 SERELIA 2,50 %;

KABI 2,50% ;

BUAH-BUAHAN

2%; SAYURAN

2 %

675,000,000 SERELIA 2,50 %;

KABI 2,50% ;

BUAH-BUAHAN 2%;

SAYURAN 2 %

700,000,000 SERELIA 2,50 %;

KABI 2,50% ;

BUAH-BUAHAN

2%; SAYURAN

2%

730,000,000 SERELIA 15 %; KABI 15%

; BUAH-BUAHAN 12%;

SAYURAN 12%

3,947,285,000 DISTANNAK

MENINGKATNYA LUASAN

PERKEBUNAN RAKYAT SELUAS

2.598 HA.

20.833 HA 198 HA 1,274,841,000 428 HA 250,000,000 493 HA 415,000,000 493 HA 450,000,000 493 HA 475,000,000 493 HA 500,000,000 2598 HA 3,364,841,000 DISHUTBUN

2 1 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN

PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

355,947,000 304,187,000 422,000,000 454,000,000 491,000,000 508,000,000 540,000,000 2,719,187,000

MENINGKATNYA KELAS KELOMPOK PETANI BINAAN

300 KELOMPOK

TANI

20 KELOMPOK 92,975,000 20 KELOMPOK

TANI

100,000,000 20 KELOMPOK

120,000,000 20 KELOMPOK

120,000,000 20 KELOMPOK

120,000,000 20 KELOMPOK

120,000,000 120 KELOMPOK

TANI



SUMBERDAYA MANUSIA PENYULUH

PERTANIAN, MENINGKATNYA

MUTU PENYELENGGARAA

N PENYULUHAN PERTANIAN,

MENINGKATNYA KEPEMIMPINAN

DAN KELEMBAGAAN

PETANI.

0 0 - 16 KEGIATAN

100,000,000 16 KEGIATAN

100,000,000 16 KEGIATAN

125,000,000 16 KEGIATAN

130,000,000 16 KEGIATAN

150,000,000 80 KEGIATAN 605,000,000 BAG. PEREKONOM

IAN

H a l a m a n | VII. 1 6 8 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2 1 6 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

TERKENDALINYA PENYEBARAN

PENYAKIT HEWAN DAN PENURUNAN

KEJADIAN PENYAKIT HEWAN

ZOONOSIS, EXOTIK,

STRATEGIS DAN EKONOMIS

91 KASUS PENYAKIT HEWAN

STRATEGIS, 1,209 KASUS

ZOONOSIS, 36,435 PENYAKIT HEWAN

EKONOMIS

PENURUNAN: 5 % KASUS PENYAKIT

HEWAN STRATEGIS, 2,50% KASUS

ZOONOSIS, 7,5 % PENYAKIT HEWAN

EKONOMIS

211,212,000 PENURUNAN: 5 % KASUS

PENYAKIT HEWAN

STRATEGIS, 2,50% KASUS

ZOONOSIS, 7,5 %

PENYAKIT HEWAN

EKONOMIS


PENYAKIT HEWAN

STRATEGIS, 2,50%

KASUS ZOONOSIS, 7,5 % PENYAKIT HEWAN

EKONOMIS


PENYAKIT HEWAN

STRATEGIS, 2,50%


EKONOMIS


PENYAKIT HEWAN

STRATEGIS, 2,50% KASUS

ZOONOSIS, 7,5 %

PENYAKIT HEWAN

EKONOMIS


PENYAKIT HEWAN

STRATEGIS, 2,50%


EKONOMIS


PENYAKIT HEWAN

STRATEGIS, 150% KASUS ZOONOSIS, 45 % PENYAKIT

HEWAN EKONOMIS

1,441,212,000 DISTANNAK


PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

0 - 1,653,000,000 1,733,500,000 1,814,000,000 1,895,000,000 1,975,000,000 9,070,500,000

PENINGKATAN PRODUKSI HASIL

PETERNAKAN

PRODUKSI DAGING

3,542,165 KG,

PRODUKSI TELUR

1,319,145 KG

PRODUKSI DAGING 1,50 %, PRODUKSI

TELUR 1,50 %

1,653,000,000 PRODUKSI DAGING 1,50 %, PRODUKSI

TELUR 1,50 %


TELUR 1,50 %


TELUR 1,50 %


TELUR 1,50 %

1,975,000,000 PRODUKSI DAGING 9 %,

PRODUKSI TELUR 9 %

9,070,500,000 DISTANNAK


PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PETERNAKAN

73,633,000 273,633,000 580,000,000 440,000,000 450,000,000 410,000,000 420,000,000 2,573,633,000

PENINGKATAN SARANA

PRASARANA PEMASARAN

HASIL PRODUKSI PETERNAKAN

YANG REPRESENTATIF

1 UNIT YG REPRENTATI

F

PENINGKATAN 1 UNIT

273,633,000 PENINGKATAN 1 UNIT






2,573,633,000 DISTANNAK

2 1 9 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN

132,625,000 572,625,000 615,000,000 660,000,000 705,000,000 750,000,000 795,000,000 4,097,625,000

MENINGKATNYA PEMANFAATAN

TEKNOLIGI DIBIDANG

PETERNAKAN

17 KELOMPOK


615,000,000 7 KELOMPOK

660,000,000 7 KELOMPOK

705,000,000 7 KELOMPOK

750,000,000 7 KELOMPOK

795,000,000 52 KELOMPOK 4,097,625,000 DISTANNAK

H a l a m a n | VII. 1 6 9 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2 1 10 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN

4,548,200,000 4,455,200,000 4,680,000,000 4,900,000,000 5,130,000,000 5,355,000,000 5,580,000,000 30,100,200,000

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN

PRAS. LAHAN

38,150 M, PRAS. AIR 2,300 HA, ALSINTAN 95 UNIT

PRAS. LAHAN 5 %, PRAS. AIR 5 %, ALSINTAN 5 %

4,455,200,000 PRAS. LAHAN 5 %, PRAS. AIR 5 %, ALSINTAN

5 %


5 %


5 %


5 %


5 %

5,580,000,000 PRAS. LAHAN 30 %, PRAS. AIR 30 %,

ALSINTAN 30 %

30,100,200,000 DISTANNAK

2 1 11 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN

SARANA PERTANIAN/PERKE

BUNAN

0 93,000,000 1,575,000,000 1,675,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000 8,443,000,000

MENINGKATNYA SARANA

PRASARANA PERKEBUNAN 48

UNIT

15 UNIT 9 UNIT 93,000,000 7 UNIT 1,575,000,000 8 UNIT 1,675,000,000 8 UNIT 1,700,000,000 8 UNIT 1,700,000,000 8 UNIT 1,700,000,000 48 UNIT 8,443,000,000 DISHUTBUN

2 1 12 PROGRAM PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

DAN KELEMBAGAAN PETANI

0 490,000,000 525,000,000 600,000,000 665,000,000 730,000,000 795,000,000 3,805,000,000

MENINGKATNYA PENGUATAN

KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI

DAN PENGOLAHAN HASIL.

25 KELOMPOK

TANI.


20,000,000 2 KELOMPOK

40,000,000 2 KELOMPOK

50,000,000 2 KELOMPOK

60,000,000 2 KELOMPOK

70,000,000 12 KELOMPOK TANI


PENINGKATAN KELAS

KEMAMPUAN KELOMPOK

P=625 KLK, L=343 KLP,

M=124 KLP, U=28

KLP

P=558 KLP, L=390 KLP, M=139 KLP,

U=33 KLP

375,000,000 P=531 KLP,

L=399 KLP,

M=144 KLP, U=46

KLP

425,000,000 P=501 KLP,

L=392 KLP,

M=167 KLP,

U=60 KLP

475,000,000 P=490 KLP,

L=391 KLP,

M=173 KLP,

U=66 KLP

525,000,000 P=481 KLP,

L=384 KLP,

M=176 KLP, U=79

KLP

575,000,000 P=475 KLP,

L=370 KLP,

M=174 KLP,

U=90 KLP

625,000,000 P=475 KLP, L=370 KLP, M=174 KLP, U=90 KLP

3,000,000,000 DISTANNAK

TERBENTUKNYA LAMBAGA

KEUANGAN MIKRO (LKMA)

3 LKMA 10 LKMA 75,000,000 15 LKMA 80,000,000 15 LKMA 85,000,000 15 LKMA 90,000,000 15 LKMA 95,000,000 18 LKMA 100,000,000 91 LKMA 525,000,000 DISTANNAK

2 2 KEHUTANAN -

H a l a m a n | VII. 1 7 0 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2 2 1 PROGRAM PEMANFAATAN

POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

80,000,000 60,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 740,000,000

MENINGKATNYA PEMANFATAAN

POTENSI SUMBER DAYA HUTAN

20 KELOMPOK


60,000,000 6 KELOMPOK

150,000,000 6 KELOMPOK

150,000,000 6 KELOMPOK

150,000,000 6 KELOMPOK

150,000,000 34 KELOMPOK 740,000,000 DISHUTBUN

2 2 2 PROGRAM REHABILITASI

HUTAN DAN LAHAN

1,628,284,000 1,676,575,000 1,895,000,000 1,975,000,000 2,070,000,000 2,120,000,000 2,120,000,000 12,256,575,000

BERKURANGNYA LAHAN KRITIS

SEHINGGA DAPAT MENGURANGI

POTENSI BENCANA ALAM

TERDAPAT LAHAN KRITIS SELUAS

15.100,55 HA

630 HA, 37 UNIT SR, 7 UNIT DPN

1,676,575,000 600 HA, 35 UNIT SR, 6

UNIT DPN

1,815,000,000 677 HA, 25 UNIT SR, 6

UNIT DPN

1,875,000,000 678 HA, 25 UNIT SR, 6

UNIT DPN

1,950,000,000 679 HA, 25 UNIT SR, 6

UNIT DPN

2,000,000,000 678 HA, 25 UNIT SR, 6

UNIT DPN

2,000,000,000 3.942 HA, 172 UNIT SR,

37 DPN

11,316,575,000 DISHUTBUN


DAN KONSERVASI SUMBER DAYA

HUTAN

219,855,000 200,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 470,000,000


MASYARAKAT AKAN

PENTINGNYA HUTAN SEBAGAI

EKOSISTEM

1 PKSM (PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA

MASYARAKAT)

2 PKSM 200,000,000 1 PKSM 40,000,000 1 PKSM 50,000,000 1 PKSM 60,000,000 1 PKSM 60,000,000 1 PKSM 60,000,000 7 PKSM 470,000,000 DISHUTBUN


PENERBITAN INDUSTRI HASIL

HUTAN

0 40,000,000 50,000,000 60,000,000 60,000,000 75,000,000 75,000,000 360,000,000


PEMBINAAN/SOSIALISASI/PENYULU

HAN DAN PENERTIBAN

PEREDARAN & PENATAUSAHAAN

HASIL HUTAN

2 KALI 2 KALI 40,000,000 2 KALI 50,000,000 2 KALI 60,000,000 2 KALI 60,000,000 2 KALI 75,000,000 2 KALI 75,000,000 12 KALI 360,000,000 DISHUTBUN

H a l a m a n | VII. 1 7 1 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2 3 ENERGI DAN SUMBERDAYA

MINERAL

-

2 3 1 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BIDANG PERTAMBANGAN

169,400,000 169,400,000 350,000,000 300,000,000 175,000,000 50,000,000 50,000,000 1,094,400,000

MENINGKATNYA PENGETAHUAN MASYARAKAT

TERHADAP KEGIATAN

PERTAMBANGAN YANG BAIK (GOOD

MINING PRACTICE)

ADANYA 13 IUP YANG

SUDAH DIREKONSILIASI SECARA NASIONAL

2 IUP 169,400,000 3 IUP, 1 DOKUMEN CAKUPAN

AIR TANAH

350,000,000 3 IUP, 1 DOKUMEN ZONA CAT

300,000,000 3 IUP, 1 DOKUMEN GEOLOGI

TATA LINGKUNG

AN

175,000,000 3 IUP 50,000,000 3 IUP 50,000,000 17 IUP, 1 DOKUMEN

CAKUPAN AIR TANAH, 1 DOKUMEN

ZONA CAT, 1 DOKUMEN

GEOLOGI TATA LINGKUNGAN

1,094,400,000 DBMP & ESDM

2 3 2 PROGRAM PENGAWASAN DAN

PENERTIBAN KEGIATAN RAKYAT YANG BERPOTENSI

MERUSAK LINGKUNGAN

0 - 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 250,000,000

MENURUNNYA TINGKAT

KERUSAKAN LINGKUNGAN

AKIBAT KEGIATAN PERTAMBANGAN RAKYAT ILEGAL

ADANYA BEBERAPA

KERUSAKAN LINGKUNGA

N

3 KECAMATA

N

50,000,000 3 KECAMATA

N

50,000,000 3 KECAMATA

N

50,000,000 3 KECAMATA

N

50,000,000 3 KECAMATA

N

50,000,000 15 KECAMATAN

250,000,000 DBMP & ESDM

2 3 3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

BIDANG KETENAGALISTRIKA

N

2,444,730,000 2,444,730,000 2,500,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 17,944,730,000

MENINGKATNYA PENYEDIAAN

ENERGI LISTRIK

117 LOKASI, 1 GEDUNG GENSET

22 LOKASI 2,444,730,000 20 LOKASI 2,500,000,000 20 LOKASI 3,000,000,000 20 LOKASI 3,000,000,000 20 LOKASI 3,500,000,000 20 LOKASI 3,500,000,000 123 LOKASI, 1 GENSET

17,944,730,000 DBMP & ESDM

H a l a m a n | VII. 1 7 2 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


GEOLOGI DAERAH

0 - 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 375,000,000

ADANYA DOKUMEN

GEOLOGI DAERAH DALAM

MENDUKUNG KEGIATAN

PERTAMBANGAN

3 DOKUMEN POTENSI GEOLOGI TINGKAT

KECAMATAN

1 DOKUMEN GEOLOGI DAERAH

75,000,000 1 DOKUMEN GEOLOGI DAERAH





375,000,000 DBMP & ESDM


ENERGI BARU DAN TERBARUKAN YANG

RAMAH LINGKUNGAN

0 - - 200,000,000 200,000,000 80,000,000 150,000,000 630,000,000

MENGURANGI KETERGANTUNGA

N PADA BBM

1 UNIT PLT BARU

TERBARUKAN

- - 1 UNIT PLT BARU

TERBARUJAN

80,000,000 2 UNIT PLT BARU TERBARUJ

AN

150,000,000 3 UNIT PLT BARU

TERBARUJAN

230,000,000 DBMP & ESDM

2 4 PARIWISATA


PEMASARAN PARIWISATA

3,636,000,000 666,000,000 939,000,000 1,099,500,000 1,211,375,000 1,228,645,000 1,242,328,000 6,386,848,000

MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATA DI KABUPATEN

JEPARA

1.206.084 (ORANG)

1.266.400 (ORANG)

630,000,000 1.329.800 (ORANG)

750,000,000 1.396,200

(ORANG)

900,000,000 1.466.000

(ORANG)

1,000,000,000 1.539,500 (ORANG)

1,000,000,000 1.616,475

(ORANG)

1,000,000,000 8,614,37500 (ORANG)

5,280,000,000 DISPARBUD

TERLAKSANANYA PEMBUATAN CD

PROMOSI KARIMUNJAWA

27 PULAU 1000 KEPING

150,000,000 1500 KEPING

157,500,000 2000 KEPING

165,375,000 2500 KEPING

173,645,000 3000 KEPING

182,328,000 10000 KEPING


TERLAKSANANYA PEMILIHAN DUTA

WISATA KABUPATEN

JEPARA

1 PASANG DUTA

WISATA

1 PASANG DUTA WISATA

36,000,000 1 PASANG DUTA

WISATA


WISATA


WISATA


WISATA


WISATA

60,000,000 5 PASANG DUTA WISATA


H a l a m a n | VII. 1 7 3 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


DESTINASI PARIWISATA

3,510,000,000 1,510,000,000 1,635,500,000 1,968,000,000 1,914,000,000 2,105,000,000 2,300,000,000 11,432,500,000

MENINGKATNYA SARANA/PRASARANA KURA-KURA OCEAN PARK

1 PAKET KURA-KURA

1 PAKET KURA-KURA

400,000,000 1 PAKET KURA-KURA






3,081,000,000 DISPARBUD

TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN

ANJUNGAN JEPARA DI

MAEROKOCO

1 GEDUNG 1 GEDUNG 25,000,000 1 GEDUNG 27,500,000 1 GEDUNG 30,000,000 1 GEDUNG 33,000,000 1 GEDUNG 36,000,000 1 GEDUNG 40,000,000 PERAWATAN GEDUNG 5

TAHUN


TERLAKSANANYA PENGEMBANGAN

BENTENG PORTUGIS

1 HOMESTAY & GARDU PANDANG

1 HOMESTAY & 1 GARDU PANDANG

250,000,000 1 HOMESTAY

& 1 GARDU

PANDANG

250,000,000 2 HOMESTAY

& 1 GARDU

PANDANG

450,000,000 1 HOMESTAY

& 1 GARDU

PANDANG

250,000,000 1 HOMESTAY

& 1 GARDU

PANDANG

275,000,000 1 HOMESTAY

& 1 GARDU

PANDANG

300,000,000 6 HOMESTAY & 5 GARDU PANDANG

1,775,000,000 DISPARBUD

TERLAKSANANYA PESTA LOMBAN (SYAWALAN)

3 OBYEK 3 OBYEK 355,000,000 3 OBYEK 390,000,000 3 OBYEK 429,000,000 3 OBYEK 470,000,000 3 OBYEK 515,000,000 3 OBYEK 570,000,000 3 OBYEK 5 KALI

KEGIATAN

2,729,000,000 DISPARBUD

TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN

GAPURO DI DESA WISATA

1 GAPURO 100,000,000 1 GAPURO 110,000,000 1 GAPURO 120,000,000 1 GAPURO 130,000,000 1 GAPURO 145,000,000 1 GAPURO 160,000,000 5 GAPURO 765,000,000 DISPARBUD

TERLAKSANANYA KAWASAN PUNGKRUK

100 METER 100 METER 130,000,000 100 METER

143,000,000 100 METER

155,000,000 100 METER

170,000,000 100 METER

190,000,000 100 METER

200,000,000 500 METER 988,000,000 DISPARBUD

TERLAKSANANYA PEMBINAAN DAN

PELATIHAN PELAKU WISATA

3 POKDARWIS

3 POKDARWIS 50,000,000 5 POKDARWI

S

55,000,000 7 POKDARWI

S

60,000,000 8 POKDARWI

S

66,000,000 8 POKDARWI

S

73,000,000 8 POKDARWI

S

80,000,000 36 POKDARWIS


TERLAKSANANYA PENUNJANG

KEGIATAN TIC

1 KEGIATAN 1 KEGIATAN 30,000,000 1 KEGIATAN

33,000,000 1 KEGIATAN

36,000,000 1 KEGIATAN

40,000,000 1 KEGIATAN

44,000,000 1 KEGIATAN




ANGGOTA SAKA PANDU WISATA

6 KALI KEMAH

6 KALI KEMAH 30,000,000 6 KALI KEMAH

33,000,000 6 KALI KEMAH

36,000,000 6 KALI KEMAH

40,000,000 6 KALI KEMAH

44,000,000 6 KALI KEMAH

48,000,000 30 KALI KEMAH


H a l a m a n | VII. 1 7 4 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERTATANYA OBYEK WISATA

BARU DI KABUPATEN

JEPARA

1 OBYEK 1 OBYEK 100,000,000 1 OBYEK 110,000,000 1 OBYEK 120,000,000 1 OBYEK 130,000,000 1 OBYEK 140,000,000 1 OBYEK 150,000,000 6 OBYEK 750,000,000 DISPARBUD

TERAWATNYA SITUS

PENINGGALAN SEJARAH DI KABUPATEN

JEPARA

16 SITUS 16 SITUS 40,000,000 16 SITUS 44,000,000 16 SITUS 48,000,000 16 SITUS 53,000,000 16 SITUS 58,000,000 16 SITUS 64,000,000 80 SITUS 307,000,000 DISPARBUD

2 4 3 PROGRAM PENGENGEMBANGA

N KEMITRAAN PARIWISATA

0 50,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 125,000,000 150,000,000 685,000,000

MENINGKATNYA HUBUNGAN

DENGAN STAKEHOLDER

BIDANG PARIWISATA

5 ORGANISASI

5 ORGANISASI 50,000,000 5 ORGANISA

SI

120,000,000 6 ORGANISA

SI

120,000,000 6 ORGANISA

SI

120,000,000 6 ORGANISA

SI

125,000,000 6 ORGANISA

SI

150,000,000 34 ORGANISASI


2 4 4 PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN

KEPARIWISATAAN

0 816,952,000 1,115,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 6,831,952,000


KUANTITAS SDM PARIWISATA DAN

SENI BUDAYA PENUNJANG PARIWISATA

209 JENIS 155 ORG, 4 KALI PENTAS

315,000,000 395 ORG, 4 KALI PENTAS

315,000,000 395 ORG, 5 KALI PENTAS

400,000,000 395 ORG, 5 KALI PENTAS

400,000,000 400 ORG, 5 KALI PENTAS

450,000,000 400 ORG, 5 KALI PENTAS

450,000,000 1.210 ORANG (24 KALI PENTAS)

2,330,000,000 DISPARBUD

MENINGKATNYA PENUNJANG

OPERASIONAL DAN

PENGELOLAAN PENDAPATAN

73 ORANG 73 ORANG 501,952,000 73 ORANG 800,000,000 73 ORANG 800,000,000 73 ORANG 800,000,000 73 ORANG 800,000,000 73 ORANG 800,000,000 4,501,952,000

2 4 5 PROGRAM PANINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA OBJEK WISATA

0 1,700,000,000 2,870,000,000 3,150,000,000 3,465,000,000 3,800,000,000 4,200,000,000 19,185,000,000

MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARA DI

OBYEK WISATA

4 JENIS 4 JENIS 1,700,000,000 10 JENIS 2,870,000,000 10 JENIS 3,150,000,000 10 JENIS 3,465,000,000 10 JENIS 3,800,000,000 10 JENIS 4,200,000,000 60 JENIS 19,185,000,000 DISPARBUD

H a l a m a n | VII. 1 7 5 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2 5 KELAUTAN DAN PERIKANAN

-


MITIGASI BENCANA ALAM LAUT DAN

PRAKIRAAN IKLIM LAUT

100,000,000 25,000,000 275,000,000 302,500,000 332,750,000 366,025,000 402,627,500 1,703,902,500

MENINGKATNYA PENANGANAN

NELAYAN KORBAN BENCANA ALAM DI

LAUT

30 KASUS 35 KASUS 25,000,000 40 KASUS 275,000,000 45 KASUS 302,500,000 50 KASUS 332,750,000 55 KASUS 366,025,000 60 KASUS 402,627,500 20 KASUS 1,703,902,500 DISLUTKAN

MENURUNNYA JUMLAH KASUS KECELAKAN DI

LAUT

- - 60 KASUS 57 KASUS 54 KASUS 51 KASUS 48 KASUS 12 KASUS


PERIKANAN TANGKAP

50,000,000 1,072,273,000 2,000,000,000 2,200,000,000 2,420,000,000 2,662,000,000 8,133,076,000 18,487,349,000

MENINGKATNYA HASIL PERIKANAN

TANGKAP

6.250 TON 6.350 TON 1,072,273,000 6.453 TON 2,000,000,000 6.558 TON

2,200,000,000 6.665 TON

2,420,000,000 6.773 TON 2,662,000,000 6.883 TON

8,133,076,000 6.883 TON 18,487,349,000 DISLUTKAN


TEKNOLOGI PENAGKAPAN

IKAN

7 PAKET TEKNOLOGI

2 PAKET TEKNOLOG

I

2 PAKET TEKNOLOG

I

2 PAKET TEKNOLOGI

2 PAKET TEKNOLOG

I

19 PAKET TEKNOLOGI

-

OPTIMALISASI FUNGSI TPI

1 TPI 2 TPI 75,000,000 3 TPI 100,000,000 3 TPI 100,000,000 2 TPI 80,000,000 2 TPI 80,000,000 12 TPI 1,427,498,000

2 5 3 PROGRAM OPTIMALISASI

PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

1,153,223,000 975,000,000 1,072,500,000 1,179,750,000 1,297,725,000 1,427,498,000 7,105,696,000

H a l a m a n | VII. 1 7 6 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA PENGEMBANGAN

USAHA PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

10 KLOMPOK

2 KELOMPOK 1,153,223,000 4 KELOMPOK

975,000,000 4 KELOMPOK

1,072,500,000 4 KELOMPOK

1,179,750,000 4 KELOMPOK

1,297,725,000 4 KELOMPOK

1,427,498,000 32 KELOMPOK 7,105,696,000 DISLUTKAN


KESADARAN DAN PENEGAKAN

HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN

SUMBERDAYA LAUT

135,000,000 - 400,000,000 440,000,000 484,000,000 532,400,000 585,640,000 2,442,040,000

TERCIPTANYA SITUASI

KONDUSIF DI WILAYAH PERAIRAN

KABUPATEN JEPARA

11 KASUS, 5

POKWASMAS

10 KASUS, 6 POKWASMAS

10 KASUS, 6

POKWASMAS

400,000,000 9 KASUS, 7

POKWASMAS

440,000,000 8 KASUS, 8

POKWASMAS

484,000,000 7 KASUS, 9

POKWASMAS

532,400,000 6 KASUS, 10

POKWASMAS

585,640,000 6 KASUS, 10 POKWASMA

S

2,442,040,000 DISLUTKAN

MENINGKATNYA PERAN AKTIF KELOMPOK

MASYARAKAT DALAM

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN SUMBERDAYA

KELAUTAN DAN TUMBUHNYA KELOMPOK

MASYARAKAT PENGAWAS BARU


BUDIDAYA PERIKANAN

0 75,000,000 3,492,500,000 3,841,750,000 4,225,925,000 4,648,517,500 19,458,692,500

MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN

BUDIDAYA LAUT, AIR TAWAR DAN

AIR PAYAU

4.772 TON 4.915 TON 75,000,000 5.062 TON 3,175,000,000 5.214 TON

3,492,500,000 5.371 TON

3,841,750,000 5.532 TON 4,225,925,000 5.698 TON

4,648,517,500 5.698 TON 19,458,692,500 DISLUTKAN

H a l a m a n | VII. 1 7 7 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN

2 PAKET TEKNOLOGI

2 PAKET TEKNOLOG

I

2 PAKET TEKNOLOG

I

2 PAKET TEKNOLOGI

2 PAKET TEKNOLOG

I

10 PAKET TEKNOLOGI

2 5 6 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN,

PESISIR DAN PULAU-PULAU

KECIL

0 - 1,100,000,000 1,210,000,000 1,331,000,000 1,464,100,000 6,105,100,000

MENINGKATNYA PENGELOLAAN

DAN REHABILITASI

KAWASAN EKOSISTEM

PESISIR DAN LAUT TERMASUK

KARIMUNJAWA

61.49 HA 0.3 HA, 2 KELOMPOK

- 0.3 HA, 2 KELOMPOK

1,000,000,000 0.3 HA, 2 KELOMPOK

1,100,000,000 0.3 HA, 2 KELOMPOK

1,210,000,000 0.3 HA, 2 KELOMPOK

1,331,000,000 0.3 HA, 2 KELOMPOK

1,464,100,000 63 HA, 10 KELOMPOK

6,105,100,000 DISLUTKAN

MENURUNNYA AREAL KAWASAN KRITIS PESISIR

940 HA 0.3 HA 100,000,000 0.3 HA 0.3 HA 0.3 HA 0.3 HA 0.3 HA 1.5 HA

2 6 PERDAGANGAN -

2 6 1 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

54,455,000 79,455,000 475,000,000 370,000,000 420,000,000 460,000,000 520,000,000 2,324,455,000

TERPANTAUNYA HARGA SEMBAKO,

BARANG KADALUWARSA, DAN STOK BBM

5X MONITORIN

G

4X MONITORING 25,000,000 5X MONITORIN

G

25,000,000 6X MONITORI

NG


NG

40,000,000 6X MONITORIN

G


NG

60,000,000 33X MONITORING


IAN

TERPETAKANNYA KEBUTUHAN LPG

3 KG DI KABUPATEN

JEPARA

- - - 1X SOSIALISA

SI, 1X RAKOR,

PENDATAAN 215

ORANG, 6X MONITORIN

G

150,000,000 - - - - - - - - 1X SOSIALISASI, 1X RAKOR, PENDATAAN 215 ORANG,

6X MONITORING


IAN

H a l a m a n | VII. 1 7 8 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TERPANTAUNYA FLUKTUASI HARGA

SEMBAKO

4 X 12 BULAN

PUBLIKASI HARGA SEMBAKO 4X

12 BULAN

13,785,000 PUBLIKASI HARGA

SEMBAKO 4X 12 BULAN


SEMBAKO 4X 12 BULAN


SEMBAKO 4X 12 BULAN


SEMBAKO 4X 12 BULAN


SEMBAKO 4X 12 BULAN


SEMBAKO 4 X 12 BULAN

163,785,000 DISINDAG

TERPANTAUNYA LEGALITAS DAN TERSEDIANYA

DATA PERUSAHAAN

SERTA KEGIATAN USAHA PENYALUR

KOMODITI BERSUBSIDI

25 UNIT USAHA

LEGALITAS DAN VALIDASI DATA

SIUP DAN TDP 25 UNIT USAHA

6,410,000 LEGALITAS DAN

VALIDASI DATA SIUP DAN TDP 50 UNIT

USAHA DAN SOSIALISA

SI


VALIDASI DATA

SIUP DAN TDP 100

UNIT USAHA DAN

SOSIALISASI


VALIDASI DATA

SIUP DAN TDP 125

UNIT USAHA DAN

SOSIALISASI


VALIDASI DATA SIUP DAN TDP 150 UNIT

USAHA DAN SOSIALISA

SI


VALIDASI DATA

SIUP DAN TDP 175

UNIT USAHA DAN

SOSIALISASI

125,000,000 LEGALITAS DAN VALIDASI

DATA SIUP DAN TDP 625 UNIT USAHA

DAN SOSIALISASI


MENINGKATNYA DAN

TERLINDUNGINYA HAK-HAK

KONSUMEN

5 (LIMA) LPK

6 (ENAM) LPK 20,534,000 6 (ENAM) LPK DAN BPSK

75,000,000 6 (ENAM) LPK DAN BPSK






TERDATA DAN TERMONITORNYA ALAT UKUR TAKAR

TIMBANG DA PERLENGKAPANNY

A (UTTP) DAN BDKT

2.475 WAJIB TERA

2.912 WAJIB TERA 13,726,000 3.250 WAJIB TERA

30,000,000 3.500 WAJIB TERA

35,000,000 3.750 WAJIB TERA

40,000,000 4.000 WAJIB TERA

45,000,000 4.250 WAJIB TERA

50,000,000 4.250 WAJIB TERA

213,726,000 DISINDANG

MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN

KESADARAN MASYARAKAT

TENTANG HAKI

DIAKUINYA PRODUK IG

KACANG OPEN DAN TERPELIHA

RANYA MUJ

110,000,000 DIAKUINYA PRODUK

IG KACANG

OPEN DAN TERPELIHA

RANYA MUJ


IG KACANG

OPEN DAN TERPELIHA

RANYA MUJ

130,000,000 DIAKUINYA PRODUK IG

KACANG OPEN DAN TERPELIHA

RANYA MUJ


IG KACANG

OPEN DAN TERPELIHA

RANYA MUJ

150,000,000 DIAKUINYA PRODUK IG

KACANG OPEN DAN

TERPELIHARANYA MUJ

650,000,000 DISINDANG

2 6 2 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA

PERDAGANGAN INTERNASIONAL

0 884,000,000 1,000,000,000 1,100,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 1,600,000,000 7,184,000,000

PENINGKATAN NILAI EKSPOR

138 JT US$,

PENINGKATAN NILAI EKSPOR 141, 45 JT

US$,

884,000,000 PENINGKATAN NILAI

EKSPO 145 JT US $, 1

1,000,000,000 PENINGKATAN NILAI

EKSPO 148 JT US $,


EKSPO 152 JT US $,


EKSPO 156 JT US $,


EKSPO 160 JT US $,

1,600,000,000 PENINGKATAN NILAI EKSPO

761 JT US $,

7,184,000,000 DISINDAG

H a l a m a n | VII. 1 7 9 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2 6 3 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

EKSPOR

1,162,560,000 40,000,000 47,000,000 55,000,000 63,000,000 70,000,000 80,000,000 355,000,000

TERSEDIANYA INFORMASI

EKSPOR BAGI PELAKU USAHA

INFORMASI EKSPOR

BULANAN, TRIWULAN, TAHUNAN

INFORMASI EKSPOR BULANAN, TRIWULAN, TAHUNAN

10,000,000 INFORMASI EKSPOR


12,000,000 INFORMASI EKSPOR BULANAN, TRIWULAN

, TAHUNAN


, TAHUNAN




, TAHUNAN




PENINGKATAN SDM PELAKU

EKSPOR

20 ORANG 20 ORANG 30,000,000 20 ORANG 35,000,000 20 ORANG 40,000,000 20 ORANG 45,000,000 20 ORANG 50,000,000 20 ORANG 55,000,000 120 ORANG 255,000,000 DISINDAG


EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

0 590,000,000 575,000,000 760,000,000 955,000,000 1,140,000,000 1,325,000,000 5,345,000,000

