NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA ...bappeda.cirebonkota.go.id/.../2016/04/RPJMD-2015.pdf · NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

RPJMD Kota Cirebon 2013-2018

V - 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBONNOMOR : 11 TAHUN 2015TANGGAL : 23 NOPEMBER 2015TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)KOTA CIREBON TAHUN 2013-2018

BAB VVISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 Visi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionalmenyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhirperiode perencanaan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)merupakan wujud dari perencanaan dalam rangka pencapaian visi kepala daerah.Dokumen perencanaan jangka menengah-lima tahunan (RPJMD) merupakan bagian daridokumen perencanaan jangka panjang-dua puluh tahun atau Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD). Oleh karena itu, dokumen RPJMD harus selaras dengan dokumenRPJPD pada periode berkenaan. Sebagaimana diketahui, periode RPJMD Kota Cirebon saat inimemasuki tahap ketiga dalam RPJPD (2013-2018). Pada periode ini, prioritas pembangunandititikberatkan pada peningkatan kualitas beragama, pendidikan, kesehatan, koperasi danusaha kecil, dan prioritas lainnya sebagaimana telah dibahas pada bab terdahulu.Adapun Visi Kota Cirebon 2013-2018 yang telah dicanangkan adalah :

“ Terwujudnya Kota Cirebon Sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratifdan Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018”.

Pernyataan visi tersebut memiliki 5 (lima) kata utama yang merupakan gambaran kondisi yangingin dicapai Kota Cirebon pada akhir tahun 2018. Penjelasan masing-masing kata tersebut,adalah sebagai berikut:

Religius

Makna religius berarti bahwa Pemerintah dan Masyarakat Kota Cirebon dalam melaksanakanaktifitasnya baik dalam kehidupan keluarga, bertetangga maupun dalam pekerjaannya sehari-hari senantiasa berlandaskan pada norma dan syariat agama yang dianutnya. Sikap hidup yangreligius adalah sikap hidup yang menjadikan agama sebagai pedoman utama dalam sikap danperilaku sehari-hari.

Ditinjau dari aspek historis, Kota Cirebon merupakan pusat penyebaran agama Islam dantempat berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Kota Cirebon, merupakan tempatberkumpulnya para Wali Allah, dan menjadikannya sebagai tempat untuk menyusun strategipenyebaran Agama Islam di Pulau Jawa. Oleh karena itu tidak berlebihan rasanya jika KotaCirebon dijuluki Kota Wali.

SNamun demikian, menjalankan syariat agama tidak semata-mata berkaca pada aspek sejarah.Sebuah julukan saja tanpa pemahaman dan implementasi yang baik akan berakhir menjadislogan belaka. Kita tentu tidak mengharapkan tempat ibadah yang telah dibangun secaramewah, hanya diisi oleh segelintir jemaah. Sebaliknya, kita sangat berharap dapatmemakmurkan tempat ibadah dan lebih lanjut dapat menjadikan tempat ibadah sebagai basispemberdayaan umat.


V - 2

Dinamika kehidupan manusia yang berkembang pesat ditandai dengan arus globalisasi yangdemikian deras menyebabkan tatanan etika dan moral kehidupan bermasyarakat, semakinterabaikan. Akan menjadi ironi apabila sebuah daerah dapat mencapai kemajuan fisik yangprogresif namun angka kriminalitas, kenakalan remaja, korupsi, degradasi moral dansebagainya masih tinggi. Hal ini mencerminkan pendidikan agama belum mencapai tahapimplementatif.

Dalam aspek pemerintahan, birokrat sebagai pelayan masyarakat seyogyanya secara sungguh-sungguh dapat mengimplementasikan agama dalam menjalankan tugasnya. Sikap Tawadhuyang artinya rendah hati, dapat dimaknai dengan sikap pelayanan publik yang ramah dan sopanterhadap masyarakat. Sikap Al-Hayaa’ yang berarti malu dalam melakukan sikap yang tidakterpuji, dapat mengendalikan aparatur pemerintah dari perbuatan penyalahgunaan wewenangdan kekuasaan. Dan banyak lagi, sikap yang diajarkan dalam agama yang perludiimplementasikan dalam pelaksanaan pelayanan aparatur pemerintah dan menjadi sikaphidup sehari-hari.

Aman

Setiap individu manusia dalam melakukan kegiatannya membutuhkan karsa dan kreatifitas.Karsa yang berarti kemauan atau kehendak sedangkan kreatifitas berarti kemampuan atauproses mental untuk menciptakan ide dan gagasan baru. Kedua hal tersebut dapat dilaksanakandengan baik jika kita memiliki rasa aman.

Kota Cirebon menjadi kota yang aman, yaitu kota yang bebas dari berbagai bahaya yangmengganggu keamanan dan ketertiban, serta penyakit – penyakit masyarakat (pekat). Dalamkondisi yang seperti itu, seluruh komponen masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhanterhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan ini, maka upayapenciptaan kamtibnas secara optimal menjadi prioritas pembangunan, karena hal itu akanmempengaruhi kondusivitas bidang-bidang pembangunan lainnya. Dengan demikian, berbagaitindakan kriminal, kejahatan, pelanggaran, penyakit masyarakat (miras, perjudian,pelacur dll),keberandalan dan premanisme, aksi geng motor, perkelahian pelajar, pertikaian pemuda antarkampung, kesemrawutan parkir kendaraan , kemacetaan lalu lintas dan kumuhnya kawasanperkotaan (gepeng, bangunan liar, kesemerawutan kawasaan perkotaan dll) , dapat dikurangidan dihilangkan. Meskipun demikian , upaya penanganan dan penegakan peraturan dankamtibnas tersebut seyogyanya dilakukan dengan pendekataan yang manusiawi berdasarkeadilan, kemasalahatan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terciptanya rasa aman,ketertiban umun dan keadilan akan menciptakan suasana kondusif yang memberikankenyamanan dan keyakinan semua pihak, termasuk dalam mendorong pengembangan usahadan peningkatan iklim investasi di kota Cirebon.

Maju

Kota Cirebon menjadi kota yang maju, artinya kota yang berkembang ke arah yang lebih baikdalam berbagai bidang kehidupannya. Kota yang maju adalah kota yang memiliki daya saingtinggi di bandingkan dengan kemajuan kota-kota lain di kawasan regional maupun nasional.Untuk itu, pelaksanaan seluruh aspek pembangunan di kota Cirebon harus berorientasi padakemajuan dan peningkatan daya saing di segala bidang, dengan berbasis pada sistem budayadan kearifan lokal, yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Cirebon.Indikator kemajuan dapat dilihat secara material dan immaterial. Secara material, dapat dilihatdari pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang


V - 3

meningkat, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sertapeningkatan kualitas sarana prasarana serta infra struktur penunjang lainnya. Sedangkan secaraimmaterial, kemajuan dapat dilihat dari semakin banyaknya suasana keamanan dankenyamanan bagi masyarakat dalam menunaikan ajaran agama dan aktivitas kehidupan sosiallainnya.

Aspiratif

Kota Cirebon menjadi kota yang aspiratif, yaitu kota yang berbasis pada aspirasi masyarakat.Dengan visi ini, maka perencanaan, pelaksanaan , pemeliharaan dan pengembangaan hasil-hasilpembangunan senantiasa memperhatikan aspirasi dan melibatkan unsur-unsur masyarakat.Berbagai unsur yang dapat diserap aspirasinya atau diminta keterlibatannya antara lain adalahpihak swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi, pers/media, lembaga swadya masyarakat,kelompok perempuan , para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemangku adat, parabudayawan, organisasi kemasyarakatan, dan unsur-unsur masyarakat lainnya.

Kota yang aspiratif dapat mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik.Pimpinan pemerintah secara aktif dapat mengunduh dan mengakomodasi apa yang diinginkanmasyarakat, dan sebaliknya masyarakat dengan kesadaran dan tanggung jawabnya dapatmengajukan usul-usul atau menyampaikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif kepadapemerintah, sehingga masyarakat dan pemerintah bersinergi dalam membangun danmemajukan kota Cirebon. Dengan demikian, semua kebijakan dan karya pembangunan yangdihasilkan merupakan kebijakan dan hasil karya bersama, sebagai bagian dari upayamembangun rasa memiliki (sence of belonging) dan tanggung jawab (sence of responsibility)terhadap kota Cirebon tercinta.

Hijau

Kota Cirebon menjadi kota hijau, artinya kota yang rimbun, sejuk, bersih, dan asri. Dengan visiini, maka pembangunan kota Cirebon senantiasa berorlentasi dan mempertimbangkankeseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup. Taman-taman kotanya tampakindah dan asri, jalan-jalannya bersih, trotoarnya tertata rapih, halaman kantor dan perumahan-perumahannya hijau.

Panorama pemandangan lingkungan yang segar dan hijau akan menciptakan suasana segar,sejuk menawan, menenteramkan hati, mendorong gairah kerja, dan menarik para wisatawandan usahawan untuk berlibur dan berinvestasi di kota Cirebon, dan seluruh wargamasyarakatnya merasa betah tinggal di kota Cirebon.

5.2 Misi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionalmenyatakan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang harusdilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan prosespencapaian visi. Oleh karena itu pernyataan-pernyataan dalam misi harus menggambarkanupaya yang nyata dan terukur dalam rangka mewujudkan visi.

Pernyataan misi walaupun disampaikan dengan kalimat yang sederhana, namun didalamnyamengandung konsistensi upaya dan tanggung jawab yang sangat besar. Berhasil atau tidaknyapencapaian visi, sangat ditentukan oleh seberapa besar konsistensi kita terhadap pelaksanaanmisi. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tidak semata-mata menjadi tanggung jawab


V - 4

Walikota sebagai kepala daerah, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh komponenmasyarakat, karena pada hakekatnya kepala daerah merupakan representasi pemimpin yangdikehendaki masyarakat.

Sebagaimana telah disampaikan bahwa Visi Kota Cirebon 2013-2018 menggambarkan suatukondisi kota, masyarakat, dan pemerintah yang religius, aman, maju, partisipatif dan hijau,maka untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi Ke-1: “Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius”

Misi Ke-2: “Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasikelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik,amanah, bersih, dan bebas dari KKN”

Misi Ke-3: “Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum”

Misi Ke-4: “Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan,kesehatan, ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat”

Misi Ke-5: “Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan”

Misi Ke-6: “Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup”

5.2.1 Janji Kampanye Pasangan Terpilih Drs. H. Ano Sutrisno, MM danDrs. Nasrudin Azis, SH.

Sebagaimana telah disampaikan, bahwa perencanaan pembangunan daerah menggunakanpendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan top down-bottom up.

Semua pendekatan tersebut telah diaplikasikan dalam penyusunan RPJMD Kota Cirebon 2013-2018. Khusus mengenai pendekatan politis adalah merupakan janji pasangan terpilih Drs. H.Ano Sutrisno, MM. dan Drs. Nasrudin Azis, SH. pada saat kampanye, yang harus diintegrasikandalam RPJMD. Secara garis besar, bidang-bidang yang akan menjadi fokus pembangunan dandisampaikan pada saat kampanye adalah sebagai berikut:

1. Bidang Kesehatana. Puskesmas gratis untuk warga Kota Cirebonb. Bantuan dana untuk PMT Posyandu dan Posbindu dinaikkanc. Kader diberikan dana operasionald. Timbangan untuk balita di Posyandu dibuat lebih aman dan menarike .Meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Gunung Jati

2. Bidang Pendidikana. SPP gratis untuk SD, SMP dan SMAb. Penerimaan siswa baru sesuai Peraturan Walikota (penataan PPDB)c. Tidak ada biaya untuk daftar ulang di setiap kelas

3. Bidang Sosiala. Peningkatan bantuan pembangunan fisik dan non fisik RWb. Peningkatan bantuan BOP bagi LKK (LPM, KT, PKK, RW, RT) dan kaderc. Peningkatan bantuan Rutilahud. Pemberian bantuan untuk imam masjid


V - 5

4. Bidang Ekonomia. Mengembangkan koperasi berbasis masjidb. Penataan dan pembinaan PKL, becak dan angkutan umumc. Membangun gerakan bapak asuh bagi pengusaha kecil dan sektor informal

5. Infrastruktura. Pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan, kesehatan dan sarana umumb. Perbaikan sarana lingkungan, selokan dan lain-lainc. Peningkatan pembangunan sarana ibadah

Secara umum bidang pembangunan yang menjadi fokus pada saat kampanye tersebut adalahmerupakan isu penting juga dalam model pendekatan perencanaan pembangunan lainnya.Dengan kata lain, isu strategis pembangunan di Kota Cirebon merupakan permasalahan yangdirasakan bersama oleh seluruh komponen masyarakat dan oleh karena itu keberhasilanpenanganannya juga menjadi tanggung jawab bersama.

5.2.2 Keterkaitan Visi-Misi dan Isu Strategis

Visi-misi memiliki keterkaitan kuat dengan Isu-isu strategis yang telah dikemukakan padabagian awal dokumen ini. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan ataudikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagientitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategisadalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besaratau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dengan demikian visi-misi akanmenjadi langkah nyata dalam penanganan isu-isu strategis di Kota Cirebon.

Keterkaitan visi, misi dan isu strategis Kota Cirebon 2008-2013 dituangkan dalam Tabel 5.1berikut ini,

Tabel 5.1Hubungan Visi, Misi dan Isu Strategis

Kota Cirebon 2013-2018Visi Misi Isu Strategis

Terwujudnya KotaCirebon sebagai

Kota yang Religius,Aman, Maju,

Aspiratif dan Hijau(RAMAH) pada

Tahun 2018

Misi-1 : Mewujudkan aparatur pemerintahan danmasyarakat Kota Cirebon yang religius

Reformasi birokrasiPenyakit masyarakat

Misi-2 : Meningkatkan integritas danprofesionalisme aparatur sertamerevitalisasi kelembagaan yang efektifdan efisien menuju tata pemerintahanyang baik, amanah, bersih, dan bebas dariKKN

Pelayanan publikKorupsi, Kolusi danNepotismeProfesionalisme aparatur

Misi-3 : Meningkatkan kualitas keamanan danketertiban umum

Penataan sektor informal

Misi-4 : Meningkatkan kualitas sumber daya KotaCirebon dalam bidang pendidikan,kesehatan, ekonomi dan sosial untukkesejahteraan masyarakat

Rata-rata Lama SekolahMutu tenaga pendidikKesehatan lingkunganPerubahan iklim globalPerlindungan anak danperempuanIndeks Daya BeliBudaya LokalKemiskinan


V - 6

Visi Misi Isu StrategisMisi-5 : Meningkatkan peran serta masyarakat

dalam pembangunanPerencanaan partisipatif

Misi-6:Mewujudkan lingkungan kota yang bersih,sehat, hijau, nyaman dan berkelanjutan bagiwarga kota

Pengelolaan sampahPencemaran air, tanah danudaraRuang Terbuka Hijau (RTH)Kerusakan lingkunganBanjirSarana perhubungan

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukan tingkatprioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yangselanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.Tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan yang krusial dalammenerjemahkan Visi dan Misi Kota Cirebon 2013-2018 ke dalam langkah-langkah operasional.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan, untuk mencapaivisi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah, dan permasalahanpembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dirumuskan dari penjelasan visi dan misi Kota Cirebon 2008-2013 yang kemudiandijabarkan dalam standar kinerja yang harus dicapai pada Sasaran.

Hasil perumusan tujuan dan sasaran disajikan pada Tabel 5.2 berikut ini,

Tabel 5.2Rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran

Kota Cirebon 2013-2018Visi : “Terwujudnya Kota Cirebon sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH)

pada Tahun2018

Misi Tujuan Sasaran1. Mewujudkan aparatur

pemerintahan dan masyarakatKota Cirebon yang religius

1.1 Meningkatkan nilai keimanan danketaqwaan pada aparaturpemerintahan

1.1.1 Meningkatkan nilai keimanan danketaqwaan pada aparaturpemerintahan

1.2 Meningkatkan nilai keimanan danketaqwaan pada masyarakat

1.2.1 Meningkatnya kualitas saranaprasarana keagamaan

1.2.2 Terwujudnya prestasi Kota Cirebondalam bidang keagamaan

1.2.3 Terpeliharanya suasana kerukunanhidup antar umat beragama yangharmonis dan saling menghargaiterhadap ajaran agamanya masing-masing

2. Meningkatkan integritas danprofesionalisme aparatur sertamerevitalisasi kelembagaanyang efektif dan efisienmenuju tata pemerintahanyang baik, amanah, bersih, danbebas dari KKN

2.1 Meningkatkan integritas danprofesionalisme aparatur daerah,pencapaian target pembangunan,serta transparansi danakuntabilitas APBD

2.1.1 Terwujudnya aparatur daerah yangmemiliki integritas dan profesional

2.1.2 Terwujudnya tertib administrasikeuangan SKPD

2.1.3 Terwujudnya tertib administrasiperencanaan SKPD

2.1.4 Terwujudnya tertib administrasikearsipan daerah

2.1.5 Terwujudnya pelayanan primadalam perijinan

2.1.6 Meningkatnya pertumbuhan nilaiinvestasi


V - 7

Misi Tujuan Sasaran2.1.7 Terwujudnya Pelayanan

Administrasi Kependudukan2.2 Meningkatkan penataan struktur

dan mekanisme kerja organisasiperangkat daerah agar berfungsioptimal

2.2.1 Terwujudnya kesesuaian strukturdan tatalaksana SKPD

2.2.2 Terwujudnya sarana dan prasaranaorganisasi perangkat daerah yangrepresentatif.

2.3 Membangun suasanapemerintahan yang harmonis,mengayomi dan komunikatif

2.3.1 Terwujudnya hubunganpemerintahan dan masyarakat yangharmonis

2.3.2 Tercapainya kesepakatanpenetapan batas wilayah denganKabupaten Cirebon

2.4 Mengembangkanpenyelenggaraan pemerintahanyang berbasis elektronik dalamrangka meningkatkan kualitaspelayanan publik secara efektif,efisien, transparan dan akuntabel

2.4.1 Penataan sistem manajemen danproses kinerja dilingkunganpemerintah kota denganmengoptimasikan pemanfaatanteknologi informasi

3. Meningkatkan kualitaskeamanan dan ketertibanumum

3.1 Meningkatkan wawasankebangsaan dan cinta bangsa dantanah air Indonesia

3.1.1 Terwujudnya persatuan dankesatuan dalam Bhineka Tunggal Ika

3.2 Meningkatkan kedisiplinan dankesadaran hukum masyarakat

3.2.1 Terwujudnya masyarakat yangsadar hokum

3.3 Menegakkan peraturan danperundang-undangan

3.3.1 Menurunnya tingkat pelanggaranperda

3.4 Meningkatkan peran sertamasyarakat dalam aspekkebersihan, keindahan, ketertibandan keamanan.

3.4.1 Terwujudnya RW K-3

3.5 Meningkatkan tertib lalu lintasdan perpakiran

3.5.1 Menurunnya titik rawan kemacetandan kecelakaan

3.6 Meningkatkan penataan sektorinformal untuk mendukungketertiban dan keindahan kota

3.6.1 Tertatanya sektor informal

3.7 Meningkatkan daya tanggappemerintah dan masyarakatterhadap situasi bencana

3.7.1 Meningkatnya daya tanggapterhadap bencana

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya Kota Cirebon dalambidang pendidikan, kesehatan,ekonomi dan sosial untukkesejahteraan masyarakat

Bidang Pendidikan4.1 Mengoptimalkan pemerataan dan

perluasan akses pendidikan bagimasyarakat

4.1.1 Terbukanya kesempatan yang luasbagi masyarakat untuk mengenyampendidikan

Bidang Kesehatan4.2 Meningkatkan drajat kesehatan

masyarakat4.2.1 Meningkatnya indeks kesehatan

masyarakat4.2.2 Terkendalinya laju pertumbuhan

pendudukBidang Pemuda dan Olah Raga

4.3 Meningkatkan olah raga prestasi 4.3.1 Berprestasi di tingkat propinsi4.4 Mewujudkan Kota Cirebon sebagai

Kota Pusaka4.4.1 Meningkatnya jumlah pusaka

budaya yang dilestarikanBidang Ekonomi

4.5 Meningkatkan daya belimasyarakat

4.5.1 Meningkatnya indeks daya belimasyarakat

Kemiskinan4.6 Menurunkan jumlah keluarga

miskin4.6.1 Menurunnya jumlah KK miskin

Bidang Sosial4.7 Meningkatkan perlindungan

terhadap perempuan dan anak4.7.1 Menurunnya kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak4.8 Meningkatkan kualitas

penanganan masalahkesejahteraan sosial

4.8.1 Menurunnya jumlah PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial

4.9 Meningkatkan pengarusutamaangender

4.9.1 Terpenuhinya kesetaraan gender

5 Meningkatkan peran sertamasyarakat dalampembangunan

5.1 Meningkatkan keterlibatanmasyarakat dalam perencanaan,pelaksanaan dan pengawasanpembangunan

5.1.1 Meningkatnya Proporsi PembiayaanPembangunan yang berasal dariMusrenbang Kecamatan


V - 8

Misi Tujuan Sasaran5.1.2 Meningkatnya Nilai Swadaya

Masyarakat dalam Stimulan /Bantuan RW

6 Meningkatkan kualitaskeseimbangan dan pelestarianlingkungan hidup

6.1 Mewujudkan lingkungan kota yangbersih, sehat, hijau, nyaman danberkelanjutan bagi warga kota

6.1.1 Meningkatnya luasan dan kualitasruang terbuka hijau publik danprivat serta areal permukiman

6.1.2 Terjaganya kelestarian fungsilingkungan hidup

6.1.3 Meningkatnya pengelolaan sampahdan sumber sampah secara terpadudan berwawasan lingkungan sertapeningkatan kapasitas TPA

6.2 Meningkatkan kualitas dankuantitas infrastruktur perkotaan

6.2.1 Tersedianya kualitas jaringan jalandan jembatan yang mendukungakselerasi pergerakan masyarakat

6.2.2 Tersedianya sistem jaringandrainase yang tertata dengan baikdalam mendukung upayapengendalian banjir, dan dampakperubahan iklim

6.2.3 Tersedianya sistem pengelolaanjaringan air limbah domestik secaraoptimal

6.2.4 Tersedianya Sistem Pengelolaan AirMinum

6.3 Meningkatkan keserasianpembangunan terhadap TataRuang Kota

6.3.1 Terlaksananya pengendalianpemanfaatan ruang kota yangkonsisten

6.4 Meningkatkan sarana prasaranapenunjang perumahan rakyat danperhubungan

6.4.1 Meningkatnya kualitas lingkunganperumahan

6.4.2 Menurunnya jumlah rumah tidaklayak huni

6.4.3 Tersedianya sistem transportasiperkotaan yang terpadu danmemadai untuk melayanipergerakan orang dan barang

Adapun untuk memperjelas target yang akan dicapai pada akhir tahun RPJMD, kami sajikanhubungan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target awal tahun 2012 dan kondisiakhir pelaksanaan tahun 2018, diuraikan per Misi dalam Tabel 5.3

Tabel 5.3Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kota Cirebon 2013-2018

Visi : “Terwujudnya Kota Cirebon sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau

(RAMAH) pada Tahun 2018”

Misi 1. Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kondisiawal

(tahun2012)

KondisiAkhir

(tahun2018)

1.1 Meningkatkan nilaikeimanan danketaqwaan padaaparaturpemerintahan

1.1.1 Meningkatkan nilai keimanandan ketaqwaan pada aparaturpemerintahan

1.1.1.1 Rasio SKPD yang melaksanakankegiatan keagamaan secararutin tiap bulan dibagi seluruhSKPD

0% 100%

1,2 Meningkatkan nilaikeimanan danketaqwaan padamasyarakat

1.2.1 Meningkatnya kualitas saranaprasarana keagamaan

1.2.1.1 Rasio sarana dan prasaranaperibadatan yang memperolehbantuan dibandingkan denganjumlah sarana dan prasaranaperibadatan seluruhnya.

