BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN ... II.pdfmemuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan. Jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul

8

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN

HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka dan Penelitian Terdahulu

1. Toeri Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) didefinisikan

sebagai hubungan melalui kontrak dimana satu pihak (principal)

memerintahkan pihak lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa sebagai

perwakilan mereka. Principal juga mendelegasikan beberapa kewenangan

dalam pembuatan keputusan kepada agen, melalui pemberian kewenangan

tersebut Principal berharap bahwa agent yang mereka tunjuk dapat

mewakili kepentingannya. Principal dalam teori keagenan jensen dan

Meckling adalah pemilik perusahaan yang dalam hal ini adalah pemegang

saham dan kreditor, sedangkan agent adalah managemen yang langsung

ditunjuk atau dipekerjakan oleh Principal.

Agency theory berhubungan dengan penyelesaian masalah yang dapat

terjadi dalam hubungan agency. Masalah tersebut muncul akibat mahalnya

atau kesulitan principal untuk mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan

oleh agent. Permasalahan lainnya adalah terkait dengan pembagian risiko

yang timbul ketika principal dan agent memiliki sikap yang berbeda dalam

menghadapi risiko dan ketika ada perbedaan antara tujuan principal dan

http://digilib.mercubuana.ac.id/

9

agent. Agency theory dilandasi oleh tiga buah asumsi, yaitu asumsi

mengenai manusia (people), organisasi (organizations), dan informasi

(information) (Eisenhardt, 1989).

Dalam hubungan keagenan manajer sebagai pihak yang memiliki akses

langsung terhadap informasi perusahaan, memiliki asimetris informasi

terhadap pihak eksternal perusahaan, seperti kreditor dan investor. Dimana

ada informasi yang tidak diungkapkan oleh pihak manajemen kepada pihak

eksternal perusahaan, termasuk investor. Pemegang saham tentu ingin

mengetahui kinerja manajemen yang mereka tunjuk untuk menjalankan

operasional perusahaan yang mereka miliki. Dan bentuk pertanggung

jawaban manajemen terhadap pemegang saham berupa laporan keuangan.

Namun laporan keuangan yang diterbitkan langsung oleh manajemen tanpa

diaudit terlebih dahulu memiliki informasi yang kurang dapat diandalkan.

Hal ini dikarenakan manajemen akan berusaha “mempercantik” laporan

keuangan untuk mendapatkan insentif berupa bonus ataupun untuk

mengamankan posisinya sebagai pengelola perusahaan. Oleh karena itu

pemegang saham meminta manajemen untuk menerbitkan laporan keuangan

yang telah diaudit oleh auditor independen untuk memenuhi tanggung jawab

manajemen dan kebutuhan informasi pemegang saham dalam menilai

kinerja manajemen.

Menurut Barzegar dan Salehi (2008), teori keagenan dalam literatur,

hubungan badan biasanya akan ada dimana ada kontrak di mana satu pihak


10

yang disebut tindakan agen (manajemen) dan melakukan tugas yang

didelegasikan atas nama pihak lain yang disebut kepala sekolah

(stakeholder). Setiap kali konflik kepentingan muncul antara principal dan

agen, agen mungkin tidak bertindak dalam kepentingan terbaik dari kepala

sekolah karena itu, untuk menghindari hal tersebut, pihak ketiga biasanya

dipanggil untuk menengahi. Pihak ketiga ini adalah auditor eksternal.

Menurut Nelson dan Shukeri (2011) teori keagenan dianggap sebagai

teori yang relevan untuk penelitian ini karena menjelaskan dewan direksi,

komite kepemilikan dan audit direktur, dimana maisng-masing berfungsi

sebagai monitor mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan.

Mekanisme pemantauan mengacu pada praktek tata kelola perusahaan,

kinerja manajemen yang tepat dan proses pelaporan keuangan.

2. Kualitas Audit

Definsi kualitas audit telah banyak dikemukakan oleh banyak penelitian.

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas auditor

dalam (1) menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien, dan (2)

melaporkan pelanggaran.

Menurut Moizer (1986) dalam Nungky (2011) menyatakan bahwa

pengukuran kualitas proses audit terpusat pada kinerja yang dilakukan

auditor dan kepatuhan pada standar yang telah digariskan. Kane dan Velury

(2005) dalam Nungky (2011), mendefinisikan kualitas audit sebagai


11

kapasitas auditor eksternal untuk mendeteksi terjadinya kesalahan material

dan bentuk penyimpangan lainnya.

Kualitas audit menyangkut kepatuhan auditor dalam memenuhi hal yang

bersifat procedural untuk memastikan keyakinan terhadap keandalan

laporan keuangan (Prasita dan Adi, 2007). IAI menyatakan bahwa audit

yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar

auditing dan standar pengendalian mutu. Berdasarkan pernyataan tersebut,

dapat ditarik kesimpulan bahwa auditor dianggap memiliki kualitas audit

yang baik apabila dapat menemukan dan melaporkan pelanggaran atau salah

saji yang ada pada laporan keuangan dengan proses audit yang dilakukan

dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut Turkey & Willekens, (2008) kualitas audit biasanya

berhubungan dengan kemampuan auditor untuk mengidentifikasi salah saji

material dalam laporan keuangan dan kesediaan mereka untuk

mengeluarkan laporan audit yang tepat dan tidak bias berdasarkan hasil

pemeriksaan.

Secara konseptual, IAASB menyatakan bahwa ada tiga aspek

fundamental dari kualitas audit, yaitu input, proses, dan faktor-faktor

konteks. Masukan dalam kualitas audit memiliki dua dimensi : (1) atribut

pribadi akuntan publik dengan keahlian dan pengalaman indikator, nilai-

nilai etika dan pola pikir, (2) proses aduit dengan indikator keandalan

metode audit, efektivitas audit alat yang digunakan dan ketersediaan

dukungan teknis.


12

a. Standar Pelaporan Audit

1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah

disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia.

2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan

prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara

keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.

Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan auditor harus

memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang

dilaksanakan. Jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul

oleh auditor.

Dalam penelitian Nugroho (2018) kualitas audit diukur dengan

menggunakan opini audit menggunakan variabel dummy (kategori 0 untuk

Non Unqualified Opinion dan kategori 1 untuk Unqualified Opinion).


13

Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), opini audit ada 5

macam, yaitu :

a) Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion)

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan

keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,

posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ini adalah

pendapat yang dinyatakan dalam laporan auditor bentuk baku. Kriteria

pendapat wajar tanpa pengecualian antara lain: (1) Laporan keuangan

lengkap, (2) Tiga standar umum telah dipenuhi, (3) Bukti yang cukup

telah diakumulasi untuk menyimpulkan bahwa tiga standar lapangan

telah dipatuhi, (4) Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan

GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), (5) Tidak ada

keadaan yang memungkinkan auditor untuk menambahkan paragraf

penjelas atau modifikasi laporan.

b) Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan

(Modified Unqualified Opinion)

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan

suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam

laporan auditnya. Auditor menyampaikan pendapat ini jika: (1)

Kurang konsistennya suatu entitas dalam menerapkan GAAP, (2)

Keraguan besar akan konsep going concern, dll.


14

c) Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion)

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan

keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,

posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali

untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

d) Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion)

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak

menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas

entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia.

e) Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion)

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa

auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Opini ini

dikeluarkan ketika auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan

yang disajikan.

3. Reputasi Audit

Reputasi adalah budaya perusahaan yang menentukan perilaku

organisasi dan individu didalamnya. Balmer dan Greyser (2003)

menyatakan bahwa reputasi dibangun dari waktu ke waktu, berdasarkan apa


15

yang organisasi lakukan dan bagaimana anggota organisasi telah

berperilaku.

Reputasi sebuah perusahaan audit biasanya didasarkan pada kualitas

kerja, goodwill dan pengalaman dari sebuah perusahaan audit, dan standar

audit adalah pedoman yang menentukan bagaimana perusahaan harus

menampilkan transaksi dan peristiwa dalam laporan keuangan mereka dan

tidak murni aturan teknis tetapi mereka adalah hasil dari proses yang sangat

politis. (Horngren, 1973; Watts dan Zimmerman, 1978; dan Fogarty,

Hussein, dan Ketz, 1994).

Sucher, Moizer dan Zarova (1999) berpendapat bahwa reputasi

didirikan pada kualitas teknis dan fungsional dari perusahaan audit dan

reputasi ini hanya akan datang dari waktu ke waktu. Menurut Gregory dan

Jeanes (2007) menyatakan bahwa untuk mengukur reputasi itu sendiri, harus

didasarkan pada asumsi kualitas yang sulit untuk dievaluasi. Namun,

peneliti dapat menyimpulkan dari metode audit yang digunakan oleh

perusahaan audit. Perusahaan audit dapat dikelompokkan secara luas

menjadi dua (bereputasi dan tidak bereputasi), tetapi menurut Fuerman dan

Kraten (2008) beberapa penelitian tentang reputasi perusahaan audit telah

berhasil mengelompokkan perusahaan audit menjadi empat tingkatan

ukuran yang berbeda yaitu Big Eight / Six / Four , Sedang 2, Perusahaan

BPA Kecil, dan Perusahaan BPA Tunggal. Pengelompokan pertama adalah

yang terbesar dari semua karena Compustat Research Insight menunjukkan

bahwa 496 dari 500 perusahaan yang diaudit oleh grup. Kelompok kedua


16

terdiri dari BDOSeidman dan Grant Thornton (Cheng dan Reichelt 2007).

Kelompok ketiga terdiri dari perusahaan audit (tidak termasuk kelompok

sebelumnya) dengan dua atau lebih mitra, dan kelompok paling sedikit

terdiri dari praktisi tunggal atau perusahaan mitra tunggal (Fuerman dan

Kraten, 2008). Dalam Klein dan Leffler (1981), sebuah model untuk

kualitas endogen dirumuskan dan digunakan untuk menyelidiki reputasi

perusahaan dan kualitas audit. Mereka menegaskan dalam temuan mereka

bahwa perusahaan-perusahaan terkemuka memberikan kualitas tinggi

karena kuasi-sewa yang ingin mereka pertahankan dan takut kehilangan jika

mereka jatuh ke dalam godaan untuk menipu dan dengan demikian

memberikan laporan audit yang berkualitas rendah. Dengan kata lain,

perusahaan audit dengan reputasi memiliki afiliasi dengan kualitas tinggi

karena aliran pendapatan yang terhubung dengan audit dan akan melakukan

semua yang mereka mampu untuk mempertahankannya.

Beatty (1989) menyelidiki hubungan antara reputasi auditor dan IPO.

Menggunakan klasifikasi dua arah untuk reputasi proksi yang terdiri dari

Big Eight atau Non-Big Eight dan kompensasi yang diterima pada biaya

marjinal melakukan audit, ditemukan bahwa ada hubungan terbalik antara

reputasi auditor dan awal penawaran umum perdana. kembali. Secara

khusus, pengembalian awal yang rendah adalah efek yang dihasilkan dari

kualitas audit yang dirasakan terkait dengan reputasi perusahaan audit.

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa perusahaan audit yang telah

menghabiskan lebih banyak pada modal reputasi memiliki motivasi yang


17

lebih tinggi untuk mengurangi kesalahan dan kesalahan dengan demikian;

setiap informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan yang diaudit

oleh perusahaan-perusahaan ini diharapkan memiliki kualitas audit yang

lebih tinggi.

Reputasi auditor merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan

independensi auditor (Vanstraelen, 1999 dalam Saputri, 2012). KAP besar

identik dengan KAP yang bereputasi tinggi atau KAP Internasional. Dapat

dikatakan bahwa investor mempersepsikan auditor yang berasal dari big4

atau yang berafiliasi dengan kantor akuntan internasional memiliki kualitas

yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakterisitik-

karakteristik yang bisa dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, dan

pengakuan internasional. John (1991) dalam Shalicha (2012) menunjukkan

bahwa kualitas auditor meningkat sejalan dengan besarnya kantor akuntan

tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas laba yang dihasilkan oleh

suatu perusahaan.

Menurut Yuliana dan Aloysia (2004) Kantor Akuntan Publik di

Indonesia dibagi menjadi KAP the big four dan Kantor Akuntan Publik non

the big four. Adapun kategori Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi

dengan The Big Four di Indonesia, yaitu:

1) KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerja sama dengan KAP

Tanudiredja, Wibisana & Rekan.

2) KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja sama

dengan KAP Siddharta dan Widjaja.


18

3) KAP Ernst & Young, yang bekerja sama dengan KAP Purwantono,

Suherman dan Surja.

4) KAP Deloitte Touche Tohmatsu, yang bekerja sama dengan KAP

Osman Bing Satrio.

4. Corporate Governance

Berdasarkan Turnbull Report (Inggris, April 1999), corporate

governance didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal

perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan

guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan

meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka Panjang.

Di Indonesia, FCGI (2001) mengartikan corporate governance sebagai

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,

manajemen perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta

pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan

hak-hak dan kewajiban mereka, yaitu sebagai sebuah sistem yang

mengendalikan perusahaan.

Komite Cadbury mendefinisikan good corporate governance sebagai

sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan

mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh

perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan

pertanggungjawaban kepada stakeholder.


19

Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance)

merupakan struktur yang oleh stakeholder, pemegang saham, komisaris dan

manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan

tersebut dan mengawasi kinerja (OECD, 2003). Hal senada yang dijelaskan

didalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88

/PMK.06 /2015 tentang tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate

Governance) adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan

pengelolaan perusahaan perseroan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,

kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, untuk

pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang memperhatikan

kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan

usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik

yang berlaku umum.

Menurut PMK No.88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik di bawah Pembinaan dan Pengasawan Menteri

Keuangan, menyatakan bahwa: “Tata kelola perusahaan yang baik (good

corporate governance) adalah suatu sistem yang dirancang untuk

mengarahkan pengelolaan perusahaan perseroan berdasarkan prinsip-prinsip

transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan

kewajaran, untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha yang

memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam

penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-

undangan dan praktik-praktik yang berlaku umum.”


20

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tata kelola

perusahaan yang baik (good corporate governance) merupakan suatu

prinsip yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dengan berlandaskan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam PMK

No.88/PMK.06/2015 pasal (5), tata kelola perusahaan yang baik

berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan

informasi material dan relevan mengenai perusahaan;

b. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara

profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;

c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan

terlaksana secara efektif; pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di

dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-

undangan dan prinsip-prinsip korporat yang sehat; dan

d. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak

Perilangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan

peraturan perundang-undangan.

GCG Score


21

Good Corporate Governance diukur dengan menggunakan proksi GCG

Score yang didalamnya terdapat beberapa subindex yang dijadikan acuan

dalam menentukan skoring yang antara lain adalah :

1. Shareholder Rights / Hak Pemegang Saham (subindex A)

2. Boards of Directors (subindex B)

3. Outside Directors (subindex C)

4. Audit Committee and Internal Auditor (subindex D)

5. Disclosure to Investors (subindex E)

Menurut Black, Jang, dan Kim (2003) masing-masing ukuran dalam

subindex diberikan poin 1 jika terpenuhi, dan 0 jika tidak terpenuhi. Untuk

memperoleh skor GCG total maka digunakan rumus:

CGI = A + (B+C)/2 + D + E

Subindex A menjelaskan tentang variabel yang digunakan untuk

skoring hak para pemegang saham. Subindex B menjelaskan tentang

variabel yang digunakan untuk skoring dewan komisaris. Subindex C

menjelaskan tentang variabel yang digunakan untuk melakukan skoring

komisaris independen. Subindex D menjelaskan tentang variabel yang

digunakan untuk melakukan skoring terhadap komite audit dan audit

internal. Subindex E menjelaskan variabel yang digunakan untuk skoring

terhadap pengungkapan kepada investor.

5. Audit Lag

Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit merupakan hal


22

yang sangat penting, khususnya untuk suatu perusahaan. Menurut Lawrence

dan Briyan (1988) dalam Yugo Trianto (2006) definisi Audit Delay/Lag

adalah:

“Audit Delay adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit”.

Sedangkan menurut Subekti dan Wulandari (2004:3) Audit Delay

merupakan:

“Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit diterbitkan, yang mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan auditor”.

Maka dapat disimpulkan bahwa Audit Delay merupakan jangka waktu

penyelesaian audit suatu laporan keuangan antara tanggal laporan keuangan

sampai dengan tanggal auditan.

Menurut Afify (2009) ARL adalah satu indeks dasar efisiensi

pemeriksaan karena harus tepat waktu. Menurut Lee dan Jahng (2008) ARL

adalah periode waktu yang diambil dari keuangan akhir tahun perusahaan

untuk mengaudit tanggal laporan. Menurut Indriyani dan Supriyati (2012)

Audit Delay adalah perbedaan waktu antara akhir tahun fiskal dengan

tanggal diterbitkan laporan audit.

IASB Framework (2008) menganggap ketepatan waktu laporan

keuangan sebagai salah satu perhatian utama bagi pengguna akuntansi

(IASB, 2008, ayat QC22). Ketepatan waktu pelaporan keuangan mungkin

dipengaruhi oleh berapa lama audit dibutuhkan untuk diselesaikan. Laporan

tahunan hanya dapat diterbitkan setelah audir telah menyatakan opini audit


23

atas kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Akibatnya auditor sering

dibawah tekanan untuk meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk

menyelesaikan pekerjaan mereka. Namun, selalu ada kesenjangan antara

keuangan akhir tahun dan tanggal ketika informasi yang diaudit dilepaskan

ke publik. Kesenjangan ini disebut sebagai laporan audit lag (ARL), yang

didefinisikan dalam literatur sebagai periode yang diukur dalam jumlah hari

yang berlaku dari keuangan akhir tahun sampai dengan tanggal laporan

auditor. (Bonso n-Ponte; Escobar-Rodriguez , & Borrero-Dominguez, 2008;

Carslaw & Kaplan, 1991; Knechel & Payne, 2001; Mohamad Shafie, &

Wan-Hussin, 2010).

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian empiris terdahulu terkait topik, antara lain :

TABEL 2.1

RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

No. Nama

dan

Tahun

Penelitia

n

Judul Variabel

Yang

Digunakan

Metode

Analisis

Hasil Analisis

1. Nugroho (2018)

ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR INDUSTRI SEKTOR BARANG

Variabel

dependen :

• Kualitas Audit

Variabel

independen :

• Audit Tenure

• Ukuran KAP • Time Budget

Analisis regresi linear berganda

1)Ukuran KAP, dan Time Budget Pressure tidak berpengaruh signifikan pada kualitas audit. 2) Audit Tenure berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas audit.


24

KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2016)

2. Alim, Hapsari dan Purnawati (2007)

PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN ETIKA AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Variabel

dependen :

• Kualitas Audit

Variabel

independen :

• Kompetensi • Independensi • Etika

Auditor


1) Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 2) Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. 3) Interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

3. Ardini (2010)

PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, AKUNTABILITAS DAN MOTIVASI TERHADAP KUALITAS AUDIT

Variabel

dependen :

• Kualitas Audit

Variabel

independen :

• Kompetensi • Independensi • Akuntabilita

s • Motivasi


1) Penelitian ini memberikan bukti empiris untuk mendukung pengaruh kompetensi, independensi, akuntabilitas auditor dan motivasi auditor terhadap pelaksanaan audit secara parsial dan simultan).

4. Nadia (2015)

PENGARUH TENUR KAP, REPUTASI KAP DAN ROTASI KAP TERHADAP KUALITAS AUDIT

Variabel

dependen :

• Kualitas Audit

Variabel

independen :

• Tenur KAP • Reputasi

KAP • Rotasi KAP


Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Semakin lama masa jabatan, akrual diskretionari yang lebih tinggi, perusahaan yang diaudit oleh empat besar akuntansi perusahaan


25

memiliki akrual diskresioner yang lebih tinggi, dan perusahaan yang mengalami rotasi Akrual diskresioner yang lebih tinggi.

5. EF Giri (2010)

Pengaruh Tenur Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Reputasi KAP terhadap Kualitas Audit : Kasus Rotasi Wajib Auditor di Indonesia

Variabel

dependen :

• Kualitas Audit

Variabel

independen :

• Tenur KAP • Reputasi

KAP


Analisis data menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan secara negatif mempengaruhi kualitas audit. Jika tidak, reputasi perusahaan akuntansi tidak mempengaruhi kualitas audit. Penelitian ini diharapkan memberikan saran positif kepada Menteri Keuangan dalam menyelesaikan rancangan hukum akuntan publik.

B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan telaah

pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan

melalui suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :


26

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

C. Hipotesis.

1. Pengaruh Reputasi Audit terhadap Kualitas Audit

Reputasi auditor merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan

independensi auditor (Vanstraelen, 1999 dalam Saputri, 2012). KAP besar

identik dengan KAP yang bereputasi tinggi atau KAP Internasional. Dapat

dikatakan bahwa investor mempersepsikan auditor yang berasal dari big4

atau yang berafiliasi dengan kantor akuntan internasional memiliki kualitas

yang lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki karakterisitik-

karakteristik yang bisa dikaitkan dengan kualitas, seperti pelatihan, dan

pengakuan internasional. John (1991) dalam Shalicha (2012) menunjukkan

bahwa kualitas auditor meningkat sejalan dengan besarnya kantor akuntan

tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas laba yang dihasilkan oleh

suatu perusahaan.

Weiner (2012) menegaskan bahwa sebagian besar perusahaan dalam

menghadapi skandal akan beralih ke perusahaan dengan reputasi tinggi (Big

Four) karena persepsi mereka bahwa perusahaan dengan reputasi tinggi

menghasilkan laporan yang berkualitas karena mereka akan menghadapi


27

kehilangan lebih citra publik bila dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan yang berstatus reputasi kecil.

Efraim (2010) menyatakan bahwa KAP yang besar identik dengan KAP

yang memiliki reputasi tinggi. Artinya bahwa KAP yang besar cenderung

memiliki sumber daya yang banyak, teknologi yang canggih serta lebih

berpengalaman dalam menjalankan penugasan audit.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Rosseita (2009)

menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan KAP yang berukuran

kecil, KAP yang berukuran besar cenderung mempunyai kemampuan yang

lebih baik dalam melakukan audit, sehingga mampu menghasilkan kualitas

audit yang lebih tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan

Rosseita (2009) menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh positif

terhadap kualitas audit. Berdasarkan penjelasan di atas dirumuskan hipotesis

sebagai berikut :

H1 : Reputasi Audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

2. Pengaruh Corporate Governance terhadap Kualitas Audit

Menurut Zoysa dan Rudkin, (2010) studi empiris pada tata kelola

perusahaan dan pelaporan kualitas mengungkapkan bahwa mayoritas dari

mereka telah dilakukan di negara-negara dengan pasar modal maju, dan

studi yang dilakukan di negara-negara dengan pasar modal negara

berkembang sangat jarang. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk

penelitian sebelumnya secara teoritis dengan menempatkan hubungan ini ke


28

dalam konteks tertentu yang merupakan undang-undang keamanan

keuangan 2005-96 dalam suatu negara berkembang Arab yaitu Tunisia.

Mitchell et al. (2008) menemukan bahwa interaksi antara komite audit

dan auditor eksternal berpotensi dapat meningkatkan kualitas informasi

yang dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan eksternal.

Selanjutnya, interaksi komite audit dengan kualitas auditor eksternal

memberikan sejumlah peluang untuk menghargai apakah auditor

dikonfirmasi integritas dan objektivitas untuk membatasi perilaku

manajemen oportunistik seperti manajemen laba. Berdasarkan penjelasan di

atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Corporate Governance berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

3. Pengaruh Audit Lag terhadap Kualitas Audit

Masalah ketepatan waktu pelaporan keuangan telah menarik perhatian

dari profesional, badan-badan peneliti, lembaga regulator dan pengguna

informasi akuntansi sebagai karakteristik kualitatif informasi penting

akuntansi keuangan.yang tepat waktu. Informasi akuntansiakan

menyebabkan kepercayaan investor dan dengan demikian meningkatkan

efisiensi pasar (Leventis et al., 2005). Seperti yang disebutkan sebelumnya

pengguna laporan keuangan menganggap ketepatan waktu sebagai salah

satu kunci penentu kualitas audit (Leventis et al, 2005;.Al-Ajmi, 2008).

Ismail dan Chandlar (2003) dan Ahmada dan Kamarudin (2003)

menyatakan bahwa keterlambatan atas hasil laporan keuangan menyebabkan


29

terjadinya inefisiensi pasardan mengurangi relevansi informasi laporan

keuangan. Namun, dalam penelitian Herianti dan Suryani (2016) audit delay

berpengaruh negatif terhadap kualitas audit studi empiris pada perusahaan

perbankan. Berdasarkan penjelasan di atas dirumuskan hipotesis sebagai

berikut :

H3 : Audit Lag berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.


Documents

BAB II KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN ... II.pdfmemuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan. Jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul