02 BAB 2 (hal 25-40)

Pendidikan Kewarganegaraan XII 25

MODUL 2

Kompetensi Dasar

2.1 Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara.

2.2 Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia.

2.3 Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dan di negara lain.

Standar Kompetensi2. Mengevaluasi berbagai sistem

pemerintahan.

MENGEVALUASI BERBAGAI SISTEM PEMERINTAHAN

Kewarganegaraan SMK Kelas XII

A. Menganalisis Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara

Materi Pembelajaran

1. Pengertian Sistem PemerintahanSistem pemerintahan terdiri dari

kata,”sistem dan pemerintahan”. Untari (2006) mengemukakan sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.

Sedangkan pemerintahan berasal dari kata “pemerintah”. Menurut C. F. Strong dalam bukunya “Modern Political Constitution” yang dimaksud pemerintah adalah lembaga atau organisasi yang melekat kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara.

2. Ada Beberapa Pendapat Terkait dengan Pengertian Sistem Pemerintahan, Antara Lain Dikemukakan Oleh:a. Wahyu (2008), sistem pemerintahan

adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh dari pemerintahan, sedangkan komponen itu adalah legislatif, eksekutif dan yudikatif, eksekutif dan legislatif, yang masing-masing komponen tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri.

b. Martadisastra memberikan pengertian sistem pemerintahan adalah hubungan antara organ-organ pemerintah (eksekutif) dengan alat perlengkapan negara lainnya yang ada/menjalankan fungsinya di dalam suatu negara.

Pendidikan Kewarganegaraan XII26

c. Ismail Suny. Sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara.

d. Sri Sumantri. Sistem pemerintah adalah suatu perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ legislatif, eksekutif, yudikatif yang dengan bekerja sama hendak mencapai maksud dan tujuan.

e. Dalam arti luas. Merupakan suatu kesatuan utuh dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan wewenang badan legislatif, eksekutif, yudikatif, konstitutif, eksaminatif/inspektif untuk mencapai tujuan pemerintahan.

f. Dalam arti sempit. Suatu kesatuan utuh dalam menjalankan pemerintahan oleh badan eksekutif untuk mencapai tujuan pemerintahan.Secara umum sistem pemerintahan

terkait dengan sistem politik, mengingat sistem politik berkaitan dengan sistem pemerintahan dan sistem kekuasaan yang mengatur hubungan antara individu-individu atau kelompok-kelompok individu satu dengan lainnya dan dengan negara serta hubungan negara dengan negara. Supaya mudah membedakannya berikut pengertian sistem politik. Sistem politik lebih diarahkan pada “the function of goverment” adalah mengandung arti fungsi pemerintahan. Secara umum, dapat disebut sebagai seni memerintah sebagai pergulatan kekuaasaan dan sumber daya.

Untari (2006:2) mengemukakan ada 4 variabel sistem politik, yaitu:a. Kekuasaan Dalam sistem politik kekuasaan

bukanlah tujuan, kekuasaan merupakan cara untuk mencapai hal-hal yang diinginkan aktor politik.

b. Kepentingan Kepentingan adalah tujuan yang dikejar

oleh para pelaku politik.c. Kebijaksanaan Hasil dari interaksi antara kekuasaan

dan kepentingan. Kebijaksanaan dalam sisitem politik biasanya diwujudkan sebagai peraturan perundang-undangan.

d. Budaya politik Orientasi subyektif dari individu

terhadap sistem politik. Laboratorium Pancasila mengemukakan budaya politik merupakan sikap politik yang khas terhadap sistem politik dengan berbagai ragam bagiannya dan bagaimana sikap terhadap peranan warga negara dalam sistem itu.

3. Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Dalam sistem presidensial, kelangsungan masa jabatan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif.Badan legislatif (perwakilan) dengan suara mayoritas tidak dapat menjatuhkan presiden maupun menteri-menterinya. Presiden bertindak sebagai eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu yang pasti. Apabila terjadi perselisihan antara badan eksekutif dengan legislatif maka yang akan memutuskannya adalah badan yudikatif. Eksekutif tidak bertanggungjawab kepada dewan perwakilan.

Dalam sistem parlementer eksekutif terikat kepada legislatif. Undang-undang menetapkan jumlah kursi tertentu bagi partai pemenang pemilu untuk dapat membentuk pemerintahan pada kabinet parlementer. Di berbagai negara, sistem parlementer biasanya diiringi dengan sistem kepartaian multipartai. Partai politik yang memiliki jumlah kursi lebih banyak biasanya memimpin koalisi dengan satu atau lebih partai lain hingga jumlah total kursi kelompok koalisi tersebut dapat mencapai mayoritas di parlemen. Melalui dukungan kekuatan politik di parlemen tersebut, seorang pemimpin partai dapat memperoleh dukungan untuk membentuk kabinet baru. Sebagai pemimpin kabinet, dia disebut perdana menteri yang berperan sebagai kepala pemerintahan. Pemerintah dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Dalam beberapa kasus krisis kabinet dapat terjadi, karena lemahnya dukungan partai politik atau kesukaran membentuk kabinet disebabkan masing-masing partai politik mementingkan kepentingannya sendiri, sehingga pemerintah dapat membubarkan kabinet. Dalam keadaan ini terpaksa


membentuk kabinet ekstra parlementer, yaitu suatu kabinet untuk menunjuk menteri berdasarkan keahlian yang diperlukan tanpa menghiraukan apakah mempunyai dukungan partai atau tidak. Kalaupun ada menteri yang merupakan anggota partai politik, maka secara formal dia tidak mewakili partainya.

4. Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial:a. Presiden selain memiliki kekuasaan

sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan.

b. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

c. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.

d. Presiden dibantu oleh menteri yang ditunjuk dan diangkat oleh presiden.

e. Para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi kepada presiden.

Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer:a. Presiden atau raja bertindak sebagai

kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri.

b. Kabinet yaitu para menteri di bawah pimpinan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.

c. Parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya.

d. Presiden selaku kepala negara atas saran pemerintah, yaitu perdana menteri dapat membubarkan parlemen.

e. Pembentukan kabinet yang terdiri dari menteri dan perdana menteri didasarkan pada kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen. Para anggota kabinet mungkin berasal dari parlemen dan umumnya kekuatan partai politik yang besar memiliki peluang besar untuk mendudukkan anggotanya sebagai perdana menteri.

B. Menganalisis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

1. Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Awal Kemerdekaan

Tanggal 18 Agustus 1945, hari Sabtu PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menetapkan UUD1945. UUD 1945 memuat sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, antara lain:a. BAB III: Kekuasaan pemerintahan negara Bab ini terdiri dari 12 pasal, yaitu pasal

4 sampai dengan pasal 15.1) Pasal 4: Presiden Republik

Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dasar, dalam melakukan tugasnya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.

2) Pasal 5: Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, presiden menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang.

3) Pasal 6: Presiden harus orang Indonesia asli, presiden dan wakil

presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak.

4) Pasal 7: Lama jabatan presiden dan wakil presiden.

5) Pasal 8: Perwakilan oleh wakil presiden jika presiden berhalangan.

6) Pasal 9: Mengenai sumpah dan janji presiden dan wakil pesiden.

7) Pasal 10-15: tentang hak hak presiden. Pasal 10 (presiden memegang

kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara ), pasal 11 (presiden dengan persetujuan lain), pasal 12 (hak presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan undang-undang ), pasal 13 (hak presiden mengangkat duta dan konsul serta menerima duta dan konsul negara lain), pasal 14 (hak presiden memberi grasi ,amnesti, abolisi ,dan rehabilitasi), pasal 15 (hak presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain lain tanda kehomatan).


b. BAB V : Kementerian Negara. Pasal 17: Presiden dibantu oleh menteri-

menteri negara,menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan.

c. BAB VII: DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)(Pasal 19 – 22).1) Pasal 19: Susunan DPR dan waktu

sidangnya.2) Pasal 20: Tiap-tiap undang-undang

menghendaki pesetujuan DPR, jika suatu rancangan undang-undang tidak dapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

3) Pasal 21: Mengenai hak inisiatif DPR. Anggota-anggota DPR berhak mengajukan rancangan undang-undang. Jika rancangan itu, disetujui oleh DPR tidak disahkan oleh presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

4) Pasal 22 : Mengatur keadaan darurat. Dalam hal ihwal kepentingan yang

memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Saat dikeluarkan perpu tidak perlu persetujuan DPR, namun harus dimintakan persetujuan DPR dalam sidang berikutnya. Jika tidak mendapat persetujuan perpu harus dicabut dan bila disetujui maka menjadi undang-undang.

d. BAB IX: Kekuasaan kehakiman (pasal 24 dan 25).1) Pasal 24: Kekuasaan kehakiman

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

2) Pasal 25: Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

e. Penjelasan Umum UUD 1945 Secara khusus sistem pemerintahan

negara dijelaskan dalam penjelasaan umum UUD 1945:1) Indonesia, ialah negara yang

berdasarkan atas hukum (rechstaat).2) Sistem konstitusional.

3) Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR.)

4) Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis.

5) Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

6) Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

7) Kekuasaan kepala negara tidak tak tebatas.

2. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950)a. Sistem Pemerintahan Dalam konstitusi RIS, sistem

pemerintahan Indonesia adalah sistem parlementer, yaitu kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Bentuk negara serikat dan bentuk pemerintah republik.

b. Alat alat perlengkapan RIS adalah:1) Presiden. 2) Menteri-menteri. 3) Senat. 4) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).5) Mahkamah Agung Indonesia. 6) Dewan Pengawas Keuangan.

c. Hubungan kerja badan-badan tesebut adalah:1) Kekuasaan membuat undang-

undang dipegang oleh pemerintah, DPR, dan senat.

2) Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh pemerintah.

3) Kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

d. Presiden RIS ialah kepala negara dan dipilih oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah daerah bagian.

e. Sistem Kabinet Sistem yang bertanggung jawab

(Cabinet Government). Salah satu ciri utama sistem ini ialah presiden merupakan unsur dari pemerintahan, namun ia tidak dapat diganggu gugat.


f. Sistem Perwakilan RIS mengenalkan sistem perwakilan

bilateral (dua kamar )terdiri dari:1) Senat, senat adalah perwakilan

daerah-daerah. Setiap daerah bagian mempunyai 2 anggota dalam senat, yang berhak mengeluarkan masing-masing satu suara. Senat bersama DPR dalam pemerintah berwenang:(a) Mengubah konstitusi RIS.(b) Menetapkan UU federal.(c) Menetapkan anggaran belanja

RIS.(d) Memberi pertimbangan/nasehat

pada pemerintah.2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) DPR adalah perwakilan seluruh

rakyat Indonesia dan terdiri 150 orang.

3. Sistem Pemerintahan Negara Indonesia Menurut UUDS (UUDS 1950,17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)a. Sistem pemerintahan Sistem pemerintahan parlementer.

Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik.

b. Alat-alat kelengkapan negara menurut UUDS.1) Presiden dan wakil presiden. 2) Menteri-menteri.3) DPR.4) MA.5) Dewan Pengawas Keuangan.

c. Presiden Presiden ialah kepala negara dan dalam

melaksanakan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden. Untuk pertama, wakil presiden diangkat oleh presiden. Tugas wakil presiden adalah membantu presiden dan mengganti presiden sampai habis waktunya jika presiden mangkat, berhenti/tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

d. Sistem kabinet Sistem kabinet ialah kabinet

palementer yang bertanggung jawab kepada presiden.

e. DPR DPR dipilih melalui pemilu, dengan

masa jabatan 4 tahun.

Hak-hak DPR:1) Hak inisiatif: Mengajukan usul

RUU.2) Hak budget: Menetapkan RAPBN.3) Hak amandemen: Mengubah RUU.4) Hak interpelasi (meminta

keterangan) dan bertanya.5) Hak enquite (menyelidiki).

Pemilu tanggal 21 September 1955 memilih anggota DPR. Pemilu15 Desember 1955 memilih anggota konstituante. Konstituante bertugas bersama sama dengan pemerintahan segera mendapatkan UUD RI menggantikan UUDS.

4. Sistem Pemerintahan Menurut UUD 1945 Setelah Adanya Perubahan (Amandemen)

Sistem pemerintahan yang dipakai di Indonesia adalah presidensial. Sistem pemerintahan negara RI menurut UUD 1945 hasil amandemen:a. Bab III: Kekuasaan pemerintah negara.1) Pasal 4: Presiden RI memegang

kekuasaan pemerintahan menurut UUD, dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh wakil presiden.

2) Pasal 5: Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR, presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang.

3) Pasal 6: Calon presiden dan wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya, memenui syarat-syarat menjadi presiden.

4) Pasal 6A: Pemilihan presiden dengan wakil presiden.

5) Pasal 7: Lama jabatan presiden dan wakil presiden.

6) Pasal 7A: Sebab-sebab presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan.

7) Pasal 7B: Proses pemberhentian presiden dan wakil presiden.

8) Pasal 7C: Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.

9) Pasal 8: Seandainya presiden dan/atau wakil presiden berhalangan.

10) Pasal 9: Sumpah dan janji presiden dan wakil presiden.


11) Pasal 10-15: Tentang hak-hak presiden.

Pasal 10 (presiden mengangkat kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara ), pasal 11 (presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain ), pasal 12 (menyatakan keadan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan undang-undang), pasal 13: (presiden mengangkat duta dan konsul negara lain dengan memerhatikan petimbangan DPR), pasal 14 (hak presiden memberi grasi, rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung, dan amnesti ,abolisi dengan petimbangan DPR), pasal 15 (hak presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehomatan), pasal 16 (presiden membentuk dewan pertimbangan).

b. Negara Bab V: Kementerian Negara. Pasal 17: Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, menteri-menteri membidangi urusan tertentu.

c. Bab VII: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 1) Pasal 19: Susunan DPR dan waktu

sidangnya.

2) Pasal 20: DPR memegang kekuasaan membuat undang-undang, setiap rancangan undang-undang dibahas bersama antara DPR dan presiden, bila rancangan undang-undang tidak dapat persetujuan bersama tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu, presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui.

3) Pasal 20A: Fungsi dan hak-hak DPR. 4) Pasal 21: Hak inisiatif DPR. 5) Pasal 22: Mengatur keadaan darurat. Dalam hal ihwal kegentingan yang

memaksa, presiden berhak menetapkan perpu (peraturan pemerintah penganti undang-undang). Saat dikeluarkan perpu tidak perlu persetujuan DPR, namun harus dimintakan persetujuan DPR dalam sidang berikutnya.

d. Bab IX : Kekuasaan Kehakiman.1) Pasal 24: Pelaksanakan kekuasaan

kehakiman. 2) Pasal 24A: Wewenang hakim agung,

calon hakim agung, susunan dan kedudukan Mahkamah Agung.3) Pasal 24B: Komisi Yudisial.4) Pasal 24C: Mahkamah Konstitusi.

5) Pasal 25: Syarat-syarat menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Perbandingan sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen

NO KRITERIA UUD’45 SEBELUM AMANDEMEN

UUD’45 SESUDAH AMANDEMEN

1 Kekuasaan pemerintahan negara

Sistem a. pemerintahanKekuasaan b. presiden selaku kepala pemerintahan

Presidensial- Memegang kekuasaan - pemerintahanMembentuk UU dengan - persetujuan DPRMenetapkan peraturan - pemerintahMengangkat dan - menghentikan menteriMengeluarkan perpu-

Presidensial- Memegang kekuasaan - pemerintahanMengajukan RUU kepada DPR- Menetapkan peraturan pemerintah- Mengangkat dan menghentikan - menteriMengeluarkan perpu-

Kekuasaan c. presiden selaku kepala negara

Memegang kekuasaan - tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan Udara

Memegang kekuasaan tertinggi - atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udaraMenyatakan perang, membuat - perdamaian dan perjanjian dengan negara lain


Menyatakan negara - dalam keadaan bahayaMengangkat dan - menerima duta dan konsulMemberi grasi, amnesti, - abolisi, dan rehabilitasiMemberi gelar dan tanda - jasa dan lain-lain tanda kehormatanTidak ada- Tidak ada-

Menyatakan negara dalam - keadaan bahayaMengangkat dan menerima duta - dan konsul dengan memerhatikan pertimbangan DPRMemberi grasi, rehabilitasi - (dengan pertimbangan MA), memberi amnesti, abolisi (dengan pertimbangan DPR)Memberi gelar dan tanda jasa dan - lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UUMembentuk dewan pertimbangan - yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada presidenMengangkat dan menghentikan - anggota Komisi Yudisial

Masa jabatan d. Prsiden

Pemilihan e. presiden

5 tahun dapat dipilih kembali dengan batas waktu yang tidak ditentukan

Dipilih MPR

5 tahun dan hanya dapat dipilih sekali lagi (maksimal 2 periode)

Dipilih rakyat secara langsung

2. DPR Menyetujui rancangan - UUFungsi dan hak-hak DPR - tidak dinyatakan secara jelasHak mengajukan usul - RUU (inisiatif)Tidak ada-

Memegang kekuasaan - membentuk UUFungsi dan hak-hak DPR - dinyatakan dengan jelasHak mengajukan usul RUU - (inisiatif)Memberi pertimbangan terhadap - pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul, pemberian grasi dan rehabilitasi oleh presiden

3. MPR Merupakan lembaga - tertinggi negaraAnggota MPR: - DPR+utusan daerah dan utusan golongan

Tugas:Menetapkan UUD- Memilih presiden dan - wakil presidenMenetapkan GBHN-

Merupakan lembaga tinggi negara- Anggota MPR: Anggota DPR+DPD - (Dewan Perwakilan Daerah)

Tugas:Menetapkan/mengubah UUD- Melantik presiden dan wakil - presiden

4. Kekuasaan kehakiman

Dipegang MA dan lain-- lain badan kehakiman

Dipegang MA dan badan - peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Juga ada Komisi Yudisial yang bertugas mengusulkan calon hakim agung


5. Alat perlengkapan negara

MPR, DPR, DPA, - Presiden, BPK, dan MAMPR merupakan - lembaga tertinggi negara

MPR, DPR, presiden, DPD, BPK, - MA, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi YudisialMPR merupakan lembaga tinggi - negara

C. Membandingkan Sistem Pemeintahan yang Berlaku di Indonesia dan Negara Lain

Sistem pemerintahan suatu negara dengan negara lainnya berbeda, karena dipengaruhi nilai-nilai sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Meskipun sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan lain namun ada persamaan sistem pemerintahaan antar negara, antara lain sebagai berikut.1. Bentuk negara:

a. Kesatuan (unitaris), contohnya Indonesia, Inggris, Filiphina.

b. Serikat ( federal ), contohnya Amerika Serikat, India, Malaysia, Australia, Brazil.

2. Bentuk pemerintahan:a. Bentuk pemerintahan republik,

contohnya Indonesia, Amerika Serikat.b . Bentuk pemerintahan monarki,

contohnya Brunei Darusalam, Arab Saudi, Kuwait, Inggris, Jepang.

3. Sistem pemerintahan:a. Sistem pemerintahan presidensial,

contohnya Indonesia, Amerika, Filiphina.b. Sistem pemerintahan parlementer,

contohnya India, Inggris, Australia, Brasil, Jepang, Malaysia.

Hampir semua sistem pemerintahan negara memiliki badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.1. Kekuasaan eksekutif Kekuasaan ini berkaitan dengan

sistem pemerintahan negara. Negara dengan pemerintahan presidensial, maka kekuasaan eksekutif dijabat oleh presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.

Dalam sistem parlementer, kepala negara adalah presiden/raja /kaisar/sultan, sedang kepala pemerintahan dijabat seorang perdana menteri.

2. Kekuasaan legislatif Lembaga legislatif atau parlemen

umumnya memakai sistem bikameral. Satu lembaga merupakan perwakilan dari wilayah daerah, daerah/negara bagian dan lembaga lain yang merupakan perwakilan rakyat. Sistem bikameral banyak dipakai oleh negara, seperti India, Brasil, Australia, Amerika Serikat, Indonesia, Mesir.

Sistem pemerintahan suatu negara dengan negara lainnya berbeda, karena dipengaruhi nilai-nilai sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Meskipun sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan negara lain, namun ada persamaan sistem pemerintahan antarnegara.

3. Kekuasaan yudikatif Semua negara memiliki badan

kehakiman. Umumnya badan kehakiman bertingkat, mulai dari badan kehakiman tingkat pusat atau federal, wilayah atau negara bagian atau propinsi.Kelebihan dan kelemahan sistem

presidensial dan sistem parlementer.1. Sistem Pemerintahan Presidensial

a. Kelebihan1) Badan eksekutif lebih stabil

kedudukannya, karena tidak tergatung pada parlemen.

2) Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya masa jabatan presiden di Indonesia 5 tahun.

3) Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

4) Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif, karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen itu sendiri.


b. Kelemahan1) Kekuasaan eksekutif di luar

pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

2) Sistem pertanggungjawabannya kurang jelas.

3) Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu lama.

2. Sistem Pemerintahan Parlementera. Kelebihan

1) Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat, karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini, karena kekuasan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.

2) Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.

3) Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

b. Kelemahan 1) Kedudukan badan eksekutif/

kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.

2) Kelangsungan kedudukan badan eksekutif/kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat dibubarkan.

3) Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi, apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh yang besar di parlemen dan partai anggota kabinet dapat menguasai parlementer.

4) Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.Pengalaman mereka menjadi anggota parlementer dimanfaatkan

dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

3. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintah Indonesia

Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer. Kelebihan dan kelemahan kedua sistem pemerintah itu dapat dilihat pada materi sebelumnya. Sistem pemerintahan parlementer digunakan saat negara kita menggunakan konstitusi RIS dan UUDS pada 1950. Namun, pada waktu itu partai-partai di dalam parlemen sulit mengambil kompromi akibat kabinet yang bertanggung jawab pada parlemen jatuh bangun dalam waktu singkat, karena tidak dapat dukungan mayoritas parlemen, dengan sendirinya pemerintah tidak stabil.Sistem pemerintah presidensial digunakan saat negara Indonesia menggunakan UUD 1945. Pada masa itu (terutama saat Orde Baru) kekuasaan eksekutif cenderung sangat kuat, karena pengawasan oleh badan legislatif lemah. Diharapkan dengan adanya amandemen UUD1945 pembatasan dan pengawasan terhadap eksekutif lebih baik sehingga diharapkan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara 1. Sistem Parlementer

a. Republik Perancis Presiden dipilih secara langsung

oleh rakyat. Masa jabatan presiden 7 tahun. Dalam keadaan darurat presiden boleh mengambil tindakan apa saja yang dianggap perlu untuk mengatasi krisis itu. Akan tetapi, badan legislatif tidak boleh dibubarkan dan harus terus bersidang, dalam masa darurat sekalipun. Sejak presiden de Gaulle (1958) berhasil memprakasai undang-undang yang baru dimana kedudukan eksekutif sangat kuat. Presiden berwewenang mengangkat perdana menteri dan sekaligus sebagai ketua sidang kabinet. Jika timbul pertentangan antarkabinet legislatif, presiden boleh membubarkan legislatif. Perihal undang-undang yang telah diterima legislatif tapi ditolak


presiden, dapat diajukan oleh presiden kepada rakyat melalui referendum atau dimintakan pendapat kepada Majelis Konstitusional. Badan ini berwenang menyatakan suatu undang-undang tidak sesuai UUD. Sebuah mosi boleh diajukan dalam sidang badan legislatif jika didukung oleh 10% dari jumlah anggota badan itu.

b. Jepang 1) Bentuk negara adalah kesatuan dengan

pembagian 47 wilayah administratif.2) Bentuk pemerintahan adalah monarki

kostitusional dengan sistem demokrasi parlementer.

3) Kepala negara adalah kaisar/raja. Kaisar Jepang sebagai simbol/lambang kesatuan negara. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Pemilihan kaisar berdasarkan keturunan. Sedangkan perdana menteri berasal dari pimpinan partai.

4) Parlemen Jepang disebut “Nasional Diet“, terdiri atas:a) Majelis rendah (Shyugi-in), masa

jabatannya selama 2 tahun.b) Majaelis tinggi (Sangi-in), masa

jabatan 6 tahun. Dijabat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui secara langsung.

c) Majelis rendah 512 yang dipilih berdasarkan sistem distrik menengah (Chusen Kyokosei).1 distrik pemilihan diwakili oleh 3-5 orang.

d) Majelis tinggi 252 yang dipilih melelalui 2 sistem yang berbeda.100 orang dipilih dengan sistem proposional (berimbang) dan sisanya 152 kursi dipilih dari distrik pemilihan yang dibentuk dengan masing-masing provinsi.

e) Badan kehakiman adalah supreme court.

f) Pada dasarnya ada 5 fungsi parlemen di Jepang, yaitu:♦ Menunjuk perdana menteri. ♦ Mengemukakan pendapat

rakyat atas. ♦ Melakukan sosialisasi politik

terhadap rakyat.♦ Menyampaikan informasi tentang

pratek konstitusional kepada rakyat melalui bidangnya.

♦ Membuat undang-undang. c. Inggris Pokok-pokok pemerintahan negara Inggris

sebagai berikut.1) Bentuk negara: kesatuan (unitary

state) menganut sistem desentrali-sasi, kekuatan pemerintah daerah berada pada dewan (counsil) yang dipilih oleh rakyat di daerah. Sebagai negara kesatuan Inggris dikenal sebagai United Kingdom yang terdiri dari England, Scotland, Wales ,dan Irlandia Utara. Inggris berbentuk kerajaan monarki.

2) Badan eksekutif terdiri atas raja, sebagai bagian badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat. Kekuasaan raja bersifat simbolis. Sedangkan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan perdana menteri. Perdana menteri memimpin menteri-menteri.

3) Raja tidak memiliki kekuasaan politik, ia merupakan simbol keagungan, kedaulatan, dan persatuan negara.

4) Perdana menteri Inggris mempunyai kekuasaan yang cukup besar, berdasarkan wewenang untuk:a) Memilih kabinet yang anggotannya

dipilih sendiri.b) Membimbing majelis rendah (House

of commons). Majelis rendah merupakan badan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat di antara calon-calon partai politik di Inggris.

c) Menjadi mediator dengan raja. d) Memimpin partai mayoritas.

5) Parlemen terdiri dari 2 badan (bikameral) yaitu: House of commons (majelis rendah) dan House of Lord (majelis tinggi). Majelis tinggi merupakan perwakilan yang anggota yang lebih luas dari pada House of Lord. Inggris menganut Parliament Soverengnity, artinya kekuasaan yang sangat besar di dalam parlemen.

6) Parlemen memiliki kekuasaan membubarkan kabinet dengan mosi tidak percaya.

7) Diberlakukannya oposisi. Oposisi dilakukan oleh partai yang kalah


dalam pemilu. Para pemimpin posisi membuat semacam kabinet tandingan. Jika sewaktu-waktu kabinet jatuh, maka pihak oposisi dapat mengambil alih penyelenggara pemerintahan.

8) Inggris menganut sistem dwi partai atau 2 partai besar, yaitu konservatif dan partai buruh, partai yang dalam pemilu dan mayoritas di parlemen merupakan partai yang memerintah sedang partai yang kalah menjadi oposisi.

2. Sistem Presidensiala. Amerika Serikat Badan eksekutif terdiri dari presiden

beserta menteri-menteri yang merupakan pembantuya. Presiden disebut “chief executive“ masa jabatan presiden 4 tahun dan dapat diperpanjang 8 tahun kalau dipilih kembali. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh konggres, namun tidak punya wewenang membubarkan konggress. Tetapi presiden dapat memengaruhi konggres melalui pidato kenegaraan yang diucapkannya pada tiap tahun dimana presiden mengajukan rancangan kerja dan anggaran belanjanya. Presiden mempunyai wewenang memveto rancangan undang-undang yang telah diterima oleh konggres. Kalau konggres menolak presiden, maka rancangan undang-undang ini dapat dibahas lagi dalam konggres. Kalau rancangan itu disetujui 2/3 dalam setiap majelis, maka veto presiden dianggap batal. Jadi tahap akhir presiden harus tunduk pada keputusan konggres. Presiden boleh memilih menterinya sendiri, akan tetapi penunjukkan pejabat tinggi seperti hakim angung, duta besar harus disetujui senat. Perjanjian yang sudah ditanda tangani oleh presiden harus disetujui senat.

b. Pakistan (dalam masa demokrasi dasar)tahun 1962-1969.

Pakistan menggunakan sistem pemerintahan presidensial sejak tahun 1958. Menurut UUD 1962 badan eksekutif terdiri dari yang beragama beserta menteri-menteri. Perdana menteri merupakan pembantu presiden

tidak boleh merangkap menjadi anggota legislatif. Presiden mempunyai wewenang untuk memveto rancang undang-undang yang telah diterima oleh badan legislatif. Veto ini oleh badan legislatif dapat dibatalkan kalau rancangan undang-undang itu diterima lagi oleh mayoritas 2/3 suara. Sebaliknya, presiden dapat mengajukan RUU itu melalui referendum. Presiden mempunyai wewenang membubarkan badan legislatif. Dalam keadaan ini dia sendiri harus mengundurkan diri dalam waktu empat bulan dan mengadakan pemilihan umum baru. Presiden dapat dipecat (impeach) oleh badan legislatif kalau melanggar UUD atau berkelakuan buruk dengan persetujuan ¾ jumlah suara badan legislatif. Akan tetapi, jika anggota-anggota yang memulai misi pemecatan itu tidak berhasil memperoleh 50% suara, maka mereka dikeluarkan dari badan itu.

c. Swiss Sistem pemerintahan negara dikelola

seperti halnya sebuah perusahaan, bukan diperintah. Setiap warga merupakan pemegang saham suatu negara. Dewan federal terdiri dari tujuh anggota yang memiliki kekuasaan eksekutif dan juga bertindak sebagai kabinet. Menteri bertindak sebagai presiden untuk masa jabatan satu tahun. Swiss merupakan sistem pemerintahan lokal swapraja, yaitu setiap negara dapat mencurahkan perhatian secara aktif mengikuti setiap bentuk rapat, dan berpartiisipasi dalam membuat keputusan-keputusan yang secara langsung memengaruhinya.


latihan 2.1

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat!A. Menganalisis Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara

Perbandingan Sistem pemerintahaan di berbagai negara.

No KriteriaNegara

Indonesia Perancis Inggris India AS Cina

1 Bentuk Negara

Kesatuan Kesatuan Kesatuan Serikat Serikat Kesatuan

2 Bentuk Pemerintah-an

Republik Republik Monarki Republik Republik Republik

3 SistemPemerintah-an

Presidensial Parle menter

Parle-menter

Parle-menter

Presiden-sial

Presiden-sial

4 Eksekutif Presiden Presiden & Perdana Menteri

Ratu/Raja& PerdanaMenteri

Presiden &PerdanaMenteri

Presiden Presiden

5 Legislatif DPR&DPDMenjadiAnggotaMPR

Senat MajelisNasional

MajelisTinggiMajelisRendah

DewanNegaraMajelisRakyat

SenatHouseofRepresen-tatif

NationalePeople’sConggres

1. Suatu kesatuan utuh dalam menjalankan pemerintahan oleh badan eksekutif untuk mencapai tujuan pemerintahan adalah pengertian dari pemerintahan menurut ….

3. Salah satu ciri sistem pemerintahan presidensial adalah ....

a. Ismail Sunyb. Martaadisastrac. Sri Sumantrid. dalam arti sempite. dalam arti luas

2. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan .… a. membuat undang-ungangb. melaksanakan undang-undangc. melakukan hubungan luar negerid. mengadili pelanggaran undang-

undange. melakukan hubungan diplomatik

a. kepala negara menjadi kepala pemerintahan

b. pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri

c. kabinet bertanggung jawab pada parlemen

d. kedudukan eksekutif lebih rendah dari pada parlemen

e. kepala negara dapat membubarkan parlemen


4. Salah satu ciri kabinet parlementer adalah ....a. pemerintah tidak bertanggung

jawab pada parlemenb. menteri-menteri diangkat dan

diberhentikan oleh presidenc. kepala negara menjadi kepala

pemerintahand. pemerintahan dilakukan oleh

sebuah kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri

e. pemerintah dan parlemen memiliki kedudukan yang sejajar

5. Pemerintahan yang dipegang oleh banyak orang yang tidak terorganisir secara baik sehingga tidak berhasil menjalankan kekuasaannya untuk kepentingan umum adalah bentuk pemerintahan ....a. monarkib. tiranic. Aristokrasid. demokrasie. mobokrasi

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas!1. Sebutkan kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial!2. Sebutkan kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan parlementer!

Latihan 2.2

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat!B. Menganalisis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

1. 1. Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD. 2. Lama jabatan presiden dan wakil

presiden 5 tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali.

3. Presiden memiliki kekuasaan membentuk undang-undang.

4. Presiden harus orang Indonesia asli.

Kekuasaan pemerintah menurut UUD 1945 yang belum diamandemen adalah ….

3. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. Bunyi pasal 17 UUD 45 yang belum diamandemen tersebut merupakan bukti bahwa ....a. sistem pemerintahan Indonesia adalah

presidensial b. sistem pemerintahan Indonesia adalah

parlementerc. bentuk negara Indonesia adalah

kesatuan d. bentuk pemerintahan Indonesia adalah

republik e. Indonesia adalah negara kedaulatan

rakyat 4. Anggota-anggota DPR berhak mengajukan

rancangan undang-undang. Hak inisiatif DPR ini memuat pasal …. UUD 1945.

a. 1, 2, dan 3 b. 1, 3, dan 4 c. 1, 2, dan 4d. 2, 3, dan 4e. 1, 2, 3, dan 4

2. Kekuasaan presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain adalah ....a. pasal 10 UUD 1945b. pasal 11 UUD 1945c. pasal 12 UUD 1945d. pasal 13 UUD 1945e. pasal 14 UUD 1945

a. pasal 19 b. pasal 20 c. pasal 21d. pasal 22e. pasal 23


5. 1. Mahkamah Agung 2. Mahkamah Konstitusi3. Badan-badan kehakiman 4. Komisi Yudisial

Menurut UUD 1945 yang belum diamandemen, kekuasaan kehakiman dipegang oleh .... a. 1 dan 2 b. 1 dan 3 c. 1 dan 4d. 2 dan 3e. 2 dan 4

6. Sistem pemerintahan negara RI menurut penjelasaan umum UUD 1945 yang belum diamandemen sebagai berikut, kecuali ….a. Indonesia ialah negara yang

berdasarkan atas hukum b. sistem konstitusional c. kekuasaan negara yang tertinggi di

tangan MPR d. menteri-menteri bertanggung jawab

kepada DPR e. kekuasaan kepala negara tidak tak

terbatas 7. 1. Presiden

2. Wakil presiden 3. Menteri-menteri

4. Senat 5. DPR Alat kelengkapan Republik Indonesia

Serikat adalah ….a. 1, 2, 3, dan 4 b. 1, 3, 4, dan 5 c. 2, 3, 4, dan 5 d. 1, 2, 4, dan 5e. 1, 2, 3, 4, dan 5

8. Kekuasaan membuat undang-undang menurut konstitusi RIS adalah ….a. pemerintah dan DPR b. pemerintah dan senatc. pemerintah, DPR, senatd. DPR dan Senate. pemerintah, DPR, dan MA

9. 1. Presiden 5. DPA2. MPR 6. DPK3. Menteri-menteri 7. Senat4. DPR

Alat kelengkapan negara di Indonesia yang tidak ada dalam UUDS 1950 adalah ….a. 1, 3, dan 6 b. 2, 5, dan 7 c. 2, 4, dan 6d. 5, 6, dan 7e. 3, 5, dan 7

10. Menurut UUDS 1950 DPR memiliki hak equate yaitu ….a. hak mengajukan rancangan usul

undang-undang b. hak menciptakan RAPBN c. hak merubah RUUd. hak meminta keterangane. hak menyelidik

11. Pernyataan yang benar tentang tentang sistem pemerintahan negara RI adalah ….a. pada saat negara Indonesia

menggunakan UUD 1945 yang belum diamandemen, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer

b. pada saat negara Indonesia menggunakan UUDS, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial

c. pada saat negara Indonesia menggunakan konstitusi RIS, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer

d. pada saat Indonesia menggunakan UUD 1945 setelah amandemen, sistem pemerintahan negara Indonesia adalah parlementer

e. Indonesia menggunakan sistem presidensial baik pada saat menggunakan UUD 1945 yang belum diamandemen maupun sesudah amandemen

12. Kekuasaan presiden yang baru ada menurut UUD 1945 hasil diamandemen adalah ….a. memegang kekuasaan pemerintahanb. menetapkan perpu c. mengeluarkan perpud. mengangkat dan memberhentikan

anggota KYe. menyatakan negara dalam keadaan

bahaya 13. Pemberian grasi dan rehabilitasi oleh

presiden, menurut UUD 1945 hasil amandemen dengan pertimbangan dari ….a. MK b. Dewan Pertimbangan c. MAd. KYe. DPR

14. Pemberian amnesti dan abolisi oleh presiden, menurut UUD 1945 hasil amandemen dengsan pertimbangan dari …a. MK b. Dewan Pertimbanganc. MAd. KYe. DPR


15. 1. MPR 2. DPR 3. Presiden 4. DPD 5. DPA6. BPK7. MA8. MK

Lembaga negara yang tidak ada dalam UUD 1945 sebelum amandemen adalah ….a. 1, dan 2 b. 2, dan 4 c. 5, dan 6d. 4, dan 8e. 7, dan 8

16. Penegasaan Indonesia sebagai negara hukum termaktub dalam UUD negara republik Indonesia tahun 1945 pasal .... a. 1 ayat (1) b. 1 ayat (2) c. 1 ayat (3) d. 2 ayat (1)e. 2 ayat (2)

17. Dalam pelaksanaannya bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu .…a. demokratis dan konstitusionalb. parlementer dan ekstra parlementerc. presidensial dan ekstra parlementer d. absolut dan konstitusionale. kerakyatan dan kekaisaran

18. Dalam sistem pemerintahan presidensial, yang menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya adalah .... a. presiden bersama DPR b. presiden dan wakil presiden c. presiden dan perdana menteri d. presiden, wakil peresiden, dan para

menteri e. kepala negara dan perdana menteri

19. Pencatuman sistem pemerintahan negara republik Indonesia sebelum perubahan UUD 1945 terdapat dalam ….a. Pembukaan UUD 1945 alenia 2 b. Pembukaan UUD 1945 alenia 4 c. Batang Tubuh UUD 1945 pasal 4-15d. Penjelasaan Umum UUD 1945e. Aturan Peralihan pasal 2 UUD 1945

20. Pemerintahan dalam arti sempit mencakup ….a. MPR, presiden, dan menteri b. presiden dan wakil presiden c. presiden ,wakil presiden, dan DPR d. MPR, DPR, dan presiden e. presiden, wakil presiden, dan menteri

21. Kelemahan terbesar sistem pemerintahan dalam Orde Baru adalah ….a. tumbuh suburnya praktik KKN b. ditinggalkanpembangunanfisikc. para pejabatnya sangat profesional d. bahan kebutuhan pokok sulit didapat e. iklim usaha tidak didukung keamanan

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan tepat!1. Bagaimana pendapatmu seandainya lembaga MPR dihapus, karena anggota MPR

merupakan anggota DPR dan DPD! Jawab: ________________________________________________________________

2. Bagaimana pendapatmu tentang kekuasaan presiden menurut UUD 1945 yang belum dan sesudah amandemen. Lebih luas mana, jelaskan!Jawab: ________________________________________________________________

3. Uraikan secara singkat dinamika pelaksanaan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia Jawab: ________________________________________________________________

4. Jelaskan perbedaan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah dilakukannya perubahan! Jawab: ________________________________________________________________


Latihan 2.3

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e di depan jawaban yang tepat!C. Membandingkan Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Negara Lain.

1. Berdasarkan klasifikasi sistempemerintahan, maka apabila suatu sistem pemerintahan yang badan eksekutifnya berada di luar pengawasan langsung badan legislatif, disebut ....a. sistem pemerintahan presidensialb. sistem pemerintahan parlementerc. sistem pemerintahan demokrasid. sistem pemerintahan campurane. sistem pemerintahan diktator

2. Suatu sistem pemerintahan yang badan eksekutifnya mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif disebut ….a. Sistem pemerintahan presidensilb. Sistem pemerintahan parlementerc. Sistem pemerintahan demokrasid. Sistem pemerintahan campurane. Sistem pemerintahan diktator

3. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut, kecuali ….a. terdapat hubungan yang erat antara

eksekutif dan legislatifb. kabinet bertanggung jawab pada

legislatifc. legislatif dapat menjatuhkan

eksekutifd. badan ekeskutif melaksanakan

tugas sesuai dasar yang telah disetujui legislatif

e. badan yudikatif terpisah dengan lembaga eksekutif dan legislatif

4. Sistem pemerintahan di Inggris adalah sebagai berikut, kecuali ….a. parlemen dapat menggulingkan

kabinetb. ada patai konservatif dan labourc. partai pemenang pemilu menjadi

penguasad. parlemen terdiri dari orang yang

menang pemilue. kabinet bertanggung jawab kepada

parlemen

5. Susunan keanggotaan kabinet di Inggris tergantung suara terbanyak dari ....a. house of commonb. house of lordsc. house of common and house of lordsd. kepala negarae. partai pemenang pemilu

6. Suatu kabinet yang menjalankan kebijaksanaan pemerintahan baik seorang menteri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada parlemen disebut ….a. kabinet parlementerb. kabinet nasionalc. sistem presidensiald. kabinet gotong royonge. kabinet koalisi

7. Parlemen Jepang disebut ….a. Shyugi-inb Sangi-inc. Chusen Kyoko-Seid. House of Representativee. Nasional Diet

8. Bentuk negara Inggris adalah ….a. kesatuan d. kerajaanb. serikat e. republikc. federal

9. Partai politik di Inggris adalah ....a. partai konservatifb. partai buruhc. partai demokratd. partai republike. partai konservatif dan partai buruh

10. Parlemen Amerika Serikat disebut ….a. kongresb. senatc. House of representatived. House of commonse. House of lords

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas!1. Sebutkan 4 fungsi parlemen di Jepang!2. Apa bentuk pemerintahan Jepang!3. Badan eksekutif di Inggris terdiri atas apa saja? Jelaskan!4. Bandingkan sistem pemerintahan di Indonesia dengan di Amerika!

Documents

02 BAB 2 (hal 25-40)