30% 10%


V - 9


Kondisiawal

(tahun2012)

KondisiAkhir

(tahun2018)

1.2.2 Terwujudnya prestasi KotaCirebon dalam bidangkeagamaan

1.2.2.1 Prestasi lomba keagamaan 6besar tingkat provinsi

N/A 6 besartingkatpropinsi

1.2.3 Terpeliharanya suasanakerukunan hidup antar umatberagama yang harmonis dansaling menghargai terhadapajaran agamanya masing-masing

1.2.3.1 Tidak adanya kasus konflikyang bernuansa agama

0 kasus 0 kasus

Misi 2. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yangefektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN


Kondisiawal

(tahun2012)

KondisiAkhir

(tahun2018

2,1 Meningkatkanintegritas danprofesionalismeaparatur daerah,pencapaian targetpembangunan, sertatransparansi danakuntabilitas APBD

2.1.1 Terwujudnya aparaturdaerah yang memilikiintegritas dan profesional

2.1.1.1 Rasio SDM yang memenuhistandar kompetensi jabatan

80% 100%

2.1.1.2 Menurunnya kasuspelanggaran disiplin PNS

9/1000PNS

3/1000PNS

2.1.2 Terwujudnya tertibadministrasi keuangan SKPD

2.1.2.1 Opini penilaian BPK terhadapkeuangan dan aset daerahmenuju WTP di 2018

WDP WTP

2.1.2.2 dihapus Dihapus dihapus

2.1.3 Terwujudnya tertibadministrasi perencanaanSKPD

2.1.3.1 Meningkatnya kesesuaianAPBD dengan dokumenperencanaan 100 %

90% 100%

2.1.4 Terwujudnya tertibadministrasi kearsipandaerah

2.1.4.1 Meningkatnya jumlah SKPDyang tertib administrasikearsipan

3 /70SKPD

70 /70SKPD

2.1.4.2 Meningkatnya arsip vital danarsip statis

530 arsipdigital

1060arsip

digital

2.1.5 Terwujudnya pelayananprima dalam perijinan

2.1.5.1 Indeks Kepuasan Masyarakatdalam pelayanan perijinan

75 90

2.1.6 Meningkatnya pertumbuhannilai investasi

2.1.6.1 Meningkatnya nilai investasi diKota Cirebon

250.000(PMA);

400.000(PMDN)

jutarupiah

400.000(PMA);

600.000(PMDN)

jutarupiah

2.1.7 Terwujudnya PelayananAdministrasi Kependudukan

2.1.7.1 Indeks kepuasan masyarakatdalam pelayanan administrasikependudukan

80 poin 90 poin

2,2 Meningkatkanpenataan strukturdan mekanismekerja organisasiperangkat daerahagar berfungsioptimal

2.2.1 Terwujudnya kesesuaianstruktur dan tatalaksanaSKPD

2.2.1.1 Jumlah SKPD yang disusunkebijakan peta jabatan, standarkompetensi, ketatalaksanaan100% di 2018

76% 100%

2.2.2 Terwujudnya sarana danprasarana organisasiperangkat daerah yangrepresentatif.

2.2.2.1 Jumlah bangunan gedungpemerintahan dalam kondisibaik

75% 80%


V - 10


Kondisiawal

(tahun2012)

KondisiAkhir

(tahun2018

2,3 Membangunsuasanapemerintahan yangharmonis,mengayomi dankomunikatif

2.3.1 Terwujudnya hubunganpemerintahan danmasyarakat yang harmonis

2.3.1.1 Meningkatnya indeks kepuasanmasyarakat terhadap kinerjapemerintahan sebesar 80 %

75% 80%

2.3.2 Tercapainya kesepakatanpenetapan batas daerahdengan Kabupaten Cirebon

2.3.2.1 Seluruh titik koordinat PilarBatas Utama (PBU) disepakati100 %

18 titik 25 titik

2.4 Mengembangkanpenyelenggaraanpemerintahan yangberbasis elektronikdalam rangkameningkatkankualitas pelayananpublik secara efektif,efisien, transparandan akuntable

2.4.1 Terwujudnya penataansistem manajemen danproses kinerja dilingkunganpemerintah kota denganmengoptimasikanpemanfaatan teknologiinformasi

2.4.1.1 Tersedianya peraturan-peraturan tentangegoverment 100%

80 % ( 20peratura

n egovernm

ent)

100 %(25

peraturan e

government)

2.4.1.2 Terpenuhinya infrastrukturTeknologi Informasi danKomunikasi sebagai penunjangpelaksanaan kinerja aparatur100%

30Sistemyang

terbangun

50Sistemyang

terbangun

Misi 3. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi awal(tahun 2012)

Kondisi Akhir(tahun 2018

3.1 Meningkatkanwawasan kebangsaandan cinta bangsa dantanah air Indonesia

3.1.1 Terwujudnyapersatuan dankesatuan dalam ke-bhineka tunggalika-an

3.1.1.1 Menurunnya kejadiankriminalitas karenaras dan agama 0kasus

0 kasus 0 kasus

3.2 Meningkatkankedisiplinan dankesadaran hukummasyarakat

3.2.1 Terwujudnyamasyarakat yangsadar hukum

3.2.1.1 Menurunnya jumlahlokasi rawanketertiban umum15% setiap tahun dari45 titik

45 titik 10 titik

3.3 Menegakkan peraturandan perundang-undangan

3.3.1 Menurunnyatingkatpelanggaran perda

3.3.1.1 Tingkat pelanggaranperda turun 20% dari30 Perda bisaditegakkan

10 kasus 5 kasus

3.4 Meningkatkan peranserta masyarakat dalamaspek kebersihan,keindahan, ketertibandan keamanan KotaCirebon

3.4.1 Terwujudnya RWK-3

3.4.1.1 Proporsi RW yangmemenuhi kategori K-3 sebanyak 50 %

10% 50%

3.5 Meningkatkan tertiblalu lintas danperpakiran

3.5.1 Menurunnya titikrawan kemacetandan kecelakaan

3.5.1.1 Menurunnya jumlahtitik rawankemacetan dandaerah rawankecelakaan

11 titik rawankemacetan dan 5

titik rawankecelakaan

5 titik rawankemacetan dan 2

titik rawankecelakaan

3.6 Meningkatkanpenataan sektorinformal untukmendukung ketertibandan keindahan kota

3.6.1 Tertatanya sektorinformal

3.6.1.1 Rasio jumlah PKLyang menempatilokasi di luarketentuandibagi/jumlah PKLseluruhnya = 0.4

70% 40%

3.7 Meningkatkan dayatanggap pemerintahdan masyarakatterhadap situasibencana

3.7.1 Meningkatnya dayatanggap terhadapbencana

3.7.1.1 Tingkat waktutanggap kejadianbencana dan waktutanggap daruratbencana

Tingkat waktutanggap kejadianbencana 10 menit

dan waktutanggap daruratbencana 7 hari

Tingkat waktutanggap kejadianbencana 10 menit

dan waktutanggap daruratbencana 7 hari


V - 11

Misi 4. Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan danekonomi untuk kesejahteraan masyarakat

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi awal (tahun2012)

Kondisi Akhir(tahun 2018

4,1 Mengoptimalkanpemerataan danperluasan aksespendidikan bagimasyarakat

4.1.1 Terbukanyakesempatan yangluas bagi masyarakatuntuk mengenyampendidikan

4.1.1.1 Meningkatnya LamaHarapan Sekolah padausia max 18 tahun

13 tahun di tahun2011

18 tahun

4.1.1.2 Rata - rata lama sekolah(13 Tahun)

10,86 tahun 2011 13 tahun

4.2 Meningkatkan derajatkesehatan masyarakat

4.2.1 Meningkatnyaderajat kesehatanmasyarakat

4.2.1.1 KK ber-PHBS 54,80% 75%

4.2.1.2 Gizi Buruk < 1% < 1%

4.2.1.3 Angka Kematian Ibu 3 orang 3 orang

Angka Kematian Bayi 50 bayi 50 bayi

Cakupan pelayanankesehatan dasar bagikeluarga miskin

100% 100%

Indeks kepuasanmasyarakat terhadappelayanan kesehatan(%)

- 77,5

4.2.1.4 BOR (%) 65,72 80,60LOS (hari) 4,23 4,48TOI (hari 2,21 1,27BTO (kali) - 43,35NDR (kematian 48jam/1000) 44 22,56‰

GDR (kematian kasar/1000) 78 44,28‰

Survey kepuasanPasien/Pelanggan 85%

4.2.2 Terkendalinya lajupertumbuhanpenduduk

4.2.2.1 Meningkatnya PesertaKB Aktif 75% di tahun2018 dari jumlah PUS

60% 75%

4.3 Meningkatkan olahraga prestasi

4.3.1 Terwujudnyaprestasi olah raga ditingkat propinsi

4.3.1.1 Meraih posisi 10 besartingkat propinsi ditahun 2018

Peringkat 18 Peringkat 10besar

4.4 Mewujudkan KotaCirebon sebagai KotaPusaka

4.4.1 Meningkatnyajumlah pusakabudaya yangdilestarikan

4.4.1.1 Rasio keaktifankelompok seni budaya50% di tahun 2018 dari30% di tahun 2012

30% 50%

4.5 Meningkatkan dayabeli masyarakat

4.5.1 Meningkatnyaindeks daya belimasyarakat

4.5.1.1 Indeks daya beli 62,35 tahun 2011 65

4.5.1.2 Meningkatnyakunjungan wisatawanlokal dan mancanegara25% tahun 2018

355.967 orang 444.959 orang

4.6 Menurunkan jumlahkeluarga miskin

4.6.1 Menurunnya jumlahKK miskin

4.6.1.1 rasio KK miskindibandingkan denganKK kota

30,24 % tahun 2010 25%

4.7 Meningkatkanperlindunganterhadap perempuandan anak

4.7.1 Menurunnya kasuskekerasan terhadapperempuan dananak

4.7.1.1 Menurunnnya kasus 68 kasus 53 kasus

4.8 Meningkatkan kualitaspenanganan masalahkesejahteraan sosial

4.8.1 Menurunnnyajumlah PenyandangMasalahKesejahteraan Sosial

4.8.1.1 Penurunan PMKS 5% ditahun 2018

30.895 orang 28.456 orang

4.9 Meningkatkanpengarus utamaangender

4.9.1 Terpenuhinyakesetaraan gender

4.9.1.1 Rasio gender diatas30% perempuan

30% 40%


V - 12

Misi 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan


KondisiAkhir

(tahun2018

5.1 Meningkatkanketerlibatan masyarakatdalam perencanaan,pelaksanaan danpengawasanpembangunan

5.1.1 Meningkatnya ProporsiPembiayaanPembangunan yangberasal dariMusrenbangKecamatan

5.1.1.1 Persentase kenaikan nilaiMusrenbang Kecamatanyg diakomodir dalamAPBD sebanyak 5 %sampai akhir tahun 2018(kumulatif)

Rp. 15 milyarrupiah atau 1,5 %

dari nilai totalAPBD

5 % darinilai total

APBDtahun2018

5.1.2 Meningkatnya NilaiSwadaya Masyarakatdalam Stimulan /Bantuan RW

5.1.2.1 Prosentase SwadayaMasyarakat sebesar 10 %terhadap jumlah bantuanRW

rata-rata 3 % 10%

Misi 6. Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup


KondisiAkhir

(tahun2018

6,1 Mewujudkan lingkungankota yang bersih, sehat,hijau, nyaman danberkelanjutan bagiwarga kota

6.1.1 Meningkatnya luasandan kualitas ruangterbuka hijau publikdan privat serta arealpermakaman

6.1.1.1 luas ruang terbuka hijaupublik menuju 12 %

9,16% 9,64%

6.1.1.2 dihapus dihapus dihapus

6.1.1.3 dihapus dihapus dihapus

6.1.2 Terjaganya kelestarianfungsi lingkunganhidup

6.1.2.1 Meningkatnya kualitas danakses informasi SDA danLH (rata-rata outcome)

82 % 90 %

6.1.2.2 Prosentase ketaatanpelaku usaha terhadapbaku mutu lingkungan %(jumlah pelaku usaha yangtaat terhadap baku mutulingkungan dibagi jumlahpelaku usaha yangdipantau di kali 100%)

60 % 78 %

6.1.2.3 Meningkatnya pelayananKonservasi SDA (Rata-rataOutcome)

0 % 100 %

6.1.2.4 Meningkatnya peran sertamasyarakat dalampengelolaan lingkunganhidup (rata-rata outcome)

28 % 80 %

6.1.3 Meningkatnyapengelolaan sampahdan sumber sampahsecara terpadu danberwawasanlingkungan sertapeningkatan kapasitasTPA

6.1.3.1 Cakupan wilayah layanankebersihan danpengangkutanpersampahan sebanyak80%

70% 80%

6.2 Meningkatkan kualitasdan kuantitasinfrastruktur perkotaan

6.2.1 Tersedianya kualitasjaringan jalan danjembatan yangmendukung akselerasipergerakanmasyarakat

6.2.1.1 Proporsi jalan dalamkondisi baik 100%

96,80% 100%

6.2.1.2 Proporsi jumlah jembatankondisi baik 100 %

90% 100%

6.2.2 Tersedianya sistemjaringan drainase yangtertata dengan baikdalam mendukungupaya pengendalianbanjir, dan dampakperubahan iklim

6.2.2.1 Berkurangnya Titik RawanGenangan Banjir dari 18titik menjadi 10 titik

18 titik 10 titik


V - 13


KondisiAkhir

(tahun2018

6.2.3 Tersedianya sistempengelolaan jaringanair limbah domestiksecara optimal

6.2.3.1 Cakupan pelayanan airlimbah domestik

92% 100%

6.2.3.2 Jumlah jamban danseptiktank 76, 45 %(65.766 Rumah Tangga)

65% 76,45%

6.2.4 Tersedianya SistemPengelolaan AirMinum

6.2.4.1 Cakupan pelayanan airminum perpipaan

72 % 80%

6.3 Meningkatkankeserasianpembangunan terhadapTata Ruang Kota

6.3.1 Terlaksananyapengendalianpemanfaatan ruangkota yang konsisten

6.3.1.1 Tingkat pelanggaran tataruang (menurun)

35 kasus 0 kasus

6.4 Meningkatkan saranaprasarana penunjangperumahan rakyat danperhubungan

6.4.1 Meningkatnya kualitaslingkunganperumahan

6.4.1.1 berkurangnya kawasanlingkungan permukimankumuh menjadi 0,46%

3.21% 0,46%

6.4.2 Menurunnya jumlahrumah tidak layak huni

6.4.2.1 Menurunnya jumlahrumah tidak layak huni

18.456 rumah 16.256rumah

6.4.3 Tersedianya sistemtransportasiperkotaan yangterpadu dan memadaiuntuk melayanipergerakan orang danbarang

6.4.3.1 Cakupan wilayahpelayanan angkutanumum

80% 100%


VI - 1

Bab VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 Strategi

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesakuntuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yangbesar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan VisiPembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon Tahun 2013-2018, maka Pemerintah KotaCirebon akan melaksanakannya melalui misi yang telah disusun dan strategi-strategipembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.Strategi yang disusun disini adalah strategi terhadap masing-masing indikator sasaran daripencapaian sasaran misi.

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebihterarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atauselama periode RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013-2018. Arah kebijakan akan mengarahkanpilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku. Arah kebijakan adalah untuk memberikan arah perumusanrencana program prioritas pembangunan dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusunprogram dan kegiatan Renstra SKPD.

Adapun untuk memperjelas strategi dan arah kebijakan Kota Cirebon pada periode 2013-2018pada Bab ini akan disajikan Strategi dan Arah Kebijakan terhadap masing-masing sasaran,indikator sasaran dan strategi terhadap masing-masing Misi Walikota dan Wakil WalikotaCirebon Tahun 2013-2018 dalam bentuk matriks sebagaimana Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Kota Cirebon 2013-2018

Misi 1. Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religius

Sasaran Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1.1.1 Meningkatkan nilaikeimanan danketaqwaan padaaparaturpemerintahan

1.1.1.1 Rasio SKPD yangmelaksanakankegiatan keagamaansecara rutin tiapbulan dibagi seluruhSKPD

1.1.1.1.1 Pelaksanaankegiatankeagamaan,pengawasanperilaku, sanksi,dan pelibatanmasyarakat dalampeningkatankualitas akhlak danmoral aparatur

1.1.1.1.1.1 Mewajibkan instansiPemerintah untukmelaksanakan kegiatankeagamaan, menyusunpedoman pemberiansanksi, operasi rutin PNSdi tempat-tempathiburan dan membukakota pengaduanmasyarakat terhadapperilaku PNS


VI - 2


1.2.1 Meningkatnyakualitas saranaprasaranakeagamaan

1.2.1.1 Rasio sarana danprasaranaperibadatan yangmemperolehbantuandibandingkandengan jumlahsarana danprasaranaperibadatanseluruhnya.

1.2.1.1.1 Peningkatanpemberian bantuankepada saranaperibadatanmelalui hibah danbansos sertakegiatankeagamaan

1.2.1.1.1.1 Meningkatkanpemahaman pengurusmesjid atau RW terhadapmekanisme hibah danbansos serta pelibatanpengurus mesjid dalamkegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan.

1.2.2 Terwujudnya prestasiKota Cirebon dalambidang keagamaan

1.2.2.1 Prestasi lombakeagamaan 3 besartingkat provinsi

1.2.2.1.1 Pembinaan kepadagenerasi mudadalam lombabidang keagamaandan Pelaksanaanlomba secaraberjenjang daritingkat kelurahanhingga tingkat kota

1.2.2.1.1.1 Pembinaan Keagamaankepada generasi mudadalam bentuk lomba danfestival keagamaanberjenjang dari tingkatkelurahan hingga kota.

1.2.3 Terpeliharanyasuasana kerukunanhidup antar umatberagama yangharmonis dan salingmenghargai terhadapajaran agamanyamasing-masing

1.2.3.1 Tidak adanya kasuskonflik yangbernuansa agama

1.2.3.1.1 Peningkatanfrekuensi dialogforum kerukunanumat beragama

1.2.3.1.1.1 Meningkatkan frekuensidialog dalam rangkaevaluasi kerukunan umatberagama

Misi 2. Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yangefektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN


2.1.1 Terwujudnyaaparatur daerahyang memilikiintegritas danprofesional

2.1.1.1 Rasio SDM yangmemenuhistandarkompetensijabatan

2.1.1.1.1 Meningkatkankompetensiaparaturpemerintahdaerah

2.1.1.1.1.1 Meningkatkan kompetensiaparatur melaluipeningkatan keahlian danketerampilan

2.1.1.1.1.2 Mengembangkan sistemkesejahteraan PNSberdasarkan penilaiankinerja serta memenuhikebutuhan aparatur baikfungsional dan nonfungsional sesuai denganstandar kebutuhan

2.1.1.2 Menurunnyakasus pelanggarandisiplin PNS

2.1.1.2.1 Penerapan rewarddan punishmentdalam disiplinPNS

2.1.1.2.1.1 Melakukan pembinaandisiplin PNS secara berkala,penerapan reward danpunishment, pengawasandisiplin, dan kotakpengaduan masyarakat

2.1.2 Terwujudnya tertibadministrasikeuangan SKPD

2.1.2.1 Opini penilaianBPK terhadapkeuangan danaset daerahmenuju WTP di2018

2.1.2.1.1 Optimalisasipengelolaan asetdaerah

2.1.2.1.1.1 Melakukan penataanpengelolaan aset daerahdengan peningkatan kualitaskelembagaan aset, integrasisistem, dan pemanfaatanaset daerah dengan pihakketiga

2.1.2.1.2 Optimalisasipengelolaankeuangan daerahyang transparandan akuntabel

2.1.2.1.2.1 Meningkatkan optimalisasiperencanaan,penganggaran,penatausahaan keuangandaerah

2.1.2.1.3 Optimalisasipengawasan danpengendaliankeuangan daerah

2.1.2.1.3.1 Meningkatkan peran AparatPengawasn InternPemerintah (APIP) danoptimalisasi SistemPengawasan InternPemerintah (SPIP)


VI - 3


2.1.3 Terwujudnya tertibadministrasiperencanaan SKPD

2.1.3.1 Meningkatnyakesesuaian APBDdengan dokumenperencanaan 100%

2.1.3.1.1 Pelaksanaanprosesperencaaan tepatwaktu sesuaidengan ketentuan

2.1.3.1.1.1 Menyepakati jadwal waktuperencanaan danpenganggaran antaraeksekutif dan legislatif sertamempublikasikannya.

2.1.3.1.2 Peningkatankualitas dokumenperencanaanSKPD

2.1.3.1.2.1 Meningkatkan kapasitas dankemampuan aparaturperencana di setiap SKPD

2.1.3.1.2.2 Mengoptimalkan sistemperencanaan danpembangunan daerah

2.1.3.1..3 Peningkatankualitaspengendalian danevaluasiperencanaandaerah

2.1.3.1.3.1 Membangun sistempengendalian dan evaluasiperencanaan daerah sertamempublikasikan hasilpengendalian dan evaluasiperencanaan daerah.

2.1.4 Terwujudnya tertibadministrasikearsipan daerah

2.1.4.1 Meningkatnyajumlah SKPD yangtertib administrasikearsipan

2.1.4.1.1 Peningkatanjumlah SKPD yangtertib administrasi kearsipan

2.1.4.1.1.1 Melakukan pembinaan danpemberian penghargaankepada SKPD yang tertibarsip

2.1.4.2 Meningkatnyaarsip vital danarsip statis

2.1.4.2.1 Penyediaan arsipdalam bentukdigital

2.1.4.2.1.1 Menyediakan dokumenarsip secara digital

2.1.5 Terwujudnyapelayanan primadalam perijinan

2.1.5.1 Indeks KepuasanMasyarakat dalampelayananperijinan

2.1.5.1.1 Optimalisasikelembagaanpelayananperijinan yangdilaksanakandengan mudah,murah dan cepatsesuai denganazas dan prinsippelayanan

2.1.5.1.1.1 Penataan dan penguatankelembagaan pelayananperijinan, pembangunansistem pelayanan perizinanonline, serta penerapaninsentif dan disinsentifinformasi

2.1.6 Meningkatnyapertumbuhan nilaiinvestasi

2.1.6.1 Meningkatnyanilai investasi diKota Cirebon

2.1.6.1.1 Peningkatan ikliminvetasi yangkondusif

2.1.6.1.1.1 Meningkatkan promosi dankerjasama investasi

2.1.6.1.1.2 Meningkatkan kebijakanperencanaanpengembangan penanamanmodal

2.1.7 TerwujudnyaPelayananAdministrasiKependudukan

2.1.7.1 Indeks kepuasanmasyarakat dalampelayananadministrasikependudukan

2.1.7.1.1 Optimalisasipengembanganpelayananadministrasikependudukan

2.1.7.1.1.1 Meningkatkan pelayananAdministrasi kependudukan

2.2.1 Terwujudnyakesesuaian strukturdan tatalaksanaSKPD

2.2.1.1 Jumlah SKPD yangdisusun kebijakanpeta jabatan,standarkompetensi,ketatalaksanaan100% di 2018

2.2.1.1.1 Pengembanganstruktur organisasidan tata laksanayang akuntabel

2.2.1.1.1.1 Melakukan penataankebutuhan organisasi dansumberdaya aparaturberdasarkan prinsip goodgovernance

2.2.2 Terwujudnyasarana danprasaranaorganisasiperangkat daerahyang representatif.

2.2.2.1 Jumlah bangunangedungpemerintahandalam kondisibaik

2.2.2.1.1 Pengembangandan pemeliharaangedungpemerintah

2.2.2.1.1.1 Melakukan pengembangandan pemeliharaan gedungpemerintah

2.3.1 Terwujudnyahubunganpemerintahan danmasyarakat yangharmonis

2.3.1.1 MeningkatnyaIndeks KepuasanMasyarakatterhadap kinerjapemerintahan

2.3.1.1.1 Melakukanpengukuranindeks kepuasanmasyarakatmelalui kuesioner

2.3.1.1.1.1 Meningkatkan pelayananpemerintahan pada tingkatkecamatan dan kelurahan

2.3.2 Tercapainyakesepakatanpenetapan batasdaerah denganKabupaten Cirebon

2.3.2.1 Seluruh titikkoordinat PilarBatas Utama(PBU) disepakati100 %

2.3.2.1.1 Pembangunankomunikasi dalamrangkapenyelesaianbatas daerahdenganKabupatenCirebon

2.3.2.1.1.1 Menyelesaikan penegasanbatas daerah antara KotaCirebon dan KabupatenCirebon


VI - 4


2.4.1 Penataan sistemmanajemen danproses kinerjadilingkunganpemerintah kotadenganmengoptimasikanpemanfaatanteknologi informasi

2.4.1.1 Tersedianyaperaturan-peraturantentangegoverment 100%

2.4.1.1.1 Peningkatan danpengembangansistem informasiyang terintegrasi

2.4.1.1.1.1 Mengelola infrastrukturTeknologi Informasi danKomunikasi yang sesuaidengan prosedur-proseduryang ditetapkan,membangun pustakainsfrastruktur teknologiinformasi, membangunpusat data (data center)yang terintegrasi antarinstansi, Membangun sisteminformasi sesuai denganstandar pengembangan danpenerapan egoverment

2.4.1.2 TerpenuhinyainfrastrukturTeknologiInformasi danKomunikasisebagaipenunjangpelaksanaankinerja aparatur100%

Misi 3. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum


3.1.1 Terwujudnyapersatuan dankesatuan dalamkebinekatunggal ika an

3.1.1.1 Menurunnyakejadiankriminalitaskarena ras danagama 0 kasus

3.1.1.1.1 Penyediaan fasilitasipemahaman wawasankebangsaan

3.1.1.1.1.1 Meningkatkan peran lembagaSKPD/kecamatan/ Kelurahandalam sosialisasi wawasankebangsaan

3.2.1 Terwujudnyamasyarakatyang sadarhukum

3.2.1.1 Menurunnyajumlah lokasirawanketertibanumum 15%setiap tahundari 45 titik

3.2.1.1.1 Peningkatanperanserta dankemitraan masyarakatdalam keamanan danketertiban masyarakat

3.2.1.1.1.1 Meningkatkan jumlah kadermasyarakat sadar hukum

3.2.1.1.1.2 Mengintensifkan kegiatansiskamling serta memberikanreward kepada masyarakatdalam kegiatan siskamling

3.2.1.1.1.3 Mengintensifkan patroli dancegah tangkal gangguanKantrantibmas

3.2.1.1.2 Peningkatanintensitas kegiatankepemudaan

3.2.1.1.2.1 Pembinaan kerohanian bagipemuda di lokasi rawanketertiban umum

3.2.1.1.2.2 Penyaluran minat dan bakatterhadap pemuda

3.3.1 Menurunnyatingkatpelanggaranperda

3.3.1.1 Tingkatpelanggaranperda turun20% dari 30Perda bisaditegakkan

3.3.1.1.1 Peningkatanpenanganan potensipelanggaran Perda

3.3.1.1.1.1 Pemberdayaan masyarakat danaparatur dalam sosialisasi danpenerapan perda

3.4.1 TerwujudnyaRW K-3

3.4.1.1 Proporsi RWyang memenuhikategori K-3sebanyak 50 %

3.4.1.1.1 Penilaian K-3 tingkatRW

3.4.1.1.1.1 Meningkatkan peran lembagakelurahan dalam bermitradengan masyarakat

3.5.1 Menurunnyatitik rawankemacetan dankecelakaan

3.5.1.1 Menurunnyajumlah titikrawankemacetan dandaerah rawankecelakaan

3.5.1.1.1 Optimalisasirekayasa,sosialisasidan pengendalian lalulintas dalam rangkamengurai titk rawankemacetan dankecelakaan

3.5.1.1.1.1 Melakukan manajemenrekayasa lalu lintas,pengendalian danpengamanan lalu lintas, sertarekayasa terhadap perlintasansebidang

3.5.1.1.2 Mengoptimalkanstandar keselamatanlalu lintas

3.5.1.1.2.1 Menerapkan standar pengujiankendaraan bermotor

3.5.1.1.3 PeningkatanKeselamatanPelayaran

3.5.1.1.3.1 Meningkatkan keselamatanpelayaran


VI - 5


3.5.1.1.4 Menata sistemperparkiran yangsudah ada sertaMenyediakan fasilitasparkir pada lokasiterpilih

3.5.1.1.4.1 Penerapan/perubahangeometris sistem parkir,Penerapan sistem perparkiranterpadu, parkir diluar badanjalan (off street) sertaMenyediakan taman parkir dipusat-pusat kegiatan danmelakukan kerjasama denganpihak ketiga dalam rangkapenyediaan fasilitas gedungparkir.