TERPELIHARANYA SARANA

PERDAGANGAN JTTC

1 GEDUNG 1 GEDUNG 250,000,000 1 GEDUNG 50,000,000 1 GEDUNG 100,000,000 1 GEDUNG 150,000,000 1 GEDUNG 200,000,000 1 GEDUNG 250,000,000 1 GEDUNG 1,000,000,000 DISINDAG

PENINGKATAN PANGSA PASAR

DOMESTIK

1 KELOMPOK IKM

1 KELOMPOK IKM 100,000,000 1 KELOMPOK

IKM

110,000,000 1 KELOMPOK

IKM

120,000,000 1 KELOMPOK

IKM

130,000,000 1 KELOMPOK

IKM

140,000,000 1 KELOMPOK

IKM

150,000,000 6 KELOMPOK IKM


PENINGKATAN PARTISIPASI IKM DALAM PROMOSI

LOKAL

35 IKM 25 IKM 100,000,000 25 IKM 150,000,000 30 IKM 200,000,000 30 IKM 250,000,000 30 IKM 300,000,000 30 IKM 350,000,000 175 IKM 1,350,000,000 DISINDAG

PENINGKATAN PANGSA PASAR PRODUK KHAS

JEPARA

1 KEGIATAN PROMOSI

1 KEGIATAN PROMOSI

40,000,000 1 KEGIATAN PROMOSI







MENINGKATNYA DAYA TAMPUNG RESI GUDANG

TERHADAP HASIL PANEN PETANI

22 TON GABAH

75 TON GABAH 100,000,000 100 TON GABAH &

PEMBUATAN SELASAR

200,000,000 125 TON GABAH &

PENGADAAN RICE MILL

250,000,000 150 TON GABAH DAN

TAMBAHAN MESIN DRYER

300,000,000 175 TON GABAH

350,000,000 200 TON GABAH

400,000,000 825 TON GABAH

1,600,000,000 DISINDAG


SARANA PERDAGANGAN

11,150,000,000 11,150,000,000 15,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 106,150,000,000

H a l a m a n | VII. 1 8 0 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


KUANTITAS SARANA

PERDAGANGAN

16 UNIT SARANA

PERDAGANGAN PASAR KOMUNAL

5 UNIT (PASAR MAYONG,

KARIMUNJAWA, PASAR BUAH

NGABUL, DEMAAN, LEBAK) DAN JTCC

11,150,000,000 5 UNIT SARANA


15,000,000,000 3 UNIT SARANA

PERDAGANGAN

PASAR KOMUNAL

20,000,000,000 5 UNIT SARANA

PERDAGANGAN

PASAR KOMUNAL

20,000,000,000 5 UNIT SARANA


20,000,000,000 5 UNIT SARANA

PERDAGANGAN

PASAR KOMUNAL

20,000,000,000 30 UNIT SARANA

PERDAGANGAN PASAR

KOMUNAL


DAN KEBERSIHAN

2 7 PERINDUSTRIAN -


KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI

0 - 100,000,000 100,000,000 120,000,000 130,000,000 140,000,000 590,000,000

PENINGKATAN KEMAMPUAN IKM YANG BERBASIS TEKNOLOGI DAN

TI BAGI IKM

- - - 10 IKM 100,000,000 10 IKM 100,000,000 10 IKM 120,000,000 10 IKM 130,000,000 10 IKM 140,000,000 50 IKM 590,000,000 DISINDAG

2 7 2 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

721,823,000 682,900,000 875,000,000 1,050,000,000 1,225,000,000 1,400,000,000 1,575,000,000 6,807,900,000

MENINGKATNYA KEMAMPUAN

BERUSAHA DAN PEMBERDAYAAN

IKM

75 PELAKU IKM

80 PELAKU IKM 450,000,000 82 PELAKU IKM

600,000,000 82 PELAKU IKM

750,000,000 82 PELAKU IKM

900,000,000 82 PELAKU IKM

1,050,000,000 82 PELAKU IKM

1,200,000,000 490 PELAKU IKM

4,950,000,000 DISINDAG

PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

BAGI IKM

0 2 PAKET 100,000,000 2 PAKET 125,000,000 2 PAKET 150,000,000 2 PAKET 175,000,000 2 PAKET 200,000,000 2 PAKET 225,000,000 10 PAKET 975,000,000 DISINDAG

PENGGUNAAN DBHCHT TEPAT

SASARAN

1 PAKET SOSIALISASI

DAN FASILITASI

PENGGUNAAN DBHCT

1 PAKET SOSIALISASI DAN

FASILITASI PENGGUNAAN

DBHCT

132,900,000 1 PAKET SOSIALISA

SI DAN FASILITASI PENGGUNAAN DBHCT


SI DAN FASILITASI PENGGUNA

AN DBHCT



AN DBHCT


SI DAN FASILITASI PENGGUNAAN DBHCT



AN DBHCT

150,000,000 6 PAKET SOSIALISASI

DAN FASILITASI

PENGGUNAAN DBHCT


IAN

2 7 3 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

247,900,000 250,000,000 2,000,000,000 2,350,000,000 2,748,000,000 2,985,000,000 3,225,000,000 13,558,000,000

H a l a m a n | VII. 1 8 1 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MENINGKATNYA KEMAMPUAN PENERAPAN

TEKNOLOGI BAGI PELAKU INDUSTRI

30 PAKET 14 PAKET 250,000,000 35 PAKET BANTUAN

2,000,000,000 35 PAKET BANTUAN




3,225,000,000 189 PAKET BANTUAN

13,558,000,000 DISINDAG

2 7 4 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI

0 - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 500,000,000

PENINGKATAN JARINGAN

PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN

INFORMASI PRODUK

2 PAKET 0 2 PAKET 100,000,000 2 PAKET 100,000,000 2 PAKET 100,000,000 2 PAKET 100,000,000 2 PAKET 100,000,000 10 PAKET 500,000,000 DISINDAG

2 7 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA

INDUSTRI POTENSIAL

149,482,000 160,000,000 775,000,000 850,000,000 925,000,000 1,000,000,000 1,075,000,000 4,785,000,000

PENINGKATAN KUALITAS SENTRA

INDUSTRI (KELAMBAGAAN,

SDM, KEMAMPUAN BERUSAHA, MOTIVASI)

17 SENTRA INDUSTRI

17 SENTRA INDUSTRI

100,000,000 22 SENTRA INDUSTRI

650,000,000 22 SENTRA

INDUSTRI

700,000,000 22 SENTRA

INDUSTRI


800,000,000 22 SENTRA

INDUSTRI


3,850,000,000 DISINDAG

PENGEMBANGAN IKM YANG

BERKUALITAS DAN KEMAMPUAN TEKNIS GUNA MENDUKUNG

PRODUKTIVITAS INDUSTRI

0 2 PAKET 60,000,000 2 PAKET 125,000,000 2 PAKET 150,000,000 2 PAKET 175,000,000 2 PAKET 200,000,000 2 PAKET 225,000,000 10 PAKET 935,000,000 DISINDAG

2 8 TRANSMIGRASI -


WILAYAH TRANSMIGRASI

135,000,000 148,500,000 173,350,000 179,685,000 197,653,500 217,418,850 1,051,607,350

H a l a m a n | VII. 1 8 2 .

KODE




(OUTCOME)

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

RPJMD (2011)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


PENJAJAGAN/KERJASAMA

PENYELENGGARAAN

TRANSMIGRASIDI 12 LOKASI

KABUPATEN DI LUAR JAWA

2 KAB. LUAR JAWA

2 KAB. LUAR JAWA 90,000,000 2 KAB. LUAR JAWA

99,000,000 2 KAB. LUAR JAWA

108,900,000 2 KAB. LUAR JAWA

119,790,000 2 KAB. LUAR JAWA

131,769,000 2 KAB. LUAR JAWA

144,945,900 12 LOKASI LUAR JAWA

694,404,900 DINSOSNAKERTRANS

TERLAKSANANYA PEMBERANGKATAN TRANSMIGRASI

KELUAR JAWA BAGI 65 KK

15 KK 15 KK 45,000,000 10 KK 49,500,000 10 KK 64,450,000 10 KK 59,895,000 15 KK 65,884,500 15 KK 72,472,950 45 KK 357,202,450 DINSOSNAKERTRANS

H a l a m a n | V I I I . 1 .

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja daerah adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan Pemerintahan. Dalam hal ini, indikator kinerja daerah lebih menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan Pemerintahan. Untuk mengevaluasi kinerja daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dipergunakan beberapa aspek sebagai tolok ukur. Aspek-aspek tersebut meliputi (1) aspek kesejahteraan masyarakat, dengan fokus kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial dan seni budaya serta olah raga, (2) aspek pelayanan umum.

