Upload
punkonly
View
274
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB II
PEMBAHASAN
II.1 Gambaran Umum Organisasi
2.1.1 Sejarah Singkat Organisasi
KPU Kota Gorontalo adalah pelaksana pemilu di kota Gorontalo.
Penetapan anggota KPU Kota Gorontalo diusulkan oleh walikota
setelah melalui proses seleksi yang ketat serta memenuhi
persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal 18 UU Nomor 12
Tahun 2003. Untuk melaksanakan tugas, wewenang dan
kewajibannya, KPU Kota Gorontalo dalam penyelenggaraan pemilu
mempunyai sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris.
Kelembagaan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Gorontalo
dibentuk berdasarkan :
- Undang – undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- KEPRES Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi
Pemilihan Umum.
- KEPRES Nomor 67 Tahun 2001 tentang Perubahan KEPRES
Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi
Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun
2000.
Pembentukan KPU Kota Gorontalo diawali dengan dilantiknya
Sekretariat Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kota Gorontalo Rudi
Iriawan, S.Sos berdasarkan surat keputusan gubernur Gorontalo No.
821.2/BKD-DIKLAT/SK/280/2003. Setelah terbentuknya sekretariat
Perwakilan KPU Kota Gorontalo maka Sekretariat Perwakilan
mengusulkan kepada Walikota Gorontalo untuk membentuk Tim
Seleksi Anggota KPU Kota Gorontalo. Walikota Gorontalo dengan
surat keputusannya No. 431 Tahun 2003 telah membentuk Tim
Seleksi dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua merangkap anggota : Prof. Drs. Tahir Musa
- Wakil ketua merangkap anggota : Drs. M. Nadjamuddin
- Anggota : Drs. Benyamin Mahdang
- Anggota : Drs. Hamzah Yunus,
M.Pd
- Anggota : Drs. Hi.Azhari
Bahariawan Thalib
- Sekretaris, Bukan Anggota : Rudi Irawan, S.Sos
Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009, telah
dibentuk Komisioner KPU Kota Gorontalo yang juga sama prosnya
dengan pembentukan KPU Provinsi Gorontalo melalui surat
Keputusan atas Usulan Walikota Gorontalo.
Anggota KPU Kota Gorontalo ditetapkan dan disahkan oleh KPU
Provinsi Gorontalo melalui Surat Keputusan.adapun kelima
anggota KPU Kota Gorontalo tersebut adalah sebagai berikut :
1. Prof. Drs. Tahir Musa (Ketua)
2. Drs. M. Nadjamuddin (Anggota)
3. Drs. Benyamin Mahdang (Anggota)
4. Drs. Hamzah Yunus (Anggota)
5. Drs. Hi. Azhari Bagariawan Thalib (Anggota)
Untuk mendukung kerja KPU, maka dibentuk Sekretariat KPU
yang merupakan Lembaga Pemerintah. Sekretariat KPU berfungsi
untuk menfasilitaskan semua kegiatan Ketua dan Anggota KPU.
Sekretariat Umum ini dipimpin oleh Sekretariat Jendral KPU dan
dilengkapi dengan Kepala Bagian dan Sub Bagian serta Staf
Pemerintah yang bekrja sesuai dengan tugas dan fungsinya
masing-masing. Sebagai organisasi pemerintah KPU Kota Gorontalo
yang bersifat hirarki, mandiri dan nasional secara organisatoris
memiliki visi dan misi sebagai arah berpijak sebuah organisasi yang
akan dituju.
2.1.2 Visi dan Misi
Visi
Menjadi penyelenggara pemilu dari Pemilu Anggota DPR, DPD
dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memiliki integeritas,
professional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya
Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Misi
1. Membangun lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum
yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam
menyelenggarakan Pemiluhan Umum ;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota
DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
adil, akuntabel, edukatif dan beradab ;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum
yang bersih, efisien dan efektif ;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan
Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan
Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan
perundang – undangan yang berlaku ;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi
aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita – cita
masyarakat yang demokratis.