3.6.1 Tertatanyasektor informal

3.6.1.1 Rasio jumlahPKL yangmenempatilokasi di luarketentuandibagi/jumlahPKL seluruhnya=0,3

3.6.1.1.1 Identifikasi,pembinaan danpendampingan usahabagi PKL sertapenyediaan ruang bagiPKL

3.6.1.1.1.1 Melakukan pendataan danpendaftaran PKL, sertapemberdayaan PKL melaluipembinaan dan bimbinganteknis, fasilitasi aksespermodalan, penguatankelembagaan, peningkatanjaringan dan promosipemasaran serta penyediaanruang bagi PKL

3.7.1 Meningkatnyadaya tanggapterhadapbencana

3.7.1.1 Tingkat waktutanggapkejadianbencana danwaktu tanggapdarurat bencana

3.7.1.1.1 Penyediaan saranadan prasaranapenanggulanganbencana

3.7.1.1.1.1 Menyediakan sarana danprasarana penanggulanganbencana di lokasi rawanbencana

3.7.1.1.2 Peningkatan kapasitassumberdaya aparaturdan masyarakatterhadap tanggapdarurat bencana

3.7.1.1.2.1 Memberikan bimbingan teknistanggap darurat bencana ditingkat kelurahan dankecamatan

Misi 4. Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan danekonomi untuk kesejahteraan masyarakat


4.1.1 Terbukanyakesempatanyang luas bagimasyarakatuntukmengenyampendidikan

4.1.1.1 MeningkatnyaLama HarapanSekolah pada usiamax 18 tahun

4.1.1.1.1 Pemberiankesempatan kepadausia sekolahmengikutipendidikan sesuaijenjangnya

4.1.1.1.1.1 Meningkatkan PenyelenggaraanPendidikan 12 Tahun melaluiBOP, Penyediaan Buku MataPelajaran dan LKS serta saranaprasarana pendidikan danBeasiswa bagi siswa Berprestasi

4.1.1.1.1.2 Meningkatkan PenyelenggaraanPendidikan Luar Sekolah

4.1.1.1.2 Peningkatan mututenaga pendidik

4.1.1.1.2.1 Meningkatkan penyelenggaraanguru dan tenaga kependidikanpendidikan dasar dan menengah

4.1.1.2 Rata - rata lamasekolah (13Tahun)

4.1.1.2.1 Pengembanganpendidikan nonformal dan informal

4.1.1.2.1.1 Mengembangkan kawasanpercontohan pendidikannonformal dan informalditingkat RW

4.1.1.2.1.2 Mengembangkan kawasanpercontohan perpustakaan ketingkat RW dan Kelurahan

4.2.1 Meningkatnya derajatkesehatanmasyarakat

4.2.1.1 KK ber-PHBS (%) 4.2.1.1.1 Pemberdayaanmasyarakatberperilaku hidupbersih dan sehat

4.2.1.1.1.1 Mengembangkan kawasanpercontohan Perilaku HidupBersih dan Sehat disemuatatanan kehidupan (RukunWarga, Sekolah, Perkantoran,Tempat tempat Umum)


VI - 6


4.2.1.1.1.2 Meningkatkan Perilaku HidupBersih Sehat di masyarakat

4.2.1.2 Gizi Buruk ( < 1%) 4.2.1.2.1 Peningkatan statusgizi masyarakat

4.2.1.2.1.1 Meningkatkan penangananpemantauan kasus balita giziburuk

4.2.1.3 - AngkaKematian Ibu(orang)

- AngkaKematian Bayi(bayi)

- Cakupanpelayanankesehatandasar bagikeluarga miskin

- Indekskepuasanmasyarakatterhadappelayanankesehatan (%)

4.2.1.3.1 Peningkatanpelayanan kesehatandasar yangberkualitas

4.2.1.3.1.1 Menyediakan jaminanpelayanan kesehatan dasar bagiseluruh warga Kota Cirebon

4.2.1.4 - BOR (%)- LOS (hari)- TOI (hari)- BTO (kali)- NDR

(kematian 48jam/1000)

- GDR (kematiankasar/ 1000)

- SurveykepuasanPasien/Pelanggan

4.2.1.4.1 Peningkatanpelayanan kesehatanrujukan yangberkualitas

4.2.1.4.1.1 Meningkatkan PelayananKesehatan Lanjutan

4.2.1.4.1.2 Menyediakan Biaya OperasionalPelayanan Kesehatan Rujukan

4.2.1.4.1.3 RSUD Gunung Jati sebagai RSPendidikan Utama

4.2.2 Terkendalinyalajupertumbuhanpenduduk

4.2.2.1 MeningkatnyaPeserta KB Aktif75% di tahun2018 dari jumlahPUS

4.2.2.1.1 Pengendaliankelahiran

4.2.2.1.1.1 Mengendalikan kelahiran danpendewasaan perkawinan

4.3.1 Berprestasi ditingkatpropinsi

4.3.1.1 Meraih posisi 10besar tingkatpropinsi di tahun2018

4.3.1.1.1 Pembinaan atlitberpestasi

4.3.1.1.1.1 Melakukan pembinaan atlitberprestasi melalui pembibitansejak dini dan pemberianpenghargaan

4.3.1.1.2 Pengembanganfasilitas sarana danprasarana olah raga

4.3.1.1.2.1 Mengembangkan fasilitas saranadan prasarana olah raga

4.4.1 Meningkatnyajumlah pusakabudaya yangdilestarikan

4.4.1.1 Rasio keaktifankelompok senibudaya 50% ditahun 2018 dari30% di tahun2012

4.4.1.1.1 Penetapan kalenderbudaya

4.4.1.1.1.1 Melakukan pembinaan aktivitassanggar seni serta meningkatkanevent pagelaran budaya khasCirebon dan menjadikan KotaCirebon sebagai pusat EventBudaya Khas Cirebon se WilayahCirebon, dengan meningkatkandukungan dan keterlibatanKeraton.

4.4.1.2 Jumlah pusakabudaya yangditetapkan 80Jenis (72bangunan cagarbudaya di th2012)

4.4.1.2.1 Penataan bangunancagar budaya sertarevitalisasi pusakacagar budaya

4.4.1.2.1.1 Melakukan penataan/revitalisasi bangunan cagarbudaya, pemberdayaanmasyarakat dalam pelestarianpusaka cagar budaya, dankerjasama dengan pemilik cagarbudaya dalam upaya pelestarian

4.5.1 Meningkatnyaindeks dayabelimasyarakat

4.5.1.1 Indeks daya belidari 62,35menjadi 65 point

4.5.1.1.1 Peningkatanpemberdayaanekonomi masyarakatdengan TRIBINA(Manusia, Usaha danLingkungan)

4.5.1.1.1.1 Meningkatkan pembinaan teknisdan manajemen terhadapkoperasi dan UMKM

4.5.1.1.1.2 Meningkatlan fasilitasipermodalan antaraUMKM/koperasi denganlembaga keuangan


VI - 7


4.5.1.1.2 Peningkatan kualitasketerampilan tenagakerja

4.5.1.1.2.1 Meningkatkan kompetensi BLK

4.5.1.1.2.2 Melaksanakan pelatihanketerampilan kerja yangberorientasi pada penempatanlangsung

4.5.1.1.3 Peningkatanketerampilan,penempatan danperlindungan tenagakerja

4.5.1.1.3.1 Meningkatkan perlindungantenaga kerja

4.5.1.1.3.2 Meningkatkan pencari kerjayang ditempatkan

4.5.1.1.4 Peningkatan sistemdistribusi, stabilisasidan cadanganpangan

4.5.1.1.4.1 Mengembangkan sistemdistribusi pangan yang efektifdan efisien untuk menjaminstabilitas pasokan dan hargapangan

4.5.1.1.4.2 Meningkatkan pemberdayaanmasyarakat dalammengoptimalkan sumberdayayang dikuasainya untukmewujudkan ketahanan panganberkelanjutan

4.5.1.1.3.3 Mengembangkan kemampuanpengelolaan cadangan panganpemerintah dan masyarakatsecara sinergi dan partisipatif

4.5.1.2 Meningkatnyakunjunganwisatawan lokaldan mancanegara25% tahun 2018

4.5.1.2.1 Peningkatan promosiwisata

4.5.1.2.1.1 Meningkatkan promosi wisatabudaya khas cirebon melaluipengembangan ekonomi kreatif

4.6.1 Menurunnyajumlah KKmiskin

4.6.1.1 rasio KK miskindibandingkandengan KK kotadari 30,24%menjadi 25%

4.6.1.1.1 Peningkatanketepatan sasaranprogrampenanggulangankemiskinan

4.6.1.1.1.1 Menyediakan satu data keluargamiskin

4.6.1.1.1.2 Meningkatkan pengendalian danpengawasan terhadap program-program penanggulangankemiskinan

4.6.1.1.2 Peningkatan aksespelayanan dasar bagikeluarga miskin

4.6.1.1.2.1 Menyediakan akses pelayananpendidikan berupa Beasiswarawan DO

4.6.1.1.2.2 Memberikan aksespendampingan pelayanankesehatan rujukan

4.6.1.1.2.3 Menyediakan akses pelayananair bersih, sanitasi, dan listrikbagi keluarga miskin

4.6.1.1.2.4 Menyediakan perbaikan rumahtidak layak huni dengan programbedah rumah

4.6.1.1.2.5 Menyediakan akses pelayananpangan dan gizi

4.6.1.1.3 Pemberdayaanekonomi keluargamiskin

4.6.1.1.3.1 Melaksanakan pelatihan,pembentukan kelembagaanekonomi mikro berbasis RW,dan pendampingan usahaekonomi keluarga miskin

4.7.1 Menurunnyakasuskekerasanterhadapperempuandan anak

4.7.1.1 Jumlah kasus dari30 kasus menjadi20 kasus

4.7.1.1.1 Peningkatan pusatpelayanan terpadupemberdayaanperempuan dan anak

4.7.1.1.1.1 Mengoptimalkan fungsi pusatpelayanan terpadupemberdayaan perempuan dananak

4.7.1.1.1.2 Mengembangkan kawasan-kawasan percontohan RukunWarga Layak Anak

4.8.1 MenurunnyajumlahPenyandangMasalahKesejahteraanSosial

4.8.1.1 Penurunan PMKS5 % di tahun 2018

4.8.1.1.1 Penanganan PMKS 4.8.1.1.1.1 Mengoptimalkan fungsilembaga kesejahteraan sosial


VI - 8


4.9.1 Terpenuhinyakesetaraangender

4.9.1.1 Rasio genderdiatas 30%perempuan

4.9.1.1.1 Penyajian dataterpilah

4.9.1.1.1.1 Meningkatkan peran danketerwakilan Gender disetiapkegiatan pembangunan

Misi 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan


5.1.1 MeningkatnyaProporsi PembiayaanPembangunan yangberasal dariMusrenbangKecamatan

5.1.1.1 Persentase kenaikannilai MusrenbangKecamatan ygdiakomodir dalamAPBD sebanyak 5 %sampai akhir tahun2018 (kumulatif)

5.1.1.1.1 Peningkatankualitas hasilmusrenbangkecamatan

5.1.1.1.1.1 Membentuk fasilitatormusrenbang untuk tiapkelurahan dalam rangkameningkatkan kualitaspengawasan danpengendalian hasilmusrenbang

5.1.2 Meningkatnya NilaiSwadaya Masyarakatdalam Stimulan /Bantuan RW

5.1.2.1 Prosentase SwadayaMasyarakat sebesar10 % terhadap jumlahbantuan RW

5.1.2.1.1 Memberikanrewardterhadappartisipasimasyarakat

5.1.2.1.1.1 Melaksanakan kompetisipartisipasi masyarakatkhususnya bantuan RW

Misi 6. Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup


6.1.1 Meningkatnyaluasan dankualitas ruangterbuka hijaupublik dan privatserta arealpermakaman

6.1.1.1 luas ruang terbukahijau publikmenuju 12 %pada akhir tahun2018

6.1.1.1.1 Peningkatan ruangterbuka hijau publik

6.1.1.1.1.1 Menambah RTH publik melaluipembebasan lahan baru ataumemanfaatkan aset milikpemerintah, optimalisasi areasempadan jalan, sungai dan lautserta ruang terbuka lainnyamelalui penanaman pohonsebagai peneduh danpenguatan kelembagaan yangmenangani asset fasos/fasumdalam rangka peningkatan RTH

6.1.2 Terjaganyakelestarianfungsilingkungan hidup

6.1.2.1 Meningkatnyakualitas dan aksesinformasi SDA danLH (rata-rataoutcome)

6.1.2.1.1 Penyediaan data daninformasi sertainstrument SDA danLH secaraberkesinambungan

6.1.2.1.1.1 Mengendalikan pencemaranlingkungan melalui penyediaaninformasi SDA dan lingkunganhidup, konservasi danpelestarian fungsi atmosfer,penanganan tanah timbul dankerusakan ekosistem di wilayahpesisir dan laut

6.1.2.2 ProsentaseKetaatan PelakuUsaha TerhadapBaku MutuLingkungan(jumlah pelakuusaha yang taatterhadap bakumutu lingkungandibagi jumlahpelaku usaha yangdipantau di kali100%)

6.1.2.2.1 Penerapaninstrumentpengendalian danpengawasanpencemaran,perusakanlingkungan

6.1.2.2.1.1 Mengendalikan pencemaranlingkungan melalui penerapanijin lingkungan, Pengawasan danpenegakan hukum lingkungan,penerapan teknologi ramahlingkungan dan tepat guna, ujiemisi dan kadar polusi.

6.1.2.3 MeningkatnyapelayananKonservasi SDA(Rata-rataOutcome)

6.1.2.3.1 Pengendalianpelaksanaankonservasi SDA

6.1.2.3.1.1 Mengendalikan perusakan dankonservasi SDA melaluipemantauan pemanfaatan SDAdan perubahan iklim


VI - 9


6.1.2.4 Meningkatnyaperansertamasyarakat dalampengelolaanlingkungan hidup(rata-rataoutcome)

6.1.2.4.1. Peningkatan peranserta masyarakatdalam pengelolaanlingkungan hidup

6.1.2.4.1.1 Pemberdayaan masyarakatdalam pengelolaan LH melaluibank Sampah, Green Office,Sekolah Berbudaya Lingkungandan Adipura

6.1.3 Meningkatnyapengelolaansampah dansumber sampahsecara terpadudan berwawasanlingkungan sertapeningkatankapasitas TPA

6.1.3.1 Cakupan wilayahlayanankebersihan danpengangkutanpersampahansebanyak 80%

6.1.3.1.1 Peningkatan kinerjapengelolaanpersampahan

6.1.3.1.1.1 Meningkatkan kinerjapengelolaan persampahanmelalui peran serta masyarakat(3R, RW Zero Waste) danpenyediaan sarana prasarana,kerjasama pelayananpersampahan sertapenggalangan CSR,meningkatkan TPA Kopiluhurmenjadi Sanitary Landfill,meningkatkan koordinasiregional dalam rangka TPAregional

6.2.1 Tersedianyakualitas jaringanjalan danjembatan yangmendukungakselerasipergerakanmasyarakat

6.2.1.1 Proporsi jalandalam kondisi baik100%

6.2.1.1.1 Pengembangansarana danprasarana jalan danjembatan denganprioritas wilayahselatan danperbatasan

6.2.1.1.1.1 Mengembangkan danmeningkatkan kapasitas danKualitas Jaringan Jalan danJembatan serta penyediaansistem informasi data base jalandan jembatan, mengembangkaninfrastruktur jalan dan jembatanyang berwawasan lingkungan

6.2.1.2 Proporsi jumlahjembatan kondisibaik 100 %

6.2.2 Tersedianyasistem jaringandrainase yangtertata denganbaik dalammendukungupayapengendalianbanjir, dandampakperubahan iklim

6.2.2.1 Berkurangnya Titik RawanGenangan Banjirdari 18 titikmenjadi 10 titik

6.2.2.1.1 Pengembangansarana danprasarana drainase

6.2.2.1.1.1 Mengembangkan danmeningkatkan kapasitas saranadan prasarana drainase primerdan sekunder

6.2.2.1.2 Pemeliharaan saranaprasarana drainase

6.2.2.1.2.1 Melaksanakan Pemeliharaansarana dan prasarana drainaseprimer dan sekunder

6.2.2.1.3 Konservasisumberdaya air

6.2.2.1.3.1 Menahan air permukaan selamamungkin di darat melaluipembangunanwaduk/situ/embung, tangkapanair di hulu/sumur resapan danlubang biopori serta konservasiair tanah

6.2.3 Tersedianyasistempengelolaanjaringan airlimbah domestiksecara optimal

6.2.3.1 Meningkatnyacakupanpelayanan airlimbah

6.2.3.1.1 Pengembanganpengelolaan airlimbah domestiksistem terpusat dansetempat

6.2.3.1.1.1 Meningkatkan cakupan layananair limbah sistem terpusatmelalui pembangunanperpipaan dan IPAL sistemterpusat serta mendorongpengolahan air limbah domestikpermukiman melaluiPembangunan IPAL (Sanitasi)

6.2.3.2 Jumlah jambandan septiktank 76,45 % (65.766Rumah Tangga)

Komunal, sosialisasipenggunaan septic tank standarlingkungan hidup, dan melaluipembangunan/peningkatanIPAL sistem setempat.

6.2.4 TersedianyaSistemPengelolaan AirMinum

6.2.4.1 Cakupanpelayanan airminum perpipaan

6.2.4.1.1 Pengembangan danpeningkatan sistemair minumperpipaan denganprioritas wilayahselatan danperbatasan

6.2.4.1.1.1 Mengembangkan sistempenyediaan air minumperpipaan melalui peningkatankualitas dan kuantitas airminum

6.3.1 Terlaksananyapengendalianpemanfaatanruang kota yangkonsisten

6.3.1.1 Tingkatpelanggaran tataruang menurun 0kasus

6.3.1.1.1 Pengembanganinstrumenpengendalianpemanfaatanruang yang efektif

6.3.1.1.1.1 Mewujudkan sistem integritasdalam perencanaan danpengendalian pembangunansecara konsisten melaluipengawasan dan penindakanbagi pihak yang menyalahi danmelanggar aturan pemanfaatanruang serta meningkatkanpengendalian terhadap upayapemanfaatan ruang di wilayahselatan.


VI - 10


6.3.1.1.1.2 Pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakatuntuk mengetahuiperencanaan, pengendalian danpemanfataan ruang melaluisistem informasi, media cetak,media elektronik dan tempattempat lain yang mudahdiketahui.

6.4.1 Meningkatnyakualitaslingkunganperumahan

6.4.1.1 berkurangnyakawasanlingkunganpermukimankumuh 20 %

6.4.1.1.1 Penataan lingkungankawasanpermukiman kota

6.4.1.1.1.1 Menata lingkungan permukimandan meningkatkan penyediaanfasilitas umum dan jalanalternatif ke kawasanpengembangan perumahan.

6.4.2 Menurunnyajumlah rumahtidak layak huni

6.4.2.1 Menurunnyajumlah rumahtidak layak hunimenjadi 10.000rumah

6.4.2.1.1 Pengembanganrumah sehatsederhana

6.4.2.1.1.1 Menyediakan rumah sehatsederhana yang layak huni dansuperblok rumah susun sewadan milik yang murah (untukmendekatkan tempat tinggaldengan tempat kerja) padalokasi pasar, sarana kesehatandan lainnya.

6.4.3 Tersedianyasistemtransportasiperkotaan yangterpadu danmemadai untukmelayanipergerakanorang danbarang

6.4.3.1 Cakupan wilayahpelayananangkutan umum

6.4.3.1.1 Peningkatan Saranadan Prasarana SertaFasilitasPerhubungan

6.4.3.1.1.1 Optimalisasi penggunaan saranadan prasarana yangmenggunakan teknologi tinggidan tepat guna, MembangunSistem Angkutan Umum Massal,Meningkatkan kuantitas dankualitas angkutan umum melaluiPeremajaan armada bus sedang,Penambahan dan PenataanTrayek, Penataan tempatpemberhentian angkutan umumserta pelayaanan angkutan hari-hari besar

6.4.3.1.1.2 Meningkatkan kualitas danfasilitas terminal, bandara,jembatan timbang, JPO, PejalanKaki, penyandang disabilitas danpemakai sepeda


VII - 1

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakanpembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja,sehingga akan menjadi jelas hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikatorkinerja yang dipilih.

7.1 Kebijakan Umum

Kebijakan Umum disini adalah arah kebijakan untuk memberikan arah perumusan rencanaprogram prioritas pembangunan dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun programdan kegiatan Renstra SKPD.

Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan arah kebijakan pembangunan yang dipilihdengan target indikator kinerja beserta program unggulan menurut urusan. Dengan demikian,kebijakan umum dan program unggulan yang disampaikan dalam RPJMD ini hanya yangbersifat prioritas, sementara untuk kebijakan umum dan program yang terkaitpenyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun operasional pemerintahandituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

7.2 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah secara umum terbagi dalam 3 (tiga) jenis program, yaituprogram kewilayahan, program lintas SKPD dan program SKPD.

Program kewilayahan, merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanyaketerpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunanantar wilayah/antar kawasan dalam kecamatan di wilayah kabupaten/kota atau antarkabupaten/kota di wilayah provinsi atau dengan provinsi lainnya berdasarkan rencana tataruang wilayah.

Program lintas SKPD, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untukmencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program,tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.

Program SKPD, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yangmemuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yangdiperlukan. Strategi, arah kebijakan, indikator, capaian kinerja, program dan bidang yangmenjadi urusan SKPD disajikan pada Tabel 7.1 berikut ini :


VII - 2

Tabel 7.1Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Kota Cirebon 2013-2018

Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome)Capaian Kinerja

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan

SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

1.1.1.1.1 Pelaksanaan kegiatankeagamaan, pengawasanperilaku, sanksi, danpelibatan masyarakat dalampeningkatan kualitas akhlakdan moral aparatur

1.1.1.1.1.1 Mewajibkan instansi Pemerintahuntuk melaksanakan kegiatankeagamaan, menyusun pedomanpemberian sanksi, operasi rutinPNS di tempat-tempat hiburan danmembuka kotak pengaduanmasyarakat terhadap perilaku PNS

Pelaksanaan jadwal pengajian rutinbulanan di SKPD

0% 100% Program PeningkatanKualitas Religius Aparatur

OtonomiDaerah

BadanKepegawaian

Pendidikan danPelatihan

1.2.1.1.1 Peningkatan pemberianbantuan kepada saranaperibadatan melalui hibahdan bansos serta kegiatankeagamaan

1.2.1.1.1.1 Meningkatkan pemahamanpengurus mesjid atau RWterhadap mekanisme hibah danbansos serta pelibatan pengurusmesjid dalam kegiatan perayaanhari-hari besar keagamaan

Rasio sarana dan prasaranaperibadatan yang memperolehbantuan dibandingkan denganjumlah sarana dan prasaranaperibadatan seluruhnya

30% 90% Program PeningkatanKualitas SaranaPeribadatan

OtonomiDaerah

SekretariatDaerah

1.2.2.1.1 Pembinaan kepada generasimuda dalam lomba bidangkeagamaan dan Pelaksanaanlomba secara berjenjang daritingkat kelurahan hinggatingkat kota

1.2.2.1.1.1 Pembinaan Keagamaan kepadagenerasi muda dalam bentuklomba dan festival keagamaanberjenjang dari tingkat kelurahanhingga kota.

prestasi 6 besar tingkat propinsi peringkat11 tingkatpropinsi

6 besartingkat

Propinsi

Program Peningkatankompetensi Keagamaan

OtonomiDaerah

SekretariatDaerah

1.2.3.1.1 Peningkatan frekuensi dialogforum kerukunan umatberagama

1.2.3.1.1.1 Meningkatkan frekuensi dialogdalam rangka evaluasi kerukunanumat beragama

Kasus bernuansa SARA 0 kasus 0 kasus Program Kerukunan UmatBeragama

OtonomiDaerah

KantorKesatuan

Bangsa danPolitik Dalam

Negeri2.1.1.1.1 Meningkatkan kompetensi

aparatur pemerintah daerah2.1.1.1.1.1 Meningkatkan kompetensi

aparatur melalui peningkatankeahlian dan keterampilan

Rasio Aparatur yang mendudukijabatan struktural yang sebelumnyatelah mengikuti diklatpim

60% 100% Program PendidikanKedinasan

OtonomiDaerah

BadanKepegawaian



VII - 3



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

2.1.1.1.1.2 Mengembangkan sistemkesejahteraan PNS berdasarkanpenilaian kinerja serta memenuhikebutuhan aparatur baikfungsional dan non fungsionalsesuai dengan standar kebutuhan

Tersedianya sistem kesejahteraanpegawai

0% 100% Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

OtonomiDaerah

BadanKepegawaian


2.1.1.2.1 Penerapan reward danpunishment dalam disiplinPNS

2.1.1.2.1.1 Melakukan pembinaan disiplinPNS secara berkala, penerapanreward dan punishment,pengawasan disiplin, dan kotakpengaduan masyarakat

Menurunnya 60% kasuspelanggaran disiplin/1000 PNS

9 kasus/1000 PNS

3 kasus/1000 PNS

Program Pembinaan danPengembangan Aparatur

OtonomiDaerah

BadanKepegawaian


2.1.2.1.1 Optimalisasi pengelolaan asetdaerah

2.1.2.1.1.1 Melakukan penataan pengelolaanaset daerah dengan peningkatankualitas kelembagaan aset,integrasi sistem, dan pemanfaatanaset daerah dengan pihak ketiga

Opini penilaian BPK terhadapkeuangan dan asset daerah menujuWTP di tahun 2018

WDP WTP Program OptimalisasiPengelolaan Aset Daerah

OtonomiDaerah

DinasPendapatanPengelolaan

Keuangan danAset Daerah

2.1.2.1.2 Optimalisasi pengelolaankeuangan daerah yangtransparan dan akuntabel

2.1.2.1.2.1 Meningkatkan optimalisasiperencanaan, penganggaran,penatausahaan keuangan daerah

Meningkatnya PAD 22.96% 75% Program PeningkatanPendapatan Asli Daerah(PAD)

OtonomiDaerah

DinasPendapatanPengelolaan

Keuangan danAset Daerah

APBD tepat waktu 90% 100% Program PeningkatanKualitas Penganggarandan Realisasi APBD

Transparansi/publikasi APBD 100% 100% Program PeningkatanAkuntabilitas danTransparansi APBD

2.1.2.1.3 Optimalisasi pengawasan danpengendalian keuda

2.1.2.1.3.1 Optimalisasi Sistem PengawasanIntern Pemerintah (SPIP)

Menurunnya jumlah atau nilaitemuan hasil pemeriksaan6%/tahun

94 temuan 70 temuan Program PeningkatanSistem PengawasanInternal danPengendalianPelaksanaan KebijakanKDH

OtonomiDaerah

Inspektorat

Kasus pengaduan yangdiselesaikan/ditindaklanjuti dari80% menjadi 100% pada tahun2018

80% 100% OtonomiDaerah

Inspektorat


VII - 4



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

2.1.3.1.1

Pelaksanaan prosesperencaaan tepat waktusesuai dengan ketentuan

2.1.3.1.1.1 Menyepakati jadwal waktuperencanaan dan penganggaranantara eksekutif dan legislatif sertamempublikasikannya

Penjabaran program RPJMD kedalam program RKPD (jumlahprogram RKPD tahun berkenaan /jumlah program RPJMD yg harusdilaksanakan tahun berkenaan x100 %

60% 100% Program PerencanaanPembangunan Daerah

PerencanaanPembangunan

BadanPerencanaan

PembangunanDaerah

2.1.3.1.2

Peningkatan kualitasdokumen perencanaan SKPD

2.1.3.1.2.1 Meningkatkan kapasitas dankemampuan aparatur perencanadi setiap SKPD

Rasio perencana bersertifikat /jumlah aparatur perencana

0% 50% Program PeningkatanKapasitas KelembagaanPerencanaanPembangunan Daerah


BadanPerencanaan

PembangunanDaerah

2.1.3.1.2.2 Mengoptimalkan sistemperencanaan dan pembangunandaerah

Tersedianya sistem perencanaanpembangunan daerah

25% 100% Program PengembanganData/InformasiPerencanaan


BadanPerencanaan

PembangunanDaerah

2.1.3.1.3

Peningkatan kualitaspengendalian dan evaluasiperencanaan daerah

2.1.3.1.3 Membangun sistem pengendaliandan evaluasi perencanaan daerahserta mempublikasikan hasilpengendalian dan evaluasiperencanaan daerah.

Fasilitasi penyelesaianpermasalahan saat pelaksanaankegiatan

100% 100% Program PengendalianPelaksanaan RencanaPembangunan Daerah


BadanPerencanaan

PembangunanDaerah

Rasio realisasi program dankegiatan / rencana program dankegiatan dalam RKPD

100% 100% Program EvaluasiPelaksanaan RencanaPembangunan Daerah


BadanPerencanaan

PembangunanDaerah

2.1.4.1.1

Peningkatan jumlah SKPDyang tertibadministrasi kearsipan

2.1.4.1.1.1 Melakukan pembinaan danpemberian penghargaan kepadaSKPD yang tertib arsip

Rasio SKPD yang tertib administrasikearsipan / jumlah SKPD

3/52 18/52 Program PerbaikanSistem AdministrasiKearsipan

Kearsipan BadanPerpustakaan

dan ArsipDaerah

2.1.4.2.1

Penyediaan arsip dalambentuk digital

2.1.4.2.1.1 Menyediakan dokumen arsipsecara digital

Jumlah arsip vital dan statis 530 arsip 1060 arsip Program Penyelamatandan PelestarianDokumen/Arsip Daerah

Kearsipan BadanPerpustakaan

dan ArsipDaerah

2.1.5.1.1

Optimalisasi kelembagaanpelayanan perijinan yangdilaksanakan dengan mudah,murah dan cepat sesuaidengan azas dan prinsippelayanan

2.1.5.1.1.1 Penataan dan penguatankelembagaan pelayanan perijinan,pembangunan sistem pelayananperizinan online, serta penerapaninsentif dan disinsentif informasi

Penambahan Jumlah KewenanganPerizinan

25 jenis 35 jenis Program Penataan danPelayanan Perijinan

PenanamanModal

BadanPenanamanModal danPelayananPerijinanTerpadu

tersedianya sistem 1 sistem 2 sistemtersedianya dasar hukumpenerapan insentif dan disinsentifinvestasi

0 dasarhukum

1 dasarhukum

2.1.6.1.1

Peningkatan iklim invetasiyang kondusif

2.1.6.1.1.1 Meningkatkan promosi dankerjasama investasi

Jumlah kerjasama investasi - 2kerjasama/

Program PeningkatanPromosi dan Kerjasama

PenanamanModal

BadanPenanaman


VII - 5



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhirtahun Investasi Modal dan

PelayananPerijinanTerpadu

2.1.6.1.1.1 Meningkatkan kebijakanperencanaan pengembanganpenanaman modal

Meningkatnya nilai investasi PMAdan PMDN

PMA250 Milyar

PMA400 Milyar

Program PeningkatanIklim Investasi danrealisasi invstasi

PenanamanModal

BadanPenanamanModal danPelayananPerijinanTerpadu

PMDN400 Milyar

PMDN600 Milyar

2.1.7.1.1

Optimalisasi pengembanganpelayanan administrasikependudukan

2.1.7.1.1.1 Meningkatkan pelayananAdministrasi kependudukan

Cakupan penerbitan KTP dan KK 90% dan95%

100% dan100%

Program PelayananPendaftaran Penduduk

Kependudukandan Catatan

sipil

DinasKependudukandan Pencatatan

Sipil

Cakupan penerbitan kutipanakta kelahiranakta kematian

85%70%

95%80%

Program pelayananpencatatan sipil


sipil


Sipil

Menurunnya tingkat selisih datadasar kependudukan

20% 10% Program Sistem InformasiAdministrasiKependudukan


sipil


Sipil

Tersedianya pedoman/ arahankebijakan kependudukan 100%

100% 100% Program perencanaankebijakan kependudukan


sipil


Sipil

2.2.1.1.1 Pengembangan strukturorganisasi dan tata laksanayang akuntabel

2.2.1.1.1.1 Melakukan penataan kebutuhanorganisasi dan sumberdayaaparatur berdasarkan prinsip goodgovernance

Rasio Jumlah SKPD yang disusunkebijakan peta jabatan, standarkompetensi/ Jumlah SKPD se KotaCirebon

81% 100% Program PenataanKelembagaan

OtonomiDaerah

SekretariatDaerah

Rasio SDM yang memiliki sertifikatatau dilatih / jumlah aparaturbidang kominfo

60% 100% Program FasilitasiPeningkatan SDM BidangKomunikasi dan Informasi

Komunikasi danInformatika

DinasPerhubunganInformatika

danKomunikasi


VII - 6



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

2.2.2.1.1.1 Melakukan Pengembangan danPemeliharaan gedung pemerintah

Meningkatnya sarana danprasarana aparatur danmasyarakat yang optimal

75% 80% Program PenataanBangunan danLingkungan

PekerjaanUmum

DinasPekerjaan

UmumPerumahanEnergi dan

Sumber DayaMineral

2.3.1.1.1

Melakukan pengukuranindeks kepuasan masyarakatmelalui kuesioner

2.3.1.1.1.1 Meningkatkan pelayananpemerintahan pada tingkatkecamatan dan kelurahan

Indeks Kepuasan Masyarakatterhadap Pelayanan Pemerintahan

75% 80% Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Kelurahan/Kecamatan

UrusanPemberdayaan

Masyarakatdan Desa

Kecamatandan Kelurahan

2.3.2.1.1 Pembangunan komunikasidalam rangka penyelesaianbatas daerah denganKabupaten Cirebon

2.3.2.1.1.1 Menyelesaikan penegasan batasdaerah antara Kota Cirebon danKabupaten Cirebon

Terwujudnya kesepakatan seluruhtitik koordinat Pilar Batas Utama(PBU)

18 titik 25 titik Program PembinaanPemerintahan

OtonomiDaerah

SekretariatDaerah

2.4.1.1.1 Peningkatan danpengembangan sisteminformasi yang terintegrasi

2.4.1.1.1.1 Mengelola infrastruktur TeknologiInformasi dan Komunikasi yangsesuai dengan prosedur-proseduryang ditetapkan, membangunpustaka insfrastruktur teknologiinformasi, membangun pusat data(data center) yang terintegrasiantar instansi, Membangun sisteminformasi sesuai dengan standarpengembangan dan penerapanegoverment

Tersedia dan terintegrasinya SistemInformasi Manajemen (SIM)sebagai sarana penunjangpeningkatan kinerja aparatur

60% 100% Program Pengembangandan Pengelolaan SistemInformasi

Komunikasi danInformatika

DinasPerhubunganInformatika

danKomunikasi

3.1.1.1.1 Penyediaan fasilitasipemahaman wawasankebangsaan

3.1.1.1.1.1 Meningkatkan peran lembagaSKPD/kecamatan/ Kelurahandalam sosialisasi wawasankebangsaan

Jumlah PNS, pelajar danmahasiswa yg memperolehpembinaan wawasan kebangsaan

300 orang 4500 orang Program PengembanganWawasan Kebangsaan

KesatuanBangsa dan

Politik DalamNegeri

KantorKesatuan

Bangsa danPolitik Dalam

Negeri

3.2.1.1.1 Peningkatan peranserta dankemitraan masyarakat dalamkeamanan dan ketertibanmasyarakat

3.2.1.1.1.1 Meningkatkan jumlah kadermasyarakat sadar hukum

Jumlah kader masyarakat bidangkantrantibmas

0 orang 500 orang Program PemberdayaanMasyarakat untukmenjaga ketertiban dankeamanan

KesatuanBangsa dan

Politik DalamNegeri

Satuan PolisiPamong Praja


VII - 7



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

3.2.1.1.1.2 Mengintensifkan kegiatansiskamling serta memberikanreward kepada masyarakat dalamkegiatan siskamling

Jumlah tenaga linmas tiap RT rasio tenagalinmas per

RT1300/1358

rasio tenagalinmas per

RT1358/1358

Program PemeliharaanKantrantibmas danPencegahan TindakKriminal

KesatuanBangsa dan

Politik DalamNegeri


Jumlah RW yg melaksanakansiskamling

15% 18% Satuan PolisiPamong Praja

3.2.1.1.1.3 Mengintensifkan patroli dan cegahtangkal gangguan Kantrantibmas

Meningkatnya frekuensi patrolilingkungan 3 kali/hari

1 kali/hari 3 kali/hari Program PeningkatanKeamanan danKenyamanan Lingkungan

KesatuanBangsa dan

Politik DalamNegeri


3.2.1.1.2 Peningkatan intensitaskegiatan kepemudaan.

3.2.1.2.2.1 Pembinaan wawasan kebangsaanpemuda.

Meningkatnya jumlah pemudayang memiliki keterampilan ke-upacaraan dan kepemimpinan

150 orang/tahun

150 orang/tahun

Program PeningkatanPeran Serta Kepemudaan

Pemuda danOlahraga

Dinas PemudaOlah Raga

Kebudayaandan Pariwisata

3.2.1.2.2.2 Penyaluran minat dan bakatpemuda.

Jumlah pemuda yangmendapatkan pelatihankewirausahaan dan kecakapanhidup

40 orang 250 orang Program PeningkatanUpaya PenumbuhanKewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda

Pemuda danOlahraga



3.3.1.1.1 Peningkatan penangananpotensi pelanggaran Perda

3.3.1.1.1.1 Pemberdayaan masyarakat danaparatur dalam sosialisasi danpenerapan perda

Penurunan jumlah kasuspelanggaran Perda dari 10 menjadi5 kasus

10 kasus 5 kasus Program PenegakanPeraturan Daerah

KesatuanBangsa dan

Politik DalamNegeri


3.4.1.1.1 Penilaian K-3 tingkat RW 3.4.1.1.1.1 Meningkatkan peran lembagakelurahan dalam bermitra denganmasyarakat

Rasio RW K3 10% 50% Program RW Bersih PemberdayaanMasyarakat

Desa

Kelurahan danKecamatan


VII - 8



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

3.5.1.1.1 Optimalisasirekayasa,sosialisasi danpengendalian lalu lintasdalam rangka mengurai titkrawan kemacetan dankecelakaan

3.5.1.1.1.1 Melakukan manajemen rekayasalalu lintas, pengendalian danpengamanan lalu lintas sertarekayasa terhadap perlintasansebidang

Terwujudnya keamanan,ketertiban, kenyamanan dankelancaran berlalulintas

75% 100% Program Pengendaliandan Pengamanan LaluLintas

Perhubungan DinasPerhubunganInformatika

danKomunikasi

3.5.1.1.2 Mengoptimalkan standarkeselamatan lalu lintas

3.5.1.1.2.1 Menerapkan standar pengujiankendaraan bermotor

Tersedianya sarana dan fasilitasLalu Lintas Angkutan Jalan yangmemadai

82% 100% Program Rehabilitasi danPemeliharaan Prasaranadan FasilitasPerhubungan


danKomunikasi

Menurunnya tingkat kecelakaankarena kondisi teknis dan laik jalankendaraan

60 100 Program PeningkatanKelaikan PengoperasianKendaraan Bermotor


danKomunikasi

3.5.1.1.3 Peningkatan KeselamatanPelayaran

3.5.1.1.3.1 Meningkatkan keselamatanpelayaran

Menurunnya kasus kecelakaanpelayaran

60 100 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaKeselamatan Pelayaran


danKomunikasi

3.5.1.1.4 Menata sistem perparkiranyang sudah ada sertaMenyediakan fasilitas parkirpada lokasi terpilih

3.5.1.1.4.1 Penerapan/perubahan geometrissistem parkir, Penerapan sistemperparkiran terpadu, parkir diluarbadan jalan (off street) sertaMenyediakan taman parkir dipusat-pusat kegiatan danmelakukan kerjasama denganpihak ketiga dalam rangkapenyediaan fasilitas gedung parkir

Terwujudnya perparkiran yangtertib dan aman

60 100 Program PeningkatanPelayanan Parkir


danKomunikasi

3.6.1.1.1 Identifikasi, pembinaan danpendampingan usaha bagiPKL serta penyediaan ruangbagi PKL

3.6.1.1.1.1 Melakukan pendataan danpendaftaran PKL, sertapemberdayaan PKL melaluipembinaan dan bimbingan teknis,fasilitasi akses permodalan,penguatan kelembagaan,peningkatan jaringan dan promosipemasaran serta penyediaanruang bagi PKL

Rasio PKL yang belum menempatilokasi yang telah ditetapkan

70% 40% Program PembinaanPedagang Kakilima

Perdagangan DinasPerindustrianPerdaganganKoperasi danUsaha Miro

KecilMenengah


VII - 9



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

Jumlah PKL yang dibina 3% dari PKLyang terdaftar

300 PKL 1800 PKL

Jumlah Kawasan Peruntukan bagiPKL

0 6 kawasan

3.7.1.1.1 Penyediaan sarana danprasarana penanggulanganbencana

3.7.1.1.1.1 Menyediakan sarana danprasarana penanggulanganbencana di lokasi rawan bencana

Prosentase Aparatur PemadamKebakaran yang memenuhi standarkualifikasi 100%

30% 100% Program PeningkatanKapasitas PetugasPemadam Kebakaran

Otonomidaerah

KantorPenangulangan

Bencana danPemadamKebakaran

Korban bencana yang menerimabantuan sosial selama masatanggap darurat

100% 80% Program PenanggulanganKorban Bencana

Sosial Dinas SosialTenaga Kerja

danTransmigrasiKorban bencana yang dievakuasi

dengan menggunakan saranaprasarana tanggap darurat

0% 80%

3.7.1.1.2 Peningkatan kapasitassumberdaya aparatur danmasyarakat terhadap tanggapdarurat bencana

3.7.1.1.2.1 Memberikan bimbingan teknistanggap darurat bencana ditingkat kelurahan dan kecamatan

Jumlah aparatur dan masyarakat ditingkat Kelurahan yang dilatih 300orang /tahun

600 org 2100 org Program PeningkatanKesiagaan danPencegahan BahayaKebakaran

Otonomidaerah

KantorPenangulangan

Bencana danPemadamKebakaran

4.1.1.1.1 Pemberian kesempatankepada usia sekolahmengikuti pendidikan sesuaijenjangnya

4.1.1.1.1.1 Meningkatkan PenyelenggaraanPendidikan 12 Tahun melalui BOP,Penyediaan Buku Mata Pelajarandan LKS serta sarana prasaranapendidikan dan Beasiswa bagisiswa Berprestasi

Indeks kepuasan Layanan 40% 85% Program ManajemenPelayanan Pendidikan

Pendidikan DinasPendidikan

APK SD 100% 100% Program Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun

Pendidikan DinasPendidikanAPM SD 100% 100%

Angka Putus Sekolah SD 0.02% 0%APK SMP 100% 100%APM SMP 89.66% 100%Angka Putus Sekolah SMP 0,01% 0%APK SMA 80.30% 100% Program Pendidikan Pendidikan Dinas

PendidikanAPM SMA 56.84% 100% MenengahAngka Putus Sekolah SMA 0.02 0%APK SMK 61.34% 100%APM SMK 43.48% 100%Angka Putus Sekolah SMK 1.43% 0%


VII - 10



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

4.1.1.1.1.2 Meningkatkan PenyelenggaraanPendidikan Luar Sekolah

Penyelenggaraan Paket A dan B tiapkelurahan

20 orangpada 2

kelurahan

50 orangpada 22

kelurahan

Program Pendidikan NonFormal


236 orgpada 13

kelurahan

250 orgpada 15

kelurahan4.1.1.1.2 Peningkatan mutu tenaga

pendidik4.1.1.1.2.1 Meningkatkan mutu

penyelenggaraan guru dan tenagakependidikan pendidikan dasardan menengah

Guru SD/MI yang memenuhikualifikasi S1/D4

74.39% 100% Program PeningkatanMutu Pendidik danTenaga Kependidikan


Guru SD/MI yang memenuhisertifikasi tenaga pendidik

48.05% 92%

Guru SMP/MTS yang memenuhikualifikasi S1/D4

88.82% 100%

Guru SMP/MTS yang memenuhisertifikasi tenaga pendidik

52.14% 77%

Guru SMA/SMK /MA yangmemenuhi kualifikasi S1/D4

93.66% 100%

Guru SMA/SMK /MA yangmemenuhi sertifikasi tenagapendidik

48.49% 82%

4.1.1.2.1 Pengembangan pendidikannon formal dan informal

4.1.1.2.1.1 Mengembangkan kawasanpercontohan pendidikannonformal dan informal ditingkatRW

Pengembangan lembaga PAUDminimal 1 PAUD/RW

62% 100% Program Pendidikan AnakUsia Dini


4.1.1.2.1.2 Mengembangkan kawasanpercontohan perpustakaan ketingkat RW dan Kelurahan

Perpustakaan tingkat RW 1 PerpusRW pada 1Kelurahan

6 PerpusRW pada 5Kelurahan

Program PengembanganBudaya Baca danPembinaan Perpustakaan

Perpustakaan BadanPerpustakaan

dan ArsipDaerah

4.2.1.1.1 Pemberdayaan masyarakatberperilaku hidup bersih dansehat

4.2.1.1.1.1 Mengembangkan kawasanpercontohan Perilaku HidupBersih dan Sehat disemua tatanankehidupan (Rukun Warga, Sekolah,Perkantoran, Tempat tempatUmum)

Kelurahan siaga aktif 42% 75% Program PromosiKesehatan danPemberdayaanMasyarakat

Kesehatan DinasKesehatan


VII - 11



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

4.2.1.1.1.2 Meningkatkan Perilaku HidupBersih Sehat di masyarakat

Jumlah KK ber PHBS 54.80% 75%

4.2.1.2.1

Peningkatan status gizimasyarakat

4.2.1.2.1.1 Meningkatkan penangananpemantauan kasus balita gizi buruk

Gizi Buruk ( < 1%) <1% <1% Program Perbaikan GiziMasyarakat

Kesehatan

4.2.1.3.1 Peningkatan pelayanankesehatan dasar yangberkualitas

4.2.3.3.1.1 Menyediakan jaminan pelayanankesehatan dasar bagi seluruhwarga Kota Cirebon

Cakupan pelayanan kesehatandasar pasien masyarakat miskin

90,78% 100% Program UpayaKesehatan Masyarakat


Cakupan komplikasi kebidananyang ditangani

80% 100%

Cakupan neonatus dengankomplikasi yang ditangani

70% 84%

Cakupan kunjungan bayi 85,74% 88%Cakupan pelayanan anak balita 85,74% 88%Cakupan peserta KB aktif 77,7% 78%Cakupan penjaringan kesehatansiswa SD dan setingkat

100% 100%

Presentase kualitas air minummemenuhi syarat

97,9% 98,5%

Desa/Kelurahan Universal ChildImmunization (UCI)

91% 95% Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular


Penemuan Kasus AFP 9 orang 6Kesembuhan penderita TBC BTAPositif

83,14% 85%

Cakupan balita dengan Pneumoniayang diobati

99.60% 91%

Penderita DBD yang ditangani 100% 100%Penemuan dan Penangananpenderita diare

100% 100%

Cakupan Desa/Kelurahanmengalami KLB yang dilakukanpenyelidikan epidemiologi < 24 jam

100% 100%

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 89,97% 95% Peningkatan KeselamatanIbu Melahirkan dan Anak

Kesehatan DinasKesehatanCakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan yang memilikikompetensi kebidanan

88.47% 95%

Cakupan pelayanan nifas 85.03% 91%


VII - 12



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

4.2.1.4.1

Peningkatan pelayanankesehatan rujukan yangberkualitas

4.2.1.4.1.1 Meningkatkan PelayananKesehatan Lanjutan

Tercapainya Pelayanan KesehatanLanjutan di RSUD Gunung Jatisesuai SPM Rumah Sakit yangmeliputi :- Pelayanan gawat darurat- Pelayanan rawat jalan- Pelayanan rawat inap- Pelayanan bedah- Pelayanan persalinan dan

perinatologi- Pelayanan intensif- Pelayanan Radiologi- Pelayanan Radiologi Patologi

Klinik- Pelayanan Rehabilitasi Medik- Pelayanan farmasi- Pelayanan gizi- Pelayanan transfusi darah- Pelayanan keluarga miskin- Pelayanan rekam medis- Pengolahan limbah- Pelayanan ambulans/kereta

jenazah- Pelayanan pemulasaraan

jenazah- Pelayanan laundry- Pencegah pengendalian infeksi

81%86%72%89%93%

82%100%100%

100%100%100%96%96%

100%100%100%

100%

100%61%

100%100%100%100%100%

100%100%100%

100%100%100%100%100%100%100%100%

100%

100%100%

- Program PelayananKesehatan Lanjutan

Kesehatan Rumah SakitUmum Daerah

Gunung Jati

4.2.1.4.1.2 Menyediakan Biaya OperasionalPelayanan Kesehatan Rujukan

Cakupan pelayanan kesehatanrujukan keluarga miskin 100%

90,78% 100% Program PeningkatanAkses PelayananKesehatan Rujukan BagiKeluarga Miskin


Gunung Jati

4.2.1.4.1.3 Mempertahankan RSUD GunungJati sebagai RS Pendidikan Utama

RS pendidikan kesehatan skalapenuh

RSPendidikan

Utama

RSPendidikan

Utama

Program PeningkatanMutu RSUD Gunung Jatisebagai Rumah SakitPendidikan


Gunung Jati


VII - 13



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

4.2.2.1.1 Pengendalian kelahiran 4.2.2.1.1.1 Mengendalikan kelahiran danpendewasaan perkawinan

Meningkatkan peserta KB baru 1000akseptor

5950akseptor

Program KeluargaBerencana

KeluargaBerencana

BadanPemberdayaan

MasyarakatPemberdayaan

Perempuandan Keluarga

Berencana

Tercapainya PUS istri di bawah 20tahun sebanyak 3,5%

4,17% 3,50%

4.3.1.1.1 Pembinaan atlit berpestasi 4.3.1.1.1.1 Melakukan pembinaan atlitberprestasi melalui pembibitansejak dini dan pemberianpenghargaan

Jumlah atlit yang dibina/tahun dari12 cabor

72 96 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga

Pemuda danOlahraga



4.3.1.1.2 Pengembangan fasilitassarana dan prasarana olahraga

4.3.1.1.2.1 Mengembangkan fasilitas saranadan prasarana olah raga

Sarana olah raga skala kecamatanyang memenuhi standar pada 8lokasi

- 8 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaOlah Raga

Pemuda danOlahraga



4.4.1.1.1 Penetapan kalender budaya 4.4.1.1.1.1 Melakukan pembinaan aktivitassanggar seni serta meningkatkanevent pagelaran budaya khasCirebon dan menjadikan KotaCirebon sebagai pusat EventBudaya Khas Cirebon se WilayahCirebon.

Cakupan Gelar Seni (3 dari 4kegiatan SPM)

100% 100% Program pengelolaankeragaman budaya

Kebudayaan Dinas Pemud,Olah Raga


Cakupan Kajian Seni (jumlahkegiatan yang dilaksanakan dibagi 3kegiatan SPM

100% 100%

Cakupan fasilitas seni (jumlahkegiatan yang dilaksanakan dibagi 3kegiatan SPM)

100% 100%

Cakupan tempat kesenian 1 lokasi(55%)

1 lokasi(80%)

Cakupan misi kesenian minimal 1kali/tahun

1 kali 1 kali Program PengembanganKerjasama PengelolaanKekayaan Budaya

4.4.1.2.1 Penataan bangunan cagarbudaya serta revitalisasipusaka cagar budaya

4.4.1.2.1.1 Melakukan penataan /revitalisasibangunan cagar budaya,pemberdayaan masyarakat dalampelestarian pusaka cagar budaya,dan kerjasama dengan pemilikcagar budaya dalam upayapelestarian

Terlindunginya nilai budaya sebesar5% pada tahun 2018

5% 5% Program PengelolaanKekayaan Budaya

Kebudayaan Dinas PemudaOlah Raga

Kebudayaandan PariwisataRasio bangunan cagar budaya yang

terevitalisasi di Kota Cirebon20% 50%


VII - 14



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

4.5.1.1.1 Peningkatan pemberdayaanekonomi masyarakat denganTRIBINA (Manusia, Usaha danLingkungan)

4.5.1.1.1.1 Meningkatkan pembinaan teknisdan manajemen terhadap koperasidan UMKM

Berkembangnya KUMKM 200KUMKM

250KUMKM

Program pengembanganSistim Pendukung Usahabagi Usaha Mikro KecilMenengah

Koperasi danUsaha Mikro

Kecil Menengah

DinasPerindustrianPerdaganganKoperasi danUsaha Mikro

Kecil Menengah

4.5.1.1.1.2 Meningkatlan fasilitasipermodalan antaraUMKM/koperasi dengan lembagakeuangan

Meningkatnya kemitraan, danberwirausaha dalam manajemenusaha

45KUMKM

455KUMKM

Program PengembanganKewirausahawan danKeunggulan KompetitifUsaha Kecil Menengah


Kecil Menengah

DinasPerindustrianPerdaganganKoperasi danUsaha Mikro

Kecil MenengahJumlah Koperasi Aktif 225koperasi

285koperasi

Program PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi


Kecil Menengah4.5.1.1.2 Peningkatan kualitas

keterampilan tenaga kerja4.5.1.1.2.1 Meningkatkan kompetensi BLK Standar BLK Non

akreditasiTerdaftar Program Peningkatan

Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja

Ketenegakerjaan Dinas SosialTenaga Kerja

danTransmigrasi4.5.1.1.2.2 Melaksanakan pelatihan

keterampilan kerja yangberorientasi pada penempatanlangsung

Tenaga kerja yang mendapatkanpelatihan berbasis kompetensi

67.31% 75%

dihapus dihapus dihapus

Tenaga kerja yang mendapatkanpelatihan berbasis kewirausahaan

0% 60%

4.5.1.1.3 Peningkatan keterampilan,penempatan danperlindungan tenaga kerja

4.5.1.1.3.1 Meningkatkan perlindungantenaga kerja

Kasus yang diselesaikan denganPerjanjian Bersama (PB)

50% 50% Program Perlindungandan PengembanganLembagaKetenagakerjaan


danTransmigrasi

4.5.1.1.3.2 Meningkatkan pencari kerja yangditempatkan

Pencari kerja yang terdaftar yangditempatkan

30.76% 60% Program PelayananPenempatan TenagaKerja


danTransmigrasi

4.5.1.1.4 Peningkatan sistem distribusi,stabilisasi dan cadanganpangan

4.5.1.1.4.1 Mengembangkan sistem distribusipangan yang efektif dan efisienuntuk menjamin stabilitas pasokandan harga pangan

ketersediaan energi dan proteinperkapita

86%(1.894kl/kal/hari)

90%(1.980

kl/kal/hari)4

Program PeningkatanKetahanan Pangan

KetahananPangan

KantorKetahanan

Pangan


VII - 15



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

Penguatan cadangan pangan 50% 60%Ketersediaan informasi pasokan,harga, dan akses pangan di daerah

80% 90%

Stabilitas harga dan pasokanpangan

85% 90%

Penanganan daerah rawan pangan 50% 60%peningkatan skor pola panganharapan

84% 90% Program PengembanganPenganekaragamanKonsumsi dan KeamananPangan

KetahananPangan

KantorKetahanan

PanganPengawasan dan pembinaankeamanan pangan

59% 80%

4.5.1.1.4.2 Meningkatkan pemberdayaanmasyarakat dalammengoptimalkan sumberdayayang dikuasainya untukmewujudkan ketahanan panganberkelanjutan

Terbangunnya Sub TerminalAgribisnis (STA)

Tidaktersedia

1 unit Program PeningkatanPemasaran Hasil ProduksiPertanian/PerkebunanPeternakan, danPerikanan

Pertanian Dinas KelautanPerikanan

Peternakandan Pertanian

Terehabilitasinya lahan kritis /penghijauan kota

188Ha 203 ha Program RehabilitasiHutan dan Lahan

Kehutanan

4.5.1.1.4.3 Mengembangkan kemampuanpengelolaan cadangan panganpemerintah dan masyarakatsecara sinergi dan partisipatif

Meningkatnya produksi tanamanpangan dan hortikultura perhektare 3% tiap tahun

Padi 5.464ton/ha

Padi 6.252ton/ha

Program PeningkatanProduksiPertanian/Perkebunan



Palawija434 ton/ha

Palawija9.260

ton/haHortikultura479 ton/ha

Hortikultura572 ton/ha

Jumlah produksidaging sapidaging babi

300.000 ton40.000 ton

400.000 ton50.000 ton

Program PeningkatanProduksi Peternakan




VII - 16



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

Meningkatnya Produksi PerikananTangkap sebesar 3%/tahun

4.000 ton 4.600 ton Program PeningkatanProduksi PerikananTangkap

Kelautan danPerikanan

Dinas KelautanPerikanan


Meningkatnya Produksi PerikananBudidaya dan sebesar 3%/tahun

300 ton 345 ton Program peningkatanproduksi perikananbudidaya

Kelautan danPerikanan

Dinas KelautanPerikanan


4.5.1.2.1 Peningkatan promosi wisata 4.5.1.2.1.1 Meningkatkan promosi wisatabudaya khas cirebon melaluipemasaran pariwisata danpengembangan kemitraan

Meningkatnya kunjunganwisatawan sebesar 5% dari tahunsebelumnya

501.208 639.683 Program pengembanganpemasaran pariwisata

Pariwisata Dinas PemudaOlah Raga


Obyek dan Daya Tarik Wisata yangdikembangkan

0 1 kawasan Program pengembangandestinasi pariwisata



Jumlah kerjasama kepariwisataan 2 jenis 2 jenis Program pengembangankemitraan pariwisata



4.6.1.1.1 Peningkatan ketepatansasaran programpenanggulangan kemiskinan

4.6.1.1.1.1 Menyediakan satu data keluargamiskin

Tersedianya Integrasi Data KeluargaMiskin

Belumtersedia

1 data Program satu datakeluarga miskin

Sosial Dinas SosialTena Kerja danTransmigrasi

4.6.1.1.1.2 Meningkatkan pengendalian danpengawasan terhadap program-program penanggulangankemiskinan

Terkendali dan terawasinyakoorinasi penanggulangankemiskinan di Kota Cirebon

90% 100% Program pengendaliandan pengawasanpenanggulangankemiskinan


BadanPerencanaan

PembangunanDaerah

4.6.1.1.2 Peningkatan akses pelayanandasar bagi keluarga miskin

4.6.1.1.2.1. Menyediakan akses pelayananpendidikan berupa Beasiswarawan DO

Rasio siswa gakin yg memperolehpendidikan / jumlah siswa gakin

90% 100% Program peningkatanakses pendidikan bagikeluarga miskin


4.6.1.1.2.2 Memberikan akses pendampinganpelayanan kesehatan rujukan

Rasio KK miskin yg memperolehpendampingan pelayanankesehatan rujukan

100% 100% Program pelayanankesehatan pendudukmiskin

Kesehatan DinasKesehatan(13.395

kasus)(24.523kasus)


VII - 17



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

4.6.1.1.2.3 Menyediakan akses pelayanan airbersih, sanitasi, dan listrik bagikeluarga miskin

Rasio KK miskin rata-rata ygmemperoleh akses pelayanan /jumlah KK miskin

10% 30% Program peningkatanakses pelayanan airbersih, sanitasi, dan listrikbagi keluarga miskin

Pekerjaanumum

DinasPekerjaan


Sumber DayaMineral

4.6.1.1.2.4 Menyediakan perbaikan rumahtidak layak huni dengan programbedah rumah

Rasio KK Miskin yg memperolehbantuan perbaikan / jumlah KKmiskin

10% 30% Program penataankawasan perumahankeluarga miskin

Perumahan DinasPekerjaan


Sumber DayaMineral

4.6.1.1.2.5 Menyediakan akses pelayanangizi masyarakat

Cakupan pemberian makananpendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

18,5% 50% Program Perbaikan GiziMasyarakat


Cakupan balita gizi buruk mendapatperawatan

100% 100%

4.6.1.1.3 Pemberdayaan ekonomikeluarga miskin

4.6.1.1.3.1 Melaksanakan pelatihan,pembentukan kelembagaanekonomi mikro berbasis RW, danpendampingan usaha ekonomikeluarga miskin

lembaga ekonomi mikro berbasisRW

20 kop 60 kop Program pembentukanlembaga ekonomi mikroberbasis RW untukkeluarga miskin

Koperasi UsahaMikro Kecil dan

Menengah

DinasPerindustrianPerdagangan

Koperasi UsahaMikro Kecil dan

Menengah4.7.1.1.1 Peningkatan pusat pelayanan

terpadu pemberdayaanperempuan dan anak

4.7.1.1.1.1 Mengoptimalkan fungsi pusatpelayanan terpadu pemberdayaanperempuan dan anak

Penanganan Pengaduan 0% 100% Program PenguatanKelembagaanPengarusutamaanGender dan Anak

PemberdayaanPerempuan

BadanPemberdayaan



Berencana4.7.1.1.1.2 Mengembangkan kawasan-

kawasan percontohan RukunWarga Layak Anak

Rasio RW layak anak per kelurahan 1 RW 6 RW / 22Kelurahan

Program PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak

PemberdayaanMasyarakat

Kelurahan,Kecamatan,

dan BPMPPKB

4.8.1.1.1 Penanganan PMKS 4.8.1.1.1.1 Mengoptimalkan fungsi lembagakesejahteraan sosial

Peningkatan keterampilan tenagapengurus lembaga kesejahteraansosial

20% 100% Program Penguatan JejaringKemitraan dalam RangkaPenanganan PMKS


dan Transmigrasi


VII - 18



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

Jumlah Potensi SumberdayaKesejahteraan Sosial (PSKS) yangberpartisipasi dalam penangananPMKS

7 PSKS dari12 PSKS(58,33%)

12 PSKS(100%)

Jumlah MOU kemitraan dalampenanganan PMKS

0 (0%) 12 MOU(100%)

PMKS yang memperoleh bantuansosial untuk memenuhi kebutuhandasar

23.31% 80% Program Pelayanan danRehabilitasiKesejahteraan Sosial


danTransmigrasiPMKS yang menerima program

pemberdayaan sosial melaluiKelompok Usaha Bersama (KUBE)atau kelompok sosial ekonomisejenis lainnya

0.31% 80%

Panti sosial yang menyediakansarana prasarana pelayanankesejahteraan sosial

87.50% 80%

Wahana Kesejahteraan SosialBerbasis Masyarakat (WKSBM) yangmenyediakan sarana prasaranapelayanan kesejahteraan sosial

75% 60%

Penyandang cacat fisik dan mentalserta lanjut usia tidak potensialyang menerima jaminan sosial

3.16% 40%

4.9.1.1.1 Penyajian data terpilah 4.9.1.1.1.1 Meningkatkan peran danketerwakilan Gender disetiapkegiatan pembangunan

Rasio gender di atas 30%perempuan

30% 40% Program PeningkatanPeran Serta danKesetaraan Jender DalamPembangunan

PemberdayaanPerempuan dan

PerlindunganAnak

BadanPemberdayaan

MasyarakatPemberdayaanPerempuan dan

KeluargaBerencana

5.1.1.1.1 Peningkatan kualitas hasilmusrenbang kecamatan

5.1.1.1.1.1 Membentuk fasilitatormusrenbang untuk tiap kelurahandalam rangka meningkatkankualitas pengawasan danpengendalian hasil musrenbang

Terbentuknya posyantek di 5kecamatan dan wartek di 22kelurahan

0 5 posyantekdan 2

wartek

Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatKelurahan


Desa

BadanPemberdayaan

MasyarakatPemberdayaanPerempuan dan

KeluargaBerencana


VII - 19



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

5.1.2.1.1 Memberikan rewardterhadap partisipasimasyarakat

5.1.2.1.1.1 Melaksanakan kompetisipartisipasi masyarakat khususnyabantuan RW

Meningkatnya nilai partisipasimasyarakat / nilai bantuan RW

40% 65% Program PeningkatanPartisipasi MasyarakatDalam MembangunKelurahan


BadanPemberdayaan



Berencana6.1.1.1.1 Peningkatan ruang terbuka

hijau publik6.1.1.1.1.1 Menambah RTH publik melalui

pembebasan lahan baru ataumemanfaatkan aset milikpemerintah, optimalisasi areasempadan jalan, sungai dan lautserta ruang terbuka lainnyamelalui penanaman pohon sebagaipeneduh dan penguatankelembagaan yang menanganiasset fasos/fasum dalam rangkapeningkatan RTH

Bertambahnya RTH Publik menjadimenuju 12 %

9,16% luaskota

9,64% luaskota

Program PengelolaanRuang Terbuka Hijau

LingkunganHidup

DinasKebersihan dan

Pertamanan

Taman publik yang ditata 80% 10 taman 18 tamanTersedianya acuan kebijakanpengelolaan RTH

0 1 perda

Luas areal permakaman bertambah2 ha

30 ha 32 ha Program PembebasanLahan untuk FasilitasUmum

Pertanahan DinasKebersihan dan

PertamananTersedianya lahan untuk fasilitaspersampahan (TPA)

15 Ha 20 Ha

6.1.2.1.1 Penyediaan data daninformasi serta instrumentSDA dan LH secaraberkesinambungan

6.1.2.1.1.1 Mengendalikan pencemaranlingkungan melalui penyediaaninformasi SDA dan lingkunganhidup, konservasi dan pelestarianfungsi atmosfer, penanganantanah timbul dan kerusakanekosistem di wilayah pesisir danlaut

Meningkatnya Jumlah kelengkapaninstrumen pencegahanpencemaran dan/atau kerusakanlingk. 69 % (Jumlah ketersediaaninstrumen dibagi standar instrumenyang ada di UU32/2009 dikali100%)

46 % 69 % Program PeningkatanKualitas dan AksesInformasi SumberdayaAlam dan LingkunganHidup

LingkunganHidup

KantorLingkungan

Hidup

Meningkatnya pelayanan informasikualitas air dan udara (Jumlah titikpantau kualitas air : 28 titik danudara ambient : 20 titk (jumlahtitik pantau yang diuji dibagi jumlahtitik pantau keseluruhan dali 100%)

100 % 100 %

Meningkatnya pelayanan informasistatus kerusakan lahan dan atautanah untuk produksi biomassa

100 % 100 %


VII - 20



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

100% (jumlah laporan yangtersusun dibagi jumlah targetlaporan yang tersusun dikali 100%)

6.1.2.2.1 Penerapan instrumenpengendalian pencemarandan perusakan lingkungan

6.1.2.2.1.1 Mengendalikan pencemaranlingkungan melalui penerapan ijinlingkungan, Pengawasan danpenegakan hukum lingkungan,penerapan teknologi ramahlingkungan dan tepat guna, ujiemisi dan kadar polusi

Meningkatnya pelayananPencegahan Pencemaran air 100%(jumlah perusahaan yang dipantaudibagi jumlah perusahaan targetpantau dikali 100%)

80% 100 % Program PengendalianPencemaran danPerusakan LingkunganHidup

LingkunganHidup

KantorLingkunganHidup

Meningkatnya pelayananPencegahan Pencemaran udara darisumber tidak bergerak 100% %(jumlah perusahaan yang dipantaudibagi jumlah perusahaan targetpantau dikali 100%)

80% 100 %

Meningkatnya pelayananpengendalian B3 dan limbah B310% % (jumlah perusahaan yangdipantau dibagi jumlah perusahaantarget pantau dikali 100%)

0 % 3 %

Meningkatnya pelayananpengaduan masyarakat akibatpencemaran atau kerusakan LH100% (jumlah pengaduan yangditindaklanjuti dibagi jumlahjumlah pengaduan yang masukdikali 100%)

80% 100 %

6.1.2.3.1 Mengendalikan perusakandan konservasi SDA melaluipemantauan pemanfaatanSDA dan perubahan iklim

6.1.2.3.1.1 Mengendalikan perusakan dankonservasi SDA melaluipemantauan pemanfaatan SDAdan perubahan iklim

Meningkatnya PelayananKonservasi Air (jumlah laporanyang tersusun dibagi jumlah targetlaporan yang tersusun dikali 100%)

0 % 100 % Program perlindungandan konservasi SumberDaya Alam

LingkunganHidup



VII - 21



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

Meningkatnya PelayananKonservasi Lahan/Tanah (jumlahlaporan yang tersusun dibagijumlah target laporan yangtersusun dikali 100%)

0 % 100 %

Meningkatnya PelayananKonservasi Udara/Atmosfer (jumlahlaporan yang tersusun dibagijumlah target laporan yangtersusun dikali 100%)

0 % 100 %

6.1.2.4.1 Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengelolaan lingkungan hidup

6.1.2.4.1.1 Pemberdayaan masyarakat dalampengelolaan LH melalui bankSampah, Green Office, SekolahBerbudaya Lingkungan danAdipura

Meningkatnya Jumlah BankSampah Tingkat RW (jumlah outputtarget dibagi jumlah output targetakhir dikali 100%)

9 % 100 % Program PengelolaanLingkungan BerbasisMasyarakat

LingkunganHidup


Meningkatnya Jumlah SekolahBerbudaya Lingkungan (jumlahoutput target dibagi jumlah outputtarget akhir dikali 100%)

4 % 20 %

Meningkatnya Jumlah Green Office(SKPD)

2 % 100 %

Meningkatnya perolehan pointAdipura (nilai yang diperoleh dibagi75 dikali 100 %)

6.1.3.1.1 Peningkatan kinerjapengelolaan persampahan

6.1.3.1.1.1 Meningkatkan kinerja pengelolaanpersampahan melalui peran sertamasyarakat dan penyediaansarana prasarana, kerjasamapelayanan persampahan sertapenggalangan CSR, meningkatkanTPA Kopiluhur menjadi SanitaryLandfill, meningkatkan koordinasiregional dalam rangka TPAregional

Meningkatnya volume sampahterangkut M3/Hari

650 700 Program PengembanganKinerja PengelolaanPersampahan

LingkunganHidup

DinasKebersihan dan

PertamananMeningkatnya Volume sampah ditampung M3/Hari

655 720

Pengelolaan sampah berbasis RW /RW zero waste

0% 20 % RW


VII - 22



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

6.2.1.1.1 Pengembangan sarana danprasarana jalan dan jembatandengan prioritas wilayahselatan dan perbatasan

6.2.1.1.1.1 Mengembangkan danmeningkatkan kapasitas danKualitas Jaringan Jalan danJembatan serta penyediaan sisteminformasi data base jalan danjembatan, Mengembangkaninfrastruktur jalan dan jembatanyang berwawasan lingkungan

Tersedianya jalan yangmenghubungkan pusat-pusatkegiatan dalam wilayah kota 100%

85% 100% Program PembangunanJalan dan Jembatan

PekerjaanUmum

Dinas PekerjaanUmum

PerumahanEnergi dan

Sumber DayaMineralTersedianya Jalan yang

memudahkan masyarakatperindividu melakukan perjalanan

90% 100% ProgramRehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

PekerjaanUmum

6.2.2.1.1 Pengembangan sarana danprasarana drainase

6.2.2.1.1.1 Mengembangkan danmeningkatkan kapasitas saranadan prasarana drainase primer dansekunder

Tersedianya system jaringandrainase skala kawasan dan skalakota sehingga tidak terjadigenangan

18 titik 10 titik Program PembangunanSaluran Drainase Primerdan Sekunder

PekerjaanUmum

Dinas PekerjaanUmum

PerumahanEnergi dan

Sumber DayaMineral

6.2.2.1.2 Pemeliharaan saranaprasarana drainase

6.2.2.1.2.1 Melaksanakan Pemeliharaansarana dan prasarana drainaseprimer dan sekunder

Meningkatnya Kondisi salurandrainase primer dan sekunderdalam kondisi baik

65% 100% ProgramRehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primerdan Sekunder

PekerjaanUmum

Dinas PekerjaanUmum

PerumahanEnergi dan

Sumber DayaMineral

6.2.2.1.3 Konservasi sumberdaya air 6.2.2.1.3.1 Menahan air permukaan selamamungkin di darat melaluipembangunanwaduk/situ/embung, tangkapanair di hulu/sumur resapan danlubang biopori serta konservasi airtanah

Meningkatnya media resapan,terbangunnya kolamretensi/embung

0 2 titik Program Pengembangan,Pengelolaan danKonservasi Sungai, Danaudan Sumber Daya AirLainnya

PekerjaanUmum

Dinas PekerjaanUmum

PerumahanEnergi dan

Sumber DayaMineral

Terpeliharanya bantaran dantanggul sungai

90% 100% Program PengendalianBanjir

PekerjaanUmum


VII - 23



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

6.2.3.1.1 Pengembangan pengelolaanair limbah domestik sistemterpusat dan setempat

6.2.3.1.1.1 Meningkatkan cakupan layanan airlimbah sistem terpusat melaluipembangunan perpipaan dan IPALsistem terpusat serta mendorongpengolahan air limbah domestikpermukiman melaluiPembangunan IPAL (Sanitasi)komunal, sosialisasi penggunaanseptic tank standar lingkunganhidup, dan melaluipembangunan/peningkatan IPALsistem setempat

Cakupan pelayanan air limbah 92% 100% Program PengembanganKinerja Pengelolaan AirLimbah

PekerjaanUmum

Dinas PekerjaanUmum

PerumahanEnergi dan

Sumber DayaMineral

6.2.4.1.1 Pengembangan danpeningkatan sistem airminum perpipaan denganprioritas wilayah selatan danperbatasan

6.2.4.1.1.1 Mengembangkan sistempenyediaan air minum perpipaanmelalui peningkatan kualitas dankuantitas air minum

Meningkatnya cakupan pelayananair minum perpipaan

72% 80% Program PengembanganKinerja Pengelolaan AirMinum

PekerjaanUmum

Dinas PekerjaanUmum

PerumahanEnergi dan

Sumber DayaMineral

6.3.1.1.1 Pengembangan instrumenpengendalian pemanfaatanruang yang efektif

6.3.1.1.1.1 Mewujudkan sistem integritasdalam perencanaan danpengendalian pembangunansecara konsisten melaluipengawasan dan penindakan bagipihak yang menyalahi danmelanggar aturan pemanfaatanruang serta meningkatkanpengendalian terhadap upayapemanfaatan ruang di wilayahselatan

Terlayaninya masyarakat dalampengurusan ijin pemanfaatan ruangselama 12 hari kerja danterkendalinya pemanfaatan ruang