H a l a m a n | V I I I . 1 .

Tabel VIII.1 INDIKATOR KINERJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012-2017

No. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Jepara

Kondisi Kinerja pada awal periode PJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD Thn 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,26 5,26 5,37 5,47 5,58 5,69 5,81 5,81

1.2. Pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku 11,60 12,39 13,24 14,14 15,11 16,14 17,25 17,25

1.3. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Rp.) 9.169.304,12 10.060.762,34 11.038.889,92 12.112.113,03 13.289.677,06 14.581.726,23 15.999.391,03 15.999.391,03

1.4. Indeks Gini 0,19 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 1.5. Penduduk miskin (%) 9,76 9,76 9,54 9,31 9,09 8,87 8,64 8,64 1.5. Angka kriminalitas yang tertangani 344 344 352 360 368 376 384 384 1.6. Indeks Pembangunan Manusia 73,39 73,39 73,74 74,09 74,44 74,79 75,14 75,14 2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat 2.1 Pendidikan 2.1.1. Angka rata-rata lama sekolah (%) 7,35 7,35 7,45 7,49 7,53 7,58 7,62 7,62 2.1.2. Angka Partisipasi Kasar - SD/MI 114,67 114,67 114,96 115,24 115,53 115,82 116,11 116,11 - SLTP/MTs 96,07 96,07 96,07 97,10 96,07 96,10 97,10 97,10 - SMA/SMK/MA 70,46 70,46 70,46 70,46 70,46 70,46 70,47 70,46 2.1.3. Angka pendidikan yang ditamatkan

APT SD/MI/Paket A 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 28,95 APT SMP/MTs/Paket B 18,39 18,39 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 25,95 APT SMA/SMK/MA/Paket C 70,46 70,46 70,46 70,46 70,46 70,46 70,47 70,47

2.3. Kesehatan

H a l a m a n | V I I I . 2 .





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2.3.1. Angka kematian bayi 9,69 9,00 8,90 8,70 8,50 8,45 8,40 8,40 2.3.2. Angka Usia Harapan Hidup (Th) 70,85 70,85 71,03 71,15 71,27 71,39 71,51 71,51 2.3.3. Persentase Gizi buruk (%) 2,25 2,25 2,15 2,05 1,95 1,85 1,75 1,75 2.4. Kesempatan Kerja 2.4.1. Angka Partisipasi Kerja ( %) 580.853 580.853 584.234 587.616 590.998 594.380 597.762 580.853 3. Fokus Seni dan Budaya Kebudayaan 3.1 Jumlah Group Kesenian 204 204 204 204 204 204 204 204 3.2 Jumlah Gedung Kesenian 1 1 1 1 1 1 1 1 Pemuda dan Olahraga 3.3 Jumlah Klub Olahraga 852 852 854 854 854 854 854 854 3.4 Jumlah Gedung Olah Raga 3 3 3 3 3 3 3 3 B. ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Pelayanan Urusan Wajib 1. Pendidikan 1.1. Pendidikan dasar:

a. Angka Partisipasi Sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) (%)

88/98,02 88/98,02 88/98,02 88/98,02 89/98,02 89/98,02 89/98,02 89/98,02

b. Rasio Ketersediaan Sekolah (SD/MI dan SMP/MTs )(%)

0,696/0,321 0,696/0,321 0,696/0,321 0,696/0,321 0,696/0,321 0,696/0,321 0,696/0,321 0,696/0,321

c. Rasio Guru/Murid (SD/MI dan SMP/MTs )

0,065/0,078 0,065/0,078 0,065/0,078 0,065/0,078 0,065/0,078 0,065/0,078 0,065/0,078 0,065/0,078

d. Rasio guru/ murid per kelas rata-rata

15/13 15/13 15/13 15/13 15/13 17/13 17/13 17/13

1.2. Pendidikan Menengah 1. Angka Partisipasi Sekolah (%) 80.02 80.02 95.5 95.5 96.2 96.2 98.03 98.03

H a l a m a n | V I I I . 3 .





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2. Rasio ketersediaan sekolah

terhadap penduduk usia sekolah (%)

1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574

3. Rasio guru terhadap murid 0,078 0,078 0,079 0,078 0,077 0,077 0,079 0079

4. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

12 13 15 15 15 15 15 15

5. Penduduk yang berusia > 15

tahun tidak melek huruf ( buta aksara)

566.017 566.017 543.376 521.641 500.776 480.745 461.515 461.515

1.3. Fasilitas Pendidikan

1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

2.960 2.960 3.056 3.268 3.481 3.693 3.906 3.906

2. Sekolah pendidikan SMP/MTs

dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

1.237 1.257 1.264 1.271 1.277 1.284 1.291 1.291

1.4. PAUD

Jumlah Sekolah pada jenjang TK/RA

478 unit 478 unit 478 unit 478 unit 478 unit 478 unit 478 unit 478 unit

1.5. Angka Putus Sekolah 1. SD/MI 0.09% 0.09% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 2. SMP/MTs 0,72% 0,72% 0,70% 0,70% 0,69% 0,69% 0,67% 0,67% 3. SMA/SMK/MA 1,43% 1,43% 1,39% 0,72% 0,72% 0,70% 0,70% 0,70% 1.6. Angka Kelulusan 1. Angka Kelulusan SD/MI 19.309 19.309 19.695 20.089 20.491 20.901 21.319 21.319 2. Angka Kelulusan SMP/MTs 16.645 16.645 16.978 17.317 17.664 18.017 18.377 18.377 3. Angka Kelulusan SMA/SMK/MA 8.702 8.702 8.876 9.054 9.235 9.419 9.608 9.608

4. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs

17.378 17.378 17.726 18.080 18.442 18.811 19.187 19.187

H a l a m a n | V I I I . 4 .





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

14.981 14.981 15.281 15.586 15.898 16.216 16.540 16.540

2. Kesehatan 2.1 Rasio Posyandu per seribu balita 12.19 12.19 12.21 12.22 12.23 12.23 12.23 12,23

2.2 Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000

0,21 0,225 0,229 0,233 0,237 0,241 0,245 0,245

2.3 Rasio RS per satuan penduduk x 1000

0,0063 0,0063 0,0063 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

2.4 Rasio dokter per seribu penduduk 0.13 0.13 0.17 0.18 0.19 0,20 0.20 0,20

2.5 Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000 0.2 0.2 0.21 0.21 0,22 0.23 0.23 0.23

2.6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) 79,79 79,79 79,79 80,00 80,00 82,00 85,00 85,00

2.7 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%) 97,85 97,85 97,85 97,85 98,30 98,30 98,30 98,30

2.8 Cakupan kelurahan UCI (%) 97,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.9 Cakupan balita gizi buruk mendapat

perawatan (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.10 Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, DBD (%)

42.07 42.07 42.33 46.69 51.048 55.406 59.764 59.764

2.11 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)

100 100 100 100 100 100 100 100

2.12 Cakupan kunjungan bayi (%) 90,66 90,66 90,66 90,66 92,50 92,50 92,50 92,50 2.13 Cakupan puskesmas (%) 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131,25 131.25 2.14 Cakupan pembantu puskesmas 23,08 23,08 23,08 23,08 23,08 23,08 23,08 23,08 3. Pekerjaan Umum

H a l a m a n | V I I I . 5 .





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3.1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) 6,33 6,33 11,40 16,47 21,54 26,61 31,68 31,68

3.3 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (%)

0,1059 0,1059 0,091 0,0042 0,0041 0,0042 0,1059 0,1059

3.4 Persentase rumah tinggal bersanitasi 82,77% 82,77% 78,05% 74,94% 82,77% 78,05% 74,94% 74,94%

3.6 Rasio pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

0,00053 0,00053 0,00054 0,00055 0,00056 0,00057 0,00059 0,00059

3.8 Rasio permukiman layak huni 46,92 46,92 47,86 48,82 49,79 50,79 51,80 51,80 3.9 Panjang jalan dilalui roda 4 789.704 789.704 789.365 789.704 790.042 790.381 790.720 790.720

3.10 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

789.704 789.704 789.365 789.704 790.042 790.381 790.720 790.720

3.11 Panjang jalan kota dalam kondisi baik (>40 km/jam)

50.233 50.233 90.233 130.233 170.233 210.233 250.233 250.233

3.12 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

22.099 22.099 22.769 23.359 23.949 24.539 25.129 25.129

3.13 Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

2.800 2.800 2.782 2.732 2.682 2.632 2.582 2.582

3.14 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)

81,60% 81,60% 77,52% 73,64% 69,96% 66,46% 63,14% 63,14%

3.15 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)

9,38 9,38 9,38 10,39.2 10,84.6 11,30 11,75.4 11,75.4

3.16 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan

4.295 4.295 7.405 8.031 8.656 9.281 9.906 9.906

H a l a m a n | V I I I . 6 .





