BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS. BAB II Tesis Veronica (Final).pdf · 10 BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS A. Kajian Pustaka Dalam

10

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN

HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa

yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci

tentang variabel yang akan kita teliti,yaitu :

1. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan menurut ilmu sosiologi dan psikologi merupakan

suatu teori yang menekankan pada suatu proses sosialisasi dalam

mempengaruhi perilaku kepatuhan seseorang (Saleh, 2004). Teori

kepatuhan sendiri mengandung 2 (dua) perspektif, yaitu :

a. Perspekstif Instrumental

Mengasumsikan bahwa individu sepenuhnya didorong oleh

kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan

dalam tangible, insentif, dan penalti yang berhubungan dengan

perilaku.

b. Perspektif Normatif

Berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan

kepentingan pribadi mereka.

Seseorang cenderung akan mematuhi hukum jika dianggap sesuai

dengan kepentingannya dan sudah sesuai dengan komitmen norma-

http://digilib.mercubuana.ac.id/

11

norma internal. Komitmen normatif sesuai moralitas berarti mematuhi

hukum karena hukum tersebut dianggap suatu keharusan, sedangkan

komitmen sesuai legitimasi berarti mematuhi hukum karena ada paksaan

dari otoritas pembuat hukum.

Dalam bidang perpajakan, kepatuhan cenderung karena suatu

keharusan membayar pajak karena pengertian pajak sendiri merupakan

iuran kepada negara yang dipaksakan. Komitmen secara legitimasi pun

belum sepenuhnya bisa dijalankan karena peraturan-peraturan pajak saat

sekarang masih banyak celah-celah yang menjadi wilayah abu-abu (Grey

Area). Wajib Pajak menyadari mereka harus membayar pajak, namun

melalui manajemen pajak diupayakan membayar pajak seminimal

mungkin dengan memanfaatkan celah-celah kelonggaran hukum

perpajakan tersebut.

Patuh terhadap pajak dapat diartikan bahwa Wajib Pajak

berkewajiban taat terhadap undang-undang perpajakan. Menurut

Priantara (2011), dengan diundangkannya seluruh undang-undang

perpajakan dalam Lembaran Negara dan Ketentuan Peraturan Perpajakan

dalam Berita Negara mengandung arti bahwa masyarakat (Wajib Pajak)

harus sadar dan aktif untuk mencari tahu isi dan maksud dari ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.

Menurut Nasucha (2004), kepatuhan Wajib Pajak dapat

diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri,

kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),

kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan

kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.


12

Kriteria Wajib Pajak patuh pajakmenurut Keputusan Menteri

Keuangan No.544/KMK.04/2000 yang dijadikan indikator dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak

dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali

telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran

pajak.

3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di

bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

4) Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan

dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan,

koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak

yang terutang paling banyak 5% (lima persen).

5) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir

diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa

pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak

memengaruhi laba rugi fiskal.

2. Technology Acceptance Model (TAM)

Davis (1986) menyusun suatu model untuk menjelaskan

penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna teknologi

yang disebut Technology Acceptance Model (TAM). Dalam model ini,

Davis menggunakan TRA sebagai grand theory dalam memformulasi


13

TAM namun tidak mengadopsi semua komponen teori TRA. Davis

hanya memanfaatkan unsur “Attitude” dan ’Belief” saja, sedangkan

Normative Belief dan Subjective Norms tidak digunakannya.

Skema teori Technology Acceptance Model (TAM) tergambarkan

dalam Gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1. Technology Acceptance Model (Davis, 1986)

Menurut Davis dalam Ramdhani (2007) perilaku menggunakan TI

(Teknologi Informasi) diawali oleh adanya persepsi mengenai manfaat

(usefulness) dan persepsi mengenai kemudahan menggunakan TI (ease of

use). Kedua unsur ini bila dikaitkan dengan TRA adalah bagian dari

Belief. Davis mengartikan persepsi mengenai kegunaan (usefulness) ini

berdasarkan definisi dari kata useful yaitu capable of being used

advantageously, atau dapat digunakan untuk tujuan yang

menguntungkan. Persepsi kegunaan (usefulness) adalah manfaat yang

diyakini individu yang dapat diperolehnya apabila menggunakan TI.

Dalam konteks organisasi, kegunaan ini tentu saja dikaitkan dengan

peningkatan kinerja individu baik secara langsung atau tidak langsung

yang berdampak pada kesempatan memperoleh berbagai keuntungan

baik yang bersifat fisik atau materi maupun non materi.