100% 100% Program PengendalianPemanfaatan Ruang

Penataan Ruang Dinas PekerjaanUmum

PerumahanEnergi dan

Sumber DayaMineral

6.3.1.1.1.2 Pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untukmengetahui perencanaan,pengendalian dan pemanfataanruang melalui sistem informasi,media cetak, media elektronik dantempat tempat lain yang mudahdiketahui

Tersedianya sistem informasi 100% 0% 100% Program PenyediaanSistem InformasiPengendalian Tata Ruang

Penataan Ruang Dinas PekerjaanUmum

PerumahanEnergi dan

Sumber DayaMineral


VII - 24



SKPDPenanggung

JawabKondisi

AwalKondisiAkhir

6.4.1.1.1 Penataan lingkungankawasan permukiman kota

6.4.1.1.1.1 Menata lingkungan permukimanmeningkatkan penyediaan fasilitasumum dan jalan alternatif kekawasan pengembanganperumahan

berkurangnya kawasan lingkunganpermukiman kumuh 3,21% menjadi0,46%

3,21% 0,46% Program LingkunganSehat Perumahan

Perumahan Dinas PekerjaanUmum

PerumahanEnergi dan

Sumber DayaMineral

6.4.2.1.1 Pengembangan rumah sehatsederhana

6.4.2.1.1.1 Menyediakan rumah sehatsederhana yang layak huni dansuperblok rumah susun sewa danmilik yang murah (untuk mndekatkan tempat tinggal dengan tempatkerja) pada lokasi pasar, saranakesehatan dan lainnya

Meningkatnya rumah layak hunidan terjangkau untuk semuakelompok masyarakat

18.456rumah

19.456rumah

Program PengembanganPerumahan

Perumahan Dinas PekerjaanUmum

PerumahanEnergi dan

Sumber DayaMineral

6.4.3.1.1 Peningkatan Sarana danPrasarana Serta FasilitasPerhubungan

6.4.3.1.1.1 Optimalisasi penggunaan saranadan prasarana yang menggunakanteknologi tinggi dan tepat guna,Membangun Sistem AngkutanUmum Massal, Meningkatkankuantitas dan kualitas angkutanumum melalui Peremajaanarmada bus sedang, Penambahandan Penataan Trayek, Penataantempat pemberhentian angkutanumum serta pelayaanan angkutanhari-hari besar

Cakupan Wilayah pelayananangkutan umum

60% 100% Program PeningkatanPelayanan Angkutan

Perhubungan DinasPerhubungan,

Informatikadan

Komunikasi

6.4.3.1.1.2 Meningkatkan kualitas dan fasilitasterminal, bandara, jembatantimbang, JPO, Pejalan Kaki,penyandang disabilitas danpemakai sepeda

Ketersediaan fasilitas terminal,bandara, jembatan timbang, JPO,pejalan kali, dan fasilitas untukpenyandang disabilitas danpemakai sepeda

60% 100% Program PembangunanSarana dan PrasaranaPerhubungan

Perhubungan DinasPerhubungan,

Informatikadan

Komunikasi


VIII - 1

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITASDISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

lndikasi rencana program prioritas daerah RPJMD Kota Cirebon 2013-2018 berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untukpemenuhan layanan SKPD dalam rnenyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapunpagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untukpenyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertaikebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalampenyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatanprioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program(outcome) di masing-masing urusan sesungguhnya tidakhanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Cirebon namun juga olehsumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Propinsi, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya).Secara skematis digambarkan sebagai berikut:

Gambar 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada

Tabel 8.1 berikut

Indikasi Rencana Program Prioritas

Program-program untukmencapai visi dan misipembangunan jangkamenengah

Program-program untukuntuk pemenuhanlayanan SKPD dalamrnenyelenggarakan urusanpemerintahan daerah

Targetkinerja

program(outcome)

APBDKota

Bab VIII

Bab VII

APBN

APBDProv

Lainnya

Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)

(2) (4) (12)

1 Urusan Wajib

1 01 Pendidikan

1 01 15Program Pendidikan

Anak Usia DiniMinimal 1 PAUD tiap RW 62% (135 RW) 64% 1,765 73% 1,765 82% 1,765 91% 1,765 100% 1,765 100% 8,825.000 Dinas Pendidikan

1 01 16 • APK SD/MI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

• APM SD/MI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

• APS SD/MI 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0% 0%

• APK SMP/MTS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

• APM SMP/MTS 89.66% 93.28% 95.14% 97.04% 98.98% 100% 100%

• APS SMP/MTS 0.01% 0.04% 0.03% 0.02% 0.01% 0% 0%

1 01 17 • APK SMA 80.30% 85.19% 87.74% 90.37% 93.08% 96% 96%

• APM SMA 56.84% 59.14% 60.32% 61.53% 62.76% 65% 65%

• APS SMA 0.02% 0.10% 0.09% 0.07% 0.03% 0% 0%

• APK SMK 61.34% 66.34% 68.99% 71.75% 74.62% 78% 78%

• APM SMK 43.48% 46.12% 47.50% 48.92% 58.39% 52% 52%

• APS SMK 1.43% 0.78% 0.59% 0.39% 0.20% 0% 0%

1 01 18 Penyelenggaraan Paket A

dan B tiap kelurahan

20 orang di 2

kelurahan

20 orang di

2

kelurahan

20 orang di

2

kelurahan

50 orang di

5

kelurahan

50 orang di

5

kelurahan

50 orang di 5

kelurahan

50 orang pada 22

kelurahan

236 orang di 13

kelurahan

236 orang

di 13

kelurahan

236 orang

di 13

kelurahan

250 orang

di 15

kelurahan

250 orang

di 15

kelurahan

250 orang di 15

kelurahan

250 orang pada

15 kelurahan

1 01 20 • Guru SD/MI yang

memenuhi kualifikasi

S1/D4

74.39% 83.58% 1,350 88.54% 1,350 93.90% 1,350 95% 1,350 100% 1,350 100% 6,750.000 Dinas Pendidikan

• Guru SD/MI yang

memenuhi sertifikasi

tenaga pendidik

48.05% 62.52% 69.75% 76.99% 84.22% 92% 92%

• Guru SMP/MTS yang


S1/D4

88.82% 92.40% 94.25% 96.13% 98.05% 100% 100%

• Guru SMP/MTS yang


tenaga pendidik

52.14% 60.21% 64.24% 68.28% 72.32% 77% 77%

Tabel 8.1

Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Kota Cirebon 2014-2018

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)

Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan

Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

SKPD

Penanggung

jawab

2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi kinerja pada akhir

tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

34,626.414 41,126.414 40,440.414 39,690.414 39,390.414

Program Pendidikan

Non Formal

3,164 3,364 3,364 3,110 3,260

Dinas Pendidikan

Program Pendidikan

Menengah

46,687.71 46,287.71 44,687.71 44,087.71 45,787.71 227,538.572 Dinas Pendidikan

195,274.069

Dinas Pendidikan 16,262.000

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)

Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka PendanaanSKPD

Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)• Guru SMA/SMK/MA yang


S1/D4

93.66% 95.92% 97.07% 98.23% 99.41% 100% 100%

• Guru SMA/SMK/MA yang


tenaga pendidik

48.49% 59.65% 65.23% 70.81% 76.40% 82% 82%

1 01 22 Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Indeks kepuasan Layanan 40% 80% 1,650 81% 1,900 82% 1,800 83% 1,900 84% 1,900 85% 9,150.000 Dinas Pendidikan

1 01 30 Program peningkatan

akses pendidikan bagi

keluarga miskin

Rasio siswa gakin yg

memperoleh pendidikan /

jumlah siswa gakin

90% 90% 9,414 90% 9,700 90% 9,700 90% 9,700 90% 9,700 90% 48,214.000 Dinas Pendidikan

1 02 Kesehatan

1 02 16 • Cakupan kunjungan ibu

hamil K4

89.97% 90% 90% 92% 93% 95% 95%

• Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

88.47% 90% 90% 92% 93% 95% 95%

• Cakupan pelayanan nifas 85.03% 87% 90% 90% 91% 91% 91%

1 02 19 Kelurahan Siaga Aktif 42% 55% 496.00 60% 815.00 65% 875.00 70% 985.00 75% 985.00 75% 4,156.000 Dinas Kesehatan

Jumlah KK ber PHBS 55% 59% 63% 67% 70% 75% 75%

1 02 22 • Desa/Kelurahan Universal

Child Immunization (UCI)

91% 90% 888.56 90% 1260.00 90% 1470.00 92% 1685.00 95% 1860.00 95% 7,163.563 Dinas Kesehatan

• Penemuan Kasus AFP 9 orang 5 5 5 6 6 6

• Kesembuhan penderita

TBC BTA Positif

83,14% 80% 80% 80% 85% 85% 85%

• Cakupan balita dengan

Pneumonia yang diobati

99.6% 89% 90% 90% 91% 91% 91%

• Penderita DBD yang

ditangani

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

• Penemuan dan

Penanganan penderita

diare

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

• Cakupan Desa/Kelurahan

mengalami KLB yang

dilakukan penyelidikan

epidemiologi < 24 jam

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

305.856 305.856 314.308 316.051 322.848 1,564.919 Dinas KesehatanProgram Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

MasyarakatProgram Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Menular

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)1 02 24 Program upaya

kesehatan masyarakat

• Cakupan pelayanan

kesehatan dasar pasien

masyarakat miskin

90.78% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan

• Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani

80% 80% 85% 90% 90% 100% 100%

• Cakupan neonatus dengan

komplikasi yang ditangani

70% 80% 82% 82% 83% 84% 84%

• Cakupan kunjungan bayi 85.74% 88% 89% 90% 90% 91% 91%

• Cakupan pelayanan anak

balita

85.74% 86.19% 86.64% 87.09% 87.54% 88% 88%

• Cakupan peserta KB aktif 77.70% 77% 77% 78% 78% 78% 78%

• Cakupan penjaringan

kesehatan siswa SD dan

setingkat

100.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

• Presentase kualitas air

minum memenuhi syarat

97.90% 98% 98.2% 98.3% 98.40% 98.5% 99%

Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk

Msikin

Rasio KK miskin yg

memperoleh

pendampingan

pelayanan kesehatan

rujukan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 02 26 Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana

dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit Mata

RS pendidikan kesehatan

skala penuh

N/A RS

Pendidika

n Utama

200 RS

Pendidika

n Utama

300 RS

Pendidika

n Utama

400 RS

Pendidika

n Utama

500 RS Pendidikan

Utama

600 RS Pendidikan

Utama

2,000.000 Rumah Sakit

Umum Daerah

Gunung Jati

1 02 20 Program Perbaikan

Gizi Masyarakat

• Cakupan pemberian

makanan pendamping

ASI pada anak usia 6-24

bulan keluarga miskin

18.5% 25% 30% 35% 40% 50% 50%

• Cakupan balita gizi buruk

mendapat perawatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 02 33 Tercapainya Pelayanan

Kesehatan Lanjutan di RSUD

Gunung Jati sesuai SPM

Rumah Sakit yang meliputi :

107,903 268,266 520,251 324,366 345,448 1,566,233 Rumah Sakit

Umum Daerah

Gunung Jati

- Pelayanan gawat darurat 81% 85% 90% 95% 100% 100%

- Pelayanan rawat jalan 86% 89% 93% 96% 100% 100%

38,886.85 40,627.92 42,338.53 44,038.02 45,735.09 211626.42

2,230.127 2,547.500 12,097.127 Dinas Kesehatan 2,361.000 2,466.000 2,492.500

Program Pelayanan

Kesehatan Lanjutan

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)- Pelayanan rawat inap 72% 79% 87% 94% 100% 100%

- Pelayanan bedah 89% 92% 94% 97% 100% 100%

- Pelayanan persalinan dan

perinatologi

93% 95% 97% 98%100%

100%

- Pelayanan intensif 82% 86% 91% 95% 100% 100%

- Pelayanan Radiologi 100% 100% 100% 100% 100% 100%

-Pelayanan Radiologi

Patologi Klinik 100% 100% 100% 100% 100%100%

- Pelayanan Rehabilitasi

Medik 100% 100% 100% 100% 100%100%

- Pelayanan farmasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%

- Pelayanan gizi 100% 100% 100% 100% 100% 100%

-Pelayanan transfusi darah

96% 97% 98% 99% 100% 100%

- Pelayanan keluarga miskin 96% 98% 98% 99% 100% 100%

- Pelayanan rekam medis 100% 100% 100% 100% 100% 100%

- Pengolahan limbah 100% 100% 100% 100% 100% 100%

- Pelayanan

ambulans/kereta jenazah

100% 100% 100% 100% 100% 100%

- Pelayanan pemulasaraan

jenazah

100% 100% 100% 100% 100% 100%

- Pelayanan laundry 100% 100% 100% 100% 100% 100%

- Pencegah pengendalian

infeksi61% 70% 80% 90% 100% 100%

1 02 24 Program Peningkatan

Akses Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Bagi Keluarga Miskin

Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan

keluarga miskin 100% 90,78% 90.78% 93% 95% 98% 100% 100%

Rumah Sakit

Umum Daerah

Gunung Jati

1 03 Pekerjaan Umum

1 03 15 Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan

Tersedianya jalan yang

menghubungkan pusat-

pusat kegiatan dalam

wilayah kota 100%

85% 90% 15,000 92% 16,000 95% 17,000 98% 18,000 100% 20,000 100% 86,000 Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan

Energi dan Sumber

Daya Mineral

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)1 03 16 Program Pembangunan

Saluran Drainase

Primer dan Sekunder

Tersedianya system

jaringan drainase skala

kawasan dan skala kota

sehingga tidak terjadi

genangan

18 titik 1 4,000 1 5,000 2 6,000 2 7,000 2 8,000 10 titik 30,000 Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan

Energi dan Sumber

Daya Mineral

1 03 18 Program

Rehabilitasi/pemelihara

an jalan dan jembatan

Tersedianya jalan yang

memudahkan masyarakat

perindividu melakukan

perjalanan

90% 92% 9,500 95% 9,570 97% 1,015 98% 1,062 100% 11300 100% 51,140 Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan

Energi dan Sumber

Daya Mineral

1 03 26 Program

Pengembangan,

Pengelolaan dan

Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya

Meningkatnya media

resapan, terbangunnya

kolam retensi/embung

0 0 0 100% 25,000 100% 25,000 0 0 2 titik 50,000 Dinas Pekerjaan

Umum

Perumahan

Energi dan

Sumber Daya

Mineral1 03 28 Program pengendalian

banjir

Terpeliharanya bantaran

dan tanggul sungai

90% 100% 2,000 100% 2,500 100% 3,000 100% 3,300 100% 3,500 100% 14,000 Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan

Energi dan Sumber

Daya Mineral

1 03 41 Program

Rehabilitasi/pemelihara

an saluran drainase

primer dan sekunder

Meningkatnya kondisi

saluran drainase primer

dan sekunder dalam

kondisi baik

65% 100% 4,000 100% 5,000 100% 6,000 100% 7,000 100% 8,000 100% 30,000 Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan

Energi dan Sumber

Daya Mineral

1 03 45 Program

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air

Limbah

Meningkatnya Cakupan

pelayanan air limbah

100%

60% 61% 2,000 62% 2,000 63% 2,500 64% 2,500 65% 3,000 65% 12,000 Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan

Energi dan Sumber

Daya Mineral

Program


Pengelolaan Air Minum

Meningkatnya cakupan

pelayanan air bersih

perpipaan

72% 73% 74% 76% 78% 80% 80% Dinas Pekerjaan

Umum

Perumahan

Energi dan 1 03 46 Program peningkatan

akses pelayanan air

bersih, sanitasi, dan

listrik bagi keluarga

miskin

Rasio KK miskin rata-rata

yg memperoleh akses

pelayanan / jumlah KK

miskin

10% 10% 1,500 15% 2,000 20% 2,500 25% 3,000 30% 3500 30% 1,250 Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan

Energi dan Sumber

Daya Mineral

1 03 57 Program penataan

bangunan dan

lingkungan

Meningkatnya sarana

dan prasarana aparatur

dan masyarakat yang

optimal

75% 76% 77% 78% 79% 80% 3500 80% 1,250 Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan

Energi dan Sumber

Daya Mineral

1 04 Perumahan

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)1 04 15 Program

Pengembangan

Perumahan

Menurunnya rumah

tidak layak huni (rumah)

18,456 18,016 2,050 17,576 2,600 17,136 3,175 16,696 4,100 16,256 4,950 16,256 16,875 Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan

Energi dan Sumber

Daya Mineral

1 04 16 Program Lingkungan

Sehat Perumahan

Berkurangnya kawasan

lingkungan permukiman

kumuh 3,21 % menjadi

0,46%

122,66 ha

(3,21%)

105,14 ha

(2,76%)

2,000 87,61 ha

( 2,30%)

2,000 70,09 ha

(1,84 %)

1,500 52,59 ha

(1,38%)

1,500 35,05 ha

(0,92 %)

1,000 17,52 ha

(0,46%)

8,000 Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan

Energi dan Sumber

Daya Mineral

1 04 25 Program Penataan

Kawasan Perumahan

Keluarga Miskin

Rasio KK Miskin yang

memperoleh bantuan

perbaikan / Jumlah KK

miskin

10% 10% 1,000 15% 1,500 20% 2,000 25% 2,500 30% 3,000 30% 10,000 Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan

Energi dan Sumber

Daya Mineral

1 05 Penataan Ruang

1 05 17 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Terlayaninya masyarakat

dalam proses perijinan

selama 12 hari kerja dan

terkendalinya pemanfaatan

ruang Kota Cirebon

100% 100% 250 100% 300 100% 350 100% 400 100% 450 100% 1,750 Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan

Energi dan Sumber

Daya Mineral

1 05 Program Penyediaan

Sistem Informasi

Pengendalian Tata

Ruang

Tersedianya sistem

informasi 100%

0% 20% 500 40% 600 60% 650 80% 700 100% 750 100% 3,200 Dinas Pekerjaan

Umum Perumahan

Energi dan Sumber

Daya Mineral

1 6 Perencanaan

Pembangunan

108.957 119.8530 131.838 145.022 159.5240 665.1940

25% 60% 70% 80% 90% 100% 100%


Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah

dihapus dihapus dihapus dihapus dihapus dihapus dihapus

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1 6 15 Program

Pengembangan

Data/Informasi

Perencanaan

Tersedianya system

perencanaan

pembangunan daerah

(RPJMD, Renstra, RKPD,

dan Renja)

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)1 6 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Penjabaran program

RPJMD ke dalam program

RKPD (jumlah program

RKPD tahun berkenaan /

jumlah program RPJMD yg

harus dilaksanakan tahun

berkenaan x 100 %

60% 100% 2,210 100% 1,210 100% 1,365 100% 1,535 100% 3,490 100% 9,810.0000 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1 6 29 Program Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Rasio realisasi program

dan kegiatan / rencana

program dan kegiatan

dalam RKPD

100% 100% 50 100% 155 100% 110 100% 215 100% 70 100% 600.0000 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1 6 33 Program pengendalian

dan pengawasan

penanggulangan

kemiskinan

Terkendali dan

terawasinya koorinasi

penanggulangan

kemiskinan di Kota

Cirebon

90% 125 90% 150 95% 150 95% 150 100% 150 100% 725 Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

1 07 Perhubungan

1 07 15 Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Tersedianya sarana dan

prasarana perhubungan

60% 60% 276 70% 276 80% 281 90% 500 100% 600 100% 22,063 Dinas

Perhubungan

Informatika dan

Komunikasi

1 07 16 Program Rehabilitasi

dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Terselenggara nya

pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan

82% 82% 1,185 85% 1,185 90% 1,340 95% 1,360 100% 1,510 100% 1,510 Dinas

Perhubungan

Informatika dan

Komunikasi1 07 17 Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Cakupan wilayah

pelayanan angkutan umum

60% 60% 1,600 70% 1,000 80% 1,050 90% 1,000 100% 1,000 100% 13,768 Dinas

Perhubungan

Informatika dan

Komunikasi1 07 19 Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Terwujudnya Keamanan,

ketertiban, kenyamanan

dan kelancaran ber-Lalu

Lintas

75% 75% 4,820 80% 5,745 85% 6,280 90% 7,295 100% 8,295 100% 8,295 Dinas

Perhubungan

Informatika dan

Komunikasi


kelaikan pengoperasian

kendaraan bermotor

Menurunnya tingkat

kecelakaan karena kondisi

teknis dan laik jalan

kendaraan

60% 60% 510 70% 350 80% 660 90% 470 100% 810 100% 2,800 Dinas

Perhubungan

Informatika dan

Komunikasi

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)1 07 21 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Keselamatan

Pelayaran

Menurunnya kasus

kecelakaan pelayaran

60% 60% 570 70% 580 80% 640 90% 410 100% 430 100% 2,630 Dinas

Perhubungan

Informatika dan

Komunikasi


Pelayanan Parkir

Terwujudnya Sistem

Perparkiran yang Teratur

60% 60% 510 70% 350 80% 660 90% 470 100% 810 100% 2,800 Dinas

Perhubungan

Informatika dan

Komunikasi

1 08 Lingkungan Hidup

1 8 16 • Meningkatnya pelayanan

Pencegahan Pencemaran

air 100% (jumlah

perusahaan yang dipantau

dibagi jumlah perusahaan

target pantau dikali 100%)

80% 100% 325 100% 300 100% 355 100% 525 100% 550 100% 2,055 Kantor

Lingkungan Hidup

• Meningkatnya pelayanan

Pencegahan Pencemaran

udara dari sumber tidak

bergerak 100% %

(jumlah perusahaan yang

dipantau dibagi jumlah

perusahaan target pantau

dikali 100%)

80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


pengendalian B3 dan

limbah B3 10% (jumlah

perusahaan yang dipantau

dibagi jumlah perusahaan

target pantau dikali 100%)

0% 2% 4% 6% 8% 10% 10%

Program Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

Hidup

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)• Meningkatnya pelayanan

pengaduan masyarakat

akibat pencemaran atau

kerusakan LH 100% %

(jumlah pengaduan yang

ditindaklanjuti dibagi

jumlah jumlah pengaduan

yang masuk dikali 100%)

80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 08 17 Program Perlindungan

dan Konservasi SDA

• Meningkatnya Pelayanan

Konservasi Air (jumlah

laporan yang tersusun

dibagi jumlah target


dikali 100%)

0.00% 20.00% 200 40% 225 60.00% 250 80.00% 275 100% 275 9 Ha 1,225 Kantor

Lingkungan Hidup


Konservasi Lahan/Tanah

(jumlah laporan yang

tersusun dibagi jumlah

target laporan yang

tersusun dikali 100%)

20.00% 40% 60.00% 80.00% 100%


Konservasi

Udara/Atmosfer (jumlah


dibagi jumlah target


dikali 100%)

20.00% 40% 60.00% 80.00% 100%


Kualitas dan Akses

Informasi Sumberdaya

Alam dan Lingkungan

Hidup

• Meningkatnya Jumlah

kelengkapan instrumen

pencegahan pencemaran

dan/atau kerusakan lingk.

69 % (Jumlah

ketersediaan instrumen

dibagi standar instrumen

yang ada di UU32/2009

dikali 100%)

46% 46% 1,015.0 46% 1,015.0 54% 1,102.5 62% 1,170.0 69% 1,170.0 69% 5,473 Kantor

Lingkungan Hidup

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)• Meningkatnya pelayanan

informasi kualitas air dan

udara (Jumlah titik pantau

kualitas air : 28 titik dan

udara ambient : 20 titk

(jumlah titik pantau yang

diuji dibagi jumlah titik

pantau keseluruhan dikali

100%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


informasi status kerusakan

lahan dan atau tanah

untuk produksi biomassa

100% (jumlah laporan

yang tersusun dibagi

jumlah target laporan yang

tersusun dikali 100%)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 08 31 • Meningkatnya Jumlah

Bank Sampah Tingkat RW

(jumlah output target dibagi

jumlah output target akhir

dikali 100%)

9% 9% 780 17% 790 26% 615 35% 875 44% 940 100% 4,000 Kantor

Lingkungan Hidup


Sekolah Berbudaya

Lingkungan (jumlah output

target dibagi jumlah output

target akhir dikali 100%)

0% 7% 10% 13% 16% 20% 20%


Green Office

(SKPD)(jumlah output

target dibagi jumlah output

target akhir dikali 100%)

2% 18% 38% 58% 78% 98% 100%

• Meningkatnya perolehan

point Adipura (nilai yang

diperoleh dibagi 75 dikali

100 %)

96% 99% 100% 100% 100% 100% 100%

1 08 15 • Meningkatnya volume

sampah terangkut

(m3/hari)

650 660 7,580 670 7,580 680 7,580 690 7,580 700 7,580 700 37,900

• Volume sampah di

tampung (m3/hari)

655 668 1,000 681 1150 694 1150 707 1375 720 1250 720 6,150

Program Pengelolaan

Lingkungan Berbasis

Masyarakat

Program


Pengelolaan

Persampahan

Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)• Pengelolaan sampah

berbasis RW / RW zero

waste

0% 4% 3,000 8% 3,000 12% 3,000 16% 3,000 20% 3,000 20% 15,000

1 08 24 Program Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau

• Bertambahnya RTH Publik

menuju 12 % (ha)

9.81 9.16 300 9.32 300 9.48 300 9.64 300 9.81 300 9.81 1,500

• Taman publik yang ditata

(taman)

10 11 500 13 500 15 500 16 450 18 450 18 2,400

• Tersedianya acuan

kebijakan pengelolaan

RTH

0 0 0 1 Perda 300 0 0 0 0 0 0 1 Perda 300

1 09 Pertanahan

Program Pembebasan

Lahan untuk Fasilitas

Umum

• Tersedianya lahan untuk

fasilitas persampahan

(TPA)

15 Ha 2 Ha 2,000 0 Ha - 1 Ha 1,000 0 Ha - 2 Ha 2,000 20 Ha 5,000 Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

• Luas areal permakaman

bertambah 2 ha

30 30.4 30.8 31.2 31.6 32 32

1 10 Kependudukan dan

Catatan Sipil

1 10 23 Cakupan penerbitan : 2,425 2,429 2,450 2,704 2,600 12,608

KTP 90% 92% 94% 96% 98% 100% 100%

KK 95% 96% 97% 98% 99% 100% 100%

1 10 24 Program pelayanan

pencatatan sipil

Cakupan penerbitan : 1,700 1,900 1,900 1,950 2,050 1000 akta lahir

360 akta

kematian

9,500

Akta Kelahiran 85% 87% 89% 91% 93% 95% 95%

Akta Kematian 70% 72% 74% 76% 78% 80% 80%

1 10 25 Program Sistem

Informasi Administrasi

Kependudukan

Menurunnya tingkat selisih

data dasar kependudukan

20% 18% 880 16% 880 14% 880 12% 880 10% 880 10% 4,400 Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

1 10 26 Program perencanaan

kebijakan

kependudukan

Tersedianya pedoman/

arahan kebijakan

kependudukan 100%

100% 100% 800 100% 800 100% 800 100% 800 100% 800 100% 4,000 Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

Dinas Kebersihan

dan Pertamanan

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Program Pelayanan

Pendaftaran Penduduk

Dinas

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)1 11 Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak


Peran Serta dan

Kesetaraan Jender

Dalam Pembangunan

Rasio gender di atas 30%

perempuan

30% 32% 200 34% 350 38% 200 40% 400 40% 250 40% 1,400 Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Pemberdayaan

Perempuan dan

Keluarga

Berencana

1 11 21 Program

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Rasio RW layak anak per

kelurahan

1 RW - - - - 2 RW 150 2 RW 175 2 RW 200 6 RW 750 Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Pemberdayaan

Perempuan dan

Keluarga

Berencana

Program Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Penanganan Pengaduan 30 kasus 28 kasus 26 kasus 24 kasus 22 kasus 20 kasus 20 kasus Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Pemberdayaan

Perempuan dan

Keluarga

Berencana

1 12 Keluarga Berencana

dan Keluarga

Sejahtera

1 12 15 Program Keluarga

Berencana

• Tercapainya PUS istri di

bawah 20 tahun sebanyak

3,5%

4.17% 4.07% 300 3.94% 300 3.77% 300 3.64% 300 3.50% 300 3.50% 1,500

• Meningkatkan peserta KB

baru

1000 akseptor 1100

akseptor

1150

akseptor

1200

akseptor

1250

akseptor

1250 akseptor 5950 akseptor

1 13 Sosial

1 13 16 Program Pelayanan

dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

• PMKS yang memperoleh

bantuan sosial untuk

memenuhi kebutuhan

dasar

23.31% 70% 80% 80% 80% 80% 80%

Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Pemberdayaan

Perempuan dan

Keluarga

Berencana

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)• PMKS yang menerima

program pemberdayaan

sosial melalui Kelompok

Usaha Bersama (KUBE)

atau kelompok sosial

ekonomi sejenis lainnya

0.31% 40% 70% 80% 80% 80% 80%

• Panti sosial yang

menyediakan sarana

prasarana pelayanan

kesejahteraan sosial

87.50% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

• Wahana Kesejahteraan

Sosial Berbasis

Masyarakat (WKSBM)

yang menyediakan sarana

prasarana pelayanan


75% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

• Penyandang cacat fisik

dan mental serta lanjut

usia tidak potensial yang

menerima jaminan sosial

3.16% 20% 40% 40% 40% 40% 40%

1 13 24 Program Penguatan

Jejaring kemitraan

dalam rangka

penanganan PMKS

• Jumlah Potensi

Sumberdaya

Kesejahteraan Sosial

(PSKS) yang berpartisipasi

dalam penangnan PMKS

7 PSKS dari 12

PSKS (58,33%)

8 PSKS

(66,67%)

9 PSKS

(75%)

10 PSKS

(83,33%)

11 PSKS

(91,67%)

12 PSKS (100%) 12 PSKS (100%)

• Jumlah MOU kemitraan

dalam penanganan PMKS

0 (0%) 8 MOU

66,67%)

9 MOU

(75%)

10 MOU

(83,33%)

11 MOU

(91,6%)

12 MOU (100%) 12 MOU (100%)

1 13 25 • Korban bencana yang

menerima bantuan sosial

selama masa tanggap

darurat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

• Korban bencana yang

dievakuasi dengan

menggunakan sarana

prasarana tanggap darurat

0% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Program Pembinaan

Panti Asuhan/ Panti

Jompo

• Peningkatan

keterampilan tenaga

pengurus panti

asuhan/jompo

20% 30% 50% 70% 85% 100% 100% Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Program

Penanggulangan

Korban Bencana

1050 1210 1370 1530 1700

700 720 750 760 780 3700 Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

6900 Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)Program Satu Data

Keluarga Miskin

Tersedianya integrasi

data keluarga miskin

belum tersedia Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

1 14 Ketenagakerjaan

1 14 15 • Standar BLK Non akreditasi 1 BLK

Akreditasi

C

1 BLK

Akreditasi

C

Terdaftar

• Tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan

berbasis kompetensi

67.31% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

• dihapus dihapus dihapus dihapus dihapus dihapus dihapus dihapus

• Tenaga kerja yang


berbasis kewirausahaan

0% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

1 14 18 Program Pelayanan

Penempatan Tenaga

Kerja

• Pencari kerja yang

terdaftar yang ditempatkan

30.76% 12% 300 12% 310 12% 330 12% 350 12% 370 60% 1,660 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi1 14 17 Program Perlindungan

dan Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan

• Kasus yang diselesaikan

dengan Perjanjian

Bersama (PB)

50% 350 50% 375 50% 400 50% 425 50% 450 50% 2,000 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

1 15 Koperasi dan Usaha

Kecil Menengah

1 15 16 Program

pengembangan

kewirausahawan dan

keunggulan kompetitif

usaha kecil menengah

Meningkatnya

kemitaraan, dan

berwirausaha dalam

manajemen usaha

45 KUMKM 355

KUMKM

450 370

KUMKM

505 395

KUMKM

540 430

KUMKM

575 455 KUMKM 610 455 KUMKM 610 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

dan KUKM

1 15 17 Program

pengembangan sistim

pendukung usaha bagi

usaha mikro kecil

menengah

Berkembangnya KUMKM 200 KUMKM 210

KUMKM

525 220

KUMKM

535 230

KUMKM

605 240

KUMKM

510 250 KUMKM 700 250 KUMKM 700 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

dan KUKM


kualitas kelembagaan

koperasi

Jumlah Koperasi Aktif 225 koperasi 225

koperasi

500 240

koperasi

350 255

koperasi

400 270

koperasi

200 285 koperasi 200 285 koperasi 1,650 Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

dan KUKM

1,150 1,650 560 560 570 4,490 Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

Program Peningkatan

Kualitas dan

Produktivitas Tenaga

Kerja

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)Program Lembaga

Ekonomi Mikro

Berbasis RW

Pembentukan koperasi

berbasis RW

20 koperasi 28 kop 500 jt 36 kop 350 jt 44 kop 400 jt 52 kop 200 jt 60 kop 200 jt 60 kop 200 jt Dinas

Perindustrian,

Perdagangan,

dan KUKM

1 16 Penanaman Modal

1 16 20 • Penambahan Jumlah

Kewenangan Perizinan

25 jenis 25 jenis 37 jenis 30 jenis 33 jenis 35 jenis 35 jenis

• Tersedianya sistem 1 sistem - - - - 1 sistem 2 sistem

• tersedianya dasar hukum

penerapan insentif dan

disinsentif investasi

0 dasar hukum 0 0 0 0 1 1


Promosi dan

Kerjasama Investasi

• Jumlah kerjasama

investasi

- 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 Badan

Penanaman

Modal Pelayanan

Perijinan Terpadu

1 16 16 • Meningkatnya nilai

investasi

930 930 930 930 930 0.2%

PMA (Milyar) 250 250 285 325 360 400 400

PMDN (Milyar) 425 425 470 510 555 600 600

1 17 Kebudayaan

1 17 16 Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

• Terlindunginya nilai

budaya sebesar 5% pada

tahun 2018

5% 5% 5% 135 5% 150 5% 150 5% 150 5% 600

• Rasio bangunan cagar

budaya yang terevitalisasi

di Kota Cirebon

20% 20% 30% 35% 42% 50% 50%

1 17 17 Program pengelolaan

keragaman budaya

• Cakupan Gelar Seni (3 dari

4 kegiatan SPM)

100% 100% 825 100% 875 100% 925 100% 975 100% 1,025 100% 4,625

• Cakupan Kajian Seni

(jumlah kegiatan yang

dilaksanakan dibagi 8

kegiatan SPM

100% 100% 1,710 100% 3,620 100% 2,870 100% 2,990 100% 3,030 100% 14,220

Dinas Pemuda,

Olah Raga,

Kebudayaan dan

Pariwisata

Badan

Penanaman

Modal Pelayanan

Perijinan Terpadu

1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 Badan

Penanaman

Modal Pelayanan

Perijinan Terpadu

Dinas Pemuda,

Olah Raga,

Kebudayaan dan

Pariwisata

Program Penataan dan

Pelayanan Perijinan

1,525

Program Peningkatan

Iklim Investasi dan

realisasi investasi

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)• Cakupan fasilitas seni

(jumlah kegiatan yang

dilaksanakan dibagi 3

kegiatan SPM)

100% 100% 95 100% 135 100% 175 100% 185 100% 195 100% 785

• Cakupan tempat kesenian

(minimal 1 lokasi)

1 lokasi (55%) 1 lokasi

(60%)

1 lokasi

(65%)

1,500 1 lokasi

(70%)

1500 1 lokasi

(75%)

1,500 1 lokasi (80%) 1,500 2 lokasi 6,000

Program

Pengembangan

Kerjasama

Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Cakupan misi kesenian

minimal 1 kali/tahun

1 kali 1 kali 200 1 kali 200 1 kali 200 1 kali 200 1 kali 200 1 kali 200 Dinas Pemuda,

Olah Raga,

Kebudayaan dan

Pariwisata

1 18 Kepemudaan dan

Olah Raga


Peran Serta

Kepemudaan

Meningkatnya jumlah

pemuda yang memiliki

keterampilan ke-

upacaraan dan

kepemimpinan

150 orang 150 125 150 125 150 125 150 125 150 125 60000.00% 625 Dinas Pemuda,

Olah Raga,

Kebudayaan dan

Pariwisata


Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup

Pemuda

Jumlah pemuda yang


kewirausahaan dan

kecakapan hidup

0 50 orang 425 50 orang 80 50 orang 80 50 orang 530 50 orang 80 250 1,195 Dinas Pemuda,

Olah Raga,

Kebudayaan dan

Pariwisata

1 18 20 Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olahraga

Jumlah atlit yang

dibina/tahun dari 12

cabor

72 96 1,640 96 2,210 96 1,980 96 2,250 96 2,020 96 Dinas Pemuda,

Olah Raga,

Kebudayaan dan

Pariwisata1 18 21 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Olah Raga

Sarana olah raga skala

kecamatan yang

memenuhi standar pada

8 lokasi

- 1 1,800 2 1,650 1 1,650 2 1,650 2 1,650 4/7 8,400 Dinas Pemuda,

Olah Raga,

Kebudayaan dan

Pariwisata

1 19 Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri

Dinas Pemuda,

Olah Raga,

Kebudayaan dan

Pariwisata

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)1 19 16 Jumlah RW yg

melaksanakan siskamling

10% 15% 136.842 20% 136.842 25% 150.527 30% 165.579 50% 182.137 50% 771.927 Satuan Polisi

Pamong Praja

Jumlah tenaga linmas

tiap RT

1300/1358 1310/1358 200 1320/1358 220 1330/1358 242 1340/1358 266 1358/1358 293 1358/1358 293 Satuan Polisi

Pamong Praja1 19 17 Program

Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Jumlah PNS, pelajar dan

mahasiswa yg

memperoleh pembinaan

wawasan kebangsaan

300 orang 900 orang 200 1800

orang

300 2700

orang

300 3600

orang

300 4500 orang 300 4500 orang 8,400 Kantor Kesatuan

Bangsa dan

Politik Dalam

Negeri

1 19 19 Program

Pemberdayaan

Masyarakat untuk

menjaga ketertiban dan

keamanan

Jumlah kader

masyarakat bidang

kantrantibmas

0 orang 100 orang 137 200 orang 137 300 orang 151 400 orang 166 500 orang 182 500 orang 773 Satuan Polisi

Pamong Praja


Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Meningkatnya frekuensi

patroli lingkungan 3

kali/hari

1 kali patroli

dalam 1 hari

1 kali

patroli

dalam 1

hari

904 1 kali

patroli

dalam 1

hari

1174 2 kali

patroli

dalam 1 hr

1291 3 kali

patroli

dalam 1 hr

1420 3 kali patroli

dalam 1 hr

1562 3 kali patroli

dalam 1 hr

1,562 Satuan Polisi

Pamong Praja

1 19 25 Program Penegakan

Peraturan Daerah

Penurunan jumlah kasus

pelanggaran Perda dari 10

menjadi 5 kasus

10 kasus 9 kasus 380 8 kasus 400 7 kasus 440 6 kasus 484 5 kasus 583 5 kasus 2,287 Satuan Polisi

Pamong Praja

1 20 Otonomi Daerah


Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Tersedianya sistem

kesejahteraan pegawai

0% 50% 50 65% 50 80% 50 95% 50 100% 50 100% 250 Badan

Kepegawaian,

Pendidikan dan

Pelatihan1 20 20 Menurunnya jumlah atau

nilai temuan hasil

pemeriksaan 6%/tahun

94 temuan 94 1,695 88 1,495 82 1,760 76 1,620 70 1,925 70 temuan 8,495.00 Inspektorat

Kasus pengaduan yang

diselesaikan/ditindaklanj

uti dari 80% menjadi

100% pada tahun 2018

80% 80% 1591.941 85% 2342.9 90% 2,263.1 95% 2,038.2 100% 2,223.2 100% 2,223.2 Inspektorat

1 20 28 Program Pendidikan

Kedinasan

Rasio Aparatur yang

menduduki jabatan

struktural yang

sebelumnya telah

mengikuti diklatpim

60% 62% 2,095 64% 2,425 66% 2,935 68% 3,445 70% 3,950 70% 14,850 Badan

Kepegawaian,

Pendidikan dan

Pelatihan

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH

Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak

Kriminal

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)1 20 30 Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

Menurunnya 60% kasus

pelanggaran disiplin/

1000 PNS

9 kasus/ 1000

PNS

7 kasus/

1000 PNS

758 6 kasus/

1000 PNS

803 5 kasus/

1000 PNS

878 4 kasus/

1000 PNS

923 3 kasus/ 1000

PNS

968 3 kasus/ 1000

PNS

4,330 Badan

Kepegawaian,

Pendidikan dan

Pelatihan1 20 31 Program Penataan

Kelembagaan

Rasio Jumlah SKPD yang

disusun kebijakan peta

jabatan, standar

kompetensi/ Jumlah SKPD

se Kota Cirebon

81% 85% 400 89% 400 93% 400 97% 400 100% 400 100% 2,000 Sekretariat

Daerah


Pemerintahan

Terwujudnya kesepakatan

seluruh titik koordinat Pilar

Batas Utama (PBU)

18 titik 18 titik 620 - 620 - 620 23 titik 620 25 titik 720 25 titik 3,200 Sekretariat

Daerah


Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya

Kebakaran

Jumlah aparatur dan

masyarakat di tingkat

Kelurahan yang dilatih 300

orang /tahun

600 300 orang 350 300 orang 350 300 orang 350 300 orang 350 300 orang 400 2100 1,800 Kantor

Penangulangan

Bencana dan

Pemadam

Kebakaran

1 20 38 Program Optimalisasi

Pengelolaan Aset

Daerah

Opini penilaian BPK

terhadap keuangan dan

asset daerah menuju WTP

di tahun 2018

WDP WDP 300 WDP 325 WTP 350 WTP 375 WTP 400 WTP Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah1 20 39 Program Peningkatan

Kualitas Religius

Aparatur

Pelaksanaan jadwal

pengajian rutin bulanan di

SKPD

0% 75% 545 75% 610 100% 685 100% 760 100% 835 100% 3,435 Badan

Kepegawaian,

Pendidikan dan

Pelatihan1 20 40 Program Peningkatan

Kualitas Sarana

Peribadatan

Rasio sarana dan

prasarana peribadatan

yang memperoleh bantuan

dibandingkan dengan

jumlah sarana dan

prasarana peribadatan

seluruhnya

30% 75% 160 80% 190 85% 220 90% 250 90% 280 90% 1,100 Sekretariat

Daerah


Kompetensi

Keagamaan

Prestasi 3 besar tingkat

propinsi

peringkat 11 9 895 7 1085 7 1300 7 1510 6 1740 6 6,530 Sekretariat

Daerah

1 20 42 Program Kerukunan

Umat Beragama

Kasus bernuansa SARA 0 kasus 0 kasus 100 0 kasus 100 0 kasus 100 0 kasus 100 0 kasus 100 0 kasus 500 Kantor Kesatuan

Bangsa dan

Politik Dalam

Negeri

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)Program Peningkatan

Kapasitas Petugas

Pemadam Kebakaran

Prosentase Aparatur

Pemadam Kebakaran yang

memenuhi standar

kualifikasi 100%

30% 100% 400 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 400 Kantor

Penangulangan

Bencana dan

Pemadam

Kebakaran1 20 44 Program Peningkatan

Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Meningkatnya PAD 22.96% 15% 3,575 15% 3,000 15% 3,275 15% 3,602 15% 3,950 75% 17,402 Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan


Kualitas Penganggaran

dan Realisasi APBD

APBD tepat waktu 90% 100% 3,734.74 100% 4,183.23 100% 4,703.53 100% 5,309.06 100% 6,015.61 100% 23,945.2 Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan


Akuntabilitas dan

Transparansi APBD

Transparansi/publikasi

APBD

100% 100% 1,021.88 100% 1,105.80 100% 1,200.49 100% 1,307.79 100% 1,429.91 100% 6,065.87 Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

1 21 Ketahanan Pangan


Ketahanan Pangan

• Ketersediaan energi dan

protein perkapita

Terpenuhinya

kebutuhan

energi 1.894

k.kalori/hari dan

protein 49,03

gr/hari utk setiap

orang (86%)

1.914

k.klri/hr

49,59gr/h

(87%)

1.936

k.klri/hr

50,16gr/h

(88%)

1.958

k.klri/hr

50,73gr/h

(89%)

1.980

k.klri/hr

51,3gr/h

(90%)

1.980 k.klri/hr

51,3gr/h (90%)

1.980 k.klri/hr

51,2gr/h (90%)

• Penguatan cadangan

pangan

Cadangan

bahan pokok

(beras) untuk 1

tahun sebesar 0

ton (0%) dan

distribusi

pangan 50%

berupa raskin

57% 60% 60% 60% 60% 60%

6,475 Kantor

Ketahanan

Pangan

2,115 1,065 1,115 1,065 1,115

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)• Ketersediaan informasi

pasokan, harga, dan akses

pangan di daerah

Kelengkapan

data pasokan,

harga dan akses

pangan (80%)

87% 90% 90% 90% 90% 90%

• Stabilitasi harga dan

pasokan pangan

85% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

• Penanganan daerah rawan

pangan

Tertanggulangin

ya kelurahan

rawan pangan

(50%)

60% 60% 60% 60% 60% 60%

1 21 17 Program

Pengembangan

Penganekaragaman

Konsumsi dan

Keamanan Pangan

• Peningkatan Skor Pola

Pangan Harapan

Nilai angka

kecukupan gizi

melalui

konsumsi

keragaman

pangan: 79

(84%)

PPH 80

84%

PPH 81

85%

PPH 82

86%

PPH 83

87%

PPH 85 90% PPH 85 90%

• Pengawasan dan

pembinaan keamanan

pangan

Pembinaan

penanganan

dan promosi

keamanan

pangan (59%)

65% 67% 67% 70% 75% 80%

1 22 Pemberdayaan

Masyarakat Desa


Keberdayaan

Masyarakat Kelurahan

Terbentuknya posyantek di

5 kecamatan dan 2 wartek

0 5

posyantek

300 1 wartek

dan 1

paket

pameran

350 1 paket

pameran

dan 10

orang

kader yang

dilatih

400 1 wartek

dan 1

paket

pameran

450 1 paket pameran

dan 10 orang

kader yang dilatih

500 5 posyantek dan

2 wartek

2,000 Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak1 22 17 Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun

Kelurahan

Meningkatnya nilai

partisipasi masyarakat /

nilai bantuan RW

3% 4.40% 200 5.80% 200 7.20% 200 8.60% 200 10.00% 200 10% Badan

Pemberdayaan

Masyarakat

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

6,475 Kantor

Ketahanan

Pangan

485 485 510 510 2,500 Kantor

Ketahanan

Pangan

2,115 1,065 1,115 1,065 1,115

510

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)1 22 26 Program RW Bersih Rasio RW K3 10% 10% 200 20% 200 30% 200 40% 200 50% 200 50% 1,000 Kantor

Lingkungan Hidup

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Kelurahan

/Kecamatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

Pelayanan Pemerintahan

75% 76% 300 77% 300 78% 300 79% 300 80% 300 80% Kecamatan/

Kelurahan

1 24 Kearsipan

1 24 15 Program Perbaikan

sistem administrasi

kearsipan

Rasio SKPD yang tertib

administrasi kearsipan /

jumlah SKPD

3 / 52 SKPD 6/52 200 9/52 220 12/52 242 15/52 266.200 18/52 292.82 18/52 1,221 Badan

Perpustakaan

dan Arsip Daerah

1 24 16 Program Penyelamatan

dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

Jumlah arsip vital dan

statis

530 630

berkas

700 730

berkas

550 840

berkas

605 950

berkas

665.500 1060 berkas 732.05 1060 berkas 3,252.55 Badan

Perpustakaan

dan Arsip Daerah

1 25 Komunikasi dan

Informatika

1 25 17 Program Fasilitasi

Peningkatan SDM

Bidang Komunikasi dan

Informasi

Rasio SDM yang memiliki

sertifikat atau dilatih /

jumlah aparatur bidang

kominfo

60% 60% 475 70% 375 80% 275 90% 275 100% 275 100% 275 Dinas

Perhubungan,

Informatika dan

Komunikasi

1 25 21 Program

Pengembangan dan

Pengelolaan Sistem

Informasi

Tersedia dan

terintegrasinya Sistem

Informasi Manajemen

(SIM) sebagai sarana

penunjang peningkatan

kinerja aparatur

60% 60% 2250 70% 950 80% 1300 90% 1000 100% 1300 100% 1,300 Dinas

Perhubungan,

Informatika dan

Komunikasi

26 Perpustakaan

1 26 21 Program

Pengembangan

Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan

Perpustakaan tingkat RW 1 RW 1 RW, 1

Kelurahan

180 1 RW, 1

Kelurahan

200 1 RW, 1

Kelurahan

220 1 RW, 1

Kelurahan

242 1 RW, 1

Kelurahan

266.20 6 RW, 5

Kelurahan

1,108.20 Badan

Perpustakaan

dan Arsip Daerah

2 01 Pertanian

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)2 01 19 Program Peningkatan

Produksi Hasil

Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya produksi

tanaman pangan dan

hortikultura per hektare 3%

tiap tahun

5464 ton/ha 20% 2,250 20% 2,850 20% 2,950 20% 3,075 20% 3,035 6252 ton/ha 14,160 Dinas Kelautan

Perikanan

Peternakan dan

Pertanian2 01 24 Jumlah produksi daging 7,150 7,885 8,100 8,880 9,100

Daging sapi (ton) 300,000 320,000 340,000 360,000 380,000 400,000 400,000

Daging babi (ton) 40,000 42,000 44,000 46,000 48,000 50,000 50,000

Program Peningkatan

Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian/

Perkebunan,

peternakan, dan

perikanan;

Terbangunnya Sub

Terminal Agribisnis (STA)

tidak ada di renstra

Tidak tersedia 1 unit 1 unit Dinas Kelautan

Perikanan

Peternakan dan

Pertanian

2 02 Kehutanan

2 02 16 Program Rehabilitasi

hutan dan lahan

Terehabilitasinya lahan

kritis / penghijauan kota

188 haa 191 ha 450 194 ha 450 197 ha 450 200 ha 450 203 ha 450 203 ha 2250 Dinas Kelautan

Perikanan

Peternakan dan

Pertanian

2 04 Pariwisata

Program

pengembangan

pemasaran pariwisata

Meningkatnya kunjungan

wisatawan sebesar 5% dari

tahun sebelumnya

501,208 526,268 552,582 580,211 609,221 639,683 Dinas Pemuda

Olahraga

Kebudayaan dan

Pariwisata

2 04 16 Program

pengembangan

destinasi pariwisata

Obyek dan Daya Tarik

Wisata yang

dikembangkan

0 Kawasan 0

Kawasan

1,000 0

Kawasan

1,000 0

Kawasan

1

Kawasan

500 0 kawasan 6,390 1 kawasan 2,500 Dinas Pemuda

Olahraga

Kebudayaan dan

Pariwisata

Program

pengembangan

kemitraan

Jumlah kerjasama

kepariwisataan

2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 10 jenis Dinas Pemuda

Olahraga

Kebudayaan dan

Pariwisata

2 05 Kelautan dan

Perikanan


produksi perikanan

budidaya

Meningkatnya Produksi

Perikanan Budidaya

300 ton 309 ton 5,029 318 ton 5,357 327 ton 5,702.4 336 ton 6,045.2 345 ton 6,390.4 345 ton 28,524 Dinas Kelautan

Perikanan

Peternakan dan

Pertanian

Dinas Kelautan

Perikanan

Peternakan dan

Pertanian

Program Peningkatan

Produksi Peternakan

VIII-23


Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Kondisi Kinerja

Awal (2012)


Penanggung

jawab


tahun 2018

(10) (11)(1) (3) (5) (7) (8) (9)2 05 21 Prog. Peningkatan

produksi perikanan

tangkap

Meningkatnya Produksi

Perikanan Tangkap

4000 ton 4120 ton 545 4240 ton 640 4360 tno 735 4480 ton 830 4600 ton 950 4600 ton 2,750 Dinas Kelautan

Perikanan

Peternakan dan

Pertanian

2 06 Perdagangan


Pedagang Kakilima

• Jumlah PKL yang dibina

3% dari PKL yang terdaftar

300 PKL 300 PKL 300 300 PKL 300 400 PKL 350 400 PKL 350 400 PKL 350 1800 PKL 1,650

• Rasio PKL yang belum

menempati lokasi yang

telah ditetapkan

70% 64% 150 58% 150 52% 150 46% 150 40% 150 40% 750

• Jumlah Kawasan

Peruntukan bagi PKL

0 1 200 2 200 3 200 4 200 6 200 6 1,000

Dinas

Perindustrian

Perdagangan dan

KUKM

VIII-23


IX - 1

BAB IX

INDIKATOR PEMBANGUNAN KOTA CIREBON

Untuk mengukur keberhasilan (kegagalan) suatu proses pembangunan yang diselenggarakanoleh Pemerintah adalah dengan mengukur capaian target indikator ataupun variabelpembangunan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian indikator ini, dapat dilakukan secaratahunan maupun akhir periode RPJMD. Penetapan indikator dan targetnya diuraikan dengandua aspek sebagai berikut:

9.1 Indikator Makro

Indikator Makro merupakan suatu variabel yang memberikan petunjuk ataupun gambaransecara makro tentang dinamika perekonomian, perkembangan harga barang dan jasa yangdikonsumsi masyarakat, menjelaskan kependudukan, ketenagakerjaan, kesehatan danpendidikan, serta kemampuan sumber daya manusia.Ketersediaan data Indikator Makro sangat dibutuhkan dalam perencanaan/penyusunanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sekaligus sebagai bahan evaluasi hasilpencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.Sebagaimana kita fahami bersama bahwa dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaanyang merupakan perwujudan visi dan misi kepala daerah. Ukuran keberhasilan kepala daerahdalam melaksanakan pembangunan dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsungberdasarkan data Indikator Makro.Indikator Makro RPJMD Kota Cirebon 2013-2018 terdiri dari 14 (empat belas) komponenindikator. Data awal sebagai bahan untuk menentukan pencapaian target ke depan,merupakan seri data lima tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.Target pencapaian indikator selama lima tahun 2013-2018 diperoleh melalui perhitunganstatistik-proyeksi, yang hasilnya disajikan pada Tabel 9.1

9.2 Indikator Sasaran RPJMD

Penetapan indikator sasaran RPJMD diperoleh berdasarkan hasil rumusan tujuan dan sasarandari visi dan misi, sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu. Adapun target IndikatorSasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 9.2


IX - 2

Tabel 9.1 Target Indikator Makro Kota Cirebon 2013-2018

NO. INDIKATORTARGET

2013 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Laju Pertumbuhan Penduduk 1,06 1 0,94 0,88 0,82 0,76

2 Proporsi Penduduk Miskin 10,88 10,67 10,46 10,25 10,04 9,83

3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 56,17 56,72 57,27 57,82 58,37 58,92

4 Tingkat Pengangguran Terbuka 10,18 9,99 9,8 9,61 9,42 9,23

5 Angka Partisipasi Murni SD 99,45 99,54 99,63 99,72 99,81 99,9

6 Angka Partisipasi Murni SLTP 96,07 96,25 96,43 96,61 96,79 96,97

7 Angka Partisipasi Murni SLTA 72,59 72,68 72,77 72,86 72,95 73,04

8 Angka Putus Sekolah Tingkat SD 0,63 0,58 0,53 0,48 0,43 0,38

9 Angka Putus Sekolah Tingkat SLTP 4,02 3,79 3,56 3,33 3,1 2,87

10 Angka Putus Sekolah Tingkat SLTA 37,29 36,88 36,47 36,06 35,65 35,24

11 Angka Harapan Hidup 68,56 68,58 68,6 68,62 68,64 68,66

12 Angka Melek Huruf 97,094 97,111 97,128 97,145 97,162 97,179

13 Pengeluaran Per Kapita 9,964 10,101 10,238 10,375 10,512 10,649

14 IPM 76,84 72,92 73,22 73,52 73,82 74,12


"Terwujudnya Kota Cirebon Yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018"

Misi 1

Kondisi awal Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kondisi Akhir

2012 2014 2015 2016 2017 2018 20181.1 Meningkatkan nilai

keimanan dan ketaqwaan

pada aparatur

pemerintahan

1.1.1 Meningkatkan implementasi

nilai keimanan dan ketaqwaan

pada aparatur pemerintahan

1.1.1.1 Rasio SKPD yang

melaksanakan kegiatan

keagamaan secara rutin tiap

bulan dibagi seluruh SKPD

100%

0% 75% 75% 75% 100% 100% 100%

1.2 Meningkatkan nilai nilai

luhur keagamaan di

masyarakat

1.2.1 Meningkatnya kualitas sarana

prasarana keagamaan

1.2.1.1 Rasio tempat ibadah yang

memperoleh bantuan sarana

dan prasarana dibandingkan

dengan tempat ibadah yang

mengusulkan bantuan sarana

dan prasarana.

30% 75% 80% 85% 90% 90% 90%

1.2.2 Terwujudnya prestasi Kota

Cirebon dalam bidang

keagamaan

1.2.2.1 Prestasi lomba keagamaan 6

besar tingkat provinsi

peringkat 11

tingkat

propinsi

peringkat 9

tingkat

propinsi

peringkat 7

tingkat

propinsi

peringkat 7

tingkat

propinsi

peringkat 7

tingkat

propinsi

peringkat 6

tingkat

propinsi

6 besar tingkat

propinsi

1.2.3 Terciptanya suasana

kerukunan hidup antar umat

beragama yang harmonis dan

saling menghargai terhadap

ajaran agamanya masing-

masing

1.2.3.1 Tidak adanya kasus konflik

yang bernuansa agama

0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus 0 kasus

Tabel 9.2 Target Indikator Sasaran RPJMD

Mewujudkan Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Kota Cirebon yang Religius


IX - 3


Misi 2 : Meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yang efektif dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik, amanah, bersih, dan bebas dari KKN


2012 2014 2015 2016 2017 2018 Periode RPJMD2.1 2.1.1 2.1.1.1 Rasio SDM yang memenuhi

standar kompetensi jabatan

60% 75% 75% 75% 100% 100% 100%

2.1.1.2 Menurunnya kasus

pelanggaran disiplin PNS

sebanyak 20 % per tahun

7 kasus/1000

PNS

6 kasus/1000

PNS

5 kasus/1000

PNS

4 kasus/1000

PNS

3 kasus/1000

PNS

3 kasus/1000

PNS

3 kasus/1000

PNS

2.1.2 Terwujudnya tertib

administrasi keuangan SKPD

2.1.2.1 Opini penilaian BPK terhadap

keuangan dan aset daerah

menuju WTP di 2018

WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP


administrasi perencanaan

SKPD

2.1.3.1 Meningkatnya kesesuaian

APBD dengan dokumen

perencanaan 100 %

90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


administrasi kearsipan daerah

2.1.4.1 Meningkatnya jumlah SKPD

yang tertib administrasi

kearsipan

3/70 14/70 14/70 14/70 14/70 14/70 70/70

2.1.4.2 Meningkatnya arsip vital dan

arsip statis dari 530 arsip

menjadi 1.060 arsip

530 arsip digital 100 berkas 100 berkas 110 berkas 110 berkas 110 berkas 1060 arsip

digital

2.1.5 Terwujudnya pelayanan prima

dalam perijinan

2.1.5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat

dalam pelayanan perijinan

90%

75 poin 75 poin 78 poin 83 poin 87 poin 90 poin 90 poin

2.1.6 2.1.6.1 Meningkatnya nilai investasi

di Kota Cirebon

PMA (Milyar) 250 250 285 325 360 400 400

PMDN (Milyar) 400 425 470 510 555 600 600

2.1.7 Terwujudnya Pelayanan

Administrasi Kependudukan

2.1.5.1 Indeks kepuasan masyarakat

dalam pelayanan administrasi

kependudukan


Meningkatkan integritas

dan profesionalisme

aparatur daerah,

pencapaian target

pembangunan, serta

transparansi dan

akuntabilitas APBD


Terwujudnya aparatur daerah

yang memiliki integritas dan

profesional

Meningkatnya pertumbuhan

nilai investasi

IX - 4



2012 2014 2015 2016 2017 2018 2018

2.2.2 Terwujudnya sarana dan

prasarana organisasi

perangkat daerah yang

representatif

2.2.2.1 Jumlah bangunan gedung

pemerintahan dalam kondisi

baik

75% 76% 77% 78% 79% 80% 80%

2.3 Membangun suasana

pemerintahan yang

harmonis, mengayomi dan

komunikatif

2.3.1 Terwujudnya hubungan

pemerintahan dan masyarakat

yang harmonis

2.3.1.1 Meningkatnya indeks

kepuasan masyarakat

terhadap kinerja

pemerintahan


2.3.3 Tercapainya kesepakatan

penetapan batas daerah

dengan Kabupaten Cirebon

2.3.3.1 Seluruh titik koordinat Pilar

Batas Utama (PBU) disepakati

100 %

18 titik 7 titik 25 titik 25 titik (100%)

2.4 2.4.1 2.4.1.1 Tersedianya peraturan-

peraturan tentang

egoverment 100%

80 % ( 20

peraturan e

government)

84 % ( 1

peraturan e

government)

88 % ( 1

peraturan e

government)

92 % ( 1

peraturan e

government)

96 % ( 1

peraturan e

government)

100 % ( 1

peraturan e

government)

100 % (25

peraturan e

government)

2.4.1.2 Terpenuhinya infrastruktur

Teknologi Informasi dan

Komunikasi sebagai

penunjang pelaksanaan

kinerja aparatur 100%

30 Sistem yang

terbangun

34 Sistem yang

terbangun

38 Sistem

yang

terbangun

42 Sistem

yang

terbangun

46 Sistem

yang

terbangun

50 Sistem

yang

terbangun

50 Sistem yang

terbangun

Misi 3


2012 2014 2015 2016 2017 2018 20183.1 Meningkatkan wawasan

kebangsaan dan cinta

bangsa dan tanah air

Indonesia

3.1.1 Terwujudnya persatuan dan

kesatuan dalam ke-Bhineka

Tunggal Ika-an

3.1.1.1 Menurunnya kejadian

kriminalitas karena ras dan

agama 0 kasus


3.2 3.2.1 Terwujudnya masyarakat yang

sadar hukum

3.2.1.1 menurunnya rasio angka

kriminalitas dibanding jumlah

penduduk

24% 24% 22% 20% 18% 15% 15%

3.1.1.2 Menurunnya jumlah lokasi

rawan ketertiban umum 15%

setiap tahun dari 45 titik

45 titik 45 titik 40 titik 30 titik 20 titik 10 titik 10 titik

Tujuan Sasaran

Meningkatkan kedisiplinan

dan kesadaran hukum

masyarakat


Terwujudnya penataan sistem

manajemen dan proses kinerja

dilingkungan pemerintah kota

dengan mengoptimasikan

pemanfaatan teknologi

informasi

Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum

Indikator Sasaran

Mengembangkan

penyelenggaraan

pemerintahan yang

berbasis elektronik dalam

rangka meningkatkan

kualitas pelayanan publik

secara efektif, efisien,

transparan dan akuntabel

IX - 5


Kondisi awal Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kondisi Akhir2012 2014 2015 2016 2017 2018 2018

3.4 Meningkatkan peran serta

masyarakat dalam aspek

kebersihan, keindahan,

ketertiban dan keamanan

3.4.1 Terwujudnya RW K-3 3.4.1.1 Proporsi RW yang memenuhi

kategori K-3 sebanyak 50 %

10% 10% 20% 30% 40% 50% 50%

3.5 Meningkatkan tertib lalu

lintas dan perpakiran

3.5.1 Menurunnya titik rawan

kemacetan dan kecelakaan

3.5.1.1 Menurunnya jumlah titik

rawan kemacetan dan daerah

rawan kecelakaan

11 titik rawan

kemacetan

dan 5 titik

rawan

kecelakaan

10 titik rawan

kemacetan

dan 5 titik

rawan

kecelakaan

9 titik rawan

kemacetan

dan 4 titik

rawan

kecelakaan

8 titik rawan

kemacetan

dan 4 titik

rawan

kecelakaan

7 titik rawan

kemacetan

dan 3 titik

rawan

kecelakaan

6 titik rawan

kemacetan

dan 2 titik

rawan

kecelakaan

5 titik rawan

kemacetan dan

2 titik rawan

kecelakaan

3.6 Meningkatkan penataan

sektor informal untuk

mendukung ketertiban dan

keindahan kota

3.6.1 Tertatanya sektor informal 3.6.1.1 Rasio jumlah PKL yang

menempati lokasi di luar

ketentuan dibagi/jumlah PKL

seluruhnya 40%

70% 64% 58% 52% 46% 40% 40%

3.7 Meningkatkan daya tanggap

pemerintah dan masyarakat

terhadap situasi bencana

3.7.1 Meningkatnya daya tanggap

terhadap bencana

3.7.1.1 Tingkat waktu tanggap

kejadian bencana dan waktu

tanggap darurat bencana

Tingkat waktu

tanggap

kejadian

bencana 10

menit dan

waktu tanggap

darurat

bencana 7 hari

Tingkat waktu

tanggap

kejadian

bencana 10

menit dan

waktu tanggap

darurat

bencana 7 hari

Tingkat waktu

tanggap

kejadian

bencana 10

menit dan

waktu tanggap

darurat

bencana 7 hari

Tingkat waktu

tanggap

kejadian

bencana 10

menit dan

waktu tanggap

darurat

bencana 7 hari

Tingkat waktu

tanggap

kejadian

bencana 10

menit dan

waktu tanggap

darurat

bencana 7 hari

Tingkat waktu

tanggap

kejadian

bencana 10

menit dan

waktu tanggap

darurat

bencana 7 hari

Tingkat waktu

tanggap

kejadian

bencana 10

menit dan

waktu tanggap

darurat bencana

7 hari

Misi 4


2012 2014 2015 2016 2017 2018 20184.1 4.1.1 Terbukanya kesempatan yang

luas bagi masyarakat untuk

mengenyam pendidikan

4.1.1.1 Meningkatnya Lama Harapan

Sekolah pada usia max 18

tahun

13 tahun 14 tahun 15 tahun 16 tahun 17 tahun 18 tahun 18 tahun

4.1.1.2 Rata - rata lama sekolah (13

Tahun)

10,86 tahun

2011

11 tahun 11,5 tahun 12 tahun 12,5 tahun 13 tahun 13 tahun

4.2 Meningkatkan drajat


4.2.1 4.2.1.1 BOR (%) 65.72 80.64 80.64 81.44 79.81 80.6 80.6

LOS (hari) 4.23 4.26 4.3 4.35 4.39 4.48 4.48TOI (hari) 2.21 1.06 1.1 1.16 1.2 1.27 1.27BTO (kali) - 35.67 37.45 39.32 41.29 43.35 43.35

Sasaran Indikator Sasaran

Mengoptimalkan

pemerataan dan perluasan

akses pendidikan bagi

masyarakat

Meningkatkan kualitas sumber daya Kota Cirebon dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya derajat


Tujuan


IX - 6



NDR (kematian 48 jam/1000) 44 25 ‰ 23,75‰ 23,75‰ 22,56‰ 22,56‰ 22,56‰

GDR (kematian kasar/ 1000) 78 67,5‰ 60,75‰ 54,67‰ 49,20 ‰ 44,28‰ 44,28‰

Survey kepuasan

Pasien/Pelanggan

- 70% 75% 80% 85% 85% 85%

4.2.1.2 KK ber-PHBS (%) 55% 55% 60% 65% 70% 75% 75%Angka Kematian Ibu 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orang 3 orangAngka Kematian Bayi 50 bayi 50 bayi 50 bayi 50 bayi 50 bayi 50 bayi 50 bayiGizi Buruk <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1%Cakupan pelayanan

kesehatan dasar bagi

keluarga miskin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Indeks kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan

kesehatan (%)

75.67 75.67 76 76.5 77 77.5 77.50%

4.2.2 Terkendalinya laju

pertumbuhan penduduk

4.2.2.1 Meningkatnya Peserta KB

Aktif 75% di tahun 2018 dari

jumlah PUS

60% 63% 66% 69% 72% 75% 75%

4.3 Meningkatkan olah raga

prestasi

4.3.1 Terwujudnya prestasi olah

raga di tingkat propinsi

4.3.1.1 Meraih posisi 10 besar

tingkat propinsi di tahun

2018

peringkat 18 18 besar

tingkat

propinsi

- - - 10 besar

tingkat

propinsi

10 besar tingkat

propinsi

4.4 Mewujudkan Kota Cirebon

sebagai Kota Pusaka

4.4.1 Meningkatnya jumlah pusaka

budaya yang dilestarikan

4.4.1.1 Rasio keaktifan kelompok seni

budaya 50% di tahun 2018

dari 30% di tahun 2012

30% 30% 35% 40% 45% 50% 50%

4.4.1.2 Jumlah pusaka budaya yang

ditetapkan 80 Jenis (72

bangunan cagar budaya di th

2012)

72 74 76 78 80 80

4.5 Meningkatkan daya beli

masyarakat

4.5.1 Meningkatnya indeks daya beli

masyarakat

4.5.1.1 Indeks daya beli 62,35 tahun

2011

62.88 63.41 63.94 64.47 65 65

4.5.2.2 Meningkatnya kunjungan

wisatawan lokal dan

mancanegara 25% tahun

2018

355.967 orang 373,767 391,567 409,367 427,167 444,959 444.959 orang

4.6 Menurunkan jumlah

keluarga miskin

4.5.1 Menurunnya jumlah KK miskin 4.5.1.1 rasio KK miskin dibandingkan

dengan KK kota

30,24 % tahun 2010 29.19% 28.14% 27.09% 26.04% 25% 25%


IX - 7



4.7 Meningkatkan perlindungan

terhadap perempuan dan

anak

4.7.1 Menurunnya kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak

4.7.1.1 Menurunnya kasus 68 kasus 65 62 59 56 53 53 kasus

4.8 Meningkatkan kualitas

penanganan masalah


4.8.1 Tercapainya peningkatan

Penanganan Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

4.8.1.1 Jumlah peningkatan

penanganan PMKS 5% pada

tahun 2018

1%

(737 orang)

1%

(737 orang)

1%

(737 orang)

1%

(737 orang)

1%

(737 orang)

5%

(3.685 orang)

4.9 Meningkatkan

pengarusutamaan gender

4.9.1 Terpenuhinya kesetaraan

gender

4.9.1.1 Rasio gender diatas 30%

perempuan

30% 32% 34% 36% 38% 40% 40%

Misi 5


2012 2014 2015 2016 2017 2018 20185.1 5.1.1 Meningkatnya Proporsi

Pembiayaan Pembangunan

yang berasal dari Musrenbang

Kecamatan

5.1.1.1 Persentase kenaikan nilai

Musrenbang Kecamatan yg

diakomodir dalam APBD

sebanyak 5 % sampai akhir

tahun 2018 (kumulatif)

Rp. 15 milyar

rupiah atau

1,5 % dari nilai

total APBD

2.2% 2.9% 3.6% 4.2% 5.0% 5 % dari nilai

total APBD

tahun 2018

5.1.2 Meningkatnya Nilai Swadaya

Masyarakat dalam Stimulan /

Bantuan RW

5.1.2.1 Prosentase Swadaya

Masyarakat sebesar 10 %

terhadap jumlah bantuan RW

rata-rata 3 % 4.4% 5.8% 7.2% 8.6% 10.0% 10%

Misi 6


2012 2014 2015 2016 2017 2018 20186.1 Mewujudkan lingkungan

kota yang bersih, sehat,

hijau, nyaman dan

berkelanjutan bagi warga

6.1.1 Meningkatnya luasan dan

kualitas Ruang Terbuka Hijau

publik dan privat serta areal

permakaman

6.1.1.1 Meningkatnya luas ruang

terbuka hijau publik menuju

12 %

9.16% 9.16% 9.32% 9.48% 9.64% 9.81% 9.81%

dihapus dihapus dihapus dihapus dihapus dihapus dihapus dihapus

6.1.2 Terjaganya kelestarian fungsi

lingkungan hidup

6.1.2.1 Meningkatnya kualitas dan

akses informasi SDA dan LH

(rata-rata outcome)

82% 83.50% 85% 86.50% 88% 90% 90%

Meningkatkan keterlibatan

masyarakat dalam

perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasan

pembangunan


Indikator Sasaran

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan


Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup

Tujuan Sasaran

IX - 8



2012 2014 2015 2016 2017 2018 2018

6.1.2.3 Air sungai

(lokasi)Meningkatnya

pelayanan Konservasi SDA

(Rata-rata Outcome)

0% 20% 40% 60% 80% 100% 100%

6.1.2.4 Meningkatnya peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan hidup

(rata-rata outcome)

28% 38.40% 48.80% 59.20% 69.60% 80% 80%

6.1.3 Meningkatnya pengelolaan

sampah dan sumber sampah

secara terpadu dan

berwawasan lingkungan serta

peningkatan kapasitas TPA

6.1.3.1 Cakupan wilayah layanan

kebersihan dan

pengangkutan persampahan

sebanyak 80%

70% 72% 74% 76% 78% 80% 80%

6.2 6.2.1 6.2.1.1 Proporsi jalan dalam kondisi

baik 100%

96.80% 97.44% 98.10% 98.74% 99.38% 100.00% 100%

6.2.1.2 Proporsi jumlah jembatan

kondisi baik 100 %

90% 92% 94% 96% 98% 100% 100%

6.2.2 Tersedianya sistem jaringan

drainase yang tertata dengan

baik dalam mendukung upaya

pengendalian banjir, dan

dampak perubahan iklim

6.2.2.1 Berkurangnya Titik Rawan

Genangan Banjir dari 18 titik

menjadi 10 titik

18 titik 17 titik 16 titik 14 titik 12 titik 10 titik 10 titik

6.2.3 6.2.3.1 Cakupan pelayanan air

limbah domestik

92% 92% 94% 96% 98% 100% 100%

6.2.3.2 Jumlah jamban dan

septiktank 76, 45 % (65.766

Rumah Tangga)

65% 67.29% 69.58% 71.87% 74.16% 76.45% 76.45%

6.2.4 Tersedianya Sistem

Pengelolaan Air Minum

6.2.4.1 Cakupan pelayanan air

minum perpipaan

72% 72% 74% 76% 78% 80% 80%

6.3 Meningkatkan keserasian

pembangunan terhadap

Tata Ruang Kota

6.3.1 Terlaksananya pengendalian

pemanfaatan ruang kota yang

konsisten

6.3.1.1 Tingkat pelanggaran tata

ruang menurun 0 Kasus


Indikator Sasaran

Tersedianya sistem

pengelolaan jaringan air

limbah domestik secara

optimal

Meningkatkan kualitas dan

kuantitas infrastruktur

perkotaan

Tersedianya kualitas jaringan

jalan dan jembatan yang

mendukung akselerasi

pergerakan masyarakat

Tujuan Sasaran

IX - 9



2012 2014 2015 2016 2017 2018 2018

6.5 6.4.1 Meningkatnya kualitas

lingkungan perumahan

6.4.1.1 Berkurangnya kawasan

lingkungan permukiman

kumuh menjadi 0,46 %

122,66 ha

(3,21%)

105,14 ha

(2,76%)

87,61 ha (

2,30%)

70,09 ha (1,84

%)

52,59 ha

(1,38%)

35,05 ha (0,92

%)

17,52 ha

(0,46%)

6.4.2 Menurunnya jumlah rumah

tidak layak huni

6.4.2.1 Menurunnya jumlah rumah

tidak layak huni

18.456 rumah 18.016 rumah 17.576 rumah 17.136 rumah 16.696 rumah 16.256 rumah 16.256 rumah

6.4.3 Tersedianya sistem

transportasi perkotaan yang

terpadu dan memadai untuk

melayani pergerakan orang

dan barang

6.4.3.1 Cakupan wilayah pelayanan

angkutan umum

80% 82% 84% 86% 88% 90% 90%

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA

YUYUN SRIWAHYUNI P.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19591029 198603 2 007

Meningkatkan sarana

prasarana penunjang

perumahan rakyat dan

perhubungan


IX - 10

Documents

NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA ...bappeda.cirebonkota.go.id/.../2016/04/RPJMD-2015.pdf · NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH