18

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI, DAN MODEL

PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Corporate Governance Governance (GCG)

Istilah Corporate governance menjadi topik yang kerap dibahas dalam

beberapa kurun waktu terakhir akibat adanya fenomena krisis global Amerika

Serikat yang disinyalir menjadi titik awal dari kegagalan manajemen perusahaan.

Corporate governance atau tata kelola perusahaan mengacu pada seperangkat

aturan, lembaga dan praktik dengan meminimalkan biaya agensi serta selisih yang

diminimalkan biaya agensi sehingga dapat diperoleh keseimbangan antara output

sosial dan output perusahaan (Ararat dan Ugur, 2001; Toplu, Esra, 2011).

Corporate governance ini melibatkan serangkaian hubungan antara agensi, pemilih

saham serta pemangku kebijakan (OECD, 2015). Corporate governance juga

merupakan pendekatan yang mengacu pada tanggung jawab publik terhadap

manajemen bisnis yang mengemas pengelolaan antara masyarakat dan elemen

organisasi perusahaan. Bentuk corporate governance tertuang dalam beberapa

elemen meliputi akuntabilitas, responsibilitas, independensi, transparansi dan

keadilan. Elemen-elemen tersebut jika diselaraskan akan mencapai titik

optimalisalisasi dan keberlanjutan suatu perusahaan (Toplu, Esra 2011).

Dalam suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya konflik agensi yang

muncul akibat adanya gap kepentingan antara agensi dan pemilik modal. Corporate

governance ini muncul untuk meminimalisir serta meminimkan biaya agensi akibat

19

adanya penurunan harga saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Keberadaan

corporate governance ini dapat mengurangi kerugian dan risiko yang terjadi

melalui pengelolaan keuangan dan modal. Birgham dan Dave (2014) memaparkan

bahwa corporate governance ini dapat didefinisikan sebagai seperangkan atau

himpunan hukum, aturan, dan perosedur yang dapat mempengaruhi pengoperasian

perusahaan dan keputusan yang ditentukan oleh pemangku kebijakan (manajer atau

pimpinan). Dua bentuk kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan

meningkatkan kinerja perusahaan. Pertama kebijakan untuk mengurangi resiko

dengan ancaman pemecatan bagi manajer yang tidak mampu memaksimalkan nilai

sumber daya yang telah dipercayakan. Kedua, melalui kompensasi atau insentif

kepada manajer yang mampu memberikan kontribusi positif kepada kinerja

perusahaan.

Kebijakan corporate governance ini memiliki peran penting dalam mencapai

tujuan ekonomi yang lebih masive dan lebih luas sehingga dapat diperoleh

keberlanjutan dan keberlangsung usaha yang baik. Bentuk masukan dari corporate

governance ini berkaitan dengan kepercayaan investor, pembentukan modal dan

alokasi modal sehingga dapat diperoleh tujuan pengelolaan modal yang sesuai

dengan visi misi usaha. Kualitas corporate governance ini mempengaruhi biaya

perusahaan untuk mengakses pertumbuhan modal serta memperoleh kepercayaan

investor. Corporate governance yang baik akan meningkatkan keyakinan para

pemegang sahan dan pemangku kebijakan bahwa hak-hak mereka telah dilindungi

dan keberlangsungan investasi dan modal mereka dapat terjamin. Selain itu, adanya

corporate governance yang baik juga dapat meminimalisir biaya modal dan

20

memfasilitasi akses ke pasar modal, hal ini sangat penting dengan adanya

liberalisasi pasar modal global saat ini.

Kerangka kerja dari corporate governance harus menunjukkan transparansi

serta akuntabilitas yang adil sehingga akan dicapai alokasi sumber daya dan kinerja

usaha yang optimal serta efisien. Dalam pengelolaan perusahaan terdapat ketentuan

internal dan eksternal yang harus terkontrol dengan baik, ketentuan internal tersebut

memiliki empat komponen penting meliputi pemantauan kedisplinan oleh dewan

direksi; ketentuan penghargaan dan peraturan yang memengaruhi pengambilalihan;

rencana kompensasi; pemilihan struktur modal dan sistem kontrol akuntansi.

Sementara ketentuan eksternal mencakup hubungan perusahaan dengan lingkungan

luar seperti pengaturan lingkungan; persaingan di pasar produk, media serta

legitimasi.

1) Pemantauan kedisplinan oleh dewan direksi

Dalam konteks ini, pemegang saham merupakan pemilik perusahaan yang

memilih dewan direksi sebagai agensi untuk memantau dan mendisplinkan kinerja

jajaran manajemen perusahaan agar tetap pada koridor utama sesuai visi misi

perusahaan dan bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Ketika terjadi

penyelewengan atau perbedaan antara tujuan dan kinerja perusahaan, maka dewan

direksi berhak mendisplinkan manajemen. Bentuk pendisiplinan tersebut berupa

ancaman pemberhentian atau dapat berupa pengurangan kompensasi.

Namun pada beberapa kasus yang terjadi di Amerika Serikat yang

mengakibatkan terpuruknya ekonomi Amerika Serikat yang berdampak besar pada

perekonomia global ini dilatarbelakangi oleh kinerja dewan direksi yang gagal

21

memegang kepentingan pemiliki saham. Ini menjadi titik awal konflik yang terjadi

antara agensi dan pemilik saham. Adanya konflik kepentingan pada masing-masing

elemen perusahaan (pemegang saham, dewan direksi dan manajemen) sehingga

memunculkan ketidakpastian dan kurang optimalnya kinerja perusahaan.

2) Evaluasi Kinerja

Pengambilan alihan akibat konflik ini biasanya terjadi ketika manajer tikak

mampu memaksimalkan potensi keuntungan dari sumber daya yang menjadi

tanggungjawabnya. Sehingga perusahaan akan melakukan evaluasi dan

kemungkinan akan dilakukan pergantian posisi karena dimungkinkan akan sulit

untuk memperbaiki kinerjanya. Adanya diagram alur yang tidak jelas atau

menyimpang dalam aliran pemegang dan pembeli saham mengakibatkan

munculnya masalah yang kompleks sehingga perlu adanya evaluasi kinerja dewan

direksi dan manajemen yang bersangkutan.

3) Menggunakan kompensasi untuk menyelaraskan manajerial dan

kepentingan pemegang saham. Kompensasi atau bonus yang diberikan ini sebagai

bentuk apresiasi perusahaan terhadap kinerja direksi, manajerial dan elemen-

elemen lainnya dalam mencapai kinerja positif bagi perusahaan. Kompensasi atau

insentif ini berbasis stok baik dalam bentuk hibah atau opsi saham hibah lainnya.

Pemberian insentif atau konpensasi ini didasarkan pada faktor operasi jangka

pendek misalkan karena adanya pertumbuhan labar saham perusahaan selama 1

tahun, atau kinerja jangka menengah seperti pertumbuhan laba saham perusahaan

selama 3 tahun. Kompensasi berbasis saham seringkali dalam bentuk opsi. Secara

teori, opsi saham harus menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan

22

pemegang saham, serta dapat mempengaruhi manajer untuk berperilaku dengan

cara memaksimalkan nilai perusasahaan. Dalam praktiknya, ada dua alasan yang

mendasari hal tersebut tidak selalu tercapai dengan baik. Pertama, adanya unsur

semacam moral hazard yang ada dalam kompleks alur saham sehingga

memungkinkan terjadi penyimbangan harga saham yang akan berakibat pada

keterpurukan perusahaan dalam jangka panjang. Kedua, pemalsuan laporan

keuangan marak dilakukan pada tahun 2000an yang dilakukan oleh beberapa

eksekutif memberikan dampak negatif bagi kinerja saham perusahaan. Jatuhnya

harga saham ini meningkatkan hilangnya kepercayaan investor yang enggan masuk

perusahaan yang berakibat pada terancamnya kebangkrutan.

4) Pemilihan struktur modal dan kontrol sistem akuntansi. Keputusan struktur

modal dapat mempengaruhi perilaku manajerial seperti adanya peningkatan level

utang sehingga memungkinan kebangkrutan terjadi. Sehingga ancaman

kebangkrutan ini mengakibatkan perubahan perilaku manajerial. Sehingga dalam

hal ini perlu adanya kontrol sistem akuntansi sebagai salah satu bentuk dari

corporate governance melalui akuntabilitas secara konvensional. Dari ini dapat

diketahui bagaimana kinerja arus saham dan modal perusahaan serta dapat

terdeteksi kemungkinan penyelewengan yang merugikan perusahaan.

Dari keempat komponen ketentuan internal tersebut, terdapat ketentuan eksternal

yang meliputi lingkungan diluar perusahaan sebagai berikut:

1. Lingkungan regulasi dan hukum. Lingkungan regulasi / hukum termasuk

lembaga yang mengatur keuangan pasar. Dalam praktiknya, denda atau

hukuman yang dikenaikan kepada perusahaan yang melakukan penyelewangan

23

keuangan relatif kecil namun dapat berdampak pada reputasi perusahaan

sehingga memengaruhi nilai perusahaan. Lingkungan regulasi atau hukum juga

mencakup hukum dan sistem hukum di bawah lokasi perusahaan. Ini sangat

bervariasi dari satu negara ke negar lain. Beberapa studi menunjukkan bahwa

perusahaan yang berlokasi di negara-negara dengan perlindungan hukum yang

kuat bagi investor dan tata kelola perusahaan yang lebih kuat yang tercermin

dari akses yang lebih baik pada pasar keuangan, biaya ekuitas yang lebih

rendah, peningkatan likuiditas pasar, dan non sistematik pada volalitas

pengembalian saham.

2. Persaingan di Pasar Produk. Tingkat persaingan di pasar produk perusahaan

berdampak pada perusahaannya pemerintahan. Dalam perusahaan atau industri

besar yang memiliki banyak persaingan tidak mentoleransi adanya kinerja

CEO yang buruk sehingga kemungkinan terjadinya pergantian CEO leboh

rentan terjadi di industri yang memiliki kompetitif tinggi.

3. Media dan Litigasi. Tata kelola perusahaan, terutama kompensasi, adalah topik

hangat di media sehingga media dapat memiliki dampak positif dengan

menemukan atau melaporkan masalah perusahaan.

Bentuk corporate governance ini tidak hanya diterapkan pada perusahaan atau

organisasi yang memiliki tujuan utama keuntungan, namun juga dapat diterapkan

pada organisasi yang berorientasi pada tujuan kesejahteraan sosial untuk menjaga

keberlangsungan organisasi. Beberapa studi empiris telah banyak melakukan

penelitian terkait dengan corporate governance baik dalam organisasi berbasis

profit maupun non profit. Seperti studi empiris yang dilakukan oleh Griffen, et al.

24

(2014) dengan menyoroti kinerja perusahaan dalam menciptakan transparansi

untuk melihat kinerja corporate governance Dalam studinya menunjukkan bahwa

unsur budaya nasional memberikan pengaruh yang positif dalam menciptakan

transparansi perusahaan. Sementara Llopis, et al (2014) menyoroti bahwa etika dan

budaya pengelola perusahaan yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan.

Sehingga dalam konteks ini, subjek pengelola menjadi kunci utama dalam

mencipatakan good corporate governance. Studi empiris yang dilakukan oleh

Mosunova (2014) memamaprkan bahwa akuntabilitas merupakan komponen

penting dalam terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Akuntabilitas disini

dijabarkan secara kompleks tidak hanya meliputi pelaporan akuntansi secara

konvensional terkait keuangan perusahaan, namun juga moralitas pengelola

menjadi hal utama dalam mencipatakan akuntabilitas yang baik dalam suatu

organisasi atau perusahaan.

2.1.2 Akuntabilitas Organisasi Nirlaba

Pada dasarnya operasi NFPO (Not For Profit Organization) adalah bagian

penting dari setiap komunitas yang memberikan manfaat bagi anggota komunitas

dan terbentuk dari berbagai ukuran (CPA Australian, 2011). Operasi pada

komunitas ini berlandaskan prinsip kesejahteraan yang didasarkan pada penerimaan

hibah, sumbangan, penggalang dana dan penerimaan dana dari sumber utama. Pada

beberapa kasus, NFPO dilengkapi dengan aktifitas perdagangan dengan

manajemen keuangan yang baik serta memberikan kepastian tentang keberlanjutan

dan tujuan organisasi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Meskipun

profitabilitas bukanlah tujuan inti dari NFPO, perlu untuk memastikan bahwa

25

NFPO berkelanjutan, bermodal dan didanai dengan baik serta ada kepastian

keberlanjutan yang didasarkan pada penyumbang utama. Hal ini yang menuntut

mereka harus memiliki arus kas yang mendukung operasi dan berkontribusi untuk

mencapai tujuan sehingga manajemen keuangannya juga menjadi hal penting

terutama pada arus kas. Penerapan manajemen keuangan yang baik pada NFPO

akan memberikan tujuan strategis dengan cara yang sehat secara finansial serta

memberikan pada kepastian layanan bernilai sosial secara finansial yang sehat.

Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan suatu informasi yang dituangkan dalam

bentuk laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan wadah penyampaian informasi tentang

bagaimana organisasi beroperasi secara finansial. Lapoan berupa informasi

tersebut dapat dianalisis untuk menunjukkan area kekuatan dan kelemahan

keuangan. Laporan keuangan tersbut akan memuat kinerja organisasi dan

memungkinkan manajemen serta pemangku kepentingan lainnya untuk melihat

kekuatan dan kelemahan dengan memberikan ringkasan tertulis dari kegiatan

keuangan pada suatu periode tertentu. Hal ini sangat penting untuk NFPO karena

memungkinkan untuk menunjukkan kelayakan layanan yang disediakan, sehingga

mendorong dukungan masyarakat dan pemerintah untuk kelanjutan dan keberadaan

organisasi terkait. Komponen aset merupakan hal utama yang dibutuhkan untuk

pengoperasian suatu organisasi baik dalam bentuk aset lancar maupun aset tetap.

Secara keseluruhan pada NFPO, aset akan dipenuhi dari dana hibah, penggalangan

dana, donasi, aktifitas perdagangan serta dapat berupa pinjaman (CPA, 2012).

Terdapat tiga laporan yang mencatat informasi pada laporan keuangan antara lain:

26

1) Neraca (pernyataan posisi keuangan)

2) Penghasilan dan pengeluaran (laporan laba rugi atau pernyataan kinerja

keuangan)

3) Pernyataan arus kas (pernyataan tanda terima dan pembayaran).

Manajemen keuangan nirlaba atau non profit merupakan sistem manajerial

keuangan yang tidak mengutamakan keuntungan atau profit seperti manajemen

keuangan pada umumnya diperusahaan yang selalu didominasi oleh keuntungan

pemegang saham. Pada organisasi nirlaba (non profit) tujuan utama untuk

menyediakan beberapa kebutuhan secara sosial dan berkelanjutan sehingga konsep

profit sudah bergeser pada ranah kesejahteraan masyarkat (Carstensen, 2011).

Orientasi keuntungan yang bergeser menjadi orientasi kesejahteraan sosial ini tidak

memiliki fleksibilitas keuangan sehingga tergantung pada penyediaan sumber daya

yang tidak terlibat pada transkasi pertukaran profit sehingga penyedia diarahkan

pada layanan barang dan jasa sehingga muaranya pada sistem non profit.

Manajemen ini harus ditekankan pada penatagunaan sumber daya yang akan

disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan penganggaran sebagai bentuk

pertanggungjawaban. Pada laporan keuangan organiasi nirlaba ini lebih ditekankan

pada moral sosial untuk menuangkan tanggungjawab sosial sehingga bentuk

pertanggungjawaban berupa numerik belum mampu menggambarkan secara

gamblang akuntabilitas pada organisasi nirlaba ini. Pada sisi akuntabilitas

konvensional, pada umumnya alur keluar masuk kas tidak dapat diprediksi dengan

baik karena organisasi bergantung pada pendapatan penyedia sumber daya yang

tidak berharap untuk menerima layanan yang disediakan (Crastensen, 2011).

27

Berdasarkan konsep nirlaba, tujuan utama manajemen keuangan adalah untu

memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan harga saham

perusahaan yang melibatkan pemaksimalan laba yang disesuaikan dengan risiko

melalui peningkatan pendapatan atau mengurangi biaya, atau keduanya (Zietlow,

et al., 2007). Namun dalam konteks Non Profit Organization (NPO) atau biasa

disebut organisasi non laba, yang tidak ada pemegang saham, memiliki tujuan

memberikan layanan kepada masyaraakat secara umum yang membutuhkan (Jody,

1996). Krug dan Weinberg (2004), menggambarkan tujuan manajemen keuangan

untuk NPO untuk memastikan bahwa pendapatan dapat dipertahankan sambil

memberikan tujuan yang penting dan bermanfaat.

Pada studi empiris Copeland (1996) menyatakan bahwa NPO yang didanai

penyumbang memiliki tujuan utama pemaksimalan utilitas penyumbang, yaitu

untuk memastikan bahwa sumber daya yang disediakan oleh donor dimanfaatkan

dengan cara seefisien mungkin. Studi empiris berbeda ditunjukkan oleh Zietlow

dkk. (2007) yang dilakukan di Amerika Serikat melalui penggunaan 288 sampel

pada tahun 1992 dan 1994. Studi empiris menemukan bahwa 38,5% menyatakan

bahwa 'break-even' adalah tujuan keuangan utama mereka dengan 20,5% untuk

memaksimalkan pendapatan bersih, 11,8% untuk meminimalkan biaya akibat

munculnya kekhawatiran masa depan, sebesar 8,6% untuk menghindari resiko dan

memaksimalkan donasi sebesar 6,9%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan

utama NPO didominasi oleh keberlanjutan masa depan dan meminimasi defisit

dibandingkan memaksimalkan keuntungan. Perbedaan mendasar ini mungkin juga

28

menghasilkan perbedaan dalam praktek manajemen keuangan dalam pengaturan

NPO (Strydom dan Stephen, 2014).

Secara umum, manajemen keuangan dibagi menjadi tiga kategori inti, yaitu

struktur modal, penganggaran modal dan manajemen keuangan jangka pendek

(juga disebut sebagai manajemen modal kerja). Namun untuk NPO lebih

menekankan pada sumber eksternal dan pendapatan sendiri untuk pendanaan. Disisi

lain NPO juga tidak memiliki pemegang saham dalam organisasinya karena hanya

mengandalkan pendanaan sendiri dan eksternal, hal ini yang menjadikan modal

struktur pada NPO tidak menjadi komponen ekuitas substansial sehingga relevansi

teoritis terkait struktur modal pada NPO sangat terbatas. Berbeda dengan struktur

modal, sistem penganggaran modal ini melibatkan komitemen sumber daya yang

luas pada periode yang panjang sehingga hal ini memberikan kontribusi terhadap

keberlanjutan NPO (Gaertner, 1982). Sementara manajemen keuangan jangka

pendek untuk NPO melibatkan keputusan yang mempengaruhi aset dan kewajiban

saat ini, biasanya melibatkan uang tunai, arus masuk dan arus keluar yang terjadi

dalam periode kisaran 12 tahun yang akan datang dengan melibatkan manajemen

kas, persediaan dan piutang. Mayoritas NPO mengalami permasalahan manajemen

persediaan dan piutang karena kedunya cenderung tidak sigfinikan.

Proses penganggaran dan pengelolaan kas dan aset lain merupakan dua

bidang penting dalam manajerial nirlaba sehingga keduanya menjadi komponen

yang difokuskan. Fokus ini ditentukan oleh penatagunaan secara menyeluruh pada

kewajiban organisasi yang menerima dana dari masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat yang dirasa perlu. Sehingga hal ini menjadi tantangan untuk

29

organisasi nirlaba dalam melacak arus keuangan secara detail mengingat

keterbataan dana yang harus dibukukan secara detail sebagai bentuk

pertanggungjawaban.

2.1.3 Konsep Triple Bottom Line (TBL)

Konsep Triple Bottom Line (TBL) ini merupakan suatu konsep akuntabilitas

yang didasarkan pada pelaporan akuntansi bisnis sebagai suatu informasi yang

akuntabel dan transparan. John Elkington pada 1990 seorang konsultan bisnis

menciptakan istilah TBL untuk mendeskripsikan suatu hubungan ekonom,

lingkungan dan nilai sosial dari investasi yang kemungkinan di masa yang akan

datang akan bertambah melampaui garis keuangan perusahaan (Elkington, 1997).

Konsep ini memberikan implikasi bahwa suatu organisasi atau perusahaan harus

memprioritaskan kepentingan semua stakeholder yang memperoleh dampak dari

aktifitas daripada pemilik saham yang mengarah pada konteks keberlangsungan

(Felisia, 2014). Fokus utama dalam konsep TBL ini terdiri dari unsur sosial,

lingkungan dan ekonomi (Jackson, et al. 2011). Pelaporan ini didasarkan pada

prinsip bahwa perusahaan atau organisasi harus beroperasi untuk konsentrasi pada

efek total dari tindakan yang telah dilakukan baik positif maupun negatif (Wang

dan Lin, 2007).

TBL pada dasarnya merupakan seperangkat kesepakatan sosial, ekologi dan

ekonomi untuk mencapai keberlangsungan operasional suatu organisasi sehingga

dapat terjaga dan tidak merugikan pihak lain serta menyajikan informasi terkait isu-

isu keberlanjutan usaha. Konsep TBL memberikan dampak terhadap peningkatan

harapan (Ho dan Taylor, 2007) untuk menjaga keberlangsungan suatu organisasi

30

atau perusahaan melalui kerja sama yang baik antar komponen sosial, lingkungan

dan ekonomi demi mencapai kesepakatan bersama (Jackson, et al. 2011).

Pendekatan TBL ini bertujuan untuk menilai aset-aset dan leverage dengan lebih

akurat dan transparan sehingga modal dapat digunakan secara lebih efektif dan

efisien (Hammer dan Pivo, 2016). Selain itu, dalam memanggapi efek liberalisasi

dan globalisasi saat ini, konsep ini juga mendukung pembangunan berkelanjutan

yang menjadi visi ekonomi global melalui integrasi ekologi dan sosial.

Konsep TBL ini telah menjangkau berbagai sudut bidang pembangunan

ekonomi termasuk bisnis, perencanaan, keuangan, dan real estat yang terbukti dari

munculnya berbagai literature secara teoritis dan empiris. Selain itu aktifitas-

aktifitas praktis yang memunculkan eksistensi dari konsep TBL itu sendiri

(Hammer dan Pivo, 2016). TBL mengacu pada nilai ekonomi, lingkungan, dan

sosial dari investasi dan terkait dengan konsep pengembangan berkelanjutan.

Konsep ini berputar pada keseimbangan keseimbangan antara profitabilitas,

tanggung jawab sosial dan kesadaran lingkungan dan perusahaan harus berada pada

posisi yang menguntungkan (Atu, et al. 2013). Pada keseimpulannya, konsep TBL

ini fokus pada penjagaan stabilitas dan keseimbangan antara 3 komponen utama

dalam suatu organisasi yaitu komponen sosial, lingkungan dan ekonomi sehingga

keberlanjutannya dapat terus terjada dalam suatu organisasi (Atu, et al. 2013 dan

Alhaddi, 2015).

Beberapa studi empiris juga telah mengkaji penerapan konsep TBL

terhadap keberlanjutan suatu organisasi dan perusahaan. Kajian dari studi Fauzi, et

al (2010) bahwa konsep TBL ini digunakan sebagai pengukuran performa

31

perusahaan pada kinerja sosial, keuangan dan pengelolaan lingkungan. Studi Poots

(2004) yang menyoroti kasus terkait dengan TBL menyimpulkan bahwa konsep ini

membantu dalam mengukur risiko dalam manajemen baik dari sisi keuangan,

pendidikan, serta kondisi lingkungan untuk membangun suatu keberlanjutan usaha

yang efektif dan efisien dimasa yang akan datang. Konsep ini sangat penting

diterapkan terlebih pada ranah organisasi yang bersifat sosial seperti penerapan

pada manajemen sektor publik dimana sasaran yang dituju yaitu kesejahteraan

masyarakat seperti kajian empiris Ajiake (2015).

2.1.4 Konsep Modal Sosial

Modal sosial adalah konsep yang mencakup semua unsur norma dan

jaringan sosial sebagai media kerjasama antara individu dan

di antara kelompok individu (Putnam, 1993, Grafton, 2005; Nunko, 2017). Konsep

tersebut tertanam kuat dalam proses dan jalinan sosial yang melibatkan perasaan,

dan unsur batin lain sehingga tercipta kolaborasi kerja sama yang sesuai dengan

tujuan pembangunan. Modal sosial adalah suatu fenomena yang terjadi dalam suatu

kelompok dan individu yang berada pada tingkat kepercayaan, kohesi serta

kesepakatan tertentu pada lingkup tujuan yang dirumuskan bersama dalam

mengelola berbagai sumber daya (Nunko, 2017; Crona, Gelcich, & Bodin, 2017).

Modal sosial ini menjadi elemen penting bagi suatu lembaga atau organisasi karena

mampu menciptakan konsep kinerja yang inklusif sehingga dapat mengintegrasi

semua lini dalam satu tujuan (Abbey, Tomlinson, & Branston, 2016; Putnam, 1993;

Sacchetti & Sugden, 2003; Nunko, 2017). Menurut Narayan, (1999), modal sosial

didefinisikan sebagai norma dan hubungan sosial yang tertanam dalam struktur

32

sosial masyarakat yang memungkinkan orang untuk berkoordinasi baik dalam

bentuk tindakan dan perkataan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Beberapa pandangan lain memaparkan secara umum pengertian modal sosial

(sosial capital) seperti Olajide (2013), modal sosial adalah suatu konsep jaringan

hubungan sosial yang dicirikan oleh norma-norma kepercayaan dan timbal balik.

Inti dari modal sosial adalah hubungan sosial yang berkualitas yang dapat dideteksi

melalui kapasitas kelompok secara bersama sama memecahkan masalah secara

kolektif dengan koordinasi yang baik sehingga mencapai hasil yang saling

menguntungkan. Sederhananya, modal sosial dapat dipaham sebagai proses

tindakan sosial yang bersifat kolektif dengan koordinasi dan terarah untuk

mencapai berbagai macam hasil dari skala sosial yang berbeda beda.

Sementara menurut Bourdieu (1986) modal sosial adalah jumlah dari sumber

daya, aktual atau virtual, yang diperoleh kepada individu atau kelompok

berdasarkan memiliki jaringan yang tahan lama dari hubungan yang kurang lebih

dilembagakan dari kenalan dan pengakuan timbal balik. Coleman (1988)

mendefinisikan modal sosial berdasarkan fungsinya bahwa modal sosial merupakan

beragam entitas yang berbeda dan memiliki dua karakteristik umum yang terdiri

dari beberapa aspek struktur sosial dan memfasilitasi tindakan dan perilaku individu

dalam struktur komunitasnya. Defini lain oleh Putnam (1993) bahwa modal sosial

sebagai fitur organisasi sosial, sebagai jaringan, norma, dan kepercayaan yang

memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk manfaat timbal balik. Point pertama,

Putnam (1993) menghubungkan modal sosial ke tingkat kolektif meso seperti

asosiasi, komunitas, dan wilayah. Kedua, Putnam (1993) menyajikan modal sosial

33

sebagai solusi atas keraguan dari tindakan kolektif. Ketiga, Putnam menerapkan

modal sosial sebagai kerangka kerja untuk mempelajari kinerja lembaga, seperti

pemerintah daerah. Secara umum kerangka dan analisis penerapan modal sosial

dalam menejemen kolektif suatu permasalahan berguna sebagai jaringan, grup

pengguna dan struktur modal sosial baik secara formal ataupun informal, selain itu

juga sebagai norma atau aturan dan infromasi bagi suatu komunitas (Uphoff, 2000;

Pretty, 2002).

Konsep modal sosial Putnam (1996) berfokus pada fitur kehidupan sosial

yang memungkinkan peserta untuk bertindak bersama secara lebih efektif untuk

mengejar tujuan bersama. Sementara Coleman memeriksa penerapan modal sosial

untuk memfasilitasi akumulasi modal manusia secara khuusus. Putnam

menerapkan konsep pada skala sosiologis dan geografis yang lebih luas dari modal

sosial yang mendorong norma timbal balik yang kuat dan pada gilirannya menjadi

bahan penguat terciptanya kepercayaan sosial.

Maskell (2000) berpendapat bahwa modal sosial mengacu pada nilai dan

keyakinan yang dibagikan oleh warga dalam lingkup sehari-hari mereka yang

memberi makna dan memberikan desain untuk semua jenis aturan. Namun

munculnya modal sosial ini tidak secara sengaja muncul karena terciptanya sebagai

akibat dari akumulasi dari proses interaksi dan pembelajaran yang terjadi secara

alami dilingkungan masyarakat. Modal sosial ini diakumulasikan sebagai

konsekuensi yang tidak diharapkan dan bahkan tak terduga dari kegiatan ekonomi

saat individu melakukan interaksi di lingkungan kerja dan berbagai lingkungan

yang muncul akibat interaksi sosial.

34

Modal sosial memiliki beberapa atribut kunci yang membentuk kesimpulan

atau inti umum (Chou, 2006). Pertama, modal sosial adalah suatu modal sebagai

akumulasi saham berbagai aliran sehingga modal sosial memiliki nilai lebih dan

tidak hanya sekedar organisasi sosial namun memiliki kelebihan dan keunikan

sehingga memiliki kekuatan dalam mencapai tujuannya. Kedua, modal sosial sering

meningkatkan output dengan meningkatkan produktivitas sumber daya lain, seperti

sebagai modal manusia dan fisik. Ketiga, Modal sosial mungkin ada pada tiga

tingkatan yang terdiri dari tingkat mikro (dalam jaringan) perorangan atau rumah

tangga dan menciptakan eksternalitas dari adanya interaksi tersebut baik

eksternalitas negatif ataupun positif. Model dalam pembentukan modal sosial

terdiri dari; Model pertama, modal sosial yang dibangun dan interaksi atau

hubungan antara lingkungan internal terdekat seperti keluarga, kerabat, teman,

tetangga dan rekan kerja. Model kedua, model sosial menjadi mediator atau

perantara dalam membangun kepercayaan kolektif antar individu atau komunitas

yang membantu dalam pengembangan keuangan.

Sementara analisis modal sosial dalam tingkatan meso memberikan perluasan

modal sosial secara vertikal dan horizontal pada perilaku diantara entitas lain.

Sementara ikatan atau hubungan yang terintegrasi terjadi dalam suatu kelompok

dan memfasilitasi interaksi dan tindakan kolektif di dalamnya, menghubungkan

hubungan, memperkuat hubungan antara kelompok dan organisasi lainnya.

Kapasitas dan fungsi kunci modal sosial yaitu untuk memanfaatkan sumber daya,

ide, dan informasi dari lembaga formal di luar masyarakat, terutama negara

(Woolcock, 2002).

35

Secara lebih luas, modal sosial mencakup lingkungan sosial politik yang

membentuk sebuah struktur sosial dimana didalamnya memungkinkan tercipta dan

berkembangnya suatu aturan dan norma norma sosial yang menjadi pedoman bagi

suatu komunitas (Chou, 2006). Dalam konteks ini, modal sosial menjadi sebagaian

dari dimensi makro dengan integrasi hubungan dan struktur institutisional yang

formal seperti rezim politik, aturan hukum, sistem pengadilan, dan kebebasan sipil

dan politik. Pada tingkatan ini, modal sosial dapat mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi sebagai hasil interaksi antara jenis modal sosial yang memiliki struktur

sosial yang berbeda. Grootaert dan Van-Bastelaer (2002) menyebutkan bahwa

modal sosial struktural memfasilitasi akumulasi informasi dan pengambilan

keputusan melalui peran jaringan sosial yang didasarkan pada norma-norma atau

prosedur yang ada. Modal sosial kognitif mengacu pada aturan, norma, nilai,

kepercayaan, sikap dan keyakinan, serta merupakan konsep yang lebih subjektif

dan tidak berwujud. Modal sosial pertama sebagai modal institusional dan yang

kedua sebagai relasional modal. (Krishna, 2000).

Secara konseptual, peran hubungan sosial dalam suatu pembangunan

merupakan representatif penting dari pendekatan empiris sebelumnya sehingga

memiliki implikasi penting dalam penentuan kebijakan (Woolcock dan Narayan,

1999). Beberapa studi empiris pada 1990an memberikan sajian empiris yang

kontradiktif terhadap teori modal sosial dan implikasi peran hubungan sosial

Indonesia dengan pembangunan. Dalam kurun waktu 1950-1960a berbagai studi

empiris bahkan menunjukkan hasil kontradiktif bahwa hubungan sosial dan cara

hidup yang tradisional menjadi penghambat pembangunan. Sehingga Moore (1997:

289) memperoleh catatan kesimpulan yang fokus pada domain bahwa hubungan

36

sosial sebagai penghambat pembangunan menyimpulkan bahwa untuk

meminimalisir dan mereduksi hal tersebut serta merubah peran modal sosial

menjadi bekal pembangunan maka harus mengeliminasi komponen-komponen

pelengkap seperti filsafat kuno, cara pandang dan pola hidup kuno, institusi sosial

lama harus dirubah; ikatan kasta, keyakinan dan ras harus meledak; dan sejumlah

besar orang yang tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan harus memiliki

harapan untuk kehidupan yang lebih nyaman (Escobar 1995: 3).

Kemudian konsep modal sosial diturunkan pada ide-ide terbaru dengan

mengintegrasikan kerangka mikro dan makro (Woolcock ,1998 dan Narayan,

1999). Konsep tersebut dikembangkan dengan mengasumsikan bahwa ruang

lingkup mikro ini merupakan keterikatan pada hubungan sosial pada ikatan intra

komunitas dan ekstra komunitas. Sementara untuk ruang lingkup makro, mengacu

pada keterikatan hubungan negara dengan masyarakat dengan level kapasitas

organisasi yang lebih luas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep Woolcok

(1998) menekankan pada keterkaitan intra komunitas, luar komunitas dan

hubungan antara komunitas dengan institusi induk yaitu negara. Ilustrasi konsep

modal sosial dari Woolcok (1998) disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1

Konsep Modal Sosial dalam Ide Makro dan Mikro

Sumber: Woolcok dan Narayan (2000)

Terdapat dua dimensi penting dalam modal sosial pada tingkat komunitas atau

organisasi yang terdiri dari ikatan intra komunitas/organisasi yang kuat sehingga

37

terjadi interaksi yang mendukung pada setiap elemen dalam komunitas. Kedua

adanya jaringan atau ikatan dengan ekstra komunitas sebagai jembatan atau

mediator untuk membangun hubungan antara komunitas/ organisasi atau dunia luar.

Keduanya ini merupakan dimensi modal sosial yang harus melekat dalam suatu

komunitas. Modal sosial di masyarakat secara umum terdapat banyak karakteristik

dan kelompok. Beugelsdijk dan Smulders (2009) dan Knack dan Keefer (1997)

memproksi modal sosial dengan kepadatan kegiatan asosiasi, atau dengan kata lain

keanggotaan rata-rata per kapita dari sebuah asosiasi termasuk dari organisasi

masyarakat seperti organisasi agama, pendidikan, kegiatan budaya, dan kelompok

masyarakat lainnya yang bersifat sosial.

Modal sosial dapat menggambarkan luas dan sifat hubungan orang-orang

dengan orang lain, hubungan orang-orang dengan komunitas mereka, dan

hubungan antara orang-orang dan berbagai layanan, lembaga, dan sistem. Ini

merupakan konsep yang dapat digunakan untuk memahami hubungan antara

komunitas atau lembaga (Olajide, 2013). Konsep modal sosial secara langsung

terkait dengan konsep yang lebih luas seperti kohesi sosial, demokrasi,

kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan. Hal ini yang menjadi daya tarik kajian

sosial terlebih bagi para pengamat, analis sosial serta akademisi untuk mendapatkan

kajian empiris dalam perumusan dan implikasi kebijakan permsalahan sosial. Yang

terbaru saat ini bahwa konsep ini telah diadopsi dan dikembangkan dalam berbagai

pengembangan kapasitas dan strategi pengembangan masyarakat, baik secara

nasional maupun internasional. Hal ini menjadikan pengkayaan pada kajian sosial

38

serta dapat berkontribusi dalam membangun dan mereduksi masalah-masalah

sosial.

Berdasarkan hubungan antara pelaku atau aktor yang berada pada level yang

berbeda, modal sosial telah disajikan sebagai bonding, bridging, dan lingking

(Olijade, 2013). Menurut Woolcock dan Sweetser (2002) menyebutkan bahwa

ikatan modal sosial mengacu pada koneksi ke orang-orang seperti keluarga dan

ekkerabatan yang menjembatani dan konektor baik dalam intra maupun ekstra

komunitas sehingga mencapai sasaran yang diharapkan. Selain itu, modal sosial

juga sebagai konektor secara vertikal ke lembaga formal sehingga ikatan modal

sosial menjadi suatu hubungan yang homogen maupun heterogen dalam komunitas

maupun lintas komunitas baik dalam lembaga formal ataupun informal (Woolcock,

2001; Mayoux, 2001; ONS, 2001; Field, 2003). Pada ujungnya, ikatan ini akan

menjadi mediator modal sosial untuk mencapai resonansi dengan gagasan

Granovetter (1983).

Dalam pembangunan ekonomi, terdapat 4 perspektif pada modal sosial

(Woolcok dan Narayan, 2000) yang terdiri dari:

1. Perspektif Komutarian

Pandangan komunitarian ini menyamakan modal sosial dengan organisasi

tingkat lokal seperti asosiasi, klub, dan kelompok sipil. Pengukuran modal

sosial ini melalui kuantitas kepadatan kelompok dalam suatu komunitas

tertentu sehingga ketika kuantitasnya tinggi diasumsikan bahwa modal

sosial lebih baik dan kehadirannya memberikan kontribusi positif bagi

kesejahteraan masyarakat. Perspektif ini telah memberikan kontribusi

39

penting bagi analisis sosial terlebih pada masalah kemiskinan dengan

menekankan sentralitas ikatan sosial dalam membantu orang miskin

mengelola risiko dan kerentan.

2. Perspektif Jaringan

Pandangan ini menekankan pentingnya asosiasi vertikal maupun horizontal

antar individu serta hubungan di dalam maupun diluar entitas lain seperti

kelompokn komunitas atau organisasi. Pandangan ini menekankan pada

cara ikatan antar komunitas dalam berinteraksi dengan lintasan sosial.

Hubungan horizontal ini dapat dijadikan dasar untuk mengejar kepentingan-

kepentingan dalam lingkup sempit.

3. Perspektif Institusional

Pandangan institusional berpendapat bahwa vitalitas jaringan pada

komunitas dan masyarakat sipil sebagian besar merupakan produk dari

institusional politik, hukum, dan lingkungan. Pada perspektif komutarian

dan jaringa, umumnya menggunakan modal sosial sebagai variabel

independen, namun pada perspektif instutional, modal sosial bertindak

sebagai variabel dependen. Pandangan ini berpendapat bahwa kapasitas

kelompok sosial dalam bertindak dalam kepentingan kolektifnya sangat

bergantung pada kualitas lembaga lembaga formal yang ada. Dapat

disimpulkan bahwa kinerja suatu komunitas, organisasi, lembaga atau

negara ini bergantung pada koherensi internal yang ada dalam kelompok

mereka sendiri, kredibilitas, kompetensi serta akuntabilitas eksternal yang

harus dipaparkan sebagai wujud dari transparansi kinerja.

40

4. Perspektif Sinergi

Perspektif ini muncul sebagai akibat dari hasil karya-karya yang terintegrasi

dari jaringan dan kelembagaan. Perspektif ini mendorong perkembangan

sinergisitas pada aliansi profesionalis yang mengalami dinamika setiap

periodenya. Selain itu juga sebagai bentuk sinergisitas antara birokrasi dan

masyarakat sipil yang berada dalam lingkungan atau komunitas tersebut.

2.1.5 KonsepTrust (Kepercayaan) dalam Akuntabilitas

Kepercayaan telah muncul sebagai masalah penting dalam akuntabilitas bisnis

karena masyarakat telah menjadi kritis tentang nilai bisnis dalam beberapa tahun

terakhir. Menurut Glover (1995), menyebutkan bahwa interaksi komersial

diselidiki dan berusaha dideteksi secara lanjut dan kritis karena kebanyakan orang

menemukan moralitas pasar tidak memiliki korelasi dengan perilaku masyarakat.

Teori kepercayaan ini muncul akibat dari dinamika perilaku manusia yang tidak

dapat diprediksi secara berkelanjutan sehingga unsur kepercayaan anta agen juga

kemungkinan besar akan mengalami pergeseran pula. Teori kepercayaan untuk

hubungan bisnis ini muncul sebagai harapan bahwa tindakan agen dalam suatu

komunitas, organisasi atau institusi akan lebih banyak memberikan keuntungan

daripada kerugian (Gambetta, 1988). Kepercayaan ini menjadi salah satu instrumen

penting dalam mekanisme pasar sehingga akan menciptakan keseimbangan yang

diharapkan (Bhati, 2015). Teori kepercayaan ini memainkan peran penting dalam

suatu organisasi karena dianggap dapat menata dan mengarahkan perilaku agen

sehingga tatanan masyaraakat akan berfungsi lebih baik. Ericson (1968)

41

menganggap bahwa kepercayaan sebagai pusat unsur kepribadian yang sehat yang

secara sendirinya akan menciptakan keselarasan yang mengarah pada norma-norma

kebaikan.

Hill (2006) menganggap bahwa kepercayaan sebagai hal yang penting pada

sistem sosial sebagai pondasi dari berjalannya hubungan sosial masyarakat.

Munculnya kepercayaan baik secara vertikal dan horizontal ini dipercaya akan

mereduksi konflik yang terjadi akibat adanya saling kecurigaan, selain itu juga

dapat meningkatkan kinerja individu karena rasa percaya serta meningkatkan

komitment yang akan membawa pada peningkatan kinerja. Kepercayaan

memainkan peran penting dalam organisasi karena dianggap perlu untuk individu

dan masyarakat sehingga kehidupan dapat berjalan dengan baik. Ericson (1968)

menganggap kepercayaan sebagai pusat dari unsur kepribadian yang sehat.

Arrow (1974) menganggap bahwa kepercayaan sebagai hal yang penting pada

sistem sosial sebagai pondasi dari berjalannya hubungan sosial masyarakat.

Munculnya kepercayaan baik secara vertikal dan horizontal ini dipercaya akan

mereduksi konflik yang terjadi akibat adanya saling kecurigaan, selain itu juga

dapat meningkatkan kinerja individu karena rasa percaya serta meningkatkan

komitment yang akan membawa pada peningkatan kinerja (Zaheer, McEvily and

Perrone, 1996; McAllister, 1995; Ring dan Vandeven, 1994; (Kim dan Mauborgne,

1993). Selain itu kepercayaan mampu meningkatkan kinerja individu yang akan

bermuara pada peningkatan kinerja organisasi atau lembaga yang menaungi

individu. Beberapa studi empiris memaparkan bahwa kepercayaan dapat

42

meningkatkan promosi kerja sama antar organisasi dan meningkatkan komitmen

manajerial perusahaan (Bhati, 2015).

Konsep dan kunci dari teori kepercayaan sosial direkonstruksi atas dasar

teoritis dan praktik implementasi sosial masyarakat serta beberapa sejumlah

konteks akademis yang berhubungan secara langsung. Beberapa bentuk konsep

kepercayaan antara lain konsep kepercayaan dasar, kepercayaan interpersonal,

kepercayaan pribadi, kepercayaan antar pribadi umum dan kepercayaan antar

pribadi pada lingkup internal. Kepercayaan dapat didefinissikan sebagai suatu

fenomena sosial yang bersifat universal dan merupakan kapasitas sosial yang

diperoleh dari proses sosial. Beberapa ciri kepercayaan antara lain kepercayaan

dasar atau keamanan ontologis (Giddens 1990) merupakan kepercayaan yang

memiliki keterikatan kuat. Ketidak-percayaan diri sendiri, kecemasan, agresi

berlebihan dan karakter yang mencurigakan cenderung berakar pada kepercayaan

dasar. Kepercayaan interpersonal berkembang di atas fondasi kepercayaan dasar,

kapasitas untuk bergantung pada diri sendiri, orang lain dan dunia, dalam fase

sosialisasi berikutnya, dengan mengintegrasikan dimensi normatif dari aturan

hubungan sosial sebagai bentuk implementasi hakikat manusia sebagai makhluk

sosial atau homo sociologicus (Seligman 1997).

Kepercayaan interpersonal tertentu dicontohkan sebagai masyarakat

kekeluargaan (Putnam 1993) yang memaparkan bahwa hubungan dengan keluarga

dan kerabat didefinisikan oleh kesetiaan yang kuat, hampir tanpa syarat, sedangkan

dalam hubungannya dengan non-kerabat, norma kerja sama tidak menuntut

kejujuran, kepercayaan atau solidaritas dan pasti. Sementara masyarakat dengan

43

tingkat kepercayaan yang rendah dan sempit biasanya menunjukkan

ketidakpercayaan pada kelompok tertentu dan biasanya menunjukkan rasa

ketidakpercayaan yang tinggi pada individu diluar kelompok mereka sehingga

unsur primordialisme sangat kuat (Füzér, 2016).

Rekonstruksi teori kepercayaan sosial dengan tingkat kepercayaan sempit dan

rendah akan menimbulkan ketidakpercayaan yang tinggi terhadap individu lain

terutama individu diluar kelompoknya sehingga akan berdampak pada kepercayaan

antar pribadi dan kepercayaan institusional. Sementara kepercayaan interpersonal

yang menyeluruh akan mendominasi kepercayaan masyaraakat dengan tingkat

kepercayaan yang tinggi ini menunjukkan kepercayaan antar pribadi dalam suatu

lembagaan atau institusi (Putnam 1995, 1999). Berikut jenis modal sosial serta

jenis dan sumber kepercayaan yang mendasarinya.

Tabel 2.1

Jenis Modal Sosial dan Jenis serta Sumber Kepercayaan

Bonding Social Capital Bridging Social

Capital

Linking Social

Capital

Bentuk

kepercayaan

Kepercayaan

Interpersonal

Kepercayaan

Interpersonal Umum

Kepercayaan

Institusional dan

Interpersonal

Sumber

Kepercayaan

1. Kepercayaan dasar

2. Sosialisasi tidak

langsung (teman,

kerabat, keluarga).

3. Norma masyarakat

1. Kebiasaan kebdayaan

2. Sosialisasi tidak

langsung (Sekolah

dan tempat kerja).

3. Pengelaman

berkelompok

4. Pengajaran formal

5. Pekerjaan kelompok

1. Sosialisasi langsung

2. Pengalaman dengan

operability institusi,

sistem

3. Sosialisasi politik

44

Norma-

Norma

Kerjasama,

Sumber

Kepercayaan

1. Altruisme

2. Komitmen orang tua

3. Lampiran anak

4. Delitasi kemitraan

5. Kesetiaan pertemanan

6. Kekeluargaan,

kekeluargaan, agama,

kesetiaan komunitas

etnis

7. Timbal balik

1. Kepercayaan

2. Kejujuran

3. Keandalan

4. Reputasi baik

5. Niat baik

6. Pengakuan

7. Timbal balik

Aturan legal sebagai

berikut:

1. Kompetensi

2. Keahlian

3. Tanggung jawab

4. Prestise

5. Menghormati otoritas

6. Menghormati tradisi

7. Ekuitas

Ciri-Ciri

Kepribadian

1. Percaya diri

2. Mengatasi keterampilan

3. Tegas

4. Keterikatan, komitmen

1. Kejujuran

2. Toleransi

3. Sopan santun

4. Kesabaran

5. Kapasitas untuk

kerjasam

6. Sociability spontan

7. Otonomi moral

1. Integritas

2. Kredibilitas

3. Kompetensi subjektif

Sumber: (Füzér, 2016)

2.2 Kerangka Berpikir

Implementasi manajemen keuangan dan akuntabilitas merupakan praktik

yang penting dilaksanakan oleh suatu organisasi baik yang bersifat bisnis maupun

non-profit. Problematika manajemen keuangan serta akuntabilitas yang terjadi

dalam organisasi pada dasarnya timbul karena adanya keinginan untuk

mementingkan diri sendiri (perilaku opportunistic) dan tidak memberikan

informasi yang seharusnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut

juga terjadi pada organisasi yang bersifat non laba yaitu subak. Subak adalah suatu

masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sosio-agraris-religius, yang

merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di lahan sawah.

45

Studi Sutawan et al (1986) menyebutkan peran penting gatra religious

dalam sistem irigasi subak. Kajian gatra religious tersebut ditunjukkan dengan

adanya satu atau lebih pura Pura Bedugul (untuk memuja Dewi Sri sebagai

manifestasi Tuhan selaku Dewi kesuburan), disamping adanya sanggah pecatu

(bangunan suci) yang ditempatkan disekitar bangunan sadap (intake) pada setiap

blok/komplek persawahan milik petani anggota subak. Gatra religious pada sistem

irigasi subak merupakan cerminan konsep Tri Hita Karana (THK) yang pada

hakekatnya terdiri dari parhyangan, palemahan, dan pawongan.

Gatra parhyangan oleh Sutawan et al (1986) ditunjukkan dengan adanya

pura pada wilayah subak dan pada setiap komplek/blok pemilikan sawah petani,

gatra palemahan ditunjukkan dengan adanya kepemilikan wilayah untuk setiap

subak, dan gatra pawongan ditunjukkan dengan adanya organisasi petani yang

disesuaikan dengan kebutuhan setempat, adanya anggota subak, pengurus subak,

dan pimpinan subak yang umumnya dipilih dari anggota yang memiliki

kemampuan spiritual.

Sementara itu, kajian-kajian yang lain yang menelaah sistem irigasi subak

secara tidak utuh sebagai sistem sosio-teknis-religius yang sesuai dengan prinsip

masyarakat hukum adat yang berlandaskan THK masih tampak dilaksanakan.

Misalnya, kajian yang cendrung lebih difokuskan pada masalah organisasi, dan

sarana yang dimiliki sistem subak untuk mengelola air irigasi, yang antara lain

dilakukan oleh Geetz (1980), Teken (1988), Samudra (1993). Sudira (1999)

mengatakan bahwa sistem irigasi yang disebutkan hanya memiliki gatra fisik dan

sosial sebetulnya tidak salah, namun tidak lengkap. Meskipun demikian, tampaknya

46

dapat disebutkan bahwa kajian tentang sistem irigasi subak yang tidak mengkaji

dari gatra sosio-teknik-religius terkesan menyederhanakan masalah, maka kajian

kurang lengkap, dan tercermin kurangnya pemahaman tentang konsep teknologi

serta peluang transformasi sistem irigasi subak sebagai suatu teknologi yang

sepadan.

Praktik akuntabilitas dalam organisasi nirlaba bukan hanya didasarkan

pada tujuan bisnis semata namun lebih bersifat pada tujuan yang memiliki nilai

instrinsik spiritual dan nilai dalam membangun modal sosial. Eksistensi subak

sebagai salah satu organisasi yang bersifat sosial memiliki prinsip yang didasarkan

pada hubungan antar manusia (pawongan), hubungan manusia kepada Tuhan

sebagai pencipta (parahyangan) dan hubungan manusia dengan lingkungannya

(palemahan) yang terintegrasi dalam setiap kegiatan pengelolaan organisasi.

47

Gambar 2.2

Kerangka Berpikir Penelitian

Organisasi Sosial (Nirlaba)

Subak Jatiluwih Kabupaten Tabanan

Praktik Akuntabilitas

Praktik Akuntabilitas

Konvensional

Integrasi Akuntabilitas

berbasis Tri Hita Karana (Kearifan Lokal)

Integrasi Akuntabilitas dengan Spiritual

Capital

Integrasi Akuntabilitas dengan Social

Capital (Bonding, Bridging, Linking)

Integrasi Akuntabilitas dengan

sustainability lingkungan

1. Kepercayaan (Trust)

2. Jaringan (Network)

3. Norma

Eksistensi Subak Jatiluwih

Berbasis Sosio-Teknis-Religius