2.1.3 Struktur Organisasi
Gambar 1. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (Non kepemerintahan)
KETUAH. RIZAN ADAM, S.Pd, M.HI
AnggotaHADI SUTRISNO DAUD, S.IP
Divisi Teknis Penyelenggara, Humas dan Hubungan antar
Lembaga
AnggotaAROMAN BOBIHOE, SH
Divisi Hukum dan Pengawasan
AnggotaLA ABA, S.Pd, M.Pd
Divisi Sosialisasi pendidikan pemilih, pengembangan
SDM, pengolahan data dan informasi
AnggotaDJARNAWI DATAU, S.AgDivisi Umum, Organisasi
Rumah Tangga dan Perencanaan Keuangan
Logistik.
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Gorontalo (kepemerintahan)
Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
Iramaya Eraku, SE
Kasubag Teknis dan Hupmas
M. Yusuf Lacuba, S.Stp
Kasubag Program dan Data
Beny Pakaya, SE
Kasubag Hukum
Bobby Abdul, SH,MH
Surya Ningsih Katili, SE Abd. Rasjid Abaidata Idham Mantali, SE Jois Hasan Lani Laya Dian A. Sabihi Chandra Yus Sapii Muhsin Polin Juli K. Nusi
Sirajudin Tuli, S.Kom Abdul Madjid Dwi Feby Hariati Jana Bolota Noviyanti L. Machmud Harun Karim Karsimin Dumbi Sofyan Moo
Sukardi H, S.Sos Slamet Ramelan Amrin Sabihi Murniyati Saleh Astri D. Maula Yusman Daliwa
Sri Susanti Nasaru, SH Maman F. Pahrun Ningsih Thaib Abd. Rahman Kalapati Rizal Pasau Munifah Pakaya
Plt. Sekretaris KPU Kota Gorontalo
ADAM DUMBI, SH, MH
2.1.4 Tugas dan Fungsi Sub Bagian Program dan Data
Adapun tugas dari Sub Bagian Program dan Data adalah
sebagai berikut :
- Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana
anggaran pemilu
- Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu
- Mengumpulkan dan mengelola bahan hasil surpevise
penyelenggara pemilu
- Menyusun rencana kerja KPU Kota Gorantalo
- Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan
pemilu
- Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan
kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait
- Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan
kerjasama dengan lembaga non pemerintah
- Menyusun dan merencanakan anggaran proses pergantian
antar waktu anggota KPU Kota Gorantalo
- Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses
rekrutmen anggota KPU Kota Gorontalo
- Memberikan dan mengolah bahan hasil surpervise
penyelenggara pemilu
- Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan
pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kota Gorontalo
- Mengumpulkan dan mengolah bahan pemilu
- Mengelola dan menyusun data pemilih
- Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaam kegiatan
sub bagian program dan data
- Membuat kegiatan harian dan bulanan sub bagian program
dan data
2.1.5 Kegiatan Usaha
Adapun kegiatan usaha yang dilakukan pada KPU Kota
Gorontalo yaitu untuk membantu Pemerintah Pusat Provinsi dan
Daerah dalam mewujudkan Demokrasi Kedaulatan Rakyat
berupa pelaksana Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah,
serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam kegiatan utamanya sebagai penyelenggara pemilu,
maka KPU melakukan beberapa kegiatan mulai dari Pencatatan
Daftar Pemilih Tetap sampai dengan Pendistribusian Logistik
hingga akhir pengumuman dan pelantikan anggota terpilih hasil
pemilih.
2.1.6 Kondisi Perangkat Sistem Komputer
Sebagian besar kegiatan yang dilakukan pada KPU Kota
Gorontalo, khususnya pengelolaan data pemilih sudah
menggunakan komputer. Sub Bagian Program dan Data sudah
menggunakan komputer yang memenuhi standar, antara lain :
1.Hardware (Perangkat Keras)
Perangkat keras yang digunakan yaitu komputer yang
dilengkapi dengan perangkat lainnya yang mendukung kinerja
dengan menngunakan spesifikasi yang sama yaitu :
- Motherboard MSI P9658 neo-F-socket I.GA 775
- Prosessor Intel Core 2 Duo 2.8 G.Hz
- V-Gen memory DDR 3.1 Gb
- Hardisck Segeate Barakuda 180 Gb
- DVD-RW Samsung
- Casing Simbada
- Monitor LCD
- Keyboard dan Mouse Optic
- Printer HP Laser Jet
- Speaker Active
2.Software (Perangkat Lunak)
Dengan menggunakan perangkat lunak sebagai berikut :
- Sistem Operasi : Windows XP Service Pack 2
- Microsoft Office 2007
- Corel Draw
- Photoshop CS
- SPSS
3.Brainware (Operator)
Untuk operator sendiri KPU Kota Gorontalo memiliki memiliki
2 orang pegawai yang bertugas sebagai operator yang
berpendidikan S1.
II.2 Analisis Sistem
2.2.1 Analisis Kelemahan Sistem
Prosedur sistem pengolahan data pemilih pada KPU Kota
Gorontalo adalah sebagai berikut :
1) KPU Provinsi Gorontalo mengirim logistik pemilu data
pengiriman
2) Bagian umum menerima pengadaan kebutuhan logistik dari
KPU Provinsi
3) Bagiaan umum memeriksa kembali jumlah logistik yang
dikirim oleh KPU Provinsi
4) Bagian umum membuat surat tanda terima logistik untuk
sekretaris KPU sebagai arsip
5) Bagian umum mengirimkan surat tanda terima logistik ke
KPU Provinsi
6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah logistik sama
dengan kebutuhan logistik pemilu di Kota Gorontalo bagian
umum membentuk tim penyortiran logistik
7) Tim penyortiran melakukan penyortiran logistik sesuai
jumlah kebutuhan dri setiap daerah pemilihan
8) Setelah penyortiran bagian umum membuat laporan hasil
penyortiran logistik
9) Bagian umum memberikan laporan hasil penyortiran kepada
sekretaris KPU untuk disimpan sebagai arsip
10) Bagian umum membuat berita acara distribusi logistik untuk
diserahkan ke daerah pemilihan
11) Bagian umum memberikan berita acara ke sekretaris KPU
untuk disimpan sebagai arsip
12) Bagian umum membuat draft surat perintah perjalanan
dinas (SPPD) untuk ditandatangani oleh sekretaris KPU
13) Setelah SPPD disetujui dan ditandatangani oleh, bagian
umum mendistribusi logistik ke daerah pemilihan
14) Daerah pemilihan menerima distribusi logistic
15) Daerah pemilihan memeriksa logistik yang dikirim KPU Kota
16) Daerah pemilihan membuat laporan penerimaan distribusi
17) Bagian umum membuat laporan hasil distribusi logistik
untuk sekretaris KPU sebagai arsip
18) Bagian umum membuat laporan kelengkapan kebutuhan
logistik untuk sekretaris KPU sebagai arsip
19) Bagian umum membuat surat kelengkapan pengadaan,
pengolahan dan distribusi logistik (SKPPDLP) diserahkan ke
KPU Provinsi
Dengan melihat prosedur sistem diatas, maka penulis
mencoba menganalisis kelemahan – kelemahan yang terdapat
pada sistem lama.
Adapun kelemahan – kelemahan tersebut antara lain :
- Dilihat dari kebutuhan waktunya, sistem ini
menghabiskan waktu lebih banyak. Karena untuk mencatat
kebutuhan dari setiap daerah pemilihan masih dilakukan
secara manual
- Distribusi logistik pemilu terkadang kurang
ataupun lebih sehingganya sering terjadi di lapangan saat
pelaksanaan pemilihan
- Tidak tepatnya informasi yang dihasilkan ini
dianggap meninggkatkan biaya operasional, karena logistik
yang kurang harus didistribusi kembali
- Tidak adanya proteksi tentang data-data yang
ada, sehingga data mudah hilang.
- Proses pengolahan data logistik masih
dilakukan secara sederhana , maka waktu yang dibutuhkan
cukup lama.
- Pelayanan belum memuaskan karena sistem
menyajikan informasi dalam format yang tidak konsisten
sehingga harus dilakukan secara berulang-ulang.
Untuk mengetahui lebih jelas alur kerja pada sistem lama,
dapat dilihat dari bagan alir sebagai berikut :
1. Bagan Alir Sistem Berjalan
Gambar 3. Flowchart Sistem Berjalan
-SPPD = Surat Perintah Perjalanan Dinas
- SKPPDLP = Surat Kelengkapan Pengadaan, Pegolahan dan
Distribusi Logistik
2. Bagan Alir Dokumen Sistem Lama
Gambar 4. Flowchart Dokumen Sistem Berjalan
Keterangan:
- SPPD = Surat Perintah Perjalanan Dinas
- SKPPDLP = Surat Kelengkapan Pengadaan, Pegolahan dan
Distribusi Logistik
2.2.2 Analisis Kebutuhan Sistem
Kebutuhan-kebutuhan yang dihasilkan sistem baru ini dibagi
menjadi 2 yaitu :
a. Kebutuhan fungsional
- Sistem dapat melakukan pendataan kebutuhan logistik
- Sistem dapat melakukan pendataan kekurangan
kebutuhan logistik
- Sistem dapat melakukan pendataan kelebihan jumlah
logistik pada daerah pemilihan
- Sistem dapat melakukan pendataan jumlah pemilih pada
tiap daerah pemilihan
- Sistem dapat menghasilkan laporan pendistribusian data
logistik
- Sistem dapat menghasilkan laporan jumlah kebutuhan
logistik untuk semua daerah pemilihan
- Sistem dapat menghasilkan rekapitulasi jumlah pemilih
terdaftar
b. Kebutuhan non fungsional
1. Kebutuhan Operasional
- Digunakan pada sistem operasi Microsoft Windows XP,
Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows NT, dan
Windows 7.
- Spesifikasi komputer minimum Pentium IV.
- Kebutuhan memori minimum 512 GB
- Printer untuk mencetak laporan kebutuhan dan hasil
distribusi data logistik pada tiap daerah pemilihan.
2. Kebutuhan Kinerja
Waktu yang dibutuhkan untuk penginputan data per
record dan untuk transaksi maksimal 5 menit.
3. Kebutuhan keamanan
Sistem aplikasi maupun database harus dilengkapi
password agar file - file penting dalam sistem ini tidak dapat
diakses oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
4. Kebutuhan Informasi
- Digunakan untuk menginformasikan apabila password
yang dimasukkan salah.
- Digunakan untuk menginformasikan validasi data
2.2.3Analisis Kelayakan Sistem
a) Kelayakan Teknik
Teknologi ini mudah didapat dan tersedia di pasaran.
Selain itu sistem ini mudah untuk dioperasikan sehingga sistem
ini dapat dikatakan layak secara teknik.
b) Kelayakan Operasional
- Kemampuan Personil
Petugas yang mengoperasikan sistem ini sudah mampu
mengoperasikan komputer dengan baik.
- Kemampuan Sistem Menghasilkan Informasi
Sistem informasi pengolahan data logistik pemilu
diharapkan mampu menghasilkan informasi sesuai
kebutuhan pemakai.
- Kemampuan Pengendalian Operasi Sistem
Sistem pengolahan data logistik ini diharapkan mampu
mengendalikan kinerja sistem yang ada.
- Efisiensi Sistem
Pengembangan sistem pengolahan data distribusi logistik
ini diharapkan mampu mengolah data secara cepat, tepat
dan akurat.
c) Kelayakan Hukum
Proses pengembangan sistem pengolahan data logistik ini
tidak menyimpang dari aturan hukum dan menggunakan
perangkat lunak atau software yang resmi, sehingga sistem ini
dikatakan layak secara hukum.
II.3 Usulan Pengembangan Sistem
2.3.1 Bagan Alir Sistem
Gambar 5. Bagan Alir Sistem Usulan
-SPPD = Surat Perintah Perjalanan Dinas
- SKPPDLP = Surat Kelengkapan Pengadaan, Pegolahan dan
Distribusi Logistik
2.3.2 Desain Sistem
a) Identifikasi External Entity
Tabel 2. Identifikasi External Entity
External Entity Input Output
Bagian Teknis
- Data DAPIL
- Data Kebutuhan Logistik
- Data Jumlah Logistik
- Distribusi Data Logistik
Ketua KPU Kota - Laporan Jumlah Logistik
- Laporan Distribusi
- Laporan Jumlah DAPIL
- Laporan RKJP
DAPIL - Distribusi Logistik
b) Diagram Konteks
Gambar 5. Diagram Konteks
DAPIL : Daerah Pemilihan
RKJP : Rekapan Jumlah Pemilih
c) Dad Level 0
Gambar 7. DAD Level 0
d) DAD Level 1 Proses 1
Gambar 8. DAD Level 1 Proses 1 Sistem Usulan
e) DAD Level 1 Proses 2
Gambar 9. DAD Level 1 Proses 2 Sistem Usulan
f) DAD Level 1 Proses 3
Gambar 10. DAD Level 1 Proses 3 Sistem Usulan
Lap Jumlah DAPIL
Lap Distribusi Logistik
Lap Jumlah Logistik
Lap RKJP
Data Kebutuhan LogistikF2
Data DAPILF1
Data Jumlah LogistikF3
Data Distribusi Logistik F4
Data Logistik TambahanF5
Data Jumlah DAPILF6
Data DAPIL
Data Kebutuhan Logistik
Data Jumlah Logistik
Data Distribusi Logistik
Data Jumlah DAPIL
Ketua KPU Kota
Lap Jumlah DAPIL
Lap Distribusi Logistik
Lap Jumlah Logistik
Lap RKJP
3.1.P
3.2.2
3.3.P
3.4.P
Data Logistik Tambahan
g) Perancangan Database
Untuk desain aplikasi pengolahan data pemilih pada KPU Kota
Gorontalo rancangan tabelnya terdiri dari :
Tabel 3. Daftar File Rancangan Database
Kode
file
Nama fileType
fileMedia Organis
asi fileField kunci
F1
F2
F3
F4
F5
F6
DAPIL
KebutuhanLogist
ik
Jumlah Logistik
DistribusiLogisti
k
LogistikTambaha
n
JumlahDAPIL
Master
Master
Master
Transak
si
Transak
si
Transak
si
Hardis
k
Hardis
k
Hardis
k
Hardis
k
Hardis
k
Hardis
k
Indeks
Indeks
Indeks
Indeks
Indeks
Indeks
Kd_DAPIL
Kd_Kebutuha
n
Kd_Jumlah
Kd_Distrib
usi
Kd_Tambaha
n
Kd_Jdapil
1. Tabel DAPIL
Tabel 4. Daftar File DAPIL
Nama field Type data
Panja
ng
Indeks Keterangan
Kd_DAPIL
Nm_Dapil
Jml_TPS
C
C
C
3
50
5
Primary
key
Kode DAPIL
Nama Dapil
Jumlah TPS
2. Tabel Kebutuhan Logistik
Tabel 5. Daftar File Kebutuhan Logistik
Nama field Type data
Panja
ng
Indeks Keterangan
Kd_DAPIL
Jml_logistik
Kd_Logistik
C
C
C
3
15
6
Primary
key
-
Foreign
key
Kode DAPIL
Jumlah Logistik
Kode Logistik
3. Tabel Jumlah Logistik
Tabel 6. Daftar File Jumlah Logistik
Nama field Type data Panjang Indeks Keterangan
Kd_Logistik C 6 Primary Kode Logistik
Nm_Logistik
Jml_logistik
Knds_Logisti
k
C
C
C
50
15
15
key
-
-
-
Nama Logistik
Jumlah
Logsistik
Kondisi Logistik
4. Tabel Distribusi Data Logistik
Tabel 7. Daftar File Distribusi Logistik
Nama field Type
data
Panjang
Indeks Keterangan
Kd_DAPIL
Jml_TPS
Jml_DPT
Jml_Logistik
Kd_Logistik
C
C
C
C
C
3
5
6
15
6
Primary
key
-
-
-
Foreign
key
Kode DAPIL
Jumlah TPS
Jumlah DPT
Jumlah Logistik
Kode Logistik
h) Relasi Antar Tabel
i) Perancangan Form
1. Form Input Data DAPIL
Gambar 11. Form Input Data DAPIL
2. Form Input Data Kebutuhan Logistik
Gambar 12. Form Input Data Kelurahan
Gambar 12. Form Input Data Kebutuhan Logistik
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
Kode DAPILJumlah LogistikKode Logistik
Kd_DAPIL Jml_Logistik Kd_Logistik
Add Save
Cancel
Delete
Exit
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
Kode DAPILNama DAPILJumlah TPS
Kd_DAPIL Nm_DAPIL Jml_TPS
Add Savessssss
Cancel
Delete
Exit
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
Kode LogistikNama LogistikJumlah LogistikKondisi Logistik
Kd_LogistikNm_LogistikJml_LogistikKnds_Logistik
Add Save
Cancel
Delete
Exitffff
f
3. Form Input Data Jumlah Logistik
Gambar 13. Form Input Data Jumlah Logistik
4. Form Transaksi Distribusi Data Logistik
Gambar 14. Form Transaksi Distribusi Data Logistik
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
Kode DAPILJumlah TPSJumlah DPTJumlah LogistikKode Logistik
Kd_DAPILJml_TPSJml_DPTJml_LogistikKd_Logistik
Add Save
Cancel
Delete
Exit
5. Rancangan Form Laporan Jumlah Logistik
Gambar 17. Form Laporan jumlah Logistik
DAFTAR JUMLAH LOGISTIKKPU KOTA GORONTALO
Kota :Provinsi :
Kode LogistikNama LogistikJumlah LogistikKondisi LogistikKeterangan
Mengetahui, Gorontalo, ………. Ketua KPU Kota Gorontalo Sekretaris
H. Rizan Adam, S.Pd, M.HI Adam Dumbi, SH,MH
6. Rancangan Form Laporan Daftar Distribusi Logistik
Gambar 18. Form Laporan Daftar Distribusi Logistik
DAFTAR DISTRIBUSI LOGISTIKKPU KOTA GORONTALO
DAPIL : Kota :Provinsi :
Kode DAPILJumlah TPSNama LogistikJumlah LogistikKode LogistikKet
Mengetahui, Gorontalo, ………. Ketua KPU Kota Gorontalo Sekretaris
H. Rizan Adam, S.Pd, M.HI Adam Dumbi, SH,MH
7. Rancangan Form Laporan Jumlah DAPIL
Gambar 19. Form Laporan Daftar Jumlah DAPIL
DAFTAR JUMLAH DAPILKPU KOTA GORONTALO
Kota :Provinsi :
Kode DAPILNama DAPILJumlah TPSKet
Mengetahui, Gorontalo, ………. Ketua KPU Kota Gorontalo Sekretaris
H. Rizan Adam, S.Pd, M.HI Adam Dumbi, SH,MH
8. Rancangan Form Laporan Rekap Jumlah Pemilih
Gambar 20. Form Laporan Jumlah Pemilih
REKAPITULASI JUMLAH PEMILIHKPU KOTA GORONTALO
DAPIL : Kota : Provinsi :
Kode DAPILJumlah TPSPemilih TerdaftarKet Mengetahui, Gorontalo, ………. Ketua KPU Kota Gorontalo Sekretaris
H. Rizan Adam, S.Pd, M.HI Adam Dumbi, SH,MH
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka
dalam hal ini penulis dapat mengambil kesimpulan sitem
pengolahan Data Logistik Pemilu yang masih tebilang manual ini
menyebabkan banyaknya kesalahan dalam distribusi logistik
pemilu, hal ini menyebabkan keterlambatan dalam distribusi dan
juga ketepatan dalam kebutuhan logistik pemilu, sering terjadinya
kesalahan dalam hal distribusi ini mengakibatkan terjadinya
keterlambatan dan juga kelebihan logistik di tiap daerah pemilihan.
Sistem pengolahan data yang masih menggunakan program office
ini sering kali tidak memberikan laporan yang kurang akurat dan
sesuai dengan kebutuhan sehingganya perlu ada suatu sistem yang
dapat mempermudah dalam hal pengolahan data ini.
3.2 Saran
Adapun saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah, dengan adanya sistem pengolahan data kebutuhan logistik
pemilu ini diharapakan dapat mempermudah pihak KPU untuk
melakukan pengolahan data dengan cepat dan akurat dan dapat
meningkatkan kinerja KPU.