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

kota

3.17 Luas irigasi Kota dalam kondisi baik (%)

8,53 8,53 8,70 8,87 9,05 9,23 9,42 9,42

3.18 Lingkungan Pemukiman 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 22.608, 70 4. Perumahan

4.1 Jumlah rumah tangga pengguna air bersih

26.448 26.448 29.079 31.711 34.342 36.974 39.605 39.605

4.3 Jumlah rumah tangga pengguna listrik 103.003 103.003 106.0647 107.983 109.9013 111.8196 113.7379 113.7379

4.4 Luas lingkungan permukiman kumuh (hektar)

14.210.65 ha 14.210.65 ha 14.210.65 ha 14.210.65 ha 14.210.65 ha 14.210.65 ha 14.210.65 ha 14.210.65 ha

5. Penataan Ruang

5.1 Luas ruang terbuka hijau Publik per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (ha)

408,61 408,61 416,78 425,12 433,62 442,29 451,14 451,14

5.2 Jumlah IMB yang dikeluarkan 758 758 773 789 804 820 837 837 6. Perencanaan Pembangunan Daerah

6.1 Tersedianya dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan(%)

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

6.2 Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknis Strategis (%)


6.4 Jumlah program RKPD Tahun berkenaan (%)


6.5 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD


7. Perhubungan

7.1 Jumlah arus penumpang angkutan umum

844,667 844,667 860,053 882,922 905,791 928,660 951,529 951,529

H a l a m a n | V I I I . 7 .





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

7.2 Rasio ijin trayek (%) 0,00063 0,00063 0,00065 0,00066 0,00067 0,00069 0,00070 0,00070

7.3 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

8 8 8 8 8 8 8 8

7.4 Jumlah angkutan darat % 0,368 0,368 0,372 0,376 0,379 0,383 0,387 0,387 7.5 Kepemilikan KIR angkutan umum 12.846 12.846 13.2725 13.5342 13.7959 14.0576 14.3193 14.3193

7.6 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (jam)

57 Menit 57 Menit 57 Menit 57 Menit 57 Menit 57 Menit 57 Menit 57 Menit

7.7 Biaya pengujian kelaikan angkutan umum (rp)

Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp. 60.000 Rp.60.000 Rp. 60.000 Rp. 60.000

7.8 Pemasangan Rambu-rambu 31,30 31,30 32,24 33,21 34,20 35,23 36,29 36,29 8. Lingkungan Hidup

8.1 Persentase penanganan sampah (%) 70,05% 70,05% 71,06% 72,07% 73,12% 74,11% 70,05% 70,05%

8.2 Persentase Luas pemukiman yang tertata (%)

69,07 69,07 61,23 63,17 65,32 67,28 69,08 69,08

8.3 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)

1 TPS untuk 2.614 penduduk 1 TPS untuk 2.614 penduduk

1 TPS untuk 2.614 penduduk





1 TPS utk 2.690 penduduk

9. Pertanahan

9.1 Jumlah Lahan bersertifikat (HM/HGB/HGU/dll)

7.765 7.765 8.983 10.117 11.252 12.387 13.521 13.521

9.3 Penyelesaian izin lokasi 3 hr 3 hr 3 hr 3 hr 3 hr 3 hr 3 hr 3 hr 10. Kependudukan dan Catatan Sipil

10.1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)

0,8338 0,8338 0,9191 0,9405 0,9618 0,9831 0,9878 0,9978

10.2 Rasio bayi berakte kelahiran (%) 3,3170 3.2424 3.2458 3.2596 3.2699 3.2752 3.2816 3.2816 10.3 Rasio pasangan berakte nikah (%) 1 1 1 1 1 1 1 1 10.4 Kepemilikan KTP (%) 83.37 83.38 91.91 94.05 96.18 98.31 99.78 99.78

H a l a m a n | V I I I . 8 .





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

10.5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

47.67 47.67 47.77 48.27 48.47 48.59 48.91 48,91

10.6 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

10.7 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah

11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 11.3 Rasio KDRT (%) 0,029 0,029 0,028 0,028 0,027 0,027 0,026 0,026

11.6 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

100 100 100 100 100 100 100 100

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 12.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 12.2 Rasio akseptor KB (%) 77,91% 77,91% 79,47% 81,06% 82,68% 84,33% 86,02% 86,02% 12.3 Cakupan peserta KB aktif (%) 77,91% 77,91% 79,47% 81,06% 82,68% 84,33% 86,02% 86,02%

12.4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

46,06 46,06 45,14 44,24 43,35 42,48 41,63 41,63

13. Sosial

13.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

45 45 49 53 57 61 65 65

13.2 PMKS yg memperoleh bantuan sosial

13.137 13.137 13.587 14.01 14.433 14.856 15.279 15.279

13.3 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (orang)

13.137 13.137 13.585 14.007 14.429 14.851 15.273 15.273

14. Ketenagakerjaan 14.1 Tingkat partisipasi angkatan kerja 537.512 537.512 545.0128 552.057 559.1012 566.1454 573.1896 573.1896 14.2 Tingkat pengangguran terbuka 39.239 39.239 38.454 37.685 36.931 36.193 35.469 35.469

H a l a m a n | V I I I . 9 .





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

14.3 Keselamatan dan perlindungan 17.788 17.788 18.656 19.782 20.907 22.033 23.158 23.158

14.4 Perselisihan buruh dan pengusaha thd kebijakan pemerintah daerah (%)

0 0 0 0 0 0 0 0

15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 15.1 Persentase koperasi aktif (%) 82% 82% 83% 84% 86% 87% 88% 88% 15.2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 214 214 214 214 220 220 225 225 15.3 Jumlah BPR/LKM 5 5 5 6 6 6 6 6 16. Penanaman Modal

16.1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

156 164 173 183 193 202 212 212

16.2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

8.542.534.952.000 8.642.534.952.000 8.754.887.906.000 8.868.701.448.000 8.983.994.566.000 9.100.786.495.000 9.219.096.719.000 9.219.096.719.000

17. Kebudayaan

17.1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya

3 3 3 3 3 3 3 3

17.2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

0 0 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah

17.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

7 7 7 7 7 7 7 7

18. Pemuda dan Olah Raga 18.1 Jumlah organisasi pemuda 15 15 15 15 15 15 15 15 18.2 Jumlah organisasi olahraga 25 25 30 33 36 39 42 42 18.3 Jumlah kegiatan kepemudaan 11 11 12 12 13 14 15 15 18.4 Jumlah kegiatan olahraga 15 15 15 15 15 15 15 15

18.5 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

3 3 3 4 4 4 4 4

H a l a m a n | V I I I . 1 0 .





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

18.6 Lapangan olahraga 341 341 346 350 355 359 364 364 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19.1 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali

19.2 Kegiatan pembinaan politik daerah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

20.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

1,14 1,14 1,37 1,47 1.17 1,18 1,14 1,14

20.2 Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

0.006 0.006 0.0062 0.006 0.0058 0.0056 0.0054 0.007

20.4 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah (Ada/tidak)

ada ada ada ada ada ada ada ada

20.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,26 5,26 4,24 4,1 5,03 4,53 5,27 5,27 20.6 Penduduk miskin (%) 9,76 9,76 9,54 9,31 9,09 8,87 8,64 8,64 20.7 Cakupan patroli petugas Satpol PP 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 22 orang 22 orang 25 orang 25 orang

20.9 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

7.835 7.835 8.085 8.246 8.407 8.569 8.731 8.731

20.11 Cakupan pelayanan bencana kebakaran

(%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20.12 Tingkat waktu tanggap (response time rate Juml ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (%)

10 – 15 menit 10 – 15 menit 10 – 15 menit 10 – 15 menit 10 – 15 menit 10 – 15 menit 10 – 15 menit 10 – 15 menit

20.13 Jumlah Sistim Informasi Manajemen (SIM)

ada ada ada ada ada ada ada ada

21. Ketahanan Pangan 21.1 Regulasi ketahanan pangan 7 7 7 7 7 7 7 7

H a l a m a n | V I I I . 1 1 .





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

21.2 Ketersediaan pangan utama (ton) 155.159 155.159 155.159 155.159 155.159 155.159 155.159 155.159 22. Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan

22.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

1 1 1 1 1 1 1 1

22.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

0,17 0,20 0,26 0,38 0,56 0,83 1 1

22.3 Jumlah LSM (Jumlah LSM yang aktif)

41 41 43 45 47 49 51 51

22.4 LPM Berprestasi 0 0 10 20 30 40 50 50 22.5 PKK aktif 60 % 65 % 68 % 71 % 74 % 77 % 80 % 80 % 22.6 Posyandu aktif 1.111 1.116 1.121 1.126 1.131 1.136 1.141 1.141

22.7 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

154.854.732.300 5 %= 162.597.468.915

10% = 170.340.205.530 20%= 185.825.678.760 30% = 201.311.151.990 40%= 216.796.625.220 50%= 232.282.098.450

50%= 232.282.098.450

22.8 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

183 195 195 195 195 195 195 195

23. Statistik 23.1 Buku ” Jepara dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 23.2 Buku ”PDRB Kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 24. Kearsipan

24.1 Jumlah Pengelolaan arsip secara baku

2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas 2000 berkas

24.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan

83 83 84 85 86 87 88 88

25. Komunikasi dan Informatika 25.1 Rasio wartel/warnet (%) 0,02/0,01 0,02/0,01 0,29/0,004 0,26/0,010 0,2/0,010 0,02/0,01 0,02/0,01 0,02/0,01

H a l a m a n | V I I I . 1 2 .





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

25.2 Jumlah surat kabar nasional/lokal 10 10 10 10 10 10 10 10 25.3 Jumlah penyiaran radio/TV lokal 4 4 4 4 4 4 4 4 25.4 Web site milik pemerintah daerah ada ada ada ada ada ada ada ada 25.5 Pameran/expo 4 4 4 5 5 52 6 6 26. Perpustakaan 26.1 Jumlah perpustakaan 680 680 690 700 710 720 730 730

26.2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

132.802 132.802 137.802 142.802 147.802 152.802 157.802 157.802

26.3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

62.584 62.584 65.584 68.584 71.584 74.584 77.584 77.584

URUSAN PILIHAN 1. Pertanian

1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton)

53.110 53.110 54.401 54.674 54.947 55.22 55.493 55.493

1.3 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (ribu rupiah)

475.304,81 475.304,81 581.680,41 594.791,60 679.882,04 807.542,79 856.643,61

856.643,61

2. Kehutanan

2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (ha)

4.836,86 4.836,86 4.933,60 5.032,27 5.132,91 5.235,57 5.340,28 5.340,28

2.2 Kerusakan Kawasan Hutan (ha) 15.100,55 15.100,55 14.345,52 13.628,25 12.946,83 12.299,49 11.684,52 11.684,52

2.3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (Ribu Rupiah)

76.166,59 76.166,59 77.309,09 78.468,73 79.645,76 80.840,44 82.053,05 82.053,05

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

3.2 Kontribusi sektor pertambangan thd PDRB (%)

61 61 62 64 65 67 68 68

H a l a m a n | V I I I . 1 3 .





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

4. Pariwisata 4.1 Kunjungan wisata 1.266.388 1.266.388 1.329.707 1.396.923 1.466.732 1.540.068 1.617.071 1.617.071

4.2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

2.220.210.0000 2.220.210.0000 2.331.220.000 2.447.778.000 2.570.067.000 2.698.675.000 2.833.608.000 2.833.608.000

5. Kelautan dan Perikanan 5.2 Produksi perikanan (kg) 6.712.600 6.712.600 6.813.289 6.915.488 7.019.221 7.124.509 7.231.377 7.231.377 5.3 Konsumsi ikan 13,1 kg/kapita/th 13,1 kg/kapita/th 13,1 kg/kapita/th 14,1kg/kapita/th 18,6kg/kapita/th 18,6 kg/kapita/th 18,6 kg/kapita/th 18,6kg/kapita/th 5.4 Jumlah kelompok nelayan 67 67 68 69 71 72 74 74

5.5 Produksi perikanan kelompok nelayan (kg)

2.675.520 2.675.520 2.702.275 2.729.298 2.756.591 2.784.157 2.811.998 2.811.998

6. Perdagangan

6.1 Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB (%)

22,00 22,00 22,44 22,89 23,35 23,81 24,29 24,29

6.2 Ekspor Bersih Perdagangan 138.042.037,78 138.042.037,78 140.112.668,35 142.214.358,37 144.347.573,75 146.512.787,35 148.710.479,16 148.710.479,16 7. Perindustrian

7.1 Kontribusi sektor Industri thd PDRB (%)

28,00 28,00 28,19 28,38 28,57 28,76 28,95 28,95

7.2 Kontribusi industri rumah tangga thd PDRB sektor Industri

3.006.627,55 3.006.627,55 3.151.073,66 3.295.519,77 3.439.965,88 3.584.411,99 3.728.858,10 3.728.858,10

7.3 Pertumbuhan Industri (%) 5,00 5,02 5,08 5,15 5,23 5,31 5,39 5,39 7.4 Cakupan bina kelompok pengrajin 8.050 8,050 8.171 8.293 8.418 8.544 8.672 8.672 8 Ketransmigrasian 8.1 Transmigran swakarsa 10 KK 10 KK 10 KK 10 KK 15 KK 15 KK 15 KK 15 KK C. ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1 Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian

H a l a m a n | V I I I . 1 4 .





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita

627.690 627.690 627.690 631.050 632.490 627.700 627.690 627.690

Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur 1 Penataan Ruang 1.2 Luas wilayah perkotaan (Ha) 32.468,48 32.468,48 32.468,48 32.468,48 32.468,48 32.468,48 32.468,48 32.468,48

3 Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian

2.1 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang 14 14 14 14 14 14 14 14

2.2 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

5 5 5 5 5 5 5 5

2.3 Jenis. kelas. dan jumlah restoran 43 43 43 44 44 45 45 45

2.4 Jenis. kelas. dan jumlah penginapan/ hotel

43 43 46 46 46 48 48 48

4 Lingkungan Hidup 4.1 Persentase RT pengguna air bersih 9,03 9,03 9,58 10,13 10,68 11,23 11,78 11,78 5 Komunikasi dan Informatika

5.1 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 36,58 36,58 36,98 37,38 37,78 38,18 38,58 38,58

Fokus Fasiitasi Iklim Berinvestasi Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian 1.1 Angka Kriminalitas 336 336 333 330 328 325 322 3221.2 Jumlah Demo 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Lama proses perijinan (hari) 3 hari kerja setelah data

permohonan lengkap 3 hari kerja setelah data





permohonan lengkap 3 hari kerja setelah

data permohonan lengkap

3 hari kerja setelah data permohonan

lengkap

1.4 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

7 dan 22 7 dan 22 7 dan 22 7 dan 22 7 dan 22 7 dan 22 7 dan 22 7 dan 22

Fokus Sumber Daya Manusia

H a l a m a n | V I I I . 1 5 .





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Ketenagakerjaan 1.1 Rasio lulusan S1/S2/S3 2,75% 2,75% 2,85 3,00 3,15 3,30 3,45 3,45 1.2 Rasio ketergantungan 42,88 42,88 42,02 41,18 40,36 39,55 38,76 38,76

H a l a m a n | IX. 1 .

BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara 2012-2017 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2007-2025, RPJMD adalah penjabaran dari RPJPD yang memuat visi dan misi Bupati Jepara Tahun 2012-2017 serta merupakan perencanaan yang berkesinambungan dari RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012.

9.1. PEDOMAN TRANSISI RPJMD sebagai pedoman transisi ditegaskan bahwa Perda RPJMD

Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sampai dengan 2017 dan dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi, yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2018 sebelum tersusunnya RPJMD 2017-2022 yang memuat visi dan misi Bupati Terpilih.

9.2. KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 merupakan pedoman

bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan, yang berdampak pada penyusunan dokumen perencanaan anggaran, seperti: Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, Rencana APBD Kabupaten Jepara.

Secara operasional, RPJMD Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara untuk Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, dan Tahun 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten

Jepara dan masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 dengan sebaik-baiknya.

2. Bupati Jepara, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan

H a l a m a n | IX. 2 .

pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.

3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017 pada setiap tahunnya.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jepara berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD Kabupaten Jepara serta menjamin konsistensinya.

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017 ke dalam Renstra SKPD Kabupaten Jepara.

6. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah secara spasial.

7. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jepara 2012-2017 akan dilakukan pada setiap tahunnya dengan mengacu pada indikator kinerja makro (misi-urusan) dan mikro (urusan-program).

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Documents

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH · PDF file4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013. Pasal 3 (1) RPJMD sebagaimana