Perceived usefulnessof technology

Perceived ease ofuse of technology

Attitide towardusingtechnology

Intentionto Behave

Behavior


14

Hal yang berbeda dengan persepsi kegunaan terhadap TI ini,

variabel lain yang dikemukakan Davis mempengaruhi kecenderungan

individu menggunakan TI adalah persepsi terhadap kemudahan dalam

menggunakan TI. Kemudahan (ease) bermakna tanpa kesulitan atau

terbebaskan dari kesulitan atau tidak perlu berusaha keras. Dengan kata

lain, persepsi mengenai kemudahan menggunakan ini menekankan pada

keyakinan individu bahwa sistem TI yang akan digunakan tidak

merepotkan atau tidak membutuhkan usaha yang besar pada saat

digunakan.

Persepsi kegunaan (Perceived usefulness) dan persepsi terhadap

kemudahan penggunaan TI (Perceived ease of use) mempengaruhi sikap

(Attitude) individu terhadap penggunaan TI, yang selanjutnya akan

menentukan apakah ia berniat untuk menggunakan TI (Intention). Niat

untuk menggunakan TI akan menentukan apakah orang itu akan

menggunakan TI (Behavior). Dalam TAM, Davis (1986) menemukan

bahwa persepsi kegunaan (usefulness) juga mempengaruhi persepsi

kemudahan penggunaan TI tetapi tidak berlaku sebaliknya. Dengan

demikian, selama individu merasa bahwa TI bermanfaat dalam tugas-

tugasnya, ia akan berniat untuk menggunakannya terlepas apakah TI itu

mudah atau tidak mudah digunakan. Dalam upaya mengungkap lebih

jauh mengenai saling hubungan antara persepsi terhadap kegunaan dan

persepsi kemudahan menggunakan TI ini, Davis et all (1989) melakukan

riset dengan cara menyajikan masing-masing 6 item seperti dalam tabel

tabel 2.1 berikut ini :


15

Tabel 2.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap TI

No Kegunaan (usefulness) Kemudahan (easy of use)

1 Bekerja lebih cepat Mudah dipelajari2 Kinerja Dapat dikontrol3 Produktivitas meningkat Jelas dan mudah dipahami4 Efektif Fleksibel5 Mempermudah Tugas Mudah dikuasai/terampil6 Kegunaan Mudah digunakan

Analisis Davis terhadap riset tersebut menunjukkan bahwa

persepsi individu terhadap kemudahan dalam menggunakan TI

berkorelasi dengan penggunaan TI saat ini dan keinginan untuk

menggunakannya di masa yang akan datang.

3. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) menggunakan asumsi dasar

bahwa manusia adalah makhluk yang rasional, artinya perilaku manusia

secara langsung juga secara langsung bergantung pada informasi-

informasi yang diterima secara sistematis. Perilaku yang dimunculkan

oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan

munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga factor penentu (Ajzen,

1991), yaitu :

a. Attitude toward the behavior, yaitu keyakinan yang menonjol yang

menyatakan bahwa perilaku memiliki beberapa atribut dan evaluasi

dari keyakinan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran

wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan

mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu

menyelenggarakan pembangunan negara.


16

b. Subjective norm, yaitu persepsi seseorang dengan melihat bahwa bagi

kebanyakan orang yang dianggap penting baginya, dirinya

harusatautidakharusmelakukansesuatu. Hal tersebut dapat

dihubungkan dengan kualitas system e-filing, dimana dengan adanya

system e-filing yang berkualitas maka akan meningkatkan wajib pajak

agar memilih perilaku taat pajak. Keadaan di sekeliling yang sadar

pajak juga mempengaruhi niat wajib pajak untuk taat pajak.

c. Perceived behavioral control, yaitu persepsi seseorang terhadap

sejauh mana tingkat kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan

suatu tindakan atau berperilaku. Faktor ini berkaitan dengan sanksi

pajak yang bertujuan untuk memaksa wajib pajak mematuhi peraturan

perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan

persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu

mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

4. Sistem e-filing

Dengan reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan

diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap

institusional Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban

perpajakannya sehingga diharapkan tax gap yaitu perbedaan tingkat

penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial akan

semakin kecil. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari institusi

pengumpulan pajak yaitu tercapainya penerimaan pajak dengan tax effort

yang optimal.


