BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Teori

1. Definisi Audit

Sebelum mempelajari auditing dan profesi akuntan publik

dengan mendalam, sebaiknya kita perlu mengetahui definisi

auditing terlebih dahulu.

Definisi Auditing pada umumnya yang banyak digunakan

adalah sebagai berikut :

a) Menurut Standar Profesional Akuntan Publik, SA seksi 110.1

dalam SPAP, (2011).

“Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor

independen pada umumnya adalah untuk menyatakan

pendapat tentang kewajaran, dan semua hal yang material,

posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus

kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di

Indonesia”.

b) Menurut Alvin Arens dalam bukunya Auditing dan Assurance

Service – An Integrated Approach (2008;1) mendefinisikan

auditing sebagai berikut :

12

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang

informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat

kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan,

Auditing harus dilaksanakan oleh seorang yang kompeten

dan Independen.”

c) Menurut Randal J. Elder, dkk dalam bukunya Jasa Audit dan

Assurance Pendekatan Terpadu (2011)

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang

informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat

kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan,

Auditing harus dilaksanakan oleh seorang yang kompeten

dan Independen”.

d) Menurut Arens, Alvin A., et al, Auditng and Assurance

Services – An Integrated Approach, Prentice Hall ( 2007).

“Auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti

mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan

melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut

dengan kriterianya. Auditing hendaknya dilakukan oleh

seseorang yang kompeten dan independen.”

e) Menurut William C. Boynton, dkk dalam bukunya Modern

Auditng, Edisi ketujuh Jilid 1 (2002;1)

“Suatu Proses sistematis untuk memperoleh serta

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi

kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan tujuan menetapkan

13

derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta

penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang

berkepentingan.”

Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa pengertian

auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis

yang dilakukan dengan pengumpulan dan pengevaluasian bukti

untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian dengan

kriteria yang telah ditetapkan.

a. Definisi Standar Audit

Menurut (Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S.

Beasley 2008). Standar auditing merupakan pedoman untuk

membantu auditor memenuhi tanggung jawab

profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis.

Pedoman paling luas yag tersedia adalah 10 standar

auditing yang berlaku umum sesuai GAAS (Generally

Accepted Auditing Standards), yang dikembangkan oleh

AICPA dan terakhir kali diperbaharui dengan SAS 105 dan

SAS 113. Standar ini mencakup pola pertimbangan atas

kualitas profesional seperti kompetensi dan Independensi,

persyarataan pelaporan serta bukti audit. Panduan yang

lebih umum adalah sepuluh Standar Profesional Akuntan

Publik (SPAP).

14

Standar Profesional Akuntan Publik tersebut disajikan

dalam tabel 2-1 berikut ini:

TABEL 2.1

Standar Auditing Yang Berlaku Umum

TABEL 2-1 Standar Auditing yang Berlaku Umum

Standar Umum

1. Audit harus dilakukan oleh orang yang

sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis

yang memadai sebagai seorang auditor.

2. Auditor harus mempertahankan sikap

mental yang independen dalam semua hal yang

berhubungan dengan audit.

3. Auditor harus menerapkan kemahiran

profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun

laporan keuangan.

Standar Pekerjaan Lapangan

1. Auditor harus merencanakan

pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua

asisten sebagaimana mestinya.

2. Auditor harus memperoleh

pemahaman yang cukup mengenai entitas serta

lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk

menilai risiko salah saji yang material dalam laporan

keuangan karena kesalahan dan kecurangan, dan untuk

merancang sifat, waktu, serta luas prosedur audit

selanjutnya.

3. Auditor harus memperoleh cukup

bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit

agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan

pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.

15

Standar Pelaporan

1. Auditor harus menyatakan

dalam laporan auditor apakah laporan keuangan telah

disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang

berlaku umum.

2. Auditor harus

mengidentifikasikan dalam laporan auditor mengenai

keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara

konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan

dengan periode sebelumnya.

3. Jika auditor menetapkan

bahwa pengungkapan yang informatif belum memadai,

auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor.

4. Auditor harus menyatakan

pendapat mengenai laporan keuangan, secara

keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat

tidak bisa diberikan, dalam laporan auditor. Jika tidak

dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan,

auditor harus menyatakan alasan-alasan yang

mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua

kasus, jika nama seorang auditor dikaitkan dengan

laporan keuangan, auditor itu harus dengan jelas

menunjukkan sifat pekerjaan auditor, jika ada, serta

tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor dalam

laporan auditor.

Sumber : Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley 2008

Standar-standar tersebut, yang disajikan dalam tabel

2.1, tidak cukup spesifik untuk memberikan pedoman yang

berarti bagi praktisi, tetapi menyajikan kerangka kerja yang

16

membuat AICPA (American Institude of Centified Public

Accountans) dapat memberikan interprestasi. ( Alvin A.

Arens ; Randal J. Elder & Mark S. Beasley ( 2008 : 2 ).

Sedangkan Standard Profesi Akuntan Publik (SPAP)

adalah standard yang dikeluarkan oleh IAPI (Ikatan

Akuntansi Publik Indonesia) yang diterbitakan mulai dari

tanggal 24 Mei 2007 sampai sekarang. Sejak tanggal 24

Mei 2007 berdirilah Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

sebagai organisasi akuntan publik yang independen dan

mandiri dengan berbadan hukum yang diputuskan melalui

Rapat Umum Anggota Luar Biasa IAI – Kompartemen

Akuntan Publik.

Berdirinya Institut Akuntan Publik Indonesia adalah

respons terhadap dampak globalisasi, dimana Drs. Ahmadi

Hadibroto sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI

mengusulkan perluasan keanggotaan IAI selain individu. Hal

ini telah diputuskan dalam Kongres IAI X pada tanggal 23

Nopember 2006. Keputusan inilah yang menjadi dasar untuk

merubah IAI – Kompartemen Akuntan Publik menjadi

asosiasi yang independen yang mampu secara mandiri

mengembangkan profesi akuntan publik. IAPI diharapkan

dapat memenuhi seluruh persyaratan International

Federation of Accountans (IFAC) yang berhubungan dengan

profesi dan etika akuntan publik, sekaligus untuk memenuhi

17

persyaratan yang diminta oleh IFAC sebagaimana tercantum

dalam Statement of Member Obligation (SMO). yang

merupakan pedoman perilaku dan ukuran kerja minimal

yang harus dipatuhi atau dicapai oleh akuntan publik dalam

memberikan jasa profesinya.

Standar Pemeriksaan yang Diterima Secara Umum /

GAAS (Generally Accepted Auditing Standards) adalah

Aturan-aturan dan pedoman umum yang digunakan Akuntan

Publik terdaftar atau bersertifikat dalam mempersiapkan dan

melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan klien.

b. Jenis – Jenis Audit

Menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pengawasan BPKP (2009) “pihak yang melakukan audit

dikelompokkan menjadi audit intern dan audit ekstern.”

Sedangkan menurut tujuannya, sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(selanjutnya disebut UU 15 tahun 2004), “audit

(pemeriksaan) dibedakan menjadi audit keuangan, audit

kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.”

Jenis Audit menurut pihak yang melakukan audit

antara lain :

1) Audit Intern

18

Audit intern adalah audit yang dilakukan oleh pihak

dari dalam organisasi audit. Pengertian organisasi audit

dalam hal ini harus dilihat dengan sudut pandang yang

tepat. Organisasi audit misalnya adalah pemerintah

daerah, kementerian negara, lembaga negara,

perusahaan, atau bahkan pemerintah pusat. Sebagai

contoh, untuk pemerintah daerah, maka audit intern

adalah audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan

intern daerah yang bersangkutan (Bawasda). Sedangkan

pada organisasi kementerian negara audit intern

dilakukan oleh inspektorat jenderal departemen dan

dalam organisasi pemerintah pusat audit intern dilakukan

oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP). Audit intern dilaksanakan dalam rangka

pelaksanaan fungsi pengawasan dalam manajemen. Jadi

pelaksanaan audit intern lebih diarahkan pada upaya

membantu bupati / walikota / gubernur / menteri /

presiden meyakinkan pencapaian tujuan organisasi.

2) Audit Ekstern

Audit ekstern adalah audit yang dilakukan oleh pihak

di luar organisasi audit. Dalam pemerintahan Republik

Indonesia, peran audit ekstern dijalankan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menjalankan audit

19

atas pengelolaan keuangan Negara (termasuk keuangan

daerah) oleh seluruh organ pemerintahan untuk

dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut Alvin Arens dalam bukunya Auditing dan

Assurance Service – An Integrated Approach (2008;1).

Akuntan publik melaksanakan tiga jenis utama audit, yaitu

Audit Operasional, Audit Kepatuhan dan Audit Atas Laporan

Keuangan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Audit Operasional (Operational Audit) / Management Audit

Audit operasional merupakan tinjauan atas bagian tertentu

dari prosedur serta metode operasional organisasi

tertentu dengan bertujuan mengevaluasi efisiensi dan

efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode

operasi organisasi. Contohnya, Mengevaluasi apakah

pemrosesan gaji yang terkomputerisasi untuk anak

perusahaan H telah beroperasi secara efisien dan efektif.

b. Audit Ketaatan (Compliance Audit)

Audit Ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah

pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau

ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang

lebih tinggi.

Contohnya, Menentukan apakah persyaratan bank untuk

perpanjangan pinjaman telah dipenuhi.

c. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)

20

Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk

menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi

yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria

yang berlaku. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah

prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum

(GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit

atas laporan keuangan yang disusun dengan

menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar

lainnya yang cocok untuk organisasi itu.

c. Tipe – Tipe Auditor

Tipe–tipe auditor ada 2 yaitu :

1) Intern

Audit intern adalah audit yang dilakukan oleh pihak

dari dalam organisasi audit. Pengertian organisasi audit

dalam hal ini harus dilihat dengan sudut pandang yang

tepat. Organisasi audit misalnya adalah pemerintah

daerah, kementerian negara, lembaga negara,

perusahaan, atau bahkan pemerintah pusat. Sebagai

contoh, untuk pemerintah daerah, maka audit intern

adalah audit yang dilakukan oleh aparat pengawasan

intern daerah yang bersangkutan (Bawasda).

Sedangkan pada organisasi kementerian negara audit

intern, dilakukan oleh inspektorat jenderal departemen

21

dan dalam organisasi pemerintah pusat audit intern

dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP).

Sedangkan pada swasta audit intern yang ada pada

perusahaan-perusahaan swasta biasanya dengan

menggunakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan

yang merupakan suatu mekanisme pengawasan yang

ditetapkan manajemen secara berkesinambungan guna

menjamin tersedianya laporan yang akurat dan

meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang

berlaku.

Audit intern dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan

fungsi pengawasan dalam manajemen. Jadi pelaksanaan

audit intern lebih diarahkan pada upaya membantu bupati

/walikota /gubernur /menteri /presiden dalam meyakinkan

pencapaian tujuan organisasi. (Dasar-Dasar Auditing

Pusdiklatwas BPKP – 2009) tanpa harus beropini yang

bertujuan untuk dilaporkan kepada komite stakeholder,

yang terdiri dari:

a. Stakeholder Internal

1. Dewan Direksi

Direktur (dalam jumlah jamak disebut Dewan

Direktur) adalah seseorang yang ditunjuk untuk

memimpin Perusahaan.

22

Pada umumnya direktur memiliki tugas antara lain

memimpin perusahaan dengan menerbitkan

kebijakan-kebijakan perusahaan, memilih,

menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan

kepala bagian (manajer), menyetujui anggaran

tahunan perusahaan, menyampaikan laporan kepada

pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Manfaatnya adalah untuk memberikan dasar yang

lebih baik, meyakinkan kepada para klien atau

langganan untuk menilai profitabilitas atau audit

financial, audit manajemen, dan sistem pengendalian

internal perusahaan itu, efisiensi operasionalnya dan

keadaan keuangannya.

2) Manajemen

Manajemen suatu perusahaan adalah nyawa dari

suatu perusahaan. Manajemen yang menentukan

pertumbuhan atau kebangkrutan suatu perusahaan.

Dengan adanya suatu pengelolaan dan manajemen

yang baik maka perusahaan akan mampu bertahan

dari segala tekanan, kendala dan rintangan yang ada.

Bahkan akan berkembang menjadi lebih besar dan

lebih baik lagi.

Manfaat Hasil audit bagi manajemen adalah

menambah kredibilitas laporan keuangannya

23

sehingga laporan tersebut dapat dipercaya untuk

kepentingan pihak luar entitas seperti pemegang

saham, kreditor pemerintah dan lain-lain.

3) Karyawan

Pengertian karyawan adalah sesorang yang

ditugaskan sebagai pekerja dari sebuah perusahaan

untuk melakukan operasional perusahaan dan dia

bekerja untuk digaji.

Manfaat hasil audit bagi karyawan adalah

memberikan dasar yang obyektif kepada serikat

buruh dan pihak yang diaudit untuk menyelesaikan

sengketa mengenai upah dan tunjangan.

b. Stakeholder Eksternal

1) Investor

Investor adalah pihak yang berkepentingan

dengan informasi yang berhubungan dengan resiko

yang terkait dengan investasi modal. Informasi

tersebut akan membantu mengambil keputusan

apakah harus menambah modal, mengurangi atau

menjual sahamnya. Selain itu investor juga perlu

menilai kemampuan perusahaan membayarkan

dividen/ bagi hasil.

24

Manfaat hasil audit bagi Investor adalah

memberikan dasar yang terpercaya kepada para

investor untuk menilai prestasi investasi dan

kepengurusan manajemen.

2) Pemerintah

Bagi pemerintah, mereka dapat menilai

kemampuan perusahaan dalam membayar pajak.

Memberikan tambahan kepastian yang independen

tentang kecermatan dan keandalan laporan

keuangan. Memegang peranan yang menentukan

dalam mencapai undang undang keamanan sosial.

3) Analisis Media

Analisis media merupakan tahapan utama dari

sebuah evaluasi atau analisis yang tujuannya untuk

mengukur sejauh mana sebuah kesuksesan kinerja

atau brand perusahaan di sosial media.

4) Pelanggan

Pelanggan memerlukan informasi yang

berhubungan dengan kelangsungan perusahaan,

terutama pelanggan yang melakukan kerjasama

jangka panjang. Pelanggan yang loyal membutuhkan

hubungan jangka panjang dan langgeng.

5) Kreditur

25

Memberikan dasar yang lebih meyakinkan para

kreditur atau para rekanan untuk mengambil

keputusan pemberian kredit. Pihak yang memberi

pinjaman berkepentingan dengan informasi yang

menunjukkan kemampuan perusahaan membayar

hutang beserta bunganya dengan tepat waktu.

Laporan keuangan dapat membantu mereka untuk

menentukan besar plafon, bunga dan jangka waktu

yang diberikan.

6) Karyawan

Karyawan perusahaan merupakan salah satu dari

kelompok yang diklasifikasikan sebagai stakeholder

perusahaan. Kelompok ini merupakan sumber

informasi dari mulut ke mulut yang telah ada dalam

perusahaan, yang perlu dimotivasi dan distimulasi

untuk meningkatkan fungsinya agar lebih tepat guna.

7) Pemasok

Pihak supplier dan pemberi hutang jangka pendek

lainnya berkepentingan dengan informasi yang

menunjukkan kemampuan perusahaan membayar

hutang jangka pendeknya. Informasi tersebut akan

membantu supplier untuk menentukan jumlah piutang

yang diberikan dan jangka waktunya.

6) Masyarakat

26

Komunitas lokal atau masyarakat sekitar

perusahaan sering kali menjadi target kegiatan publik

relation karena kedekatan dan pengaruh warga

setempat pada perusahaan. Dengan upaya untuk

tetap mendapat perhatian dan dengan berusaha

mengembangkan itikad baik dan saling pengertian,

komunitas lokal dapat dimotivasi untuk lebih

mengenal fokus perusahaan. Misalnya inisiatif untuk

membangun lingkungan yang ada di dalamnya

didirikan fasilitas pengembangan kapasitas pabrik

akan lebih dapat diterima dengan baik dan didukung,

oleh komunitas lokal daripada menghadapi protes dan

perlawanan.

2) Ekstern

Audit ekstern adalah audit yang dilakukan oleh pihak

di luar organisasi audit. Dalam swasta, peran audit

ekstern dijalankan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik),

sedangkan dalam pemerintahan Republik Indonesia,

peran audit ekstern dijalankan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). BPK menjalankan audit atas

pengelolaan keuangan negara (termasuk keuangan

daerah) oleh seluruh organ pemerintahan, untuk

dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun demikian, dengan merujuk pembahasan di atas,

27

maka untuk menentukan apakah suatu audit merupakan

audit ekstern atau intern harus merujuk pada lingkup

organisasinya. Sebagai contoh, audit yang dilakukan oleh

BPKP terhadap departemen/ lembaga merupakan audit

ekstern bagi departemen/ lembaga yang bersangkutan,

namun merupakan audit intern dilihat dari sisi pemerintah

RI. (Dasar-Dasar Auditng Pusdiklatwas BPKP – 2009).

d. Manfaat Audit

Hasil audit dapat dimanfaatkan untuk berbagai

keperluan. Salah satu manfaat audit adalah meningkatkan

kualitas informasi yang dapat digunakan sebagai dasar

dalam pengambilan suatu keputusan. Dengan informasi

hasil penilaian auditor dan rekomendasi yang disampaikan,

akan memungkinkan pimpinan unit operasi melakukan

tindakan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas

maupun produktifitas usaha secara lebih terarah.

Proses audit merupakan media pembelajaran dan

pertumbuhan yang tidak ternilai harganya bagi para pelaku

audit itu sendiri. Karena melalui proses audit, terjadi

pemahaman secara mendalam tentang seluk beluk operasi

organisasi serta permasalahannya yang dihadapinya, baik

permasalahan skala organisasi maupun permasalahan

spesifik yang ada pada setiap fungsi dalam organisasi.

28

Dengan demikian seorang auditor secara disadari atau tidak

telah mempelajari proses manajemen organisasi secara

komprehensif dan manajemen fungsional secara intensif.

2. Definisi Independensi

Mengetahui banyaknya pihak-pihak yang berkepentingan

(stakeholders) terhadap laporan keuangan, maka informasi

yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah dapat

dipercaya, tidak memihak pada siapapun, dan tidak

menyesatkan. Agar tercapainya tujuan tersebut diperlukan

pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang Independen.

Independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang

akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi

dalam pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan prinsip

integritas dan obyektifitas dinyatakan oleh Ikatan Akuntansi

Indonesia (IAI). Pengertian ini mempunyai makna “bahwa sikap

yang ditunjukkan oleh seorang akuntan akan mencerminkan

kebebasan dalam melaksanakan jasa audit”.

Menurut William C. Boynton (2002), “Independensi

merupakan dasar dari profesi auditing. Hal itu berarti bahwa

auditor akan bersikap netral terhadap entitas, dan oleh karena

itu akan bersikap objektif”.

29

Menurut O. Ray Whittington dan Kurt Pany (2001):

“Independen merupakan suatu hal yang relatif tingkatnya

berbeda-beda. Selama akuntan publik bekerja secara dekat

dengan manajemen klien jauh dari ideal”.

Menurut Arens dan Loeckbeck (2003;124):

“Independensi adalah cara pandang yang tidak biasa dalam

melakukan ujian audit, mengevaluasi hasil pemeriksaan dan

penyusunan laporan audit.”

Menurut Brown di dalam Sri Lastanti (2005) definisi

Independensi yaitu “Independent is not subject to bias or

influence.” Bagi AICPA, “Independence is an attitude of mind,

much deeper than the surface display of visible standards”.

Yang artinya : “Independensi wajib dimiliki oleh sebuah KAP,

karena Independensi adalah sikap yang diharapkan dari

seorang akuntan publik untuk tidak memiliki kepentingan pribadi

dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan

prinsip dan berkenaan pada pihak ketiga”.

a. Klasifikasi Independensi

1) Independen dalam kenyataan (Independence In Fact)

Dalam penerapan di dalam KAP seorang akuntan publik

benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak

bias sepanjang audit. Arens, Alvin A ; Randal J. Elder &

Mark S. Beasley (2008).

30

2) Independen dalam penampilan (Independence In

Appearance)

Dalam penerapan di dalam KAP seorang akuntan publik

benar-benar mampu menyampaikan hasil dari

interpretasi lain atas independensi ini. Arens, Alvin A ;

Randal J. Elder & Mark S. Beasley (2008).

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Independen Sebagai

berikut :

Menurut Alvin Arens dalam bukunya Auditing dan

Assurance Service – An Integrated Approach (2008;1).

”Independensi adalah peraturan perilaku yang pertama,

yang data mempengaruhinya adalah Organisasi dan standar

selain Kode Perilaku Profesional AICPA”.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Independensi

menurut William C. Boyton, Raymond IV, Johnson, and

Walter G. Keli (2002:92) yaitu diatur oleh American Institute

of Certified Publik Accountancy (AICPA) yaitu :

1) Kepentingan keuangan

2) Hubungan bisnis

3) Pengertian cakupan akuntan atau KAP

4) Jasa-jasa lain kepada klien termasuk jasa-jasa akuntansi

diluar jasa audit dan jasa konsultasi manajemen.

5) Tuntutan Hukum

31

6) Fee yang belum dibayar oleh klien

3. Definisi Obyektifitas

Obyektifitas adalah suatu keyakinan kualitas yang

memberikan nilai jasa pelayanan akuntan. Obyektifitas

merupakan suatu ciri yang membedakan profesi akuntan

dengan profesi lainnya, karena obyektifitas mengharuskan

akuntan untuk tidak memihak, jujur secara intelektual dan bebas

dari konflik kepentingan. Obyektifitas juga mengharuskan

akuntan untuk bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau

permintaan pihak tertentu.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SA seksi

200.1 dalam SPAP, 2011). “Prinsip Obyektifitas mengharuskan

Praktisi untuk membiarkan Subjektivitas, benturan kepentingan,

atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain

memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan

bisnisnya”.

Setiap akuntan publik tidak boleh membiarkan

subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak

layak (undue influence) dari pihak-pihak lain mempengaruhi

pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

Akuntan publik mungkin dihadapkan pada saat situasi yang

dapat mengurangi obyektifitasnya.

32

Karena beragamnya situasi tersebut, tidak mungkin untuk

mendefinisikan situasi tersebut. Oleh karena itu, akuntan publik

harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau

yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap

pertimbangan profesionalnya.

4. Definisi Integritas

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SA seksi

200.1 dalam SPAP, 2011). “Prinsip Integritas mewajibkan setiap

Praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional

dan hubungan bisnisnya”.

Integritas menurut Arens, Elder, dan Beaskey (2008),

”berarti tidak memihak dalam melakukan semua jasa”.

Integritas menurut Mulyadi, Susiana dan Herawati (2007)

mendefinisikan integritas sebagai berikut, ”integritas adalah

prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang

berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan

mengemukakan fakta tersebut seperti adanya”.

Integritas menurut definisi media value yaitu : ”integritas

(integrity) yaitu bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan

kebijakan organisasi serta kode etik profesi, walaupun dalam

keadaan yang sulit untuk melakukan ini. Dengan kata lain

33

”satunya kata dengan perbuatan”, mengkomunikasikan maksud,

ide dan perasaan secara terbuka, jujur dan langsung sekalipun

dalam negosiasi yang sulit dengan pihak lain.”

Jadi dapat disimpulkan Integritas adalah unsur karakter

yang mendasar bagi pengakuan profesional. Integritas

merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan

masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi

dalam menguji semua keputusan. Integritas mengharuskan

akuntan dalam berbagai hal, untuk jujur dan terus terang dalam

batasan kerahasiaan objek pemeriksaan serta tidak dapat

dikalahkan oleh kepentingan pribadi demi kepercayaan

keuntungan pribadi.

Dalam kode etik IAI yang meliputi salah satunya adalah

aturan Etika, ”Integritas adalah bebas dari benturan kepentingan

(conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji

material (material statement) yang diketahuinya atau

mengalihkan pertimbangan kepada pihak lain”.

Integritas satuan Team Komite Audit dapat terlihat dari

kewenangan Komite Audit (Bapepam, 2004), yaitu ”Komite

Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi

tentang karyawan, dana, asset, serta sumber daya perusahaan

lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya”.

Dalam prinsip-prinsip dasar etika profesi tersebut

tercantum didalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (IAPI,

34

2008) ”Integritas setiap akuntan publik harus tegas dan jujur

dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis

dalam melaksanakan pekerjaannya, serta tidak boleh terkait

dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang

diyakini terdapat beberapa hal seperti dibawah ini:

a. Kesalahan yang material atau pernyataan yang

menyesatkan

b. Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-

hati; atau

c. Penghilangan atau penyembunyian yang dapat

menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.

5. Definisi Kompetensi

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia Definisi

kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk

menentukan atau memutuskan suatu hal.

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2008) ”kompetensi

adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk

menyelesaikan tugas-tugas”.

Kompetensi dalam hal ini adalah mereka yang memiliki

keahlian dan pelatihan teknis (kompeten).

a. Keahlian

Memiliki pendidikan formal dan pengalaman dibidang

akuntansi atau keuangan audit.

35

b. Pelatihan teknis

Memiliki aspek teknis (supervisi dan review) dan juga

memiliki pendidikan umum.

Kompetensi didefinisikan Krismantoro dalam Murtanto

dan Maulana (2005) sebagai berikut :

a. Integritas, kejujuran, obyektif, dan Independen.

b. Memahami seluk beluk bisnis dan keuangan perusahaan

c. Mampu membaca laporan keuangan.

d. Memiliki kepekaan terhadap perkembangan lingkungan yang

dapat mempengaruhi bisnis perusahaan.

e. Komitmen dan konsistensi.

Roe (2001) dan Winsolu (2009) mengemukakan definisi

dari kompetensi yaitu : ”Competence is defined as the ability to

adequantely perform as task, duty or role. Competence

integrates knowledge and skill and is acruired through work

experience and learning by doing”.

Dari definisi diatas, kompetensi dapat digambarkan

sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran

atau tanggung jawab, kemampuan mengintegrasikan

pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-

nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan

dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan

pembelajaran yang dilakukan (Winsolu; 2009).

Karakteristik Kompetensi

36

Berikut ini adalah krakteristik-karakteristik kompetensi

yang membentuk sebuah kompetensi adalah ;

1) Motives (motivasi) : yaitu konsistensi berfikir mengenai

sesuatu yang diinginkan atau dikehendaki oleh

seseorang, sehingga menyebabkan suatu kejadian. Motif

tingkah laku seperti mengendalikan, mengarahkan,

membimbing, dan memilih untuk mengahadapi kejadian

atau tujuan tertentu

2) Trairs (sifat), yaitu karakteristik fisik dan tanggapan yang

konsisten terhadap informasi atau situasi tertentu.

3) Self Consept (konsep diri), yaitu sikap, nilai, atau

imajinasi seseorang.

4) Knowledge (pengetahuan), informasi seseorang dalam

lingkup tertentu. Komponen kompetensi ini sangat

kompleks. Nilai dari Knowledge test, sering gagal untuk

memprediksi kinerja karena terjadi kegagalan dalam

mengukur pengetahuan dan kemampuan sesungguhnya

yang diperlakukan dalam pekerjaan.

5) Skill (kemampuan) : yaitu kemampuan untuk

mengerjakan tugas-tugas fisik atau mental tertentu.

6. Definisi Kualitas Hasil Audit

Kualitas hasil audit diartikan oleh De Angelo dalam

(Balance Vol I 2004;44) “sebagai gabungan probabilitas

37

seorang auditor untuk dapat menemukan dan melaporkan

penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien”.

Menurut Dopouch dan Simunic dalam Balance Vol I

(2004;45) “memproksi kualitas audit berdasarkan reputasi

kantor akuntan publik”.

Sedangkan menurut Francis dan Wilson dalam (Balance

Vol I (2004;45), “kualitas audit diproksi dengan reputasi (brand

name) dan banyaknya klien yang dimiliki kantor akuntan publik”.

Dari ketiga pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa

Kualitas Audit diartikan sebagai gabungan probabilitas seorang

auditor untuk dapat menemukan dan melaporkan

penyelewengan yang terjadi pada sistem kualitas klien dimana

kualitas audit ini diproksi berdasarkan reputasi dan banyaknya

klien yang dimiliki KAP.

Probabilitas auditor untuk melaporkan penyelewengan

yang terjadi dalam sistem akuntansi tergantung pada

Independensi auditor. Seorang auditor dituntut untuk dapat

menghasilkan kualitas pekerjaan yang tinggi, karena auditor

mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pihak-pihak

yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu

perusahaan termasuk masyarakat. Tidak hanya bergantung

pada klien saja, auditor merupakan pihak yang mempunyai

kualifikasi untuk memeriksa dan menguji apakah laporan

38

keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum.

Hasil penelitian Behn et al dalam Simposium Nasional

Akuntansi 5 (2003;563) “ada 6 (enam) atribut kualitas audit yang

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan klien, yaitu

pengalaman melakukan audit, memahami industri klien,

responsive atas kebutuhan klien, taat pada standar umum,

keterlibatan pimpinan KAP, dan keterlibatan Komite Audit.

Berikut ini adalah 6 (enam) atribut kualitas audit :”

a. Pengalaman Melakukan Audit (client experience)

Pengalaman merupakan atribut yang penting yang harus

dimiliki oleh auditor. Hal ini terbukti dengan tingkat

kesalahan yang dibuat oleh auditor yang tidak

berpengalaman lebih banyak daripada auditor

berpengalaman.

b. Memahami Industri Klien (industry expertise)

Auditor juga harus mempertimbangkan hal-hal yang

mempengaruhi industri tempat operasi suatu usaha, seperti

kondisi ekonomi, peraturan pemerintah serta perubahan

teknologi yang berpengaruh terhadap auditnya.

c. Responsif atas kebutuhan klien (responsiveness)

Atribut yang membuat klien memutuskan pilihannya

terhadap suatu KAP adalah kesungguhan KAP tersebut

memperhatikan kebutuhan kliennya.

39

d. Taat pada standar umum (technical competence)

Kredibilitas auditor tergantung kepada : kemungkinan auditor

mendeteksi kesalahan yang material dan kesalahan

penyajian serta kemungkinan auditor akan melaporkan apa

yang ditemukannya. Kedua hal tersebut mencerminkan

terlaksananya standar umum.

e. Keterlibatan pimpinan KAP

Pemimpin yang baik perlu menjadi vocal point yang mampu

memberikan perspektif dan visi luas atas kegiatan perbaikan

serta mampu memotivasi, mengakui dan menghargai upaya

dan prestasi perorangan maupun kelompok.

f. Keterlibatan komite audit

Menurut Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern

tahun 2003 Komite Audit ada 3, antara lain :

Dewan Komisaris

Dewan komisaris harus dapat bersikap obyektif serta

keingintahuan mengenai kegiatan usaha dan risiko dan

juga harus berperan aktif untuk memastikan adanya

perbaikan terhadap permasalahan yang dapat

mengurangi efektifitas sistem pengendalian intern.

Direksi

Direksi harus melakukan pengendalian yang efektif untuk

memastikan bahwa para manajer dan pegawai telah

40

mengembangkan dan melaksanakan kebijakan prosedur

yang telah ditetapkan, dan juga harus

mendokumentasikan dan mensosialisasikan struktur

organisasi yang secara jelas menggambarkan jalur

kewenangan pelaporan serta menyelenggarakan sistem

komunikasi yang efektif kepada seluruh jenjang

organisasi.

Budaya Pengendalian

Budaya pengendalian harus dapat meningkatkan etika

kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu

kultur organisasi yang menekankan kepada seluruh

pegawai mengenai pentingnya sistem pengendalian

intern.

Komite Audit diperlukan dalam suatu organisasi bisnis

dikarenakan mengawasi proses audit, diperlukan dalam

suatu organisasi bisnis untuk mengawasi proses audit dan

memungkinkan terwujudnya kejujuran laporan keuangan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Suraida (2005) menyatakan bahwa pengalaman

audit dan kompetensi berpengaruh terhadap skeptisme profesional

dan ketepatan pemberian opini auditor akuntan publik.

Independensi dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap

kualitas audit bersumber dari penelitian Christiawan (2002) dan

41

Alim dkk, (2007). Hal ini sama dilakukan oleh Mardisar dkk, (2007),

yang memberikan hasil penelitian bahwa “pekerjaan dengan

kompleksitas rendah berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil

kerja auditor”. Trisnaningsih (2007) menyatakan bahwa

“pemahaman good governance dapat meningkatkan kinerja auditor

jika auditor tersebut selama dalam pelaksanaan pemeriksaan

selalu menegakkan sikap Independensi”. Kemudian penelitian

yang dilakukan oleh Sukriah dkk, (2008), menyatakan bahwa

“pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh

terhadap kualitas hasil pemeriksaan”.

C. Kerangka Pemikiran

Kantor akuntan publik biasanya menyediakan pelayanan

atau jasa yang dapat meningkatkan kualitas informasi bagi para

pembuat keputusan. Namun adanya konflik kepentingan antara

pihak internal dan eksternal perusahaan menuntut akuntan publik

untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas yang dapat

digunakan oleh pihak-pihak tersebut.

Selain itu dengan menjamurnya skandal keuangan baik

domestik maupaun mancanegara, sebagian besar bertolak dari

laporan keuangan yang pernah dipublikasikan oleh perusahaan.

Hal inilah yang memunculkan pertanyaan bagaimana kualitas hasil

audit yang dihasilkan oleh akuntan publik dalam mengaudit laporan

keuangan klien.

42

Oleh karena itu, kantor akuntan publik harus

mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas auditnya. Hal

ini sangat penting dengan semakin berkualitasnya sebuah Kantor

Akuntan Publik, maka secara tidak langsung hal ini dapat

mengangkat image terhadap masyarakat terhadap Kantor Akuntan

Publik tersebut. Masyarakat semakin menaruh kepercayaan

terhadap mereka dalam melakukan pengauditan terhadap laporan

keuangan.

Penilaian terhadap kualitas hasil audit dalam penelitian ini

berupa penelitian terhadap independensi seorang auditor di kantor

akuntan publik, integritas, obyektifitas terhadap kliennya dan

kompetensi auditor dalam mengaudit laporan keuangan.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis

Variabel Dependen (X) Variabel Independen (Y)

(Bebas) (Terikat)

Sumber : Diolah Oleh Penulis

43

Independensi

Kualitas Hasil Audit

Obyektifitas

Integritas

Kompetensi

D. Hipotesis

Sesuai dengan perumusan masalah dan kerangka pemikiran

diatas, hipotesis dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai

berikut :

Hipotesis 1

Ho1 : Tidak ada pengaruh signifikan Independensi seorang Auditor

terhadap kualitas hasil pemeriksaannya.

Ha1 : Ada pengaruh signifikan Independensi seorang Auditor

terhadap kualitas hasil pemeriksaannya.

Hipotesis 2

Ho2 : Tidak ada pengaruh signifikan Obyektifitas seorang Auditor

terhadap kualitas hasil pemeriksaannya.

Ha2 : Ada pengaruh signifikan Obyektifitas seorang Auditor

terhadap kualitas hasil pemeriksaannya.

Hipotesis 3

Ho3 : Tidak ada pengaruh signifikan Integritas seorang Auditor

terhadap kualitas hasil pemeriksaannya.

Ha3 : Ada pengaruh signifikan Integritas seorang Auditor terhadap

kualitas hasil pemeriksaannya.

Hipotesis 4

Ho4 : Tidak ada pengaruh signifikan Kompetensi seorang Auditor

terhadap kualitas hasil pemeriksaannya.

44

Ha4 : Ada pengaruh signifikan Kompetensi seorang Auditor

terhadap kualitas hasil pemeriksaannya.

45