18

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti

kemampuan atau kekuatan. Dari kata ini bisa diungkapkan dengan

kalimat lain bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses menuju

berdaya atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan

dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak

yang memiliki daya kepada pihak yang belum/ kurang berdaya.

Makna “memperoleh” pada pengertian di atas berarti bahwa dalam

pemberdayaan masyarakat yang mencari, mengusahakan,

melakukan dan menciptakan situasi atau meminta kepada pihak lain

untuk memberi daya/ kekuatan/ kemampuan (K Dwi, 2016: 16-17).

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang

menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai

pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-

lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan

menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan,

dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan

kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Mardikanto,

2013: 29).

Konsep pemberdayaan sudah tidak asing lagi dikalangan

masyarakat. Banyak sekali pemerintah yang membangun lembaga

19

dengan nama pemberdayaan, seperti Badan Pemberdayaan

Masyarakat (Bapermas), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

tingkat Desa maupun Kelurahan. Bahkan, banyak sekali Lembaga

Swadaya Masyarakat yang melakukan program pemberdayaan

masyarakat. Selain itu, didalam dunia usaha pemberdayaan

masyarakat juga dilakukan melalui program CSR (Corporate Social

Responbility).

Popularitas pemberdayaan tidak sebanding dengan

realisasinya,. Pemberdayaan masyarakat tidak semudah seperti

membalikan tangan. Kegiatan pemberdayaan bukan sekedar

membangun sesuatu, memberikan pelatihan keterampilan,

melakukan pendampingan, memberikan sumbangan/ hadiah, atau

bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Pemberdayaan masyarakat

merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat berdaya dan

mandiri, mampu berdiri diatas kakinya sendiri. Bentuk

pemberdayaan perlu sesuai dengan potensi, masalah, dan kebutuhan

masyarakat sangat lokal atau masyarakat setempat (Anwas, 2014:

3).

2.1.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah tidak lain

untuk membentuk individu menjadi berdaya dan mandiri secara

finansial, berfikir, maupun bertindak sesuai dengan apa yang

diinginkannya. Tujuan pemberdayaan juga untuk mengentas

kemiskinan didalam masyarakat, dengan meningkatkan

20

perekonomian masyarakat. Selain itu, mengubah perilaku dan

kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan

sebagai berikut: (Theresia Dkk, 2015: 153)

a) Perbaikan kelembagaan (better innstitusion)

Dengan perbaikan kegiatan/ tindakan yang dilakukan,

diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk

pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

b) Perbaikan usaha (better business)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan

aksebilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan

akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

c) Perbaikan pendapatan (better income)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan,

diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang

diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

d) Perbaikan lingkungan (better environment)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki

lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan

seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang

terbatas.

21

e) Perbaikan kehidupan (better living)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang

membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan

setiap keluarga dan masyarakat.

f) Perbaikan masyarakat (better community)

Keadaan kehidupan yang baik, yang didukung oleh

lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan

terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.1.3 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari

bagaimana masyarakat tersebut mampu untuk meningkatkan

perekonomiannya secara mandiri. Selain itu, Keberhasilan

pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari unsur peningkatan:

kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat

kesejahteraan, kemampuan kultural dan politis.

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur

keberhasilan program pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal

sebagai berikut (Arifin, 2014: 23-24) :

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.

2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatab yang dilakukan

penduduk msikin dengan memanfaatkan sumber daya yang

tersedia.

3. Meningkatknya kepedulian masyarakat terhadap upaya

peningkatan ksejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.

22

4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan

makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok,

makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem

administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok

dengan kelompok lain di dalam masyarakat.

5. Meningkatnya kapasitas masyarakaat dan pemerataaan

pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga

miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan

sosial dasarnya.

2.1.4 Koperasi menurut Mohammad Hatta

Koperasi berasal dari kata “ko” yang artinya bersama dan

kata “operasi” yang artinya bekerja. Sehingga koperasi artinya

sama-sama bekerja. Perkumpulan yang diberi nama koperasi ialah

perkumpulan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan. Di dalam

koperasi tidak ada sebagian anggota yang bekerja memangku

tangan, melainkan semua anggota bekerjasama untuk mencapai

tujuan (Patra, 2008: 73).

Pengertian koperasi di Indonesia termuat dalam Undang-

undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang

menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kopersi, sekaligus

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas

kekeluargaan. Koperasi sendiri tidak terlepas dari pemikiran

23

Mohammad Hatta atau yang biasa dikenal dengan bung hatta atau

bapak koperasi Indonesia.

Sebelum menggagas koperasi, Hatta mencetuskan pemikiran

mengenai demokrasi ekonomi. Hatta sendiri mengistilahkan

demokrasi sebagai kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat atau

demokrasi dipahami Hatta disini bukanlah demokrasi yang

dipraktikan negara-negara barat. Demokrasi disini bukan pula

praktik-praktik demokrasi milik negara komunis, Uni Soviet.

Karena menurutnya, demokrasi rakyat versi komunis bukanlah

sebuah demokrasi. Lalu, dalam tulisan Hatta di Daulat Rakyat tahun

1932, Hatta juga menambahkan penilaiannya mengenai demokrasi

barat, bahwa demokrasi yang dilahirkan oleh revolusi perancis tidak

memberikan kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan

menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi politik

saja tidak cukup untuk mencapai kedaulatan rakyat, melainkan

membutuhkan demokrasi yang lainnya, yaitu demokrasi ekonomi

(Patra, 2008: 66).

Demokrasi ekonomi sendiri memakai dasar “segala

penghasilan yang mengenai penghidupan orang banyak harus

berlaku dibawah tanggungan orang banyak pula”. Pemikiran hatta

mengenai demokrasi ekonomi inilah yang menjadi cikal bakal

terbentuknya pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Dengan adanya

demokrasi ekonomi barulah bisa terjamin adanya keadilan sosial

yang menghendaki kemakmuran yang merata ke seluruh rakyat.

24

Demokrasi ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan

sosial jelas sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran Hatta di

bidang ekonomi dan dalam demokrasi ekonomi inilah juga menjadi

landasan dari pemikiran Hatta dalam masalah pembangunan

ekonomi secara nasional. dalam pandangan Hatta, pembangunan

ekonomi nasional terdapat dua cara yang sangat utama dan

fundamental sifatnya, yaitu :

Pertama, pembangunan yang kecil-kecil dan sedang besarnya

dikerjakan oleh rakyat secara koperasi. Koperasi dapat berkembang

secara berangsur-angsur, dari kecil, sedang, menjadi besar, dari

pertukangan menjadi industri. Kedua, pembangunan yang besar-

besar dikerjakan oleh pemerintah atau dipercayakan kepada badan-

badan hukum tertentu yang dibawah penguasaan atau pengawasan

pemerintah. Pedoman bagi segala usaha tersebut ialah mencapai

“sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Gagasan koperasi yang dicetuskan oleh Hatta sebagai bentuk

organisasi ekonomi rakyat indonesia selain dipengaruhi oleh

perkembangan koperasi di Denmark yang dikaitkannya dengan

kehidupan demokrasi politik di negara itu. Hatta tampaknya

mempunyai pandangan yang sama dengan Ravnholt bahwa dasar-

dasar demokrasi ekonomi yang dijalankan dalam perkumpulan

koperasi akan menjadi landasan utama bagi kehidupan demokrasi

politik. Dalam pidato radionya untuk menyambut hari koperasi yang

ketiga pada tanggal 11 Juli 1953, Hatta mengutip Ravnholt yang

25

dikemukakannya dalam buku The Danish Co-operative Movement

(Arief, 2002: 104) :

“Dalam perkumpulan koperasi, dasar-dasar demokrasi

ekonomi telah lebih dahulu dijalankan sebelum rakyat

Denemarken seluruhnya mengenal demokrasi politik”.

Untuk membangkitkan ekonomi rakyat, Hatta menyatakan

bahwa koperasi adalah suatu alat yang efektif untuk membangun

ekonomi kerakyatan. Seperti yang dikatakannya (Patra, 2008: 20) :

“koperasi pada selanjutnya, mendidik semangat percaya pada

diri sendiri, memperkuat kemauan bertindak dengan dasar

self-help. Dengan koperasi rakyat seluruhnya dapat ikut serta

membangun, berangsur-angsur maju dari yang kecil melalui

yang sedang sampai akhirnya ke lapangan perekonomian

yang besar. Tenaga ekonomi yang lemah lambat laun disusun

menjadi kuat. Koperasi dapat pula menyelenggarakan

pembentukan kapital nasional dalam jangka waktu yang

lebih cepat, dengan jalan menyimpan sedikit demi sedikit

tapi teratur. Sebab itu koperasi dianggap sebagai suatu alat

yang efektif untuk membangun kembali ekonomi rakyat

yang terbelakang. Koperasi merasionilkan perekonomian,

karena menyingkatkan jalan antara produksi dan konsumsi.

Dengan adanya koperasi-konsumsi yang teratur dan bekerja

baik, perusahaan-perantaraan yang sebenarnya tidak perlu,

yang hanya memperbesar ongkos dan memahalkan harga

dapat disingkirkan. Tenaga-tenaga ekonomi yang tersingkir

itu, dapat dialirkan kepada bidang produksi yang lebih

produktif. Karena itu produsen lebih pantas memperoleh

upah yang pantas bagi jerihnya dan konsumen membayar

harga yang murah”.

Menurut Hatta, koperasi dan demokrasi bersifat saling

menunjang. Koperasi mempertebal rasa tanggung jawab dalam

kehidupan demokrasi dan demokrasi yang berakar baik

menyuburkan kehidupan koperasi (Arief, 2002: 105). Mohammad

26

Hatta dalam Almanak Koperasi 1957-1958 membagi asas-asas

koperasi dalam dua bagian, yaitu : (Hendrojogi, 2010: 32)

Dasar-dasar Pokok

- Demokrasi koperatif, yang artinya bahwa kemudi (pengelolaan)

dan tanggung jawab, adalah berada di tangan anggota sendiri

- Dasar persamaan hak suara.

- Tiap orang boleh menjadi anggota.

- Demokrasi ekonomi, keuntungan dibagi kepada anggota

menurut jasa-jasanya.

- Sebagian keuntungan diperuntukkan pendidikan anggota.

Dasar-dasar moral

- Tidak boleh dijual dan dikedaikan barang-barang palsu.

- Harga barang harus sama dengan harga pasar setempat.

- Ukuran dan timbangan barang harus benar dan dijamin.

- Jual beli dengan tunai: kredit dilarang karena menggerakkan hati

orang untuk membeli diluar kemampuannya.

Menurut Mohammad Hatta, untuk disebut koperasi, sesuatu

organisasi setidak-tidaknya harus melaksanakan asas-asas diatas.

Hatta menjelaskan bahwa dalam koperasi terdapat suatu tujuan yang

utama yaitu menyelenggarakan keperluan hidup bersama dengan

sebaik-baiknya dan memperbaiki nasib orang-orang yang lemah

ekonominya dengan jalan kerjasama. Dalam menguraikan tujuan

koperasi, Hatta menganalogikan bahwa antara satu individu dengan

27

individu yang lain seperti sebuah sapu lidi, yang mana kalau lidi itu

berjalan sendiri-sendiri menjadi lemah dan mudah patah. Tetapi

apabila diikat menjadi sapu, ia merupakan satu kesatuan yang kuat

dan tidak mudah dipatah (Patra, 2008: 107).

2.1.5 Jenis-jenis Koperasi

Berbagai macam koperasi lahir seirama dengan aneka jenis

usaha untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena itu, banyak

macam-macam kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan

itu, maka lahirlah pula berbagai jenis koperasi. dalam garis besarnya

sekian banyak jenis koperasi tersebut dapat dibagi menjadi 5

golongan, sebagai berikut: (Widiyanti dkk, 2003: 49)

1. Koperasi konsumsi, merupakan koperasi yang anggota-

anggotanya terdiri dari tiap orang yang mempunyai kepentingan

langsung dalam lapangan konsumsi. Sesuai dengan namanya,

anggota-anggota koperasi konsumsi ini biasanya terdiri dari

konsumen atau pemakai barang-barang. Yang mendirikan

koperasi ini biasanya para konsumen atau pemakai barang-

barang seperti ara pegawai negri, buruh atau karyawan dan

anggota-anggota ABRI yang berusaha memperoleh barang-

barang kebutuhan dengan mudah dan murah.

2. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam, merupakan

koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan

modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur

dan terus-menerus kemudian dipinjamkan kepada para anggota

28

dengan cara mudah, cepat, dan tepat untuk tujuan produksi dan

kesejahteraan. Contohnya adalah unit-unit simpan pinjam dalam

KUD, KSU, Credit Union, Bukopin, Bank Koperasi Pasar, dll.

3. Koperasi Produksi, merupakan koperasi yang bergerak

dibidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-

barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi

maupun orang-orang koperasi. contohnya Koperasi Peternakan

Sapi Perah, Koperasi Tahu Tempe, Koperasi Pembuatan Sepatu,

Koperasi Kerajinan, dll.

4. Koperasi Jasa, merupakan koperasi yang bergerak dibidang

penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat

umum. Contohnya, adalah Koperasi Angkutan, Koperasi

Perencanaaan dan Konstruksi Bangunan, Koperasi Jasa Audit,

Koperasi Perumahan Nasional (KOPERNAS), dll.

5. Koperasi Serba Usaha, merupakan koperasi yang

menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan

ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Biasanya

koperasi demikian tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan

bermacam-macam usaha, melainkan makin luas karena

kebutuhan anggotanya yang semakin berkembang. Koperasi

serba usaha yang ada di daerah pedesaan, atau kecamatan dapat

disebut sebagai Koperasi Unit Desa (KUD). Hal itu dikarenakan,

bahwa KUD juga memiliki fungsi sebagai perkreditan,

penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan

29

keperluan sehari-hari, pengelolaan dan pemasaran hasil

pertanian, pelayanan jasa-jasa, serta melakukan kegiatan

perekonomian lainnya.

Koperasi Setia Budi Wanita Kota Malang masuk ke dalam

jenis koperasi Serba Usaha. Hal itu dikarenakan, koperasi Setia Budi

Wanita bergerak dissegala bidang mulai dari simpan pinjam,

pertokoan (konsumsi), produksi. Koperasi Setia Budi Wanita juga

mempunyai WCC (Women Crisis Center) untuk membantu para

perempuan di Kota Malang dalam menyelesaikan segala

persoalannya, terutama kekerasan dalam rumah tangga terhadap

perempuan dan anak.

2.1.6 Perempuan dalam Pembangunan

Perbedaan gender telah melahirkan berbagai bentuk

ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam

berbagai bentuk ketidakadilan, seperti subordinasi, marginalisasi,

beban kerja lebih banyak dan stereotip. Sesungguhnya perbedaan

gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan

ketidakadilan gender. Ternyata, perbedaan gender tersebut telah

melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki maupun

perempuan. Ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur

dimana kaum lelaki dan perempuan menjadi korban dalam sistem itu

(Handayani & Sugiarti, 2002: 15-16).

Salah satu bentuk ketidakadilan gender yang sering terjadi di

dalam masyarakat dan sudah terjadi di dalam tradisi masyarakat.

30

Bentuk ketidakadilan gender ini yaitu proses marginalisasi atau

pemiskinan terhadap kaum perempuan. marginalisasi juga dapat

disebut sebagai pemiskinan ekonomi. Proses marginalisasi ini dalam

berbagai sumbernya dapat berasal dari kebijakan pemerintah,

keyakinan, tafsiran agama, tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi

ilmu pengetahuan. Sebagai salah satu contoh marginalisasi terhadap

perempuan yaitu adanya anggapan bahwa perempuan tidak perlu

sekolah tinggi-tinggi nanti ujung-ujungnya juga akan ke dapur.

Peranan perempuan di dalam pembangunan adalah hak dan

kewajiban yang dijalankan oleh perempuan pada status dan

kedudukan tertentu dalam pembangunan, baik pembangunan di

bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Mengupayakan

perempuan masuk ke dalam pembangunan berarti mewujudkan

kesetaraan dan keadilan gender. Dimana posisi perempuan tidak lagi

dalam posisi terbelakang atau kedua (Sudarta, 2012: 3).

Di dalam Koperasi Setia Budi Wanita terdapat fenomena

yang menggambarkan tentang peranan perempuan dalam

pembangunan yang ditandai dengan berjalanya koperasi sebesar

Setia Budi Wanita yang mayoritas pengurusnya adalah kaum

perempuan, berbagai kegiatan yang ada didalamnya juga

menunjukan adanya proses pembangunan baik secara ekonomi

maupun sosial secara umum di pihak perempuan dalam kehidupan

sehari-hari. Dari gambaran diatas telah jelas bahwa perempuan

masih dalam unsur WID (Women In Development) dikarenakan

31

adanya peran dan keikut sertaan perempuan dalam menyokong

berjalanya koperasi tersebut, kemudian setelah adanya proses

tersebut maka posisi perempuan pada saat ini di koperasi Setia Budi

Wanita telah mencapai WAD (Women And Development) yaitu

dengan artian perempuan tersebut mampu untuk mempengaruhi

dalam proses pembangunan dan bukan hanya sebagai followers

semata.

Berikut penjelasan lebih rinci mengenai WID (Women In

Development), WAD (Women And Development) dan GAD (Gender

And Development) (Handayani & Sugiarti, 2002: 38) :

a) Pendekatan WID (Women In Development)

Berkenaan dengan pola pemikiran modern tentang

modernisasi pembangunan negara-negara internasional,

didapatkan bahwa pembangunan merupakan proses kemajuan

yang berjalan secara linear dan pasti. Dalam kenyataannya,

posisi perempuan berada di belakang, kurang diperhatikan.

Dengan kata lain, posisi perempuan tertinggal dalam proses

pembangunan, baik sebagai pelaku, objek maupun pemanfaatan

pembangunan.

Ketertinggalan perempuan dalam proses pembangunan

disebabkan oleh tidak dilibatkannya perempuan karena berbagai

alasan, baik alasan klasik seperti peran subordinat perempuan

maupun alasan-alasan yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial

budaya. Untuk lebih meningkatkan peran perempuan maka

32

ditempuh strategi dengan pendekatan WID. Pendekatan WID

berpijak dari dua sasaran, yaitu :

1. Pentingnya prinsip egalitarian, prinsip egalitarian adalah

kepercayaan bahwa semua orang sederajat. Dalam WID

antara laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan

kedudukan sebagai mitra yang sejajar.

2. WID menitikberatkan pada pengadaan program yang dapat

mengurangi atau menghapuskan diskriminasi yang dialami

oleh para perempuan di sektor produksi.

Program-program yang dapat diterapkan untuk pelaksanaan

pendekatan WID adalah program-program yang dapat

menghasilkan pendapatan bagi perempuan. Untuk lebih

mendorong perempuan memasuki dunia publik, maka

diperlukan beberapa persyaratan antara lain pendidikan dan

keterampilan. Dimana, pemberian kesempatan kepada kaum

perempuan untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya.

Sedangkan keterampilan, diharapkan akan menjadi nilai lebih

bagi kaum perempuan dalam mencari penghasilan atau

menambah pendapatan keluarga.

b) Pendekatan WAD (Women And Development)

WAD singkatan dari Women And Development atau

perempuan dan pembangunan. Kata penghubung “dan”

menunjukan pada pengertian kesejajaran antara kata

“perempuan” dan “pembangunan”. Jika pendekatan WID

33

menekankan terintegrasikannya perempuan dalam

pembangunan, maka WAD lebih mengarahkan pada hubungan

antara perempuan dan proses pembangunan.

Implementasi pendekatan WAD dititik beratkan pada

pengembangan kegiatan peningkatan pendapatan tanpa

memperhatikan unsur waktu yang digunakan oleh perempuan.

kegiatan-kegiatan dilakukan berada di luar tanggung jawab dan

tanggung jawab unsur domestik. Oleh karena WAD

menekankan pada hubungan antara perempuan dan

pembangunan maka implementasinya adalah ukuran

produktivitas perempuan baik secara kesempatan maupun

kemampuan yang dimiliki. WID dan WAD memiliki kesamaan

yaitu sama-sama dalam kerangka ekonomi dan politik negara.

c) Pendekatan GAD (Gender And Development)

Pendekatan GAD atau Gender and Development lebih

menekankan pada hubungan sosial. Berbeda dengan pendekatan

WID dan WAD yang berorientasi pada aspek sosial dan politik.

Seperti yang sudah diketahui bahwa gender merupakan

hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan bukan

perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara jenis kelamin.

Gender lebih mengarah pada hubungan sosial antara laki-laki

dan perempuan. hubungan ini dikonstruksikan baik secara sosial

maupun budaya.

34

Pada kenyataannya yang sering terjadi di dalam masyarakat,

perempuan berada dalam hubungan yang tersubordinasi dengan

laki-laki. Pendekatan GAD lebih menekankan bagaimana

hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam proses

pembangunan. Dalam pendekatan GAD, posisi perempuan

diletakkan dalam konstruksi sosial gender serta pemberian

peran tertentu kepada perempuan maupun laki-laki. Laki-laki

berperan atau terlibat dalam penempatan posisi perempuan.

yang pada artinya, nasib kaum perempuan turut dipikirkan oleh

laki-laki, sehingga laki-laki juga turut berjuang dalam

kepentingan-kepentingan kaum perempuan.

GAD tidak hanya sekedar menjawab kebutuhan praktis,

untuk mengubah kondisi kaum perempuan, melainkan juga

menjawab kebutuhan strategis kaum perempuan, yakni

memperjuangkan perubahan posisi kaum perempuan, dalam hal

ini posisi perempuan sejajar dengan laki-laki.

2.1.7 Pemberdayaan Perempuan melalui Koperasi

Pemberdayaan perempuan adalah usaha pengalokasian

kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Posisi

perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat menjadi

mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang

berkaitan dengan kehidupannya (Afviva, 2011: 32). Menurut

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia,

Meutia Hatta Swasono, pemberdayaan perempuan adalah

35

serangkaian upaya sistematis pemampuan perempuan untuk

meningkatkan kesejahteraan mereka, meningkatkan kesempatan

mereka untuk berpartisipasi menjadi bagian pelaku pembangunan

dan menikmatinya, juga kesempatan untuk menjadi pengambil

keputusan dalam kehidupan ekonomi mereka. Pemberdayaan

perempuan bertujuan untuk membangun kemandirian,

meningkatkan rasa percaya diri (self confidence) untuk memilih

peranannya, serta mampu berpartisipasi aktif membangun

kehidupan dan kesejahteraannya (Alam, 2007: 5).

Upaya pemberdayaan perempuan dapat dikategorikan

sebagai upaya untuk meningkatkan kepemilikan dan kontrol

perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan non ekonomi.

(Parawansa, 2006: 124) Peningkatan peran perempuan dalam pasar

atau sektor ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kontribusi

perempuan dalam perekonomian rumah tangga dan tingkat

kesejahteraan masyarakat selain meningkatkan kualitas hidup

perempuan. sehingga perempuan yang sudah berdaya dapat

membuka usaha sendiri dan meningkatkan perekonomian keluarga,

serta dapat membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar

yang masih belum mempunyai pekerjaan. Untuk mewujudkan

pemberdayaan terhadap perempuan, dibutuhkan wadah yang

mandiri dan fleksibel guna memberdayakan perempuan, salah

satunya yaitu koperasi Setia Budi Wanita Kota Malang.

36

Menurut Gemari, salah satu kegiatan pemberdayaan

perempuan yang bisa dilakukan adalah melalui usaha koperasi.

koperasi yang selama ini dikenal sebagai pilar dari perekonomian

bangsa merupakan pilihan tepat bagi kaum perempuan dalam

meningkatkan kesejahteraan keluarga maupun kelompoknya.

Apalagi, saat ini peranan pemerintah dalam melindungi koperasi

dari hambatan kekuatan besar dan jaringan yang kokoh, sehingga

memungkinkan koperasi dan anggotanya bisa hidup sejahtera.

Menurut Tesfay, koperasi memiliki peran kunci bagi perempuan

dalam memenuhi kebutuhan dengan menyediakan sumber daya

umum produksi (seperti kredit, tanah, fasilitas pemasaran,

infrastruktur, peralatan, teknologi) yang meningkatkan pendapatan

mereka. Dengan membentuk diri menjadi koperasi, mereka bisa

mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi dan meningkatkan

akses mereka ke pasar (Devanty, 2017: 3).

Koperasi Setia Budi Wanita lahir pada tanggal 30 Desember

1977. Koperasi ini didirikan oleh Ibu Mursia Zafril Ilyas dengan

berbadan hukum nomor: 3992/BH/11/77. Koperasi Setia Budi

Wanita melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan berupa

keterampilan menjahit, beauty class, daur ulang, tata boga, payet

(sulam pita), baju rajut, dan bunga acrylic. Kegiatan pelatihan

keterampilan ini dilaksanakan dua kali dalam satu bulan.

Tujuan dari dilakukannya pelatihan keterampilan ini yaitu

membuat perempuan lebih aktif dan kreatif didalam

37

mengembangkan potensinya. Selain itu, diharapkan anggota dari

koperasi Setia Budi Wanita Kota Malang ini lebih mampu untuk

meningkatkan perekonomiannya maupun perekonomian

keluarganya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang

akan dilakukan tentang pemberdayaan melalui koperasi adalah yang

pertama, penelitian milik Minarti tahun 2014 yang berjudul pemberdayaan

perempuan melalui program keterampilan menjahit oleh Koperasi Wanita

Wira Usaha Sejahtera di Bulak Timur-Depok. Penelitian terdahulu yang

kedua yaitu milik Firman Arief Pratditya tahun 2016 yang berjudul

Pemberdayaan Masyarakat melalui Koperasi (Studi langkah-langkah

Pemberdayaan di Koperasi Keparakan Mandiri Sejahtera (KOKKMAS)

Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsang, Kota Yogyakarta).

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah penelitian terdahulu milik Toyyib

Alamsyah tahun 2014 yang berjudul Pemberdayaan Perempuan melalui

Home Industry Kain Jumputan di Kampung Celeban, Kelurahan Tahunan,

Yogyakarta. Selain itu, penelitian terdahulu juga diambil dari jurnal

internasional ISSN No: 2348-537X Volume 01 milik Ambrish tahun 2014

yang berjudul Enterpreneurship Development: An Approach to Economic

Empowerment of Women.

Beberapa penelitian terdahulu memiliki relevansi dengan penelitian

yang akan dilakukan. Dapat dilihat dari judul penelitian dan hasil temuan

masing-masing penelitian terdahulu yang telah dilakukan, sehingga dapat

38

ditemukan relefansi antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan

dilakukan. Hasil temuan dan relefansi penelitian dapat dilihat dari tabel

berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No. Judul Penelitian Hasil Temuan Relevansi 1. Pemberdayaan perempuan

melalui program keterampilan

menjahit oleh Koperasi Wanita

Wira Usaha Bina Sejahtera di

Bulak Timur – Depok.

Dari Minarti, 106054002047,

Program Studi Pengembangan

Masyarakat Islam, Fakultas

Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi,

UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta,

Tahun 2014

Program yang dilakukan di

Koperasi Wira Usaha Bina

Sejahtera dalam pemberian

pelatihan keterampilan

menjahit adalah upaya

pemberdayaan perempuan

dalam mengembangkan

potensi sehingga dapat

membuka usaha sendiri

bagi para perempuan bisa

memberdayakan diri sendiri

juga dapat membantu

perekonomian keluarganya.

Penelitian yang akan

dilakukan sama

dengan penelitian

sebelumnya tentang

pemberdayaan

perempuan melalui

koperasi dan

pemberian

keterampilan. Akan

tetapi dari tempat

penelitian berbeda

dengan penelitian

sebelumnya. Penelitian

sebelumnya dilakukan

di Koperasi Wanita

Wira Usaha Bina

Sejahtera di Bulak

Timur-Depok, dan

penelitian yang akan

dilakukan di Koperasi

Setia Budi Wanita

Kota Malang.

2. Pemberdayaan Masyarakat

melalui Koperasi (Studi

langkah-langkah

Pemberdayaan di Koperasi

Keparakan Mandiri Sejahtera

(KOKKMAS) Kelurahan

Keparakan, Kecamatan

Mergangsang, Kota

Yogyakarta).

Dari Firman Arief Pratditya,

11230032,

Program Studi Pengembangan

Masyarakat Islam, Fakultas

Dakwah dan Komunikasi,

Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Tahun 2016

Langkah-langkah

pemberdayaan masyarakat

yang dilakukan oleh

Koperasi Kerajinan

Mandiri Sejahtera dalam

meningkatkan

perekonomian pengrajin

kulit sepat dan sandal

dengan cara pembentukan

kelompok, pendampingan,

pengadaan alat produksi,

promosi, simpan pinjam,

sampai dengan pemberian

modal.

Penelitian yang akan

dilakukan sama

dengan penelitian

sebelumnya yaitu

tentang pemberdayaan

melalui Koperasi.

Akan tetapi yang

menjadi pembedanya

yaitu program

pemberdayaan yang

dilakukan oleh

koperasi tersebut dan

tempat penelitian.

Penelitian sebelumnya

dilakukan di Kota

Yogyakarta,

sedangkan penelitian

yang akan dilakukan di

Kota Malang.

3. Pemberdayaan Perempuan

melalui Home Industry Kain

Pemberdayaan yang

diberikan oleh Ibu-ibu

Penelitian yang akan

dilakukan sama

39

Jumputan di Kampung

Celeban, Kelurahan Tahunan,

Yogyakarta.

Toyyib Alamsyah, 10230008,

Program Studi Pengembangan

Masyarakat Islam, Fakultas

Dakwah dan Komunikasi,

Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Tahun 2014

warga kampung Celeban

melalui beberapa kegiatan

pelatihan teknik dan

pengembangan motif kain

jumputan. Kemudian

dilakukannya

pendampingan dalam

bentuk modal oleh lembaga

LSPPK serta

pendampingan dalam

proses kegiatan produksi,

pemasaran, dan penjualan

produk melalui pembuatan

showroom, web design, dan

leaflet.

dengan penelitian

sebelumnya yaitu

tentang pemberdayaan

perempuan dan

pemberian

keterampilan. Akan

tetapi yang menjadi

pembedanya yaitu

pemberdayaan yang

dilakukan dalam

penelitian sebelumnya

melalui Home Industry

dan tempat penelitian

sebelumnya dilakukan

di Kota Yogyakarta,

sedangkan penelitian

yang akan dilakukan di

Kota Malang.

4. Enterpreneurship

Development: An Approach

to Economic Empowerment

of Women.

Ambish, Departement of

Mikcofinance, Amity

University,

ISSN No: 2348-537X, Volume

01,

Tahun 2014

Masyarakat India perlu

melakukan perubahan

sehubungan dengan peran

perempuan sebagai

pengusaha. Sehingga

perempuan dapat berperan

aktif didalam peningkatan

perekonomiannya melalui

UMKM serta

mengembangkan bakatnya

dalam bidang

kewirausahaan.

Penelitian terdahulu

relevan jika dikaitkan

dengan penelitian saat

ini, yang menjadi

persamaannya yaitu

penelitian terdahulu

dan saat ini sama-sama

membahas mengenai

kewirausahaan

perempuan untuk

meningkatkan

perekonomian.

Perbedaannya yaitu

pemberdayaan yang

dilakukan dalam

penelitian terdahulu

melalui UMKM dan

bertempat di Negara

India sedangkan

pemberdayaan yang

dilakukan dalam

penelitian yang akan

dilakukan melalui

Pemberian

keterampilan dan

bertempat di Kota

Malang.

40

2.3 Landasan Teori Strukturasi oleh Anthony Giddens

Penelitian ini menggunakan Teori Strukturasi yang digagas oleh

Anthony Giddens. Teori strukturasi berusaha mempelajari pandangan-

pandangan dualisme antara objektivitas dan subjektivitas dalam teori sosial,

namun harus dikonseptualisasikan kembali sebagai dualitas-dualitas

struktur. Dalam teori Strukturasi ini, Giddens membahas unsur-unsur

terpenting didalamnya, seperti Agency atau aktor dan struktur. Teori

strukturasi membahas dualitas antara struktur dan agency, dualitas yang

dimaksud dalam teori ini yaitu hubungan antara struktur dan agency atau

aktor. Dimana, struktur dan agency saling berhubungan satu sama lain.

Agency atau aktor membentuk struktur dan struktur melibatkan agen.

Bentuk dualitas ini yang terlintas anatar ruang dan waktu menjadi sebuah

praktik sosial.

Hubungan antara agen dan struktur saling ketergantungan atau

adanya hubungan timbal balik antara agen dan struktur. Dua point tersebut

tidak dapat ssaling terpisahkan karena bentuknya memang saling

terintegrasi. Sehingga agen dan struktur ini menciptakan sebuah arus yang

kontinu di dalam tindakan maupun di setiap peristiwa. Hubungan agen dan

struktur dapat melalui tiga gugus besar yaitu Signifikasi, Dominasi dan

Legitimasi. Struktur signifikasi selalu harus dipahami dalam kaitannya

dengan dominasi dan legitimasi. Sekali lagi pemahaman ini harus diarahkan

pada pengaruh kuat kekuasaan dalam kehidupan sosial (Giddens, 2010: 50).

Signifikasi menyangkut skemata pemaknaan, simbolik, penyebutan

dan wacana. Para agen, secara rutin melibatkan bagian-bagian temporal dan

41

spasial perjumpaan-perjumpaan dalam proses penciptaan makna.

Komunikasi, sebagai unsur umum interaksi, merupakan konsep yang lebih

mencangkup dibanding dengan isi komunikasi (Giddens 2010: 47).

Dominasi menyangkut skemata penguasaan aktor atau agen. Selanjutnya,

legitimasi menyangkut peraturan normatif yang terungkap dalam tata

hukum (Giddens, 2010: 50).

Tabel 2.2 (S-D-L dalam Konsep Anthony Giddens)

Struktur Wilayah Teoritis Tata Institusional

Sigifikasi Teori Pengodean Tata – tata simbolis/ cara –

cara wacana

Dominasi Teori autorisasi sumber daya

Teori alokasi sumber daya

Institusi politik

Institusi ekonomi

Legitimasi Teori regulasi normatif Institusi hukum

Struktur menurut Giddens, hanya ada di dalam dan melalui aktivitas

agen manusia. Struktur hanya dapat terwujud karena adanya aturan (rules)

dan sumber daya (resources). Struktur juga dinyatakan seperti hubungan

pengharapan, kelompok peran dan norma-norma, jaringan komunikasi dan

institusi sosial, dimana keduanya berpengaruh dan dipengaruhi oleh aksi

sosial. Struktur menfasilitasi individu dengan aturan yang membimbing

tindakan mereka. Akan tetapi, tindakan mereka juga bertujuan untuk

menciptakan aturan-aturan baru dan mereproduksi yang lama.

Agency disini dibahas secara detail mulai dari perilaku sosial yang

kemudian di golongkan ke 3 macam bentuk kesadaran yaitu kesadaran

diskursif, kesadaran praktis dan kognisi/ ketidaksadaran. Agen sendiri tidak

lain adalah aktor yaitu individu atau masyarakat itu sendiri. Di dalam

pemberdayaan melalui koperasi yang menjadi agen atau aktor adalah orang

42

yang di berdayakan dan orang yang memberdayakan. Sedangkan struktur

sendiri tidak lain yaitu proses pembentukan lembaga atau instansi dalam hal

ini Koperasi Setia Budi Wanita Kota Malang. Lembaga atau Koperasi Setia

Budi Wanita tersebut disebut struktur, karena lembaga tersebut memiliki

aturan atau sumberdaya yang berpengaruh pada anggota koperasi.

Berikut penggolongan struktur dan agency didalam pemberdayaan

melalui koperasi ini.

Tabel 2.3 Pengelompokan Struktur dan Agency

Struktur Agency

Koperasi Setia Budi Wanita

- Instansi atau lembaga

- Pelaksanaan aturan

- Memiliki sumberdaya

Pengurus dan anggota Koperasi

Setia Budi Wanita

- Individu atau aktor yang

diberdayakan

- Pengurus atau pemberdaya

Berdasarkan tabel tersebut menunjukan bahwa terdapat dua

pemisahan kriteria antara struktur dan agency sehingga dapat diketahui dan

dapat digolongkan mana yang masuk ke dalam struktur dan mana yang

masuk ke dalam agency atau aktor. Berikut penjelasan terkait struktur dan

agency.

a. Struktur

Struktur merupakan aturan dan sumberdaya atau seperangkat relasi

transformasi, terorganisis sebagai kelengkapan-kelengkapan dari sistem-

sistem sosial. Struktur sebagai suatu penciptaan pola relasi-relasi sosial

atau fenomena-fenomena sosial. Struktur disini sebagai “sesuatu yang

berada diluar” tindakan manusia, sebagai sumber pengekang inisiatif

bebas subjek yang mandiri (Giddens, 2010: 26).

43

Struktur merujuk pada kelengkapan-kelengkapan penstrukturan

yang memungkinkan pengikatan waktu-ruang dalam sistem-sistem

sosial. Kelengkapan-kelengkapan itu memungkinkan keberadaan

praktik-praktik sosial serupa dalam rentang waktu dan ruang yang sangat

beragam sekaligus memberikan praktik-praktik sosial itu suatu bentuk

sistematik. Giddens mengatakan bahwa struktur adalah tatanan

sesungguhnya dari relasi-relasi transformatif sistem sosial. Struktur ada

dalam perwujudan praktik-praktik tersebut dan sebagai jejak-jejak

ingatan yang berorientasi pada perilaku-perilaku para agen manusia yang

pintar (Giddens, 2010: 27).

Konsep tentang struktur dan sistem akan lebih banyak digunakan

didalam teori strukturasi ini karena strukturlah yang paling banyak

menggunakannya. Aspek aturan dan aspek sumberdaya menjadi aspek

yang sangat penting didalam struktur tersebut. hal tersebut dikarenakan

aturan dan sumberdaya merupakan hal yang paling banyak digunakan

oleh lembaga atau organisasi untuk memberikan garis dalam mereka

menjalankan tugas dan kewajiban sehari-hari.

Struktur bukan merupakan representasi aktivitas sosial maupun

gagasan namun, struktur merupakan teknik menyelam dibalik fenomena

kehidupan sosial untuk menemukan relasi-relasi dasar yang mengatur

fenomena tersebut. Sehingga, mirip dengan terseingkapnya unsur-unsur

dalam linguistik (Giddens, 2009: 20). Yang dimaksud struktur sebagai

teknik disini adalah batasan-batasan yang akan dilakukan oleh segala

44

individu yang ada dalam fenomena tersebut kemudian didalamnya juga

memiliki hak dan kewajiban serta hukuman (sanksi).

b. Agency

Agen menurut Giddens adalah aktor yang berpengetahuan dan selalu

berusaha melakukan rasionalisasi atas tindakan-tindakannya. Manusia

sebagai agen selalu memonitor tindakan-tindakannya melalui proses

yang disebut pemantauan refleksi atas tindakan. Pada proses pemantauan

ini agen menilai aspek-aspek sosial dan fisik dimana agen terlibat dalam

suatu tindakan. Tindakan memiliki konsekuensi yang tidak dimaksutkan.

Bagi Giddens, seorang agen adalah mahluk yang rasional dan

sengaja secara rasional berperilaku sesuai dengan apa yang dia tahu dan

percaya akan menjadi hasil dari tindakannya. Tindakan yang disengaja,

bagaimanapun, sering menghasilkan konsekuensi yang pada awalnya

tidak dipertanggungjawabkan oleh agen Konsekuensi yang tidak

diharapkan ini pada gilirannya menjadi alasan agen untuk tindakan yang

tidak diketahui di masa depan (Loyal, 2003 :56).

Makna agency menurut Giddens disini mengacu pada kekuasaan

kemampuan agen dalam melalukan tindakan, terlepas apakah hasilnya

sesuai dengan maksud awal agen. Membahas mengenai tindakan agen

atau agency tidak telepas dari kesadaran individu dalam melakukannya.

Kesadaran individu ini dibagi menjadi 3 yaitu : kesadaran diskursif,

kesadaran praktis, dan kognisi/ ketidaksadaran (Giddens, 2010: 8).

Beberapa tipe kesadaran ini akan membedakan tindakan yang ada dalam

agency agar mampu menjalankan suatu misi atau tujuan nya, oleh karena

45

itu beberapa tipe tindakan kesadaran tersebut akan dijelaskan sebagai

berikut :

1. Kesadaran diskursif dapat diartikan sebagai pengetahuan teoritis

agency dalam suatu hal namun bisa diaplikasikan secara baik

dilapangan olehnya. Kesadaran diskursif ini bukan berarti

menganggap agency tidak bisa melakukannya namun hanya saja

belum dipraktikan secara baik.

2. Kesadaran praktis adalah karakter agen atau subjek manusia yang

terutama luput dari perhatian strukturalisme. Gagasan kesadaran

praktis ini sangat penting dalam teori strukturasi. Kesadaran praktis

adalah pemikiran individu secara objektif dalam melihat fenomena

sehingga dalam menentukan solusi terkadang terlepas dari kaidah-

kaidah yang ada di dalam tatanan sosial tersebut. pemikiran agency

di dalam kesadaran praktis ini lebih dipengaruhi oleh ego yang ada

di dalam dirinya sendiri.

3. Ketidaksadaran atau kognisi adalah tindakan-tindakan agency

diluar diskursif maupun praktis. Kognisi terkadang keluar dari

tujuan agency tersebut namun, tetap dalam satu aturan yang dibentuk

oleh struktur.