17

Beberapa determinan yang mempengaruhi kesediaan wajib pajak

untuk melakukan pembayaran pajak secara sukarela, yaitu :

a. Efektivitas administrasi pajak

b. Pertimbangan makro ekonomi seperti suku bunga dan tingkat inflasi

c. Rendahnya biaya kepatuhan pada sistem perpajakan yang ada.

d. Kewajaran dan keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak

e. Simplisitas ketentuan, tatacara, dan prosedur

f. Kualitas pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat wajib pajak

g. Dapat dipertanggungjawabkannya uang dari masyarakat wajib pajak.

Tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, murah dan akurat

merupakan harapan dari masyarakat, oleh Direktorat Jenderal Pajak

tuntutan pelayanan ini direspon dengan modernisasi administrasi

perpajakan, modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan DJP

pada dasarnya meliputi:

a. Restrukturisasi organisasi.

b. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi

komunikasi dan informasi.

c. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia. (Pandiangan,

2008)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak

dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), Direktorat Jenderal

Pajak melakukan pengembangan sistem pelaporan SPT dengan e-filing.

Sistem e-filing merupakan lanjutan dari penyampaian SPT dalam bentuk

elektronik SPT atau yang dikenal dengan e-SPT.


18

E-filing dibangun pada akhir tahun 2004 dan diresmikan pada

tahun 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah

peresmian e-filing Direktorat Jenderal Pajak mengadakan sosialisasi

kepada Wajib Pajak di seluruh Kantor Wilayah. Pengembangan lanjutan

e-filing dilakukan pada tahun 2009. Dari action plan Direktorat Jenderal

Pajak tidak ditemukan rencana pengembangan dan sosialisasi e-filing

selanjutnya dimasa yang akan datang.

Dasar hukum dari pelaporan SPT melalui e-filing pada awalnya

adalah KEP-05/PJ/2005 tentang tata cara penyampaian Surat

Pemberitahuan secara elektronik (e-Filing) melalui perusahaan

penyediaan jasa (ASP). Tujuan utama layanan pelaporan pajak ini adalah

untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via

internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat

melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib

pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya.

ASP seperti yang ada pada situs www.pajak.go.id yang telah

bekerjasama dengan DJP adalah sebagai berikut:

1) www.pajakku.com2) www.taxreport.web.id3) www.spt.co.id4) www.layananpajak.com5) www.pajakmandiri.com6) www.onlinepajak.com7) www.setorpajak.com8) www.laporpajak.com

Dari pengecekan yang dilakukan sampai tanggal 20 Oktober 2010

terhadap situs ASP diatas, hanya 4 situs yang masih aktif yaitu:


19

1) www.laporpajak.com2) www.pajakku.com3) www.spt.co.id4) www.layananpajak.com

Di dalam KEP-05/PJ/2005 tentang tata cara penyampaian Surat

Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (e-filing) melalui perusahaan

penyediaan jasa (ASP) tercantum Prosedur pelaporan SPT dengan e-

filing. Wajib Pajak masih diwajibkan mencetak, menandatangani dan

menyampaikan induk Surat Pemberitahuan beserta Surat Setoran Pajak

(apabila ada) dan dokumen lainnya yang wajib dilampirkan ke Kantor

Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung atau

melalui pos secara tercatat.

Seiring diterbitkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektornik maka Direktorat mengubah Tata

Cara penyampaian SPT secara Elektronik (e-filing) melalui Peraturan

Direktur Jenderal Pajak nomor PER- 47/PJ/2008 Dimana Wajib Pajak

sudah tidak lagi diwajibkan mencetak, menandatangani dan

menyampaikan induk Surat Pemberitahuan beserta Surat Setoran Pajak

(apabila ada) kecuali keterangan dan/atau dokumen lainnya yang harus

dilampirkan dalam SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

yang tidak dapat disampaikan secara elektronik ke Kantor Pelayanan

Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung.

Wajib Pajak yang ingin melaporkan SPT dengan e-filing harus

mendaftarkan diri menjadi anggota dari Application Service Provider

tersebut. Pendaftaran ini dipungut biaya oleh ASP yang bersangkutan


20

yang besarnya ditentukan oleh jenis layanan yang dipilih serta jasa yang

diinginkan oleh wajib pajak tersebut.

Secara keseluruhan garis besar pelaporan SPT dengan e-filing

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Langkah pertama yang harus dilakukan Wajib Pajak adalahmendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar untukmendapatkan e-FIN.

2) Setelah SPT diisi dengan program e-SPT, Wajib Pajak melakukankoneksi internet ke provider ASP dengan menggunakan komputerpribadi atau melalui warung internet.

3) ASP Provider mengirimkan data SPT tersebut ke Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak ASP yang dapat menerima SPT adalah ASPyang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan Direktorat JenderalPajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kemudian mengunduh data-dataSPT Wajib Pajak yang telah disampaian melalui e-filing ke KantorPusat DJP.

4) Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-47/PJ/2008 Dimana Wajib Pajak sudah tidak lagi diwajibkanmencetak, menandatangani dan menyampaikan induk SuratPemberitahuan beserta Surat Setoran Pajak (apabila ada) kecualiketerangan dan/atau dokumen lainnya yang harus dilampirkan dalamSPT dan Pemberitahuan

Beberapa istilah yang digunakan dalam sistem e-filing yaitu:

1) Penyedia Jasa Aplikasi (Application Service Provider) yangselanjutnya disebut ASP adalah perusahaan yang telah ditunjukdengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yangdapat menyalurkan penyampaian SPT dan PemberitahuanPerpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat JenderalPajak.

2) e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaianPemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yangdilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi(ASP).

3) e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yangdibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yangdisediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4) e-SPTy adalah data Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan WajibPajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak denganmenggunakan aplikasi e-SPTy yang disediakan oleh DirektoratJenderal Pajak.


21

5) Electronic Filing Identification Number (e-FIN) adalah nomoridentitas yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat WajibPajak terdaftar kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonanuntuk melaksanakan e-filing.

6) Digital Certificate (DC) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yangmemuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukanstatus subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yangdikeluarkan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

7) Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama,Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda TerimaElektronik (NTTE) dan Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA)serta nama Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), yang terterapada hasil cetakan SPT Induk dan Pemberitahuan Perpanjangan SPTTahunan.

8) Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital adalah informasielektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atauterasosiasi pada suatu informasi elektronik lain termasuk saranaadministrasi perpajakan yang ditujukan oleh Wajib Pajak ataukuasanya untuk menunjukkan identitas dan status yang bersangkutan.

Prosedur sistem e-filing adalah sebagai berikut :

a. Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT dan PemberitahuanPerpanjangan SPT Tahunan secara elektronik harus memilikiElectronic Filing Identification Number (e-FIN).

b. Electronic Filing Identification Number (e-FIN) diterbitkan olehKantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar berdasarkansurat permohonan Wajib Pajak.

c. Permohonan e-FIN dapat disetujui apabila alamat yang tercantumpada permohonan sama dengan alamat dalam database (Master File)Wajib Pajak di Direktorat Jenderal Pajak.

d. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan ataspermohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak untuk memperolehElectronic Filing Identification Number (e-FIN) paling lama 2 (dua)hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

e. Dalam hal Electronic Filing Identification Number (e-FIN) hilang,Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pencetakan ulang dengansyarat menunjukkan asli kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atau SuratKeterangan Terdaftar, atau bagi Pengusaha Kena Pajak dengan syaratmenunjukkan.

f. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan Electronic Filing IdentificationNumber (e-FIN) harus mendaftarkan diri melalui website pada satuatau beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang ditunjukoleh Direktur Jenderal Pajak.


22

g. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan memperoleh DigitalCertificate (DC) dari Direktorat Jenderal Pajak melalui PerusahaanPenyedia Jasa Aplikasi (ASP) dimana Wajib Pajak mendaftarkan diri.

h. Digital Certificate (DC) seterusnya akan digunakan sebagai alat yangberfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap prosespenyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunansecara elektronik (e-Filing) melalui suatu Perusahaan Penyedia JasaAplikasi (ASP) ke Direktorat Jenderal Pajak..

i. Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) harus mengirimkan:1) tata cara pelaksanaan e-filing;2) aplikasi dan petunjuk penggunaan e-SPT dan e-SPTy; dan3) informasi lainnya kepada Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri

j. e-SPT dan e-SPTy yang telah diisi dan dilengkapi sesuai denganketentuan serta dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangandigital disampaikan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajakmelalui suatu Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

k. Tanda Tangan Elektronik atau Tanda Tangan Digital adalah suatuinformasi elektronik yang di generate oleh Sistem Direktorat JenderalPajak.

l. Dalam hal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunanmenunjukkan adanya kewajiban pembayaran pajak, Wajib Pajak wajibmencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara pada e-SPT dane-SPTy sebagai bukti pembayaran yang telah divalidasi.

m. Apabila e-SPT dan e-SPTy dinyatakan lengkap oleh DirektoratJenderal Pajak, maka kepada Wajib Pajak diberikan Bukti PenerimaanElektronik.

n. Penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunansecara elektronik (e-filing) dapat dilakukan selama 24 (dua puluhempat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar WaktuIndonesia Bagian Barat.

o. SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yangdisampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu PenyampaianSPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang jatuh padahari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

p. Wajib Pajak wajib menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lainyang harus dilampirkan dalam SPT dan Pemberitahuan PerpanjanganSPT Tahunan yang tidak dapat disampaikan secara elektronik keKantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsungatau melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, atau melaluiperusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengirimansurat, kecuali SSP lembar 3 yang dibayarkan melalui Bank Persepsidan Nomor Transaksi Penerimaan Negara sudah dicantumkan dalame-SPT dan/atau e-SPTy, paling lama:1) 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir pelaporan SPT dan

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dalam hal SPT dan


23

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan disampaikan sebelumbatas akhir penyampaian;

2) 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian SPT danPemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik dalamhal SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunandisampaikan setelah lewat batas akhir penyampaiandengan suratpengantar;

q. Apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban, SPT danPemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan dianggap telah diterimadan tanggal penerimaan SPT sesuai dengan tanggal yang tercantumpada Bukti Penerimaan Elektronik.

r. Apabila kewajiban menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lainyang harus dilampirkan dalam e-SPT dan e-SPTy disampaikanmelalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat, atau melaluiperusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengirimansurat, tanggal penerimaan keterangan dan/atau dokumen lain yangharus dilampirkan dalam e-SPT dan e-SPTy adalah tanggal yangtercantum pada bukti pengiriman surat.

s. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Keterangan dan/ataudokumenlain yang harus dilampirkan dalam e-SPT dan e-SPTy dalamjangka waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dianggap tidakmenyampaikan SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.

t. Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) wajib memberikan jaminankepada Wajib Pajak bahwa SPT atau Pemberitahuan PerpanjanganSPT Tahunan beserta lampirannya yang disampaikan secaraelektronik dijamin kerahasiaannya, diterima di Direktorat JenderalPajak secara lengkap dan real time serta diakui oleh pihak WajibPajak dan Direktorat Jenderal Pajak.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Rahayu (2010)

kepatuhan adalah sebagai berikut :

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwaKepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh sertamelaksanakan ketentuan perpajakan”.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib

pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan

wajib pajak yang tinggi.Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban

perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.


24

Menurut Norman D. Nowak dalam Rahayu (2010) menjelaskan

bahwa : “Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan

kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di

mana:

1) Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua

ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan

2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas

3) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar

4) Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Menurut Nasucha dalam Rahayu (2010) menjelaskan bahwa

kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasikan dari kepatuhan dalam

mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat

pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak

terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.

544/KMK.04/2000 yang dikutip oleh Devano dan Rahayu (2010)

menjelaskan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak

dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan

yang berlaku dalam suatu negara.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang

patuh adalah wajib pajak yang sadar akan pajak, paham atas hak dan

kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak yaitu


25

melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar serta tepat waktu

dalam melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

Menurut Siti (2008) dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, menjelaskan bahwa “Wajib

Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan

pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Rahayu (2010) menjelaskan bahwa ada dua macam

kepatuhan, yaitu :

1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak

memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam

undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara

substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal”.

Tax evasion merupakan suatu fenomena yang sangat sulit untuk

diamatidan diteliti. Sulitnya pengamatan ini tidak terlepas dari sulitnya

mengontrol dan memverifikasi perilaku dari Wajib Pajak. Sebagai

ilustrasi, ketika menerima sebuah penghasilan/pendapatan, Wajib Pajak

harus memilih satu dari dua pilihan berikut:

1) Melaporkan actual income-nya sebagai pendapatan kena pajak (PKP).

2) Melaporkan PKP yang lebih rendah daripada actual income.


26

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini adalah

Harinurdin (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Perilaku

Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Beberapa kesimpulan dari hasil

penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, persepsi kontrol perilaku

tidak signifikan berpengaruh langsung pada kepatuhan pajak. Kedua,

persepsi kontrol perilaku mempunyai pengaruh positif yang signifikan

terhadap niat. Ketiga, kondisi keuangan mempunyai pengaruh positif

yang signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Keempat, kondisi fasilitas

perusahaan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap

kepatuhan pajak. Kelima, kondisi iklim organisasi mempunyai pengaruh

positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Keenam, niat

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Davis (1989) dalam penelitiannya yang berjudul “Perceived

usefulness, perceived ease of use and user acceptance of information

technology”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived usefulness

dan perceived ease of use berpengaruh signifikan terhadap penggunaan

sistem informasi. Menurut Davis (1989), manfaat (perceived usefulness)

adalah tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu teknologi

tertentu akan meningkatkan prestasi pekerjaannya. Kemudahan

(perceived ease of use) adalah derajat kepercayaan seseorang bahwa

dengan penggunaan suatu teknologi akan membebaskannya dari usaha.

Tsung-Lu et al., (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “An

Empirical Study of On-line Tax Filling Acceptance Model: Integrating

TAM and TPB”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap (attitude)

adalah faktor utama yang mempengaruhi pengisian pajak secara online,


27

dan sikap juga dipengaruhi oleh persepsi kegunaan (perceived

usefulness), persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use),

ekuitas pajak (tax equity), norma sosial (social norm) dan norma moral

(moralnorm). Model integrasi TPB dan TAM juga terbukti secara

empiris dapat menjelaskan penerimaan wajib pajak terhadap sistem

online tax filling.

Azmi dan Bee (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “The

Acceptance of the e-Filing System by Malaysian Taxpayer”. Hasil

penelitian tersebut menunjukan bahwa semua variabel berpengaruh

signifikan terhadap niat perilaku. Konstruk risiko dianggap memiliki

hubungan negatif dengan konstruk kegunaan dirasakan. Namun, tidak

ada hubungan yang signifikan antara risiko yang dirasakan dan persepsi

kemudahan penggunaan konstruksi.

Tresno, dkk. (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh

Persepsi Penerapan Sistem E-filing terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib

Pajak Badan dengan Perilaku Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening

dan Biaya Kepatuhan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung Jakarta Timur)”. Hasil

penelitian tersebut menunjukan bahwa persepsi penerapan sistem e-

filling, perilaku dan biaya kepatuhan secara parsial masing-masing

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, akan tetapi dalam

hal ini perilaku wajib pajak tidak bisa membuat hubungan tidak langsung

antara persepsi penerapan sistem e-filling terhadap tingkat kepatuhan

wajib pajak dan biaya kepatuhan juga tidak dapat memoderasi hubungan

antara persepsi penerapan sistem e-filling dengan tingkat kepatuhan

wajib pajak.


28

Penelitian tentang Pengaruh Persepsi Kegunaan dan Persepsi

Kemudahan Penggunaan terhadap hubungan antara persepsi penerapan

sistem e-filing dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan yang

dimediasi oleh perilaku Wajib Pajak dapat diringkas dalam tabel 2.2

berikut ini :

Tabel 2.2 DaftarPenelitian Sebelumnya

NoNama

Peneliti danTahun

JudulPenelitian Media Publikasi Hasil Penelitian

1 Harinurdin(2009)

PerilakuKepatuhanWajib PajakBadan

Bisnis&Birokrasi,Jurnal IlmuAdministrasi danOrganisasi.2009.Vol. 16, No. 2,Hal. 96-104.

Pertama, persepsikontrol perilaku tidaksignifikanberpengaruh langsungpada kepatuhan pajak.Kedua, persepsikontrol perilakumempunyai pengaruhpositif yang signifikanterhadap niat. Ketiga,kondisi keuanganmempunyai pengaruhpositif yang signifikanterhadap KepatuhanPajak. Keempat,kondisi fasilitasperusahaanmempunyai pengaruhpositif yang signifikanterhadap kepatuhanpajak. Kelima, kondisiiklim organisasimempunyai pengaruhpositif yang signifikanterhadap kepatuhanpajak. Keenam, niatmempunyai pengaruhyang signifikanterhadap kepatuhanpajak.

2 Davis(1989)

Perceivedusefulness,perceived easeof use and useracceptance ofinformationtechnology

MIS Quarterly,1989, VOl. 13,No. 3, pp. 319-340

Perceived usefulnessdan perceived ease ofuse berpengaruhsignifikan terhadappenggunaan sisteminformasi

3 Tsung-Lu etal., (2010)

An EmpiricalStudy of On-line

African Journalof Business

Sikap (attitude)adalah faktor utama


29

NoNama

Peneliti danTahun

JudulPenelitian

Media Publikasi Hasil Penelitian

Tax FillingAcceptanceModel:IntegratingTAM and TPB

Management,2010, Vol. 4, No.5, pp: 800-810

yang mempengaruhipengisian pajak secaraonline, dan sikap jugadipengaruhi olehpersepsi kegunaan(perceivedusefulness), persepsikemudahanpenggunaan(perceived ease ofuse), ekuitas pajak(tax equity), normasosial (social norm)dan norma moral(moralnorm). Modelintegrasi TPB danTAM juga terbuktisecara empiris dapatmenjelaskanpenerimaan wajibpajak terhadap sistemonline tax filling.

4 Azmi dan Bee(2010)

The Acceptanceof the e-FilingSystem byMalaysianTaxpayer

ElectronicJournal of e-Government,2010,Vol. 8 Issue1, Hal.13-22

Semua variabelberpengaruhsignifikan terhadapniat perilaku.Konstruk risikodianggap memilikihubungan negatifdengan konstrukkegunaan dirasakan.Namun, tidak adahubungan yangsignifikan antararisiko yang dirasakandan persepsikemudahanpenggunaankonstruksi.

5 Tresno, dkk.(2013)

PengaruhPersepsiPenerapanSistem E-filingterhadapTingkatKepatuhanWajib PajakBadan denganPerilaku WajibPajak sebagaiVariabelIntervening dan

ProsidingSimposiumNasionalPerpajakan.2013. Vol. 4,Hal.1-18

Persepsi penerapansistem e-filling,perilaku dan biayakepatuhan secaraparsial masing-masingberpengaruh terhadaptingkat kepatuhanwajib pajak, akantetapi dalam hal iniperilaku wajib pajaktidak bisa membuathubungan tidaklangsung antara


30

NoNama

Peneliti danTahun

JudulPenelitian

Media Publikasi Hasil Penelitian

BiayaKepatuhansebagai VariabelModerasi (StudiKasus padaKantorPelayanan PajakPratamaPulogadungJakarta Timur)

persepsi penerapansistem e-fillingterhadap tingkatkepatuhan wajib pajakdan biaya kepatuhanjuga tidak dapatmemoderasi hubunganantara persepsipenerapan sistem e-filling dengan tingkatkepatuhan wajibpajak.

B. Rerangka Pemikiran

Penerapan e-filing sebagai suatu langkah dalam modernisasi sistem

perpajakan di Indonesia diharapkan mampu memberikan layanan prima

terhadap publik sehingga dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak. Wajib

pajak yang puas akan dapat merubah perilakunya dalam membayar pajak,

akhirnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat berubah. Penelitian

terhadap kepatuhan pajak dapat menggunakan variabel perilaku wajib pajak

dilakukan berdasarkan kerangka model Theory of Planned Behavior (TPB)

atau perilaku yang direncanakan. Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan

perilaku kepatuhan wajib pajak.

Persepsi kegunaan adalah suatu tingkatan dimana seseorang

mempercayai bahwa penggunaan sebuah sistem akan mampu meningkatkan

kinerja, menambah tingkat produktifitas dan efektifitas. Dalam konteks

organisasi, persepsi kegunaan ini dikaitkan dengan peningkatan kinerja

individu yang berdampak pada kesempatan untuk memperoleh keuntungan-

keuntungan baik yang bersifat materi maupun non-materi. Pada konteks

penggunaan e-filing dapat diartikan bahwa penggunaan e-filing dapat


31

meningkatkan kinerja bagi wajib pajak yang menggunakannya. Seseorang

akan menggunakan e-filing apabila orang tersebut mempercayai bahwa e-

filing dapat memberikan manfaat dalam melaksanakan tugas atau

pekerjaannya. Oleh karena itu, tingkat persepsi kegunaan e-filing

mempengaruhi para wajib pajak untuk menggunakan e-filing tersebut,

sehingga menjadikan wajib Pajak patuh atas kewajibannya dalam membayar

pajak.

Kemudahan bermakna tanpa kesulitan atau terbebaskan dari kesulitan

atau tidak perlu berusaha keras. Dengan demikian, persepsi kemudahan

penggunaan ini merujuk pada keyakinan bahwa sistem tidak merepotkan atau

tidak membutuhkan usaha yang besar pada saat digunakan. Persepsi

kemudahan penggunaan atas e-Filingberarti bahwa wajib pajak tidak

membutuhkan usaha yang keras untuk dapat memahami bagaimana cara

melakukan pelaporan SPT melalui e-filing karena layanan tersebut mudah

untuk dipahami dan digunakan. Persepsi kemudahan penggunaan akan

mengurangi usaha wajib pajak dalam mempelajari seluk beluk melaporkan

SPT via e-filing. Jika seseorang merasa bahwa sistem yang ada mudah

digunakan, maka ia akan menggunakannya, sehingga kemudahan penggunaan

e-filing akan mempengaruhi sikap wajib pajak dalam menggunakan e-filing.

Suatu sistem yang digunakan menunjukkan bahwa sistem tersebut lebih

dikenal, lebih mudah dioperasikan dan lebih mudah digunakan oleh

penggunanya.

Davis (1989) mengembangkan model Technology Acceptance Model

(TAM) untuk meneliti faktor-faktor determinan dari penggunaan Teknologi


32

Informasi oleh pengguna. Menurut Davis, penggunaan Teknologi Informasi

dipengaruhi oleh minat (intention) pemanfaatan Teknologi Informasi. Dalam

penelitian Davis, minat ini dipengaruhi oleh perceived usefulness dan

perceivedease of use.

Tsung-Lu et al., (2010) melakukan penelitian dengan

mengintegrasikan Theory of Planned Behaivor (TPB) dan Technology

Acceptance Model (TAM) untuk meneliti tingkat penggunaan pengisian pajak

secara online (online taxfilling) di negara Taiwan. Penelitian tersebut

mengintegrasikan variabel-variabeldari dua teori tersebut, serta

menambahkan variabel baru berupa ekuitas pajak, norma sosial dan norma

moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap (attitude) adalah faktor

utama yang mempengaruhi pengisian pajak secara online, dan sikap juga

dipengaruhi oleh persepsi kegunaan (perceived usefulness), persepsi

kemudahan penggunaan (perceived ease of use), ekuitas pajak (tax equity),

norma sosial (social norm) dan norma moral (moralnorm). Model integrasi

TPB dan TAM juga terbukti secara empiris dapat menjelaskan penerimaan

wajib pajak terhadap sistem online tax filling.

Harinurdin (2009) menyatakan bahwa kontrol perilaku tidak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun niat

berperilaku sebagai variabel intervening memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lebih lanjut, kerangka dalam penelitian ini dapat ditunjukan oleh

gambar berikut:


33

Gambar 2.2 Model PenelitianC. Hipotesis

Dari rerangka pemikiran diatas maka peneliti menarik suatu hipotesa

sebagai berikut:

Ha1 = Persepsi penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap

perilaku wajib pajak

Ha2. = Persepsi penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap

tingkat kepatuhan wajib pajak

Ha3 = Perilaku wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak

Ha4 = Persepsi Kegunaan dapat memoderasi hubungan antara persepsi

penerapan sistem e-filing dengan tingkat kepatuhan wajib pajak

Ha5 = Persepsi Kemudahan dapat memoderasi hubungan antara

persepsi penerapan sistem e-filing dengan tingkat kepatuhan

wajib pajak

Lebih lanjut, hubungan antara teori, fenomena dan hipotesis dalam

penelitian ini dapat ditunjukan oleh gambar berikut:

Perilaku Wajib Pajak

Tingkat Kepatuhan WajibPajak

Persepsi Penerapan Sisteme-filing

Perceived usefulnessatau

Perceived ease of use


34

Gambar 2.3 Hubungan antara teori, fenomena dan hipotesis

Hipotesis :1. Persepsi penerapan sistem e-filing

berpengaruh terhadap perilaku wajibpajak

2. Persepsi penerapan sistem e-filingberpengaruh terhadap tingkatkepatuhan wajib pajak

3. Perilaku wajib pajak berpengaruhterhadap kepatuhan waji bpajak

4. Persepsi Kegunaan dapatmemoderasi hubungan antarapersepsi penerapan sistem e-filingdengan tingkat kepatuhan wajibpajak

5. Persepsi Kemudahan dapatmemoderasi hubungan antarapersepsi penerapan sistem e-filingdengan tingkat kepatuhan wajibpajak

Fenomena :1. Minat WPOP yang menyampaikan SPT tahunannya secara e-filing masih begitu

kecil dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di DJP2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dalam memenuhi kewajiban

perpajakan masih sangat rendah

RumusanMasalah :1. Apakah persepsi penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap tingkat

kepatuhan Wajib Pajak?2. Apakah persepsi penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap perilaku

Wajib Pajak?3. Apakah perilaku Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib

Pajak?4. Apakah persepsi kegunaandapat memoderasi hubungan antara persepsi

penerapan sistem e-filing dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak?5. Apakah persepsi kemudahan dapat memoderasi hubungan antara persepsi

penerapan sistem e-filing dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak?

LandasanTeori :1. Teori Kepatuhan2. Technology Acceptance Model (TAM)3. Theory of Planned Behavior (TPB)4. Sistem e-filing5. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel :1. Persepsi penerapan sistem e-filing2. Perilaku wajib pajak3. Persepsi Kegunaan4. Persepsi Kemudahan5. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

MetodePenelitian

HasilPenelitian

Kesimpulan


Documents

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS. BAB II Tesis Veronica (Final).pdf · 10 BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS A. Kajian Pustaka Dalam